1 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI PANDUAN TEKNIS PengintegrasianPerencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD), Lab. Site Pembangunan Partisipatif/ Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) Ke Dalam SistemPerencanaan Pembangunan Daerah BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BOYOLALI ( BAPERMASKIN ) Jln. Duren No. 14 BoyolaliTelp (0276). 321242,322448 Kode Pos 57311E-Mail : tk_pnpm_boyolali@yahoo.com 2 PANDUAN TEKNIS PengintegrasianPerencanaanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD), Lab. Site Pembangunan Partisipatif/ Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) Ke DalamSistemPerencanaan Pembangunan Daerah I.DASAR PEMIKIRAN PengalamanpelaksanaanProgramPengembanganKecamatan(PPK),Program PenanggulanganKemiskinanPerkotaan(P2KP),Lab.SitePembangunan Partisipatif(Lab.SitePP),ProgramNasionalPemberdayaanMasyarakatMandiri Peredesaan,(PNPM-MD),ProgramNasionalPemberdayaanMasyarakatMandiri Perkotaan(PNPM-MP),danProgramPengembanganSistemPembangunan Partisipatif(P2SPP)yangtelahdilakukanselamaini,mewujudkanadanya penguatansistemperencanaanpembangunanpartisipatifyangmenempatkan masyarakatsebagaisubyekataupelakuutamadalampembangunan.Program tersebutselamainitelahdilaksanakansecaraefektifolehkeprogramandalam upayamengatasipermasalahankemiskinandanpengangguran.Selainitu dipandang dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat. BeberapakeberhasilanpadaProgramPengembanganKecamatan(PPK)tersebut adalahberupapenyediaanlapangankerjadanpendapatanbagikelompokrakyat miskin,efisiendanefektivitaskegiatansertaberhasilmenumbuhkankebersamaan danpartisipasimasyarakat.SelanjutnyamelaluiPNPMMandiriPerdesaantelah dilakukanpercepatanpenanggulangankemiskinansecaraterpadudan berkelanjutan. BerdasarkanpelaksanaanProgramPengembanganKecamatan(PPK)sejaktahun 1998danpadasaatinidisebutsebagaiPNPMMandiriPerdesaan,pelaksanaan PilotProjectProgramPengembanganSistemPembangunanPartisipatif(P2SPP) sertaProgramLab.SitePembangunanPartisipatifdanprogrampemberdayaan lainnyayangsebagianbesarprogram/kegiatansertapembiayaanterbesar bersumberdariPemerintahPusat(APBN,LOAN,BHLN)telahmemberikan beberapapengalamanpentingyangmemilikibeberapakarakteristikseperti:1) masyarakatterlibatpenuhdalamperencanaandanpelaksanaan;2)keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan yang cukup kuat; 3) tidak sepenuhnyamengikutimekanismedanproseduryangtelahada;4)penguatan kelembagaanmasyarakatdanPemerintahLokalcukupmenonjoldenganbantuan tekniskonsultan;5)belumadanyaketerpaduandenganprogram-programlain secaranasionalbaikdalamhalprogram,lokasi,danawaktu,danmekanisme pengelolaan. Padasisilain,program-programtersebutterdapatbeberapakeunggulanyaitu:1) Program tersebut cukup berperan dalam peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerintahlokaldalampengelolaankegiatanpembangunandesa;2)Partisipasi danswadayamasyarakatdalamperencanaandanpelaksanaankegiatancukup tinggi;3)Hasildandampaknyakhususnyadalampenanggulangankemiskinan cukup nyata; 4) Biaya kegiatan pembangunan relatif murah. SebagailokasiLab.SitePembangunanPartisipatifTahun2009danProgram PengembanganSistemPembangunanPartisipatif(P2SPP)Tahun2010yang sebelumnyamelakukanPilotProjectProgramPengembanganSistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) sejak tahun 2006, 2007, 2008, program ini telah 3 memberipulabeberapapengalamanpenting,yaitu:1)penguatanproses Musrenbang;2)peningkatansinergiperencanaankegiatanpembangunan;3) meningkatnyaperanpemerintahkabupatendandesa/kelurahan,serta4) meningkatnya peran fasilitasi masyarakat oleh Aparatur Pemerintah dan Setrawan. Namun demikian di sisi lain masih menghadapai berbagai kelemahan antara lain : 1) keberadaan Pilot Project Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)atauLab.SitePembangunanPartisipatifatauProgramPengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) dipandang masih sebagai upaya khusus danterbatasataueksekutif;2)masihlemahnyapengendaliandalampelaksanaan kegiatan;3)pengintegrasiandipandangsebagaikegiatanproyekbukan kebutuhan untukmengoptimalkanpenyelenggaraanpembangunandaerah;4)proses pendampinganAparaturdirasamasihsangatdibutuhkanbagimasyarakatoleh Aparatur Pemerintah dan Setrawan, selama proses berlangsung. DemikianhalnyapadaprogramPNPMMandiriPerdesaanyangpadahakekatnya merupakanpengembangandariProgramPengembanganKecamatan(PPK)yang selamainidinilaitelahberhasil,padasisiprosesperencanaanprogram pembangunandiperdesaansebagaimanakarakteristikdiuraikandidepan.Pada tahapanprosesnyaselaludilakukanberulang-ulangtahapandemitahapanpada setiaptahun.Alurdantahapankegiatanyangsamayangdiawalidengan Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi sampai dengan Musyawarah Desa (MD) Informasidimasing-masingDesa/Kelurahan,akantetapipadakondisiriildi lapanganadakalanyamasihbelumoptimalmampumelakukanproses pengintegrasiankedalamsistemperencanaanregulermelaluiMusrenbang Desa/Kelurahan,MusrenbangKecamatan,ForumSatuanKerjaPerangkatDaerah (SKPD)danMusrenbangKabupaten,sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangNomor25Tahun2004tentangSistemPerencanaanPembangunan Nasional(SPPN)danPeraturanMenteridalamNegeri(Permendagri)Nomor66 Tahun2007tentangPerencanaanPembangunanDesayangpartisipatifintegratif sebagaimanamaksuddantujuanLab.SitePembangunanPartisipatifselamaini, yaituuntukmendorongprosespengintegrasiansebagaiwujudpenguatan pembangunanpartisipatifintegratifyangselarasdengansistempembangunan regulerdanmemenuhiharapanpembangunanpartisipatifsebagaimanaSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/5223/PMD tanggal 16 Desember 2008 tentang Pedoman Pembangunan Partisipatif. Beberapa kendala tersebut disebabkan antara lain belum seluruhnya pelaku-pelaku pembangunandipersiapkansecaramatangtentangkapasitasperencanaandan pengelolaanpembangunan,penataankelembagaanbelumdilaksanakansecara optimaldanmenyeluruhdanbelumadanyakesamaanpandangandan penyelarasan pemahaman diantara para pemangku kepentingan. Sehingga proses-prosesperencanaantersebutcenderungberjalansesuaikeprogramanmasing-masing,sesuaiprinsip,alurdantahapanyangrelatifbanyak,panjangdan memerlukan waktu yang tidak efektif. LebihjauhdariitukegiatanperencanaanpembangunanDesa/Kelurahanyang partisipatifintegratif,prosespenyusunanperencanaannyatidakdilakukansecara optimal(penuh)denganberdasarkanpada:a)masukan,b)proses,c)hasil,d) dampakdaripenyusunanperencanaanpembangunandesa.Demikianhalnya prosessosialisasipadaprogramPNPMMandiriPerdesaandanPNPMMandiri Perkotaan,surveylokasi(observasi),pendataan,pemanfaatandataskunder maupundataprimer melaluitransekpadaPNPMMandiriPerdesaandan masukan penggalianmasalahdanpotensimelaluialatkerjasketsadesa,kalendermusim, bagankelembagaandanlain-lainbelumdilakukansepenuhnyasebagai komponen pentingdalampembangunanpartisipatifyangintegratifmelaluiMusrenbang 4 Desa/Kelurahandandiperlakukanataudipandangsebagaitahapanpelengkap semata. Disisilain,sesuaikenyataanyangada,wilayahdesasebagaiunitperencanaan pembangunanterendahdanlokasipelaksanaankegiatanpembangunan,telah digunakansebagaiwilayahberbagaikegiatanprogram,diluarkegiatan perencanaanregulertahunanpemerintahmelaluiMusrenbangDesa.Sehingga dapatterjadipengulanganbeberapakegiatanyangdapatmemerlukanwaktu bahkantidakjarangsangatmembingungkanmasyarakatkarenasetiap program/kegiatan harus dengan tata cara dan prosedurnya masing-masing. Dalamkonteksdemikian,masalahyangmunculadalahtidakefektifnyahasildari prosesperencanaandimaksud.Prosesperencanaanyangdilakukanhanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan usulan sesuai ketentuan program dan lain-lain.Sehinggaperluadanyapenjelasanyanglebihrinci.Sebagaicontoh,hasil survai dan transek dusun dan penggalian gagasan pada PNPM Mandiri Perdesaan, sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) realitasnyahanya digunakan sebagaikegiatanuntukmengambilsatuusulanSimpanPinjamPerempuan(SPP) danduausulannonSimpanPinjamPerempuan (SPP).Padahal kebutuhanusulan kegiatanmasyarakatsangatberagamdandayadukungpendanaanjugadari berbagai sumber. Kondisi seperti itu akhirnya menyebabakan adanya kebingunan di tingkatmasyarakatdanKepalaDesadalammempertanggungjawabkanproses perencanaan pembangunan (secara partisipatif) dan hasil-hasil pembangunannya. Atasdasarpraktekpengalamanpelaksanaandiatas,perludilakukanupayauntuk mengefektifkan proses maupun hasil perencanaan. Kondisi tersebut, diyakini dapat dicapaiapabiladilakukanupayapengintegrasian,yaitupenyatupaduanproses perencanaanprogramkedalamprosesregulermelaluiMusrenbangdengan berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Untuk itu, perludilakukanupayapenyiapandankoordinasidenganlintaspelakudanSatuan KerjaPerangkatDaerah(SKPD)terkaitdalampelaksanaanpengintegrasian dimaksud.SehinggaRencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(RPJMDes) adalahdokumenperencanaanuntukperiode5(lima)tahunyangmemuatarah kebijakanpembangunanDesa,arahkebijakankeuanganDesa,kebijakanumum, dan program- program Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD), lintas Satuan Kerja PerangkatDaerah(SKPD)danprogramprioritaskewilayahan,disertaidengan rencana kerja. Sementaraitu,RencanaKerjaPembangunanDesa(RKP-Desa)adalahdokumen perencanaanuntukperiode1(satu)tahun,merupakanpenjabarandariRencana PembangunanJangkaMenengahDesa(RPJM-Desa)yangmemuatrancangan kerangkaekonomidesa,denganmempertimbangkankerangkapendanaanyang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupunyangditempuhdenganmendorongpartisipasimasyarakatdengan mengacukepadaRencanaKerjaPemerintahDaerahdanRencanaPembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). II.DASAR HUKUM 1.UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2.UU Nomor Nomor 25 Tahuun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13tahun2006sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang 5 PerubahanatasPeraturanMenteriDalaNegeriNomor13Tahun2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 4.Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. 5.SuratEdaranbersamaMenegPPN/KepalaBappenasdanMenteridalam Negeri Nomor 1181 / M. PPN / 02 / 2006 , tentang Petunjuk Teknis050 / 244 / SJPenyelenggaraan Musrenbang Tahun 2006. 6.SuratEdaranGubernurJawaTengah,Nomor:050/22268,tanggal30 Desember2008,tentangPedomanUmumPenyelenggaraanMusyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2009. 7.Surat Edaran Mendagri Nomor : 414.2 / 5223 / PMD tanggal 16 September 2008 tentang Pedoman Pembangunan Partisipatif. 8.PeraturanMenteriKeuanganNomor168/PMK07/2009tentangPedoman PendanaanUrusanBersamaPusatdanDaerahuntukPenanggulangan Kemiskinan. 9.PedumdanPetunjukTeknisOperasional(PTO)PNPMMandiriPerdesaandanProgramPengembanganSistemPembangunanPartisipatif(P2SPP)dari Pemerintah Pusat III.TUJUAN 1.Menyiapkandanmemastikanpelaksanaanpengintegrasianperencanaan PNPMMandiriperdesaan,Lab.SitePembangunanPartisipatif/Program PengembanganSistemPembangunanPartisipatif(P2SPP)danprogram-programsejeniskedalammekanismeperencanaanregulermulaitahun2010 sebagaiupayamenyatupadukanperencanaanprogramkedalamsistem perencanaan pembangunan nasional; 2.Mendorongpenguatanpengintegrasiansistempembangunanpartisipatif kedalam sistem pembangunan regular; 3.Mendorongpeningkatanketerpaduanperencanaandanpenganggaran pembangunan; 4.Meningkatkanketerpaduanpengelolaankegiatanpembangunanberbasis pemberdayan masyarakat. IV.SASARAN Sasaran pengintegrasian adalah : 1.Meningkatkankualitashasilkegiatanperencanaanpembangunanditingkat desa/kelurahan dan kecamatan; 2.Meningkatkansinergipendekatanperencanaan(Politis,Teknokratisdan Partisipatif) dan proses perencanaan (Atas bawah dan Bawah Atas); 3.Mendorong peningkatan keterpaduan perencanaan dan penganggarankegiatan pembangunan; 4.Meningkatkanketerpaduanpengelolaankegiatanpembangunanberbasis pemberdayaan masyarakat; 5.Meningkatkan kapasitaslembaga kemasyarakatandanpemerintahan, terutama pemerintahan desa dan kecamatan dalam pengelolaan pembangunan terpadu; 6.Meningkatkankapasitaspelakumasyarakatdanaparaturpemerintahan, utamanya aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan. 6 V.HASIL Hasil yang diharapkan dari pengintegrasian adalah terjadinya: 1.Tersedianyausulankegiatan(Desa),yangakandiproseslebihlanjutsesuai ketentuandantahapankegiatanPNPMMandiriPerdesaandanProgram PengembanganSistemPembangunanPartisipatif(P2SPP)untukdidanai melaluiBantuanLangsungMasyarakat(BLM)PNPMMandiriPerdesaandan ProgramPengembanganSistemPembangunanPartisipatif(P2SPP)Tahun Anggaran 2010 dan 2011; 2.Adanyasinergipendekatanperencanaan(Politis,TeknokratisdanPartisipatif) dan proses perencanaan (Atas bawah dan Bawah Atas) 3.TersedianyaRencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(RPJM-Desa), RancanganRencanaKerjaPembangunanDesa(RKP-Desa),Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) sebagai basis pengintegrasian yang akan dilaksanakan mulai tahun 2010; 4.AdanyaperencanaanusulankegiatanPNPMMandiriPerdesaan,Lab.Site PembangunanPartisipatif/ProgramPengembanganPembangunanPartisipatif (P2SPP)danprogramsejenis,sampaitahun2014yangdirumuskandalam RencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(RPJM-Desa)danRencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa); 5.Adanyapeningkatkankapasitaslembagakemasyarakatandanpemerintahan, terutama pemerintahan desa dan kecamatan dalam pengelolaan pembangunan; 6.Adanyapeningkatankapasitaspelakumasyarakatdanaparaturpemerintahan, utamanya aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan VI.KERANGKA PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN 1.Prinsip-prinsip pelaksanaan pengintegrasian adalah : a.Partisipasi Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yangdapatmemberikankontribusi,terutamauntukmencapaisuatutujuan atau hasil yang telah ditetapkan. b.Mendorongefektivitas pelaksanaanregulasi(peraturan)perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan Semuakegiatanyangdilakukanberdasarpadadanuntukpenguatan pelaksanaanperaturan(Produkhukum)yangtelahditetapkan,yang berkaitanlangsungmaupuntidaklangsungbagipenguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif. c.Desentralisasi PenyerahanwewenangpemerintahanolehPemerintahkepadadaerah otonomuntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahandalamsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. d.Berorientasi pada Masyarakat Miskin Pengertianprinsipberorientasipadamasyarakatmiskinadalahsegala keputusan perencanaan pembangunan yang diambil selalu berpihak kepada masyarakat miskin. 7 e.KeterpaduanKeselarasandankesatupaduankebijakan,arahdanatautindakandari berbagaiaspekkegiatan.Dalamkontekinilebihmenekansistem penyelarasan perencanaan yang partisipatif, integratif dan reguler. f.Efektifdan Efisien Proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga lembaga membuahkan hasil sesuaikebutuhanwargamasyarakatdandenganmenggunakansumbersumber daya yang ada seoptimal mungkin. Hal yang sama juga optimalisasi fungsipelayananpejabatpublikkepadamasyarakat(lihatpedoman penatausahaan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD)).g.Partisipasi Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yangdapatmemberikankontribusi,terutamauntukmencapaisuatutujuan atau hasil yang telah ditetapkan. h.Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertianprinsip kesetaraandan keadilangenderadalah masyarakat baik laki-lakidanperempuanmempunyaikesetaraandalamperannyadisetiap tahapan program, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan disetiapprosespengambilankeputusansertadalammenikmatimanfaat kegiatan pembangunan i.Transparansi dan Akuntabel (Transparancy and Accountability) Masyarakatmemilikiaksesyangterbukaterhadapsegalainformasidan proses pengambilan keputusan, sehingga sistem perencanaan, pengelolaan kegiatandapatdipantaudandapatdipertanggungjawabkanbaiksecara moral,administratifmaupunlegalmenurutperaturandanhukumyang berlaku.j.Keberlanjutan (Sustainablelity) Mendorongtumbuhnyarasamemilikisehinggalahirtanggungjawabuntuk menjaga,mendayagunakan,mempertahankandanmengembangkan kelangsungan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, integratif dan yang sesuai dengan sistem pembangunan reguler (daerah). k.Pemberdayaan ( Emporverment) Yaituupayauntukmenertibkan/meningkatkankapasitasmasyarakat,baik secaraindividumaupunkelompok,dalam memecahkanberbagaipersoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. 2.Bagan Alur Kegiatan Penyiapanstrategiketentuandanpersiapanintegrasitelahdirumuskanalur kegiatan. Adapun laur kegiatan tersebut adalah : 8

3.Syarat dan Ketentuan a.Penyiapan pengintegrasian tahun 2010 adalah agenda wajib bagi desa-desa partisipanPNPMMandiriPerdesaandanProgramPengembangan PembangunanPartisipatif(P2SPP)yangmemenuhisyarat-syaratsebagai berikut : 1)SudahmengikutipelaksanaanPNPMMandiriPerdesaan,Lab.Site PembangunanPartisipatif/ProgramPengembanganPembangunan Partisipatif(P2SPP)danprogramsejenis,baikpernahmaupunbelum penah didanai usulannya. 2)Memiliki sarana dan prasarana (Kantor Desa) yang dianggap layak. 3)PerangkatPemerintahDesasekurang-kurangnyaterdiridari:seorang SekretarisDesa,dansekurang-kurangnyaduaorangKepalaUrusan (Kaur). 4)Sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). b.SetiapdesapartisipanPNPMMandiriPerdesaan,Lab.SitePembangunan Partisipatif/Program Pengembangan Pembangunan Partisipatif (P2SPP) dan program sejenis sebagaimana dimaksud di atas, wajib melaksanakan proses dantahapankegiatanPerencanaanPNPMMandiriPerdesaantahun2009, guna memproses usulan prioritas (Desa), yang mencukupi untuk mengakses BantuanLangsungMasyarakat(BLM)PNPMMandiriPerdesaan,Lab.Site PembangunanPartisipatif/ProgramPengembanganPembangunan Partisipatif(P2SPP)danprogramsejenisTahunAnggaran2010dan2011 sesuaiketentuanPNPMMandiriPerdesaan,Lab.SitePembangunan Perumusan Tim 11/ Draft RPJM Desa DES 09 MAD Sosialisasi Musdes Sosialisasi Survai Dusun/ Transek Dusun M K P Pengintegrasian Musrenbang /RKP Desa Penulisan Usulan Verifikasi Usulan Musrenbang Kabupaten FORUMSKPD Training Pengintegrasian TOT Pengintegrasian TOT Pengintegrasian Musreng Kec/ MAD Prioritas Usulan Design RAB Detail MD Sosialisasi Hasil MAD-3 MAD Penetapan Pendanaan Pelaksanaan PNPM-MD & Lab. Site PP Pembentukan Tim Verifikasi Pelatihan/ OJT Tim PenulisUsulan MG II-09-09MG III-10-09MG III-10-09 OKT-NOP. 09 DES 09 JAN 10 JAN. 2010 PEB. 2010 MG I&II-03-10 MG II s/d IV-03-10 MG I&II-04-10 MG II s/d IV-04-10 MARET 2010 ALUR INTEGRASI PERENCANAAN PNPM-MD & LAB. SITE PP DENGAN MUSRENBANG KAB. BOYOLALI 9 Partisipatif/Program Pengembangan Pembangunan Partisipatif (P2SPP) dan program sejenis. c.Dalamprosesperencanaanpembangunanpartisipatifyangintegratif,setiap desaharusmelakukanpenyusunanRencanaPembangunanJangka MenengahDesa(RPJM-Desa)berdasarkan4(empat)komponenyaitu: masukan,proses,hasildandampaksertamenyusunRencanaKerja PembangunanDesa(RKP-Desa).AdapunlampiranpenyusunanRencana PembangunanJangkaMenengahDesa(RPJM-Desa)danRencanaKerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), meliputi : 1).Lampiran I : Kegiatan dan Format Penyusunan Rencana Pembangunan JangkaMenengahDesa(RPJM-Desa)danRencanaKerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) a)AlurdanbaganKegiatanPenyusunanRencanaPembangunan JangkaMenengahDesa(RPJM-Desa)danRencanaKerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) b)Masukan Hasilpengkajianmasalahdanpotensidesamelaluialatkerja PotretDesa,SketsaDesa,KalenderMusim,Bagan Kelembagaan, DaftarMasalah dan Potensi Desa HasilPengkajianMasalahdanPotensidariKalenderMusim (Kalender Musim & Masalah dan Potensi dari Kalender Musim); Masukanhalaman5angka3PetunjukBupatidilakukanmelalui pengelompokan masalah c)ProsesPenentuan Peringkat Masalah; PengkajianTindakan Pemecahan Masalah; Penentuan Peringkat Tindakan; d)HasilPerencanaanPembangunanDesayangDibiayaiolehSwadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga; Perencanaan Pembangunan Desa yang ada Dananya; RencanakegiatanAPBN,APBDProvinsiAPBDKabupatendan APBDes. AgendaPanduanKegiatanSwadayadanDanayangsudahada dananya; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa); PeringkatUsulanKegiatanPerencanaanPembangunanDesa berdasarkanPembangunanJangkaMenengahDesa(RPJM-Desa); Indikasi Perncanaan Pembangunan Desa dari RPJM-Desa; Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) Tahunan; RKTL dan Berita Acara Musrebang Desa. e)Dampak PeraturanDesatentangRencanaPembangunanJangka Menengah Desa (RPJM-Desa); Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa : DaftarUsulanRencanaKegiatanProgram(DU-RKP)dari usulanPeningkatanKesejahteraanKeluarga(PKK)dan 10 PerlindunganAnak,Sosial,BudayadanOlahRagaatau (Form E.2.a); DaftarUsulanRencanaKegiatanProgram(DU-RKP)dari usulan Kelembagaan, Ketrampilan/Pendidikan, Kualitas Hidup (PKH), Kesehatan atau (Form E.2.b); DaftarUsulanRencanaKegiatanProgram(DU-RKP)dari usulanUsahaEkonomiProduktif(UEP),Permodalandan Simpan Pinjam) atau (Form E.2.c) dan;DaftarUsulanRencanaKegiatanProgram(DU-RKP)dari usulan Sarana dan Prasarana atau (Form E.2.d). KeputusanKepalaDesatentangRencanaKerjaPembangunan Desa(RKP-Desa)danBeritaAcaraMusrenbang-Desadalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). 