Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
D1/September 27, 2019
Paraf/Sign:
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK Daftar Isi Halaman
Surat Pernyataan Direksi Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 3 Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 4 Laporan Arus Kas Konsolidasian 5 Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 6
Informasi Tambahan:
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk Lampiran I Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk Lampiran II Laporan Perubahaan Ekuitas Entitas Induk Lampiran III Laporan Arus Kas Entitas Induk Lampiran IV Informasi Investasi pada Entitas Anak dan Asosiasi Lampiran V
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
D2/September 27, 2019 1 paraf:
Catatan 2016*) 2015
Rp Rp
ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 4 1.989.434.708.301 2.722.895.662.978
Investasi Jangka Pendek 5 500.000.000 500.000.000
Piutang Usaha 2, 6
Pihak Ketiga 70.033.412.679 97.769.585.154
Piutang Lain-Lain 7
Pihak Berelasi 5.805.345.592 16.313.595.446
Pihak Ketiga 63.751.046.610 8.667.950.262
Piutang Retensi 66.419.125 --
Pendapatan yang Masih Harus Diterima - Bagian Lancar 8 104.705.426.696 108.143.712.870
Persediaan 9 88.504.999.499 88.722.442.970
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 10 1.342.124.409.389 337.112.041.197
Uang Muka Pembelian Saham 13 57.438.963.250 26.563.963.250
Pajak Dibayar Dimuka 11 213.772.750.246 66.108.433.005
Jumlah Aset Lancar 3.936.137.481.387 3.472.797.387.132
Aset Tidak Lancar
Pendapatan yang Masih Harus Diterima - Bagian Tidak Lancar 8 25.428.521.586 48.406.553.309
Aset Pajak Tangguhan 38.c 4.648.339.455 4.371.139.177
Uang Muka Investasi 12 594.311.469.659 446.381.679.416
Investasi Jangka Panjang Lainnya 14 177.845.445.611 113.350.222.094
Investasi Pada Entitas Asosiasi 15 196.672.155.763 144.906.129.914
Investasi Pada Ventura Bersama 16 17.609.428.108 --
Aset Real Estat 17 513.396.278.325 353.317.415.794
Properti Investasi 18 405.567.396.129 403.439.819.754
Aset Tetap 19 373.941.600.275 152.524.556.601
Aset Lain-Lain 20 117.412.777.268 51.370.523.699
Jumlah Aset Tidak Lancar 2.426.833.412.179 1.718.068.039.758
JUMLAH ASET 6.362.970.893.566 5.190.865.426.890
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
d1/September 27, 2019 2
Catatan 2016*) 2015
Rp Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Pinjaman Bank Jangka Pendek 21 75.000.000.000 --
Liabilitas Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo dalam Satu Tahun
Pinjaman Bank 21 22.982.233.443 23.633.333.338
Utang Sewa Pembiayaan 26 427.304.041 556.774.243
Utang Usaha
Pihak Berelasi 22 10.107.075.452 16.318.689.083
Pihak Ketiga 22 9.702.375.130 10.565.893.682
Utang Pajak 23 102.088.453.545 27.307.165.231
Beban Akrual 24 64.231.982.503 39.933.933.285
Utang Lain-lain 25 169.224.303.825 165.411.730.555
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 453.763.727.939 283.727.519.417
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah dikurangi Bagian yang dalam
Jatuh Tempo Satu Tahun
Pinjaman Bank 21 37.499.103.650 59.685.036.370
Utang Sewa Pembiayaan 26 -- 676.843.726
Pendapatan Diterima Dimuka 27 273.638.568.396 292.934.894.206
Jaminan Sewa Diterima Dimuka 28 6.315.066.535 4.749.270.052
Liabilitas Pajak Tangguhan 38.c 1.200.612.838 878.613.325
Liabilitas Imbalan Pascakerja 29 21.686.102.677 17.411.122.141
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 340.339.454.096 376.335.779.820
Jumlah Liabilitas 794.103.182.035 660.063.299.237
Ekuitas
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Modal Saham, Nilai Nominal - Rp1.000 per Saham
Modal Dasar - 10.000.000.000 dan 8.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
masing-masing sebesar 3.746.730.231.000 dan 2.246.730.231 Saham
pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 31.a 3.746.730.231.000 2.246.730.231.000
Uang Muka Setoran Modal 31.b 1.000.000.000.000 1.500.000.000.000
Saldo Laba
Ditentukan Pengunaannya 460.574.702.642 454.348.183.474
Belum Ditentukan Pengunaannya (31.845.946.867) 12.453.052.770
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan
kepada Pemilik Entitas Induk 5.175.458.986.775 4.213.531.467.244
Kepentingan Nonpengendali 30 393.408.724.756 317.270.660.409
Jumlah Ekuitas 5.568.867.711.531 4.530.802.127.653
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 6.362.970.893.566 5.190.865.426.890
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
D2/September 27, 2019 3 paraf:
Catatan 2016*) 2015
Rp Rp
PENDAPATAN 32 308.327.851.848 303.032.253.769
BEBAN POKOK PENDAPATAN 33 219.498.896.487 235.823.423.013
LABA KOTOR 88.828.955.361 67.208.830.756
Beban Penjualan 34 (1.875.829.931) (3.379.628.774)
Beban Administrasi dan Umum 34 (198.751.473.487) (115.933.212.321)
Penghasilan Lain-lain-Bersih 35 219.158.920.062 73.040.580.982
Beban Keuangan 36 (8.591.967.660) (17.319.596.341)
Beban Pajak Penghasilan Final 37 (41.296.422.112) (31.642.821.128)
Bagian Rugi Ventura Bersama 16 (335.246.344) --
Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi 15 23.104.615.285 (21.641.908.267)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 80.241.551.174 (49.667.755.093)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN
Kini 38.a (36.029.547.010) (5.000.839.083)
Tangguhan 38.a (181.082.945) (957.823.232)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan (36.210.629.955) (5.958.662.315)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 44.030.921.219 (55.626.417.408)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti 29 (2.470.244.938) 1.820.633.437
Bagian Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Asosiasi 15 (38.589.436) (63.419.330)
Pajak Penghasilan Terkait 38.c 136.283.710 (5.001.091)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 41.658.370.555 (53.874.204.392)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk (26.242.203.330) (44.130.933.277)
Kepentingan Nonpengendali 70.273.124.549 (11.495.484.131)
Jumlah 44.030.921.219 (55.626.417.408)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk (28.376.874.432) (42.404.335.898)
Kepentingan Nonpengendali 70.035.244.987 (11.469.868.494)
Jumlah 41.658.370.555 (53.874.204.392)
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
d1/September 27, 2019
4
Modal Disetor Uang Muka Telah Ditentukan Belum Ditentukan Jumlah Kepentingan Non Jumlah
Catatan Setoran Modal Penggunaannya Penggunaannya Pengendali
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014 1.329.995.757.000 916.734.474.000 349.748.725.541 192.294.267.816 2.788.773.224.357 308.041.083.610 3.096.814.307.967
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas
Pada Entitas Anak -- -- -- 171.265.309 171.265.309 (300.554.707) (129.289.398)
Tambahan Setoran Modal - Bagian
Nonpengendali -- -- -- -- -- 21.000.000.000 21.000.000.000
Uang Muka Setoran Modal -- 1.500.000.000.000 -- -- 1.500.000.000.000 -- 1.500.000.000.000
Setoran Modal 916.734.474.000 (916.734.474.000) -- -- -- -- --
Pembagian Laba:
Dividen -- -- -- (33.008.686.524) (33.008.686.524) -- (33.008.686.524)
Cadangan Khusus -- -- 104.599.457.933 (104.599.457.933) -- -- --
Rugi Tahun Berjalan -- -- -- (44.130.933.277) (44.130.933.277) (11.495.484.131) (55.626.417.408)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan -- -- -- 1.726.597.379 1.726.597.379 25.615.637 1.752.213.016
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 2.246.730.231.000 1.500.000.000.000 454.348.183.474 12.453.052.770 4.213.531.467.244 317.270.660.409 4.530.802.127.653
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas
Pada Entitas Anak -- -- -- (2.342.278.401) (2.342.278.401) 89.819.360 (2.252.459.041)
Tambahan Setoran Modal - Bagian
Nonpengendali -- -- -- -- -- 6.013.000.000 6.013.000.000
Uang Muka Setoran Modal 30.b -- 1.000.000.000.000 -- -- 1.000.000.000.000 -- 1.000.000.000.000
Setoran Modal 1.500.000.000.000 (1.500.000.000.000) -- -- -- -- --
Pembagian Laba:
Dividen 30.c -- -- -- (7.353.327.636) (7.353.327.636) -- (7.353.327.636)
Cadangan Khusus -- -- 6.226.519.168 (6.226.519.168) -- -- --
Rugi Tahun Berjalan -- -- -- (26.242.203.330) (26.242.203.330) 70.273.124.549 44.030.921.219
Rugi Komprehensif Lain Tahun Berjalan -- -- -- (2.134.671.102) (2.134.671.102) (237.879.562) (2.372.550.664)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 *) 3.746.730.231.000 1.000.000.000.000 460.574.702.642 (31.845.946.867) 5.175.458.986.775 393.408.724.756 5.568.867.711.531
Saldo Laba
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
D2/September 27, 2019 5 paraf:
2016*) 2015
Rp Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan Kas dari Pelanggan 145.205.474.187 326.242.192.984
Pembayaran Kas kepada Karyawan dan Pemasok (1.648.237.178.627) (477.524.958.109)
Pembayaran Beban Keuangan (8.591.967.657) (19.210.283.986)
Pembayaran Pajak Penghasilan (1.446.723.433) (53.492.442.356)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi (1.513.070.395.530) (223.985.491.467)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan Bunga 176.965.688.333 120.136.704.619
Penjualan Aset Tetap 1.133.945.767 1.814.958.973
Penjualan Properti Investasi -- 4.784.000.000
Perolehan Aset Tetap (219.248.154.292) (14.451.786.091)
Perolehan Properti Investasi (15.128.177.815) (41.583.594.055)
Pembayaran Uang Muka Pembelian Saham (30.875.000.000) (26.500.000.000)
Penempatan Investasi pada Ventura Bersama (7.958.696.170) --
Penambahan Uang Muka Investasi (28.700.000.000) (40.000.000.000)
Penempatan Investasi Jangka Panjang (64.495.223.517) (69.621.000.000)
Pencairan Uang Jaminan -- 185.729.551.491
Penempatan Uang Jaminan (75.000.000.000) --
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi (263.305.617.694) 120.308.834.937
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pembayaran Pinjaman Bank (23.925.299.889) (222.453.619.817)
Penerimaan Pinjaman Bank 75.000.000.000 28.926.700.000
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan (806.313.928) (2.312.212.606)
Pembayaran Dividen (7.353.327.636) (33.008.686.524)
Penerimaan Uang Muka Setoran Modal 1.000.000.000.000 1.500.000.000.000
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 1.042.915.058.547 1.271.152.181.053
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (733.460.954.677) 1.167.475.524.523
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 2.722.895.662.978 1.555.420.138.455
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 1.989.434.708.301 2.722.895.662.978
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3 Tambahan Informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 41.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
6
1. Umum
a. Pendirian Perusahaan PT Jakarta Propertindo (“Perusahaan”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Pembangunan Pluit Jaya sesuai dengan Akta No. 21 tanggal 5 Agustus 1997, dari Ida Fidiyantri, S.H., Notaris pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Pendirian Perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9027 HT.01.01.Th.97 tanggal 5 September 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Utara dengan No. 639/BH.09-01/XII/97 tanggal 22 Desember 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1998, Tambahan No. 1149.
Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir berdasarkan Akta Notaris Lumassia, S.H. No 05 tanggal 20 Juni 2016 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, dimana Pemegang Saham menyetujui peningkatan modal dasar dari semula Rp8.000.000.000.000 menjadi Rp10.000.000.000.000 yang terbagi atas 10.000.000.000 saham masing-masing saham bernilai Rp1.000 dengan membagi dua klasifikasi saham yaitu saham seri A Monumen Nasional sebanyak 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp1.000 dan saham seri B sebanyak 9.999.999.999 dengan nilai nominal Rp9.999.999.999.000 dan peningkatan modal disetor sebesar Rp1.500.000.000.000 sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Perseroan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur nomor 2698 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2015 tanggal 8 Desember 2015, yaitu sebesar Rp1.000 untuk setoran saham seri A Monumen Nasional dan sebesar Rp1.499.999.999.000 untuk setoran saham seri B. Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU.0012572.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016.
Perusahaan berdomisili di Gedung Thamrin City lt. 1, Jl. Thamrin Boulevard Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
b. Kegiatan Usaha Pokok Perusahaan Sesuai anggaran dasarnya, Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa dan real estate (pengembang). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dengan lingkup sebagai berikut: 1) Melakukan kegiatan di bidang perdagangan yaitu perdagangan dan distribusi bahan pangan
dan palawija; 2) Melakukan kegiatan di bidang jasa yaitu sebagai berikut:
a. Jasa pengelolaan kegiatan dan sarana olahraga; b. Jasa pengolahan fasilitas pengolahan limbah usaha di bidang energi hulu; dan c. Jasa Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang.
3) Melakukan kegiatan di bidang real estate (pengembang) serta infrastruktur yaitu sebagai berikut: a. Melakukan kegiatan di bidang real estate (pengembang); b. Melakukan pengadaan tanah matang (kaveling siap bangun), pematangan dan pengelolaan
tanah serta melakukan dan menerima pengalihan hak atas tanah dari dan kepada pihak ketiga (kegiatan land banking);
c. Menjalankan usaha dalam bidang penyelenggaraan reklamasi yang antara lain meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan reklamasi (termasuk penimbunan dan pengeringan laut dibagian perairan laut kawasan pantai), penggalian dan pengambilan bahan-bahan galian untuk menyelenggarakan reklamasi serta pengawasan;
d. Melakukan pembangunan perkantoran, pertokoan, apartemen, industri, pergudangan, perumahan, fasilitas olah raga serta hotel;
e. Melakukan pengelolaan, penyewaan, penjualan bangunan perkantoran, pertokoan, apartemen, industri dan perumahan;
f. Mengusahakan pengembangan kawasan pemukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu, dengan pelaksanaan secara bertahap;
g. Menciptakan pemukiman tersusun; h. Menyelenggarakan pengelolaan lingkungan siap bangun;
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
7
i. Melaksanakan investasi di bidang properti termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penyertaan modal, jual beli saham perusahaan properti dalam rangka pengembangan kawasan ataupun produk properti;
j. Membangun jaringan prasarana lingkungan dan pengelolaannya; k. Melaksanakan investasi di bidang infrastruktur termasuk dan tidak terbatas pada melakukan
penyertaan modal, jual beli saham perusahaan pengelola infrastruktur; l. Melaksanakan usaha dalam pengembangan jaringan jalan tol dan pelabuhan; m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan fasilitas umum; n. Mengusahakan kontraktor (pemborongan umum) segala macam bangunan termasuk
sarana dan prasarananya dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan.
o. Melaksanakan usaha dalam penyediaan dan pengelolaan gas serta listrik tenaga gas; p. Melaksanakan usaha di bidang penyediaan dan pengelolaan air bersih; q. Melaksanakan usaha di bidang informasi, komunikasi dan telekomunikasi; dan r. Penyelenggaraan Prasaraana dan Sarana Perkeretaapian.
Saat ini kegiatan usaha Perusahaan adalah di bidang pembangunan, penyewaan, penjualan, tanah dan/atau bangunan (mall dan apartemen). Selain itu Perusahaan juga melakukan kerjasama operasi dengan pihak lain untuk mengelola bangunan dan apartemen.
c. Struktur Entitas Anak
Perusahaan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, pengendalian atas entitas anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:
Tempat Persentase Kepemilikan Persentase Kepemilikan 2016 2015 2016 2015
Entias Anak Kedudukan Jenis Usaha Langsung (%) Tidak Langsung (%) Tahun Pendirian Rp Rp Rp Rp
PT Pulomas Jaya Jakarta Real Estat 95 -- 1996 352.190.389.146 302.887.205.931 44.491.846.896 30.563.890.793
PT Jakarta Konsultindo Jakarta Jasa Konsultasi 93 -- 2000 26.510.886.631 26.349.016.364 40.148.418.530 33.698.660.280
PT Jakarta Utilitas Propertindo Jakarta Utilitas 99,93 -- 2001 205.462.678.312 120.425.769.523 90.372.028.474 116.287.179.827
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jakarta Infrastruktur 99,99 -- 2007 389.748.404.455 387.698.584.449 19.719.884.670 11.898.419.037
PT Jakarta Energi Utama Jakarta Jasa Rekayasa 70 -- 2012 30.484.497 30.484.497 --
PT Jakarta Marga Jaya *) Jakarta Infrastruktur -- 51 2009 211.650.640.068 179.724.982.884 --
PT Jakarta Akses Tol Priok *) Jakarta Infrastruktur -- 50 2011 596.648.499.952 441.689.437.184 --
Jumlah Aset Jumlah Pendapatan
*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Jakarta Infrastruktur Propertindo 1) PT Pulo Mas Jaya
PT Pulo Mas Jaya (“PMJ”) didirikan berdasarkan Akta No. 14 tanggal 15 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., yang kemudian diubah dengan Akta No. 27 tanggal 5 Desember 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. dan Akta No. 8 tanggal 2 April 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Bajumi, S.H. pengganti Notaris Imas Fatimah, S.H. yang mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2859.ht.01.01.TH.97 tanggal 21 April 1997. Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dimuat dengan Akta No. 20 tanggal 17 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-81721.AJ.01.02. Tahun 2008 tanggal 4 November 2008. Mayoritas saham PMJ dimiliki Perusahaan setelah Pemerintah Daerah DKI selaku pemegang saham mayoritas Perusahaan melakukan penambahan setoran modal pada tahun 2001. PMJ berdomisili di Gedung Pulo Mas Jaya Jalan Pulo Mas Raya No. 1 Jakarta dan memulai operasi komersialnya pada tahun 1996. Lingkup usaha yang dijalankan PMJ adalah mengembangkan kawasan pemukiman, perkantoran, perdagangan, dan kegiatan pengembangan properti lainnya serta mengelola rumah susun, perkantoran, pusat perdagangan, dan fasilitas kepariwisataan/rekreasi.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
8
Saat ini, kegiatan usaha pokok yang dijalani PMJ, meliputi kegiatan mengembangkan kawasan permukiman, perkantoran, perdagangan, pengembangan pusat rekreasi dan mengelola rumah susun, perkantoran, pusat perdagangan dan fasilitas kepariwisataan/ rekreasi. Susunan pemegang saham PMJ pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham No. 20 tanggal 17 September 2008 yang dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta sebagai berikut:
Pemegang Saham Jumlah Persentase Nilai
Saham (Lembar) Kepemilikan (%) Rp
PT Jakarta Propertindo 95.000.000 95,00% 95.000.000.000
Yayasan Pulo Mas Jaya 5.000.000 5,00% 5.000.000.000
Total 100.000.000 100% 100.000.000.000
2) PT Jakarta Konsultindo
PT Jakarta Konsultindo (“Jakon”) didirikan berdasarkan Akta No. 45 tanggal 11 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-556 HT.01.01-TH.2001 tanggal 19 Januari 2001. Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 180 tanggal 24 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-30282.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2009 mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan.
Jakon berdomisili di Gedung Pulo Mas Jaya, Jalan Pulo Mas Raya No. 1 Jakarta dan memulai operasi komersialnya pada tahun 2000. Jakon didirikan maksud dan dengan tujuan serta kegiatan usahanya adalah bergerak dalam bidang pembanguna, jasa dan perdagangan dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan lingkup sebagai berikut: a. Mengembangkan jasa konsultasi pekerjaan umum, bangunan Gedung, dan bangunan
pabrik, teknik lingkungan, jalan dan jembatan, jaringan, bendungan waduk, perumahan dan pemukiman;
b. Memberikan jasa konsultasi transportasi, sarana prasarana transportasi darat, udara, jalan, dan jembatan;
c. Memberikan jasa konsultasi konservasi tanah dan sumber daya alam, konservasi dan penghijauan, perkebunan tanaman keras dan tanaman pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan;
d. Memberikan jasa konsultasi pertambangan dan energi, pertambangan umum, distribusi dan transmisi; dan
e. Memberikan jasa konsultasi manajemen sistem dan teknologi informasi, kesehatan, Pendidikan, sumber daya manusia dan kependudukan.
Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Jakon terutama melayani beberapa suku dinas dan satuan kerja lainnya di bawah Pemerintah Daerah DKI Jaya dalam melakukan perencanaan dan penataan wilayah dan pemukiman. Susunan pemegang saham Jakon pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan Akta No. 44 tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham Jumlah Persentase Nilai
Saham (Lembar) Kepemilikan (%) Rp
PT Jakarta Propertindo 9.348 93,47% 9.348.000.000
PT Pulo Mas Jaya 653 6,53% 653.000.000
Total 10.001 100% 10.001.000.000
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
9
3) PT Jakarta Utilitas Propertindo PT PT Jakarta Utilitas Propertindo (“JUP”) didirikan di Jakarta tanggal 27 Juli 2001 dengan nama PT Jakarta Manajemen Estatindo. Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 27 Juli 2001 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta sebagai Notaris pengganti Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., yang selanjutnya direvisi dengan Akta No. 90 tanggal 14 April 2003 dari Notaris Sutjipto, S.H., di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-17512 HT.01.04 TH 2003 tanggal 14 April 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 Tambahan No. 95 tanggal 18 November 2003.
JUP berdomisili di Jalan Taman Pluit Dalam No. 1A, kelurahan Pluit, Jakarta Utara dan memulai operasi komersialnya pada 27 Juli 2001. Bidang usaha yang dijalankan JUP adalah (a) Menjalankan usaha di bidang jasa, yaitu jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa kebersihan, jasa teknologi informasi, jasa pengelolaan gedung; taman hiburan dan kawasan berikat; (b) Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan dan general kontraktor; (c) Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat dan properti. Berdasarkan Akta No. 77 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 19 Juni 2014 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar JME berubah nama menjadi JUP dan ditunjuk sebagai sub holding bidang utilitas yang bergerak di bidang usaha sebagai berikut:
a. Bidang usaha perdagangan:
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat dan properti. - Penjualan bahan bakar kendaraan bermotor. - Ekspor-impor dan perdagangan hasil industri daur ulang limbah dan sampah. - Ekspor-impor dan perdagangan pupuk organik, pupuk non organik dan penyubur
tanaman lainya. - Perdagangan barang yang berkaitan energy alternatif. - Perdagangan Liquid Petroleum Gas (LPG). - Ekspor-impor dan perdagangan bahan bakar padat. - Ekspor-impor dan perdagangan minyak pelumas, penyalur bahan bakar minyak, pelumas
dan minyak gemuk.
b. Bidang pembangunan - Pemborongan pada umumnya (general contractor). - Pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan.
c. Bidang usaha jasa - Jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran. - Jasa kebersihan. - Jasa teknologi informasi. - Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan
kawasan berikat. - Jasa penjualan bahan bakar mobil dan motor. - Jasa pengurusan surat-surat perizinan (biro jasa). - Jasa penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah. - Konsultasi bidang penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbah. - Jasa pengelolaan parkir. - Jasa pemeliharaan saluran air dan/pipa. - Jasa penyewaan dan pengelolaan properti. - Jasa yang berkaitan energy alternatif. - Jasa Perbaikan tabung elpiji. - Jasa agen dan penyalur bahan bakar minyak tanah, solar, gas, pelumas (oli) dan minyak
gemuk (grease).
