PANDUAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN …€¦ · pelaksanaan p2m dana pnbp tahun 2020 lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat u n i v e r s i t a s sebelas maret

PANDUAN

PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

PELAKSANAAN P2M DANA PNBP

TAHUN 2020

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

U N I V E R S I T A S SEBEL AS MA RE T

SURAKARTA

2020

PANDUAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (SPJ)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret 1

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1

B. PENYUSUNAN BUKTI SPJ ........................................................................................... 3

C. BARANG MILIK NEGARA ......................................................................................... 5

D. BEA MATERAI DAN PAJAK ....................................................................................... 6

E. PERTANGGUNG JAWABAN SPJ DI MASA COVID-19 ........................................... 8

F. RENCANA ANGGARAN BELANJA ........................................................................ 10

LAMPIRAN

I. Daftar Penerimaan, Hadir dan Kuitansi Honor ...................................................... 11

II. Kuitansi dibawah Rp 250.000,00 ............................................................................. 14

III. Kuitansi dibawah Rp 1.000.000,00 ........................................................................... 15

IV. Kuitansi diatas Rp 1.000.000,00 ............................................................................... 16

V. Kuitansi Transport Lokal dan Presensi ................................................................... 18

VI. Kuitansi SPD ........................................................................................................... 19

VII. Surat Tugas ............................................................................................................. 20

VIII. SPD ........................................................................................................................ 23

XX. Pelaporan Serah Terima dan Pembelian Barang Aset .......................................... 43

XXI. Berita Acara Serah Terima Aset ............................................................................ 46

XXII. Dokumen Sederhana ............................................................................................. 47

XXIII. Pengisian Pajak ..................................................................................................... 49

TIM PENYUSUN



PANDUAN

PEMBUATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN


TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) merupakan

unsur pelaksana Universitas Sebelas Maret yang mempunyai tugas

mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh riset grup di Pusat Studi

dan Unit Kuliah Kerja Nyata yang ada di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat (LPPM UNS), Fakultas, Jurusan, Bagian, Kelompok, dan Perorangan

serta mengusahakan pengendalian dalam hal penggunaan sumber daya, serta

mengusahakan pengembangan dan peningkatan mutu penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas

Maret Surakarta (LPPM UNS) mempunyai peran didalamnya berhubungan dengan

pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan

tinggi yang secara umum tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang telah disetujui untuk didanai meliputi pengusulan, seleksi,

pelaksanaan dan pelaporan.


Maret Surakarta (LPPM UNS) sebagai institusi terdepan dalam peningkatan dan

pengembangan di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dituntut

untuk berperan aktif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan

kesejahteraan pengabdian masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset

yang pada akhirnya memberikan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan

mengatasi masalah masyarakat bangsa khususnya dan masyarakat dunia umumnya.


Maret Surakarta (LPPM UNS) sebagai institusi yang mengawal pelaksanaan riset dan

pengabdian kepada masyarakat maka harus menghasilkan penelitian nasional,

menjamin pengembangan penelitian unggulan, meningkatkan mutu yang relevan

bagimasyarakat, meningkatkan perolehan HKI secara nasional maupun internasional,

demikian juga pengabdian kepada masyarakat harus mampu menciptakan inovasi

teknologi pembaharuan.


Maret Surakarta (LPPM UNS) sebagai institusi terdepan juga melakukan pelaporan



kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mewajibkan adanya

laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, juga perlunya dibuat laporan penggunaan dana penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat, guna menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan

administrasi keuangan perlu disusun laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ)

secara benar.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara, salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan

mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum dan

menurut Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

yang merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan

secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Peraturan terkait mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013

tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, serta berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu disusunnya buku panduan

penyusunan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat yang dapat memberi petunjuk dalam penyusunan

pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan.

B. PENYUSUNAN BUKTI-BUKTI SPJ

1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan disusun sesuai dengan Rekapitulasi

Realisasi Pengeluaran / Rencana Penggunaan Anggaran (RAB) yang telah dibuat

dalam pelaksanaan P2M kepada masyarakat sumber dana PNBP Tahun 2020.

2. Warna cover menyesuaikan laporan akhir pelaksanaan P2M sumber dana PNBP

Tahun 2020.

3. Pada halaman satu disusun Laporan Penggunaan Dana yang memuat urutan

bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan kelompok biaya/ belanja kemudian

diurutkan sesuai tanggal pengeluaran (lihat Lampiran I);

4. Bukti pengeluaran berupa ;

a. Belanja Honorarium (lihat Lampiran II).

- Dasar honorarium dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

b. Belanja barang Kuitansi untuk pengeluaran berupa pembelian barang



(lihat Lampiran III);

- Daftar Barang Pembelian Aset Tetap Dana P2M Dana PNBP Tahun

Anggaran 2020 (lihat Lampiran XX);

- Daftar Barang Pembelian yang Dihibahkan kepada Masyarakat Dana P2M

PNBP Tahun Anggaran 2020 (lihat Lampiran XXI).

- Dokumen Sederhana untuk pembelian diatas Rp. 10.000.000,00 (lihat

Lampiran XXII).

c. Belanja Operasional Lainnya :

1) Rapat Persiapan Kegiatan

Rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan di kantor/ kampus, yang dapat

dipertanggungjawabkan hanya snack rapat atau makan siang. Apabila

rapat persiapan yang dilaksanakan di kantor/ kampus mengundang

instansi atau wakil kementerian/ lembaga, maka perserta rapat dari

instansi atau wakil kementerian/ lembaga dapat diberikan Surat Perjalanan

Dinas (SPD) atau transport lokal. Presensi (daftar hadir) dibuat pada saat

rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan dikantor/ kampus dan yang

dilaksanakan di luar kantor/ kampus. Presensi (daftar hadir) diperlukan

untuk mengetahui berapa banyak peserta yang hadir (lihat Lampiran IV);

2) Tanda terima transport lokal

Tanda terima transport lokal dibuat dalam bentuk tabel seperti Presensi

kegiatan dan disertai daftar hadir. Transpor lokal diberikan maksimal Rp

150.000,-. (lihat Lampiran V );

Satuan biaya uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak

dapat diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil

Negara/ Anggota Polri / TNI / pihak lain yang melakukan kegiatan

dalam lingkungan perkantoran/kampus yang sama.

5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Ketua Pelaksana,

Anggota Pelaksana maupun Tenaga Penunjang yang melaksanakan kegiatan

P2M di Kabupaten/ Kota. Perjalanan dinas mengacu pada Permenkeu

Nomor: 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Permenkeu No.

65/PMK.02/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor: Per-22/PB/2013, yang terdiri dari:

1. Uang Harian (uang makan, uang saku dan transport lokal);

2. Transport luar kota. (tiket + boarding + Airport Tax jika menggunakan

Pesawat Udara);

3. Biaya Akomodasi Hotel berdasarkan ketentuan yang berlaku



(Permenkeu 78/PMK.02/2019) Tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2020;

4. Transport Bandara dibuktikan dengan tanda tangan Pengeluaran Riil.

5. Perjalanan Dinas didukung dengan Surat Tugas dari K e t u a a t a u

Sekretaris LPPM UNS dan Surat Perjalanan Dinas (SPD).