2).LampiranII:BentukLaporanRencanaPembangunanJangka MenengahDesa(RPJM-Desa)danRencanaKerjaPembangunanDesa (RKP-Desa) a).RekapitulasiPerencanaanPembangunanDesaberdasarkanRKP-Desa diisi oleh Desa; b).Rekapitulasi Perencana Pembangunan Desa berdasarkan RKP-Desa diisi oleh Kecamatan; c).Rekapitulasi Perencana Pembangunan Desa berdasarkan RKP-Desa diisi oleh Kabupaten; d).Rekapitulasi Perencana Pembangunan Desa berdasarkan RKP-Desa diisi oleh Provinsi. 4.Penyiapan Pengintegrasian/ Persiapan Pra Musrenbang KegiatanPerencanaanPraMusrenbang(Desa,KecamatandanKabupaten) yang meliputi : a.FasilitasidanpembuatanklinikpenyusunandanRencanaPembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) pada tahun sebelumnya; b.Kegiatan fasilitasi pada Musrenbang yang harus dilakukan adalah 1)Peninjauanulang/Review/ValidasidanpenyempurnaanRencana PembangunanJangkaMenengahDesa(RPJM-Desa)sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007. Langkah-langkahyangdilakukan:a)Melakukansurvaidusun/transek dusun dalam mengkaji data-data (potensi, masalah dan gagasan) hasil penggaliangagasansebelumnyadan;b)Menggalidanmenghimpun data-data baru sesuai kondisi desa senyatanya. 2)PerumusanRencanaKegiatanPembangunansesuaiMatrikRPJM Desa. 3)PembahasanhasilperumusanRencanaKegiatanPembangunan (Matrik RPJM Desa) 4)PenetapanRencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(RPJM-Desa)danhasilreviewdilakukansetelahmelaluiMusrebangDesa tahun 2010; 5)PenyusunanRancanganRencanaKerjaPebangunanDesa(RKP-Desa)Tahun2010yaiturencanakegiatanpembangunandesauntuk satutahunanggarantahun2011,denganketentuansebagaiberikut: 11 1)yangsudahmencantumkanbesardansumberdananyadengan demikian,sudahterpilahsecarajelasrencanakegiatan/usulanyang akandiajukanuntukdidanaimelaluiBantuanLangsungMasyarakat (BLM)PNPMMandiriPerdesaanTahunAnggaran2011;2)Tim Penyusun RKP Desa dibentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam PermendagriNomor66Tahun2007dan;3)RencanaKerja Pembangunan(RKP)DesadisusunsesuaiFormsesuailampiran Permendagri Nomor 66 Tahun 2007. 6)SemilokaPedomanUmum(Pedum)danPetunjukTeknisOperasional (PTO)Lab.SitePembangunanPartisipatifdanSosialisasi Pengintegrasi PNPM Mandiri Perdesaan 2010 dilanjutkan sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa; 7)TrainingOfTrainer(TOT)PengintergrasianKabupaten,TrainingOf Trainer (TOT) Kecamatan dan Pelatihan Pengintegrasian Pelaku Desa (KepalaDesa,BadanPermusyawaratanDesa(BPD),Lembaga PemberdayaanmasyarakatDesa(LPMD),KaderPemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Sekretaris Desa); 8)SurvaiDusun/TransekDusundanLokakaryaDusun(Lokdus)yang disupervisi dari Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan dan Lab. Site Pembangunan Partisipatif, Fasilitator Kecamatan dan Kabupaten; 9)PembentukanPerumusan/Review/ValidasiRPJMDesa(minimal4 orang harus dari unsur perempuan); 10)PembentukanKaderPemberdayaanMasyarakatDesa(KPMD) minimal 10 orang (5 unsur perempuan); 11)MusyawarahKhususPerempuan(MKP)Pengintegrasiandengan agenda: a)Informasiprogram-programyangmasukketingkatkecamatan disampaikanolehKasiPembangunan/KasiPemerintahan/ Penangggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)/Setrawan; b)Penyampaian RPJM Desa, RKP Desa dan Anggaran Pendapatan danBelanjaDesa(APB-Desa)danbeberapakebijakan pembangunan di tingkat desa oleh Kepala Desa; c)Penyampaian Alur Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa; d)Penyampaianhasilpengkajianmasalahdanpotensidaripotret desa (Potret Sketsa Desa dan DaftarMasalah dan Potensi Desa) HasilSurvai/TransekDusunyangberkaitandenganUsulan Perempuan; e)PenyampaianhasilPengkajianMasalahdanPotensidari KalenderMusim(KalenderMusim&MasalahdanPotensidari KalenderMusim)danPenentuanPeringkatTindakanHasil Survai/TransekDusunyangberkaitandenganUsulan Perempuan; f)Penyampaianhasilusulan/Lokdusperempuanyangtelah dimasukandalamFormE.2atauFormDaftarUsulanRencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP Desa) Perempuan; g)PenyampaianDraftReview/ValidasiRPJMDesa,RKPDesadan APB-Desadanbeberapakebijakanpembangunankhususnya usulandariunsurperempuanditingkatdesaolehTimPerumus Usulan; h)DU-RKPDesaPerempuanTerbagiMenjadi4FormE.2yaitu:1) E.2.a (DU-RKP dari usulan PKK, Anak, Sosial, Budaya dan Olah Raga; 2) E.2.b (DU-RKP dari usulan Kelembagaan, Pelatihan dan PeningkatanKapasitasHidup(PKH),Kesehatan;3)E.2.c(DU-RKPdariusulanUsahaEkonomiProduktif(UEP),Permodalan danSimpanPinjam)dan;4)E.2.d(DU-RKPdariusulanSarana dan Prasarana; 12 i)PembahasandanFocusGroupDiscution(FGD)/Diskusi Mendalamyangterbagimenjadi4kelompokyangterwakilidari usulandusun-dusunyangdilanjutkanplenopenentukanskala prioritasDU-RKPPerempuanyangdiseraskandengansumber-sumberpendanaan(dariAPBN/APBDPropinsi,Kabupaten/ Kota, APBD Desa, Swadaya dan Pihak Ketika); j)Pembahasanplenoprioritasusulanperempuanyang dikelompokkan menjadi empat kelompok; k)MelakukanRekapitulasiPerencanaPembangunanDesaUsulan berdasarkan RKP Perempuan-Desa diisi oleh Desa l)MembentukTimPenulisUsulanuntukmenulisanUsulan Perempuan; m)Menyepakati (3) tiga orang perempuan yang akan menjadi utusan dalamMusrenbangkecamatan/MusyawarahAntarDesa(MAD) PrioritasUsulandanMusyawarahAntarDesa(MAD)Penetapan Pendanaan; 5.Pelaksanaan Pengintegrasian/ Pelaksanaan Musrenbang 1)Musyawarah Pembangunan Desa (Musrebangdes) KegiatanMusrebangdesdihadiriminimal40%dariunsurperempuan. Peserta yang diundang harus mewakil unsur sekurang-kurangnya (RTM, RT,RW,Tokohmasyarakat,tokohagama,organisasisosial&politik tingkatdesa,kelembagaandesa,perangkatdesadanmasyarakatyang berminat).Materipembahasanbaikdalampersiapandanproses pelaksanaansekurang-kurangnyamelakukanpembahasansebagai berikut : a)Informasiprogram-programyangmasukketingkatkecamatan disampaikanolehKasiPembangunan/KasiPemerintahan/ Penangggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)/Setrawan; b)PenyampaianRPJMDesa,RPKDesadanAPB-Desadan beberapa kebijakan pembangunan di tingkat desa oleh Kades; c)Penyampaian Alur Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa; d)PenyampaianHasil-HasilKeputusandariMusyawarahKhusus Perempuan (MKP)/Hasil-Hasil Keputusan Pra Musrenbangdes; e)Penyampaianhasilpengkajianmasalahdanpotensidaripotret desa (Protret Sketsa Desa dan DaftarMasalah dan Potensi Desa) Hasil Survai/Transek Dusun f)Penyampaian hasil Pengkajian Masalah dan Potensi dari Kalender Musim(KalenderMusim&MasalahdanPotensidariKalender Musim)danPenentuanPeringkatTindakanHasilSurvai/Transek Dusun; g)Penyampaianhasilusulan/Lokdusperempuanyangtelah dimasukandalamFormE.2atauFormDaftarUsulanRKP-Desa (DU-RKP) Desa; h)PenyampaianDraftReview/ValidasiRPJMDesa,RPKDesadan APB-Desadanbeberapakebijakanpembangunanditingkatdesa oleh Tim 11/ Tim Perumus Usulan; i)DU-RKP Desa Terbagi Menjadi 4 Form E.2 yaitu: 1) E.2.a (DU-RKP dariusulanPPK,Anak,Social,BudazadanOlahRaga;2)E.2.b (DU-RKPdariusulanKelembagaan,PelatihandanPeningkatan KapasitasHidup(KH);3)E.2.c(DU-RKPdariusulanUsaha Ekonomi Produktif (UEP), Permodalan dan Simpan Pinjam) dan; 4) E.2.d (DU-RKP dari usulan Sarana dan Prasarana; 13 j)Pembahasan dan Focus Group Discution (FGD)/ Diskusi Mendalam yang terbagi menjadi 4 kelompok yang terwakili dari usulan dusun-dusunyangdilanjutkanplenopenentukanskalaprioritasDU-RKP yangdiseraskandengansumber-sumberpendanaan(dariAPBN/ APBD Propinsi, Kabupaten/ Kota, APBD Desa, Swadaya dan Pihak Ketika); k)Pembahasanplenoprioritasusulanyangdikelompokkanmenjadi empat kelompok; l)MelakukanRekapitulasiPerencanaPembangunanDesaUsulan berdasarkan RKP -Desa diisi oleh Desa m)MembentukTimPenulisUsulanuntukmenulisanUsulanyang disesuaikan dengan jumlah usulan; n)Menyepakati5-6orangunsurmasyarakatyangakanmenjadi utusandalamMusrenbangkecamatan/MADPrioritasUsulandan MAD Penetapan Pendanaan, 3 diantaranya perempuan; o)PembahasanPengadaanPapanInformasiDesasebagaibagain terpenting dalam prinsip transparansi/ keterbukaan; p)PembahasanSanksi-Sanksikeprogramanyangadadansanksi lokal; q)Pembahasan Tindak Tim Perumus dalam penyelarasan Hasil-Hasil MusrenbangdesuntukmenjadiRPJM-Desa,RKPtahunandan APB-Desa; r)Merumusan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL); s)Pembacaan Berita Acara Musrenbangdes 6.On The Job Training (OJT) / Pelatihan Tim Penulis Usulan Tujuan:1).MendapatkanadanyakepastianTimPenulisUsulan sebelummenjalankantugasnyatelahdilakukanOJT/ pelatihan oleh FK di tingkatdesa.2).Timpenulisusulanmampumenyusunusulanyang diputuskandiMusyawarahKhususPerempuanIntegrasi dan Musrebangdes. Waktu:1).SebelummelaksanakantugasnyaanggotaTimVerifikasi akanmendapatpelatihanyangdiberikanolehFKdan dibantu oleh Fas Kab; 2).Penyelenggaraan pelatihandi kecamatan atau tempat lain disesuaikandengankondisimasing-masingdesaatau kecamatan; 3).Pelatihan diberikan selama kurang lebih1-2 (satu s/d dua)hari efektif; Hasil yang Diharapkan :1).MemahamikonsepsiIntegrasiProgramPNPMMandiri Perdesaan,ProgramPengembanganSistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) dan Program sejenis ke dalamsistemperencanaanreguler(latarbelakang,tujuan, sasaran prinsip, kebijakan dan tahapan pengintegrasian); 2).Memahami peran dan tanggung jawabnya; 3).Memeriksa kelengkapan dokumen usulan; 4).Peserta dapatmenyusun usulan desa secaratertulis dan memuat informasi penting, singkat, lengkap dan nyata ada di lapangan. 