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
10
Berdasarkan Akta Notaris No. 132 yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta tanggal 23 Desember 2015, dengan agenda keputusan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001260.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016. Adapun susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:
Pemegang Saham Jumlah Persentase Nilai
Saham (Lembar) Kepemilikan (%) Rp
PT Jakarta Propertindo 69.205 99,93% 69.205.000.000
Koperasi Karyawan Jakarta Propertindo 50 0,07% 50.000.000
Total 69.255 100% 69.255.000.000
4) PT Jakarta Infrastruktur Propertindo
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (“JIP”) didirikan pada tanggal 2 Oktober 2006 berdasarkan Akta No. 06 dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. W7.00066.HT.01.01-TH.2007 tanggal 3 Januari 2007. JIP berdomisili di Gedung Thamrin City Lt. 1, Jl. Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan memulai operasi komersialnya tahun 2007. Berdasarkan akta nomor 11 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 4 Juni 2014 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Jakarta Komunikasi berubah nama menjadi PT Jakarta Infrastruktur Propertindo. Anggaran Dasar telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir pada tanggal 10 Desember 2014 dengan Akta No. 24 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Ariyani, S.H., Notaris di Jakarta perihal peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-012881.40.20.2014 tanggal 16 Desember 2014. Perusahaan tergabung dalam Grup Jakarta Propertindo yang 99,99% kepemilikan sahamnya atau senilai Rp346.949.844.000 dimiliki oleh Perusahaan. JIP ditunjuk sebagai sub holding bidang infrastruktur yang bergerak di bidang usaha sebagai berikut: a. Bidang usaha pembangunan:
- Pemborong di bidang telekomunikasi. - Pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi. - Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga. - Penyelenggaraan proyek jalan tol.
b. Bidang usaha jasa
- Jasa telekomunikasi umum. - Jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi. - Jasa pengolahan data. - Jasa teknologi informasi dan internet content. - Konsultasi bidang telekomunikasi. - Jasa telekomunikasi pemantauan posisi kendaraan bermotor. - Jasa pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. - Jasa konsultasi pembangunan dan pengoperasian jalan tol.
c. Bidang usaha perdagangan - Perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi dan segala kegiatan yang berkaitan. - Ekspor-impor dan perdagangan peralatan telekomunikasi. - Ekspor-impor dan perdagangan peralatan informatika dan multimedia.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
11
Berdasarkan Akta No. 75 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, S.H., Notaris di Tangerang pada tanggal 30 September 2014 perihal penjualan dan pembelian saham, dengan hasil keputusan menyetujui penjualan kepemilikan Perusahaan atas 121.250.844 lembar saham pada PT Jakarta Marga Jaya senilai Rp121.250.844.000 kepada JIP.
Berdasarkan Akta No. 77 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, S.H., Notaris di Tangerang pada tanggal 30 September 2014 perihal penjualan dan pembelian saham, dengan hasil keputusan menyetujui penjualan kepemilikan Perusahaan atas 204.500 lembar saham pada PT Jakarta Akses Tol Priok senilai Rp204.500.000.000 kepada JIP.
Berdasarkan Akta No. 78 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, S.H., Notaris di Tangerang pada tanggal 30 September 2014 perihal penjualan dan pembelian saham, dengan hasil keputusan menyetujui penjualan kepemilikan Perusahaan atas 1.249 lembar saham seri C pada PT Jakarta Tollroad Development senilai Rp1.249.000.000 kepada JIP.
Dalam rapat umum pemegang saham yang risalahnya dituangkan dalam akta Notaris Kurnia Ariyani, S.H., No. 24 tanggal 10 Desember 2014 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar JIP disetujui untuk dilakukannya peningkatan modal dasar Perusahaan senilai Rp1.000.000.000.000, dan peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebesar Rp346.999.844.000 yang seluruhnya dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor No. AHU-12881.40.20.2014 tanggal 16 Desember 2014.
Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham Jumlah Persentase Nilai
Saham (Lembar) Kepemilikan (%) Rp
PT Jakarta Propertindo 346.949.844 99,99% 346.949.844.000
PT Jakarta Utilitas Propertindo 50.000 0,01% 50.000.000
Total 346.999.844 100% 346.999.844.000
5) PT Jakarta Marga Jaya PT Jakarta Marga Jaya (JMJ) didirikan dengan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 20 tanggal 1 Juni 2009 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-26888.AH.01.01Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009.
JMJ berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang usaha pemborongan pada umumnya, pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi, pemasangan instalasi-instalasi, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, dan penyelenggaraan proyek jalan tol.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 74 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, S.H., Notaris di Tangerang pada tanggal 30 September 2014 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT Jakarta Marga Jaya, yang mana telah penerimaan pemberitahuan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No AHU-38157.40.22.2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan hasil keputusan menyetujui penjualan seluruh kepemilikan saham Perusahaan atas 121.250.844 lembar saham JMJ atau senilai Rp121.250.844.000 kepada JIP, maka susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham Jumlah Persentase Nilai
Saham (Lembar) Kepemilikan (%) Rp
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo 121.250.844 51,00% 121.250.844.000
PT Jaya Sarana Pratama 116.495.906 49,00% 116.495.906.000
Total 237.746.750 100% 237.746.750.000
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
12
6) PT Jakarta Akses Tol Priok PT Jakarta Akses Tol Priok (JATP) didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. No. 92 tanggal 13 Januari 2011 dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-18575.AH.01.01.Tahun 2011 pada tanggal 13 April 2011.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 76 tanggal 30 September 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 9 Desember 2014 yang keduannya dibuat dihadapan Kurnia Ariyani, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah penerimaan pemberitahuan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No AHU-46371.40.22.2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan agenda penjualan seluruh saham Perusahaan di JATP sebanyak 204.500 lembar saham atau senilai Rp204.500.000.000 kepada JIP, dan Akta No. 37 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 23 Desember 2014 perihal penambahan modal ditempatkan/disetor Perseroan sebesar Rp2.000.000.000 oleh JIP sebesar Rp1.000.000.000 dan JAPT sebesar Rp1.000.000.000.
Berdasarkan Akta No 02 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, SH. Notaris di Jakarta tanggal 7 Januari 2016 perihal Penambahan Modal ditempatkan/disetor Perseroan sebesar Rp42.000.000.000 oleh JIP sebesar Rp21.0000.000.000 dan JAPT sebesar Rp21.000.000.000.
Berdasarkan Akta No. 09 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, SH., Notaris di Jakarta tanggal 22 Agustus 2016 perihal Penambahan Modal ditempatkan/disetor Perseroan sebesar Rp3.500.000.000 oleh JIP sebesar Rp1.750.000.000 dan JAPT sebesar Rp1.750.000.000. Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Jumlah Persentase Nilai
Saham (Lembar) Kepemilikan (%) Rp
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo 228.250 50,00% 228.250.000.000
PT Jaya Ancol Pratama Tol 228.250 50,00% 228.250.000.000
Total 456.500 100,00% 456.500.000.000
Jumlah Persentase Nilai
Saham (Lembar) Kepemilikan (%) Rp
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo 205.500 50,00% 205.500.000.000
PT Jaya Ancol Pratama Tol 205.500 50,00% 205.500.000.000
Total 411.000 100,00% 411.000.000.000
Pemegang Saham
Pemegang Saham
2016
2015
7) PT Jakarta Energi Utama PT Jakarta Energi Utama (JEU), didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 2 tanggal 9 Desember 2011 dari Ir. Sari Wahjuni, M.Sc., S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Bandung, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor AHU-05199.AH.01.01.Tahun 2012.
Berdasarkan Akta No. 78 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 15 April 2013 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT Jakarta Energi Utama yang berkekuatan sama dengan rapat umum pemegang saham luar biasa perusahaan, susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Jumlah Persentase Nilai
Saham (Lembar) Kepemilikan (%) Rp
PT Jakarta Propertindo 3.500 70,00% 3.500.000.000
PT Elektronika Utama ITB 1.500 30,00% 1.500.000.000
Total 5.000 100,00% 5.000.000.000
Pemegang Saham
Perusahaan dan Entitas Anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
13
d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 102 tanggal 30 Mei 2016 dari Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
2016 2015
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Kuntoro Mangkusubroto Boyke Wibawa Mukijat
Komisaris : Ikak Gayuh Patriastomo Ir. Widiyo Dwiyono, M.Si.
Komisaris : Jimmy Siswanto Juwana Drs. Idris Sasmita, M.M.
Direktur Utama : Satya Heragandhi Ir. Abdul Hadi Hs, M.M.
Direktur : Hendra Lesmana Agus Himawan Widiyanto
Direktur : Wahyu Afandi Harun Wahyu Afandi Harun
Direktur : Lim Lay Ming Lim Lay Ming
Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
2016 2015
Ketua Merangkap Anggota : Ahmad Wahjudi Ir. Widiyo Dwiyono, M.Si.
Anggota : Drs. Dodi Syaripudin, Ak, M.B.A Junaidi, S.E., M.M.
Anggota : M. Hanief Arie, S.E. Mochamad Permana, S.E., M.M.
Anggota : - Drs. Dodi Syaripudin, Ak, M.B.A
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing 123 dan 89 orang (tidak diaudit).
2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
2.a. Kepatuhan Tehadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).
2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset. Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
14
2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan Berikut adalah perubahan dan penyesuaian atas standar dan interpretasi standar baru yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, yaitu:
• PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): “Segmen Operasi”
• PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”
• PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015): “Properti Investasi”
• PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): “Aset Tetap”
• PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): “Aset Takberwujud”
• PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015): “Kombinasi Bisnis”
• PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015): “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”
• PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015): “Pembayaran Berbasis Saham
• PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): “Pengukuran Nilai Wajar”
• Amandemen PSAK No. 4: “Laporan Keuangan Tersendiri” tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri
• Amandemen PSAK No. 15: “Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
• Amandemen PSAK No. 16: “Aset Tetap” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
• Amandemen PSAK No. 19: “Aset Takberwujud” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
• Amandemen PSAK No. 24: “Imbalan Kerja” tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
• Amandemen PSAK No. 65: “Laporan Keuangan Konsolidasian” tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
• Amandemen PSAK No. 66: “Pengaturan Bersama” tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama
• Amandemen PSAK No. 67: “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain” tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
• PSAK No. 70 “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”
• ISAK No. 30: “Pungutan” Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut
2.d. Prinsip-Prinsip Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.c. Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee). Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain. Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
15
Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh. Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.
Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk. Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup: (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah
tercatatnya ketika pengendalian hilang; (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak
terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.
2.e. Transaksi dalam Mata Uang Asing Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:
2016 2015
Rp Rp
1 USD 13.436 13.795
Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
16
2.f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor: a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang
tersebut: i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas
pelapor.
b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya
entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah
entitas asosiasi dari entitas ketiga; v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah
satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.
Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.
2.g. Instrumen Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran Awal Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
17
Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:
(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.
Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat
dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.
Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang adalah kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain investasi jangka pendek dan pendapatan yang masih harus diterima.
(iii) Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)
Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.
Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
(iv) Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (AFS)
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.
Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
18
Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:
(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur Pada FVTPL
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.
Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.
(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut. Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Penurunan Nilai Aset Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai: (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau
bunga; (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan
reorganisasi keuangan lainnya;
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
19
(d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.
Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.
Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.
Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.
Metode Suku Bunga Efektif Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan memper-timbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.
Reklasifikasi Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.
Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar.
Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
20
Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.
Pengukuran Nilai Wajar Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.
Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar: (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang
dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1) (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset
atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2) (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)
Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.
Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.
2.h. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.
2.i. Investasi Jangka Pendek Deposito Berjangka Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan pada saat penempatan atau yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan namun dijadikan jaminan, disajikan sebagai investasi jangka pendek dan termasuk dalam aset keuangan serta dinyatakan sebesar nilai nominal.
Reksadana Investasi pada reksadana dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang terjadi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar diakui pada periode berjalan.
2.j. Persediaan Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.
Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
21
2.k. Aset Real Estat Aset real estat, yang terutama terdiri dari tanah dalam pematangan, unit bangunan siap jual dan unit bangunan dalam penyelesaian, dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata. Biaya perolehan atas tanah dalam pematangan termasuk biaya pengembangan dan pematangan tanah. Biaya perolehan atas unit bangunan terdiri dari biaya aktual konstruksi. Beban keuangan atas pinjaman bank dan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh yang dapat diatribusikan langsung dengan pembelian; pengembangan dan pematangan tanah; serta konstruksi aset real estat akan dikapitalisasi. Biaya yang tidak terhubung secara langsung dengan suatu proyek real estat, seperti biaya umum dan administrasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasi ke setiap unit real estat dengan menggunakan metode identifikasi khusus yang diterapkan secara konsisten.
