Upload
ikaedriantika
View
286
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 1/12
GENERAL EXCEPTIONS
GATT ARTICLE XX
Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah
Hukum Perdagangan Internasional
.
Disusun oleh:
Ika Edriantika
Jusi Raninora Gussuthaw
MAGISTER ILMU HUKUM HET-HKI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG - 2011
5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 2/12
A. PRINSIP - PRINSIP DASAR WTO
Di dalam perkembangannya, WTO memiliki 5 (lima) prinsip dasar
GATT/WTO, yaitu:
1. Perlakuan yang Sama Untuk Semua Anggota (Most Favoured Nations
Treatment-MFN)
Prinsip ini diatur dalam Article I GATT 1994 yang mensyaratkan semua
komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus
diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO (azas non
diskriminasi) tanpa syarat. Misalnya suatu negara tidak diperkenankan untukmenerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan
dengan negara lainnya.
Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat
begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor
yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk
impor dari mitra dagang negara anggota lainnya.
2. Pengikatan Tarif (Tariff binding)
Prinsip ini diatur dalam Article II GATT 1994 dimana setiap negara
anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk
atau tarifnya harus diikat (legally bound). Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan
untuk menciptakan “prediktabilitas” dalam urusan bisnis perdagangan
internasional/ekspor. Artinya suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk
sewenang-wenang merubah atau menaikan tingkat tarif bea masuk.
5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 3/12
3. Perlakuan Nasional (National Treatment)
Prinsip ini diatur dalam Article III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa
suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi
antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan
tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan
ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan
persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian,
transportasi, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah
yang mensyaratkan campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk
dalam negeri. Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama
atas barang-barang impor dan lokal- paling tidak setelah barang impor
memasuki pasar domestik.
4. Perlindungan Hanya Melalui Tarif (Protection Through Tariff)
Prinsip ini diatur dalam Article XI dan mensyaratkan bahwa perlindungan
atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif.
5. Perlakuan Khusus dan Berbeda Bagi Negara-Negara Berkembang (Special
and Differential Treatment for Developing Countries – S&D)
Untuk meningkatkan partisipasi nagara-negara berkembang dalam
perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan menjadi salah satuprinsip GATT/WTO. Sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang
mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara
berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO.
5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 4/12
B. Pengecualian dari Prinsip Dasar GATT/WTO
1. Kerjasama Regional, Bilateral, dan Custom
Article XXIV GATT 1994 memperkenankan anggota WTO untuk
membentuk kerjasama perdagangan regional, bilateral dan custom union
asalkan komitmen tiap-tiap anggota WTO yang tergabung dalam kerjasama
perdagangan tersebut tidak berubah sehingga merugikan negara anggota WTO
lain yang tidak termasuk dalam kerjasama perdagangan tersebut.
2. Pengecualian Umum (General Exception)
Article XX GATT 1994 memperkenankan suatu negara untuk melakukan
hambatan perdagangan dengan alasan melindungi kesehatan manusia, hewan,
dan tumbuh-tumbuhan ;importasi barang yang bertentangan dengan
moral;konservasi hutan; mencegah perdagangan barang-barang pusaka atau
yang bernilai budaya, perdagangan emas.
3. Tindakan Anti-Dumping dan Subsidi
Article VI GATT 1994, Persetujuan Antidumping dan subsidi
memperkenankan pengenaan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan
hanya kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti bersalah melakukan
dumping dan mendapatkan subsidi.
4. Tindakan Safeguards (Escape Clause)
Article XIX GATT 1994 dan persetujuan Safeguard memperkenankan
suatu negara untuk mengenakan kuota atas suatu produk impor yang
mengalami lonjakan substansial yang merugikan industri dalam negeri.
5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 5/12
5. Tindakan Safeguards untuk Mengamankan Balance of Payment
Melarang masuknya suatu produk yang terbukti mengandung penyakit
berbahaya atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan manusia,
hewan dan tumbuh-tumbuhan.
C. GENERAL EXCEPTIONS : GATT ARTICLE XX
General Exception atau dapat disebut pula sebagai pengecualian umum
adalah suatu prinsip dalam Artikel XX GATT yang memperbolehkan negara-negara
anggota untuk mengambil tindakan dengan maksud-maksud dan alasan-alasan
tertentu, bahkan tindakan ini bertentangan dengan ketentuan GATT 1994.
Tindakan dengan maksud-maksud tertentu dan alasan-alasan tertentu ini
dapat kita lihat pada isi dari Artikel XX GATT :
Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between
countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:
(a) necessary to protect public morals; (b) necessary to protect human, animal or plant life or health; (c) relating to the importation or exportation of gold or silver; (d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not
inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;
(e) relating to the products of prison labour; (f) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or
archaeological value; (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such
measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;
(h) undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted to the CONTRACTING PARTIES and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved;
(i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during
periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan; Provided that such restrictions shall
5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 6/12
not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination;
(j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; Provided that any such measures shall be consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the international supply of such products, and that any such measures, which are inconsistent with the other provisions of this Agreement shall be discontinued as soon as the.
The CONTRACTING PARTIES shall review the need for this sub-paragraph not later than 30 June 1960.
Dengan melihat isi dari Article XX GATT mengenai Pengecualian Umum,
maksud dan alasan tertentu yang tercantum pada poin (a) hingga (j) dapat
diklasifikasikan menjadi 5 keadaan:
1. Lingkungan
2 (dua) Ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan adalah:
a. Artikel XX (b) dibolehkannya melakukan tindakan yang diperlukan untuk
melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tanaman.
b. Artikel XX (g) tindakan yang berkaitan dengan perlindungan atau
konservasi sumber daya alam yang terbatas.
2. Aspek Sosial dan Budaya
a. Artikel XX (a) tindakan yang ditujukan dalam rangka perlindungan moral
publik.
b. Artikel XX (e)
tindakan yang berkaitan dengan produk-produk buruhtahanan.
c. Artikel XX (f) tindakan yang berkaitan dengan perlindungan barang-
barang berharga yang memiliki nilai arkeologi, artistik dan historis
3. Menjalankan Kewajiban
5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 7/12
a. Artikel XX (d) tindakan yang diperlukan untuk menjamin adanya ketaatan
terhadap hukum dan peraturan yang sesuai dengan GATT 1994 seperti
misalnya perlindungan hak cipta, merek dan paten atau pencegahan
terhadap praktek-praktek yang menyesatkan.
b. Artikel XX (h) tindakan yang diperlukan dalam rangka menjalankan
kewajiban berdasarkan persetujuan-persetujuan komoditas antar pemerintah
4. Kebutuhan dalam Negeri
Artikel XX (i) dan XX (j) mengatur tentang hambatan ekspor pada barang
yang secara esensial penting bagi industri domestik dan diperuntukan untuk
konsumsi domestik.
5. Emas atau Perak
Artikel XX (c) berkaitan dengan tindakan yang berkaitan dengan
impor/ekspor emas atau perak.
D. KETENTUAN DALAM ARIKEL XX GATT : GENERAL EXCEPTIONS
Article XX GATT mengenai Pengecualian Umum mencantumkan daftar
“pengecualian” yang boleh dilakukan oleh suatu negara anggota yang kadang kala
di sisi lain dapat diartikan melanggar ketentuan atau prinsip dalam WTO. Article XX
GATT dapat dibagi menjadi 2 bagian :
1. daftar / ketentuan secara spesifik yang termasuk keadaan pengecualian umum
yang tercantum dalam poin (a) sampai dengan (j);
2. ayat pendahuluan (disebut "chapeau")
Pada resume ini kami hanya mengkaji pengecualian spesifik dan khususnya yang
paling signifikan pada poin (a) (b) (d) dan (g).
5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 8/12
Perdebatan paling rumit dan penting dalam materi pengecualian umum pada
hukum perdagangan internasional, adalah sejauh mana kewajiban WTO untuk
meliberalisasi perdagangan akan dikalahkan oleh tujuan non-ekonomi seperti
perlindungan kesehatan atau lingkungan. Oleh karena itu berikut ini akan dibahas
beberapa kasus yang berkaitan dengan pengecualian umum.
1. The Meaning Of “NECESSARY”
Pada Article XX GATT mengenai pengecualian umum pada poin-poin tertentu
dicantumkan kata-kata “necessary” yang dapat diartikan penting atau diperlukan.