14 7.Pelaksanaan Penulisan Usulan (TPU) Tujuan:Agargagasankegiatanmasyarakatyangtelahdisepakatidan diputuskandalamMusrebangdestercatatsecarasistematis sehingga memudahkan untukdiperiksa kelayakannyaolehtim verifikasisebelumdibahasdalamMusrenbangkec/ Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas. Waktu:1).SetelahpelaksanaanMusrebangdesharussegera melakukanpenulisanusulantanpaharusmenantiusulan desa yang lain; 2).PalingLambat7(tujuh)hariharusselesaidansegera dilakukan verifikasi; 3).Usulanyangditulisuntukkepentingantahun2010,2011 dan 2012; 4).PerluditegaskanpenulisanusulanbelumdilakukanDisain Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Detail; 5).Namunapabilamemungkinkandapatdilakukandengan DisainTeknisdanRABDetailuntukkepentingantahun 2010; 6).Bagikecamatanyangmampumelaksanakandisaign TeknisdanRABDetailMADPrioritasdanPenentuan Pendanaan dapat dilakukan secara bersamaan; 7).Namun apabila tidak memilih disaign teknis dan RAB Detail makapelaksanaanMADPenentuanPendanaantidak boleh bersamaan; Pelaku: 1).Disesuaikan dengan kebutuhan usulan atau paling sedikit 3 (tiga) orang warga masyarakat terpilih. 2).ProsespemilihandilakukanselamapelaksanaanMKP Integrasi dan Musrenbangdes; 3).10(sepuluh)KPMDperencanaanpembangunandan LPMD atau sebutan lain dapat membantu dalam penulisan usulan; 4).TimPerumusselainberfungsidalamperumusanRPJM-Desa,RKP-DesaTahunanjugamembantudalam penulisan usulan. Ketentuan Usulan :1).Setiapdesabolehmengajukanpalingbanyak3(tiga) usulan, meliputi PNPM Mandiri Perdesaan untuk satu tahun anggaranmeliputi:a)2(dua)usulandariperempuandan; b)1(satu)usulancampuran/laki-lakiselamatidak melanggarnegativelist.Ketentuanlebihlanjutdapatlihat PetunjukTeknisOperasional(PTO)PNPMMandiri Perdesaan; 2).SetiapdesadapatmengajuanusulanuntukProgram Pengembangan Pembangunan Partisipatif (P2SPP) selama tidakmelanggarnegativelist.Ketentuanlebihlanjutdapat lihatPTOLab.SitePembangunanPartisipati/Program 15 Pengembangan Pembangunan Partisipatif (P2SPP); 3).Setiapdesadapatmengajuanusulanuntukdiajukanke SatuajnKerjaPerangkatDaerah(SKPD)/DanaAPBD Kabupaten dan Propinsi. Pengajuan usulan untuk diajukan tahun 2011; 4).Nilai satu usulan disesuaikan dengan kebutuhan serta tidak ada batasan minimal dan maksimalnya; 5).Memperhatikantugasdanwewenangmasing-masing urusan pemerintah. Persiapan :1).AnggotaTPUberkumpuluntukmendapatkanpenjelasan dariFK/Fasilitatordan/atauPjOK/Setrawan/Istilahlain tentangtujuan,prosesdansistematikapenulisanusulan sertaformulir-formuliryangdigunakantermasukcara pengisiannya; 2).SalahseorangKPMDPerencanaanpembangunan memandu untuk menyusun jadwal dan rencana kerja; 3).Menyiapkanbahan-bahanyangdiperlukan,seperti:Berita Acara keputusan Musrebangdes tentang gagasan-gagasan yangdisetujuidanditetapkan,formulir-formuliryang dibutuhkan,alat-alattulis,kertasdanbahansertadata pendukung lainnya; 4).MembuatrekapitulasiPerencanaPembangunanDesa Usulan berdasarkan RKP-Desa kegiatan yang disetujui dan ditetapkan dalam Musrebangdes; 5).Masing-masinganggotaTPUharusmencermatidan mempelajariberdasarkanRKP-Desakegiatanyangtelah ditetapkan menjadi usulan desa; Tahapan Pelaksanaan :1).Sesuaijadwalyangtelahdisusun/PascaMusrebangdes melihatlokasikegiatanyangdiusulkandan/atau mendatangi kelompok pengusul. 2).Kegiataninipalinglambat7(tujuh)harisetelah penyelenggaraan Musrenbangdes; 3).Membahasdenganmasyarakatataukelompokpengusul tentangusulanyangtelahdisetujuidalam Musrenbangdesantaralain:a)Alasanmengusulkan kegiatan,pandangankedepandarimasyarakatatau kelompokpengusulterhadapkegiatantersebutjika nantinyadiputuskanakanterdanai,jumlahpenerima manfaat, jenis atau konstruksi bangunan yang diinginkan (misaljembatan:kayu,betonataulainnya)perkiraan dampak lingkungan yang terjadi dan bagaimana rencana penanggulangannya. 4).Mengidentifikasikemungkinanyangakanterjadijika usulan kegiatan disetujui untuk didanai dan dilaksanakan; 5).Apakahadalahan,bangunan,atautanamanyang terkena proyek atau kegiatan; 6).Dilakukanpembahasanbersamamasyarakatbagaimana 16 solusinyaapakahmasyarakatakanmenyumbangkan sebagaibentukswadayaataupemiliklahan,bangunan, atautanamanmendapatkangantirugidengantidak menggunakan dana PNPM Mandiri Perdesaan.7).Apabilausulanmenyangkutdengankepemilikanlahan, bangunanataulainnyamakaperludibuatkansurat pernyataanyangditandatanganiolehseluruhpemilik lahan, bangunan dan tanaman bahwa tidak ada masalah terhadaplahan,bangunandantanamanyangakan terkenaproyekataukegaitandanmerekatidakakan menuntutgantirugidenganmenggunakandanaPNPM MandiriPerdesaan/ProgramPengembangan Pembangunan Partisipatif (P2SPP)/Program sejenis. 8).Memastikannilaikebutuhanmasing-masinganggota kelompokataukelompokpengusulkegiatansimpan pinjamdanusahaekonomiproduktifuntukdata pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), 9).Memastikan kepada masyarakat atau kelompok pengusul tentang besarnya swadaya yang akan disumbangkan jika usulan kegiatannya disetujui untuk didanai PNPM Mandiri Perdesaan/ProgramPengembanganPembangunan Partisipatif (P2SPP)/Program sejenis; 10).Jikamasyarakatsudahmenyepakatinilaidanbentuk swadayanya, buat berita acara kesanggupan masyarakat berswadaya,ditandatanganiolehwakilanggota masyarakatyangditunjukolehmasyarakatsendiri dengan mengetahui kepala desa. 11).Selesaikunjunganlapangandilokasiataukelompok pengusul,semuaanggotaTPUberkumpuluntuk menuliskan usulan masyarakat dalam bentuk proposal; Format Usulan 1).Formatsuatuusulandesaatauproposalpadadasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu pokok usulan dan lampiran; 2).Pokok usulan merupakan informasi gambaran atau uraiantentang jenis usulan kegiatan; 3).Usulankegiatanharusadauraiansingkat,padatdan jelasyangdapat menggambarkanlatarbelakang,alasan dan tujuan dari kegiatan yang diusulkan. 4).Siapayangmengusulkan(masyrakatdusun,kelompok laki-laki, perempuan atau campuran). 5).Ukuran atau volume kegiatan. 6).Bentuk, model atau konstruksi seperti apa yang diusulkan (misalnya:usulanprasaranajembatandengan konstruksi jembatan kayu atau beton; 7).Usulansimpanpinjamdanusahaekonomi produktifjangka waktu pengembalian berapa lama, cara mengangsurnyatiapbulan,tiaptigabulanatau bagaimana. 8).Lokasi atau tempat usulan kegiatan dilaksanakan. 17 9).Jumlah penerima manfaat secara langsung maupun yang tidak langsung. 10).Uraiansingkatpadatdanjelastentangmanfaatyang dapat diambil dari hasil kegiatan yang akan dilaksanakan, siapayangakanmemanfaatkanpalingbesaratauyang menjadi sasaran langsung, Seberapa besar kemungkinan kegiatandapatmemberikanmanfaatlangsungkepada masyarakat miskin, bagaimana keterlibatan perempuan; 11).Uraiansingkatpadatdanjelastentangkesanggupan swadaya masyarakat; 12).RencanaAnggaranBiayayangdibutuhkankelompok pengusulkegiatansimpanpinjamdanusahaekonomi produktifatauuraianperkiraannilaiataubiayakegiatan prasaranamenurutmasyarakattermasukukuranbesar, sedang atau kecil, dapat dikerjakan oleh masyarakat atau tidaksertabagaimanarencanapengerjaannya(besar insentif tenaga kerja), pengadaan bahan dan alatnya. 13).Uraiansingkat,padatdanjelastentangrencanatindak lanjutuntukoperasionaldanpemeliharaanatau pengembangannya; 14).NamadantandatangansemuaanggotaTimPenulis Usulan,menyetujuiKetuaLPMD,KPMDdanTPK sebagaipenanggungjawaboperasionaldanmengetahui Kepala Desa; Lampiran terdiri dari data-data pendukung dari pokok usulan :1).Salinanberitaacarakeputusanmusyawarahdesa khususperempuanuntukmenyepakatiusulandari perempuan; 2).SalinanberitaacarakeputusanMusrenbangdestentang penetapan usulan kegiatan desa; 3).Rekapitulasi usulan kegiatan desa yang ditetapkan dalam Musrenbangdes; 4).Dataumumdesayangmenggambarkanatau mencantumkanjumlahpendudukdesalaki-laki, perempuan,pendudukmiskin,luaswilayah,pelaku-pelakuPNPMMandiriPerdesaan/Program PengembanganPembangunanPartisipatif(P2SPP)/ SKPDdanprogramsejenissepertinama-namaKPMD, LPMD,TimPengelolaKegiatandanlain-laindengan format bebas menggunakan uraian atau tabel/matrik atau bentuk lainnya. 5).Sketsa peta desa dengan menunjukkan lokasi kegiatan; 6).Berita acara pernyataan kesanggupan swadaya. 7).Suratpernyataantidakmenggunakangantirugidengan dana PNPM Mandiri Perdesaan/Program Pengembangan PembangunanPartisipatif(P2SPP)/APBD(untukusulan yang relevan). 8).Daftarpenerimamanfaatlangsung(Untukkegiatan simpanpinjamdanUsahaEkonomiProdukstif(UEP) menyebutkannilaiataubesarnyabiayayangdibutuhkan disertai dengan tanda tangan). 