Biaya pinjaman yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan dikapitalisasi ke proyek pengembangan. Kapitalisasi dihentikan pada proyek pengembangan tersebut apabila secara substansial telah siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya atau aktivitas pembangunan ditunda atau ditangguhkan dalam suatu periode yang cukup lama.
2.l. Investasi pada Entitas Asosiasi
Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan). Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi investee setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi investee diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari investee mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas investee yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut: (a) jika investasi menjadi entitas anak. (b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur
sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar. (c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang
sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika investee telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.
2.m. Properti Investasi Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
22
Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis.
Tahun
Bangunan yang Disewakan 10-20
Menara Telekomunikasi 10 Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi. Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain. Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.
2.n. Aset Tetap Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen. Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut. Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan. Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, kecuali Water Treatment Plan (WTP) yang menggunakan metode unit produksi, berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:
Tahun
Bangunan 20
Inventaris Kantor 4-8
Mesin 8
Kendaraan 2-8
Menara Telekomunikasi 10
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
23
Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset dalam Penyelesaian” dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain. Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi. Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.
2.o. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur. Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.
2.p. Pajak Penghasilan Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
24
Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari: a) pengakuan awal goodwill; atau b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat
transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).
Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak). Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai. Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika: a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset
pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang
dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas: i. entitas kena pajak yang sama; atau ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas
pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.
Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup: a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah
yang diakui; dan b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan
menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
2.q. Sewa Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
Grup sebagai Lessor Grup mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
25
Grup menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.
2.r. Imbalan Kerja Karyawan Imbalan Kerja Jangka Pendek Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif. Imbalan Pascakerja Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (“UU 13/2003”). Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut. Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.
Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas konstruksi, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi. Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.
2.s. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui: Pendapatan Penjualan Real Estat Pendapatan dari penjualan real estate diakui berdasarkan PSAK No. 44 “Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate” sebagai berikut: (i) Pendapatan dari penjualan bangunan rumah, ruko dan bangunan sejenis lainnya beserta
kaveling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi: 1. proses penjualan telah selesai; 2. harga jual akan tertagih; 3. tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa depan terhadap pinjaman lain yang
akan diperoleh pembeli; dan 4. penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli
melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.
(ii) Pendapatan dari penjualan kaveling tanah tanpa bangunan diakui dengan metode akrual penuh pada saat pengikatan jual beli apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi: 1. jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan
jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli;
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
26
2. harga jual akan tertagih; 3. tagihan penjual tidak bersifat subordinasi terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh
pembeli di masa depan; 4. proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk
menyelesaikan kaveling tanah yang dijual, seperti kewajiban untuk mematangkan kaveling tanah atau kewajiban untuk membangun fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau menjadi kewajiban penjual, sesuai dengan pengikatan jual beli atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. hanya kaveling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kaveling tersebut.
(iii) Pendapatan dari penjualan unit bangunan kondominium, apartemen, perkantoran, pusat belanja dan bangunan sejenis lainnya, serta unit dalam kepemilikan secara time sharing, diakui dengan metode persentase konstruksi apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi: 1. proses konstruksi telah melampaui tahap awal, yaitu fondasi bangunan telah selesai dan
semua persyaratan untuk memulai pembangunan telah terpenuhi; 2. jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati
dan total tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli; dan 3. jumlah pendapatan penjualan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan andal.
Apabila semua persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan dengan menggunakan metode deposit, sampai semua persyaratan terpenuhi.
Beban pokok penjualan tanah ditentukan berdasarkan nilai perolehan tanah ditambah estimasi pengeluaran-pengeluaran lain untuk pengembangan tanah. Beban pokok penjualan rumah tinggal meliputi seluruh beban pembangunan.
Pendapatan Hotel Pendapatan hotel dan restoran diakui pada saat barang atau jasa diberikan kepada tamu hotel atau pengunjung restoran. Pendapatan uang pangkal dan iuran klub keanggotaan ditangguhkan (disajikan dalam akun Pendapatan Ditangguhkan) dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan periode keanggotannya.
Pendapatan Jasa Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan dengan mengacu pada tingkat konstruksi transaksi.
Pendapatan Jasa Konstruksi Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap konstruksi aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase konstruksi). Persentase konstruksi konstruksi ditetapkan berdasarkan survey atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Jika kemungkinan besar terjadi bahwa total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.
Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.
Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak, dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.
Pendapatan Sewa Pendapatan sewa diakui sesuai dengan periode yang sudah berjalan pada tahun yang bersangkutan Pendapatan sewa yang diterima di muka atas periode yang belum berjalan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Pendapatan sewa yang belum ditagih disajikan sebagai Pendapatan yang Masih Harus Diterima.
Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
27
2.t. Segmen Operasi Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
• yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
• hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
• tersedia informasi yang dapat dipisahkan.
2.u. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup. Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan. Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.
2.v. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
28
Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting Estimasi Umur Manfaat Grup melakukan penelaahan atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi atas perubahan estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor tersebut.
Imbalan Pascakerja Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (“UU 13/2003”). Penentuan liabilitas imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas konstruksi, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi. Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktuari dan perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 28. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha. Perhitungan nilai tambah atas uang muka investasi Perhitungan nilai tambah dilakukan setelah seluruh kewajiban selesai dilaksanakan. Nilai tambah tersebut merupakan nilai tambah atas penyediaan dana untuk pembiayaan pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Akses Priok sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok. Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian: Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
29
3. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan
Pada tahun 2019, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Manajemen JIP menemukan kesalahan atas dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk pencatatan piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima, piutang lain-lain, uang muka dan biaya dibayar dimuka, pajak dibayar dimuka, aset pajak tangguhan, aset lain-lain, utang usaha, utang pajak, pendapatan diterima dimuka, pendapatan, beban pokok pendapatan, beban penjualan, beban administrasi dan umum, beban pajak penghasilan final, Penghasilan (Beban) lain-lain, bersih, (Beban) Manfaat Pajak Tangguhan dan laporan arus kas dari kegiatan operasi pada laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kesalahan atas dokumen-dokumen tersebut mengakibatkan informasi keuangan Perusahaan atas akun-akun tersebut perlu dilakukan penyajian kembali.
- Perusahaan melakukan reklasifikasi atas Aset Real Estat - Tanah dan Bangunan Siap Jual ke Persediaan - Real Estat.
- Perusahaan melakukan reklasifikasi atas Piutang usaha - pihak berelasi ke Piutang lain-lain - pihak ketiga.
Perusahaan telah melakukan koreksi atas kesalahan tersebut dengan melakukan penyajian kembali serta reklasifikasi masing-masing akun dalam laporan keuangan konsolidasian yang terpengaruh dalam informasi keuangan komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dengan rincian sebagai berikut:
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Sebelum Penyajian Kembali Setelah
Penyajian Kembali Penyajian Kembali
Rp Rp Rp
Aset Lancar
Piutang Usaha
Pihak Berelasi 57.791.357.996 (57.791.357.996) --
Pihak Ketiga 306.786.920.866 (236.753.508.187) 70.033.412.679
Piutang Lain-Lain
Pihak Ketiga 4.965.720.061 58.785.326.549 63.751.046.610
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Bagian Lancar 117.079.773.191 (12.374.346.495) 104.705.426.696
Persediaan 1.999.417.279 86.505.582.220 88.504.999.499
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 1.340.556.409.389 1.568.000.000 1.342.124.409.389
Pajak Dibayar Dimuka 284.975.691.459 (71.202.941.213) 213.772.750.246
2016
Aset Tidak Lancar
Aset Pajak Tangguhan 11.887.620.500 (7.239.281.045) 4.648.339.455
Aset Lain-Lain 117.676.867.770 (264.090.502) 117.412.777.268
Aset Real Estat 599.901.860.546 (86.505.582.221) 513.396.278.325
LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang Usaha
Pihak Ketiga 21.413.640.130 (11.711.265.000) 9.702.375.130
Utang Pajak 200.259.148.343 (98.170.694.798) 102.088.453.545
Liabilitas Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka 273.386.543.779 252.024.617 273.638.568.396
Ekuitas
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Saldo Laba
Belum Ditentukan Penggunaannya 179.928.910.543 (211.774.857.407) (31.845.946.864)
Kepentingan Nonpengendali 393.408.726.256 (1.500) 393.408.724.756
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
30
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Sebelum Setelah
Penyajian Kembali Penyajian Kembali
Rp Rp Rp
PENDAPATAN 1.094.911.890.409 (786.584.038.561) 308.327.851.848
BEBAN POKOK PENDAPATAN 957.267.081.667 (737.768.185.180) 219.498.896.487
Beban Penjualan (2.332.117.931) 456.288.000 (1.875.829.931)
Beban Administrasi dan Umum (198.050.680.529) (700.792.958) (198.751.473.487)
Penghasilan Lain-lain-Bersih 336.078.033.047 (116.919.112.985) 219.158.920.062
Beban Pajak Penghasilan Final (63.807.172.538) 22.510.750.426 (41.296.422.112)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Tangguhan 5.523.535.558 (5.704.618.503) (181.082.945)
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk 122.931.136.075 (149.173.339.405) (26.242.203.330)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas Induk 120.796.464.973 (149.173.339.405) (28.376.874.432)
Penyajian Kembali
2016
Laporan Arus Kas
Sebelum Setelah
Penyajian Kembali Penyajian Kembali
Rp Rp Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan Kas dari Pelanggan 825.312.148.120 (680.106.673.933) 145.205.474.187
Pembayaran Kas kepada Karyawan dan Pemasok (2.328.911.636.686) 680.674.458.059 (1.648.237.178.627)
Pembayaran Pajak Penghasilan (878.939.307) (567.784.126) (1.446.723.433)
Penyajian Kembali
2016
4. Kas dan Setara Kas
2016 2015
Rp Rp
Kas 1.617.922.732 1.343.190.558
Bank
Pihak Berelasi (Catatan 39)
Rupiah
PT Bank DKI 74.661.999.807 45.877.063.791
Dolar Amerika Serikat
PT Bank DKI
(2016: USD7.331.740,54 dan 2015: Nihil) 98.509.265.895 --
Pihak Ketiga
Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 151.500.114.539 162.633.043.754
PT Bank Central Asia Tbk 13.178.673.303 29.984.861.274
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 9.131.192.837 7.918.206.559
PT Bank Mega Tbk 4.408.055.474 7.732.446.291
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 3.310.579.956 4.837.074.448
PT Bank Danamon Tbk 2.963.878.813 2.913.910.014
PT Bank OCBC NISP Tbk 2.321.840.964 1.956.001.386
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 1.940.784.319 2.786.379.331
PT Bank BRISyariah 97.234.201 118.958.075
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 21.301.840 782.736.957
PT Bank Nagari 1.054.289 --
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk -- 1.204.289
Dolar Amerika Serikat
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(2016: USD5.270 dan 2015: USD12.235) 70.809.332 168.781.651
362.116.785.569 267.710.667.820
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
31
2016 2015
Rp Rp
Deposito Berjangka
Pihak Berelasi (Catatan 39)
Rupiah
PT Bank DKI 824.700.000.000 1.372.700.000.000
PT Bank DKI Syariah 600.000.000.000 600.000.000.000
Pihak Ketiga
Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 54.200.000.000 70.141.804.600
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 54.000.000.000 59.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 47.000.000.000 302.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 30.000.000.000 30.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 12.000.000.000 5.000.000.000
PT Bank Bukopin Tbk 2.000.000.000 12.000.000.000
PT Bank Mega Syariah 1.800.000.000 --
PT Bank Mega Tbk -- 3.000.000.000
1.625.700.000.000 2.453.841.804.600
Jumlah 1.989.434.708.301 2.722.895.662.978
Tingkat Suku Bunga Kontraktual Deposito Berjangka Per Tahun (%) % %
Bank BUMN/BUMD 5,00-9,25 4,25-10,75
Bank Swasta Nasional 5,25-9,75 5,25-9,75
Bank Swasta Syariah (dalam bentuk nisbah) 5,25-10,00 6,00-10,5
5. Investasi Jangka Pendek
2016 2015
Rp Rp
Deposito Jangka Pendek
Deposito PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 500.000.000 500.000.000
Reksadana dan Penempatan Dana pada Manajer Investasi
PT Optima Kharya Capital Management 56.502.330.885 56.502.330.885
PT Sarijaya Permana Sekuritas 25.000.000.000 25.000.000.000
Jumlah Reksadana dan Penempatan Dana pada Manajer Investasi 81.502.330.885 81.502.330.885
Cadangan Penurunan Nilai Investasi (81.502.330.885) (81.502.330.885)
Jumlah Investasi Jangka Pendek 500.000.000 500.000.000
a) Deposito pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Merupakan sertifikat deposito senilai Rp500.000.000 yang ditempatkan oleh Jakon dengan jangka waktu selama 6 bulan. Risiko kredit pada aset keuangan ini dianggap dapat diabaikan sebab ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat eksternal berkualitas tinggi.
b) PT Optima Kharya Capital Management
Penempatan dana pada PT Optima Kharya Capital Management didasarkan pada: - Kontrak No. 1407/DF/KPD/OKCM/VII/08 tanggal 17 Oktober 2008 dengan jumlah penempatan
sebesar Rp40.000.000.000 untuk masa 1 (satu) tahun sejak tanggal diterimanya dana oleh Manajer Investasi dan target pengembalian sebesar 13,25% per tahun.