6. Pelaporan pertanggungjawaban ketua peneliti, anggota peneliti dan

tenaga teknis yang melakukan perjalanan dinas dibuat dalam bentuk

SPD (Surat Perjalanan Dinas) yang berisi antara lain :

a) Kuitansi Perjalanan Dinas (lihat lampiran VI),

7. Surat Tugas Perjalanan Dinas dari Ketua atau Sekretaris LPPM (lihat

lampiran VII), Selama masa pandemi Covid- 19, surat tugas harus

dilampiri surat pernyataan bahwa instansi setempat

memperkenankan kehadiran kegiatan penelitian dan pengabdian.

b) Lembar 1 SPD dan Lembar 2 SPD, dilengkapi dengan stempel

dan tanda tangan pejabat/ pegawai negeri Kabupaten/ Kota

(lihat lampiran VIII),

c) Rincian perjalanan dinas (lihat lampiran IX),

d) Daftar pengeluaran riil untuk biaya transport dari bandara ke tempat

yang dituju (Propinsi ke Kabupaten/ Kota) (lihat Lampiran X),

e) Laporan Kedinasan (lihat Lampiran XI).

6. Bukti Pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua) dengan perincian sebagai

berikut :

a. Arsip LPPM UNS dalam bentuk asli.

b. Arsip Peneliti dalam bentuk asli.

7. Kuitansi/ bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan, untuk

kemudian dijilid dan diserahkan ke LPPM UNS melalui Sub Bagian

Umum.

C. BARANG MILIK NEGARA

Inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Surakarta merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan

hasil pendataan BMN Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dilaksanakan

sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Maksud inventarisasi BMN adalah untuk

mengetahui keberadaan, jumlah, nilai serta kondisi BMN Universitas Sebelas Maret

Surakarta. Pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun

2018 Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang

dan Jasa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang

Penatausahaan Barang dan Jasa. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan



inventarisasi BMN di lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta adalah agar data

BMN Universitas Sebelas Maret Surakarta dapat terdata dengan baik dalam upaya

mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN.

Dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian anggaran tidak diperbolehkan membeli

barang modal dan atau peralatan kecuali skema yang luarannya sesuai dengan

buku panduan Penelitian dan Pengabdian LPPM UNS Edisi VII tahun 2020.

Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini

adalah milik negara yang harus dilaporkan kepada instansi/ lembaga pada masing –

masing fakultas asal peneliti kepada pengelola SIMAK BMN Fakultas/ Lembaga atau

jika di hibahkan kepada masyarakat harus di buatkan Berita Acara Serah Terima

(BAST) dengan diketahui pejabat setempat dan penerima.

D. BIAYA MATERAI

Setiap pembelian barang/ jasa sewa dibubuhi materai sebagaimana yang

telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif

Bea Materai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009

Tentang Bentuk Ukuran dan Warna Benda Materai. Berkaitan dengan dokumen

yang dikenakan tarif Bea Materai untuk dokumen yang menyatakan nominal

uang dengan batasan sebagai berikut :

a. Nominal sampai Rp 250.000,- tidak dikenakan Bea Materai.

b. Nominal diatas Rp 250.000,- sampai Rp.1.000.000,- dikenakan Bea

Meterai 3.000,-

c. Nominal diatas Rp.1.000.000,- dikenakan Bea Meterai 6.000,-

E. KEWAJIBAN PAJAK

1. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Dasar pemotongan PMK No 231/PMK.03/2019. Pemotongan PPh Pasal 21 adalah

cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam

negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Pembayaran Penghasilan

yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendahara Pengeluaran adalah

pembayaran atas honorarium pelaksanaan kegiatan penelitian.

2. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/ Sewa (PPh pasal 23)

Dasar pemotongan PMK No 231/PMK.03/2019. Dasar pemotongan PPh pasal 23

adalah setiap transaksi pembelian Jasa/ sewa kurang dari Rp. 1.000.000,-

dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 % untuk PKP yang ber NPWP, 4% untuk PKP

yang tidak ber NPWP (dilampiri SSP PPh pasal 23 yang distempel toko).



Setiap transaksi pembelian jasa/ sewa lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan

PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP

(dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN, SSP PPh pasal 23 yang distempel toko)

dan dibayarkan oleh PKP. Sedangkan Setiap pembelian jasa/ sewa lebih dari

Rp. 2.000.000,- (tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran

dipecah- pecah) dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23

sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN, SSP PPh pasal 23

yang distempel toko) dan dibayarkan oleh Bendahara. Khusus pembelian

Konsumsi Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 %

dan tidak dikenakan PPN. Apabila pembelian Konsumsi/ Jasa Catering tidak

mempunyai NPWP maka dikenakan pajak 2 kali lipat atau 4% (dilampiri SSP

PPh pasal 23). Berkaitan dengan penyetoran PPh 23 menggunakan NPWP

Universitas Sebelas Maret.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PMK No 231/PMK.03/2019. Setiap pembelian barang atau

jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia

barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar

10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) disertai Faktur Pajak dan Surat Setor

Pajak (SSP) dan dibayarkan oleh PKP. Sedangkan setiap pembelian barang atau

jasa lebih dari Rp. 2.000.000,- (tidak termasuk PPN dan bukan merupakan

pembayaran dipecah- pecah) dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP disertai

Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dan dibayarkan oleh Bendahara.

• CARA MENGHITUNG DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

DPP = 100/110 x Jumlah Pembelian.

• CARA MENGHITUNG BESARAN PPN

PPN = 10% x DPP

4. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh pasal 22)

Dasar pemotongan PMK No 231/PMK.03/2019 tentang tentang Tata Cara

Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan

PKP, serta Pemotongan dan atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Bagi Instansi PemerintahDasar pemotongan PPh Setiap pembelian barang lebih

dari Rp. 2.000.000,- dan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari DPP (dilampiri SSP

PPN; SSP PPh pasal 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP

toko).

• CARA MENGHITUNG DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

DPP = 100/110 x Jumlah Pembelian.

• CARA MENGHITUNG BESARAN PPN

PPh 22 = 1.5% x DPP

5. Cara membuat kode billing pajak (lihat lampiran XXIII)



F. PERTANGGUNG JAWABAN SPJ DI MASA COVID-19

Dalam masa Pandemi COVID-19 ada tambahan dalam bentuk Peraturan dan

Surat Edaran yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan No 38/PMK.02/2020 yang mengatur tentang

Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID 19 dan/

atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau stabilitas keuangan negara,

2. Peraturan Menteri Keuangan No 34/PMK.04/2020 yang mengatur tentang

tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta

Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

3. Surat Eadaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan

Corona di Kemendikbud

4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan Nomor 3 Tahun

2020 tentang Pencegahan Corona pada satuan pendidikan

5. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4

Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

6. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Gugus Tugas

Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria

Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19

7. Surat Edaran Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No. 64 Tahun 2020 Perjalanan Dinas

8. Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1480/UN

27/HK/2020 tentang Kewaspadaan diri, Kesiapsiagaan serta Tindakan

Antisipasi Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19 di Lingkungan

Universitas Sebelas Maret

9. Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret 32/UN 27/ SE/2020

tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Standar Biaya Masukan Pada Masa

WFH dan Biaya/ Belanja dalam Masa Darurat COVID 19 di Lingkungan


10. Surat Himbauan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor

2392/UN27/TU/2020 Surat Himbauan Pelaksanaan Kegiatan dan

Perjalanan Dinas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret (Lampiran

XXIII)

9

Uang yang diterima : Rp..............................

