-
PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PERTANIAN BERKELANJUTAN
Disampaikan oleh:Sofyan A. Djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
SEMINAR NASIONAL DALAM RANGKA RAPAT KERJA NASIONAL TAHUNAN
PERHIMPUNAN EKONOMI
PERTANIAN INDONESIA (PERHEPI) TAHUN 2017Tema :
“Solusi Penyediaan Lahan Untuk Petani Berkelanjutan”
Pontianak,
21Januari 2017
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
-
1
Latar Belakang2
3
4 Dukungan Instansi Lain5
Solusi Penyediaan Lahan Pertanian Berkelanjutan
Dasar Hukum
Daftar isi
Solusi4
2
Slide
3
5
11
17
-
Dasar Hukum
3
-
1
2
3
4
5
DASAR HUKUM
1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria
2. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan;
4. PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi
LP2B;
5. PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan LP2B;
6. PP No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi LP2B;
7. PP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan
LP2B;
8. Permentan No. 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan
Peruntukan Pertanian;
9. Permentan No. 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis dan
Persyaratan KP2B, LP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;
10. Permentan No. 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Alih fungsi LP2B;
11. Permen Agraria dan Tata Ruang No. 19 Tahun 2016 tentang
Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang
Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
4
-
Latar Belakang
5
-
6
LATAR BELAKANG
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
-
1. KONVERSI TANAH SAWAH KE NON SAWAH Setiap tahun, laju konversi
sekitar 110.000 Ha lahan
pertanian beralih fungsi menjadi pertanian (BPS, 2013).
Laju konversi pertanian ke non sawah di PulauJawa sekitar 3-5%
(Kementerian Pertanian, 2014)
2. JUMLAH PETANI YANG TIDAK MEMILIKI TANAH Jumlah rumah tangga
petani gurem di Indonesia
adalah 14.250.000 rumah atau 55,53 % dari total rumah tangga
petani di Indonesia (BPS, 2013)
Hanya sebesar 4% petani yang memiliki tanah (BPN, 2016)
7
....Lanjutan
ALIH FUNGSI LAHAN
-
Sumber: Irjen ATR/BPN (2016)8
....Lanjutan
-
1
2
3
4
5
TANTANGAN MEWUJUDKAN KEDAULATAN DANKETAHANAN PANGAN NASIONAL
JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUKINDONESIA
1. Tahun 1900 pendudukIndonesia adalah 40juta jiwa dan tahun2000
menjadi200 jutajiwa.
2. Pertumbuhanpenduduk naik 5 kalilipat dalam masa 100tahun.
3. Diproyeksikanpenduduk Indonesiasebanyak 400 juta jiwapada
tahun 2035
BERKURANGNYA LAHAN PERTANIAN
SOLUSI PENYEDIAAN
LAHAN
Permasalahan
9
....Lanjutan
-
Kebijakan Pembangunan Nasional tentang Ketahanan Pangan
Nawa Cita ke-7“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan
Menggerakkan Sektor Strategis Ekonomi Domestik”
Memujudkan ketanahan pangan melalui penyediaan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mengatasi krisis pangan dan
kedaulatan pangan secara nasional
Kebijakan terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
10
....Lanjutan
-
Solusi Penyediaan Lahan Pertanian Berkelanjutan
11
-
SOLUSI PENYEDIAAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN
PERTANIAN
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN
REDISTRIBUSI TANAH
1 32
UU No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar
Pokok-PokokAgraria;
UU No. 41 Tahun 2009 tentangPerlindungan Lahan PertanianPangan
Berkelanjutan;
PP No. 12 Tahun 2012 tentangInsentif Perlindungan LP2B;
PP No. 25 Tahun 2012 tentangSistem Informasi LP2B;
PP No. 30 Tahun 2012 tentangPembiayaan Perlindungan LP2B
UU No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar
Pokok-PokokAgraria;
UU No. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan;
