Panduan Kerja sama antar daerah

Panduan Pembentukan Organisasi Kerja Sama Panduan Pembentukan Organisasi Kerja Sama Panduan Pembentukan Organisasi Kerja Sama Panduan Pembentukan Organisasi Kerja Sama AntarAntarAntarAntar----Daerah (KSAD)Daerah (KSAD)Daerah (KSAD)Daerah (KSAD) Semarang, November 2009 Oleh Thres Sanctyeka

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

………………………………………..

A. PENDAHULUAN

1. Sekilas Kerjasa Sama Antar Daerah di Indonesia

2. Kerja Sama Antar Daerah Sebagai Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

3. Tujuan dan Sasaran

4. Hasil Yang Diharapkan

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

1 2 3 4

B. KONSEP KERJA SAMA ANTAR DAERAH

1. Apa itu Kerja Sama Antar Daerah ?

2. Apa Saja Landasan Hukumnya ?

3. Siapa Saja Aktor yang Terlibat ?

4. Apa Saja Objek Yang Dapat Di Kerjasamakan ?

5. Bagaimana Menentukan Objek Yang Dapat Di kerjasamakan?

6. Bagaimana Bentuk Organisasi KSAD?

a. BKSAD / BKAD sebuah amanat dari PP 50 / 2007

a.1. Struktur Organisasi BKAD (contoh : SUBOSUKAWONASRATEN)

a.2. Tugas Pokok dan Fungsi

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

……………………………………….. ………………………………………..

4 8

10

13

15

15

15

15

16

a.3. Kewenangan BKAD adalah

a.4. Sumber Pembiayaan

a.5. Personil / Sumber Daya Manusia

b. Regional Managemen (RM) lahir atas Kebuhan Bersama dalam Semangat Pengembangan Ekonomi Wilayah

b.1. Struktur Organisasi Regional Managemen (contoh : BARLINGMASCAKEB)

b.2. Tugas Pokok dan Fungsi

b.3. Kewenangan RM

b.4. Sumber Pembiayaan

b.5. Personil / Sumber Daya Manusia

c. Sekretariat Bersama Lahir atas Kesadaran Bersama di Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Lintas Batas

c.1. Struktur Organisasi Sekretariat Bersama (contoh : KARTAMANTUL)

c.2. Tugas Pokok dan Fungsi

c.3. Kewenangan SEKBER

c.4. Sumber Pembiayaan

c.5. Personil / Sumber Daya Manusia

……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………..

17

17

17

17

18

18

18

18

18

19

19

20 20

20

20

7. Apa Keuntungan Membentuk KSAD ? ……………………………………….. 24

8. Bagaimana Sistem Monitoring dan Evaluasinya?

……………………………………….. 25

C. TAHAPAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KSAD

1. Beredasarkan Regulasi Permendagri

………………………………………..

………………………………………..

31

31

22 / 2009

2. Rumusan Pengalaman Pembentukan Organisasi KSAD Yang Telah Ada

………………………………………..

37

D. TATA CARA PENYUSUNAN NASKAH

PERJANJIAN KERJASAMA DAN NASKAH KERJASAMA / RENCANA STRATEGIS

1. Naskah Perjanjian Kerjasama

2. Matriks Rencana Strategis (contoh :Sektor Pendidika KEDU Plus)

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

40

40

44

E. PEMBELAJARAN DARI CAPAIAN LEMBAGA KSAD YANG TELAH ADA

1. BKSP JABODETABEKJUR

2. SEKBER KARTAMANTUL

3. RM BARLINGMSCAKEB

4. BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN

5. RM SAMPAN

6. SEKBER KEDU Plus

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

45

45

46

48

50

51

52

F. SRATEGI PENYESUAIAN LEMBAGA KSAD YANG TELAH ADA TERHADAP REGULASI YANG BARU

………………………………………..

53 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………..

LAMPIRAN -LAMPIRAN ………………………………………..

1

PANDUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KERJA SAMA ANTAR DAERAH (KSAD)

A. PENDAHULUAN

1. Sekilas Kerja Sama Antar Daerah di Indonesia

Apabila kita memotret lembaga kerjasama antar daerah maka dengan jelas kita bisa melihat kerjasama antar daerah telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia baik level antar provinsi maupun kabupaten/kota, sebut saja kerjasama antar daerah level provinsi Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) JABODETABEKJUR yang telah dirintis semenjak tahun 1975, atau Forum Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) diwilayah DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusatenggara Barat dan Nusatenggara Timur dan yang lainnya adalah Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulewesi (BKPRS), sedangkan pada level kab/kota kita bisa melihat Sekretariat Bersama KARTAMANTUL – merupakan kerjasama Kab Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab Bantul, di daerah Solo raya kita mengenal Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) SUBOSUKA WONOSERATEN badan kerjasama yang terdiri dari Kota Surakarta, Kab Boyolali, Kab Sukoharjo, Kab Karanganyar, Kab Wonogiri, Kab Sragen dan Kab Klaten, dan wilayah lain yang merupakan kerjasama level kabupaten namun lintas provinsi kita mengenal BKAD PAWONSARI, badan kerjasama yang terdiri dari Kab Pacitan, provinsi Jawa Timur, Kab Wonogiri provinsi Jawa Tengah dan Wonosari, Kab Gunungkidul provinsi DIY serta JAVA PROMO sebuah kerjasama antar daerah disektor pariwisata yang melibatkan 13 kab/ kota yang berasal dari provinsi DIY dan Jawa Tengah. Untuk di provinsi Jawa tengah - Bentuk kerjasama lain yang dapat kita lihat adalah Regional Managemen BARLINGMASCAKEB sebuah kerjasama kab/kota di wilayah Jawa Tengah yang terdiri dari Kab Banjarnegara, Kab Purbalingga, Kab Banyumas, Kab Cilacap dan Kab Kebumen, Regional Managemen Sapta Mitra Pantura atau yang sering disebut dengan RM SAMPAN, sebuah kerjasama yang terdiri dari tujuh kab/kota di wilayah pantura yang terdiri dari Kota Tegal, Kab Tegal, Kab Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab Batang, Kab Pemalang dan Kab Brebes. Dan saat ini di wilayah Jawa Tengah juga sedang diinisiai kerjasama Antar daerah di wilayah ex karesidenan KEDU yang terdiri dari

2

Kab Purworejo, Kota Magelang, Kab Magelang, Kab Temanggung, Kab Wonosobo dan Kab Purbalingga. Dalam skala yang lebih besar, dimana melibatkan seluruh kab/kota se Indonesia kita mengenal Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang sekarang telah berubah menjadi Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI). Dan masih ada beberapa lagi kerjasama antar daerah yang sedang berjalan maupun yang sedang diinisiasi baik oleh lembaga non pemerintah maupun oleh lembaga pemerintah. Dengan melihat bentuk kerjasama antar daerah yang sedang dilakukan sebenarnya kita menjadi optimis terhadap langkah-langkah pemerintah daerah didalam meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat maupun pola pengelolaan kepemerintahannya untuk menjadi lebih efisien dan efektif (Sanctyeka, 2009). Namun muncul pertanyaan kembali, apakah kerjasama antar daerah yang sudah dilakukan dapat berjalan efisien dan efektif ? Apakah Kerjasama Antar Daerah sudah dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat? Adakah hambatan yang dialami didalam implementasinya sehingga Kerjasama Antar Daerah kurang berhasil? Dan bentuk keberhasilan apa yang sudah dihasilkan dengan pola kerjasama antar daerah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bahan awal untuk terus menemukan jawaban dan formulasi taktis sehingga Kerja Sama Antar Daerah dapat mencapai tujuan akhir yang diinginkan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk mengurai pertanyaan tersebut dan memberikan suatu angin segar di dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah maka penulisan Pedoman Pembentukan Kerja Sama Antar Daerah ini di lakukan. Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk mempermudah pemerintah daerah di dalam menggagas lahir nya organisasi kerja sama antar daerah hingga pengimplementasiannya.

2. Kerja Sama Antar Daerah Sebagai Strategi Peningk atan Kesejahteraan Masyarakat Isu kerja Sama Antar Daerah bukan lah suatu yang baru, isu ini merupakan konsekwensi logis ketika era otonomi daerah mulai bergulir, isu ini muncul sebagai bagian dari kewaspadaan pemerintah terhadap dampak negative yang ditimbulkan oleh pemahaman sempit oleh daerah terkait otonomi daerah. Kekhawatiran terhadap melemahnya kohesitas serta kesatuan wilayah menjadikan pemerintah membuat sebuah mekanisme penyeimbang atau penyaluran agar dampak negative yang ditimbulkan tidak berakibat kontra produktif terhadap cita-cita dari otonomi daerah. Kesadaran terhadap berkembangnya dampak negative ini kemudian di respon oleh pemerintah dengan mengamatkan pengaturan sebuah kerjasama antar daerah di dalam UU no 22 tahun 1999 yang kemudian di revisi melalui UU no 32 tahun 2004 dan tiga tahun kemudian lahir lah aturan di bawahnya setingkat Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Dan pada tahun 2009 Menteri Dalam negeri mengeluarkan petunjuk teknisnya yang merupakan derivasi dari PP 50/2007, yaitu Permendagri 22 /2009 tentang Petunjuk

3

Teknis Kerja Sama Daerah serta Permendagri 23 / 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah. Semua regulasi tersebut bertujuan sebagai paying hokum sekaligus dasar gerak pemerintah daerah di dalam melaukan kerjasama dengan daerah yang lain. Diakui oleh daerah bahwasanya daerah memiliki keterbatasan kapasitas dalam berbagai hal, kondisi ini disadari berdampak pada lambatnya pembangunan bahkan tidak tercapainya tujuan penyejahteraan masyakat di wilayahnya belum lagi ketika daerah masuk ke dalam era globalisasi dimana tingkat kompetisi dengan Negara lain begitu terbuka dan tanpa batas, mau tidak mau daerah harus berfikir strategis untuk meningkatkan nilai keunggulan daerahnya dengan mengandalkan keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya, baik itu dari segi pendanaan, infrastruktur, tekhnologi maupun sumberdaya manusianya. Belum lagi permasalahan internal wilayah berupa primordialisme, alih-alih dapat bersaing justru memperburuk kondisi pembangunan wilayah dikarenakan daerah satu dengan daerah yang lain tidak mampu bersinergis secara positif di dalam membangun keunggulan bersama yang pada akhirnya dapat menyejahterakan masyarakat. Kesadaran “membangun bersama” inilah yang saat ini mulai menguat di berbagai wilayah Republik Indonesia, sehingga sekarang kita dapat dengan mudah menjumpai upaya-upaya kerjasama antar daerah dengan berbagai macam ruang lingkup yang dikerjasamakan, dari sector ekonomi hingga pelayanan dasar.

3. Tujuan dan Sasaran Pembuatan pedoman ini bertujuan membantu pemerintah daerah agar dapat lebih efektif di dalam melahirkan dan mengembangakan Kerja Sama Antar Daerah. Baik pada tataran perumusan Kebijakan, Penentuan model kelembagaan, Operasionalisasi kelembagaan, Implementasi program bersama, Pengelolaan pembiayaan maupun pada saat melakukan evaluasi, pengawasan terhadap pelaksanaan dan hasil Kerja Sama Antar Daerah. Selain itu juga membantu pihak-pihak lain (non pemerintah) yang memiliki konsern terhadap pengembangan pembangunan wilayah dengan menggunakan Kerja Sama Antar Daerah sebagai pendorong percepatan pembangunan daerah.

4

4. Hasil Yang Diharapkan Dengan terumuskannya pedoman ini diharapkan : • Pemerintah Daerah mengetahui serta memahami konsep Kerja Sama Antar

Daerah dan fungsinya sebagai alat percepatan pembangunan daerah • Pemerintah daerah mengetahui dasar hukum terkait Kerja Sama Antar Daerah

sehingga dapat melakukan singkronisasi serta harmonisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ada

• Pemerintah daerah mengetahui aktor-aktor yang dapat dilibatkan serta perannya masing-masing di dalam mendukung pembangunan daerah melalui Kerja Sama Antar Daerah

• Pemerintah daerah mengetahui model-model Lembaga Kerja Sama Antar Daerah serta sector-sektor apa saja yang dapat dikerjasamakan

• Pemerintah daerah mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilakukan di dalam membentuk lembaga Kerja Sama Antara Daerah

• Pemerintah daerah mengetahui pembelajaran-pembelajaran yang telah dihasilkan oleh lembaga Kerja Sama Antar Daerah yang sudah ada sehingga dapat mereplikasinya atau mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimilikinya

• Pemerintah daerah dapat mengetahui proses pengawasan serta evaluasi bagi penyelenggaraan pelayanan public melalui Kerja Sama Antar Daerah

• Lembaga non pemerintah yang konsern terhadap isu kerja sama antar daerah dapat mensinergiskan dengan sumberdaya yang telah ada dalam rangka mendorong pemerintah daerah

B. KONSEP KERJA SAMA ANTAR DAERAH

1. Apa itu Kerja Sama Antar Daerah ?

Secara terminology UU 32 / 2004, PP 50 / 2007, Permendagri 22 / 2009 menggunakan istilah Kerja Sama Daerah yang definisinya adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali ko ta yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Namun pada Permendagri 22 / 2009 dimunculkan kembali dua istilah kerjasama menjadi lebih eksplisit yaitu Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) serta Kerja Sama Pihak Ketiga (KSPK). Dimana KSAD definisinya adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara

5

Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yan g dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan KSPK definisinya adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, dan badan hukum.

Ketentuan serta peraturan terkait kerja sama daerah yang belakangan ini mulai menguat dan dirasakan oleh banyak daerah merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan dan kondisi di daerah yang berupaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi wilayah melalui instrumen Kerja Sama Antar Daerah. Walaupun sebenarnya istilah serta pengaturan kerja sama antar daerah sudah dimiliki pemerintah semenjak dahulu namun memang belakang ini isu maupun wacana terkait kerja sama mulai menguat kembali

Mentelusur konsep Kerja Sama Antara Daerah, sebenarnya secara historis mekanisme kerjasama antar pemerintah lokal telah menjadi isu penting di negara maju (Henry, 1995) dimulai dari bidang yang sangat terbatas seperti kepolisian dan pemadam kebakaran dimana antara satu kota dengan kota lain telah dilakukan perjanjian kerjasama saling bantu menghadapi krisis seperti kebakaran dan bencana lainnya. Dan pada perkembangan lanjutan, mekanisme kerjasama ini tidak hanya diterapkan pada situasi “emergency” saja tetapi juga pada pengaturan kerjasama untuk membeli jenis-jenis pelayanan tertentu dari perusahaan swasta atau dari pemerintah lain, ataupun dari NGOs. Ini disebut dengan “cooperative agreements”. Khusus “cooperative agreements” yang dilakukan antar Pemerintah Daerah pada awalnya ditujukan pada (1) kegiatan tunggal, (2) kegiatan yang berkenaan dengan pelayanan ketimbang fasilitas, (3) yang tidak bersifat permanen, (4) sebagai “stand-by provision” yang baru dilaksanakan bila kondisi tertentu terjadi, dan (5) yang diperkenankan / diijinkan oleh badan legislatif (Keban, 2009). Sebagai gambaran untuk memperluas pemahaman terkait kerja sama antar daerah di Negara lain Dr. Hardi dalam sebuah kesempatan lokakarya memaparkannya dalam suatu presentasi seperti yang dapat di lihat di bawah ini :

6

Bentuk Kerja Sama Antar Daerah di Berbagai Negara

SALGA(South African Local

Government Association)

Afrika Selatan

SOUND TRANSIT(Washington)

LAA (The Local

Autonomy Act )

Korsel

LCP (The League of

Cities of The

Philippines)Philipina

SALGA berlokasi di

Afrika Selatan.

Lembaga ini berfungsi

sebagai interest group

dari kepentingan

daerah terhadap

pusat. Lembaga ini

dimandatkan oleh

konstitusi Afrika

Selatan tahun 1997

untuk mempercepat

proses transformasi

demokrasi di ranah

pemerintah lokal pada

pemberian pelayanan

(service delivery).

Kerjasamapengelolaantransportasi daribeberapa kota di AS.Ada 2 pola asosiasiumum diWashington State, yakni : 1. Inter governmen-

tal Relations(IGR),

2. IntergovernmentalManagement(IGM).

merupakan asosiasi yang

dikelola oleh Pemerintah

Pusat. Dalam konteks

kerjasama, LAA ini

diwarnai oleh

ketidakberdayaan

pemerintah lokal

terhadap intervensi

pemerintah pusat. Posisi

ketidakberdayaaan ini

memperlemah otonomi

pemerintah lokal yang

masih diperlemah lagi

oleh ketidakberdayaan

local council terhadap

eksekutif lokal. Asosiasi

ini bersifat temporer

(temporary institution),

sehingga

kewenangannyapun

tidaklah maksimal

beranggotakan 117 kota

terbentuk di Philipina

dengan mendapatkan

legalisasi hukum dari

Local Government Code of

1991. Organisasi ini

semula bernama League

City Mayors yang

beranggotakan para

politisi lokal yang

kemudian berubah

menjadi organisasi yang

berbasis institusi

pemerintah kota

Sumber : Presentasi Dr Hardi Warsono (2009)

PELAJARAN DARI PRAKTEK KERJASAMA ANTAR DAERAH

SALGA

(Afrika Selatan)

SOUND TRANSIT

(Washington)

LAA

Korsel

LCP

Philipina

Cakupan kerjasamayang dilakukancukupkomprehensifLembaga KAD dapat berperansebagai interest group bagikepentingan daerahterhadap pusat

Spesifik padabidang tertentudalam masalahperkotaan di 5 kota.

kepentinganpemerintah pusatsangat dominan, dan asosiasicenderung untukkepentingan pusat

Mampu berevolusidari organisasi parapolitisi lokal menjadiinstitusi berbasiskeanggotaaninstitusi pemkotdengan fungsi yang beragam.

Tabel I.

Kekhususan Masing-Masing Kerjasama Antar DaerahSumber : disarikan dari Wawan Mas’udi dkk (dalam Pratikno, 2007)

Sumber : Presentasi Dr Hardi Warsono (2009)

Hal lain yang perlu diketahui terkkait kerja sama adalah bentuk pengaturan kerja sama itu sendiri. Menurut Rosen (1993) terkait dengan pengaturan kerjasama (Forms of Cooperation Arrangements) terdiri atas beberapa bentuk : • Consortia: yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya, karena lebih

mahal bila ditanggung sendiri-sendiri; misalnya pendirian perpustakaan dimana sumberdaya seperti buku-buku, dan pelayanan lainnya, dapat digunakan

7

bersama-sama oleh mahasiswa, pelajar dan masyarakat publik, dari pada masing-masing pihak mendirikan sendiri karena lebih mahal.

• Joint Purchasing: yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.

• Equipment Sharing: yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.

• Cooperative Construction: yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan, seperti pusat rekreasi, gedung perpustakaan, lokasi parkir, gedung pertunjukan, dsb.

• Joint Services: yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik, seperti pusat pelayanan satu atap yang dimiliki bersama, dimana setiap pihak mengirim aparatnya untuk bekerja dalam pusat pelayanan tersebut.

• Contract Services: yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengontrak pihak yang lain untuk memberikan pelayanan tertentu, misalnya pelayanan air minum, persampahan, dsb. Jenis pengaturan ini lebih mudah dibuat dan dihentikan, atau ditransfer ke pihak yang lain

• Pengaturan lainnya : pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), fasilitas pergudangan, dsb.

Sedangkan berdasarkan format kelembagaan, dapat di bedakan menjadi dua yaitu : Intergovernmental Relations (IGR) dan Intergovernmental Management (IGM). Format kelembagaan berdasarkan IGR adalah • Pola hubungan antara para anggota hanyalah hubungan koordinatif. • Pola asosiasi lebih bersifat public interest group, karena

lembaga ini hanya berfungsi sebagai pelobi kepada pemerintah pusat

• Status hukum kelembagaan hanyalah sebagai sebuah forum tanpa kewenangan dalam pemerintahan tertentu.

Sedangkan format kelembagaan IGM adalah • Pola asosiasi antar pemerintah daerah untuk

melakukan pengelolaan suatu bidang pemerintahan tertentu yang sama-sama mereka butuhkan

• Assosiasi ini terbentuk karena adanya kebutuhan bersama pada bidang tertentu dan keyakinan bahwa apabila bidang tersebut dikerjakan bersama-sama akan tercipta efisiensi dan efektivitas

Terlepas dari teori maupun konsep yang telah ada, hal sederhana yang perlu dipahami bagi pemerintah daerah maupun pihak-pihak yang memiliki konsern

8

terhadap kerja sama antar daerah di Indonesia adalah bahwa kosep mendasar dari kerjasa daerah di dasari atas : • Adanya keinginan saling melengkapi antara daerah satu dengan daerah yang

lain • Adanya keinginan untuk menciptakan dan menjalin hubungan yang harmonis

antar daerah • Adanya keinginan untuk pengintegrasian proses pembangunan antar dimulai dari

tahapan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi • Serta adanya keinginan untuk terjadinya keseimbangan laju pertumbuhan antar

daerah

2. Apa Saja Landasan Hukumnya ?

Daerah yang akan menyelenggarakan kerja sama daerah telah di atur kedalam regulasi seperti di bawah ini :

Matriks Regulasi Kerja Sama Daerah

No Regulasi Tentang

1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

2 Undang-undang No 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah

3 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Daerah

4 Undang-Undang No. 17 tahun 2007 RPJP Nasional 2005 – 2025

5 Perpres No. 7 tahun 2005 tentang RPJM 2004 – 2009

6 Perpres No 67 tahun 2005

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam

Penyediaan Infrastruktur

7 Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2007 Tata Cara Kerjasama Daerah

8 Permendagri No 69 tahun 2007 Kerjasama Pembangunan Perkotaan

9 Permendagri No 19 tahun 2009 Pengembangan Kapasitas

10 Permendagri No 22 tahun 2009 Petunjuk Teknis Kerja Sama Daerah

11 Permendagri No 23 tahun 2009 Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama

Daerah Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Perundangan serta peraturan di atas merupakan payung hukum serta landasan bagi daerah di dalam penyelenggaraan kerja sama daerah. Sehingga saat ini daerah menjadi lebih kuat legitimasinya secara hukum ketika mejadikan Kerja Sama Daerah sebagai strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

9

Di samping itu daerah tetap perlu mensinkronkan dengan regulasi lainnya, terutama yang bersinggungan dengan kerja sama daerah. Seperti regulasi Pengelolaan Keuangan daerah, Pengelolaan aset dan barang daerah, Pembuatan naskah daerah serta pengawasan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itu daerah juga perlu memahami regulasi yang mengaturnya, seperti yang di gambarkan dalam alur di bawah ini :

GAMBAR REGULASI TERKAIT KERJASAMA DAERAH DALAM NEGERI

Regulasi Terkait Kerjasama Daerah Dalam Negeri

• PP 6/2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Kepres 80/2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah

• Permendagri 13/2006 -

• Permendagri 59/2007

Pedoman Penggelolaan

Keuangan Daerah

• Permendagri 17/2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

• Perpres 67/2005 Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam

Penyediaan Infrastruktur

• PP 38/2007 Kewenangan Pusat & Daerah

• UU 32/2004 • PP 50/2007 • Permendagri 19/2009 • Permendagri 22/2009 • Permendagri 23/2009

• PP 57/2005 Hibah kepada Daerah

• PP No 79 tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

• Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

• Permendagri No 23 tahun 2007 Pedoman tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

• Permendagri 2-3/2005 Pedoman Tata Naskah Dinas Di Ling. Provinsi dan Kan/kota

10

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

3. Siapa Saja Aktor yang Berperan?

Kerjasama Antar Daerah merupakan sebuah proyek bersama, yang melibatkan lebih dari satu pihak, baik itu antar pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga sebagai pelaksana dari program yang menamakan sebuah kerjasama antar daerah.

Beberapa actor yang dianggap sebagai aktor kunci adalah Pemerintah daerah kab/kota, pemerintah provinsi, Pemerintah pusat serta pihak ketiga yang memiliki komitmen serta kompetensi terhadap isu yang akan dikerjasamakan – baik itu masyarakat setempat, masyarakat usaha maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Gambaran peran-peran apa saja yang diperlukan oleh masing-masing aktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Matrik Aktor Yang Berperan

No Aktor Peran

1 Lembaga Pelaksana Kerjasama • Melaksanakan program kegiatan secara Profesional dengan mengedepankan asas good governance

• Memfasilitasi anggota/daerah yang bekerja sama di dalam merumuskan perencanaan berdasarkan kebutuhan bersama

• Menjaring serta mengidentifikasi isu potensial yang dapat dikerjasamakan

2 Pemerintah Kab/Kota • Keberpihakan atau komitmen kepala daerah (eksekutif dan legislatif) terhadap isu kerjasama antar daerah.

• Pengalokasian sumber daya daerah yang dimiliki serta kejelasan terhadap kebutuhan daerah atas kerjasama (Warsono, 2009).