Tahap I : Rp..............................

Tahap II : Rp.............................. +

Jumlah : Rp..............................

Penggunaan Tahap ( I atau II ) : Rp.............................. -

Total (Jumlah – Penggunaan) : Rp..............................

Lampiran I

LAPORAN PENGGUNAAN DANA

JUDUL ..............................................................

HIBAH SKIM PENELITIAN/ PENGABDIAN (*) ………………

TAHUN ANGGARAN 2020

Ketua Peneliti :……………………….

Fakultas : ………………………

Judul Penelitian/ Pengabdian (*) : ………………………

Skim : .....................................

NO. KETERANGAN PENGGUNAAN ANGGARAN

I

HONOR PENUNJANG Volume Satuan Honor /Jam Total (Rp.) Tanggal Honorarium Pembantu Peneliti/ Pelaksana (*) xx xx xx xx

Honorarium lain-lain xx xx xx xx

II

BAHAN HABIS PAKAI, DITULIS SECARA

TERPERINCI SESUAI KEBUTUHAN LAINNYA

Volume Satuan Harga Total (Rp.)

satuan (Rp.)

Tanggal Biaya ATK xx xx xx xx

Biaya Pembelian Pupuk xx xx xx xx

III

PERJALANAN, JELASKAN KEMANA DAN UNTUK

TUJUAN APA

Volume Satuan Harga Total (Rp.)

satuan (Rp.)

Tanggal SPD Survei xx xx xx xx

FGD xx xx xx xx

IV BIAYA OPERASIONAL LAINNYA Volume Satuan Harga Total (Rp.)

satuan (Rp.)

Tanggal Administrasi, Publikasi, seminar, laporan,

lainnya sebutkan xx xx xx xx

Total Rp.

Catatan: 1. Honor pembantu Peneliti dapat diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

78/PMK.02/2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

2. Dana Penelitian tidak diperbolehkan digunakan untuk belanja modal, misalnya: peralatan kantor (barang inventaris kantor), kamera, komputer, mebelair (kursi, meja, lemari dan semacamnya), dan

lain-lain.

Mengetahui/Menyetujui Surakarta, …………

Ketua LPPM UNS Ketua Pelaksana

Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S (Nama Terang)

NIP 196303271986012002 NIP …………...............

(*) mohon disesuaikan

10

Lampiran II Contoh Daftar Penunjang Honorarium

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM

PENUNJANG PENELITIAN/PENGABDIAN (*)

TAHUN 2020

DENGAN JUDUL .............................................

Berdasarkan Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/ Pengabdian (*)

Nomor Kontrak:…………….., Tanggal Kontrak:..………….

NO NAMA JABATAN HONORARIUM GOL PPh Ps.

21

PENERIMAAN TANDA

TANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8

8 1 …………. Pembantu Peneliti/

Pelaksana*

2 …………. Pengolah data*

dst …………. Petugas Survey*

…………. Pembantu lapangan*

…………. Narasumber*

(7) = 4-6

JUMLAH


Keterangan:

Honorarium dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Mengetahui

Ketua Pelaksana

(Nama Terang)

NIP…………

Catatan tentang pembayaran pajak: - Golongan I dan II tidak dikenakan PPh Ps. 21 - Golongan IV mempunyai NPWP dikenakan PPh Ps. 21 sebesar 15% - Golongan IV tidak mempunyai NPWP dikenakan PPh Ps. 21 sebesar 18% - Golongan III mempunyai NPWP dikenakan PPh Ps. 21 sebesar 5% - Golongan III tidak mempunyai NPWP dikenakan PPh Ps.21 sebesar 6% - Tenaga Kontrak mempunyai NPWP dikenakan PPh Ps. 21 sebesar 5% - Tenaga Kontrak tidak mempunyai NPWP dikenakan PPh Ps. 21 sebesar 6% - Honorer/Mahasiswa dikenakan pajak PPh Ps. 21 sebesar 5% - Honorer/Mahasiswa tidak mempunyai NPWP dikenakan pajak PPh Ps. 21 sebesar 6% - Non PNS dikenakan PPh Ps.21 yang mempunyai NPWP dikenakan pajak PPh Ps. 21 sebesar 5% - Non PNS dikenakan PPh Ps.21 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pajak PPh Ps. 21 sebesar 6%

11

Contoh Daftar Hadir Penerimaan Penunjang Honorarium

DAFTAR HADIR PENERIMAAN HONORARIUM

PENUNJANG PENELITIAN/PENGABDIAN (*)

TAHUN 2020

DENGAN JUDUL .............................................

Berdasarkan Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/ Pengabdian (*)

Nomor Kontrak:…………….., Tanggal Kontrak:………………


Keterangan:

1. Dilampiri FC KTP.

2. Dilampiri FC NPWP (bagi yang mempunyai).

Mengetahui

Ketua Pelaksana

(Nama Terang)

NIP…………

NO NAMA JABATAN INSTANSI GOL TANDA

TANGAN

1 2 3 4 5 6

8 1 …...................... Pembantu Peneliti/

Pelaksana*

2 .......................... Pengolah data*

dst …....................... Petugas Survey*

………………… Pembantu lapangan*

………………… Narasumber*

12

TA :

No. Bukti :

KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UNS

Jumlah : Rp. 1.540.000,00

Terbilang :

Guna membayar : Honorarium Pengolah data* dalam laporan Penelitian/

Pengabdian(*) untuk kegiatan…………… dengan

Penelitian/ Pengabdian(*) berjudul ……….… dengan skim

....................... Surat Kontrak Nomor: .................

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/Pengabdian(*) sumber

dana….......... Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sbb :

Honor : Rp.1540.000,00

Pph : Rp. 77.000,00

Penerimaan : Rp.1.463.000,00

ATll

AT

Surakarta,

Setuju Dibebankan Penerima,

Pejabat Pembuat Komitmen

LPPM UNS Tanpa Materei

Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T. ...........................

NIP 197106151998021002

Mengetahui,

Ketua Pelaksana

Nama Terang

NIP..................

(*) Mohon disesuaikan

Contoh Kuitansi Honorarium

13

Lampiran III

Contoh kuitansi < Rp.250.000

TA :

No. Bukti :

KUITANSI


Jumlah : Rp. 150.000,00

Terbilang :

Guna membayar : Pembelian Bahan Habis Pakai* dalam laporan Penelitian/

Pengabdian(*) untuk kegiatan…………… dengan

Penelitian/ Pengabdian(*) berjudul ……….… dengan skim




ATK = Rp 150.000,00

ATll

AT

Surakarta,



LPPM UNS Tanpa Materei

Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T. ...........................

NIP 197106151998021002

Mengetahui,

Ketua Pelaksana

Nama Terang

NIP..................


14

Contoh kuitansi

15

Contoh kuitansi ≥ 1.000.000,-

TA :

No. Bukti :

KUITANSI


Jumlah : Rp. 5.675.000,00

Terbilang :

Guna membayar : Pembelian Alat* dalam laporan Penelitian/ Pengabdian(*)

untuk kegiatan…………… dengan Penelitian/

Pengabdian(*) berjudul ……….… dengan skim




Alat Biogas : Rp. 5.675.000,-

Surakarta,



LPPM UNS Materai 6000

Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T. ............................

NIP 197106151998021002

Mengetahui,

Ketua Pelaksana

Nama Terang

NIP................