- Kontrak No. 1447/DF/KPD/OKCM/VII/08 tanggal 30 Oktober 2008 dengan jumlah penempatan sebesar Rp10.000.000.000 untuk masa 1 (satu) tahun sejak tanggal diterimanya dana oleh Manajer Investasi dan target pengembalian sebesar 13,25% per tahun.
PT Optima Kharya Capital Management tidak berhasil mengembalikan dana investasi tersebut kepada Perusahaan. Pada tahun 2010 Perusahaan memberi kuasa kepada Kantor Hukum Rahmanto, Umar & Djalaludin untuk melakukan gugatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian terhadap PT Optima Kharya Capital Management. Perusahaan mengusulkan skema konstruksi investasi dengan underlying penjaminan dengan obligasi JAKPRO I, harta tidak
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
32
bergerak dan mengupayakan underlying lainnya. Namun upaya ini belum mendapat tanggapan dari PT Optima Kharya Capital Management. Perusahaan juga telah melakukan koordinasi atas masalah tersebut dengan Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam LK serta pihak Kepolisian. Sesuai laporan Kantor Jasa Penilaian Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan No. 144/Best-Bs/Lap.SV/III/11 tanggal 11 Maret 2011 tentang penilaian investasi jangka pendek Perusahaan mengenai nilai pasar wajar investasi jangka pendek Perusahaan di PT Optima Karya Capital Management pada tanggal 30 September 2010 adalah nihil. Setelah memperoleh bukti objektif penurunan nilai dari pihak penilai independen dengan nilai wajar "nihil", Perusahaan membentuk cadangan penurunan nilai investasi di PT Optima Kharya Capital Management sebesar 100% atau Rp56.502.330.885.
c) PT Sarijaya Permana Sekuritas Berkenaan dengan gagal bayarnya PT Sarijaya Permana Sekuritas (“sarijaya”) dalam pengembalian dana investasi Perusahaan pada akhir masa kontrak investasi, Perusahaan telah menyampaikan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini dimenangkan oleh Perusahaan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1240/Pdt.G/2009/PN tanggal 15 September 2009 menyatakan bahwa PT Sarijaya Permana Sekuritas telah wanprestasi karena tidak melaksanakan pencairan aset investasi atau mengembalikan dana milik Perusahaan. Pengadilan menghukum Sarijaya untuk membayar pokok investasi sebesar Rp25.000.000.000, imbalan investasi sebesar Rp1.602.739.726, serta bunga tambahan sebesar 6% per tahun sebagai keuntungan Perusahaan.
Pada tahun 2010 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan Perusahaan atas PT Sarijaya Permana Sekuritas dengan putusan penyitaan atas saham KARK milik PT Sarijaya Permana Sekuritas yang tersimpan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Proses eksekusi atas putusan sita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut belum terlaksana karena KSEI menyatakan tidak menyimpan saham tersebut. Sesuai laporan Kantor Jasa Penilaian Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan No. 143/Best-Bs/Lap.SV/III/11 tanggal 11 Maret 2011 mengenai penilaian investasi jangka pendek Perusahaan mengenai nilai pasar wajar investasi jangka pendek Perusahaan di PT Sarijaya Permana Sekuritas pada tanggal 31 Desember 2010 adalah nihil. Setelah terdapat bukti objektif penurunan nilai dari pihak penilai independen dengan nilai wajar "nihil", Perusahaan membentuk cadangan penurunan nilai investasi di PT Sarijaya Permana Sekuritas sebesar 100% atau Rp25.000.000.000.
6. Piutang Usaha
2016*) 2015
Rp Rp
Pihak Berelasi (Catatan 39)
Dinas Pekerjaan Umum DKI 3.867.404.800 3.867.404.800
Jumlah Pihak Berelasi 3.867.404.800 3.867.404.800
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang (3.867.404.800) (3.867.404.800)
Sub Jumlah Pihak Berelasi-Bersih -- --
Pihak Ketiga
Kerjasama Operasi
PT Mega Sentral Mandiri 4.871.978.663 4.871.978.663
PT Pondok Permata Indah Permai 4.573.800.000 4.573.800.000
PT Bumi Mandiri Wijaya 4.148.189.704 3.985.722.264
PT Midori Indonesia dan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana 3.829.607.340 --
Koperasi Karyawan Pulomas 158.620.229 923.768.192
PT Pertamina (Persero) -- 442.015.200
CV Abayos 214.192.000 214.192.000
Lainnya (masing-masing di bawah Rp100.000.000) 127.159.369 --
17.923.547.305 15.011.476.319
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
33
2016*) 2015
Rp Rp Sewa
Tenan di Mal Pluit Junction 20.441.168.974 19.782.204.024
Tenan di Gedung Pulo Mas Jaya 1.567.612.868 --
PT Surya Timur Perkasa Utama 1.119.443.597 --
Taman Pergudangan dan Perkantoran Muara Baru Tahap II 504.406.800 504.406.800
Gudang Muara Baru 203.490.913 203.490.913
PT Telekomunikasi Selular 192.000.000 --
Lahan Muara Baru Ex Jaya Sumplies Indonesia 167.846.641 167.846.641
PT Pertamina Gas -- 5.700.294.000
Lainnya (masing-masing di bawah Rp100.000.000) 449.326.410 2.863.358.064
24.645.296.203 29.221.600.442
Penjualan Tanah
PT Mitra Karsa Selaras 16.280.000.000 16.280.000.000
H. Makbul bin Engkong 10.144.200.000 10.144.200.000
PT Waringin Multi Cipta 4.449.381.200 4.449.381.200
PT Nirwana Kreasi Persada 3.820.868.400 3.820.868.400
PT Taman Harapan Indah 2.703.025.001 613.025.001
PT Tribahagia Cipta Mandiri - Town House Matoa Residence 173.227.500 1.850.595.829
PT Bumi Citra Sentosa Jaya 245.855.749 245.855.749
37.816.557.850 37.403.926.179
Penjualan Tanah dan Bangunan
Apartemen de Paradiso 8.813.673.078 15.371.436.709
Taman Pergudangan dan Perkantoran Muara Baru 6.578.549.564 6.269.952.814
Matoa Residence 4.421.979.996 7.496.763.945
Apartemen Muara Indah 900.000.000 900.000.000
Apartemen Pluit Kencana 618.267.536 --
Rukan DHI Teluk Gong 291.507.502 20.040.000
PT Agung Wahana Indonesia Propertindo -- 433.628.619
CCN. DR. Siegvierda, S.H., M.M. -- 179.999.999
Karnen Susanto -- 155.878.006
Meilany Loe -- 141.016.056
Suhartini Pangestu -- 141.016.056
Lainnya (masing-masing di bawah Rp100.000.000) -- 357.332
21.623.977.676 31.110.089.536
Jasa Konstruksi
PT Dayamitra Telekomunikasi 930.725.455 516.441.948
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk 445.170.000 --
PT Mitra Langgeng Perkasa 311.505.050 --
PT Telekomunikasi Selular -- 216.000.000
PT Pancaprima Ekabrothers 133.843.937 206.156.456
PT Hutchison 3 Indonesia 14.512.389 --
1.835.756.831 938.598.404
Jasa Konsultasi dan Lainnya 7.322.872.949 5.991.190.509
Pendapatan Hotel 979.201.841 3.017.671.391--
Jumlah Pihak Ketiga 112.147.210.655 122.694.552.780
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang (42.113.797.976) (24.924.967.626)
Sub Jumlah Pihak Ketiga-Bersih 70.033.412.679 97.769.585.154
Jumlah Piutang Usaha 70.033.412.679 97.769.585.154
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
34
Piutang milik JUP, entitas anak dijadikan jaminan atas pinjaman dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan jumlah maksimum sebesar Rp20.250.000.000 (Catatan 21).
Rincian umur piutang usaha yang tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
2016*) 2015
Rp Rp
Sampai dengan 90 hari 34.624.484.317 1.431.460.065
90-180 hari 1.431.460.065 15.400.949.574
Lebih dari 180 hari 33.977.468.297 80.937.175.515
Jumlah Piutang Usaha 70.033.412.679 97.769.585.154
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:
2016 2015
Rp Rp
Saldo Awal Tahun 28.792.372.426 27.868.699.216
Penambahan di Tahun Berjalan (Catatan 34) 17.622.458.969 923.673.210
Pemulihan di Tahun Berjalan (433.628.619) --
Saldo Akhir Tahun 45.981.202.776 28.792.372.426
Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha yang sudah dibentuk telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian tidak tertagihnya piutang usaha. a. Piutang Usaha kepada Pihak Berelasi
Piutang Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta untuk 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp3.867.404.800 merupakan piutang atas ganti rugi tanah PMJ di Kawasan Ria-Rio yang terkena pekerjaan Flyover Suprapto seluas 3.518 m2 dan piutang tersebut telah disisihkan 100%.
b. Piutang Usaha kepada Pihak Ketiga
i. Tenant di Mal Pluit Junction
Piutang usaha persewaan dalam unit bisnis Mal Pluit Junction didominasi oleh 2 tenant terbesar yaitu PT Pratama Sukses Gemilang dan PT Sari Coffee Indonesia dengan total nilai kedua piutang usaha tersebut sebesar Rp2.634.121.962.
ii. PT Mitra Karsa Selaras (MKS)
Piutang PT Mitra Karsa Selaras merupakan piutang atas perjanjian ratifikasi antara Perusahaan dengan PT Catur Bangun Mandiri Perkasa dimana PT Catur Bangun Mandiri Perkasa menunjuk PT Mitra Karsa Selaras untuk menggantikan kedudukannya serta melaksanakan seluruh hak dan kewajiban sesuai Perjanjian Kerjasama Kemitraan No.25 tanggal 20 Desember 2010 tentang pengembangan bidang tanah seluas 2.484m2 yang terletak di Jl. Pluit Selatan Raya No. 10. Jumlah piutang yang telah dilunasi adalah sebesar Rp16.775.000.000 dari total piutang sebesar Rp33.055.000.000 termasuk PPN 10%. Sisa piutang sebesar Rp16.280.000.000 telah dibentuk penyisihan piutang sebesar Rp14.017.500.000. Piutang sebesar Rp2.262.500.000 akan dibayar dengan penyerahan unit bangunan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
iii. H.Makbul bin Engkong
Piutang dari H. Makbul bin Engkong merupakan piutang atas penjualan tanah milik PMJ di Jalan Taman Pemakaman Umum Semper seluas 5.300m2 dengan harga penjualan sebesar Rp16.907.000.000 (sudah termasuk PPN) pada 30 Desember 2014. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 saldo piutang yang tercatat adalah sebesar Rp10.144.200.000.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
35
iv. Apartemen de Paradiso Piutang usaha atas proyek Apartemen de Paradiso merupakan piutang usaha atas penjualan unit apartemen atas bangunan 22 lantai yang terdiri 638 unit apartemen dan 14 unit ruko. Nilai piutang atas penjualan ini didominasi penjualan kepada PT Mitra Karsa Sehati atas penjualan 81 unit apartemen senilai Rp26.730.000.000. Nilai tercatat piutang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8.813.673.078.
