1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang hukum Adat dibenturkan dengan permasalahan sosial

masih mengandung berbagai permasalahan (problem). Beberapa problem itu

antara lain: pertama, konsep hukum Adat yang selama ini dikembangkan oleh

perguruan tinggi adalah konsep yang ditemukan oleh Van Vollenhoven yang

tentunya sudah tidak relevan pada masa sekarang. Kedua, hukum Adat yang

merupakan sumber hukum Nasional belum dilegalkan sebagai peraturan tertulis,

padahal hukum dalam konteks budaya lokal (local culture) perlu dikembangkan

dalam era kekinian sehingga hukum yang berlaku di masyarakat terasa lebih

inhern, acceptable, dan adaptif. Ketiga, penyelesaian sengketa Adat tidak

mengenal pemisahan antara pidana dan perdata. Dan keempat, pemisahan

horizontal tentang hukum tanah.

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum

dan adat. Menurut SM. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari

norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam

pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat

adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan

salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Dalam ranah pemikiran Arab kontemporer, adat atau tradisi diartikan dengan

warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan

emosional dan ideologis. Oleh karena itu, pengertian hukum Adat menurut Prof.

2

Dr. Soepomo, SH. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif

meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib

tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya

peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Beberapa pendapat pakar yang lain tentang pengertian hukum Adat antara

lain:

1. Prof. M. M. Djojodigoeno, SH. mengatakan bahwa hukum adat adalah

hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.

2. Menurut Prof. Mr. C. Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang

tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah

Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi

sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.

Batasan bidang yang menjadi objek kajian hukum Adat meliputi: a)

Hukum Negara, b) Hukum Tata Usaha Negara, c) Hukum Pidana, d) Hukum

Perdata, dan e) Hukum Antar Bangsa Adat (Mahadi, 1991:54).

Di masyarakat, hukum Adat nampak dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Hukum yang tidak tertulis (jus non scriptum), merupakan bagian yang

terbesar,

2. Hukum yang tertulis (jus scriptum), hanya sebagian kecil saja, misalnya

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja dahulu seperti

pranatan-pranatan di Jawa.

3. Uraian hukum secara tertulis. Uraian ini merupakan suatu hasil penelitian

(Moh. Koesnoes, 1979:39).

3

B. Identifikasi Masalah

Dalam pengumpulan data, penulis membatasi permasalahan ke dalam

beberapa pertanyaan, diantaranya yaitu :

1. Apa yang dimaksud hukum adat ?

2. Bagaimana sejarah terbentuknya hukum adat ?

3. Bagaimana kedudukan hukum adat di Indonesia ?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan paper ini antara lain yaitu :

1. Mengetahui yang dimaksud dengan hukum adat

2. Mengetahui sejarah terbentuknya hukum adat

3. Mengetahui kedudukan hukum adat di Indonesia

4

BAB II

PERMASALAHAN

A. Pengertian Hukum Adat

Definisi hukum adat menurut para sarjana adalah sebagai berikut:

a. Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah Keseluruhan aturan

tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu

disebut “hukum”) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh

karena itu disebut “adat”).

b. Bushar Muhammad menjelaskan bahwa untuk memberikan definisi hukum

ada sulit sekali karena, hukum adat masih dalam pertumbuhan; sifat dan

pembawaan hukum adat ialah:

- Tertulis atau tidak tertulis

- Pasti atau tidak pasti

- Hukum raja atau hukum rakyat dan sebagainya.

c. Ter har berpendapat bahwa hukum adat dalam dies tahun 1930 dengan judul

“Peradilan landraad berdasarkan hukum tidak tertulis” yaitu:

- Hukum adat lahir dari & dipelihara oleh keputusan-keputusan, seperti:

- Keputusan berwibawa dari kepala rakyat (para warga masyarakat

hukum)

- Para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-

keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat

(melainkan senafas / seirama).