16

LAMPIRAN IV

TANDA TERIMA TRANSPORT

Acara :

Hari/Tanggal :

Tempat :

No Nama Jumlah Tanda Tangan

Rp. 150.000,-

Rp. 150.000,

Rp. 150.000,

Rp. 150.000,

Rp. 150.000,

TOTAL Rp

Surakarta, .......................

Mengetahui,

Ketua Pelaksana

Nama terang

NIP...............

Contoh Transport Lokal

17

LAMPIRAN V

DAFTAR HADIR TANDA TERIMA TRANSPORT

Acara :

Hari/Tanggal :

Tempat :

No Nama Jabatan dan

Instansi

Tanda Tangan

Surakarta, ..............................

Mengetahui,

Ketua Pelaksana

Nama terang

NIP.................

18

Lampiran VI

Contoh Kuitansi Perjalanan Dinas

TA :

No. Bukti :

K U I T A N S I

Surakarta,



LPPM UNS

Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T. ............................

NIP 197106151998021002

Mengetahui,

Ketua Pelaksana

(Nama Terang)

NIP................



Jumlah : Rp ……………………

Terbilang : ............................................................................................................

Guna pembayaran : Belanja Perjalanan SPD ke……… (tujuan) dalam rangka kegiatan

..................... berkaitan dengan Penelitian/ Pengabdian (*) berjudul

................. sesuai skim Penelitian/ Pengabdian (*) ....................... (diisi

Skim Penelitian), Sumber dana PNBP/ DIKTI (*) Tahun Anggaran 2020

19

Lampiran VII

Format Surat Tugas satu orang DALAM NEGERI

S U R A T T U G A S Nomor : /UN27.21/KP/2020

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, dengan ini

menugaskan :

Nama : .................................

NIP : ................................

Pangkat/Gol : .................../............

Jabatan : Ketua Pelaksana

Untuk melaksanakan tugas kegiatan......., berkaitan dengan Penelitian/ Pengabdian (*)

skim.............dana……. Tahun Anggaran 2020, dengan nomor kontrak :................ yang berjudul

................., pada tanggal .............., bertempat di ..................................

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Surakarta

Pada Tanggal :

a.n Ketua

Sekretaris,

Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T.

NIP 197106151998021002


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916, Faksimile (0271) 632368 http://www.lppm.uns.ac.id E-mail : [email protected]

Tugas tersebut diatas sudah dilaksanakan

dan selesai dengan baik,

………………………………………………….

http://www.lppm.uns.ac.id/mailto:[email protected]

20

Format Surat Tugas lebih dari satu orang DALAM NEGERI


Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Mare t

dengan ini menugaskan :

NO NAMA, NIP/NIM PANGKAT/GOL JABATAN

1. Ketua Peneliti

2. Anggota Peneliti

3. Anggota Peneliti

4. Mahasiswa/ staf Pembantu Peneliti/ Pelaksana*

5. Mahasiswa/ staf Surveyor*

Untuk melaksanakan tugas kegiatan............., berkaitan dengan penelitian

skema.............dana PNBP Tahun Anggaran 2020, dengan nomor kontrak :................ yang

berjudul ................., pada tanggal .............., bertempat di ..................................



Pada Tanggal :

a.n Ketua

Sekretaris,


NIP 197106151998021002



………………………………………………….

Catatan : mohon disesuaikan (*)

• Surat tugas diberikan kepada Mahasiswa aktif/ staf lingkup UNS

• Klasifikasi Penunjang Penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

78/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.



Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916, Faksimile (0271) 632368

http://www.lppm.uns.ac.id E-mail : [email protected]


21




Format Surat Tugas Tanpa Ketua Peneliti


Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Mare t

dengan ini menugaskan :

NO NAMA, NIP/NIM PANGKAT/GOL JABATAN

1. Anggota Peneliti

2. Pembantu Peneliti*



Untuk melaksanakan tugas kegiatan......... ....., berkaitan dengan penelitian

skema.............dana PNBP Tahun Anggaran 2019, dengan nomor kontrak :................ yang

berjudul ................. dengan ketua peneliti a.n. ................, pada tanggal .............., bertempat di

..................................



Pada Tanggal :

a.n Ketua

Sekretaris,


NIP 197106151998021002



………………………………………………….

Catatan : mohon disesuaikan (*)

• Surat tugas diberikan kepada Mahasiswa aktif/ staf lingkup UNS

• Klasifikasi Penunjang Penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

78/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

32/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020


22

Lampiran VIII


UNIVERSITAS SEBELAS MARET

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl.Ir.Sutami No.36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916

Nomor

: /SPPD/2020

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah : Ketua LPPM UNS

2. Nama Pegawai yang diperintahkan/NIP (NIK) :

3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 11 Th 2003 :

b. Jabatan :

c. Gaji Pokok. :

d. Tingkat menurut Peraturan perjalanan dinas :

4. Maksud perjalanan dinas :

5. Alat angkut yang dipergunakan :

6. a.

b.

Tempat berangkat

Tujuan

:

:

7. a.

b.

c.

Lamanya perjalanan dinas

Tanggal berangkat

Tanggal harus kembali

: ........ (......) hari

: ..............................

: ...............................

8. Pengikut : Nama

1.

2.

3.

4.

: Umur hubungan keluarga/keterangan

1.

2.

3.

4.

9. Pembebanan Anggaran : DRPM / PNBP

10. Keterangan lain-lain :

11. Tembusan disampaikan kepada 1. 1.

2.


Pada tanggal :

Ketua LPPM UNS,

Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S

NIP 196303271986012002

23

I. Berangkat dari :

(Tempat kedudukan)

Pada Tanggal :

Ke :

Ketua LPPM UNS,

Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S NIP 196303271986012002

II. Tiba di : Berangkat dari :

Pada Tanggal : Ke : Pada Tanggal :

Kepala, Kepala,

(Nama Terang) (Nama Terang)

NIP NIP

III. Tiba di : Berangkat dari :

Pada Tanggal : Ke : Pada Tanggal :

Kepala, Kepala,

(Nama Terang) (Nama Terang)

NIP NIP

IV. Tiba kembali di : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan

tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk

kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya.

(Tempat kedudukan)

Pada Tanggal :

Pejabat Pemberi Perintah Pejabat Pemberi Perintah

Ketua LPPM UNS Ketua LPPM UNS

Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S

NIP 196303271986012002 NIP 196303271986012002

V. Catatan Lain- lain

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat

yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan

peraturan- peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan

kealpaannya.

24

Lampiran IX

RINCIAN PERHITUNGAN

BIAYA PERJALANAN DINAS

NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN

1. Transpot berangkat Rp .................................,- Atas dasar SPPD dari :

Ketua LPPM UNS

2. Uang harian Lumpsum :

a. Uang harian .... (.....) hari

b. Penginapan

c. Transpor Pegawai

d. Biaya Taksi

e. Airport tax

Rp .................................,-

Rp .................................,-

Rp .................................,-

Rp .................................,-

Rp .................................,-

Tanggal : ............

Nomor : ...............

3. Transpot Kembali Rp .................................,-

Jumlah Rp ..................................,-

Terbilang : (.........................................................................................................................)

..................., tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp................................. Rp.............................................

Ketua Pelaksana Yang Menerima

(..................................) (.........................................)

NIP ................................... NIP ........................................

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp .....................................................

Yang telah dibayar semula : Rp .....................................................

Sisa Kurang/Lebih : Rp .....................................................

25

Lampiran X

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor ................. tanggal ................., dengan ini

kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh

bukti – bukti pengeluaran, meliputi :

NO URAIAN JUMLAH

1. Transpor Bandara / Stasiun PP

JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar – benar dikeluarkan untuk pelaksanaan

perjalanan Dinas dalam rangka .........................................seperti dimaksud dan apabila

dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan

kelebihan tersebut ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Mengetahui, Surakarta, .....................................

Pejabat Pembuat Komitmen Yang melaksanakan tugas

Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T. (Nama Terang)

NIP 197106151998021002 NIP

26

Lampiran XI

HASIL TUGAS KEDINASAN

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Surakarta,

Yang Melaksanakan Tugas

(Nama Terang)

NIP




LAPORAN TUGAS KEDINASAN

Nama pelaksana tugas : _______________________________________________

NIP : _______________________________________________

Jabatan : _______________________________________________

Unit Kerja : _______________________________________________

Hari, Tanggal : _________,______________________________________

Waktu : _______________________________________________

Tempat : _______________________________________________


27

Lampiran XII

Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Melewati Batas Kota.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan Uang harian

Biaya

Penginapan

Biaya

Transport

Pegawai

Jumlah hari

yang

dibayarkan

Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah

a. Perjalanan Dinas Jabatan

dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi yang melekat

pada jabatan.

√

√

√

Sesuai

penugasan

-

b. Perjalanan Dinas Jabatan

untuk mengikuti rapat, seminar

dan sejenisnya.

√ 1)

√ 1)

√ 1)

Sesuai

penugasan

-

c. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasering).

√

√ 2)

√ 3)

Maksimal 90

(sembilan

puluh) hari

-

d. Perjalanan Dinas Jabatan

untuk menempuh ujian

dinas/ujian jabatan.

√

√

√

2 (dua) hari

-

e. Perjalanan Dinas Jabatan

untuk menghadap Majelis

Penguji Kesehatan Pegawai

Negeri atau menghadap seorang

dokter penguji kesehatan yang

ditunjuk, untuk mendapatkan

surat keterangan dokter tentang

kesehatannya guna kepentingan

jabatan.

√

√

Sesuai

penugasan

-

f. Perjalanan Dinas Jabatan

untuk memperoleh pengobatan

berdasarkan surat keterangan

dokter karena mendapat cedera

pada waktu/karena melakukan

tugas.

√

√

√

Sesuai

penugasan

-

g. Perjalanan Dinas Jabatan

untuk mendapatkan pengobatan

berdasarkan keputusan Majelis

Penguji Kesehatan Pegawai

Negeri.

√

√

√

Sesuai

penugasan

-

h. Perjalanan Dinas Jabatan

untuk mengikuti pendidikan

setara Diploma/S1/S2/S3.

√

√

√

Maksimal 2

(dua) hari

-

28

i. Perjalanan Dinas Jabatan

untuk mengikuti

pendidikan dan pelatihan.

√ 4)

√ 5)

√

Sesuai

penugasan

-

j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

√

√

√

Maksimal 3

(tiga) hari

√

k. Untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

√

√

√

Maksimal 3

(tiga) hari

√

Keterangan: 1. √ 1 ) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar,

dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. √ 2 ) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.

3. √ 3 ) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.

4. √ 4 ) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.

5. √ 5 ) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.

6. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k : uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

29

Lampiran XIII



I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

Jenis Perjalanan Dinas

Jabatan

Uang

Harian

Biaya

Penginapan

Biaya

Transport

Pegawai

Jumlah hari

yang

dibayarkan

Biaya

Pemetian dan

Angkutan

Jenazah

a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan

√ √ √ Sesuai

penugasan

-

b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

√ 1 ) √ 1 ) √ 1 ) Sesuai

penugasan

-

c. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (detasering).

√ √ 2 ) √ 2 ) Maksimal 90

(sembilan puluh)hari

-

d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatan.

√ √ √ Maksimal 2

(dua) hari

-

e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.

√ √ √ Sesuai

penugasan

-

f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.

√ √ √ Sesuai

penugasan

-

g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.

√ √ √ Sesuai

penugasan

-

h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.


(dua) hari

-

i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti

√ 4 ) √ 5 ) √ Sesuai -

30

pendidikan dan pelatihan. penugasan

j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas


(tiga) hari

-

k. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.


(tiga) hari

√

1. √ 1 ) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. .

2. √ 2 ) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.

3. √ 3 ) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.

4. √ 4 ) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.

5. √ 5 ) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.

6. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya.

7. Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.

8. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

9. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

31

Lampiran XIV



II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA SAMPAI DENGAN

8 (DELAPAN) JAM.

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan

Biaya

Transport

Kegiatan

Dalam

Kota

Jumlah hari

yang

dibayarkan

Biaya

Pemetian

dan

Angkutan

Jenazah

a. Perjalanan Dinas Jabatan Biasa. √ Sesuai

penugasan

-

b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

√ 1 ) √ 1 ) -

c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.

Keberangkatan dan

Kepulangan

-

d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.

√ Sesuai

penugasan

-

e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.

√ Sesuai

penugasan

-

f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.

√ Sesuai

penugasan

-

g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.

√ Keberangkatan

dan

Kepulangan

-

h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

√ Sesuai

penugasan

-

i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

√ Sesuai

penugasan

-

j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

√ Maksimal 3

(tiga) hari

-

32

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

1. √ 1 ) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara Lumpsum sesuai Standar Biaya

dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek

perkantoran yang sama

3. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak

menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.

4. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i dan huruf j diberikan biaya

transpor pegawai/keluarga paling banyak untuk 4 (empat) orang.

5. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf c dan huruf g adalah sesuai

waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

33

Lampiran XV

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR

78/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA

MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020


NO

PROVINSI

SATUAN

LUAR KOTA

DALAM KOTA

LEBIH DARI 8

(DELAPAN) JAM

DIKLAT

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Aceh OH Rp.360.000 Rp.140.000 Rp.110.000

2. Sumatera Utara OH Rp.370.000 Rp.150.000 Rp.110.000

3. Riau OH Rp.370.000 Rp.150.000 Rp.110.000

4. Kepulauan Riau OH Rp.370.000 Rp.150.000 Rp.110.000

5. Jambi OH Rp.370.000 Rp.150.000 Rp.110.000

6. Sumatera Barat OH Rp.380.000 Rp.150.000 Rp.110.000

7. Sumatera Selatan OH Rp.380.000 Rp.150.000 Rp.110.000

8. Lampung OH Rp.380.000 Rp.150.000 Rp.110.000

9. Bengkulu OH Rp.380.000 Rp.150.000 Rp.110.000

10. Bangka Belitung OH Rp.410.000 Rp.160.000 Rp.120.000

11. Banten OH Rp.370.000 Rp.150.000 Rp.110.000

12. Jawa Barat OH Rp.430.000 Rp.170.000 Rp.130.000

13. D.K.I Jakarta OH Rp.530.000 Rp.210.000 Rp.160.000

14. Jawa Tengah OH Rp.370.000 Rp.150.000 Rp.110.000

15. D.I Yogyakarta OH Rp.420.000 Rp.170.000 Rp.130.000

16. Jawa Timur OH Rp.410.000 Rp.160.000 Rp.120.000

17. Bali OH Rp.480.000 Rp.190.000 Rp.140.000

18. Nusa Tenggara Barat OH Rp.440.000 Rp.180.000 Rp.130.000

19. Nusa Tenggara Timur OH Rp.430.000 Rp.170.000 Rp.130.000

20. Kalimantan Barat OH Rp.380.000 Rp.150.000 Rp.110.000

21. Kalimantan Tengah OH Rp.360.000 Rp.140.000 Rp.110.000

22. Kalimantan Selatan OH Rp.380.000 Rp.150.000 Rp.110.000

23. Kalimantan Timur OH Rp.430.000 Rp.170.000 Rp.130.000

24. Kalimantan Utara OH Rp.430.000 Rp.170.000 Rp.130.000

25. Sulawesi Utara OH Rp.370.000 Rp.150.000 Rp.110.000

26. Gorontalo OH Rp.370.000 Rp.170.000 Rp.110.000

27. Sulawesi Barat OH Rp.410.000 Rp.160.000 Rp.120.000

28. Sulawesi Selatan OH Rp.430.000 Rp.170.000 Rp.130.000

34

29. Sulawesi Tengah OH Rp.370.000 Rp.150.000 Rp.110.000

30. Sulawesi Tenggara OH Rp.380.000 Rp.150.000 Rp.110.000

31. Maluku OH Rp.380.000 Rp.150.000 Rp.110.000

32. Maluku Utara OH Rp.430.000 Rp.170.000 Rp.130.000

33. Papua OH Rp.580.000 Rp.230.000 Rp.170.000

34. Papua Barat OH Rp.480.000 Rp.190.000 Rp.140.000

NO

URAIAN SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA LEBIH

DARI 8 (DELAPAN) JAM

(1) (2) (3) (4) (5)

1. PEJABAT NEGARA OH Rp.250.000 Rp.125.000

2. PEJABAT ESELON I OH Rp.200.000 Rp.100.000

3. PEJABAT ESELON II OH Rp.150.000 Rp.75.000

35

Lampiran XVI

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO. PROVINSI SATUAN BESARAN

(1) (2) (3) (4)

1. Aceh Orang/ Kali Rp 123.000

2. Sumatera Utara Orang/ Kali Rp 232.000

3. Riau Orang/ Kali Rp 94.000

4. Kepulauan Riau Orang/ Kali Rp 137.000

5. Jambi Orang/ Kali Rp 147.000

6. Sumatera Barat Orang/ Kali Rp 190.000

7. Sumatera Selatan Orang/ Kali Rp 128.000

8. Lampung Orang/ Kali Rp 167.000

9. Bengkulu Orang/ Kali Rp 109.000

10. Bangka Belitung Orang/ Kali Rp 90.000

11. Banten Orang/ Kali Rp 446.000

12. Jawa Barat Orang/ Kali Rp 166.000

13. D.K.I Jakarta Orang/ Kali Rp 256.000

14. Jawa Tengah Orang/ Kali Rp 90.000

15. D.I Yogyakarta Orang/ Kali Rp 118.000

16. Jawa Timur Orang/ Kali Rp 194.000

17. Bali Orang/ Kali Rp 159.000

18. Nusa Tenggara Barat Orang/ Kali Rp 231.000

19. Nusa Tenggara Timur Orang/ Kali Rp 108.000

20. Kalimantan Barat Orang/ Kali Rp 135.000

21. Kalimantan Tengah Orang/ Kali Rp 111.000

22. Kalimantan Selatan Orang/ Kali Rp 150.000

23. Kalimantan Timur Orang/ Kali Rp 450.000

24. Kalimantan Utara Orang/ Kali Rp 218.000

25. Sulawesi Utara Orang/ Kali Rp 138.000

26. Gorontalo Orang/ Kali Rp 240.000

27. Sulawesi Barat Orang/ Kali Rp 313.000

28. Sulawesi Selatan Orang/ Kali Rp 145.000

29. Sulawesi Tengah Orang/ Kali Rp 165.000

30. Sulawesi Tenggara Orang/ Kali Rp 171.000

31. Maluku Orang/ Kali Rp 240.000

32. Maluku Utara Orang/ Kali Rp 215.000

33. Papua Orang/ Kali Rp 431.000

34. Papua Barat Orang/ Kali Rp 182.000

36

Lampiran XVII

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri: uang saku, transport lokal, dan uang makan (dalam U$ dollar)