Namun kata “diperlukan” atau “penting” ini tergantung pada sejauh manapengecualian ini dapat diberlakukan untuk objek tertentu yang spesifik. Di bawah
ini ada contoh kasus yang dapat memudahkan kita untuk menginterprestasikan
arti kata “necessary” tersebut.
a. Brazil – Tyres
Brazil mengadopsi larangan impor ban vulkanisir. Ban Vulkanisir ini
diproduksi dengan merekondisi ban bekas dengan cara mengupas kulit
karetnya kemudian diganti dengan material yang baru. Menurut EC (The
Europian Communities), mereka memprotes bahwa Brazil melakukan
pelanggaran terhadap beberapa ketentuan dalam Prinsip GATT, diantaranya
Most-Favored Nation (Article I), National Treatment (Article III) dan
Quantitative Restrictions (Article XI). Brazil tidak beranggapan bahwa
langkah yang diambilnya tidak konsekuen dengan ketentuan dan prinsip
yang ada pada GATT. Argumen ini didasari bahwa langkah larangan importersebut dibenarkan dalam Article XX (b) dengan ukuran untuk perlindungan
terhadap manusia dan hewan hidup atau kesehatan.
Esensi/pokok dari argumen Brazil adalah bahwa pengangkutan,
penimbunan, dan pembuangan ban dapat menimbulkan risiko kesehatan
dikarenakan ban tersebut dapat menjadi tempat perkembang biakan nyamuk
dan menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya demam berdarah,
penyakit kuning, dan malaria. Selain itu kebakaran ban dapat menimbulkan
5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 9/12
emisi racun dan sulit untuk dihilangkan. Brazil fokus pada larangan impor
ban vulkanisir karena ban ini memiliki usia lebih pendek dari ban baru (tidak
tahan lama) yang berakibat menambah jumlah ban bekas di Brazil.
b. EC-Asbestos
Pada kasus yang kedua, pada tahun 1997 di Perancis terdapat suatu
peraturan yang disebut “The Decree” dimana mengatur tentang larangan
penggunaan asbes di segala aspek kehidupan. Peraturan tersebut melarang
industri, produksi, penjualan, ekspor, impor bahkan pengiriman segala jenis
asbes. Kanada memprotes peraturan tersebut karena dianggap melanggar
beberapa ketentuan GATT article III:4dan XI.
Dari dua kasus diatas menunjukan bahwa “necessary” di sini tidak hanya
terbatas pada keperluan yang absolut. “Necessary” ini harus disesuaikan dengan
ukuran-ukuran keseimbangan fakta yang ada.
2. The Policy Concern Behind Article XX (a) : “Public Morals”
Article XX (a) tentang Public Morals merupakan satu hal yang belum
terselesaikan hingga sekarang. Hal ini karena pemahaman mengenai Public
Morals tiap negara anggota GATT berbeda. Pilihan untuk mengartikan tidak
hanya bisa diambil dari pengertian dalam peraturan GATT. Akan tetapi dapat
dilihat pula secara lebih detail dalam GATS (General Agreement On Trade in Services) Article 14 Chapter 20, yang isinya juga mengemukakan mengenai
Public Morals , yang berbunyi:
“ necessary to protect public morals or to maintain public order “
Dari ketentuan Article 14 Chapter 20 tersebut dapat diartikan bahwa
pengecualian dapat terjadi hanya apabila terdapat ancaman yang cukup serius
terhadap salah satu kepentingan yang fundamental dalam masyarakat.
5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 10/12
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara anggota GATT harus
memberikan cakupan definisi dari konsep public morals yang mereka terapkan
pada negara mereka, sepanjang pengecualian tersebut bertujuan untuk
melindungi kepentingan manusia dalam suatu masyarakat bangsa secara
keseluruhan. Selain itu Public morals juga harus menunjuk pada standart benar
atau salah dalam mempertahankan kepentingan masyarakat atau suatu bangsa.
3. Aticle XX (b) : “Protect Human, Animal or Plant Life or Health”
Satu hal penting yang berkaitan dengan Article XX (b) mengenai
perlindungan manusia, hewan atau tumbuhan hidup atau kesehatan merujuk
pada pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana artikel tersebut dapat
diberlakukan diluar jurisdiksi wilayah negara anggota GATT.
Contoh kasus adalah mengenai Tuna-Dholpin . US melarang impor tuna
karena beranggapan bahwa proses penangkapan tuna dengan alat yang tidak
sesuai dapat membahayakan bahkan secara perlahan-lahan membunuh
dolphin. Dari kasus ini, majelis Appellate Body mencoba menjawab pertanyaan
tersebut. Jawaban majelis yang pertama kali mengenai ukuran perlindungan
manusia, hewan atau tumbuhan hidup atau kesehatan diluar jurisdiksi wilayah
negara anggota tidak dijawab secara jelas. Karena menurut panel tidak ada
ketentuan yang mengatur hal tersebut dalam pasal di GATT.