• Pemerintah kab/kota perlu juga mempersiapkan format kelembagaan yang sesuai dengan tujuan atau misi pembentukan dengan melibatkan stakeholder (Pratikno dan masudi 2007).

• Pada kasus perlunya sebuah aturan pengelolaan keuangan daerah yang spesifik mengenai kerjasama antar daerah, maka perlunya peran kab/kota di dalam mendorong kementrian terkait

11

dan Badan Pengawasan yang berkompeten untuk dapat segera memberikan kejelasan kepada daerah-daerah mengenai pengelolaan keuangan terhadap kerjasama antar daerah

3 Pemerintah Provinsi • Memberikan insentif program pembangunan bagi kerjasama antar daerah,

• Penguatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan program bagi implementator (Dewan Eksekutif, Regional Manager, Koordinator forum, dsb), bagi wilayah yang memiliki bakorlin/bakorwil - lembaga tersebut perlu dikuatkan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah provinsi,

• Memfasilitasi sosialisasi PP 50/2007, Permendagri 22/2009, Permendagri 23/2009 kepada kab/kota diwilayahnya mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama antar daerah,

• Mendukung sinkronisasi musrenbangreg (bagi wilayah yang memiliki mekanisme musrenbangreg) dengan program kab/kota dan provinsi.

• Melakukan supervisi untuk memastikan bahwa kerjasama antar daerah otonom berada dalam koridor perundangan yang ada (pratikno dan masudi ,2007).

• Penyusunan Regulasi pendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendorong terselenggaranya KAD

• Memberikan petunjuk untuk Kabupaten/Kota supaya mengidentifikasi potensi sumberdaya (sumberdaya alam, manusia, dana, dll) masing-masing dalam kerangka pelayanan publik yang bisa ditawarkan kepada daerah tetangganya dan kebutuhan pelayanan umumnya yang dinilai perlu dibantu oleh pihak/ daerah lain (outsourcing).

• Memberikan arahan perbantuan (termasuk dana, bantuan teknis, asset, infrastruktur, arbitrase, dll) dari Pemerintah Propinsi yang bisa diberikan kepada Kabupaten/Kota di wilayahnya dalam

12

penyelenggraan KAD

• Memfasilitasi petunjuk untuk Pemerintah Kota/Kabupaten dalam penyusunan kinerja pelayanan publik yang dikerjasamakan

• Memberikan arahan program yang terkait dengan promosi dan pengembangan informasi potensi, kebutuhan dan pelaksanaan KAD

4 Pemerintah Pusat • Mempersiapkan peraturan-peraturan terkait seperti yang telah diamanatkan dalam kebijakan terdahulunya, baik yang berupa tata cara pembinaan dan pengawasan umum maupun mengenai pengelolaan keuangan daerah yang secara spesifik mengatur kerjasama antar daerah.

• Memberikan dukungan insentif (anggaran, dana dekonsentrasi & pembantuan) bagi daerah-daerah yang melaksanakan KAD

• Menilai kinerja pelayanan publik yang dikerjasamakan dari laporan kinerja pelayanan publik daerah-daerah yang bekerjasama

• Memberikan arahan standar-standar minimal pelayanan publik sesuai kondisi wilayah dan penghitungan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik

• Memberikan arahan kepada daerah untuk memetakan potensi dan kebutuhan KAD disertai dengan standar evaluasi

• Memberikan arahan peran dan tanggung jawab propinsi dalam hal terjadi kerjasama antar Kabupaten/Kota yang lintas Propinsi

Masyarakat dan Lembaga Non Pemerintah

• Memastikan bahwa isu-isu yang dipilih untuk dikerjasamakan adalah benar-benar berangkat dari sebuah kebutuhan dan memiliki tujuan memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat.

• Memastikan konsistensi antara perencanaan yang dibangun sejalan dengan perencanaan

13

pembangunan daerah yang ada dan atau memastikan terintegrasinya isu yang akan dikerjasamakan kedalam sistem perencanaan daerah (RPJMD, RKPD).

• Memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran terhadap program yang dikerjasamakan.

• Bagi lembaga bilateral / multilateral dapat elakukan asistensi terhadap daerah didalam membangun kelembagaan yang sesuai dengan kapasitas daerah dengan mengedepankan asas good governance,

• Serta melakukan peningkatan kapasitas bagi sumberdaya manusianya, dan memberikan dukungan dana operasional pada tahap awal lembaga kerjasama antar daerah itu berdiri.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

4. Apa Saja Objek Yang Dapat Di Kerjasamakan ?

Dalam PP 50 / 2009 pasal 4 diatur mengenai Objek yang dikerjasamakan yaitu : Seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom, dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Urusan pemerintahan yang dimaksud, berpedoman pada PP Nomor 38 Tahun 2007, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dapat dilihat sebagai berikut

Matriks Urusan Wajib yang Dapat Dijadikan Objek Ker jasama

No Urusan No Urusan No No

A pendidikan H kepemudaan dan

olahraga

o keluarga

berencana dan

keluarga

sejahtera

v pemberdayaan

masyarakat dan

desa

B Kesehatan I penanaman

modal

p Perhubungan w Social

C lingkungan J koperasi dan

usaha kecil dan

q komunikasi

dan

x kebudayaan

14

No Urusan No Urusan No No

hidup menengah informatika

D pekerjaan

umum

K kependudukan

dan catatan sipil

r Pertanahan y Statistic

E penataan

ruang

L Ketenagakerjaan s kesatuan

bangsa dan

politik dalam

negeri

z Kearsipan dan

Perpustakaan

F

perencanaan

pembangunan

M ketahanan

pangan

t otonomi

daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan

daerah,

perangkat

G Perumahan N pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan

anak

u daerah,

kepegawaian,

dan

persandian

Sumber : Diolah dari PP 38 / 2007

Sedangkan urusan pilihan adalah sebagai berikut :

Matriks Urusan Pilihan yang Dapat Dijadikan Objek Kerjasama

No Urusan No Urusan

A kelautan dan perikanan f Industry

B Pertanian g Perdagangan

C Kehutanan Ketransmigrasian

D Energi dan sumber daya mineral

E Pariwisata

Sumber : Diolah dari PP 38 / 2007

15

5. Bagaimana Menentukan Objek Yang Dapat Di kerjasa makan? Perlu sebuah identifikasi berdasarkan kajian dengan menggunakan metode yang ada - baik itu Capacity Building Need Assasment (CBNA) maupun Skenario Kerjasama Antar Daerah (SKAD) untuk mendapatkan kebutuhan / objek yang akan dikerjasamakan dan tentunya perlu diprioritaskan dan disinergiskan berdasarkan perencanaan pembangunan daerah. Teknik mengidentifikasi Objek yang dapat dikerjasamakan, akan di paparkan pada bagian lampiran

6. Bagaimana Bentuk Organisasi KSAD?

Terkait bentuk organisasi dapat dilihat berdasarkan ketetapan yang telah diatur dalam regulasi yaitu PP 50/2007, namun demikian pada saat ini bentuk organisasi lain di luar PP 50 / 2007 juga dapat ditemukan. Panduan ini akan memperlihatkan bentuk organisasi Kerja Sama Antar Daerah yang telah ada dan masih berjalan dengan baik, tujuannya adalah sebagai perbandingan dengan pembentukan badan kerja sama antar daerah menurut regulasi yang ada : a. BKSAD / BKAD sebuah amanat dari PP 50 / 2007

Pada pasal 24 menjelaskan : “Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama”. Badan kerja sama sebagaimana dimaksud adalah bukan perangkat daerah. a.1 Struktur Organisasi BKAD (contoh : SUBOSUKAWONO SRATEN)

16

a.2 Tugas Pokok dan Fungsi

BKAD Subosukawonosraten dipimpin oleh Koordinator BKAD yang dijabat oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota Surakarta. Di dalam menjalankan BKAD, Koordinator dibantu oleh Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Urusan Umum serta Urusan Program dan Pelaporan yang ditempati oleh staf Asisten 1 Bidang Pemerintahan dari Pemerintah Kota Surakarta. Untuk melaksanakan kerjasama di bidang pelayanan publik tersebut BKAD berkoordinasi dengan SKPD terkait seperti di bidang kesehatan, lingkungan hidup, pariwisata, transportasi dan lain – lain. Di samping Sekretariat BKAD di Surakarta, di setiap kabupaten/kota juga terdapat sub sekretariat yang juga ditempati oleh staf pemerintah kabupaten/kota masing – masing anggota KSAD SUBOSUKAWONOSRATEN. BKAD memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah untuk: melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KSAD; dan

17

2. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.

a.3. Kewenangan BKAD adalah Mengkoordinasi daerah-daerah anggota di dalam melakukan perencanaan program kegiatan bersama

a.4. Sumber Pembiayaan

• Pembiayaan pelaksanaan KSAD dan/atau Badan Kerja Sama Daerah menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.

• Pembiayaan bersumber dari lembaga non pemerintah dengan tetap menyesuaikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

a.5. Personil / Sumber Daya Manusia

Pengisian personil BKAD bersumber dari PNS SKPD di wilayah yang berketempatan menjadi sekretariat

b. Regional Managemen (RM) lahir atas Kebuhan Bersa ma dalam Semangat

Pengembangan Ekonomi Wilayah RM adalah lembaga kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dengan tujuan untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan antar daerah serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan potensi sumber daya daerah.

b.1. Struktur Organisasi Regional Managemen (conto h : BARLINGMASCAKEB)

Sumber: Presentasi Regional Management Barlingmascakeb.

18

b.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Masing – masing komponen RM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: • Forum Regional adalah pemilik kerjasama dan pengambil kebijakan

yang bersifat strategis dan memberikan arahan kepada dewan eksekutif. • Dewan Eksekutif berfungsi sebagai kelompok pengarah atau steering

committee yang menterjemahkan kebijakan forum regional menjadi program strategis Barlingmascakeb. Dewan Eksekutif ini juga bertugas untuk melakukan penguatan internal organisasi agar kerjasama antar daerah bisa berjalan secara efektif dan efisien.

• Regional Manager merupakan pelaksana harian (operasional) yang melaksanakan program dan kegiatan KSAD Barlingmascakeb yang telah ditentukan oleh forum regional dan dewan eksekutif.

b.3. Kewenangan RM

Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan melalui Forum Regional dan Dewan Eksektif

b.4. Sumber Pembiayaan

• Tetap : Sharing pendanaan dari APBD Kab/Kota anggota dengan menggunakan pos Hibah

• Tidak Tetap : Berdasarkan penawaran kerjasama dengan lembaga non pemerintah / badan swasta

b.5. Personil / Sumber Daya Manusia

Pengisian personil berdasarkan masing-masing struktur terdiri dari PNS pada struktur Forum Regional serta Dewan Eksektuif sedangkan pada Regional Manager di isi oleh tenaga profesional

19

c. Sekretariat Bersama Lahir atas Kesadaran Bersama di Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Lintas Batas c.1. Struktur Organisasi Sekretariat Bersama (cont oh : KERTAMANTUL)

DEWAN PENGARAH

DIREKTUR(Profesional)

SEKRETARIAT● Umum● Keuangan

BagianPerencanaan

& MONEV

PEMBINAKepala Daerah

PELAKSANA HARIAN● Ketua (Sekda)● Anggota (Sekda+ Ka.

Dinas/instansi terkait)

BagianFasilitasi & Advokasi

STRUKTUR DEWAN

PENGARAH

UNIT OPERASIONAL

UNIT OPERASIONAL

Sumber: Presentasi Sekretariat Bersama KERTAMANTUL.

