Upload
mild-aulia
View
142
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
PaparanKepala Bappeda
Kabupaten Gunung Mas
TentangSISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SESUAI DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004
Dipaparkan pada acara SEMILOKA DPRD DAN SEMILOKA SKPD TAHUN 2011
KUALA KURUN, 06 OKTOBER 2011
BIODATA : NAMA : YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev TTL : PALANGKA RAYA 19 JANUARI 1978 PEKERJAAN : PNS INSTANSI : BAPPEDA KAB. GUMAS JABATAN : KASUB.BAG. PENYUSUNAN
PROGRAM EMAIL : [email protected] ALAMAT : JL. BRIGJEND KATAMSO NO 99,
KANTOR KUALA KURUN.
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI DENGAN UU NOMOR 25
TAHUN 2004 (SPPN)
APA ITU SPPN …??? SPPN ADALAH : Satu Kesatuan Tata Cara Perencanaan
Pembangunan; Untuk Menghasilkan Rencana - Rencana
Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan;
Yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara & Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.
TUJUAN SPPN Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi, dan
sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar–waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
TAHAPAN PERENCANAAN1. Penyusunan Perencanaan
Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah.
Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/SKPD. Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.
2. Penetapan Rencana RPJP Nasional dgn UU dan RPJP Daerah dgn
PERDA. RPJM Nasional dgn PERPRES dan RPJMD dgn
PERKDH. RKP dgn PERPRES dan RKPD dgn PERKDH.
TAHAPAN PERENCANAAN3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis
hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan SKPD periode sebelumnya. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana
pembangunan SKPD berdasarkan evaluasi pimpinan SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana
pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
PROSES PERENCANAANPendekatan Politik :Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Pendekatan Teknokratik :Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh Lembaga atau Satuan Kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Partisipatif :Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara lain melalui musrenbang.Proses top-down dan bottom-up :Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
BAGAIMANA IMPLEMENTASI SISTEM PERENCANAAN YANG MENJADI DOMAIN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA….???
RUANG LINGKUP PERENCANAAN (UU 25 TAHUN 2004)
NASIONAL DAERAH DOKUMEN PENETAPAN DOKUMEN PENETAPAN
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional).
UU 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah).
PERDA
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional).
UU 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah).
PER KDH
3. Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra KL).
Peraturan Pimpinan KL
3. Renstra Satuan Kerja perangkat Daerah (Renstra SKPD).
Peraturan Pimpinan SKPD
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
PERPRES 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
PER KDH
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
5. Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD
KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
RPJPN
DIP
ER
HATIK
AN
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
DIACU
RPJMN RKP
RPJPD PROV
RPJMD PROV
RKPD PROV
RENSTRA SKPD PROV
RENJA SKPD PROV
DIA
CU
DIP
ER
HATIK
AN
PEDOMAN DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPD K/K
RPJMD K/K
RKPDKab/Kota
DIA
CU
RENSTRA SKPD K/K
RENJA SKPD K/K
RENSTRA K/L
RENJA K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
DIA
CU
DA
N
DIS
ER
AS
IKA
N
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBDPROV
RAPBDK/K
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
DIA
CU
DA
N
DIS
ER
AS
IKA
N
Alur Perencanaan dan Penganggaran
RENSTRA KL RENJA KL RKA KL RINCIAN APBN
APBNRAPBNRKPRPJM
NASIONALRPJP
NASIONAL
RPJPDAERAH
RPJMDAERAH RKPD
KUA
PPASRAPBD APBD
PENJABARAN APBDRKA SKPD
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
pedoman pedoman
pedoman
dijabarkan
diserasikan melalui musrenbang
dijabarkan
pedoman
pedoman
pedoman
D I A C U
DIPERH
ATIKAN
pedoman
pedoman
Pemerintah
PusatPem
erintah D
aerah
Perencanaan (UU 25/2004) Penganggaran (UU 17/2003)
13
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN/KOTA
Rancangan Awal RKPD
Musrenbang RKPD
Kab/Kota
PENYUSUNAN KUA &
PPAS
Rancangan Akhir RKPD
Penetapan PERBUP/
WALIKOTA ttg RKPD
Perumusan prioritas
dan sasaran
pembangunan
beserta pagu
Forum Konsult
asi Publik
Perumusan
Kerangka
Ekonomi &
Kebijakan Keuda
Pengolahan Data
dan Informasi
Analisis Ekonom
i & Keuda
Perumusan Permasalah
an Pembangunan Daerah
Telaahan RPJMN & RPJMD
provinsi
SE Penyusunan Renja-
SKPD
Penyusunan
Rancangan Renja SKPD
Kab/Kota
Rancangan RKPD
VERIFIKASI
Persiapan
Penyusunan RKPD
Pokok-pokok pikiran DPRD
Kab/Kota
BAMusrenba
ng kecamata
n
Analisis Gambar
an Umum Kondisi Daerah
Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu
RPJMD Kabupaten/ Kota
Dok RKPD Kab/Kota
tahun berjalan
Perumusan program prioritas daerah beserta
pagu indikatif
Penyelarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta
Pagu Indikatif
PRODUK HUKUM KAB. GUMAS TERKAIT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERDA Kab. Gumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028.
