FRAKSI KEADILAN SEJAHTERADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BOGORJl. Kapten Muslihat No. 21 Telp. (0251) 323472

PANDANGAN UMUM FRAKSI KEADILAN SEJAHTERATERHADAP PERUBAHAN II APBD KOTA BOGOR

TAHUN 2004

BismillahirrahmanirrahimKami sampaikan salam penghormatan Islam, salam penghormatan dari Allah SWT, yang baik dan diberkahi

assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Ykh, Pimpinan Sidang DPRD Kota BogorYkh, Sdr. Walikota dan Wakil WalikotaYkh. Sdr-Sdr unsur Pimpinan Daerah Kota BogorYkh. Sdr-Sdr Pimpinan Partai Politik dan Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Wanita, Organisasi Profesi dan PersYkh, Para Alim Ulama dan Tokoh MasyarakatYkh, Sdr-Sdr Kepala Dinas, Badan, Kantor, Lembaga, Bagian, BUMD, Camat dan LurahYkh, Para Anggota DPRD Kota Bogor

Alhamdulillah, puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga Kita dapat bersilaturahim dalam Sidang Paripurna DPRD hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Ucapan terima kasih Kami sampaikan kepaada Pimpinan Sidang yang telah meberikan kesempatan kepada Kami untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap Perubahan II (Kedua) APBD Kota Bogor Tahun 2004.

Hadirin yang berbahagia Setelah kami mencermati Rencana Perubahan II (dua) APBD Kota Bogor tahun 2004 yang tertuang dalam Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Sdr. Walikota ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan :

1. Kami menghargai upaya Sdr. Walikota Bogor dalam mensikapi beberapa perkembangan mutakhir yang terjadi di awal triwulan keempat saat menjelang berakhirnya tahun anggaran 2004 dengan mengajukan rencana perubahan II APBD.

2. Akan tetapi kami juga menyesalkan upaya mensikapi perkembangan tersebut diwujudkan dalam rencana Perubahan APBD II yang diajukan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2004. Sebagaimana diketahui bahwa telah disahkan oleh DPRD Perubahan APBD I pada awal semester II tahun Anggaran 2004. Jadi sebenarnya perubahan APBD II ini adalah perubahan atas perubahan.

3. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang nomor 29 tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, terutama Bab IV Penyusunan Perubahan APBD pasal 26, 27, 28 maka hemat kami

mendasar ketika perubahan ini dilakukan kurang lebih sebulan menjelang berakhirnya pelaksanaan APBD 2004. Fungsi perencanaan yang memiliki daya jangkau kedepan menjadi tidak berfungsi secara maksimal karena tidak mampu mengatisipasi perubahan yang akan terjadi walaupun peluang tersebut telah dilakukan di dalam perubahan APBD tahun 2004 yang pertama.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam hal perencanaan Pendapatan Daerah harus kita syukuri bahwa Pemerintah Kota mampu meningkatkan pendapatannya walaupun dalam grafik laporan triwulan III realisasinya tidak semuanya mencapai target triwulan tetapi mampu untuk ditingkatkan pada perubahan kali ini. Fraksi Keadilan Sejahtera memandang perlu adanya instrospeksi dan klarifikasi khususnya dari Dinas Pendapatan Daerah dan para incomer terkait perencanaan pendapatan dalam perubahan APBD Kali ini.

Adalah hal yang sering terjadi dalam pembahasan APBD ketika DPRD berdasarkan kalkulasinya meminta Pemerintah Kota untuk menaikan pendapatan dalam pembahasan APBD sebelumnya, senantiasa mendapatkan jawaban yang agak sulit untuk dilakukan peningkatan namun justru pada kurun waktu yang sangat singkat dalam pelaksanaan APBD yang tinggal sebulan ini ternyata mampu merencanakan untuk mendapatkan penambahan sebesar Rp. 10.722.331.819,67 (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah enam puluh tujuh sen).

Dari rencana pendapatan mengapa tidak ada peningkatan pendapatan pada sector Parkir dan bagi hasil PDAM. Meningkatnya mobilitas kendaraan di Kota Bogor yang menyebabkan meningkatnya intensitas Parkir baik dalam gedung maupun di tepi jalan umum ternyata tidak dapat memicu peningkatan pendapatan sector Parkir begitu juga pada PDAM penambahan Modal dan pinjaman dari bank Jabar untuk meningkatkan layanan pada tahun lalu serta kenaikan harga pada konsumen tahun ini ternyata dalam perubahan APBD kedua ini juga tidak memberikan dampak akan menambah penadapatan bagi Daerah bahkan pelayanan tidak kunjung baik dirasakan oleh masyarakat.

Sungguh sangat ironi beban kenaikan justru diberikan salah satunya kepada sector pelayanan Kesehatan yang seharusnya Pemerintah Kota Bogor dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang memudahkan masyarakat untuk menikmatinya dengan biaya yang terjangkau (bahkan kalau perlu masyarakat diberi subsidi khusus untuk pelayanan dasar).

Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Kota Bogor perlu segera melakukan analisa dan evaluasi yang bermuara pada langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mekanisme dan system pengelolaan BUMD dan sektor-sektor pendapatan lainnya.

Hadirin yang berbahagia,Kenaikan pendapatan yang terjadi dalam perubahan kedua APBD tahun 2004 ini ternyata 50% dari peningkatan belanja lebih pada peningkatan Biaya Operasional (BOP). Pemerintah Kota Bogor harus menyampaikan rincian dari rencana belanja dalam perubahan ini secara transparan. Fraksi Keadilan Sejahtera mengusulkan untuk alokasi anggaran tersebut dapat juga dialokasikan BOP untuk pihak keamanan untuk pemberantasan permasalahan sosial yang sekarang sedang marak terjadi seperti perjudian, togel dan kemaksiatan lainnya. Hal ini Kami pandang lebih bermanfaat dan terasa bagi masyarakat. Kami menyambut baik langkah-langkah penataan PKL di beberapa tempat yang sedang dilakukan tentunya inipun harus dilakukan secara istimror terus menerus, terarah dan terencana. Khusus untuk pengelolaan sampah sudah saatnya dan sangat mendesak untuk segera dibuatkan alternatif pengolahan dan penanganan sampah yang senantiasa meningkat volumenya di Kota Bogor ini. Kasus TPST Bojong hendaknya jadi pelajaran bagi kita dalam pengelolaan sampah untuk tidak terjadi di Kota Bogor.

Khusus untuk DPRD terkait dengan telah ditetapkannya Perda Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, hendaknya segera dikeluarkan Surat Keputusan Walikota guna menyusun anggaran tahun 2005.

Hadirin yang berbahagia,Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Keadilan Sejahtera terhadap Perubahan Kedua APBD Kota Bogor tahun 2004, mengenai detail pertanyaan dan teknis pembahasan akan Kami sampaikan dalam bentuk tertulis kepada Panitia Anggaran guna pembahasan dengan Pemerintah Kota.

Wabilahitaufik wal hidayah wassalamu’alaikum Wr, Wb.

Bogor, 26 Nopember 2004 Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kota Bogor

Iman Nugraha,SH Abuzar Usman,AMd Ak Ketua Sekretaris