v. Taman Pergudangan dan Perkantoran Muara Baru (TPMB)
Piutang dari pembeli Taman Pergudangan & Perkantoran Muara Baru (TPMB) terkait dengan penyelesaian sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 13.590m2, atas lahan TPMB tersebut. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), HPL atas lahan TPMB telah dikeluarkan dengan SK No. 6/HPL/BPN RI/2010 tanggal 1 Februari 2010. Sementara itu sesuai SK No. 07/SS/CN/V/2009 dari PPAT Saniwati Suganda, S.H., permohonan SHGB dan SHGB pecahannya atas lahan TPMB masih dalam proses. Sesuai dengan pernyataan tertulis dari para debitur, mereka setuju bahwa sisa piutang atas penjualan unit TPMB akan dilunasi pada saat terjadi penyerahan SHGB pecahan atas unit-unit TPMB sesuai dengan unit yang dibeli. Untuk itu Perusahaan tidak membentuk penyisihan atas piutang-piutang tersebut. Sebagai jaminan pembayaran cicilan Kredit Pemilikan Gudang Muara Baru adalah deposito pada PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp6.996.400.000. Deposito akan dapat dicairkan setelah proses sertifikasi tanah atas gudang tersebut selesai (Catatan 20).
vi. PT Mega Sentral Mandiri (MSM)
Piutang dari MSM merupakan piutang PMJ atas pengakhiran perjanjian kerjasama operasi atas lahan seluas 6.800m2 (khusus untuk hotel) yang terletak di Jalan Tanah Mas Raya Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur dengan nomor surat pengakhiran perjanjian No. 01/PMJ.PERJ/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015. Sampai dengan saat ini sisa luas lahan yang dikerjasamakan oleh PMJ dengan MSM sekitar 13.000m2. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 saldo piutang MSM adalah sebesar Rp4.871.978.663.
vii. PT Pondok Permata Indah Permai (PPIP) – Ruko Blok Z8 Muara Karang Piutang dari PT Pondok Permata Indah Permai (PPIP) terkait dengan kerjasama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan ruko dan wisma penginapan masing-masing di atas tanah seluas 5.201m2 di Blok Z8 di Muara Karang, penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 18 Desember 2000. Berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, PPIP memperoleh pengelolaan selama 30 tahun sejak berakhirnya masa pembangunan yaitu tanggal 24 Mei 2002 sampai dengan 23 Mei 2032. Perusahaan menerima setoran dana dari PPIP sebesar Rp14.959.659.000. Pada tanggal 31 Desember 2016 saldo piutang tercatat adalah sebesar Rp4.573.800.000.
viii. PT Waringin Multi Cipta (WMC)
Piutang kepada PT Waringin Multi Cipta terkait dengan perjanjian kerjasama lanjutan pada lahan seluas 49.797m2 diatas HPL Lahan seluas 180.570m2 di Kamal Muara. Objek perjanjian terdiri dari beberapa bidang tanah yaitu Bidang tanah A seluas 5.096m2, tanah B 26.313m2, Tanah C 7.000m2, Tanah D untuk peruntukan hijau seluas 11.388m2. Nilai pelepasan didasarkan dengan NJOP tahun 2012 yaitu Rp1.862.000 per m2 untuk seluruh tanah tersebut, dengan total nilai kontrak atau harga pelepasan Rp52.279.000.000 (di luar PPN). Pada tanggal 20 Juni 2014 terdapat adendum atas perjanjian pengikat jual beli No 57 tanggal 20 Juni 2014 dengan nilai kontrak atau harga pelepasan baru sebesar Rp 56.772.811.200 (di luar PPN). Pada tanggal 31 Desember 2016 saldo piutang tercatat sebesar Rp4.449.381.200 merupakan tagihan PPN atas piutang yang belum dibayarkan.
ix. Matoa Residence Piutang usaha atas penjualan unit bangunan Matoa Residence kepada perorangan diantaranya H. Leonard Faried Galistin, Furqan IR, Muhammad Yusuf Andi.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
36
x. PT Bumi Mandiri Wijaya (BMW) Piutang dari PT Bumi Mandiri Wijaya merupakan piutang PMJ terkait dengan kerjasama pembangunan dan pengelolaan Sekolah Internasional Pulo Mas sesuai dengan perjanjian kerjasama No. 10 tanggal 7 Juli 2004, Notaris Toety Juniarto, S.H. Dalam kerja sama ini PMJ adalah pihak yang menyediakan lahan di Jalan Tanah Mas Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Madya Jakarta Timur, seluas ±20.000m2, sedangkan PT Bumi Mandiri Wijaya sebagai pihak yang membangun dan mengelola Sekolah Internasional Pulo Mas. Jangka waktu pengelolaan sekolah Internasional adalah 30 tahun yang terhitung mulai tanggal Juli 2006 sampai dengan tanggal Juli 2036. Pada tanggal 31 Desember 2016 saldo piutang tercatat adalah sebesar Rp4.148.189.704.
xi. PT Midori Indonesia dan PT Paramita Bangun Cipta Sarana Piutang dari PT Midori merupakan piutang atas denda pembayaran pajak PBB yang tertunggak atas tanah dan bangunan seluas 187.900 m2. Saldo piutang tercatat pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.829.607.340.
xii. PT Nirwana Kreasi Persada (NKP) Piutang kepada PT Nirwana Kreasi Persada merupakan piutang atas penjualan lahan di Muara Baru Tahap II seluas 6.503m2 berdasarkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) No.18 tanggal 18 Desember 2007, Notaris Saniwati Suganda, S.H. Atas piutang usaha ini tidak dilakukan penyisihan piutang seperti yang dijelaskan dalam Surat Pernyataan PT Nirwana Kreasi Persada No.0228/NKP-JP/V/14 tanggal 12 Mei 2014. Pelunasan piutang tersebut terkait dengan konstruksi Sertifikat Hak Guna Bangunan di Muara Baru seluas 13.468m2. Sampai dengan saat ini tahapan pengurusan sertifikat adalah penerbitan Surat Keputusan Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Induk atas nama Perusahaan dari Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan. Pada tanggal 21 Desember 2015 terdapat pembayaran sebesar Rp3.820.868.400 dari PT Nirwana Kreasi Persada. Saldo piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.820.868.400.
xiii. PT Taman Harapan Indah (THI) Piutang PT Taman Harapan Indah merupakan piutang atas penambahan luas areal kerjasama yang semula seluas 752.000m2 menjadi seluas 831.100m2 berdasarkan Addendum IV atas Perjanjian No.05/SPK/1986 pada tanggal 23 Oktober 2012 No. 102 Akta Notaris tentang kerjasama dalam pembangunan reklamasi Pantai Mutiara Pluit (dahulu Pantai “Tirta Setra” Pluit) tahap II, di atas area perairan pantai seluas ±759.200m2 yang terletak di sebelah utara Pantai Mutiara Pluit tahap I, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Wilayah Jakarta Utara, termasuk dalam daerah kerja proyek pengembangan Lingkungan Pluit DKI Jakarta. Saldo piutang atas penambahan luas areal kerjasama yang dimiliki PT Taman Harapan Indah pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.703.025.001 dan piutang tersebut telah disisihkan seluruhnya.
xiv. Apartemen Muara Indah Piutang Apartemen Muara Indah merupakan piutang Perusahaan atas penjualan Apartemen Muara Indah atas nama individual bernama Odjahan Gomagrna dengan nilai pelepasan sebesar Rp2.100.000.000 termasuk PPN. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 saldo piutang tercatat adalah sebesar Rp900.000.000.
xv. PT Tribahagia Cipta Mandiri (TCM) Piutang dari TCM merupakan piutang atas penjualan 57 kaveling siap bangun Town House Matoa Residence sejak tahun 2011. Pada tanggal 31 Desember 2016 saldo piutang Perusahaan kepada TCM adalah sebesar Rp173.227.500.
xvi. PT Agung Wahana Indonesia Propertindo (AWIP) Piutang dari AWIP terkait penjualan 71 unit apartemen Pluit Kencana sesuai Perjanjian Pendahuluan No. 02/JP/PP/III/2007 tanggal 29 Maret 2007. Pembayaran angsuran dilakukan dalam 58 kali cicilan tanpa bunga yang berakhir pada bulan Desember 2011. Berdasarkan Nota Kesepakatan tertanggal 2 Desember 2011 disepakati piutang Rp12.516.437.040 sepakat akan dilunasi 2 tahun dengan cicilan per bulan Rp512.296.000. Pada tahun 2016 terdapat pelunasan sebesar Rp433.628.619 dan pemulihan penyisihan saldo piutang yang dimiliki PT AWIP secara penuh sehingga total piutang tercatat pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Nihil.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
37
xvii. PT Pertamina Gas Piutang dari PT Pertamina Gas merupakan piutang JUP terkait dengan sewa menyewa lahan milik JUP untuk penempatan pipa gas milik PT Pertamina Gas sepanjang ± 1886m² yang berada didalam wilayah Pluit dan sekitar Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Nilai kontrak pada perjanjian ini sebesar Rp11.304.684.000 selama 25 (Dua Puluh Lima) tahun terhitung sejak 6 Mei 2014 dan akan berakhir pada tanggal 5 Mei 2039. Berdasarkan addendum 1 menyatakan bahwa terdapat perpanjangan luas lahan sepanjang ± 951m², sehingga total luasan sepanjang ±2.837m². Pada tahun 2016 terdapat pelunasan piutang sebesar Rp5.700.294.000 sehingga saldo piutang PT Pertamina Gas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Nihil.
7. Piutang Lain-lain
2016*) 2015
Rp Rp
Pihak Berelasi (Catatan 39)
PT Pembangunan Jaya 5.805.345.592 8.353.581.344
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk -- 4.265.465.100
PT Jaya Land -- 3.694.549.002
Jumlah Pihak Berelasi 5.805.345.592 16.313.595.446
Pihak Ketiga
PT Cinere Serpong Jaya 50.000.000.000 --
PT Harvestindo Asset Management 28.077.105.711 28.077.105.711
PT Aksara Andalan Prima 2.852.615.574 --
Piutang Bunga Pinjaman 1.943.340.533 --
Karyawan 1.155.173.350 341.733.528
Bunga Deposito 1.107.947.910 2.292.356.970
PT Petross Gas 1.071.337.622 --
Proyek Pluit Junction 619.513.914 636.674.211
PT Energi Mulia Bersama -- 700.000.000
Property of Management Paradiso -- 2.939.919.971
PT Paramitha Bangun Cipta Sarana -- 911.668.809
Lainnya (masing-masing di bawah Rp100.000.000) 5.863.698.825 1.699.441.536
Jumlah Pihak Ketiga 92.690.733.439 37.598.900.736
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (28.939.686.829) (28.930.950.474)
Jumlah Piutang Pihak Ketiga-Bersih 63.751.046.610 8.667.950.262
Jumlah Piutang Lain-lain 69.556.392.202 24.981.545.708
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3 Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:
2016 2015
Rp Rp
Saldo Awal Tahun 28.930.950.474 28.930.950.474
Penambahan 8.736.355 --
Saldo Akhir Tahun 28.939.686.829 28.930.950.474
Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain yang sudah dibentuk telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian tidak tertagihnya piutang lain-lain.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
38
Rincian umur piutang lain-lain yang tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
2016 2015
Rp Rp
Sampai dengan 90 hari 56.975.241.639 3.970.764.709
90-180 hari 7.580.032.856 2.611.110.345
Lebih dari 180 hari 5.001.117.707 18.399.670.654
Jumlah Piutang Lain-lain 69.556.392.202 24.981.545.708
a. PT Pembangunan Jaya (PJ) Piutang kepada PJ merupakan piutang atas penerbitan surat utang wajib tukar (SUWT) oleh PJ dengan nomor sertifikat SUWT-2 tanggal 27 September 2013 senilai Rp 4.265.465.100, dan jangka waktu sertifikat tersebut adalah 1 tahun sejak tanggal penerbitan SUWT dan tingkat bunga 0%.