• Organisasi Sekretariat Bersama terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara

dan Anggota • Ketua Sekber dijabat Sekretaris Daerah, Sekretaris Sekber dijabat Kepala

Bappeda, sedangkan Bendahara dijabat oleh Kepala Instansi Keuangan dari masing-masing para pihak secara bergantian. Ketua, Sekretaris, Bendahara berasal dari kabupaten atau kota yang sama

• Anggota adalah instansi teknis dari Kabupaten/Kota • Dalam upaya memperlancar kegiatan, Sekretariat Bersama dapat dibantu

oleh staf sesuai dengan kebutuhan. Staf tersebut diangkat dari PNS atau non PNS, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekretariat Bersama

20

c.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dewan Pengarah, memiliki tugas dan fungsi merumuskan kebijakan bersama terhadap program atau kegiatan yang dapat dilakukan bersama sehingga berkontribusi positif terhadap pembangunan di wilayahnya masing-masing Direktur, memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan, mengawal serta memfasilitasi di lapangan terkait kebijakan yang telah dirumuskan dan dimandatkan oleh dewan pengarah. Dalam pelaksanaannya direktur dapat dibantu staf professional serta tim teknis dari SKPD terkait

c.3. Kewenangan SEKBER

• Sekber memiliki kewenangan melakukan koordinasi dengan daerah anggota di dalam melakukan perencanaan serta pengawasan program bersama

• Melakukan fasilitasi di dalam mengidentifikasi kebutuhan serta pembagian pembiayaan di dalam operasionalisasi kegiatan

c.4. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan bagi lembaga SEKBER adalah APBD dari daerah masing-masing dengan menggunakan pos Hibah serta pos kegiatan program yang sudah ada dari masing-msing SKPD terkait

c.5. Personil / Sumber Daya Manusia

Pada model Sekretariat Bersama sumber daya manusia yang digunakan berasal dari PNS dan Staf Profesional. Koordinator Sekber berasal dari PNS yang biasanya di duduki oleh Sekretaris Daerah yang berketempatan menjadi Koordinator Sekber, sedangkan untuk menjalankan operasional sehari-hari di lakukan oleh seorang staf professional dengan posisi sebgai direktur

21

Matrix Perbandingan Model-Model Organisasi Kerjasa ma Antar Daerah

No Aspek

Bentuk Lembaga

Regional Manager Sekretariat Bersama Badan Kerjasama Antar

Daerah

1 Struktur

Organisasi

Forum Regional (FR)

sebagai komisaris dan

merupakan struktur

tertinggi yang berperan

dalam pengambilan

kebijakan terdiri dari

unsure pimpinan kepala

daerah. Dewan

Eksekutif (DE)

penterjemah kebijakan

FR menjadi kebijakan

strategis yang akan di

implementasikan oleh

Regional Manager (RM)

Dewan Pengarah

merupakan struktur

tertinggi sebagai

pengambil kebijakan

dan

pengimplementasiannya

dilaksanakan oleh

seorang Direktur

beserta struktur

bawahnya

Forum merupakan

struktur tertinggi

sebagai pengambil

kebijakan yang terdiri

dari unsur pimpinan

daerah, dan

pelaksanaanya akan

dikoordinasikan oleh

coordinator beserta sub

secretariat dibawahnya

Positif Legitimasi terhadap

kesepakatan bersama

tinggi

Legitimasi terhadap

kesepakatan bersama

tinggi

Legitimasi terhadap

kesepakatan bersama

tinggi

Negatif Terlalu panjang apabila

tujuan yang diinginkan

adalah percepatan

pertumbuhan ekonomi

Potensi inisiatif dari

bawah menjadi rendah

sangat besar

Potensi inisiatif dari

bawah menjadi rendah

sangat besar

2 Sistem

Prosedur

Pengambilan

Keputusan

DE menterjemahkan

kebijakan FR menjadi

kebijakan strategis dan

kemudian dilaksanakan

oleh Regional Manager

(RM)

Sekda tiap daerah

menyetujui atau

menolak usulan yang di

rumuskan oleh tim

teknis berdasarkan

sector masing-masing

yang dikoordinasikan

oleh direktur Sekber.

Pelaksanaan dijalankan

oleh masing-masing

SKPD melaluimonitoring

direktur dan unit di

bawahnya

Forum merumuskan

kebijakan berdasarkan

pertemuan yang

difasilitasi oleh

coordinator BKAD dan

melalui meminta

persetujuan DPRD,

kemudian hasil

keputusan dilaksanakan

oleh Koordinator dan

SKPD yang terkait

Positif Terjamin konsistensi

antara perencanaan

daerah dengan lembaga

kerjasama

Terjamin konsistensi

antara perencanaan


kerjasama

Terjamin konsistensi

antara perencanaan


kerjasama

Negatif

Pada kondisi yang

memerlukan sebuah

Pada kondisi yang

memerlukan sebuah

Pada kondisi yang

memerlukan sebuah

22

No Aspek

Bentuk Lembaga


Daerah

respon yang cepat

menjadi tidak taktis,

efisien dan efektif

respon yang cepat


efisien dan efektif

respon yang cepat


efisien dan efektif

3 Kewenangan Menjalankan kebijakan

yang telah di gariskan

oleh FR dan DE

Mengkoordinasikan

serta memfasilitasi

perencanaan,

sinkronisasi program

Mengkoordinasikan

serta memfasilitasi

perencanaan yang telah

dianggarkan melalui

SKPD

Positif Potensi percepatan

pembangunan wilayah,

dikarenakan rencana /

kebijakan yang

dirumuskan berbeda /

berdiri sendiri dengan

program SKPD pada

umumnya

Terminimalisir adanya

inefisiensi / program

yang sama antara sector

di wilayah satu dengan

yang lain terhadap

program yang akan di

laksanakan

Terminimalisir adanya

inefisiensi / program

yang sama antara sector

di wilayah satu dengan

yang lain terhadap

program yang akan di

laksanakan

Negatif 1. Bergantung pada

kebijakan yang

dirumuskan, kalau

rumusan kebijakan

tidak progress

hasilnya pun akan

lambat dan

sebaliknya

2. Berpotensi tumpang

tindih terhadap

program di SKPD

Berpotensi pada

lambatnya progress

pengembangan

terhadap suatu wilayah

Berpotensi pada

lambatnya progress

pengembangan

terhadap suatu wilayah

4 Pembiayaan 1. Bersumber dari

APBD pada pos

Hibah dan pos

dimasing-masing

SKPD

2. Bersumber dari

lembaga/pihak

ketiga

1. Bersumber dari APBD

berdasarkan pos

hibah, pos kegiatan di

SKPD terkait

2. Bersumber dari

lembaga/pihak ketiga

1. Bersumber dari

APBD Hibah,

Bantuan sosial dan

bantuan keuangan

daerah

2. Bersumber dari

lembaga/pihak

ketiga

Positif Mendukung

implementasi program

dan berjalannya

kelembagaan secara

baik

Mendukung


dan berjalannya

kelembagaan secara

baik

Mendukung


dan berjalannya

kelembagaan secara

baik

Negatif Berpotensi terhadap

penyimpangan

pengelolaan keuangan

Berpotensi terhadap

penyimpangan


Berpotensi terhadap

penyimpangan


23

No Aspek

Bentuk Lembaga


Daerah

yang bersumber dari

APBD lebih dikarenakan

regulasi terkait

pembiayaan KSAD

secara spesifik belum

tersedia

yang bersumber dari


regulasi terkait

pembiayaan KSAD


tersedia

yang bersumber dari


regulasi terkait

pembiayaan KSAD


tersedia

5 Sumber

Daya

Manusia

Pada level kebijakan

SDM bersumber dari

PNS

Pada level pelaksna

harian dan koordinasi

bersumber dari tenaga

professional/swasta

dan PNS


SDM bersumber dari

PNS

Pada level pelaksana


bersumber dari tenaga

professional/swasta


SDM bersumber dari

PNS

Pada level pelaksana


bersumber dari PNS

Positif Lebih dinamis dan

progresif antara

perencanaan dan

pengimplementasiannya

Stabil, karena pelaksana

harian adalah tenaga

professional menjadikan

lebih fokus tidak

terbebankan dengan

tanggungjawab tupoksi

yang melekat di setiap

sektor

Tidak banyak perubahan

pada budaya kerja serta

komunikasi kerja

sehingga memudahkan

di dalam melaksanakan

koordinasi

Negatif Kalau kewenangan nya

terbatas dan tidak

mendukung percepatan,

berakibat pada lambat

serta menurunnya

kinerja staf profesional

Disesuaikan

kewenangannya, kalau

kewenangannya kecil

sekedar menjalankan

fungsi koordinasi,

tenaga professional

yang tersedia menjadi

tidak efisien

Lambat dikarenakan

beban kerja lain yang

berpotensi melekat

pada staf dikarenakan

statusnya PNS

6 Ruang

Lingkup

Program

Penekanan pada sector

pengemabangan

ekonomi wilayah

Pada kasus SAMPAN,

sudah mulai di

introduksi POKJA

terkait kerjasama

penyelenggaraan pada

sector pelayanan public

seperti sampah dan

pelayanan dasar pada

wilayah perbatasan


penyelenggaran

pelayanan public

(transportasi,

lingkungan, pendidikan,

kesehatan dsb)


penyelenggaran

pelayanan public

(transportasi,

lingkungan, pendidikan,

kesehatan dsb)

Pada kasus

SUBOSUKAWANSRATEN

penekanan pada sektor

ekonomi dengan

melahirkan sebuah

lembaga yang bernama

24

No Aspek

Bentuk Lembaga


Daerah

PT Soloraya sebagai

implementatornya

Positif Sejalan dengan prioritas

pembangunan di

wilayahnya yang

mengarah pada

pertumbuhan ekonomi

Menjadi pendukung

dalam pembangunan

wilayah yang bertumpu

pada pertumbuhan

ekonomi selaras dengan

peningkatan kualitas

penyelenggaraan

pelayanan publik

Menjadi pendukung

dalam pembangunan

wilayah yang bertumpu

pada pertumbuhan

ekonomi selaras dengan

peningkatan kualitas

penyelenggaraan

pelayanan public

Negatif Percepatan

pengembangan

ekonomi wilayah yang

terjadi berpotensi tidak

diimbangi oleh

penyelenggaraan

pelayanan publik dasar

lainnya

Berpotensi tidak fokus

pada pelaksanaan

penyelenggaraannya

dikarenakan banyaknya

urusan pelayanan dasar

yang melekat dan

menjadi kewajiban pada

pemerintah daerah

Berpotensi tidak fokus

pada pelaksanaan

penyelenggaraannya

dikarenakan banyaknya

urusan pelayanan dasar

yang melekat dan

menjadi kewajiban pada

pemerintah daerah

Sumber: Diolah kembali dari berbagai sumber.

7. Apa Keuntungan Membentuk KSAD ?

a. Daerah-daerah yang membentuk KSAD secara alami akan dapat membentuk kekuatan yang lebih besar sehingga kekuatan masing-masing daerah dapat disinergikan untuk hadapi ancaman lingkungan, social, ekonomi, budaya maupun politik.

b. Daerah-darah yang membentuk KSAD akan secara bersama-sama meraih kemajuan yang lebih baik secara bersama. Ini dikarenakan dengan kerjasama, masing-masing daerah dapat saling mentransfer sumberdaya baik berupa pendanaan, sumber daya manusia (kepandaian, ketrampilan dan informasi), serta sumber daya alam.

c. Daerah – daerah yang membentuk KSAD akan memiliki posisi tawar yang lebih baik, dibandingkan ketika mereka berjalan sendiri-sendiri. Sehingga daerah-daerah memiliki kekuatan di dalam menegosiasikan kepentingannya baik itu pada struktur pemerintahan yang lebih tinggi maupun kepada lembaga berbadan hokum dari dalam maupun luar negeri.

25

d. Daerah-daerah yang membentuk KSAD mampu meminimalisir konflik horizontal maupun konflik yang dapat disebabkan oleh kompetisi antar wilayah yang mengedapankan priomordialisme.

e. Daerah-daerah yang membentuk KSAD dapat melakukan Economies of scale dan economies of scope melalui Cross Boundary Leveraging (sinergi dan komplementasi): penyediaan pelayanan publik bersama, kerjasama lintas pemasaran.

f. Daerah-daerah yang membentuk KSAD dapat melakukan Efisiensi sumber daya dengan menghindari duplikasi pelayanan

g. Dan keuntungan lainnya adalah adanya Sharing of risk and benefit

8. Bagaimana Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja KSAD?

a. Prinsip – prinsip Dasar Sistem Evaluasi

Penyelenggara Kerja Sama Antar Daerah terlebih dahulu harus memahami prinsip-prinsip dasar pengembangan system evaluasi sebelum membangun dan menerapkan KSAD. Prinsip tersebut antara lain : • Sederhana dan mudah dikontrol • Kapasitas evaluasi yang kuat • Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi • Adanya penghargaan terhadap kinerja • Kejelasan status evaluasi Dengan memahami prinsip-prinsip dasar tersebut, diharapkan instrument monitoring dan evaluasi nantinya akan lebih aplikatif dan bermanfaat bagi pengembangan KSAD

b. Data dasar ( Base Line) KSAD

Hal lain yang juga perlu disiapkan adalah data dasar terkait sektor atau objek yang akan dikerjasamakan. Data dasar ini menjadi penting untuk dapat menjadi pijakan awal terhadap suatu wilayah yang akan atau sedang melakukan KSAD sehingga kedepan paska kerjasama - penyelenggara, masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya dapat melihat perubahan dan perbedaan yang terjadi terhadap objek yang dikerjasamakan – sebelum dan sesudahnya. Data dasar yang dibutuhkan adalah penggambaran kondisi regional baik dari segi potensi maupun kendala dan limitasi dari semua sektor dan aspek, misalnya sektor fisik, ekonomi, sosial budaya, sumberdaya, dan sebagainya. Tentunya penggalian data dasar tersebut disesuaikan relevansinya dengan objek yang akan dikerjasamakan. Oleh karena itu penyusunan data dasar baik yang berbentuk statistik maupun grafis adalah kebutuhan bagi penyelenggaraan KSAD .