- Dalam orasi tahun 1937 “Hukum Hindia belanda di dalam ilmu,

5

praktek & pengajaran” menjelaskan bahwa hukum adat adalah

keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan

para fungsionaris hukum yang berwibawa serta berpengaruh dan yang

dalam pelaksanaannya dipatuhi dengan sepenuh hati. (Para

fungsionaris hukum: hakim, kepala adat, rapat desa, wali tanah,

petugas dilapangan agama, petugas desa lainnya) ajaran keputusan

(Bestissingenteer)

d. Koentjaningrat mengatakan batas antara hukum adat & adat adalah mencari

adany empat ciri hukum / attributes of law yaitu:

1.Attribute of authority

Adanya keputusan-keputusan melalui mekanisme yang diberi kuasa

dan berpengaruh dalam masyarakat.

2.Attribute of Intention of universal application

Keputusan-keputusan dari pihaj yang berkuasa itu harus di maksudkan

sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai jangka waktu panjang & harus

dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa pada masa

akan datang.

3. Attribute of obligation (ciri kewajiban)

Keputusan-keputusan dari pemegang kuasa itu harus mengandung

rumusan mengenai hak & kewajiban.

4.Attribute of sanction (ciri penguat)

Keputusan-keputusan dari pemegang kuasa itu harus dikuatkan dengan

sanksi dalam arti luas. Bisa berupa sanksi jasmaniah; sanksi rohaniah (rasa

malu, rasa dibenci)

6

Pola pikir dari Koentjaningrat dipengaruhi oleh L. POSPISIT seorang

sarjana antroplogi dari amerika serikat.

e. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum adat adalah kompleks adat-

adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasikan) bersifat paksaan

(mempunyai akibat hukum).

f. Supomo & hazairin mengambil kesimpulan bahwa hukum adat adalah

hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu

sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan

kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan

dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan

keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang

ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat. (mereka yang

mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat

adat itu) yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah,

kepala adat, hakim”

g. Ketentuan hasil seminar Hukum adat di Yogyakarta Tahun 1975 tentang

definisi hukum adat adalah sebagai berikut:

Hukum adat adalah Hukum indonesia asli yang tidak tertulis dalam

perundang-undangan RI dan disana-sini mengandung unsur agama.

Kedudukan Hukum Adat sebagai salah satu sumber penting untuk

memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju

pada unifikasi hukum (penyamaan hukum).

B. Aturan Mengenai Hukum Adat

7

Pengaturan yang lebih luas dan dalam dilakukan oleh sejumlah UU dan

RUU di bidang sumberdaya agraria dan sumberdaya alam. Sejak tahun 1998,

pengaturan mengenai masyarakat adat bisa ditemui dalam sejumlah UU, yakni

UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 93 beserta penjelasannya),

UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (pasal 6) dan UU No. 41/1999

tentang Kehutanan (pasal 67). Jejak ketiga UU tersebut sedang diikuti oleh

sejumlah RUU yang sampai saat ini sedang dalam proses penyusunan dan

pembahasan. Sebut saja misalnya RUU tentang Perkebunan, RUU tentang

Pengelolaan Sumberdaya Air, RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil, RUU tentang Pemanfaatan dan Pelestarian Sumberdaya

Genetika, revisi UU tentang Pertambangan dan RUU tentang Pengelolaan

Sumberdaya Alam (RUU PSDA). Beberapa waktu lalu pengaturan masyarakat

adat dalam RUU PSDA menjadi polemik ketika Menteri Negera Lingkungan

Hidup menilai RUU tersebut terlalu memberikan keleluasaan yang besar kepada

masyarakat adat.

Rasanya tidak berlebihan bila muncul sejumlah pertanyaan mengusik.

Pertama, apa yang melatari gelombang rame-rame mengakui masyarakat adat

tersebut? Adakah ia hanya merupakan gejala normatif biasa atau malah sebuah

gejala politik atau gejala sosial? Apakah pengaturan demikian lahir hanya karena

UUD 1945 hasil amandemen dan Ketetapan MPR sudah mengatur mengenai

masyarakat adat? Kedua, bagaimana karakter atau gaya pengakuan yang

ditampilkan oleh sejumlah UU dan RUU tersebut? Adakah pengakuan itu meralat

kasalahan masa lalu ataukah hanya meneruskan tradisi pengakuan gaya lama?