SUWT akan ditukar oleh Perusahaan menjadi 650 saham dari 1.449 saham seri C PT Jakarta Tollroad Development (JTD) pada saat dapat dipenuhinya persyaratan penukaran tersebut, yaitu sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Penerbitan SUWT tanggal 17 September 2012 adalah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh JTD dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) atau diperolehnya persetujuan instansi yang berwenang atas perolehan saham hasil penukaran tersebut.
Piutang kepada PJ merupakan piutang terkait biaya dan bunga praoperasional atas persiapan pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok berdasarkan MOU (Memorandum of Understanding) tanggal 4 Februari 2009 antara Perusahaan dengan PJ. Pada tanggal 31 Desember 2015 saldo piutang ini tercatat sebesar Rp4.088.116.244.
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) telah ditandatangani oleh JTD dan BPJT pada tanggal 25 Juli 2014.
Berdasarkan Perjanjian Tukar Menukar tanggal 21 Juni 2016 PJ telah sepakat menukar SUWT dengan 650 saham seri C PT Jakarta Tollroad Development senilai Rp4.265.465.100, sehingga saldo Piutang PJ atas penerbitan SUWT sebesar Nihil.
Pada tanggal 4 Februari 2009, terdapat Piutang PJ terkait biaya dan bunga praoperasional atas persiapan pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok berdasarkan MOU (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan dengan PJ. Pada tanggal 31 Desember 2016 saldo piutang ini tercatat sebesar Rp5.805.345.592.
b. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) Piutang kepada PT PJAA merupakan piutang yang terbentuk atas penerbitan Surat Utang Wajib Tukar (SUWT) oleh PT PJAA dengan nomor Sertifikat SUWT-1 tanggal 27 September 2012 senilai Rp4.265.465.100, dan jangka waktu sertifikat tersebut adalah 1 tahun sejak tanggal penerbitan SUWT dan tingkat bunga 0%.
SUWT akan ditukar oleh Perusahaan menjadi 650 lembar saham saham dari 3.219 saham seri C PT Jakarta Tollroad Development (JTD) pada saat dapat dipenuhinya persyaratan penukaran tersebut, yaitu sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Penerbitan SUWT tanggal 17 September 2012 adalah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh JTD dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) atau diperolehnya persetujuan instansi yang berwenang atas perolehan saham hasil penukaran tersebut.
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) telah ditandatangani oleh JTD dan BPJT pada tanggal 25 Juli 2014.
Berdasarkan Perjanjian Tukar Menukar pada tanggal 21 Juni 2016, PT PJAA telah sepakat menukar SUWT dengan 650 saham seri C PT Jakarta Tollroad Development senilai Rp4.265.465.100, sehingga saldo piutang PT Pembangunan Jaya Ancol atas penerbitan SUWT menjadi sebesar Nihil.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
39
c. PT Jaya Land (JL) Piutang kepada JL merupakan piutang yang terbentuk atas penerbitan Surat Utang Wajib Tukar (SUWT) oleh PT JL dengan nomor Sertifikat SUWT-3 tanggal 27 September 2015 senilai Rp3.694.549.002 dan jangka waktu sertifikat tersebut adalah 1 tahun sejak tanggal penerbitan SUWT dan tingkat bunga 0%.
SUWT akan ditukar oleh Perusahaan menjadi 563 saham seri C PT Jakarta Tollroad Development (JTD) yang seluruhnya merupakan saham yang akan ditempatkan JL pada saat dapat dipenuhinya persyaratan penukaran yaitu sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Penerbitan SUWT tanggal 17 September 2012 adalah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh JTD dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) atau diperolehnya persetujuan instansi yang berwenang atas perolehan saham hasil penukaran tersebut.
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) telah ditandatangani oleh JTD dan BPJT pada tanggal 25 Juli 2014.
Berdasarkan Perjanjian Tukar Menukar tanggal pada 21 Juni 2016, PT Jaya Land telah sepakat menukar SUWT dengan 563 saham seri C PT Jakarta Tollroad Development senilai Rp3.694.549.002, sehingga saldo piutang PT Jaya Land atas penerbitan SUWT menjadi sebesar Nihil.
d. PT Harvestindo Asset Management (HAM) Sebagai penyelesaian atas pengembalian dana investasi reksadana melalui Akta No. 40 Notaris Yurisa Martanti, S.H., tanggal 30 Desember 2009 mengenai perjanjian utang piutang, HAM sepakat untuk mengakui liabilitas kepada Perusahaan atas pokok investasi dan imbalannya dengan jumlah Rp33.531.397.775. Guna menjamin kembali pembayaran sampai lunas, HAM sepakat menyerahkan kepada Perusahaan daftar piutang HAM dengan jumlah minimal sebesar Rp33.531.397.775 pada tanggal 30 Desember 2009 yang akan diikat secara hukum. Pemberian jaminan dengan piutang tersebut diatur dalam Akta No. 25 Notaris Yurisa Martanti, S.H., tanggal 31 Maret 2010 mengenai “Pemberian Jaminan”.
Pemberian jaminan ini diikat dengan perjanjian fidusia berdasarkan Akta No. 26 Notaris Yurisa Martanti, S.H., tanggal 31 Maret 2010, HAM memberikan jaminan fidusia atas pembayaran kembali seluruh jumlah yang wajib dibayarkan oleh HAM kepada Perusahaan. Nilai penjaminan fidusia yang diberikan HAM kepada Perusahaan sebesar Rp33.531.397.775.
Karena dalam tahun 2010 HAM tidak dapat memenuhi kewajibannya, Perusahaan membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk mengantisipasi tidak tertagihnya seluruh piutang tersebut, berdasarkan laporan Kantor Jasa Penilaian Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan nomor 145/Best-Bs/Lap.SV/III/11 tanggal 16 Maret 2011 mengenai penilaian piutang Perusahaan pada HAM pada tanggal 30 September 2010 adalah nihil, sehingga Perusahaan berdasarkan bukti objektif penurunan nilai dari pihak penilai independen dengan nilai wajar "nihil" Perusahaan membentuk cadangan penurunan nilai piutang ke HAM sebesar 100% atau Rp28.522.080.565.
Pada tahun 2012, Perusahaan menerima pembayaran sebesar Rp444.974.854, sehingga cadangan penurunan nilai piutang HAM tahun 2012 berkurang menjadi sebesar Rp28.077.105.711.
e. Property of Management Paradiso Saldo atas piutang ini merupakan tagihan service charge penghuni Apartemen Paradiso yang dananya digunakan oleh Hotel Aston Hotel Pluit.
f. Cinere Serpong Jaya Piutang PT Cinere Serpong Jaya sebesar Rp50.000.000.000 merupakan dana talangan pembelian tanah berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sirkuler PT Cinere Serpong Jaya pada tanggal 18 April 2016.
g. PT Aksara Andalan Prima Piutang PT Aksara Andalan Prima sebesar Rp2.852.615.574 merupakan dana talangan operasional yang diberikan JUP kepada PT Aksara Andalan Prima.
h. PT Petross Gas Piutang PT Petross Gas sebesar Rp1.071.337.622 merupakan dana talangan operasional yang diberikan JUP kepada PT Petross Gas.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
40
8. Pendapatan yang Masih Harus Diterima
2016*) 2015
Rp Rp
Penjualan Tanah
PT Prasto Propertindo (Lahan Blok MN) 100.000.000.000 100.000.000.000
Sewa Menara Telekomunikasi
PT Telekomunikasi Seluler -- 5.492.816.918
Jasa Pengembangan dan Pengoperasian
PT Energi Mulia Bersama (SPBG Mampang) 2.901.136.753 1.617.983.540
Jasa Pembangunan Menara Telekomunikasi
PT Mora Telematika Indonesia 1.804.289.943 258.668.862
PT Triview Geospatial Mandiri -- 741.843.550
Sewa Lahan
PT Warna Warni -- 32.400.000
Subjumlah Pendapatan Masih Harus Diterima - Bagian Lancar 104.705.426.696 108.143.712.870
Penjualan Tanah
PT Taman Harapan Indah 23.486.170.225 45.066.373.198
Penjualan Tanah dan Bangunan
Rukan DHI Teluk Gong 1.942.351.361 1.602.283.000
Apartemen De Paradiso -- 1.549.935.466
Pengelolaan Air Bersih -- 64.097.650
Pengelolaan Parkir Laguna -- 30.000.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100.000.000) -- 93.863.995
Subjumlah Pendapatan Masih Harus Diterima - Bagian Tidak Lancar 25.428.521.586 48.406.553.309
Jumlah 130.133.948.282 156.550.266.179
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3 Penjualan lahan Blok MN Pluit dijual kepada PT Prasto Propertindo berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Pengembangan Blok MN Nomor 30 tanggal 24 Desember 2010 oleh Saniwati Suganda, S.H. Atas penjualan lahan, Perusahaan mendapatkan bangunan yang akan diserahkan oleh PT Prasto Propertindo pada tanggal 30 September 2014 yang dibangun di atas lahan tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2016 Perusahaan belum melakukan serah terima bangunan dari PT Prasto Propertindo antara lain dikarenakan masih terdapatnya dokumen sebagai persyaratan serah terima bangunan tersebut yang masih dalam proses kepengurusan.
Penjualan tanah seluas 10.603m2 yang terletak di Club House kompleks Pantai Mutiara dari Perusahaan kepada PT Taman Harapan Indah sesuai dengan adendum tanggal 11 Desember 2014 atas Akta Perjanjian No.104 tanggal 23 Oktober 2012, Notaris Saniwati Suganda S.H. disepakati untuk mengubah harga pengalihan/pelepasan hak atas Tanah dan Bangunan semula dari harga Rp72.153.415.000 belum termasuk PPN menjadi harga sebesar Rp168.452.833.000 sudah termasuk PPN. Saldo sebesar Rp64.775.468.232 merupakan cicilan pokok oleh PT Taman Harapan Indah kepada Perusahaan yang akan diangsur sebanyak 36 kali mulai bulan Januari 2015. Saldo pendapatan yang masih harus diterima PT Taman Harapan Indah pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp23.486.170.225. Pendapatan atas Pengembangan dan Pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Jl. Kapten Tendean No. 34, Mampang Prapatan, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang, Kotamadya Jakarta Selatan merupakan kerjasama operasi pengembangan dan pengoperasian SPBG antara Perusahaan dengan PT Energi Mulia Bersama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 003/UT2000/105/XII/2014 pada tanggal 1 Desember 2014, dimana dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan bahwa Perusahaan mengalihkan seluruh hak-hak dan kepentingan-kepentingan dan kewajiban-kewajiban pokok dalam kesepakatan kerjasama tersebut kepada JUP. Persentase atas bagi hasil pengelolaan SPBG ini yaitu 30% dari net margin merupakan bagian untuk PT Energi Mulia Bersama dan sebesar 70% merupakan bagian bagi hasil atas JUP.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
41
Berdasarkan Nota Kesepahaman antara JIP dengan PT Mora Telematika Indonesia No. 62/Mou/MORATEL-JAKPRO/V/2016 tentang Penjajakan Kerjasama Pembangunan Pole Telekomunikasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 10 Mei 2017.
9. Persediaan
2016*) 2015
Rp Rp
Aset Real Estat 86.505.582.220 86.468.903.238
Bahan Bakar Minyak 1.472.010.994 1.747.723.232
Perlengkapan Hotel 527.406.285 505.816.500
Jumlah 88.504.999.499 88.722.442.970
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
Persediaan aset real estat merupakan persediaan atas tanah dan bangunan siap dijual yang dimiliki oleh Perusahaan.