PERDA Kab. Gumas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kab. Gumas.
PERDA Kab. Gumas Nomor 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2013.
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH
16
Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional Tahun 2010 -2014
Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 berdasarkan RPJMD 2010-2015
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan kemiskinan; 5. Ketahanan pangan;6. Infrastruktur; 7. Iklim investasi dan usaha;8. Energi; 9. Lingkungan hidup dan bencana;10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan
paska konflik; 11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi
teknologi
1. Tata Ruang2. Investasi dan dunia usaha3. Pendidikan4. Kesehatan5. Infrastruktur dan energi6. Ekonomi kerakyatan7. Penanggulangan kemiskinan dan
percepatan pengentasan desa/kelurahan tertinggal
8. Penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah
9. Sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
10. Pengembangan budaya
Prioritas Pembangunan
NO JENIS KEGIATAN WAKTU
1 Penyusunan RKPD s/d Maret
2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Juni
3 Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD Medio Juni
4 Pembahasan Kebijakan Umum APBD PPAS dgn DPRD Akhir Juni s/d Medio Juli
5 Penyusunan RKA SKPD Akhir Juli s/d Mg IV Agustus
6 Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah Mg I September
7 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD Mg II - III September
8 Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat Mg IV September
9 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD Minggu I Oktober
10 Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD Mg I – IV November
11 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi
(3 hari)
12 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD (15 hari)
13 Penyempurnaan hasil evaluasi (7 hari)
14 Pengesahan Raperda APBD Minggu IV Desember
JADWAL PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN DAERAH
SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTSIPATIF
19
IImmppllee-- mmeennttaassii
ASPIRASI :
• Masyarakat; • LSM; • Dunia Usaha; • PT; • Asosiasi Profesi
KKAAJJ IIAANN KKOONNDDIISSII DDAAEERRAAHH
Peluang /Ancaman
• Politik • Ekonomi • Sosial
• Teknologi
LINGKUNGAN EKSTERNAL:
AZAS, NORMA, PRINSIP
KESEPAKATAN UNTUK MENYUSUN
PERENCANAAN STRATEGIS
• Kebutuhan Masyarakat • Isu/ Permasalah Kritis
PERATURAN & PERUNDANG2AN
YG BERLAKU
MANDAT
Kekuatan /Kelemahan
LINGKUNGAN INTERNAL
VISI
TUJUAN
STRATEGI
Rencana Strategis
SUMBERDAYA • Keuangan; • S D M; • S D A; • Infrastruktur
KAJIAN KINERJA • Fungsional; • Unit Kerja;
MISI
PROGRAM
KEGIATAN
HHaassiill
EEvvaalluuaassii KKiinneerrjjaa
Sesuai? Tidak?