26

PERENCANAAN

KUANTITATIF KUALITATIF

INDIKATOR KINERJA

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN

EVALUASI

SASARAN DAN TUJUAN

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

c. Merumuskan Indikator Kinerja Tentunya program kerja sama yang dilakukan diharapkan dapat membuahkan dampak positif bagi masyarakat, pemerintah maupun sektor swasta. Untuk itu perlu di pahami secara bersama , Indikator apa yang perlu dirumuskan, ketika program kerja sama tersebut dikatakan berhas il ? dan bagaimana indikator kinerjanya ketika KSAD dinilai telah memi liki kinerja yang baik? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada baiknya perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian terhadap indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif ataupun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan(Solihin,2008). Sedangkan menurut pemahaman yang diperkenalkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (LAN, 1999:3) Manfaat dari sebuah indikator kinerja adalah : • Sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahapan perencanaan (ex-ente),

pelaksanaan (on-going), maupun setelah (ex-post) • Sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran

Dimana Posisi Kedudukan Indikator Kinerja dalam Ker ja Sama Antar Daerah ?

Sumber: Diolah kembali dari berbagai sumber

27

Sebagai ilustrasi sebuah rangkaian program secara menyeluruh dapat dilihat pada alur di bawah ini, dari gambar ini kemudian kita bisa mengurai masing-masing indicator yang di sepakati dalam Kerja Sama Antar Daerah

Alur rangkaian Program

Sumber: Diolah kembali dari Presentasi Poppe (2009)

Masing-masing tahap dimaknai sebagai berikut : Masukan /Input di maknai sebagai kegiatan dan sumberdaya/dana yang dibutuhkan agar keluarannya sesuai dengan yang diharapkan Keluaran/ Output di maknai sebagai suatu keluaran yang langsung diperoleh/dicapai dari pelaksanaan kegiatan Hasil/ Outcome dimaknai sebagai segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran Manfaat /Benefit dimaknai sebagai sesuatu yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal Dampak/ Impact dimaknai sebgai pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan dan menggambarkan aspek makro tujuan program secara sektoral, regional, nasional maupun global Selanjutnya masing-masing tahap tersebut bisa diidentifikasi indikator kinerjanya sebagai contoh : Indikator kinerja Input, indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lainnya yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan demikian kita bisa meninjau distribusi sumberdaya dan kemudian dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang telah ditetapkan. Misalnya :

INPUT OUTPUT HASIL MANFAAT DAMPAK RPJPD/RPJPN/MDG’S

28

• Jumlah alokasi anggaran yang dibutuhkan • Sumberdaya manusia yang terlibat • Peralatan / infrastruktur apa saja yang digunakan Indikator kinerja Output, indikator ini dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur, untuk itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan sektor yang dikerjasamakan, misalnya : • Jumlah penerima manfaat dari pengelolaan sampah bersama • Jumlah pasien terhadap jasa kesehatan yang dikelola bersama • Jumlah pembangunan infrastruktur (jalan,jembatan) yang dikerjakan bersama • Jumlah pegusaha yang menerima manfaat dari expo bisnis yang

diselenggarakan bersama Indikator kinerja Hasil/ Outcome, Indikator ini lebih utama dibandingkan sekedar output, karena tidak selalu hasil/outcome dari suatu kegiatan tercapai walaupun keluaran/output dari kegiatan tersebut tercapai. Hasil menggambarkan tingkat pencapaian yang lebih tinggi yang dapat menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, masyarakat atau pemerintah daerah yang terlibat dapat mengetahui apakan hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. Sebagai contoh ukuran kinerja indikator hasil adalah : Jumlah % hasil langsung dari kegiatan : • Tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan Kerja Sama Antar

Daerah • Tingkat kepuasan pasien yang dilayani dalam puskesmas Peningkatan langsung hal-hal positif • Peningkatan pendapatan UMKM di wilayah yang melakukan kerjasama antar

daerah • Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan • Perbaikan pengelolaan wisatawan di wilayah Danau Toba

Penurunan langsung hal-hal negatif • Penurunan angka pasien yang tidak tertangani di wilayah SAMPAN • Penurunan pembuangan limbah cair dan padat ke sungai di wilayah

KERTAMANTUL Indikator kinerja Manfaat/ Benefit, indikator ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome. Umumnya manfaat tersebut baru tampak

29

setelah beberapa waktu kedepan, khususnya dalam rentang waktu menengah atau rentang waktu yang relatif lebih panjang. Dalam indikator manfaat menunjukan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal . Sebagai contoh : Peningkatan hal yang positif dalam rentang waktu menengah atau panjang seperti • % Kenaikan lapangan kerja • % Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat • % Penurunan angka gizi buruk • % Peningkatan kelulusan siswa (SD, SMP, SMA) Indikator kinerja Dampak/ Impact, indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat hasil kegiatan sebuah kerja sama antar daerah (misalnya). Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam rentang waktu menengah atau panjang. Indikator dampak menunjukan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional, nasional dan global. Sebgai contoh : • % kenaikan pendapatan perkapita masyarakat di wilayah yang melakukan

kerjasama • Peningkatan PDRB sector tertentu di wilayah BARLIGMASCAKEB • Penurunan tingkat kemiskinan di wilayah KEDUNGSEPUR • Penurunan tingkat pengangguran di wilayah kerjasama Dari semua indikator tersebut, hal yang juga perlu diperhatikan adalah, Indikator kinerja yang dirumuskan harus bersifat SMART. • Spesific: Jelas, tidak mengundang multi interpretasi • Measurable: Dapat diukur • Achaiviable: Dapat dicapai • Relevant: Sesuai dengan kebutuhan program • Timely: Tepat waktu Dari penjelasan di atas selanjutnya bisa dimanfaatkan dalam proses melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program kerja sama antar daerah dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditetapkan. Apakah tercapai 100% indikator-indikator tersebut, baru tercapai 50% atau tidak tercapai sama sekali. Hasil mempertemukan antara rencana, proses serta hasil keseluruhan program tersebutlah, menghasilkan sebuah kesimpulan terhadap program yang sudah dilaksanakan. Apakah program kerjasama tersebut sudah berhasil mencapai tujuannya, belum berhasil atau program kerjasama terebut gagal

30

d. Siapa yang melakukan monitoring dan evaluasi ?

Dalam Kerja Sama Daerah telah diatur oleh Permendagri no 23 tahun 2009 terkait tentang pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Antar Daerah, dimana dalam pelaksanaan pembinaan serta pengawasan Mendagri membentuk Sekretariat Bersama. Sekretariat Bersama ini terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Wakil dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait serta Tenaga Professional. Sedangkan pada level provinsi Gubernur dibantu oleh Tim Teknis Kerja Sama Daerah (TKKSD) didalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Keanggotaan TKKSD meliputi atas Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan/Kepala Biro yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset, dan SKPD teknis yang terkait objek kerja sama daerah Namun demikian seraca umum bahwasanya seluruh penyelenggaran pemerintah daerah terlebih menggunakan dan mengelolan keuangan yang bersumber dari APBD - pembinaan, pengawasan serta evaluasi sudah diatur ke dalam peraturan tersendiri diantaranya PP No 79 tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2008, Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri No 23 tahun 2007 Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, terkait pengawasan dan evaluasi, pemerintah daerah yang bekerjasama, maupun pihak-pihak lain yang terlibat perlu melakukan harmonisasi regulasi, agar tidak terjadi perbenturan material serta tumpang tindih dengan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan. Sedangkan dari pihak-pihak di luar pemerintah yang memiliki konsern terhadap pembangunan daerah melalui kerja sama antar daerah, dapat juga melakukan pengawasan serta evaluasi dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah dirumuskan bersama. Dan wadah yang mengakomodir pihak-pihak tersebut dapat berupa kelompok kerja (POKJA) atau forum jejaring lainnya.

31

Prioritas objek

yang akan di

kerjasamakan

Dokumen

Rencana

Kerjasama

SK TKKSD

Objek

kerjasama

teridentifika

si

C. TAHAPAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KSAD

1. Beredasarkan Regulasi Permendagri 22 / 2009

Berdasarkan regulasi Permendagri 22 / 2009, telah diatur terkait tahapan-tahapan bagi daerah di dalam melakukan kerjasama baik dengan pemerintah daerah lain, dengan lembaga non departemen maupun lembaga berbadan hukum. Di bawah ini akan di gambarkan tahapn-tahapan tersebut terkait dengan kerjasama antar pemerintah daerah. Sedangkan untuk tahapan kerjasama dengan lembaga non departemen serta badan hukum dapat dilihat pada lampiran.

Matriks Tahapan Tata Cara Kerja Sama

No Tahapan Uraian

Keluaran

1 Persiapan

a. Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama

Daerah (TKKSD).

b. Inventarisasi objek kerja sama yang akan

dikerjasamakan dan menjadi

kewenangan Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota, berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai

dengan prioritas yang ditetapkan. Dalam hal

objek kerja sama belum ada dalam RPJMD,

maka objek yang akan dikerjasamakan wajib

dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan

prioritas.

c. Penyiapan rencana kerja sama:

1. menyusun rencana kerja sama terhadap

objek yang akan dikerjasamakan dengan

daerah lain;

2. menyiapkan informasi dan data yang

lengkap mengenai objek yang akan

dikerjasamakan; dan

3. analisis mengenai manfaat dan biaya kerja

sama yang terukur bahwa objek kerja

sama lebih bermanfaat apabila

dikerjasamakan dengan daerah lain

daripada dikelola sendiri.

32

Surat Penawaran

Kerjasama

Terpilih daerah

objek yang akan

dikerjasamakan

No Tahapan Uraian

Keluaran

2 Penawaran

a. Menentukan prioritas objek yang akan

dikerjasamakan.

b. Memilih daerah dan objek yang akan

dikerjasamakan.

c. Menawarkan objek yang akan

dikerjasamakan melalui surat penawaran:

1. Gubernur dengan Gubernur, tembusan

suratnya disampaikan kepada Menteri

Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan

LPND terkait dan DPRD dari daerah yang

menawarkan.

2. Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam

satu Provinsi atau di luar Provinsi,

tembusan suratnya disampaikan

kepada Menteri Dalam Negeri,

Departemen/Pimpinan LPND terkait

dan DPRD dari daerah yang

menawarkan.

3. Bupati/Walikota dengan

Bupati/Walikota dalam satu Provinsi,

tembusan suratnya disampaikan

kepada Gubernur, Menteri Dalam

Negeri, Departemen/Pimpinan LPND

terkait dan DPRD dari daerah yang

menawarkan.

4. Bupati/Walikota dengan

Bupati/Walikota dari Provinsi yang

berbeda, tembusan suratnya

disampaikan kepada masing-masing

Gubernur, Menteri Dalam Negeri,

Departemen/Pimpinan LPND terkait

dan DPRD dari daerah yang

menawarkan.

d. Surat penawaran kerja sama Kepala Daerah

sekurang-kurangnya memuat:

1. Objek yang akan dikerjasamakan;

2. Manfaat kerja sama terhadap

pembangunan daerah;

3. Bentuk kerja sama;

33

Dokumen

Kesepakatan

Bersama

Surat Jawaban

atas Surat

Penawaran

No Tahapan Uraian

Keluaran

4. Tahun anggaran dimulainya kerja sama;

5. Jangka waktu kerja sama.

Dalam surat penawaran kerja sama

dilampirkan informasi dan data yang

dapat berupa kerangka acuan/proposal

objek yang akan dikerjasamakan.

e. Kepala Daerah setelah menerima jawaban

tawaran rencana kerja sama dari daerah

lain dibahas dengan TKKSD, selanjutnya

memberikan jawaban tertulis atas rencana

kerja sama.

3 Penyiapan Kesepakatan

a. Setelah menerima jawaban persetujuan,

TKKSD masing-masing segera membahas

rencana KSAD dan menyiapkan Kesepakatan

Bersama.

b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok

pokok kerja sama yang memuat:

1. Identitas para pihak;

2. Maksud dan tujuan;

3. Objek dan ruang lingkup kerja sama;

4. Bentuk kerja sama;

5. Sumber biaya;

6. Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan

kerja sama;

7. Jangka waktu berlakunya kesepakatan

bersama, paling lama 12 bulan;

8. dan Rencana kerja yang memuat:

a) Jangka waktu penyusunan rancangan

perjanjian kerja sama masing-masing

TKKSD yang merupakan tindak lanjut

dari kesepakatan bersama.

b) Tanggal pembahasan bersama

rancangan perjanjian kerja sama oleh

TKKSD masing-masing.

c) Jadwal penandatanganan perjanjian

KSAD. Rencana kerja tersebut

dijadikan lampiran dalam

kesepakatan bersama dan

ditandatangani oleh masing-masing

kepala daerah.