PP No. 226 Tahun 1961 tentangPelaksanaan Pembagian Tanahdan
Ganti Kerugian;
PP No. 40 Tahun 1996 tentangHGU, HGB dan Hak Pakai
AtasTanah;
PP No. 11 Tahun 2010 tentangPenertiban dan PendayagunaanTanah
Terlantar;
UU No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar
Pokok-PokokAgraria;
UU No. 41 Tahun 2009 tentangPerlindungan Lahan PertanianPangan
Berkelanjutan;
UU No. 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang
12
-
Menurunnyaproduksi pangan
yang menyebabkan terancamnya
ketahanan pangan
Hilangnya mata pencaharian
petani dan dapat menimbulkan pengangguran
Hilangnya investasi infrastruktur
pertanian (irigasi) yang menelan biaya
sangat tinggi
PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIANKE NON PERTANIAN
STRATEGI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIANKE NON
PERTANIAN
13
-
Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan PertanianBertumpu pada
Partisipasi Masyarakat
InstrumenHukum
InstrumenEkonomi
Zonasi InisiatifMasyarakat
Pengendalian Alih Fungsi Lahan(Selaras dan Berkelanjutan)
Pemangku Kepentingan(Stakeholder)
Eksistensi
Analisis Pemangku Kepentingan(Stakeholder Analysis)
Partisipasi
Sasaran (Goal)
Fokus Analisis
Titik temu(Entri Point)
14
-
1
2
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
a. melindungi kawasan dan lahan pertanianpangan secara
berkelanjutan;
b. menjamin tersedianya lahan pertanianpangan secara
berkelanjutan;
c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dankedaulatan pangan;
d. melindungi kepemilikan lahan pertanianpangan milik
petani;
e. meningkatkan kemakmuran sertakesejahteraan petani dan
masyarakat;
f. meningkatkan perlindungan danpemberdayaan petani;
g. mempertahankan keseimbangan ekologis;dan
h. mewujudkan revitalisasi pertanian.
TUJUANUU No. 41 Tahun 1999 tentang Perindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Lahan CadanganPertanian Pangan
Berkelanjutan(LCP2B)
Kawasan PertanianPangan Berkelanjutan
(KP2B)
Lahan PertanianPangan Berkelanjutan
(LP2B)
PENGENDALIAN :
Insentif
Disinsentif
Perizinan
Proteksi
Penyuluhan
Sanksi
15
-
REDISTRIBUSITANAH
HGU YANG TELAH BERAKHIR HAKNYA1
PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS
TANAH TERLANTAR
PELEPASAN KAWASAN HUTAN
(4,1 Juta Ha)32
(0,4 Juta Ha)
PROGRAM STRATEGIS NEGARA
CADANGAN NEGARA LAINNYA
REFORMAAGRARIA
Untuk memenuhi kebutuhanpemerintah dalam rangka :
1. Kepentingan Pemerintah
2. Pertahanan dan Keamananan
3. Kebutuhan tanah akibat bencanaalam
4. Relokasi & Pemukiman kembalimasyarakat yang
terkenapembangunan utk kepentinganumum
Prioritas untuk masyarakat : Pertanian Non Pertanian
Dimanfaatkan untuk :1. Sektor Pangan2. Energi3. Perumahan
Rakyat
16
-
Solusi
17
-
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN ATR/BPN
KEMENTERIAN BUMN
KEMENTERIAN PUPR
LP2B
DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK PELESTARIAN LP2B
18
-
1
2
3
4
5
1. Memastikan Penetapan LP2B dalam Rencana Tata Ruang.2. Solusi
penyediaan lahan pertanian antara lain dapat dilakukan dengan :
Pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian;
Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan;
Redistribusi tanah untuk pertanian.
3. Untuk mendukung upaya dalam penyediaan lahan diperlukan
dukungan dariKementerian/Lembaga terkait antara lain Kementerian
Kehutanan danLingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN,KementerianBUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, KementerianPertanian dan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas.
4. Optimalisasi Penggunaan Lahan Cadangan untuk LP2B.5.
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani (Koperasi Petani/Kerjasama
Korporasi).
Solusi
19
-
TERIMA KASIH