NO. NEGARA SATUAN GOLONGAN

A B C D

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

AMERIKA UTARA 1 Amerika Serikat OH 578 513 440 382

2 Kanada OH 447 404 368 307

AMERIKA SELATAN 3 Argentina OH 534 402 351 340

4 Venezuela OH 537 388 344 343

5 Brazil OH 436 341 291 241

6 Chili OH 415 316 270 222

7 Kolombia OH 436 323 276 234

8 Peru OH 459 347 320 276

9 Suriname OH 398 295 252 207

10 Ekuador OH 385 273 242 241

AMERIKA TENGAH 11 Mexico OH 493 366 324 323

12 Kuba OH 406 303 261 221

13 Panama OH 414 342 306 271

EROPA BARAT 14 Austria OH 504 453 318 317

15 Belgia OH 466 419 282 281

16 Perancis OH 512 464 382 381

17 Rep. Federasi Jerman OH 447 415 285 285

18 Belanda OH 463 416 272 271

19 Swiss OH 636 570 403 401

EROPA UTARA 20 Denmark OH 567 491 343 301

21 Finlandia OH 453 409 354 313

22 Norwegia OH 621 559 389 386

23 Swedia OH 466 436 342 341

24 Kerajaan Inggris OH 792 774 583 582

EROPA SELATAN 25 Bosnia Herzegovina OH 456 420 334 333

26 Kroasia OH 555 506 406 405

27 Spanyol OH 457 413 287 286

28 Yunani OH 422 379 242 241

29 Italia OH 702 637 446 427

30 Portugal OH 425 382 242 241

31 Serbia OH 417 375 325 288

EROPA TIMUR 32 Bulgaria OH 406 367 320 284

33 Ceko OH 618 526 447 367

37

34 Hongaria OH 485 438 390 345

35 Polandia OH 461 415 360 319

36 Rumania OH 416 381 313 277

37 Rusia OH 556 512 407 406

38 Slovakia OH 437 394 341 303

39 Ukrania OH 485 436 375 331

AFRIKA BARAT 40 Nigeria OH 361 313 292 291

41 Senegal OH 384 317 237 231

AFRIKA TIMUR 42 Ethopia OH 358 295 221 193

43 Kenya OH 384 317 237 225

44 Madagaskar OH 296 244 182 181

45 Tazmania OH 350 290 244 218

46 Zimbabwe OH 328 281 248 247

47 Mozambik OH 399 329 265 264

AFRIKA SELATAN 48 Namibia OH 405 334 268 233

49 Afrika Selatan OH 380 313 253 251

AFRIKA UTARA 50 Aljazair OH 342 308 287 286

51 Mesir OH 409 303 235 211

52 Maroko OH 304 251 192 191

53 Tunisia OH 293 241 187 186

54 Sudan OH 342 282 210 184

55 Libya OH 308 254 189 165

ASIA BARAT 56 Azerbaijan OH 498 459 365 364

57 Bahrain OH 416 294 228 214

58 Irak OH 447 325 253 231

59 Yordania OH 406 292 236 225

60 Kuwait OH 456 325 296 294

61 Lebanon OH 357 267 207 186

62 Qatar OH 386 276 215 196

63 Arab Suriah OH 358 257 200 196

64 Turki OH 456 364 283 253

65 Uni Arab Emirat OH 459 323 302 301

66 Yaman OH 353 241 197 196

67 Saudi Arabia OH 450 331 269 251

68 Kesultanan Oman OH 413 292 249 247

ASIA TIMUR 69 Republik Rakyat Cina OH 378 238 207 206

70 Hongkong OH 472 320 287 286

71 Jepang OH 519 303 262 261

72 Korea Selatan OH 421 326 297 296

73 Korea Utara OH 494 321 300 278

38

ASIA SELATAN 74 Afganistan OH 385 226 173 172

75 Bangladesh OH 339 196 167 166

76 India OH 422 329 327 325

77 Paskistan OH 343 203 182 181

78 Srilanka OH 380 242 209 199

79 Iran OH 421 312 243 217

ASIA TENGAH 80 Uzbekistan OH 392 352 287 254

81 Kazakhatan OH 456 420 334 333

ASIA TENGGARA 82 Filipina OH 412 278 222 221

83 Singapura OH 530 363 279 276

84 Malaysia OH 394 262 219 218

85 Thailand OH 392 275 211 201

86 Myanmar OH 368 250 197 196

87 Laos OH 380 262 202 196

88 Vietnam OH 383 265 204 196

89 Brunei Darussalam OH 374 256 197 196

90 Kamboja OH 296 223 197 196

91 Timor Leste OH 392 354 229 196

ASIA PASIFIK 92 Australia OH 636 585 394 393

93 Selandia Baru OH 451 308 278 276

94 Kaledonia Baru OH 425 387 276 224

95 Papua Nugini OH 520 476 319 259

96 Fiji OH 363 329 221 179

39

Lampiran XVIII

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO PROVINSI SATUAN

TARIF HOTEL

PEJABAT

NEGARA/

PEJABAT

ESELON I

PEJABAT

NEGARA

LAINNYA/

PEJABAT

ESELON II

PEJABAT

ESELON III/

GOLONGAN

IV

PEJABAT

ESELON IV/

GOLONGAN

III

GOLONGAN

I/ II

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 ACEH OH Rp4.420.000 Rp3.526.000 Rp1.294.000 Rp556.000 Rp556.000

2 SUMATERA UTARA OH Rp4.960.000 Rp1.518.000 Rp1.100.000 Rp530.000 Rp530.000

3 RIAU OH Rp3.820.000 Rp3.119.000 Rp1.650.000 Rp852.000 Rp852.000

4 KEPULAUAN RIAU OH Rp4.275.000 Rp1.854.000 Rp1.037.000 Rp792.000 Rp792.000

5 JAMBI OH Rp4.000.000 Rp3.337.000 Rp1.212.000 Rp520.000 Rp520.000

6 SUMATERA BARAT OH Rp5.236.000 Rp3.332.000 Rp1.353.000 Rp650.000 Rp650.000

7 SUMATERA SELATAN OH Rp8.447.000 Rp3.083.000 Rp1.571.000 Rp861.000 Rp861.000

8 LAMPUNG OH Rp4.491.000 Rp2.067.000 Rp1.140.000 Rp400.000 Rp400.000

9

BENGKULU OH Rp2.071.000 Rp1.628.000 Rp1.546.000 Rp572.000 Rp572.000

10 BANGKA BELITUNG OH Rp3.827.000 Rp2.838.000 Rp1.957.000 Rp622.000 Rp622.000

11 BANTEN OH Rp5.725.000 Rp2.373.000 Rp1.000.000 Rp718.000 Rp718.000

12 JAWA BARAT OH Rp5.381.000 Rp2.755.000 Rp1.006.000 Rp570.000 Rp570.000

13 D.K.I. JAKARTA OH Rp8.720.000 Rp1.490.000 Rp992.000 Rp610.000 Rp610.000

14 JAWA TENGAH OH Rp4.242.000 Rp1.480.000 Rp954.000 Rp600.000 Rp600.000

15 D.l. YOGYAKARTA OH Rp5.017.000 Rp2.695.000 Rp1.384.000 Rp845.000 Rp845.000

16 JAWA TIMUR OH Rp4.400.000 Rp1.605.000 Rp1.076.000 Rp664.000 Rp664.000

17 BALI OH Rp4.890.000 Rp1.946.000 Rp990.000 Rp910.000 Rp910.000

18 NUSA TENGGARA BARAT OH Rp3.500.000 Rp2.648.000 Rp1.418.000 Rp580.000 Rp580.000

19 NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp3.000.000 Rp1.493.000 Rp1.355.000 Rp550.000 Rp550.000

20 KALIMANTAN BARAT OH Rp2.654.000 Rp1.538.000 Rp1.125.000 Rp538.000 Rp538.000

21 KALIMANTAN TENGAH OH Rp4.901.000 Rp3.391.000 Rp1.160.000 Rp659.000 Rp659.000

22 KA LIMANTAN SELATAN OH Rp4.797.000 Rp3.316.000 Rp1.500.000 Rp540.000 Rp540.000

23 KALIMANTAN TIMUR OH Rp4.000.000 Rp2.188.000 Rp1.507.000 Rp804.000 Rp804.000

24 KALIMANTAN UTARA OH Rp4.000.000 Rp2.188.000 Rp1.507.000 Rp804.000 Rp804.000

25 SULAWESI UTARA OH Rp4.919.000 Rp2.290.000 Rp924.000 Rp782.000 Rp782.000

26 GORONTALO OH Rp4.168.000 Rp2.549.000 Rp1.909.000 Rp764.000 Rp764.000

27 SULAWESI BARAT OH Rp4.076.000 Rp2.581.000 Rp1.075.000 Rp704.000 Rp704.000

28 SULAWESI SELATAN OH Rp4.820.000 Rp1.550.000 Rp1.020.000 Rp665.000 Rp665.000

29 SULAWESI TENGAH OH Rp2.309.000 Rp2.027.000 Rp1.567.000 Rp951.000 Rp951.000

30 SULAWESI TENGGARA OH Rp2.475.000 Rp2.059.000 Rp1.297.000 Rp786.000 Rp786.000

31 MALUKU OH Rp3.467.000 Rp3.240.000 Rp1.048.000 Rp667.000 Rp667.000

32 MALUKU UTARA OH Rp3.440.000 Rp3.175.000 Rp1.073.000 Rp480.000 Rp480.000

33 PAPUA OH Rp3.859.000 Rp3.318.000 Rp2.521.000 Rp829.000 Rp829.000

34 PAPUA BARAT OH Rp3.872.000 Rp3.212.000 Rp2.056.000 Rp600.000 Rp600.000

40

Lampiran XIX

Satuan Biaya Fasilitas Transpor Bagi Pelaksana SPD dan Keluarga.

Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :

1. Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa

Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Menteri, Wakil Menteri,

Pejabat Setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,

Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I,

serta Pejabat lainnya yang setara;

2. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat

lainnya yang setara; dan

3. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS

Golongan III, PNS Golongan II dan I.