Terra Nullius, Dekolonisasi dan Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat Di

8

Indonesia istilah `masyarakat adat' diartikan sebagai terjemahan dari kata

`indigenous peoples'. Banyak orang membedakannya dengan istilah masyarakat

hukum adat yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda yakni

rechtgemencshap.. Kalangan aktivis Ornop dan organisasi masyarakat adat

semacam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memandang istilah

`masyarakat hukum adat' pada akhirnya hanya akan mempersempit entitas

masyarakat adat sebatas entitas hukum. Sementara istilah masyarakat adat

dipercaya memiliki dimensi yang luas dari sekedar hukum. Misalnya dimensi

kultural dan religi. Jadi, istilah masyarakat adat dan istilah masyarakat hukum adat

memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat

dilahirkan dan dirawat oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan

untuk keperluan teoritik- akademis. Istilah tersebut digunakan untuk memberi

identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum

sendiri untuk membedakannya dengan golongan Eropa dan Timur Jauh yang

memiliki sistem dan tradisi hukum tertulis.

Sedangkan istilah masyarakat adat mengemuka ketika pada awal dekade

90-an berlahiran sejumlah Ornop yang memperjuangkan pengakuan hak-hak

masyarakat adat. Tidak bisa disangkal gerakan yang memperjuangkan isu ini

berinsipirasi dari gerakan pembelaan terhadap indigenous peoples di Amerika

Latin pada dekade 70-an dan Asia Selatan pada dekade 80-an. Di Indonesia istilah

indigenous peoples tidak diterjemahkan menjadi `masyarakat asli', melainkan

menjadi masyarakat adat. Penggunaan istilah masyarakat asli tentu saja akan

melahirkan polemik yang tajam bahkan mungkin tak berkesudahan. Sedangkan

penggunaan istilah masyarakat adat, dari segi pemakaian, dianggap lebih populer.

9

Kendati istilah indigenous peoples diterjemahkan dengan istilah masyarakat adat,

namun defenisi masyarakat adat sangat mirip dengan defenisi umum mengenai

indigenous peoples. AMAN mendefenisikan masyarakat adat sebagai kelompok

masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah

geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan

wilayah sendiri. Sedangkan konvensi ILO 169 tahun 1989 mengenai Bangsa

Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka (Concerning

Indigenous and Tribal Peoples in Independent States) mengartikan IPs sebagai

suku-suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya

dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau suku-suku

bangsa yang telah mendiami sebuah negara sejak masa kolonisasi yang memiliki

kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri. Sementara Jose Martinez

Cobo, yang bekerja sebagai pelapor khusus untuk Komisi Pencegahan

Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas, pada tahun 1981, dalam

laporannya yang berjudul Diskriminasi Terhadap Masyarakat Adat,

mendefenisikan IPs sebagai kelompok masyarakat atau suku bangsa yang

memiliki kelanjutan hubungan sejarah antara masa sebelum invasi dengan masa

sesudah invasi yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka

berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau bagian dari masyarakat yang lebih

luas.