FFeeeeddbbaacckk
MUSRENBANG PROVINSI
MUSRENBANG
DESA/KEL
B ACARAMUSRENBANG DESA/KEL
MUSRENBANG
KECAMATAN
B ACARAMUSRENBAN
G KECAMATAN
MUSRENBANG
KAB/KOTA
B ACARAMUSRENBAN
G K/K
MUSRENBANG
PROVINSI
B ACARAMUSRENBANG PROVINSI
• prioritas pembangunan di wilayah dan lintas wilayah kabupaten/kota;
• kesepakatan program dan anggaran melalui sinkronisasi antara program provinsi yang dibiayai oleh pemerintah provinsi dan program daerah kabupaten/kota yang dibiayai pemerintah kabupaten/kota.MUSRENBA
NG KAB/KOTA
MUSRENBANG
KAB/KOTA
ILUSTRASI KONDISI IDEAL PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
(RKP-RKPD)
Target Nasional
(10)
Target Prov (3)
Target Prov(2)
Target Prov (5)
Target Kab (1)
Target Kab(0,5)
Target Kota(1,5)
Pemerintah pusat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbangnas serta meminta komitmen
gubernur dalam mencapai target nasional
Gubernur mencanangkan target dan membahas
dalam musrenbang prov serta meminta komitmen
bupati/walikota dlm pencapaian target prov
Target Kec A
(0,2)
Target Kec B (0,7)
Target Kec C(0,1)
Camat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang
Kecamatan serta meminta komitmen Kades/Lurah dlm
pencapaian target desa/kelurahan
Bupati/Walikota mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang K/K serta
meminta komitmen Camat dlm pencapaian target kabupaten/kota
HASIL MONITORING DAN EVALUASI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (AGUSTUS 2011)
1. Masih terdapat 6 (enam) provinsi yaitu DKI Jakarta, Aceh, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
2. Dari 7 (tujuh) provinsi yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2010, hanya provinsi Sulawesi Utara yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD karena masih dalam pembahasan dengan DPRD. Namun demikian dari ke-6 (enam) provinsi tersebut dan beberapa provinsi lainnya yang telah menetapkan RPJMD, hingga saat ini masih ada yang belum menyusun dan/atau menetapkan Rentsra SKPD.
3. Masih ada 10 provinsi belum menetapkan RKPD Tahun 2012, antara lain Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, NTT, Papua dan Papua Barat padahal sesuai dengan Pasal 128 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Mei 2011, sehingga Rencana Kerja SKPD Tahun 2012 belum dapat ditetapkan. Hal ini antara lain dikarenakan menunggu kesepakatan bersama dengan DPRD terhadap KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2012.
4. Provinsi yang telah menyampaikan RKPD Tahun 2012 kepada Menteri Dalam Negeri yaitu Riau, Bengkulu, Jambi, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. RKPD Tahun 2012 tersebut akan digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi konsistensi pelaksanaan RPJMD.
5. Provinsi belum dapat memetakan secara pasti realisasi perkembangan kabupaten/kota yang telah/belum menetapkan dokumen rencana pembangunan daerah dan SKPD. Untuk itu diminta kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah supaya meningkatkan pembinaan, pengawasan dan menginventarisasi serta melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri;
6. Provinsi, kabupaten/kota umumnya belum secara komprehensif memahami landasan hukum perencanaan dan penganggaran menjadi satu kesatuan pengaturan yang harus diacu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak bisa dipisahkan, sehingga mekanisme perubahan APBD tidak diawali dengan melakukan perubahan RKPD.
Persiapan Penyusunan
RPJPD
Pengolahan data
dan informasi
Perumusan Permasala
han Pembangu
nan Daerah
Masukan dari SKPD
Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik
Penelaahan RTRW
kab/kota & RTRW
Kab/Kota Lainnya
Perumusan visi dan misi daerah
Perumusan sasaran
pokok dan arah kebijakan
Analisis isu-isu
strategis
Rancangan Awal RPJPD
Musrenbang RPJPD
Konsultasi rancangan
akhir RPJPD
dengan GUBERNUR
Rancangan Akhir RPJPD
Pembahasan dan
penetapan Perda RPJPD
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD KAB/KOTA
(Lampiran II)
Penelaahan RPJPN &
RPJPD prov & kab/kota
lainnya
Analisis Gambaran
umum kondisi daerah
Penyelarasan visi, misi
dan arah kebijakan
RPJPD kab/kota
12
3
4
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA
(Lampiran III)Persiapa
n Penyusunan RPJMD
Pengolahandata
dan informa
si
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Rancangan Awal RPJMD
Musrenbang RPJMD
Konsultasi rancangan
akhir RPJMD dengan
GUBERNUR
Rancangan Akhir
RPJMD
Pembahasan dan
penetapan Perda RPJMD
VISI, MISI dan Program
KDH
Penelaahan RPJPD Kab/Kota
Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan
Kab/Kota lainnya Perumus
an Tujuan
dan Sasaran
Perumusan
Penjelasan visi
dan misi
Perumusan Strategi dan
arah kebijakan
PerumusanIndikasi rencana
program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan
Pembahasan dengan DPRD
utk memperoleh masukan dan
saran
Perumusan Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik
Analisis pengelola
an keuangan
daerah serta
kerangka pendanaa
n
Analisis Gambaran
umum kondisi daerah
Hasil evalu
asi capaia
n RPJM
D
Penelaahan RTRW
Kab/kota & RTRW
daerah lainnya
Penyusunan
Rancangan Renstra
SKPD
Rancangan RPJMD
Analisis isu-isu
strategisPembahasan
dgn SKPD Kab/Kota
Penyelarasan program
prioritas dan kebutuhan pendanaan
Penetapan Indikator
Kinerja Daerah
1
2
3
4
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA
(Lampiran V)
Rancangan Awal RKPD
Musrenbang RKPD
kab/kota
Rancangan Akhir RKPD
Perumusan prioritas
dan sasaran
pembangunan
beserta pagu
Forum Konsultasi Publik
Perumusan
Kerangka Ekonomi
& Kebijakan
Keuda
Pengolahan data
dan informas
i
Analisis Ekonom
i & keuda
Perumusan Permasalah
an Pembangunan Daerah
Telaahan kebijaka
n nasional
SE Penyusunan Renja-
SKPD
Penyusunan
Rancangan Renja SKPD
Kab/Kota
Rancangan RKPD
VERIFIKASI
Bappeda
Persiapan Penyusunan RKPD
Pokok-pokok pikiran DPRD
Kab/Kota
Berita Acara
Musrenbang
Kecamatan
Analisis Gambar
an Umum Kondisi Daerah
Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu
ReviewRPJMD
Dok RKPD kab/kota
tahun berjalan
Perumusan program prioritas daerah beserta
pagu indikatif
Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta
pagu indikatif
PENYUSUNAN KUA &
PPAS
Penetapan PERBUP/PERW
ALttg RKPD
1
2
3
4
5
Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni)
Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara
KDH dgn DPRD (Juni)Penyusunan RKA-SKPD
& RAPBD (Juli-September)
Pembahasan dan persetujuan
Rancangan APBD dgn DPRD
(Oktober-November)
Penetapan Perda APBD
(Desember)
Penetapan RKPD(Mei)
Musrenbang Kab/Kota(Maret)
Forum SKPDPenyusunan Renja SKPD
Kab/Kota (Maret)
Musrenbang Kecamatan(Februari)
Musrenbang Desa
(Januari)
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Penyusunan DPA SKPD (Desember)
1
2
3
4
5
67
8
9
11
12
10
13
Pelaksanaan APBDJanuari thn berikutnya
Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)
SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN(UU17/2003, UU 25/2004 & UU 32/2004)
RPJMD
KUA PPAS RAPBDRPJPD
PEMERINTAH DAERAH &DPRD
PEMERINTAH DAERAH &
DPRD
RKPD
PEMERINTAH DAERAH
PERENCANAAN PROGRAM & KEGIATAN
PENGANGGARAN PROG & KEG
PERDA
PERKADA
KESEPAKATAN antara DPRD &
KDHPERDA
Reses Jaring
Aspirasi Masy
Hasil
PERDA
PEDOMAN
Pembahasan &
Penetapan RAPBD
Konsistensi
Komitmen
DASAR HUKUM SINKRONISASI RKPD-KUA - PPAS & RAPBD
Pasal 17 ayat (2) UU 17/2003
Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Pasal 18 ayat (1) UU 17/2003
Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
Pasal 18 ayat (3) UU 17/2003
Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
Pasal 25 ayat (2) UU 25/2004
RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
Pasal 16 PP 58/2005
Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
No. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi awal Target Capaian Setiap Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Pertumbuhan PDRB (%) 6,47 6,7 6,9 7,1 7,3 7,52. Laju inflasi provinsi (%) 9,51 6,0 5,0 4,0 3,0 2,53. PDRB per kapita (Juta Rp.)
16,5*** 18,5 21,0 24,0 27,5 31,0
4. Angka Kemiskinan (%) 6,77 4,5 3,5 3,0 2,5 2,05. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
3,88 3,5 3,0 2,75 2,5 2
6. Ranking IPM Nasional 7*** 7 7 6 6 5
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPJMD PROVINSI 2010-2015
30KETERANGAN: *** : data tahun 2009
Beberapa indikator kinerja pembangunan daerah dalam RPJMD 2010-2015, antara lain: