Upload
joni
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
1/34
SOSIALISASI
INPRES NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEP
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JAS
PEMERINTAH
DAN
PERPRES NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUB
KEEMPAT ATAS PERPRES NO. 54 TAHUN 2
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
2/34
LATAR BELAKANG
a. Masih dinilai lambatnya pelaksanaan pengadaan bdi K/L/D/I.
b. Masih banyak terdapat Lelang Ulang dikarenakGagal
c. Belum maksimalnya pengadaan barang/jasa yang secara elektronik.
d. Masih kurangnya jenis barang/jasa yang masuk E-Cae. Arahan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan p
melalui E-procurement.
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
3/34
SOLUSI DARI PERMASALAHAN
a. Mempercepat proses pelaksanaan pengadaan (pen
RUP dan pemilihan penyedia lebih awal).b. Optimalisasi Penggunaan E-Procurement.
c. Harmonisasi aturan lain yang terkait.
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
4/34
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentanPercepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang
Pemerintah
Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tenta
Perubahan Keempat Atas Peraturan PresidenTahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
5/34
Inpres No. 1 Tahun 201Percepatan Pelaksanaan PBJ
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
6/34
Pokok Instru
Mengambil langkah-diperlukan sesuai tug
kewenangan masing
melakukan percep
pelaksanaan pengada
pemerintah di K/L/
setiap Tahun Ang
berdasarkan ketentuperundang-undangan
Ditujukan kepada:
1. Menteri
2. Kapolri
3. Jaksa Agung
4. Panglima TNI
5. Sekretaris Kabinet
6. Kepala LPNK
7. Pimpinan Kesekretariatan LembagaNegara
8. Gubernur dan Bupati /Walikota
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
7/34
Pokok Ins
Kepada
Menyelesaiakan RUP Tahun Anggaran berikutnya sebelu
Tahun Anggaran berjalan
Menyelesaikan proses PBJP paling lambat akhir bulan
Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa ko
penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun
Melaksanakan seluruh PBJP melalui Sistem Pengadaan Sec
(e-procurement)
Mendorong pelaksanaan PBJP di masing-masing Kemente
Pemerintah Daerah secara terkonsolidasi.
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
8/34
Pokok Instruks
Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka
tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi.
Kepala Daerah untuk bersinergi secara aktif dengan
mempercepat penetapan APBD, sesuai tenggat waktu yang dit
peraturan perundang-undangan
Kepala Daerah mengevaluasi semua peraturan di daerah myang menghambat percepatan pelaksanaan PBJP, te
mengatur tambahan persyaratan selain yang diatur dal
perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerint
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
9/34
Melakukan percepatan pengembangan sistem untuk e-pro
penerapan e-purchasing yang berbasis e-catalogue
Memberikan pendampingan dalam penyusunan RUP kepada
Lembaga/ Pemerintah Daerah.
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
10/34
Ment
Menyempurnakan mekanisme pembayaran atas pekerjaan ha
Barang/Jasa Pemerintah
Memberikan informasi kepada LKPP atas nilai impor dan beb
dari barang-barang impor tertentu sebagai bahan e-catalogue
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
11/34
Monitoring
Menteri PPN/Kepala Bappenas melaksanakan monitoring dan
realisasi PBJP pada masing-masing Kementerian/Lembaga
Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugas dan ke
melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah
pelaksanaan PBJP pada masing-masing Pemerintah Daerah
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
12/34
Perpres No.Perubahan ke-
Perpres 54
memanfaatkan SPSE v.
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
13/34
POKOK-POKOK
PERUBAHAN IV PERPRES
1. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan RU
2. Pelaksanaan pengadaan mendahului RUP
3. Perubahan pengaturan E-Tendering
4. Perubahan pengaturan E-Purchasing
5. Perubahan Lain dalam rangka mendukung pe
pelaksanaan pengadaan.
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
14/34
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-P
E-Procurement
E-Tendering
E-Lelang E-Seleksi
E-Purcha
Katalog E
* Pasal 106 ayat
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
15/34
1. Pengumuman Rencana Umum Peng
a. Rencana Umum Pengadaan (RUP) segera diumumkan se
disetujui oleh DPR untuk pengadaan barang/jasa yang dibiaAPBN.
b. Rencana Umum Pengadaan (RUP) segera diumumkan set
tentang APBD disetujui bersama oleh Kepala Daerah da
dibiayai dari dana APBD.
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
16/34
a. Pelaksanaan pemilihan penyedia dapat dimulai se
diumumkan, untuk:
1) pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu
dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa y
2) pekerjaan kompleks; dan/atau
3) pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun a
tidak boleh berhenti.
2. Pelaksanaan Pengadaan men
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
17/34
b. Apabila pengadaan dimulai sebelum RUP namuntidak ditetapkan atau Alokasi Anggaran tidak m
proses pemilihan dilanjutkan ke tahap penan
kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA at
pemilihan dibatalkan.
2. Pelaksanaan Pengadaan me
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
18/34
3. Perubahan Pengaturan
a. Pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan:
1) tidak diperlukan Jaminan Penawaran; 2) tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
3) apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta,
penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan
harga/biaya;
4) tidak diperlukan sanggahan banding;
b. Untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:
1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Ja
Konsultansi;
2) Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualfikas
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
19/34
E-Tendering Cepat dapat dilakukan untuk pengadaan dengan:
a. pekerjaan dengan spesifikasi/metode teknis yang dapat dista
tidak perlu dikompetisikan;
b. metode kerja sederhana/dapat ditentukan; dan/atau
c. barang/jasa yang informasi spesifikasi dan harga sudah tersedi
E-Tendering dapat dipercepat dengan E-Tendering Cepat
3. Perubahan Pengaturan
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
20/34
3. Perubahan Pengaturan E
a. Dilakukan dengan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasab. Data bersumber dari input data yang dilakukan oleh Penyedia, Pok
Pengadaan, PPK, LKPP atau hasil penarikan data dari SPSE atau S
terkoneksi dengan SPSE.
c. Dengan pemanfaatan SIKaP dapat hanya memasukan penawara
Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, a
teknis.
d. Dapat menyebutkan merek/type/jenis pada spesifikasi teknis barang/diadakan.
e. Teknis pelaksanaan sama dengan E-Tendering namun tidak memerlu
dan sanggahan banding.
f. Waktu proses E-Tendering dapat dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari k
E-Tendering Cepat
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
21/34
Contoh Pengadaan dengan
E Tend
Barang
• Pengadaan Komputer/ Laptop
• Pengadaan AC
Pekerjaan Kons
• Pembangunan Sekol
Dasar/Puskesmas dl
Jasa Konsultansi
• Konsultan perorangan
Jasa Lainn
• Jasa EO (misal: ditennama hotelnya, jeniskendaraanya dll)
E-Tendering Cepat
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
22/34
1• Pengumuman
2
• Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan
3• Pemberian Penjelasan
4• Upload Dokumen Penawaran
5• Evaluasi Administrasi
6• Evaluasi Teknis
7• Evaluasi Harga
8•
Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi
9• Penetapan Pemenang
10• Pengumuman Pemenang
11• Sanggahan
12• Sanggahan Banding
13
• SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak
1• Undangan
2• Upload Penawaran Ha
3• Evaluasi Harga Otoma
4• Pengumuman Pemena
5•
Verifikasi IKaP
6• SPPBJ dan Penandata
*Wakt
*Waktu proses: minimal 12 hari
E-Tendering Cepat dE-Tendering
Perbandingan Proses E Tendering
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
23/34
4. Perubahan pengaturan
E
a. Memperbanyak jumlah dan varian barang/jasa dalam
b. Hubungan LKPP dengan Penyedia tidak hanyaKontrak Payung namun dimungkinkan melalui mekan
(misalkan Syarat & Ketentuan, dll)
c. K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap ba
dalam Katalog Elektronik sesuai dengan kebutuhan
d. E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/
pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Ins
5 P
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
24/34
5. Peru
Persyaratan Penyedia terkait perpajakan cukup memiliktelah memenuhi kewajiban perpajakan tahun ter
Tahunan).
a. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa
5 P
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
25/34
5. Peru
Tambahan bukti perjanjian dapat berupa Surat Pesanauntuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing da
secara online.
b. Bukti Perjanjian
5 P
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
26/34
5. Peru
c. Jaminan Pelaksanaan
Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan untuk Pengadaan:1) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilak
dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan La
Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara;
2) Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia suda
oleh Pengguna; atau3) Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purcha
5 Peru
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
27/34
5. Peru
d. Perbaikan kriteria Keadaan Kahar sehingga tidak bersifat limit
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang d
Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa anta
tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sos
kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan mebersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
5 Peru
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
28/34
5. Peru
e. Perbaikan Pengaturan Pembayaran
1) Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan senilai prestasi kerja dengan pengecualian untuk:
a) pemberian Uang Muka dengan pemberian jaminan uang muka
b) Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pemba
dahulu sebelum Barang/Jasa diterima (dengan ketentuan lebih
tata cara pembayaran dan bentuk jaminan diatur oleh Menteri Keu
Contoh: sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa penasehat hukum
2) Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerja
terpasang dengan pengecualian untuk pembayaran peralatan d
yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahter
belum terpasang (Material on Sit e)
5 Peru
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
29/34
5. Peru
1) Pemberian kesempatan s.d. 50 hari kalender dapat
tahun anggaran.
2) Dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia
melampaui Tahun Anggaran, maka dilakukan addendum
sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnpekerjaan yang akan diselesaikan
f. Pemberian Kesempatan 50 hari
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
30/34
5. Peru
Terhadap pemutusan kontrak secara sepihak oleh
dilakukan Penunjukan Langsung kepada Pemenang
pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Lain ya
dan memenuhi syarat.
g. Tindak Lanjut Pemutusan Kontrak
5 Peru
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
31/34
5. Peru
a. Pimpinan KLDI wajib memberikan Pelayanan HukumPengadaan (PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/P
Bendahara/APIP) dalam menghadapi permasalahan h
lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
b. Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persai
pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidik
h. Pelayanan Hukum
5. Peru
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
32/34
5. Peru
a. Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan
Barang/Jasa Pemerintah
b. Pengadaan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali
pedoman LKPP.
i. Kosolidasi Pengadaan dan Pengadaan Desa
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
33/34
Diperintahkan oleh Presiden untuk mengkaji secara me
Perpres 54/2010 yang ditargetkan selesai April 201
diberlakukan pada APBN-P/APBD-P 2015 atau APB
Masukan Atas Revisi Perpres 54/2010 dapat disampaika
Kepala LKPP
c.q. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Ke
SME Tower Lantai 8Jln. Jend. Gatot Subroto Kav.94
Jakarta 12780
Faksimili (021) 7991252
Group: [email protected]
REVISI MENYELURUH PERPRE
8/20/2019 Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015.pdf
34/34