• Home

  • Documents

  • Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan...
18

Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 2: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 3: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 4: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 5: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 6: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 7: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 8: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 9: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 10: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 11: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 12: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 13: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 14: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 15: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 16: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 17: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 18: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 … fileUndang-Undang Dasar 1945; 2. ... KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Perimbangan Keuangan antara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 … fileUndang-Undang Dasar 1945; 2. ... KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Perimbangan Keuangan antara

Documents
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK ......KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 469 ayat (4) Undang-Undang

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK ......KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 469 ayat (4) Undang-Undang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAfile.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA...Menetapkan :-UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAfile.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA...Menetapkan :-UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang

Documents
mangunipost.com · Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun

mangunipost.com · Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...- 2 - Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...- 2 - Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang

Documents
Peraturan Pemerintah - 80 TAHUN 2007 · Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa ... Undang-Undang Dasar Negara Republik ... KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam

Peraturan Pemerintah - 80 TAHUN 2007 · Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa ... Undang-Undang Dasar Negara Republik ... KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam

Documents
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAmemelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Dalam pasal 148 dan pasal 149 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAmemelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Dalam pasal 148 dan pasal 149 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ......Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ......Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...pn-kediri.go.id/files/UU_3_Tahun_2009.pdf- 2 - Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...pn-kediri.go.id/files/UU_3_Tahun_2009.pdf- 2 - Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NARKOTIKA … fileMenetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Narkotika

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NARKOTIKA … fileMenetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Narkotika

Documents
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ... · ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ... · ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Documents
Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan ... · UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud

Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan ... · UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud

Documents
PENERAPAN PASAL-PASAL KITAB UNDANG-UNDANG …eprints.undip.ac.id/24441/1/ERLINA_HARYATI.pdf · PENERAPAN PASAL-PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH

PENERAPAN PASAL-PASAL KITAB UNDANG-UNDANG …eprints.undip.ac.id/24441/1/ERLINA_HARYATI.pdf · PENERAPAN PASAL-PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 …ridwan.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/33726/...BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang -undang ini yang dimaksud dengan: 1. Paten

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 …ridwan.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/33726/...BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang -undang ini yang dimaksud dengan: 1. Paten

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Documents
MENTER! KEUANGAN P.EPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

MENTER! KEUANGAN P.EPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Documents
Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang : Kesehatan · UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Kesehatan adalah

Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang : Kesehatan · UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Kesehatan adalah

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 · PDF filekehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar ... Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 · PDF filekehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar ... Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar

Documents
SALINAN - pamsimas.orgpamsimas.org/konten/pustaka/peraturan/Undang-Undang-17-2019-Su… · BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: PRESIDEN REPUBLIK

SALINAN - pamsimas.orgpamsimas.org/konten/pustaka/peraturan/Undang-Undang-17-2019-Su… · BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: PRESIDEN REPUBLIK

Documents
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN … TENTANG HUKUM ACARA … · 2017-09-07 · Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN … TENTANG HUKUM ACARA … · 2017-09-07 · Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

Documents
Undang-Undang Pemilihan Umum - Pedoman Terlengkap Undang ... fileSanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (1) Setiap Orang yang dengan tanpa

Undang-Undang Pemilihan Umum - Pedoman Terlengkap Undang ... fileSanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (1) Setiap Orang yang dengan tanpa

Documents
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA · dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ... Perencanaan Rancangan Undang-Undang Paragraf 1 Umum Pasal 3 Perencanaan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA · dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ... Perencanaan Rancangan Undang-Undang Paragraf 1 Umum Pasal 3 Perencanaan

Documents
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA...Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA...Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang

Documents
WordPress.com...KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

WordPress.com...KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Documents
2...- 2 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu membentuk

2...- 2 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu membentuk

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG · PDF fileKETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Cagar Budaya adalah warisan budaya ... proses pemanfaatan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG · PDF fileKETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Cagar Budaya adalah warisan budaya ... proses pemanfaatan

Documents
TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PENUNTUT UMUM … · Indonesia Pasal 1 butir 1 dan butir 2 disebutkan pengertian jaksa dan penuntut umum. Bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor

TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PENUNTUT UMUM … · Indonesia Pasal 1 butir 1 dan butir 2 disebutkan pengertian jaksa dan penuntut umum. Bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN ......- 2 - Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN ......- 2 - Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Documents
PENERAPAN PASAL-PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PENERAPAN PASAL-PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN …€¦ · UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN. BAB I 1 / 32 . KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN …€¦ · UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN. BAB I 1 / 32 . KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Documents