18 9).Perludibericoveratausampulmukaproposal.Pada prinsipnyainformasiyangperludituliskandalamcover adalah;jeniskegiatanyangdiusulkan,namadesa, kecamatan dan kabupaten. Bentuk dan warnanya bebas; 10).Suratpengantar.Padaprinsipnyamerupakantulisan pengantar dari desa untuk mengirimkanusulan kegiatan yangakandibahaspadaforumantardesayangdisusun danditandatanganiolehKetuaTimPengelolaKegiatan sebagaipenanggungjawaboperasionalkegiatandidesa dan mengetahui Kepala Desa; 8.Pelaksanaan On The Job Tarining (OJT)/ im Verifikasi Tujuan:1).Memberikanpembekalanproses,teknikdanstrategi verifikasi usulan agara berfungsi secara maksimal; 2).Memberikanstrategioptimalisasiprosesverifikasiusulan yang disesuikan dengan perencanaan reguler; 3).Mempunyaikemampuandalammembuatrekomendasi kepada Musrenbang kec/ MAD Prioritas Waktu:1).SebelummelaksanakantugasnyaanggotaTimVerifikasi akanmendapatpelatihanyangdiberikanolehFKdan dibantu oleh Fas Kab; 2).Penyelenggaraan pelatihandi kecamatan atau tempat lain disesuaikandengankondisimasing-masingkecamatan atau kabupaten; 3).Waktu pelatihan kurang lebih antara satu-dua hari efektif. Hasil yang Diharapkan :1).MemahamikonsepsiIntegrasiProgramPNPMMandiri Perdesaan,ProgramPengembanganPembangunan Partisipatif (P2SPP) dan Program sejenis ke dalam system perencanaanreguler(latarbelakang,tujuan,sasaran prinsip, kebijakan dan tahapan pengintegrasian); 2).Memahami peran dan tanggung jawabnya; 3).Memeriksa kelengkapan dokumen usulan; 4).Pemeriksaan lapangan untuk menilai kelayakan usulan; 5).Membuat rekomendasi hasil pemeriksaan usulan 6).Apabilaperlumakaperludilakukantahapanuntuk pelatihanlanjutansebagaiberikut:a)FKmengidentifikasi kekurangandankelemahanTimVerifikasimenjalankan tugasnya,berdasarkanpemantauannyadancatatan rekomendasidariFasKabdanKonsultanlainnyadan;b) Darihasilidentifikasidanrekomendasi,FKlangsung memberikanmateripelatihannya(tambahan ketrampilan/pengetahuan)kepadaTimVerifikasisambil mereka melaksanakan tugasnya. 19 9.Pembentuan Tim Verifikasi Persyaratan Tim Verifikasi :1).TimVerifikasiadalahtimyangdibentukdarianggota masyarakatyangmemilikipengalamandankeahlian khusus,baikdibidangteknikprasarana,simpanpinjam, pendidikan,kesehatandanpelatihanketrampilan masyarakatsesuaiusulankegiatanyangdiajukan masyarakatdalam Musrenbangdes 2).Sanggupmeluangkanwaktusesuaidengankebutuhan kegiatan verifikasi yang diperlukan, 3).Diutamakanberasaldaripenduduksetempat(desa, kecamatan atau paling jauh dari kabupaten); 4).Untukmemeriksausulansimpanpinjamdianjurkan melibatkan staf lembaga keuangan yang ada di kecamatan sebagai anggota tim verifikasi/ verifikasi perguliran UPK; 5).Mempunyai wawasan yang cukup danbersikap netral atau tidak memihak salah satu atau beberapa desa saja, 6).Jumlahpersonilantara5s/d10orangataudisesuaikan dengan kebutuhan; 7).Perantimverifikasiadalahmelakukanpemeriksaanserta penilaianusulankegiatansemuadesapesertaPNPM MandiriPerdesaan/ProgramPengembanganSistem PembangunanPartisipatif(P2SPP)/APBDdanprogram sejenis; 8).TimVerifikasiselanjutnyamembuatrekomendasikepada musyawarahantardesasebagaidasarpertimbangan pengambilan keputusan. 9).KebutuhanTimVerifikasidisesuaikandengankebutuhan Rekapitulasi RKP Desa; 10).Timverifikasitidakberhakmengambilkeputusandidanai atau tidaknya suatu usulan desa; 11).Sebelummenjalankantugasnya,TimVerifikasimendapat pelatihan/OJTterlebihdahuluyangdiberikanoleh Fasilitator/FK dan Fasilitator Kabupaten . 10. Pelaksanaan Verifikasi Usulan Tujuan:1).Memeriksaapakahsemuausulanyangakandibahas dalam Musrenbangdes telah memenuhi syarat atau kriteria yang sudah ditentukan;2).Melihatkesesuaian kebutuhanataukelayakandarisemua usulan desa; 3).Memberikan rekomendasi kelayakan suatu usulan sebagai dasarpengambilankeputusandalamMusrenbangkec/ MAD Penentuan Prioritas; Waktu:1).Setelah penulisan usulan-usulan / Pasca Musrenbangdes; 20 2).Verfikasididasarkanpadausulanyangmasukdaridesa tidakperlumenunggusemuadesaselesaipenulisan usulan; 3).FK,PjOK,SetrawanatauIstilahsejenisdibantu PendampingLokalmemastikansemuausulan/proposal desa telah terkumpul di kecamatan dan siap diverifikasi; 4).UsulanyangdiverifikasiadalahusulanprioritasPNPM MandiriPerdesaan,ProgramPengembangan PembangunanPartisipatif(P2SPP),APBDdanprogram lainnya untuk tahun 2010 dan 2011; 5).Khususprogram-programyangberkaitandengan penanggulangankemiskinanperludilakukanverifikasi usulan untuk tahun 2011 dan seterusnya; 6).WaktuVerifikasiUsulanperludibuatRKTLsecarajelas agarprosesperencanaanregulertidakterganggudengan Verifikasi usulan; 7).Untuk melakukan optimalisasi verifikasi Tim Verifikasi perlu melakukankoordinasidenganTimyanglainagar pelaksaanaan dapat efektif dan terorganisir Pelaku: Timverifikasiyangterdiriunsurperempuandanlaki-laki denganrepresentatifdaritokoh masyarakat,kelompokprofesi dan keahlian khusus lainnya. Pelaksanaan, Tahapan dan Pemeriksaan Dokumen :1).Verifikasidilakukanterhadapsemuausulandesadan mendahulukan desa yang telah selesai menulis usulan; 2).KPMD,LPMD,FK,PjOK/Setrawanmembagikanusulan-usulan kegiatan dan formulir pemeriksaan kepada anggota tim verifikasi untuk diperiksa; 3).Prosesverifikasidilakukandalamlimatahapanyang memerlukanwaktukuranglebih3-4minggutergantung daribanyaknyausulandansangatdipengaruhioleh kesiapan tim, efektifitas kerja tim, kondisi geografis. Schedule waktu verifikasi a. Tahapan Hari ke 1-2 :1).AnggotaTimVerifikasiberkumpulditempatyang disepakatiuntukmemeriksakelengkapandokumenatau administrasi usulan kegiatan; 2).Pemeriksaandenganmenggunakanformuliratauceklis yang sudah disediakan; 3).Usulanyangdiperiksaharussesuaidengankeputusan MusrenbangdesdansudahditandatanganiolehKetua KPMD/ LPMD/TPK dan diketahui Kepala desa; 4).Tidaktermasukjeniskegiatanyangmasukdalamdaftar larangan(khusususulanPNPMMandiriPerdesaandan ProgramPengembanganPembangunanPartisipatif (P2SPP)); 5).Usulantidaktumpangtindihdenganrencanaprogram lain; 21 6).Perludiperhatikanusulanperempuanyangdibuktikan denganadasalinanberitaacara keputusanMusyawarahdesakhususperempuanuntukmensepakatiusulandari perempuan; 7).AdaSalinanberitaacarakeputusanMusrenbangdes tentang penetapan usulan kegiatan desa; 8).AdaRekapitulasiusulankegiatandesayangditetapkan dalam Musrenbangdes; 9).AdaDataumumdesayangmenggambarkanatau mencantumkanJumlahpendudukdesalaki-laki, perempuan,pendudukmiskin,luaswilayah,pelaku-pelakuPNPMMandiriPerdesaan,Program PengembanganSistemPembangunanPartisipatif (P2SPP) dan program sejenis seperti nama-nama KPMD, LPMD,TimPengelolaKegiatandanlain-laindengan format bebas menggunakan uraian atau tabel/matrik atau bentuk lainnya; 10).AdaSketsapetadesadenganmenunjukkanlokasi kegiatan; 11).Ada Berita acara kesanggupan swadaya; 12).AdaSuratpernyataantidakmenggunakangantirugi dengandanaPNPMMandiriPerdesaan,Program PengembanganPembangunanPartisipatif(P2SPP)dan program sejenis (untuk usulan yang relevan); 13).AdaDaftarpenerimamanfaatlangsung(Untukkegiatan simpan pinjam dan UEP menyebutkan nilai atau besarnya biaya yang dibutuhkan disertai dengan tanda tangan). 14).Jikausulanmasihterdapatkekurangandokumenyang diperlukan atau belum lengkap maka usulan dikembalikan kedesaagardilengkapidalamwaktumaksimal3hari dilampiri catatan tim verifikasi terhadap kekurangannya; Hari 3-8:1).Semuaanggotatimverifikasiberkumpuluntukmembahas danmembuatcatatansertarekomendasiterhadapsemua usulandarisisikelengkapandokumentasiserta kesesuaiandengankriteria/proseduryangsudah ditentukandalamPNPMMandiriPerdesaan,Program PengembanganPembangunanPartisipatif(P2SPP)dan program; 2).Padatahapinisengajadiberikelonggaranwaktuuntuk antisipasipengembalianusulankedesauintukdilengkapi kekurangannya,kemudiandiserahkankembaliketim verifikasi dan di cek kembali kelengkapannya. Hari ke 9:Dokumenusulanberikutcatatan/rekomendasihasil pemeriksaantimverifikasidiserahkankepadaFT/FasKab untuk mendapatkan pengecekan kembali sehingga lebih dapat dipastikanusulantelahsesuaidengankriteriadanprinsip prosedurPNPM MandiriPerdesaan,ProgramPengembangan Pembangunan Partisipatif (P2SPP) dan program. 22 Hari 10-15 (Pengecekan kembali oleh Fas Kab/ FT/ FK) :1).FasKab/FT/FKmemeriksakembalisemuadokumen usulandanmempelajaricatatandanrekomendasiyang telahdiberikanolehtimverifikasi.Berdasarkanhasil pengecekan kembali; 2).Fas Kab/FT/FK melakukan beberapa hal: 3).Identifikasi terhadap usulan-usulan desa yang memerlukan lebihbanyakperhatianberkaitandenganbentukatau konstruksiyangdiinginkanmasyarakat,sehinggaapakah nantinyamemerlukantenagaahliataucukupbisadiawasi olehFK,perkiraanbiayadanapakahbisadikerjakanoleh masyarakat desa. 4).Pemeriksaanusulanapakahtumpangtindihdengan rencanaprogramyangsudahditentukandalamrencana pembangunandaerah/kabupaten(terutamakepastian pelaksanaan rencana pembangunan daerah tersebut). 5).Pembuatancatatan-catatanterhadapsemuausulandan rekomendasi tim verifikasi 6).Pembuatanjadwalkegiatankunjunganlapanganbersama tim verifikasi terutama pada lokasi-lokasi yang memerlukan perhatian khusus dan pemeriksaan yang seksama. 7).Menyerahkankembalisemuausulandesadancatatan-catatannyakepadatimverifikasitermasukjadwal kunjungan lapangan Fas Kab/ FT/ FK. Hari 16-22 (Kunjungan Lapang/ Pemeriksaan Lapang) :1).Berdasarkanhasilcatatan-catatanpadawaktu pemeriksaandokumendanpengecekanulangolehFas Kab/FT/FK; 2).Tim Verifikasi menyusun jadwal dan melakukan kunjungan lapangan ke desa-desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan, ProgramPengembanganPembangunanPartisipatif (P2SPP) dan program lainnya; 3).Dalamkunjunganlapangankedesatidakharussemua anggotatimverifikasibersamaankesatudesa,tetapi dapatdibagibeberapatimkecildengankomposisiyang disesuaikandenganjenisusulanyangakandiverifikasi oleh tim tersebut; 4).FasilitatorKecamatanmemfasilitasipembagiananggota timagardapatdipastikansetiapjenisusulandiverifikasi olehanggotatimverifikasiyang mempunyaikeahlianatau pengalaman dibidang usulan yang diverifikasi; 5).Pemeriksaanlapangandilakukandenganmetodeatau caraobservasi/pengamatanlangsungdanwawancara dengan masyarakat pengusul dan informan lainnya.6).Hal-halyangdiamatidanditanyakanmelaluiwawancara adalahsebagiberikut:a)Apakahusulansesuaidengan Musrenbangdes;b)Kebenarandaftarcalonpenerima manfaat(termasuknilaikebutuhanyangdiajukanuntuk kegiatansimpanpinjamdanUEP/permodalan);c) Masyarakatataukelompokpenerimamanfaatdilibatkan 23 ataumengetahuipadawaktupenulisanusulan;d) BagaimanaprosessosialisasiPNPM-MD,Program PengembanganPembangunanPartisipatif(P2SPP)dan programlainnyayangtelahdilaksanakandimasyarakat, alasanapamasyarakatmengajukanusulandanmanfaat