34

Naskah

Perjanjian

Kerjasama

Naskah

Kesepakatan

Bersama

No Tahapan Uraian

Keluaran

4 Penandatanganan Kesepakatan

a. Kesepakatan Bersama antar daerah

ditandatangani oleh masing-masing Kepala

Daerah.

b. Penanda tanganan kesepakatan bersama

dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan

para pihak dan dapat disaksikan oleh

Menteri Dalam Negeri dan

Menteri/Pimpinan LPND yang terkait

dengan objek kerja sama.

5 Penyiapan Perjanjian

a. TKKSD masing-masing daerah menyiapkan

rancangan perjanjian kerja sama yang

memuat paling sedikit:

1. Subjek kerja sama;

2. Objek kerja sama;

3. Ruang lingkup kerja sama;

4. Hak dan kewajiban;

5. Jangka waktu kerja sama;

6. Keadaan memaksa/force majeure;

Penyelesaian perselisihan; dan

7. Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Kepala

Daerah dapat menyatakan bahwa

pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani

oleh Kepala SKPD.

b. Dalam menyiapkan rancangan perjanjian

kerja sama, dapat meminta bantuan

pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi

dengan Departemen Dalam Negeri dan

Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang terkait.

c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD

menyiapkan rancangan akhir perjanjian

KSAD. Ketua TKKSD masing-masing

memberikan paraf pada rancangan

perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada

Kepala Daerah masing-masing untuk

ditandatangani dengan memperhatikan

jadwal yang ditetapkan dalam rencana

kerja. Materi perjanjian kerja sama yang

telah disepakati dituangkan dalam format

perjanjian kerjasama sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

35

Tercapainya

Tujuan yang Di

rencanakan

Bersama dalam

Naskah

Naskah

Perjanjian

Kerjasama

Antar Daerah

No Tahapan Uraian

Keluaran

6 Penandatanganan perjanjian

a. Perjanjian kerjasama antar daerah

ditandatangani oleh Kepala Daerah.

b. Tempat dan waktu penandatanganan

perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai

kesepakatan dari para pihak.

7 Pelaksanaan

a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus

memperhatikan rencana kerja yang telah

disepakati. Perjanjian KSAD yang jangka

waktunya lebih dari 5 tahun dan atas

persetujuan bersama, dapat dibentuk badan

kerja sama daerah.

3. Badan kerja sama sesuai dengan

tugasnya membantu Kepala Daerah

untuk: melakukan pengelolaan,

monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan KSAD; dan

4. memberikan masukan dan saran

kepada Kepala Daerah masing-masing

mengenai langkah-langkah yang harus

dilakukan apabila ada permasalahan.

b. Biaya pelaksanaan KSAD dan/atau Badan

Kerja Sama Daerah menjadi tanggung

jawab SKPD masing-masing.

c. Dalam pelaksanaan KSAD, dapat dilakukan

perubahan materi perjanjian/adendum

atas persetujuan bersama Kepala Daerah.

Apabila materi perubahan/adendum

menyebabkan atau mengakibatkan

penambahan pembebanan APBD atau

masyarakat, maka penambahan

pembebanan harus dimintakan persetujuan

DPRD.

d. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama

terjadi keadaan memaksa/force majeure

yang mengakibatkan hak dari Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota yang harus

diterima berkurang atau tidak ada,

Kepala Daerah memberitahukan secara

tertulis kepada Ketua DPRD masing-masing

disertai dengan penjelasan mengenai:

1. keadaan memaksa/force majeure yang

36

No Tahapan Uraian

Keluaran

terjadi; dan

2. hak dari Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah

diterima dan/atau yang tidak bisa

diterima setiap tahun atau pada saat

berakhirnya KSAD.

e. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya

perjanjian KSAD, masing- masing SKPD yang

melakukan KSAD dibantu oleh badan kerja

sama dan dapat didampingi oleh tim

penilai eksternal untuk melakukan

inventarisasi dan penilaian secara finansial

terhadap:

1. barang bergerak dan tidak bergerak

yang terkait dengan perjanjian KSAD;

2. kewajiban atau utang yang menjadi

beban KSAD.

f. Hasil penilaian dilaporkan kepada Kepala

Daerah melalui SKPD masing-masing.

Terhadap barang bergerak dan tidak

bergerak dimaksud pada huruf e point 1,

pembagiannya dapat dilaksanakan:

1. dijual kepada para pihak yang melakukan

KSAD; dan

2. dijual melalui lelang terbuka.

Hasil penjualan barang bergerak dan tidak

bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf

f setelah dikurangi kewajiban atau hutang

yang menjadi beban KSAD, dibagi

berdasarkan perimbangan hak dan

kewajiban dalam perjanjian KSAD.

g. Hasil KSAD yang berupa barang dilaporkan

oleh Kepala Daerah kepada Ketua DPRD.

Sumber: Di olah kembali dari Permendagri 22 / 2009

37

2. Rumusan Pengalaman Pembentukan Organisasi KSAD Yang Telah Ada Sebagai refrensi panduan ini juga menampilkan tahapan-tahapan yang merupakan rumusan dari pengalaman pembuatan kelembagaan KSAD di beberapa wilayah, tahapan-tahapan ini bersifat dinamis, artinya berdasarkan kebutuhan dan kapasitas daerah masing-masing sehingga tidak selalu harus menjadi sebuah urutan yang sequence

N0 Tahapan Uraian Kegiatan Metode Keluaran

1 Membangun komitmen pimpinan-pimpinan daerah

Mempresentasikan wacana / isu Kerja Sama Antar Daerah

• Seminar,

• Lokakarya,

• Rapat koordinasi

Dukungan Kepala Daerah dan pihak-pihak terkait

2 Pembentukan Tim Kerja / Tim Teknis

• Merumuskan rencana kerja persiapan pembentukan Kerja Sama Antar Daerah

• Mengidentifikasi pihak-pihak terkait

Diskusi Kelompok Terfokus

• SK Tim Kerja / Tim Teknis

• Rencana Kerja

Pihak-pihak yang Akan Terlibat

3 Identifikasi Objek yang Dapat Dikerjasamakan

Pengumpulan data-data yang relevan

Melakukan analisa data

Mengidentifikasi prioritas kebutuhan dan kegiatan bersama

• Observasi dan Pengumpulan data sekunder

• Diskusi Kelompok Terfokus dengan menggunakan teknik penjajakan yang disepakati (CBNA, SKAD, COMPAS, REDSP, PACTA)

Prioritas Objek Kerjasama

38


4 Kajian Kelembagaan

Analisa kelembagaan yang tepat berdasarkan kebutuhan dan kapasitas daerah-daerah yang bekerjasama


• Draft Alternatif Struktur Kelembagaan

• Draft Standar

Operasional Prosedur

5 Drafting Naskah Kesepakatan / Perjanjian Kerjasama

Merumuskan draft naskah kesepakatan atau perjanjian kerjasama yang meliputi Objek kerjasama, hak – kewajiban masing-masing pihak, rentang waktu kerjasama, pembiayaan,mekanisme pengawasan dan evaluasi serta penyelesaian perselisihan

• Diskusi Kelompok Terfokus

• Konsinyering

• Draft Kesepakatan Bersama

• Draft Perjanjian Kerja Sama

6 Penandatanganan Naskah Kesepakatan / Perjanjian Kerjasama

Masing-masing kepala daerah menandatangani naskah kesepakatan / perjanjian yang telah disiapkan. Naskah ini merupakan hasil rumusan tim teknis dengan melewati proses masukan dari berbagai pihak

Seminar Naskah Kesepakatan / Perjanjian Kerjasama Ditandatangani

39


7 Rapat Koordinasi Perencanaan Strategis Kerja Sama Antar Daerah

Merumuskan rencana strategis Kerja Sama Antar Daerah dengan mensinergiskan terhadap Rencana Pembangunan Daerah lainnya (RPJP, RPJMD dan RKPD) membahas misi, visi, nilai bersama, isu strategis.

• Diskusi Kelompok Terfokus

• Lokakarya

Rencana Strategis Kerja Sama Antar Daerah

8 Rapat Koordinasi / Kerja Pemantapan Perencanaan dan penganggaran Objek Kerjasama

Merumuskan rencana kerja dan penganggaran terhadap Objek yang akan dikerjasamakan

Masing-masing anggota menyesuaikan perencanaan dan penganggaran terhadap objek kerjasama di sesuaikan dengan rencana kerja di masing-masing daerah (SKPD)


Dokumen Rencana Kerja dan anggaran terhadap objek yang dikerjasamakan dan telah terintegrasikan dengan rencana penganggaran daerah tahunan

9 Rapat Koordinasi / Kerja Perumusan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Mengidentifikasi indicator keberhasilan terhadap program yang dikerjasamakan


Sistem Monitoring dan evaluasi Kerja Sama Antar Daerah

Sumber: Diolah kembali dari Berbagai Pengalaman

40

D. TEKHNIK PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA D AN PERATURAN BERSAMA

1. Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Permendagri No 3 tahun 2009 telah mengatur tentang tata cara pembuatan naskah

bagi pemerintah Kab / kota. Terkait dengan Naskah surat perjanjian dapat dilihat sebagai

berikut :

NASKAH SURAT PERJANJIAN.

1. Pengertian.

Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi suatu kesepakatan bersama yang mengikat antara pihak-pihak

tertentu untuk melakukan tindakan/ perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

2. Susunan

Surat Perjanjian terdiri atas :

a. Kepala Surat Perjanjian;

b. Isi Surat Perjanjian;

c. Bagian Akhir Surat Perjanjian

Ad. a. Kepala Surat Perjanjian terdiri atas :

1) Tulisan “Surat Perjanjian” yang ditempatkan ditengah lembar naskah dinas;

2) Nomor dan tahun;

3) Tulisan “Tentang”;

4) Judul Surat Perjanjian.

Ad. b. Isi Surat Perjanjian terdiri atas :

1) Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun serta tempat pembuatan;

2) Nama, pangkat, NIP (bagi PNS), pekerjaan dan alamat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian;

3) Permasalahan-permasalahan yang diperjanjikan, dirumuskan dalam bentuk uraian atau dibagi dalam

pasal-pasal dan dikemukakan yang menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4) Sanksi – sanksi Hukum;

5) Penyelesaian-penyelesaian.

Ad. c. Bagian Akhir Surat Perjanjian terdiri atas :

1) Tulisan “Pihak ke ……..”;

2) Nama jabatan pihak-pihak yang membuat perjanjian;

3) Tanda tangan pihak-pihak yang membuat perjanjian;

4) Materai;

5) Nama jelas pihak-pihak penandatangan;

6) Pangkat dan NIP bagi PNS;

7) Stempel Jabatan/Instansi;

8) Saksi-saksi (nama jelas dan tandatangan).

3. Penandatanganan.

a. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan

menggunakan kop naskah dinas “Bupati/Walikota dengan lambang negara berwarna hitam;

b. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati/Walikota atau atas

wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah

yang bersangkutan;

c. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas

kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/model naskah dinas Surat Perjanjian, sebagaimana tertera pada halaman berikut.

41

LAMBANG NEGARA

BUPATI/WALIKOTA ………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SURAT PERJANJIAN

NOMOR ………./………./………/……..

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pada hari mmmmmmmm, Tanggal mmmmmmmm, Bulan mmmmmmmm

Dan Tahun MMMM, bertempat di Mmmmmmmm, kami yang bertanda tangan

dibawah ini :

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm PIHAK KE I

2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm PIHAK KE II

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmm

…………………………………………………………………………

Pasal Umum

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmm

PIHAK KE II PIHAK KE I

(Nama Jabatan yang melakukan Perjanjian) BUPATI ………………………

MATERAI

NAMA JELAS NAMA JELAS

Pangkat

NIP

SAKSI-SAKSI :

1. …………….. : (tandatangan).

2. ……………… : (tanda tangan).

42

PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA.

1. Pengertian. Peraturan Bersama Bupati/Walikota adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan dibuat oleh dua atau lebih Kepala Daerah untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.

2. Ciri-ciri. a. Isi bersifat mengatur;

b. Menggunakan nomor angka bulat;

c. Masa berlakunya lama;

d. Setelah tulisan “Menetapkan” menggunakan judul;

e. Materi dituangkan dalam bentuk pasal-pasal;

f. Ditandatangani bersama oleh kepala daerah yang melakukan kerjasama;

g. Tidak memakai tembusan. 3. Susunan.