41

Lampiran XX



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368

http://www.lppm.uns.ac.id; E-mail : [email protected]

DAFTAR BARANG PEMBELIAN ASET TETAP

P2M DANA PNBP TAHUN 2020

Nama :

Skema :

Judul :

Surakarta,

Ketua Pelaksana

------------------------------------

NIP

No Nama Barang Jumlah Barang Spesifikasi Barang Harga Barang Lokasi Barang

1.

2.

3.

4.

5.

6..

7.

8.

9.

10.


42

Lampiran XXI



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368

http://www.lppm.uns.ac.id; E-mail : [email protected]

Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Berupa Barang Inventaris Kepada Masyarakat

Dari ………………………………………………….. Kepada …..................................

Pada hari ……………., tanggal ……………………………………, bulan ……………………., tahun ………………………., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ……………………………………………………Sukiyo NIP : …………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………… Alamat : - Yang Menyerahkan selanjutnya disebut Pihak Kesatu

2. Nama : ................................................................................. NIP : ….............................................................................. Jabatan : ….............................................................................. Alamat : ................................................................................. - Yang Menerima selanjutnya disebut Pihak Kedua

Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak kesatu dan pihak kedua di …..................... pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) lembar masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak Kedua

Pihak Kesatu Prof. Dr. Su

.................................................... ………………………………….. NIP

NIP

Mengetahui, Lurah/Kades/Ketua RW/RT (PEJABAT YG BERWENANG)*

….......................................... NIP


44

Lampiran XXII (Contoh dokumen sederhana)



Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 646994, 636895 Fax. (0271) 646655

http://www.uns.ac.id

SURAT PESANAN Nomor : /UN27.21/LK/2020

KepadaYth. : CV………………………….

Jalan………………………..

…………………………….(*)

Perihal : Pekerjaan…………..........(*)

Bersama ini kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan Pekerjaan ......................................................... dalam

rangka kegiatan .............................................................................................., dengan perincian :

No Nama/ Spesifikasi barang Volume Harga/paket

Satuan(Rp.) Jumlah harga

1

Jenis barang dan spesifikasi

Jumlah

barang

-

-

Total harga

Harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku

Terbilang : -

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Surakarta, …………………

Pejabat Pengadaan

Eko Supri Murtiono, ST., MT

NIP. 197602242006041014

45

KepadaYth. : Pejabat Pengadaan


Jl. Ir. Sutami No 36 A

Surakarta

Perihal : Pekerjaan ……………………………..(*)

Menindaklanjuti Surat Pesanan dari Pejabat Pengadaan No. /UN27.21/LK/2020, Tanggal 09 Januari

2020 tentang Pekerjaan ...........................................................dalam rangka kegiatan

.........................................., dengan ini kami bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut sampai

selesai dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat kesanggupan ini. dengan rincian :

No Nama/Spesifikasi barang Volume Harga/ paket Satuan

(Rp.) Jumlah harga

1

Jenis Barang dan Spesifikasi Jumlah

barang

Rp. 75.000,- Rp. 24.000.000,-

Total harga Rp. 24.000.000,-


Terbilang : Dua Puluh Empat Juta Rupiah,

Demikian mohon menjadikan periksa

Surakarta, 13 Januari 2020

CV ……………………… (*)

(Nama)

Direktur


46









BERITA ACARA

SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor: /UN27.21/LK/2020

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh pada jam 09.00 WIB bertempat di

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta. Berdasarkan surat

permohonan pesanan Nomor: /UN27.21/LK/2019 tanggal 9 Januari 2020 telah dilakukan serah terima pekerjaan

Pekerjaan.................................................. dalam rangka kegiatan ................................................................................,

dengan perincian sebagai berikut :

No Nama/Spesifikasi barang Volume Harga/paket Satuan

(Rp.) Jumlah harga

1

Cetak Buku Pedoman P2M 320 buku Rp. 75.000,00 Rp. 24.000.000,-

Total harga Rp. 24.000.000,-


Terbilang : Dua Puluh Empat Juta Rupiah,

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di Surakarta pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap

secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Menyerahkan,

CV…………………..(*)

(Nama)

Direktur

Yang menerima,

Pejabat Pengadaan

Eko Supri Murtiono, ST., MT

NIP. 197602242006041014

47

Lampiran XXIII

Login

Username: 001463058526000

Password: UNSactive

Klik: https//djponline.pajak.go.id/account/login

Langkah- langkah:

1. Klik Laman

https//djponline.pajak.go.id/a

ccount/login

2. Login dengan

Username: 001463058526000

dan Password: UNSactive

Isi kode keamanan:………..

3. LOGIN

48

Langkah-langkah:

4. Pilihlah Jenis Pajak*

5. Pilihlah Jenis Setoran*

6. Klik Masa Pajak (Bulan)

7. Klik Tahun Pajak sesuai

Tahun Anggaran

Catatan: (*)

1. Jenis Pajak: PPh 21 (411121) –

Jenis Setoran: Masa setor: 100 (Setoran Masa):

(Honor Rutin)

2. Jenis Pajak: PPh 21 (411121) –

Jenis Setoran: Masa setor: 402 (PPh Final ps 21

Honorarium)

3. Jenis Pajak: PPN (411211) -

Jenis Setoran: 910 (Pemungut Bendaharawan APBN)

4. Jenis Pajak: PPh 22 barang (411122) –

Jenis Setoran: 910 (Pemungut Bendaharawan APBN)

5. Jenis Pajak: PPh 23 (411124) –

Jenis Setoran: 104 (Jasa)

49

Langkah-langkah:

8. Isilah Jumlah setor setelah

dihitung sesuai kaidah

pajaknya*

9. Terbilang (Otomatis)

10. Uraian (isilah sesuai kegunaan

pajak dalam hal kegiatan apa)

11. “Klik” Buat Kode Billing

50

Langkah-langkah:

12. Isilah Kode Keamanan sesuai

dengan yang tertera

13. Tekan Submit

51

Langkah-langkah:

14. Cek kembali semuanya dari

NPWP, Nama NPWP, Alamat

NPWP, Jenis Pajak, Jenis

Setoran, Masa Pajak, Tahun

Pajak sd Masa Aktif Kode Billing

15. Lalu Tekan Cetak

52

Langkah-langkah:

16. Setelah cetak akan keluar Save

File atau Open With (SILAHKAN

PILIH SALAH SATU)

17. Lalu Tekan OK

53

Langkah-langkah:

18. Cek Hasil

19. Lalu Print

Langkah terakhir adalah melakukan

pembayaran pajak sesuai jumlah

setoran di bank atau Kantor Pos

sesuai dengan kode billing yang

tercantum.

54

TIM PENYUSUN

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN


TAHUN 2020

1. Penanggung jawab : Drs. Ponco Nurhadi, M.Si

2. Ketua : Sukaryono, S.Pd.

3. Anggota : 1. Ferlijana,S.E, M.M.

2. Sri Hasti Noerainingsih, S.E.

3. Avanova Bima Rahardjo

4. Yugo Asmoro, S.H, M.H

5. RM. Sayid Wrahaji SK., S.H., M.Kn

6. Juliyanto 7. Ida Nurcahyo, S.Sos.

8. Sari Fitriani, A.Md.

9. Putri Kusumastuti, S.Sos.

10. Agus Dwiyanto

11. Juliyanto

12. JULIYANTO 12. Budjang Satriawan

Documents

PANDUAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN …€¦ · pelaksanaan p2m dana pnbp tahun 2020 lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat u n i v e r s i t a s sebelas maret