Akan tetapi, pada hasil panel analisis yang kedua, pada akhirnya mereka
menemukan bahwa larangan impor tuna tersebut tidak dapat dibenarkan. Dalam
kasus ini, barang yang masuk ke pasar US adalah “produk” tuna. Dengan
demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa US tidak dapat memberlakukan
larangan impor tuna dengan alasan “pr otecting human, animal or plant life or
health” . Hal ini disebabkan karena proses penangkapan tuna tersebut berada di
luar jurisdiksi teritorinya dan tindakan US ini hanya mengakibatkan hambatan
perdagangan internasional. Jadi dalam kasus ini, Appellate Body memenangkan
pihak yang melawan US, yakni Mexico.
5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 11/12
4. Article XX (d) : “Secure Compliance with Laws or Regulations..”
Artikel mengenai secure ini berkaitan dengan 2 (dua) hal utama yaitu :
a. Diukur dengan melihat suatu kasus itu harus disesuaikan dengan
hukum/peraturan domestik dari suatu negara selama masih konsekuen
dengan aturan dalam GATT;
b. Pengukuran harus termasuk dalam “necessary” atau diperlukan untuk
menjamin bahwa peraturan tersebut sesuai dengan hukum.
Contoh kasus yang berkaitan dengan secure compliance ini adalah kasus
Korea-Beef. Di Korea terdapat undang-undang yang mengatur persaingan
usaha tidak sehat yang bertujuan untuk mencegah adanya praktik-praktik
curang. Pada kasus ini ada dugaan praktik penipuan tentang asal barang (dalam
hal ini beef ), yaitu dengan menjual daging impor sebagai daging domestik.
Dalam praktik, hal ini sangat menguntungkan karena adanya perbedaan harga.
Kemudian Korea memisahkan jenis daging impor pada level penjualan retail. Hal
ini dilakukan sebagai cara untuk memperbaiki dan mengganti praktik tersebut
menjadi cara yang normal untuk mencegah praktik yang dilarang berdasarkan
persaingan tidak sehat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengecualian umum boleh
dilakukan demi menyesuaikan dengan “keperluan” hukum/peraturan yang ada
pada suatu negara (Article XX (d)), sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam GATT.
5. Article XX (g) : “Relating to The Conservation of Exhaustible Natural
Resources”
Pengecualian dalam Artikel XX(g) ini merupakan hal yang paling
kontroversial. Hal ini berkaitan dengan contoh kasus mengenai Shrimp-Turtle
US. Di beberapa kasus tersebut anggota WTO melawan larangan impor udang
oleh US terutama udang yang diproduksi dengan cara penangkapan yang tidak
5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 12/12
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Anggota WTO berargumen bahwa
persyaratan penangkapan udang yang dimaksud tidak membahayakan
kehidupan kura-kura laut. Kemudian 2 hal utama yang perlu dikaji dari kasus
tersebut adalah mengenai:
a. definisi dari “exhaustible” natural resources itu sendiri, sebagai respon dari
argumen yang memprotes US bahwa kata “exhaustible” ini hanya mengarah
pada “finite” resources seperti mineral dan bukan sumber daya alam yang
dapat diperbaharui (renewable resource)
b. ukuran apa yang dapat dijadikan ukuran dari Relating to The Conservation of
Exhaustible Natural Resources.
Hasil pertimbangan Appellate Body secara kontekstual terhadap Article
XX (g) tidak terbatas hanya pada konservasi mineral atau sumber daya alam
non hayati. Negara anggota yang komplain terhadap US berargumen bahwa
sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui
dan bukan termasuk sumber daya alam yg “exhaustible”. Akan tetapi, Appellate
Body tidak percaya bahwa sumber daya alam yang “exhaustible” dan sumber
daya alam yang “renewable” mempunyai hubungan yg erat dan khusus. Satupelajaran yang dapat diambil dari ilmuwan biologi modern adalah bahwa suatu
spesies hidup yg memiliki kemampuan reproduksi termasuk dalam “renewable”.
Dalam perkembangannya, sumber daya ini mengalami penipisan bahkan lenyap
karena perbuatan manusia.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa arti dari “exhaustible natural resource”
adalah sbg berikut:
a. tidak terbatas pada sumber daya non-hayati;
b. kata “natural resource” dapat diartikan sebagai evolusi dan harus
diinterpretasikan oleh komunitas bangsa sebagai suatu lingkungan hidup
yang harus dilindungi; dan
c. pengakuan terhadap spesies yg terancam punah dan “exhaustible”