Peraturan Bersama terdiri atas :

a. Kepala Peraturan Bersama;

b. Pembukaan Peraturan Bersama;

c. Isi Peraturan Bersama;

d. Bagian Akhir Peraturan Bersama. Ad. a. Kepala Peraturan Bersama terdiri atas :

1) Tulisan “PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA ……….”; 2) Nomor dan Tahun; 3) Nama Peraturan yang ditulis : “TENTANG ……………………..”.

Ad. b. Pembukaan Peraturan Bersama terdiri atas : 1) Tulisan “Bupati/Walikota ………………”; 2) Konsideran;

(Menimbang, memuat alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan pembuatan Peraturan dan konstatering fakta-fakta secara singkat, sedangkan Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan Peraturan dimulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembuatan Peraturan tersebut).

3) Judul terdiri atas : a) Tulisan “Memutuskan”; b) Tulisan “Menetapkan”. c) Tulisan “ Peraturan Bersama ……….”.

Ad. c. Isi Peraturan Bersama dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat. Ad. d. Bagian Akhir Peraturan Bersama terdiri atas :

1) Nama tempat ditetapkan; 2) Tanggal, Bulan dan Tahun; 3) Nama Jabatan; 4) Tanda tangan pejabat; 5) Nama Pejabat; 6) Stempel Jabatan.

4. Penandatanganan : a. Peraturan Bersama ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah yang

melakukan kerjasama, dibuat diatas formulir ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas Bupati/Walikota pemrakarsa kerjasama, dengan lambang negara warna hitam;

b. Keabsahan salinan Peraturan Bersama Bupati/Walikota dilakukan Sekretaris Daerah. 5. Bentuk/model naskah dinas Peraturan Bersama Bupati/Walikota, sebagaimana tertera pada

halaman berikut.

43

LAMBANG NEGARA

BUPATI/WALIKOTA ………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA …………………………..

DAN ……………………..

NOMOR ………. TAHUN …………

NOMOR ………. TAHUN …………

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BUPATI/WALIKOTA …………………….. DAN ……………………………..

Menimbang :

a. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mengingat : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BAB

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Pasal

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

(3) Dst.

Pasal

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

a. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

BAB

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bagian Pertama


Paragraf


Pasal


(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

(2) Dst.

Ditetapkan di ………………………

pada tanggal ………………………

BUPATI/WALIKOTA …………… BUPATI/WALIKOTA ………………

NAMA JELAS NAMA JELAS

44

Contoh : Matriks Rencana Strategis Pelayanan Pendid ikan KSAD di Wilayah Kedu Plus Tahun 2010

Sumber : Gurendo (2009)

No Permasalahan Strategi Program Kegiatan Lokasi Output Outcome Biaya

(Rp)

Sumber Dana

1`. Keberadaan

politeknik belum

dikenal masyarakat

di Kedu Plus

Pemanfaatan

Politeknik

Malariologi

Terpadu

Sosialisasi keberadaan politeknik

Malariologi di Banjarnegara

Semua Kab/kota di

Kedu Plus

10% SMA di setiap Kab/Kota

mendapat sosialisasi

Ada putra daerah

yang melanjutkan

ke politeknik tsb

Rp. 150.000.000,- Politeknik ybs/ APBD

Provinsi/APBN

Tidak semua

kabupaten

mempunyai guru

berkompetensi baik

Pertukaran

Guru

Guru Magang Antar Kab/Kota di

Kedu Plus

7 orang guru dari masing-masing

kab/kota (min 1 orang per jenjang

dik)

Peningkatan

kompetensi guru

3 juta per orang

per bulan

Sekolah/APBD

Kab/Kota/APBD

Provinsi

45

E. PEMBELAJARAN DARI CAPAIAN LEMBAGA KSAD YANG

TELAH ADA

1. BKSP JABODETABEKJUR

BKSP JABODETABEKJUR bisa dikatakan merupakan kerjasama daerah / perkotaan yang terlebih dahulu ada dibandingkan dengan kerjasama yang telah dijelaskan sebelumnya. BKSP lahir dengan semangat pengelolaan bersama berdasarkan tataruang yang kemudian berkembang pada sektor lainnya, seperti yang dapat di lihat pada capaian dan pengalaman kerjasama BKSP di bawah ini :

11

Pengalaman Kerjasama Antar Daerah di Wilayah JabodetabekjurKerjasama antar daerah di wilayah Jabodetabekjur yang dilakukan sejak

tahun 1975 s.d 2007, antara lain :

1. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

2. Pembangunan Gedung Serbaguna (GSG)di Wilayah Bodetabekjur

Contoh : - GSG Perumahan Narogong, Bekasi

- GSG Perumahan DDN, Ciledug – Tangerang

- GSG Perumahan Depok Timur

3. Pembangunan Stadion Mini ( di Depok)

4. Pembangunan/ pembuatan Plat Kendaraan Bermotor Wilayah Bodetabek,

yang identitasnya Polda Metro Jaya, tetapi pajaknya tetap melekat pada

daerah masing-masing.Contoh : - Depok : No. Pol. B…….U

- Bekasi : No. Pol. B…….Y

- Tangerang : No. Pol. B……..C

5. Pembangunan jalan terobosan dari dan ke Jakarta ke Bodetabek

Contoh : Jakarta – Bekasi : Jl. Ngurah Rai – Terusan Jl. Raya Jatiwaringin

Jakarta – Tangerang : Jl. Dadap

Jakarta – Depok : Jl. Baru

Sumber: Presentasi BKSP JABODETABEKJUR

12

6. Pembangunan, Pemeliharaan Situ-situ

Contoh : Kota Tangerang --- Situ Cipondoh

Kota Depok --- Situ Besar dan Situ Tipar, Cimanggis

Kota Bogor --- Situ Asam

7. Kerjasama Penurapan Kali

- Kali Ciliwung : Bogor, Depok

- Kali Cisadane dan Mookervart : Kota Tangerang

- Kali Pesanggrahan : Depok --- Jakarta Selatan

- Kali Malang : Air Baku untuk PAM DKI Jakarta

(Saluran Inspeksi Tarum Barat)

8. Kerjasama dalam penataan Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa

Barat dan Banten

Contoh : - Pembangunan SPBU dan Mc. Donald Cibubur (Depok)

- SDN Cijantung 03 dan 06 (Depok)

- Gudang Minuman The Botol (Bekasi)

9. Biaya bantuan Kerjasama dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke

Pemerintah Kabupaten/ Kota Bodetabekjur

a. Tahun 1975 s.d 1995 Rp. 10.910.482.000,-

b. Tahun 1996 s.d 2005 Rp. 27.704.318.000,-

c. Tahun 2006 s.d 2007 Rp. 64.000.000.000,-

TOTAL Rp. 102.614.800.000,-

Sumber: Presentasi BKSP JABODETABEKJUR

46

2. SEKBER KERTAMANTUL

Sekber KERTAMANTUL terbentuk berdasarkan komitmen tiga daerah didalam melakukan pembangunan bersama di wilayahnya, terkhusus pada sector yang bersinggungan langsung dengan pelayanan public, seperti yang dapat dilihat pada box di bawah ini.

17

6 SEKTOR YANG TERCAKUP DALAM 6 SEKTOR YANG TERCAKUP DALAM 6 SEKTOR YANG TERCAKUP DALAM 6 SEKTOR YANG TERCAKUP DALAM SEKRETARIAT BERSAMA KARTAMANTULSEKRETARIAT BERSAMA KARTAMANTULSEKRETARIAT BERSAMA KARTAMANTULSEKRETARIAT BERSAMA KARTAMANTUL

Sumber: Presentasi SEKBER KERTAMANTUL

Pembelajaran yang dapat diambil dari Sekber adalah tingginya pelibatan berbagai pihak pada proses kerjasama, ini kemudian melahirkan komitmen kerja sama antar tiga wilayah tersebut untuk terus menjajaki program / kegiatan lainnya terkait peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa pembelajaran yang dapat di lihat sebagai kunci sukses adalah seperti tergambarkan pada box di bawah ini :

1. Motivasi dan tuntutan kebutuhan kerjasama -> meningkatkan komitmen regionalisasi management

2. Budaya saling toleransi, musyawarah dan kesetaraan sertakebersamaan menjadi landasan utama

3. Karakteristik Wilayah (secara geografis) menyatu dalamsuatu sistem yang fungsional

4. Adanya Dukungan pemerintah propinsi

5. Adanya Dukungan Eksternal (Donor, PT dll)

6. Adanya Proyek Riil Kerjasama Sektoral (TPA, IPAL)

7. Kepemimpinan (leadership)

8. Regulasi untuk kepentingan bersama

9. Manajemen organisasi yang tertata dalam SekretariatBersama

10. Keterlibatan masyarakat, LSM yang tinggi

KUNCI SUKSES KARTAMANTUL

Sumber: PresentasiSekber KERTAMANTUL

47

SesudahSebelum

� Peningkatan Kinerja Pengelolaan TPA Sampah


� Pengadaan Foto Udara Wilayah APY (2005)

� Pembuatan Peta Dasar APY 1: 5.000

� Kesepakatan penggunaan Satu Peta Dasar APY untuk Produk Perencanaan Tata Ruang Kab/Kota

� Menyusun RUTR Kawasan

Perkotaan Kartamantul

� Pilot Project Kerjasama TR

� Sinkronisasi Penataan Ruang :


48

3. RM BARLINGMASCAKEB RM BARLINGMASCAKEB sebagai salah satu lembaga yang lebih dahulu lahir dibandingkan SAMPAN juga di awal pemebentukannya daerah-daerah memiliki semangat yang sama didalam meningkatkan potensi daerah yang ada sehingga dapat mengembangkan ekonomi wilayahnya. Oleh karena itu bentuk kegiatan yang dikerjasamakan lebih diarahkan kepada sector ekonomi. Di bawah ini merupakan gambaran capaian yang telah dimiliki oleh RM SAMPAN sebagai sebuah organisasi KSAD yang laihir dari bawah (Botom up) berdasarkan kebutuhan bersama

PL XII (Banyumas)

Rp.24.385.990.000

PL XIII (Kebumen)

Rp.46.474.525.000

PL XIV (Cilacap)

Rp.44.554.500.000

Pesanan KerajinanPandan ke Cina,

Taiwan danSingapura,

Pesanan MinyakNilam ke Nepal dan

Daun Nilam keJerman, Malaysia dan

India (10 ton/bln)

Banjarnegara

Rp. 70.000.000

Kebumen

Rp. 74.000.000

Purbalingga

Rp. 37.000.000

20

Pasar LelangForward

Komoditas AgroPromosi Produk Bantuan Mesin

PERDAGANGAN

Sumber: Presentasi BARLINGMASCAKEB

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

2.4 2.4

8.8

2.4 0.9 1 0

12.2

43.845.4

18.4

24.4

46.544.6

21

Perkembangan Nilai Transaksi Pasar Lelang I - XIV

Mily

ar R

upia

h

Pasar Lelang Forward


49

22

Biaya vs Manfaat (Pasar Lelang & Bantuan Mesin)

• Rp. 750 juta adalah biaya operasional Regional Management Barlingmascakeb.

• Rp. 181 juta adalah Bantuan Mesin utk Banjarnegara, Kebumen dan Purbalingga.

• Rp. 2,77 milyar adalah keuntungan yang diperoleh petani dari 3 transaksi Pasar Lelang XII

– XIV sebesar Rp. 115,5 milyar, dengan realisasi sebesar 80% dan keuntungan 3 %.


Memfasilitasi pengusaha transportasi KabupatenBanjarnegara dan Purbalingga dalam menerima pesananbis pariwisata dari luar daerah sebanyak 12 buah.

Mendatangkan turis dari Belanda, Korea, dan Jepang keobyek wisata dieng: kerjasama Barlingmascakeb dengantour operator dan tour leader Yogyakarta.

Mendatangkan turis New Zealand ke Purbalingga.

Mendatangkan tour leader dan tamu ke KabupatenCilacap sebanyak 21 orang: kerjasama Barlingmascakebdengan tour operator dan tour leader Yogyakarta.

23

PARIWISATA


50

4. BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN

BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN yang merupakan lahir atas semangat bersama daerah-

daerah di wilayah se Ex karesidenan Surakarta juga menjadikan ekonomi sebagai

semangat awal di dalam pembentukannya, walaupun pada pelaksanaanya kemudian

sektor yang terkait langsung pada pelayanan public seperti pengelolaan bersama pun

mulai dirintis. Beberapa capaian yang dapat di jadikan pembelajaran dapat dilihat pada

box di bawah ini.