apa yang dapat diambil jika kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan,danaparencanamasyarakatselanjutnya setelahkegiatandilaksanakan;d)Apakahadatuntutan gantirugidanbagaimanapenanganannya;e)Apakah benar kesanggupan masyarakat untuk berswadaya seperti yangtertuangdalamberitaacara;f)Apakahkegiatan memungkinkanuntukdilaksanakanpadalokasiatau kelompokpengusul(untukkegiatanprasaranaapakah nantimemerlukandesainyangrumitdansulit,untuk kegiatanekonomiproduktifdansimpanpinjamapakah besarkemungkinanberhasil,sudahpenyapengalaman sebelumnya,kelompokminimal1tahunberjalandan mempunyaikegiatan,untukusulanpendidikandan kesehatanbagaimanarencanaoperasinaldan keberlanjutannya, untuk pelatihan masyarakat apakah bisa meningkatkanketrampilanmasyarakat,dll);g)Bagaimana rencanapengerjaandanpemanfaatan/operisional kegiatan serta rencana pemeliharaandan pelestarian dan; h)Kelayakanlingkungan:apakahkegiatantidak membahayakanlingkunganatausebaliknyaapakah lingkungan sekitar mendukung kegiatan yang diusulkan. b. Dialog dengan Masyarakat :1).Selesaimelakukanwawancaradenganmasyarakatdan pengamatanlangsungdirencanalokasikegiatanditiap-tiap desa; 2).TimVerifikasijugaperlumelakukandialogdengan masyarakatpengusuldananggotamasyarakatdesa lainnyauntukmenyampaikancatatan-catatanyang nantinyaakandijadikansebagaibahanpembuatan rekomendasi sekaligus sebagai umpan balik; 3).Melaluidialoginidiharapkanterjadiinteraksiaktifantara masyarakatdengantimverifikasimelaluiforumtanya jawab dan pembahasan catatan hasil pemeriksaan; 4).Masyarakatdapatmemberikantanggapandanmasukan atauupayaperbaikanterhadapkekuranglengkapan usulannyasebelumtimverifikasimembuat rekomendasinya. c. Hari 23-25 (Pembuatan Rekomendasi) :1).Semuaanggotatimverifikasiberkumpuldikecamatan/di tempatyangdisepakatiuntukmerangkumhasilcatatan-catatannya,baikdari hasilpemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan langsung dilapangan; 2).Selanjutnyadibuatkankesimpulansebagairekomendasi yang akan diberikan terhadap semua usulan kegiatan yang telahdiverifikasidanditandatanganiolehsemuaanggota tim verifikasi; 3).Hal-hallainyangbelumdiaturdandianggapperlu,dapat ditentukanlebihlanjutmelaluiMusrenbangdes, 24 Musrenbangkecataupertemuansejenisdankesepakatan dalamTimVerifikasisesuaidengankebutuhandanciri karakteristikdaerahmasing-masingsepanjangtidak menyimpangdanbertentangandenganPetunjukTeknis Operasional atau Penjelasan ini;4).Beberapaformuliryangdigunakandalampelaksanaan verifikasidapatdilihatpadalampiranprogram/formyang telah disepakati; 5).JikadianggapperlumakatimverifikasibersamaFKdan dibantu oleh Fas Kab dapat membuat formulir sendiri guna melengkapiataumenyempurnakanformuliryangada, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat serta jika telah disepakati bersama. 11. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Musrenkec)/MAD Prioritas Usulan Tujuan:1).Melakukanpengintegrasianperencanaandengansistem reguler yang berbasis kecamatan; 2).Menyusundanmenetapkanurutanatauperingkatusulan kegiatan dari tiap desa sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati yang disesuaikan jenis pendanaan (PNPM MandiriPerdesaan,ProgramPengembangan PembangunanPartisipatif(P2SPP),APBDdanprogram lainnya); 3).Membahasdanmenyepakatihasil-hasilMusrenbangdari tingkatDesa/Kelurahanyangakanmenjadiprioritas kegiatanpembangunandiwilayahkecamatanyang bersangkutan,yangterlebihdahuludilakukanverifikasi olehTimVerifikasitingkatKecamatan,yangdibnetuk dengan Surat Keputusan Camat; 4).Membahasdanmenetapkanprioritaskegiatanyang didanai dari BLM di Kecamatan; 5).Membahasdanmenetapkanprioritaskegiatanditingkat kecamatanyangbelumtercakupdalamprioritaskegiatan pembangunan Desa/Kelurahan; 6).Melakukan klarifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan ditingkatKecamatansesuaidenganfungsi-fungsiSatuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten; 7).Merumuskan/ review/validasi Rentra Kecamatan; 8).Mendapatkanumpanbalikdariforummengenaikualitas pendampinganCamat,PjOK/Setrawan/Lembagasejenis, FK,PendampingLokaldanpelaku-pelakuyangterlibat dalam(PNPMMandiriPerdesaan,Program Pengembangan Pembangunan Partisipatif (P2SPP), APBD dan program lainnya); 9).Pembahasanlainyangdianggapperladanrelevanuntuk dibicarakan. Waktu:1).Awal bulan Pebruari sampai dengan pertengahan Pebruari Tahun 2010; 25 2).SetelahMusrebangdes,penulisanusulandanverifikasi seluruh usulan. Tempat:KantorKecamatanatauBalaiPertemuandiKecamatan,atau tempatlainyangmemungkinkanuntukpenyelenggaraan pertemuan. Peserta: 1).Camat,PjOK,Setrawan,KasiPemerintahan/SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan & Kabupaten 2).DPRD Daerah Pilihan (DP) setempat; 3).Tim Pengamat/ Pengawas4).Enamorangwakilperdesa:Kepaladesa,KetuaTim Pelaksana/ LPMD, dan 4 orang wakilmasyarakat (3 orang unsur perempuan & Rumah Tangga Miskin);5).Kelembagaanterkait(BKAD,BadanPengawas,Tim Verifikasi, pengurus UPK dan pelaku lainnya); 6).TimPengamatMusrenbangkecyangtelahditunjuk/ ditetapkan; 7).OrganisasiPolitik,Sosial,Kemasyarakatansetingkat kecamatan; 8).LembagaSwadayaMasyarakat,LembagaKeuanganatau kelembagaan yang mempunyai minat lepada perencanaan pembangunan; 9).Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. Pemandu: Camat,PjOK,PengurusBKADyangdibantuolehFasilitator Kecamatan(FK)PerencanaanPembangunan(bisadibantu oleh Fas Kab). Metode:Ceramah, curah pendapat, diskusi dan pleno. Materi:1).PetunjukTeknisOperasionalMusrenbangdan Pengintegrasian;2).Undang-UndangNomor25Tahun2004tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3).Undang-UndangNomor32Tahun2004tentang Pemerintahan Daerah. 4).Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 5).Peraturan Menteri Dalam Negeri NomorNomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. 6).Perda (Bila ada); 7).PetunjukTeknisOperasionalProgramPNPMMandiri Perdesaan,ProgramPengembanganPembangunan Partisipatif (P2SPP) dan program sejenis Alat1).DaftarUsulanRencanaPembangunanDesa(DU-RKP-Desa); 2).DU-RKP dari usulan PKK, Anak, Sosial, Budaya dan Olah Raga atau (Form E.2.a); 26 3).DU-RKPdariusulanKelembagaan,Ketrampilan/ Pendidikan,KualitasHidup(PKH),kesehatanatau(Form E.2.b); 4).DU-RKPdariusulanUsahaEkonomiProduktif(UEP), Permodalan dan Simpan Pinjam) atau (Form E.2.c) dan;5).DU-RKPdariusulanSaranadanPrasaranaatau(Form E.2.d). 6).LampiranII:BentukLaboranRKP-Desa:a)Rekapitulasi PerencanaPembangunanDesaberdasarkanRKP-Desa diisiolehDesadan;b)DraftRekapitulasiPerencana PembangunanDesaberdasarkanRKP-Desadiisioleh Kecamatan; 7).Peta Kecamatan. 8).Daftar hadir 9).Bahan-bahanuntukmelakukanpemungutansuarasecara tertutup (kertas, alat tulis, dll). Persiapan:1).KasiPemerintahan/Pembangunan/PJOK/Setrawan bersamaFKtelahmembentukTimPengamat berdasarkancalon-calonyangdiajukandesauntuk menjaga proses Musrenbangkec/MAD Prioritas Usulan; 2).KasiPemerintahan/Pembangunan/PJOK/Setrawan/ Istilah sejenis bersama FK dan Ketua Musyawarah Antar DesaberkoordinasidenganCamat,merencanakantanggal dan tempat pertemuan. 3).KasiPemerintahan/Pembangunan/PJOK/Setrawan/ Istilah sejenis dan FK mengidentifikasi data program yang masuk ke desa-desa di Kecamatan yang bersangkutan; 4).KasiPemerintahan/Pembangunan/PJOK/Setrawan/ IstilahsejenisdanFKfasilitasiTimPenyusun/Review/ Validasi Rentra Kecamatan; 5).KasiPemerintahan/Pembangunan/PJOK/Setrawan/ IstilahsejenisdanFKbersamaTimPerumusRentra melakukanRekapitulasiDraftRekapitulasiPerencana PembangunanDesaberdasarkanRKP-Desadiisioleh Kecamatan untuk mempermudah proses diskusi; 6).KasiPemerintahan/Pembangunan/PJOK/Setrawan/ IstilahsejenisbersamaFKmembuatsuratundangan yangditandatanganiolehKetuadanSekretaris MusyawarahAntarDesamengetahuiCamatatauyang mewakilinya; 7).Seminggusebelumnya,undangansudahdisebarluaskan kepadawakil-wakildesayangsudahterpilihdan ditetapkandalamMusrenbangkec/MADPrioritasUsulan sertamasyarakatumummelaluipapaninformasidan pertemuan-pertemuan informal yang ada di desa. 8).Undanganharusmemuat:waktudantempatpertemuan, tujuan dan agenda pertemuan, serta wakil-wakil per desa yangterdiridarikepaladesa,KetuaTimPelaksanadan 27 empatorangwakilmasyarakat(minimal3darikeenam wakil tersebut adalah perempuan); 9).Dalamundanganjugadisebutkanbahwaterbuka kesempatanbagimasyarakatlainnyayangberminat untuk hadir dalam Musrenbangkec/ MAD Prioritas Usulan; 10).KasiPemerintahan/Pembangunan/PJOK/Setrawan/ IstilahsejenisdanFKmemastikaninformasiakan diadakannya Musrenbangkec.telah tersebar dan diketahui olehmasyarakat,baikyangmelaluiundanganresmi maupun pengumuman secara lisan dan tertulis; 11).Halinidilakukandengankunjungankedesamaupun menanyakanlangsungkepadaorangdesayang kebetulan datang ke kecamatan 12).Mempersiapkanmateriyangakandisampaikan,alatdan tempat yang akan digunakan; 13).MengaturFocusGroupDiscussion(FGD)dalam pembahasanyangdikelompokkanempatklasifikasiisu usulan(FormE.2.as/dE.2.ddanBentukLaboranRKP-Desa yang akan dibahas di 6 (enam) kelompok diskusi; 14).Usahakantempatdudukditatamenjadisetengah lingkaranatausepertihurup(U)atauminimalada6 ruangan untuk FGD;15).Daftar usulan dituliskan pada kertas lebar dengan tulisan yang besar/copy ukuran besar dan ditempelkan di dinding (atau media lainnya) agar peserta mudah membacanya; 16).Mempersiapkankomposisikelompokkeciluntuk pembahasan usulan (diskusi kelompok)/FGD; 17).MemberitahukankepadaTimKoordinasiPNPMMandiri PerdesaandanProgramPengembanganPembangunan Partisipatif(P2SPP),FasKabtempatdanwaktuakan diselenggarakannyaMusrenbangkec/MADPrioritas Usulan; 18).Perludiperhatikanapabilatidakmemungkinkan dilaksanakansatu(1)makajangandipaksakanharus selesaiartinyapertemuanbisadilanjutkanpadahari berikutnya yang disesuaikan dengan kebutuhan lapang. Proses Musrengbang Kecamatan/ MAD Penetapan Prioritas Usulan :1).Sambutanyangdilanjutkanpembukaanjalannya Musrenbangkec; 2).Sambutan dariCamat; 3).Informasiprogram-programyangmasukketingkat kecamatan disampaikan oleh Unsur SKPD Kabupaten;; 4).Penyampaian Rentra Kecamatan dan beberapa kebijakan pembangunanditingkatKecamatanolehCamat/Kasi Pemerintahan/KasiPembangunan/PjOKatauistilah sejenis; 5).PemaparanRekapitulasiHasilMusrenbangdesyang telahdiverifikasiolehKetuaTimVerifikasiyang 28 dilanjutkan umpan balik; 6).PenegasanPrinsip,kebijakandasarPengintegrasian PNPMMandiriPerdesaan,ProgramPengembangan PembangunanPartisipatif(P2SPP)danprogramsejenis ke dalam sistem perencanaan reguler; 7).MenyepakatiTataTertibMusrenbangkec/MAD Penentuan skala Prioritas/Penetapan Pendanaan; 8).PenegasankembalitentangTataCaraPengambilan KeputusanMusrenbangkec/MADPenentuanskala Prioritas/PenetapanPendanaan,sanksiyangtelahdi tetapkandalamPraMAD/MADSosialisasiatau keputusan sejenis. 