Jadi, membincangkan konsep atau gerakan masyarakat adat sebenarnya

mirip dengan konsep dan gerakan indigenous peoples (IPs) di Amerika Latin atau

di belahan Asia Selatan. Di kedua tempat ini gerakan ini awalnya dilarutkan ke

dalam gerakan dekolonisasi. Gerakan memperjuangkan IPs adalah gerakan yang

10

di satu sisi menggugat hak bangsa-bangsa Eropa untuk menaklukan bangsa-

bangsa pribumi di benua Amerika dan Asia dan di sisi lain merumuskan argumen-

argumen yang menjelaskan bahwa bangsa-bangsa pribumi itu adalah pemilik sah

atas wilayah yang didiami dan dikelolanya. Argumen-argumen dasar yang

membela hak IPs sebenarnya telah dirintis sejak abd XIV ketika Bartolome de las

Casas dan Francisco de Vitoria mengkritik tindakan penaklukan yang dilakukan

oleh bangsa Spanyol. De las Casas adalah seoran misionaris Katolik Romawi

yang bekerja di wilayah orang-orang Indian. Sedangkan De Vitoria adalah guru

besar teologi di Universitas Salamanca. Kedua orang tersebut mempertanyakan

legalitas dan moralitas penaklukan bangsa Spanyol atas bangsa-bangsa pribumi di

Amerika Selatan. Keduanya membantah doktrin terra nullius sebagai argumen

yang membenarkan tindakan penaklukan. Doktrin terra nullius mengatakan bahwa

wilayah-wilayah yang disinggahi oleh mereka adalah tanah tak bertuan (terra

nullius). Manusia-manusia yang mereka jumpai pada wilayah tersebut dianggap

bukan manusia karena belum memiliki peradaban. Dengan argumen tersebut,

bangsa penakluk menganggap dirinya memiliki misi untuk memperadabkan

bangsa-bangsa pribumi (Hunter, dkk: 1995; Anaya:1996). Doktrin inilah yang

dibantah oleh De las Casas dan De Vitoria dengan mengatakan bahwa IPs

memiliki otonomi asli (original autonomous powers) dan hak-hak atas tanah

(entitlements to land). Dalam bukunya History of the Indies, De las Casas bahkan

memaparkan brutalitas yang dilakukan bangsa Spanyol terhadap suku-suku Indian

dengan melakukan pembunuhan massal dan menjadikan mereka sebagai budak.

Dengan demikian perjuangan membela IPs adalah perjuangan

meruntuhkan bangun argumen tindakan kolonisasi/penaklukan sekaligus

11

bermaksud untuk menghapuskan kolonisasi. Perjuangan membela IPs bukanlah

perjuangan mendapatkan pengakuan dalam rejim pemerintahan kolonial karena

kritik awal perjuangan ini justru mempertanyakan pembenaran tindakan

kolonisasi. Dalam suasana ini perjuangan untuk mendapatkan hak untuk

menentukan nasib sendiri (right to self-determination) sering ditafsirkan sebagai

perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Hak untuk menetukan nasib sendiri

jenis ini sering juga disebut dengan external self-determination. Pasca

dekolonisasi, konsep dan tuntutan gerakan IPs kemudian bergeser. Ia tidak lagi

perjuangan untuk mendorong dekolonisasi tapi telah bergeser menjadi perjuangan

untuk medapatkan hak-hak berdemokrasi (right to democracy) sebagai kelompok

masyarakat yang hidup dalam sebuah negara bangsa. Begitu juga dengan hak

menentukan nasib sendiri telah berubah dari right to self-determination (external

self-determination) menjadi right of self-determination. Aktor yang dihadapi

bukan lagi regim kolonial tapi rejim otoritarian yang masih mewariskan asumsi

dan doktrin di masa kolonialisme.

Perbincangan yang mengarah ke pengakuan IPs semakin maju ketika ia

masuk dalam wacana hukum HAM internasional. Derajat humanitas IPs

diperbaiki dalam khasanah hukum HAM internasional ketika ia diakui sebagai

kategori masyarakat minoritas yang sering menjadi korban tindakan pelanggaran

HAM. IPs diakui sebagai sebuah identitas yang harus diakui dan dilindungi.

Untuk itu, rejim hukum HAM internasional mengakui beberapa hak asasi IPs.

Misalnya hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas pembangunan (right to

development), hak atas milik, hak hidup, hak atas kesehatan, dan sejumlah hak

yang dikenal dalam Konvensi ILO 169 tahun 1989. Pengakuan atas sejumlah hak

12

tersebut sekaligus meralat pandangan kolot yang menuduh IPs sebagai masyarakat

tidak beradab (uncivilized society). Jika pada awalnya Konvensi ILO 107 tahun

1957 masih mengasumsikan bahwa IPs akan berkembang menjadi masyarakat

modern (integrasi) namun kemudian diralat oleh Konvensi ILO 169 dengan

mengatakan bahwa IPs memiliki hak untuk hidup sesuai dengan sistem hukum

dan politik yang mereka miliki.

Kendati demikian, progresivitas instrumen hukum HAM internasional

banyak disandungi oleh konservatisme negara, terutama negara-negara dunia

ketiga. Perjuangan menjadikan isu IPs menjadu agenda pembahasan di PBB dan

perjuangan mendirikan sebuah forum permanen di PBB, bukanlah pekerjaan

gampang. Bila proses dekolonisasi telah dimulai sejak dekade 40-an maka forum

permanen pembahasan IPs baru terbentuk tahun 1982 dengan dilahirkannya

Working Groups on Indigenous Populations, yang berada di bawah Sub Komisi

Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas. Penggunaan kata

populations terjadi karena istilah peoples belum diterima oleh mayoritas anggota

PBB. Tugas kelompok kerja ini untuk melahirkan Rancangan Deklarasi PBB

tentang Hak-Hak IPs (Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples),

sampai saat ini belum kunjung selesai. Salah satu penyebabnya adalah kuatnya

resistensi negara-negara dunia ketiga terhadap beberapa hak yang dianggap

membahayakan. Misalnya hak untuk menentukan nasib sendiri. Pencanangan

tahun 1993 sebagai tahun IPs dan tahun 1994-2004 sebagai decade IPs tetap saja

tidak berhasil mempercepat penyelesaian rancangan draf deklarasi tersebut

padahal tenggat waktu yang diberikan hanya sampai tahun 2004.

Pelanggaran terhadap hak-hak dasar IPs terus saja berlangsung di masa-

13

masa itu kendati di saat bersamaan sejumlah negara terus mengupayakan

pemajuan pengakuan terhadap masyarakat adat lewat jalur legislasi dan peradilan.

Sejumlah negara di Amerika Latin seperti Venezuela, Mexico, Argentina dan

Brazil, mulai memasukan IPs dalam konstitusinya. Beberapa negara mulai

menuangkannya ke dalam UU tersendiri seperti Indigenous Peoples Rights Act di

Philipina pada tahun 1997 dan Native Title Act di Australia pada tahun 1993. Di

samping itu pengakuan lewat UU juga dilakukan kepada kelompok IPs tertentu.

Misalnya pengakuan oleh Pemerintah Panama terhadap suku bangsa Kuna pada

tahun 1970. Sejumlah pengadilan di beberapa negara juga sudah mulai

mengeluarkan putusan yang memenangkan gugatan masyarakat adat atas tindakan

pencaplokan oleh pemerintah kolonial dan pemerintah bangsa merdeka sekaligus

membantah kesahihan doktrin terra nullius. Di Australia putusan Mahkamah

Agung terhadap kasus Kepulauan Murray kepunyaan Orang Aborigin, menjadi

tonggak hukum bagi penganuliran doktrin terra bullius selain diundangkannya

Native Title Act. Di tingkat internasional, institusi peradilan juga memainkan

peran penting, seperti yang dilakukan oleh International Court of Justice pada

tahun 1989 yang menghukum pemerintah Australia untuk membayar denda

sebesar $A 107 juta atas tindakanya menambang pospat di wilayah Nauru

sebelum orang-orang Nauru memperoleh kemerdekaan. Hukuman tersebut

didasarkan pada argumen bahwa bangsa Nauru memiliki hak untuk menentukan

nasib sendiri.

14

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sejarah Hukum Adat

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof.

Dr. C Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck

Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah

hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama

pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam

Masyarakat Indonesia (http://mlatiffauzi.wordpress.com/2007/09/30/hukum-adat-

dan-perubahan-sosial/).

Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van

Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda

(sebelum menjadi Indonesia).

Dari 19 daerah lingkungan hukum (rechtskring) di Indonesia, sistem

hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Hukum Adat mengenai tata negara

2. Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah,

hukum perhutangan).

3. Hukum Adat menganai delik (hukum pidana).

B. Wilayah hukum adat di Indonesia

Menurut hukum adat, wilayah yang dikenal sebagai Indonesia sekarang ini

dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkaran adat (Adatrechtkringen).

15

Seorang pakar Belanda, Cornelis van Vollenhoven adalah yang pertama

mencanangkan gagasan seperti ini. Menurutnya daerah di Nusantara menurut

hukum adat bisa dibagi menjadi 23 lingkungan adat berikut:

1. Aceh

2. Gayo dan Batak

3. Nias dan sekitarnya

4. Minangkabau

5. Mentawai

6. Sumatra Selatan

7. Enggano

8. Melayu

9. Bangka dan Belitung

10. Kalimantan (Dayak)

11. Sangihe-Talaud

12. Gorontalo

13. Toraja

14. Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar)

15. Maluku Utara

16. Maluku Ambon

17. Maluku Tenggara

18. Papua

19. Nusa Tenggara dan Timor

20. Bali dan Lombok

21. Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran)

16

22. Jawa Mataraman

23. Jawa Barat (Sunda)

C. Penegak hukum adat

Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat

disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk

menjaga keutuhan hidup sejahtera.

D. Aneka Hukum Adat

Hukum Adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh dari :

1. Agama : Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Misalnya : di

Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Di Aceh dipengaruhi

Agama Islam, Di Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen.

2. Kerajaan seperti antara lain: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit.

3. Masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa.

E. Pengakuan Adat oleh Hukum Formal

Berbicara persoalan penegak hukum adat Indonesia, ini memang sangat

prinsipil karena adat merupakan sala satu cermin bagi bangsa, adat merupkan

identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Dalam kasus sala satu adat

suku Nuaulu yang terletak di daerah Maluku Tengah, ini butuh kajian adat yang

sangat mendetail lagi, persoalan kemudian adalah pada saat ritual adat suku

tersebut, dimana proses adat itu membutuhkan kepala manusia sebagai alat atau

prangkat proses ritual adat suku Nuaulu tersebut.. Dalam penjatuhan pidana oleh

17

sala satu Hakim pada Perngadilan Negeri Masohi di Maluku Tengah, ini pada

penjatuhan hukuman mati, sementara dalam Undang-undang Kekuasaan

Kehakiman Nomor 4 tahun 2004. dalam Pasal 28. hakim harus melihat atau

mempelajari kebiasaan atau adat setempat dalam menjatuhan putusan pida

terhadap kasus yang berkaitan dengan adat stempat.

Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan

tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5

Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat

Hukum Adat.

Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam

pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta

langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat.

Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan

terhadap "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat"

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijaksanaan tersebut

meliputi:

1. Penyamaan persepsi mengenai "hak ulayat" (Pasal 1)

2. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa

dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).

3. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3

dan 4)

18

F. Hukum adat di Indonesia : Gaya Pengakuan Bersyarat

Setelah menjadi negara merdeka pada tahun 1945, Indonesia berusaha

merumuskan pengakuan hukum (baca: perundang-undangan) terhadap masyarakat

adat. Sebuah terobosan brilian dilakukan oleh UUD 1945 versi sebelum

amandemen. Kendati ketika itu wacana HAM di tingkat internasional belum

mendiskusikan isu IPs, UUD 1945 telah membuat pengakuan terhadap

masyarakat adat dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250

daerah- daerah dengan susunan asli (zelfbesturende, volksgemeenschappen),

seperti marga, desa, dusun dan negeri. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh UUD

RIS dan UUDS. Tonggak kedua pengakuan hukum terhadap masyarakat adat

dirumuskan lima belas tahun kemudian saat Undang-Undang No. 5/1960 tentang

Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan. UUPA mengakui keberadaan

masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Pengakuan terhadap hak ulayat dilakukan

sepanjang menurut kenyataanya masih ada, tidak bertentangan dengan

kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan

peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Berbeda dengan UUD 1945 sebelum

amandemen, UUPA memperkenalkan konsep pengakuan bersyarat, yang

kemudian diikuti secara baku oleh peraturan perundangan sesudahnya.

G. Urgensi Hukum adat

1. Indonesia: Negara Multi Kultural

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras,

etnis, klan, agama. Hukum Adat muncul salah satunya adalah untuk menjaga dan

mengakomodasi kekayaan kultural bangsa Indonesia yang semakin terpendam

19

sehingga tetap dikenal dan menjadi elemen penting dalam perumusan hukum

nasional yang adaptif dan mempunyai daya akseptabilitas yang tinggi untuk

masyarakat.