Beberapa Hasil Pencapaian KAD SUBOSUKAWONOSRATEN

• Dimasukkannya anggaran untuk kebutuhan kegiatan promosi pariwisata bersama di masing-masing SKPD Kab/Kota.

• Meningkatnya kesadaran masyarakat (internal dan eksternal Solo Raya) dari adanya branding wilayah SOLO The Spirit of Java

• Terbentuknya Forum Pariwisata Solo Raya yang secara rutin melaksanakan aktivitas promosi bersama.

• Tersedianya jaringan informasi kerjasama antar daerah berbasis IT.• Lancarnya koordinasi penyelenggaraan administrasi pembangunan dan administrasi

pemerintahan (misal : koordinasi kependudukan, koordinasi perencanaan pembangunan, koordinasi trayek angkutan umum, dll)

• Tersedianya sarana untuk promosi/aktivitas bersama Solo Raya: (GRHA SOLO RAYA) yang dibangun Pemerintah Prov. Jateng.

• Terjalinnya kerjasama antar pelaku swasta melalui fasilitasi BKAD (misal, konsorsium ASITA Solo dengan RSI Yarsis dalam pengembangan paket wisata kesehatan)

• Meningkatnya nilai tambah (value added) UKM di sektor mebel rotan dan susu sapi perah.

• Meningkatnya kerjasama diantara pelaku usaha di sektor mebel dan pariwisata

Sumber: Presentasi BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN

Hal menarik lain yang dapat dijadikan pembelajaran bersama adalah pada BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN, melahirkan kesepakatan bersama untuk membentuk sebuah badan hukum , yang dikenal dengan PT Solo Raya, diharapkan badan hukum ini nantinya dapat memperkuat strategi pemasaran regional bagi daerah-daerah di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Kondisi PT Solo Raya saat ini dapat dijadikan pembelajaran penting bagi wilayah lain untuk memperhatikan regulasi pembentukan, rekruitmen SDM hingga proses pelaksanaannya.

51

5. RM SAMPAN

ACHIEVEMENT/PENCAPAIAN

PEMASARAN PRODUK DAERAH

• Penyelenggaraan PASAR LELANG FORWARD (PLF) AGRO & NON AGRO SAMPAN yang melibatkankomoditas unggulan seperti :

• Beras, jagung, kentang, kopi, bawang merah, jahe, kemiri dll.

• Batik, aneka kerajinan

• PLF SAMPAN I : 5 Milyar (Dengan realisasi 98%)• PLF SAMPAN II : 42.7 Milyar (Realisasi transaksi

75.68%)

• PLF SAMPAN III :14.5 Milyar (Realisasi 61.28%)

• PLF SAMPAN IV :25,5 Milyar (Realisasi on going 42.25%)

Sumber: Presentasi SAMPAN

RM sampan yang semenjak berdirinya memfokuskan kepada pengembangan ekonomi

wilayah, sehingga kegiatan bersama yang dilakukan mengarah kepada peningkatan yang

terkait dengan aspek ekonomi, seperti dapat dilihat bentuk kegiatan yang telah

dilakukan dan dapat dikatakan sebuah capaian adalah Penyelenggaraan pasar lelang,

promosi produk melalui SAMPAN Expo maupun keterlibatannya pada even-even serupa

Sumber: Presentasi SAMPAN

P R O M O S I P O T E N S I D A E R A H

• E v en t p ro m o s i g a b un ga n t ah u n an S AM PA N E X P O

• T ra n s ak s i S AM PA N E x p o 2 00 7 : R p . 3 85 ju ta

• T ra n s ak s i S AM PA N E x p o 2 00 8 : R p . 4 . 8 5 M

• T ra n s ak s i S AM PA N E x p o 2 00 9 : R p . 4 65 ju ta

• S it u s W e b h t t p : / /w w w.s a p t a -m it ra -p an t u r a . c o m• K a ta lo g O n L in e h tt p : / / w w w . pa n tu ra c ra f t . c om

• P en e rb it an & p en d is tr ib us ia n B o o k le t P o te n s i S A M PA N

52

6. SEKBER KEDU PLUS Lembaga kerjasama KEDU Plus merupakan lembaga yang lahir atas keinginan bersama di dalam meningkatkan pelayanan publik, proses inisiasi pembentukannya merupakan hasil elaborasi bersama tujuh kab/kota diwilayah eks karesiden KEDU plus Banjarnegara dengan didampingi oleh LEKAD dan dukunga dari GTZ GLG Jawa Tengah, pembelajaran yang dapat di ambil dari proses pembentukan lembaga ini dapat dilihat pada alur di bawah ini :

Sumber : Gurendo (2009)

POSISI CAPAIAN SAAT INI:

1. Naskah Kesepakatan

Bersama (sedang

ditandatangani)

2. Struktur KSAD Kedu Plus

3. Kelompok Kerja Sektoral

(belum formal)

4. Renstra dan Rencana Aksi

Sektoral

FASILITASI KSAD KEDU PLUS

Pelayanan Kesehatan

Pendidikan

Tahap Persiapan dan

Prakonsepsi

Keluaran yang dicapai:

� Kesepahaman pentingnya

pelayanan publik terpilih

sebagai perekat KSAD Kedu

Plus.

� Usulan daftar nama

anggota Pokja KSAD

� Usulan nama instansi

yang perlu dilibatkan

aktif dalam KSAD Kedu

Plus

� Kerangka fasilitasi KSAD

Kedu Plus

Tahap Konsepsi


� Draft Kesepakatan

Bersama

� Draft Perjanjian Kerja

Sama

� Draft Alternatif Struktur

Kelembagaan

� Draft SOP

� Materi tentang

mekanisme pembiayaan

KSAD

� Usulan Tambahan anggota

Tahap Pra-

institusionalisasi


1. Kualifikasi umum

fasilitator

Tahap Institusionalisasi

Keluaran yang diharapkan:

1. Dokumen kesepakatan bersama dan

perjanjian Kerja sama

2. Model/struktur pengelolaan dari KSAD

Kedu Plus

3. Infrastruktur dan perlengkapan

1 2 3

4

Seminar

Membangun

Kesepahaman

Kepala Daerah

53

F. SRATEGI PENYESUAIAN LEMBAGA KSAD YANG TELAH ADA TERHADAP REGULASI YANG BARU

Kondisi saat ini memeperlihatkan adanya lembaga kerja sama antar daerah yang tidak sejalan dengan peraturan yang ada, namun demikian tentu tidak serta merta menghapus dan membubarkan lembaga tersebut, karena bagaimanapun juga lembaga ini lebih dahulu terbentuk dibandingkan regulasi yang mengatur saat ini dan juga lembaga kerjasama yang ada saat ini, lahir dikarenakan kebutuhan daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Untuk itu perlu diambil langkah langkah yang strategis agar kepentingan masyarakat tetap terjaga tanpa harus berbenturan dan terhambat oleh regulasi yang ada. Beberapa hal yang perlu dicoba untuk menyesuaikan kondisi kelembagaan yang ada saat ini dengan regulasi yang ada adalah : Kebijakan yang perlu dilakukan adalah melakukan penyesuaian peraturan serta keputusan pimpinan daerah terkait dengan kelembagaan yang ada. Hal ini menjadi sebuah keperluan bagi penyelenggaraan kerja sama antar daerah tanpa melanggar peraturan yang ada. Kebijakan yang perlu diatur kembali adalah terkait dengan bentuk kelembagaan, beberapa alternatif penyesuaian adalah : a. Bentuk lembaga yang ada menyesuaikan dengan regulasi yaitu berubah

berbentuk menjadi Badan Kerjasama, yang merupakan bukan bagian dari perangkat daerah dan bertugas membantu kepala daerah.

b. Berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan menggunakan peraturan yang telah ada terkait dengan BUMD

c. Berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dengan menggunakan peraturan yang telah ada terkait dengan BLU

d. Berubah menjadi Badan hukum dengan dengan menggunakan peraturan yang telah ada terkait dengan Badan hukum

Perubahan-perubahan di atas tentu akan diikuti dengan pengaturan struktur organisasi, sistem personalia, serta pembiayaannya Untuk melakukan perubahan tersebut membutuhkan waktu serta sumber daya lainnya yang tidak sedikit, namun demikian upaya-upaya untuk tetap eksis didalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayana publik serta pengembangan ekonomi wilayah melalui kerja sama antar daerah mulai segera harus dilakukan. Pihak-pihak yang memiliki kapasitas terhadap perubahan tersebut sebaiknya mulai di petakan dan dikoordinasikan. Ambil contoh - Provinsi yang dapat berfungsi sebagai fasilitator maupun penggerak didalam melakukan lahirnya lembaga kerja sama antar daerah yang sejalan dengan peraturan yang ada dan tetap memiliki semangat berdasarkan kebutuhan daerah.

54

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Y (2009) “Presentasi, Pengembangan Kerjasama Daerah Dan Hambatan Dalam

Aplikasinya”, Ditjen BANGDA, Jakarta Bappeda Provinsi Jateng, GTZ RED (2005). “Pedoman Regional Economic Development

Strategic Programs(REDSP), Bappeda Provinsi Jateng, Semarang BARLINGMASCAKEB, RM (2009). “Presentasi, Perkembangan BARLINGMASCAKEB dalam

penerapan konsep pengembangan ekonomi wilayah”, BAPPEDA Provinsi Jateng, Semarang

Gurindo, A S (2009). Laporan Akhir, “Fasilitasi Pelembagaan Kerja Sama Pelayanan Publik (Kesehatan, Pendidikan, dan Tata Ruang dan Lingkungan) Antarderah Kabupaten/Kota di Wilayah Kedu Plus” GTZ GLG, Semarang

Henry, N (1995). Public Administration and Public Affairs. Sixth Edition. Englewood Cliffs,

N.J.:Prentice-Hall. JABODETABEKJUR, BKSP (2009). ”Presentasi, Pengalaman Kerjasama Antar Daerah di

Wilayah Jabodetabekjur”, Ditjen OTDA, Jakarta Keban, Y T (2009). “Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonom isu Strategis,

Bentuk Dan Prinsip”, Jogjakarta

Mohdad, N (2009). ”Presentasi Kerjasama Antar Daerah Sebagai Upaya Untuk

Meningkatkan Pelayanan Publik”, Ditjen OTDA, Jakarta

SUBOSUKOWONOSRATEN, BKAD (2009). “Presentasi, Profil BKAD

SUBOSUKAWONOSRATEN”, Ditjen BANGDA, Jakarta SAMPAN, RM (2009) .”Presentasi, Perkembangan SampanDalam Penerapan Konsep

Pengembangan Ekonomi Wilayah” BAPPEDA Provinsi Jateng, Semarang Poppe, M (2009). “Presentasi, Kebutuhan dan Metode Evaluasi Dalam Pelaksanaan Kerja

Sama Antardaerah”, Ditjen BANGDA, Jakarta Permendagri No 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pembu atan Naskah Bagi Pemerintah

Kab/kota Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Kewen angan Pusat dan Daerah Permendagri No 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekni s Kerja Sama Daerah Permendagri No 23 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekni s Pembinaan dan Pengawasan

Kerja Sama Antar Daerah

55

Pratikno,Ed (2007). “Kerjasama Antar Daerah : Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan”, PLOD dan JIP, Jogjakarta

Sanctyeka, T (2009). “Merajut Kepentingan – Menebar Kesejahteraan : Upaya Peningkatan

Pelayanan Dasar Melalui Kerjasama Antar Daerah” dalam Sewindu Otonomi daerah, KPPOD, Jakarta

Solihin, D (2008). “Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Derah”, dalam Bimbingan

Teknis Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappeda Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Jakarta

Sudarto, G (2009). “ Presentasi, Implementasi Kerjasama Pembangunan Wilayah

KARTAMANTUL : Sebuah pengalaman Kerjasama Antar Daerah Antara Kota YogyaKARTA, Kabupaten SleMAN, dan Kabupaten BanTUL”, Ditjen OTDA, Jakarta

Tarigan, A (2007). “Presentasi Manfaat Kerjasama Antar Daerah”, BAPPENAS, Jakarta

Warsono, Hardi (2008). ”Disertasi : Regionalisasi dan Manajemen Kerjasama Antar Daerah: Studi Kasus Dinamika Kerjasama Antar Daerah yang Berdekatan di Jawa Tengah”, Progam Doktor Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjahmada, Jogjakarta.

Warsono, H (2009). “Presentasi, Perspektif Kelembagaan & Regulasi Dalam Pengembangan Kerjasama Regional”, Bappeda Provinsi Jarteng, Semarang

Documents

Panduan Kerja sama antar daerah