9).Membahasdanmenetapkantatacarapelaksanaandan pelestarianpembangunanyangtelahdibangunoleh program; 10).PenyampaianRekomendasiUsulanHasilVerifikasidan Umpan balik dari peserta 11).Membahas dan menyepakati indikator penilaian usulan 12).Menyampaian program sejenis yang masuk di kecamatan dalam tahun yang sama dan berikutnya; 13).PembahasanCiri-cirikesejahteraanmasyarakat(kaya, sedangdan miskin)danakarpenyebatkemiskinanserta peta sosial; 14).PenyepakatidaftarRumahTanggaMiskin(RTM)yang perpedomanRTMversimasyarakatdanPemerintah Kabupaten Boyolali; 15).PenetapkanTimAdHockPembahasanDraftRentra Kecamatan; 16).Pembagiandiskusikelompokdalampembahasan penentuan skala prioritas; 17).Pembahasandienamkelompokbesardari:DU-RKP DesaTerbagiMenjadi4FormE.2yaitu:1)E.2.a(DU-RKPdariusulanPKK,Anak,Sosial,BudayadanOlah Raga;2)E.2.b(DU-RKPdariusulanKelembagaan, PelatihandanPeningkatanKapasitasHidup(KH), kesehatan; 3) E.2.c (DU-RKP dari usulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Permodalan dan Simpan Pinjam) dan; 4) E.2.d (DU-RKP dari usulan Sarana dan Prasarana; 18).PembahasandanFocusGroup Discution(FGD)/Diskusi Mendalamyangterbagimenjadi6kelompokyang terwakilidariutusandesayangdilanjutkanpleno penentukanskalaprioritasDU-RKPyangdiseraskan dengansumber-sumberpendanaan(dariAPBN/APBD Propinsi,Kabupaten,APBDDesa,SwadayadanPihak Ketika); 19).Pembahasanplenoprioritasusulanyangdikelompokkan menjadi empat kelompok; 20).MelakukanRekapitulasiPerencanaPembangunanDesa 29 Usulan berdasarkan RKP -Desa diisi oleh Kecamatan 21).Pembahasanalokasidanausulan(PNPMMandiri Perdesaan,ProgramPengembanganPembangunan Partisipatif (P2SPP), APBD dan program sejenis; 22).PembahasanjadwalForumSKPDKabupatendan Musrenbangkab dan MD Informasi hasil; 23).Pembahasanmekanismepelaksanaanpencairandana, pengadaan material dan pelalelaan dll; 24).Penilaimasyarakatterhadappendampinganyangyang dilakukanolehCamat,PjOK,Setrawan,BKAD,FK-FT, PL, UPK, Kades dll; 25).Pelaporan hasil pengamatan dari Tim Pengamat terhadap jalannya Musrenbangkec/MAD Penentuan skala Prioritas; 26).Merumusan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL); 27).Pembacaab Berita Acara Musrenbangkec. 12. Pelaksanaan Disain dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Detail Tujuan:1).PenulisanDisaindetaildanRABDetailkhususnyausulan PNPMMandiriPerdesaandanProgramPengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)tahun berjalan dan usulan yang didanai oleh dana APBD tahun berjalan; 2).MelakukanpemisahanusulanyangakandidanaiolehPNPM Mandiri Perdesaan yang akan dibahas lebih lanjut dalam MAD Penentuan Pendanaan tahun berjalan; 3).UsulanyangdidanaiolehdanaAPBDdanProgram PengembanganPembangunanPartisipatif(P2SPP)akan dibahas dan diputuskan Forum SKPD dan Musrenbangkec; Waktu:1).BulanMaretTahun2010/sesuaidenganjadwalyangdibuat Bappeda untuk perencanaan reguler; 2).Pasca penyelesaian disain detail dan RAB detail paling lambat 3 minggu dari Musrenbangkec; 3).ApabilatelahdilakukandisaindanRABdetalmakaagar segera dilakukan pelaksanaan MAD Penentuan Pendanaan; 4).Khusus Kegiatan MAD Penentukan Pendanaan kembali ke siklus keprograman PNPM Mandiri Perdesaan; 5).Sementara itu kegiatan usulan yang akan diajukan pendanaan APBD dan Program Pengembangan Pembangunan Partisipatif (P2SPP)akanditindaklanjutidalamForumSatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) 13. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ForumSatuanKerjaPerangkatDaerah(SKPD)merupakanwadahbersama antarpelakupembangunanuntukmembahasprioritaskegiatanpembangunan hasilmusrenbangkecamatandenganSKPDataugabunganSKPDsebagai upaya mengisi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tata 30 carapenyelenggaraannyadifasilitasiolehSatuanKerjaPerangkatDaerah (SKPD) terkait.MusyawarahAntarDesa(MAD)Penetapanusulantelah menetapkandokumen prioritaskegiatankecamatandanutusankecamatanyangakanberpartisipasi dalamForumSatuanKerjaPerangkatDaerah(SKPD).Kehadiranutusan kecamatan/wakilmasyarakat/BKADdiharapkandapatmemastikanbahwa usulankecamatanmenjadiagendapembahasansampaidenganmenjadi keputusan. Tujuan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut : a.Adanyasinkronisasiprioritaskegiatanpembangunandariberbagai kecamatan dan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). b.DimuatnyaprioritaskegiatankecamatandalamrencanakerjaSatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD). c.DapatdisesuaikannyaprioritasRencanaKerjaSatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD) dengan pagu dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang termuat dalam rancangan Rencana Kerja Pemda d.Melakukan penyelaraskan program Program Pengembangan Pembangunan Partisipatif (P2SPP) yang dintegrasikan dengan perencanaan reguler. Sedangkan output dari Forum SKPD adalah sebagai berikut : a.RencanganRenjaSatuanKerjaPerangkatDaerah(SKPD)berdasarkan hasil forum gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); b.Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD (kabupaten dan provinsi) dan APBN yang termuat dalam Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut kecamatan dan desa; c.PrioritaskegiatanyangbersumberdariAPBNyangbergabungdalam kegiatanProgramPengembanganPembangunanPartisipatif(P2SPP)yang termuatdalamRenjaSatuanKerjaPerangkatDaerah(SKPD)menurut kecamatan dan desa. DokumenmasukanuntukpelaksanaanForumSatuanKerjaPerangkatDaerah (SKPD) terdiri dari : a.DaftarkegiatanprioritasdarirenstraAPBDdandanaProgram Pengembangan Pembangunan Partisipatif (P2SPP); b.Rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); c.Prioritas dan plafon dana indikatif dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); d.Daftar prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan Denganadanyadaftarprioritaskecamatan/renstrakecamatanhasil perencanaanpartisipatifyangtelahdilakukanmelaluipenggaliangagasan/ transekdusun/survaidusun,PraMusrenbang,Musrenbangdesdan Musrenbangkec,kegiatantersebutdiharapkanakanmenjadiprioritasuntuk disinkronkandalamRenjaSatuanKerjaPerangkatDaerah(SKPD).Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah memuat usulan masyarakat selanjutnyamenjadibahanpenyusunanRencanaKerjaPembangunanDaerah (RKPD)dalamMusrenbangKabupatenyangjugadihadiriolehutusan kecamatan. 31 WaktupelaksanaanForumSatuanKerjaPerangkatDaerah(SKPD)setelah MusrenbangkecdansebelumMusrenbangkabbertempatdiKabupatendengan peserta meliputi : a.Kepala dan para pejabat perangkat daerah b.Wakil DPRD c.Utusan kecamatan / Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) d.Wakilkelompokmasyarakat(yangberkedudukandanberoperasidi kabupaten) yang berkaitan langsung dengan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 14. Musrebang Kabupaten (Musrenbang Kab.) Untukmenjaminkonsistensiusulanmasyarakatmenjadiprioritasdalam penyusunanRencanaKerjaPemabnagunanDaerah(RKPD)makautusan kecamatanperludiberikanwaktuuntukmemastikannya.Menyangkutcara, waktu,danjumlahutusankecamatanyangakanmenindaklanjutidalam MusrenbangKabupatendibahasdanditetapkandalamMusrebangkecdan difasilitasiolehfasilitatorkecamatandanfasilitatorkabupatensampaitahapan pelaksanaanMusrenbangkabupaten.Sehinggawakil-wakilyangdiutusdalam MusrebangKabupatenharusbertanggungjwabterhadapusulanyangtelah mejadi prioritas di tingkat kecamatan masing-masing. PelaksanaanintegrasiinidiharapkanjugadalampeningkatanperanDPRD mendorongprosespengintegrasiansebagaiwujudpenguatansistem pembangunanpartisipatif,melaluipenguatanjalurpolitis,denganmenekankankeselarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan Musrenbang Kecamatan, Musrebang Kabupaten dan pembentukan Peraturan Daerah yang diperlukan SecarakhususprosespelaksanaansepertiyangtertuangdalamPetunjuk TeknisPenyelenggaraanMusrebangKab.BoyolaliTahun2010No.050/ 08847/ 23/ 2009 tertanggal 28 Desember 2009. VII.PELAKU PELAKSANAANPENGINTEGRASIAN A.Tugas dan Tanggung jawab Pelaku 1.Kabupaten a.Tugas dan tanggung Bupati adalah:MenyediakandanaBantuanLangsungMasyarakat(BLM)dan Administrasi pembinaan; Menyediakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ketentuan yang berlaku; MenerbitkanSuratKeputusanSatuanKerjayangberhubungan denganpencairandanpenyalurandanayangterdiridari;pejabat yangmenerbitkansuratpenetapanKabupaten,SuratPerintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Bendahara, dan lain-lain; Menetapkan kebijakan dan atau menerbitkan peraturan tentangswa kelolaolehmasyarakatdalampengelolaankegiatanpembangunan desa sesuai kapasitas pemerintah dan masyarakat desa; BersamaDPRD,menerbitkanPerdayangmendukungbagi penguatan pembangunan partisipatif dan pengintegrasian. 32 b.TugasdantanggungjawabTimKoordinasiPNPMMandiriPerdesaan danProgramPengembanganPembangunanPartisipatif(P2SPP) Kabupaten adalah: Mengendalikanpelaksanaankegiatandikabupatenagarsesuai dengan tujuan Penguatan Pengintegrasian; Menyosialisasikankebijakanpembangunanpartisipatifdan pengintegrasian kepada semua pelaku yang terlibat di kabupaten; Melakukanpemantauandanevaluasipelaksanaankegiatan Penguatan Pengintegrasian; Melaksanakan rapat-rapat Koordinasidi tingkat kabupaten; Menyusun laporan berkala untuk disampaikan kepada Bupati. c. TugasdantanggungjawabPenanggungjawabOperasioanalKegiatan Kabupaten (PjOK Kab.) adalah: Sebagai pelaksana harian Tim Koordinasi PNPM MandiriPerdesaan danProgramPengembanganPembangunanPartisipatif(P2SPP) Kabupaten; MenyelenggaraankegiatanoperasionalditingkatKabupatenuntuk mendukung pelaksanaan penguatan pengintegrasian; Melaksanakan koordinasi dengan pelakudiwilayah tugasnya;Melaksanakankegiatanmanajemenyangmencakupkegiatan sosialisasi,perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian; Menyelenggarakanrapatrutinbulananuntukmembahaskemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiaannya; MembuatlaporanperiodikdaninsidentalkepadaTimKoordinasi PNPMMandiriPerdesaandanProgramPengembangan Pembangunan Partisipatif (P2SPP) Kabupaten; Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi; MemberikanmasukanuntukpembinaanFasilitatordanpeningkatan kinerjaprogramkepadaTimKoordinasiPNPMMandiriPerdesaan danProgramPengembanganPembangunanPartisipatif(P2SPP) Kabupaten; MenerbitkanSuratPerintahMembayar(SPM)kepadaKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); MelakukanperjanjianpemberianbantuandenganUnitPengelola Kegiatan (UPK). d.Tugas dan tanggung jawab Setrawan Kabupaten adalah: Bersama-samadenganTimKoordinasiPNPMMandiriPerdesaan danProgramPengembanganPembangunanPartisipatif(P2SPP) KabupatenmenyusundanmerumuskankebijakanPenguatan Pengintegrasian di tingkat Kabupaten; Memfasilitasi Setrawan Kecamatan; Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian; Memfasilitasipertemuan/rapatdenganKepalaDaerahdanInstansi terkait Daerah; MembantuTimKoordinasiPNPMMandiriPerdesaandanProgram PengembanganPembangunanPartisipatif(P2SPP)Kabupaten menyusunLaporanPerkembanganpelaksanananPenguatan Pengintegrasian; MembantuTimKoordinasiPNPMMandiriPerdesaandanProgram PengembanganPembangunanPartisipatif(P2SPP)Kabupaten menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku; 33 MembantuTimKoordinasiPNPMMandiriPerdesaandanProgram PengembanganPembangunanPartisipatif(P2SPP)Kabupatenmenyosialisasikankebijakanpembangunanpartisipatifdan PenguatanPengintegrasiankepadaPemerintahKecamatandi wilayah tugasnya. e.Tugas dan Tanggung jawabFasilitator Kabupatenadalah : MensosialisasikankeberadaanLabSitePembangunanPartisipatif dan kebijakan pengintegrasian; Memastikansurvaidusun/transekdusundilaksanakansecarabenar dan memenuhi kebutuhan untuk penyusunan RPJM-Desa; Memastikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas / pelatihan dilaksanakan sesuai ketentuan/panduan yang telah ditetapkan; MemastikantersusunannyaRPJM-Desa,PerdestentangAPB-Desa dan Perdes lainnya sesuai kebutuhan; Mendorong,memotivasidanmemfasilitasiterlaksananyaLKPj Kepala Desa; Memfasilitasipeningkatanprosespelaksanaandankualitashasil Musrenbang (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan Forum SKPD; Memantau,membimbingdanmengevaluasiFasilitatorKecamatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; MemfasilitasipelaksanaankegiatanpendukungLabSite Pembangunan Partisipatif; MemfasilitasipenyusunanperaturantentangSwakelolaoleh masyarakat; MendorongdanmemfasilitasipenyusunanPerdasesuaikebutuhan penguatan pengintegrasian; Menyampaikanlaporanrutindaninsidentilberkenaandengan pelaksanaan kegiatan Lab Site. 2.Kecamatan a.Tugas dan tanggung jawab Camat adalah :MengkoordinasikanpelaksaaanPenguatanPengintegrasiandi wilayah tugasnya; Menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan;MemantaudanmengevaluasipelaksanaankegiatanPenguatan Pengintegrasian;Membantupenyelesaianmasalahyangterjaditerkaitdengan pelaksanaankegiatanPenguatanPengintegrasiandiwilayah tugasnya; Melaksanakanurusanadministratifberkenaandenganpelaksanaan Penguatan Pengintegrasian;MenilaikinerjaPenguatanPengintegrasiandiDesadankecamatan wilayah tugasnya. b.TugasdantanggungjawabPenanggungjawabOeprasionalKegiatan (PjOK) adalah :MengoordinasikanpelaksanaankegiatanPenguatan Pengintegrasian; MelaksanakankegiatanmanajemenPenguatanPengintegrasian, yangmeliputikegiatansosialisasi,perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian; MemfasilitasiPemerintahDesamenyusundanmenetapkanPerdes tentangRPJM-Desa; 34 MemastikanPemerintahDesamenetapkanPerdestentangAPB-Desa; MenyelenggarakanrapatrutinbulananbersamaFasilitator Kecamatan dan pelakulainnya untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya; MenyusunlaporanbulanankegiatanPenguatanPengintegrasian kepada TK PNPM - MD Kabupaten dengan tembusan kepada Camat; Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi; Melakukanevaluasi terhadap kinerja LPMD; Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa. c. Tugas dan Tanggung jawab Setrawanadalah : Membantu pelaksanaan tugas PjOK; Memantaudanmemberikanbimbinganterkaitdenganpelaksanaan kegiatandilapangan; Memasyarakatkankebijakanpembangunanpartisipatifdan penguatan pengintegrasian. Mendorongpeningkatanmutuprosesdanhasilperencanaan partisipatif; Mendorong peningkatan proses Musrenbang Desa. d.Tugas dan tanggung jawab Fasilitator Kecamatan adalah : MensosialisasikankeberadaanLabSitedankebijakanPenguatan Pengintegrasian; Memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku terkait dengan pelaksanaan survai dan transek dusun ; Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas / pelatihan bagi pelaku; MemfasilitasipenyusunanRPJM-Desa,PerdestentangAPB-Desa dan Perdes lainnya sesuai kebutuhan; Memfasilitasi terlaksananyaLKPj Kepala Desa; Memfasilitasipeningkatanprosespelaksanaandankualitashasil MusrenbangDesa dan Kecamatan; Memantau,membimbingdanmengevaluasikinerjaKPMDdan lembaga lembaga pelaku kegiatan; Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendukung Lab Site; Menyampaikanlaporanrutindaninsidentilberkenaandengan pelaksanaan kegiatan Lab Site. e.TugasdanTanggungjawabBadanKerjaSamaAntarDesa(BKAD) adalah : MensosialisasikankeberadaanLabSitedankebijakanPenguatan Pengintegrasian; Memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku terkait dengan pelaksanaan Survai dan transek dusun; Memfasilitasipeningkatanprosespelaksanaandankualitashasil MusrenbangDesa dan Kecamatan; Memantau,membimbingdanmengevaluasikinerjaKPMDdan lembaga lembaga pelaku kegiatan; Mengelola pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas. f. Tugas dan tanggung jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah : Bertanggungjawabterhadappengelolaandanakegiatanyang bersumber dari BLM Penguatan Pengintegrasian; Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi keuangan kegiatan Penguatan Pengintegrasian; 35 Bertanggungjawabterhadappengelolaandokumenkegiatan Penguatan Pengintegrasian; Melaksanakan tugas tugas lain sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO)PNPMMandiriPerdesaandanProgramPengembangan Pembangunan Partisipatif (P2SPP). 3.Desa a.Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa adalah : MengkoordinasikanpelaksanaankegiatanPenguatan Pengintegrasian; Memasyarakatkankebijakanpembangunanpartisipatifdan Penguatan Pengintegrasian; Memfasilitasiterlaksananyasurvaidantransekdusunpadatahap perencanaan partisipatif / P3MD; Menyusun Rancangan RPJM-Desa; Menyelenggarakan Musrenbang Desa; Menyusun Rancangan APB-Desa; BersamaBPDmenetapkanPerdestentangRPJM-Desa,APB-Desa dan Perdes lainnya yang dibutuhkan; Menyelenggarakan LPJ; MenjaminkelancaranpelaksanaankegiatanPenguatan Pengintegrasian; Memfasilitasipenyelesaianmasalahyangterjadidalammasyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Penguatan Pengintegrasian; Melaksanakantugasadministratifterkaitdenganpelaksanaan kegiatan Penguatan Pengintegrasian. b.Tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah : Bersama Kades menetapkan Perdes; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Memasyarakatkankebijakanpembangunanpartisipatifdan Penguatan Pengintegrasian; MelakukanpengawasanterhadappelaksanaanPenguatan Pengintegrasian; Memberikansaran-saranperbaikanbagipelaksanaankegiatan dilapangan. c.TugasdantanggungjawabLembagaPemberdayaanMasyarakatDesa (LPMD) adalah : MembantudanmenjadimitraPemerintahDesadalam memberdayakan masyarakat; Memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif; Melaksanakan,mengendalikan,memanfaatkan,memeliharadan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; Menumbuhkembangkankondisidinamismasyarakatdalamrangka pemberdayaan masyarakat. d.TugasdantanggungjawabKaderPemberdayaanMasyarakatDesa (KPMD) adalah :36 MembantuLembagaPemberdayaanMasyarakatDesa(LPMD) melaksanakan tugas - tugasnya; Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif; Membantu Kades dalam penyusunan Rancangan RPJM-Desa; Membantu Kades dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa; Memasyarakatkankebijakanpembangunanpartisipatifdan Penguatan Pengintegrasian. e.Tugas dan tanggung jawab Lembaga Kemasyarakat Desa adalah : Menampungdanmenyalurkanaspirasimasyarakatdalam pembangunan; Menanamkandanmemupukrasapersatuandankesatuan masyarakatdalamkerangkamemperkokohNegaraKesatuan Republik Indonesia; Mendorongpeningkatankualitaspelayananpemerintahkepada masyarakat; Membantupenyusunanrencana,pelaksanaan,pelestariandan pengembangan hasil hasil pembangunan secara partisipatif; Menumbuhkembangkandanpenggerakprakarsa,partisipasi,serta swadayagotong royong masyarakat; Menggali,mendayagunakandanmengembangkanpotensi sumberdaya alam serta keserasian lingkungan hidup. VIII.PENUTUP DemikianPanduanTeknisPengintegrasianPerencanaanProgramNasional PemberdayaanMasyarakatMandiriPerdesaan(PNPM-MD)danLab.Site PembangunanPartisipatif/ProgramPengembanganSistemPembangunan Partisipatif(P2SPP)KeDalamSistemPerencanaanPembangunanDaerah (Reguler)iniditerbitkan,agarmenjadiacuandalampelaksanaankegiatan perencanaanyangpartisipatifintegratifdiKabupatenBoyolaliTahunAnggaran 2010. Boyolali,6 Januari 2010 BUPATIBOYOLALI Drs. SRI MOELJANTO