2. Hukum Adat dalam Tata Hukum Nasional Indonesia

Kedudukan hukum Adat dalam konstelasi tata hukum nasional Indonesia

senyampang ia tidak menghambat segera tercapainya masyarakat Sosialis

Pancasila yang nota bene dari dulu sampai sekarang menjadi pengatur-pengatur

hidup bermasyarakat kita, harus menjadi dasar-dasar elemen, unsur-unsur hukum

yang kita masukkan dalam hukum nasional kita yang baru. Hal ini terdapat pada

salah satu point dalam rumusan Dasar-dasar dan Asas-asas Tata Hukum Nasional

oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

H. Masyarakat dan Perubahan Sosial

1. Interaksi Sosial dan Stratifikasi Sosial

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa salah satu

unsur obyek kajian sosiologi adalah proses sosial. Bentuk umum proses sosial

adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan

sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan

bersama. Berlangsungnya proses interaksi didasarkan pada pelbagai faktor, antara

lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Adapun syarat-syarat

terjadinya interaksi sosial adalah kontrak sosial dan komunikasi.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap

hal-hal tertentu dalam masyarakat. Penghargaan itu akan menempatkan sesorang

pada kedudukan yang lebih tinggi. Gejala ini menimbulkan adanya stratifikasi

20

sosial (lapisan masyarakat), pembedaan masyarakat secara vertikal. Ukuran yang

bisa dipakai untuk mengklasifikasi anggota masyarakat antara lain, ukuran

kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Ketika pola interaksi

sosial serta sistem stratifikasi masyarakat bergeser maka hukum Adat sebagai

norma dasar yang lebih dekat kepada masyarakat akan berubah juga.

2. Perubahan Sosial dan Kebudayaan

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan.

Perubahan itu dapat terjadi pada nilai sosial, norma sosial, pola perilaku

organisasi, lapisan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, interaksi sosial dan lain

sebagainya. Perubahan sosial itu terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-

unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya

perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan.

Para pakar sering mempersoalkan tentang hubungan antara perubahan

sosial dan perubahan kebudayaan. Sebagian mengatakan bahwa perubahan sosial

merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, karena kebudayaan mencakup

semua aspek kehidupan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan

sosial dan kebudayaan, yaitu: a) jumlah penduduk yang berubah, b) penemuan

baru, c) pertentangan masyarakat (conflict) dan d) terjadinya pemberontakan atau

revolusi.

21

BAB IV

KESIMPULAN

Sudah sekian lama pembahasan tentang hukum Adat belum diadakan

pembaharuan dan reobservasi ulang. Masyarakat tidaklah statis, ia akan selalu

berubah dan mengalami proses dinamisasi. Seseorang yang tidak sempat

menelaah susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia misalnya, akan

berpendapat bahwa masyarakat tersebut statis, tidak maju, dan tidak berubah.

Pernyataan demikian didasarkan pada pada pandangan yang sepintas, kurang

mendalam, dan hanya berhenti pada satu titik. Karena tidak ada suatu masyarakat

pun yang berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa. Apalagi perubahan

yang terjadi di masyarakat dewasa ini berjalan normal dan menjalar dengan cepat

berkat adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Oleh

karena itu, tidak ada alasan untuk segera dilakukan rekonstruksi dan reresearch

terhadap konsep hukum Adat di Indonesia.

22

DAFTAR PUSTAKA

Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi II, TARSITO, Bandung

Hilman H, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju,Bandung

Mahadi, 1991, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat, Alumni, Bandung

Moh. Koesnoe, 1979, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press

Seminar Hukum Nasional VII, Jakarta, 12 s/d 15 Oktober 1999. Djaren Saragih, 1984

Soerjo W, 1984, Pengantardan Asas-asas Hukum Adat, P.T. Gunung Agung

Soemardi Dedi, SH. Pengantar Hukum Indonesia, IND-HILL-CO Jakarta

Soekamto Soerjono, Prof, SH, MA, Purbocaroko Purnadi, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti PT, Bandung 1993

________________. Sosiologi (Suatu Pengantar). Jakarta: Rajawali Press. 2001

Djamali Abdoel R, SH, Pengantar hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada PT, Jakarta 1993

Tim Dosen UI, Buku A Pengantar hukum Indonesia