Pada tahun 2016 dan 2015 mutasi tanah dan bangunan siap jual adalah sebagai berikut:
Tahun Saldo Awal Penambahan Penjualan Reklasifikasi Saldo Akhir
Rp Rp Rp Rp Rp
2016 86.468.903.238 36.678.982 -- -- 86.505.582.220
2015 86.067.043.110 401.860.128 -- -- 86.468.903.238
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 lokasi, luas dan nilai perolehan atas tanah dan bangunan siap jual adalah sebagai berikut:
m2 Rp m
2 Rp
Apartemen de Paradiso 7.598 32.392.444.484 7.598 32.355.765.502
Rukan Dhi Teluk Gong 6.855 26.622.034.459 6.855 26.622.034.459
Town House Matoa Residence 1.765 15.235.103.276 1.765 15.235.103.276
Apartemen Riverside Muara Indah 1A 1.532 12.256.000.001 1.532 12.256.000.001
Jumlah 17.750 86.505.582.220 17.750 86.468.903.238
Lokasi
2016 2015
Persediaan bahan bakar minyak dan pelumas merupakan persediaan yang ada di SPBU Kamal Muara yang dikelola oleh JUP. Persediaan perlengkapan hotel merupakan persediaan yang ada di Hotel Aston Paradiso dan Fave Hotel Pluit Junction milik Perusahaan.
10. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka
2016*) 2015
Rp Rp
Uang Muka
Uang Muka Proyek 1.143.590.714.840 --
Uang Muka Pembelian Tanah 132.243.525.082 288.010.575.129
Persekot Kerja 59.635.827.090 42.836.471.113
Biaya Dibayar Di Muka
Sewa Dibayar Dimuka 6.000.000.000 6.000.000.000
Asuransi Dibayar Dimuka 183.356.089 166.016.742
Lainnya (masing-masing di bawah Rp50.000.000) 470.986.288 98.978.213
Jumlah 1.342.124.409.389 337.112.041.197
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
42
Uang muka pembelian tanah merupakan uang muka pembelian tanah Perusahaan yang terdapat di kawasan Cikeas, Cileunyi, Rorotan, Landmark Pluit, Marunda dan Kamal Muara.
Uang muka proyek merupakan pembayaran muka kepada penyedia jasa pekerjaan yang akan diperhitungkan secara proporsional dengan tagihan progres pekerjaan. Pada tahun 2016, Perusahaan mendapatkan penugasan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 211 Tahun 2016 tentang "Percepatan Pembangunan Prasarana dan Penyelenggaraan Sarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit" dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 172 Tahun 2016 tentang "Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian venues beserta fasilitas pendukungnya". Uang muka proyek per 31 Desember 2016 merupakan down payment sebesar 20% dari total kontrak pembangunan Light Rail Transit sebesar Rp5.295.823.711.476 (tidak termasuk PPN) dan Veledrome sebesar Rp265.634.000.000 untuk PT Wika Gedung dan USD18.682.230 untuk ES Global, Ltd.
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan melakukan reklasifikasi dari uang muka pembelian tanah ke aset real estat tanah yang belum dikembangkan (catatan 17) atas pembelian tanah yang telah diperoleh akta jual beli dengan rincian sebagai berikut:
Luas Tanah Nilai
m2 Rp
Tanah Jl. Rawa Kendal, Rorotan 16.450 19.457.914.742
Tanah Jl. Rawa Kendal, Rorotan 6.970 8.244.478.161
Tanah Jl. Rawa Kendal, Rorotan 13.110 15.507.189.195
Tanah di Kampung Rorotan RT 007/08 7.368 8.211.760.710
Tanah di Kampung Rorotan RT 007/08 1.772 1.974.923.993
Tanah di Kampung Rorotan RT 007/08 4.125 4.597.382.319
Tanah di Kampung Rorotan RT 007/08 20.781 23.160.776.238
Tanah di Kampung Rorotan RT 007/08 4.090 4.558.374.227
Tanah di Kampung Rorotan RT 007/08 10.450 11.646.701.876
Tanah di Kampung Rorotan RT 007/08 4.154 4.629.703.310
Tanah di Kampung Rorotan RT 007/08 20.612 22.972.422.877
Tanah di Kampung Rorotan RT 007/08 3.805 4.240.736.903
Tanah di Kampung Rorotan RT 007/08 9.089 10.129.844.340
Tanah di Kampung Rorotan RT 007/08 6.389 7.120.648.640
Tanah di Cileunyi 3.977 9.002.656.632
Jumlah 133.142 155.455.514.163
Persekot kerja merupakan uang muka atas pembangunan proyek-proyek yang masih dalam tahap kajian diantaranya adalah untuk Proyek Pembangunan Kamal Muara Mixed Use Development, Proyek Pembangunan Rusun Ujung Menteng, Proyek Light Rail Transit (LRT), Proyek Sirkuit Internasional Tegal Alur, dan Proyek Intermediate Treatment Facilities (ITF) Cakung.
Sewa dibayar di muka merupakan uang muka sewa lahan yang berlokasi di Jl. Pulogadung No.1 seluas 5.020 m2 kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dengan jangka waktu selama 21 tahun sesuai dengan Surat Perjanjian No. 239/SPPT/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015. Terkait persewaan tersebut Perusahaan akan memanfaatkan lahan tersebut untuk penyelenggaraan kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBG), hotel serta fasilitas pendukung lainnya.
11. Pajak Dibayar Dimuka
2016*) 2015
Rp Rp
Perusahaan
PPh Pasal 28 A tahun 2015 1.188.034.752 1.193.372.085
PPh Pasal 28 A tahun 2016 944.559.076 --
PPh Pasal 21 746.764.361 --
Pajak Pertambahan Nilai 182.459.410.653 45.320.685.689
Pajak Penghasilan Final Ditangguhkan 13.039.632.002 12.098.408.281
198.378.400.844 58.612.466.055
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
43
2016*) 2015
Rp Rp
Entitas Anak
Pajak Pertambahan Nilai 5.147.392.957 2.887.183.085
Pajak Penghasilan Final Ditangguhkan 2.579.988.032 2.228.851.054
Uang Muka SKPKB atas BPHTB -- 2.379.932.811
PPh Pasal 23 138.675.079 --
PPh Pasal 29 6.919.070.061 --
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 609.223.273 --
15.394.349.402 7.495.966.950
Jumlah 213.772.750.246 66.108.433.005
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
Pada tahun 2015, Perusahaan melakukan pembayaran SKPKB PPh Badan 2008 dan SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat 2 tahun 2008 pada tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp417.000.000 sedangkan sebesar Rp166.499.217 merupakan PPN lebih bayar. Pada tahun 2016, penambahan uang muka pajak SKPKB sebesar Rp4.539.137.250 merupakan pembayaran uang muka SKPKB tahun pajak 2011 dan 2012 yang sedang dalam proses banding yang terdiri dari pembayaran SKPKB PPN tahun 2011 nomor 008187/207/11/007/14 sebesar Rp173.807.000, SKPKB PPh Pasal 25 tahun 2011 sebesar Rp674.658.000, SKPKB PPN tahun 2012 sebesar Rp1.533.619.000, SKPKB PPh Final sebesar Rp911.888.000 dan SKPKB PPh Pasal 25 sebesar Rp1.245.165.250. Sedangkan, sebesar Rp1.421.975.166 merupakan PPN lebih bayar pada tanggal 31 Desember 2016.
12. Uang Muka Investasi
2016 2015
Rp Rp
Tim Pengadaan Tanah Akses Tanjung Priok 594.311.469.659 440.000.000.000
PT Jakarta Tollroad Development -- 6.381.679.416
Jumlah 594.311.469.659 446.381.679.416
Uang Muka Investasi merupakan akumulasi dana atas pengadaan tanah yang telah disetorkan JATP kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Tim Pengadaan Tanah ATP untuk pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Tanah Jalan Tol Akses Tanjung Priok No. 03/PKS/M/2010 No. 28 tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang telah diadendum pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan perjanjian kerjasama No. 17/PKS/M/2015 No. 28 tahun 2015 antara Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pengembalian uang muka investasi akan diperhitungkan sebagai penyertaan saham pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang akan dibentuk untuk mengoperasikan jalan tol tersebut atau dikembalikan dalam bentuk kas sebesar akumulasi setoran dana ditambah nilai yang diperhitungkan dan ditetapkan didalam perjanjian. Saldo uang muka investasi pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari setoran dana sebesar Rp440.000.000.000 dan nilai tambah sebesar Rp154.311.469.659.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
44
13. Uang Muka Pembelian Saham
2016 2015
Rp Rp
PT Petross Gas 30.875.000.000 --
PT Aksara Andalan Prima 26.563.963.250 26.563.963.250
Jumlah 57.438.963.250 26.563.963.250
JUP melakukan pembelian saham PT Aksara Andalan Prima pada tanggal 15 April 2015 sebesar Rp26.500.000.000 dan sisanya merupakan kegiatan transaksi operasional dengan JUP. Sampai dengan saat ini akta atas proses akuisisi ini masih dalam proses pengurusan. JUP melakukan akuisisi pada PT Petross Gas pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp30.875.000.000 dengan presentase kepemilikan sebesar 100% dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 akta atas proses akuisisi ini masih dalam proses pengurusan.
14. Investasi Jangka Panjang Lainnya
2016 2015
Rp Rp
PT Jakarta Tollroad Development 62.421.264.392 1.250.000.000
PT Food Station Tjipinang Jaya 47.520.000.000 47.520.000.000
PT Jakarta Realty 31.615.636.000 31.615.636.000
PT Cinere Serpong Jaya 25.423.959.125 22.100.000.000
PT Transportasi Jakarta 10.000.000.000 10.000.000.000
PT Jakarta Surya Parkir 863.586.094 863.586.094
PT JTD Jaya Pratama 1.000.000 1.000.000
Jumlah 177.845.445.611 113.350.222.094
a. PT Jakarta Toll Road Development (JTRD)
Penyertaan pada JTRD dilakukan Perusahaan pada tahun 2005 sebanyak 1.250 saham dengan nilai Rp1.250.000.000 atau 8,97% dari jumlah saham yang telah ditempatkan. Pada tahun 2016 dilakukan konversi atas Uang Muka Setoran Modal sebesar Rp6.378.510.888 sebagai setoran modal sebanyak 972 saham. Berdasarkan Perjanjian Tukar Menukar tanggal 21 Juni 2016, PT Pembangunan Jaya telah sepakat menukar Surat Utang Wajib Tukar (SUWT) yang diterbitkan kepada Perusahaan ditukar dengan 650 saham seri C PT Jakarta Tollroad Development senilai Rp4.265.465.100 (Catatan 7). Berdasarkan Perjanjian Tukar Menukar tanggal 21 Juni 2016, PT Pembangunan Jaya Ancol telah sepakat menukar Surat Utang Wajib Tukar (SUWT) yang diterbitkan kepada Perusahaan ditukar dengan 650 saham seri C PT Jakarta Tollroad Development senilai Rp4.265.465.100 (Catatan 7). Berdasarkan Perjanjian Tukar Menukar tanggal 21 Juni 2016 PT Jaya Land telah sepakat menukar Surat Utang Wajib Tukar (SUWT) yang diterbitkan kepada Perusahaan ditukar dengan 563 saham seri C PT Jakarta Tollroad Development senilai Rp3.694.549.002 (Catatan 7). Persetujuan konversi uang muka dan pertukaran SUWT dengan saham dituangkan dalam akta notaris Retno Rini P. Dewanto, S.H., Nomor 8 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jakarta Tollroad Development dan nomor 10 tanggal 29 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jakarta Tollroad Development.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
45
Jumlah saham PT Jakarta Tollroad Development yang dimiliki Perusahaan setelah adanya konversi uang muka dan SUWT menjadi 4.085 saham dengan nilai penempatan sebesar Rp19.853.990.090 atau 3,18% dari seluruh saham yang telah ditempatkan. Sesuai dengan Akta Perjanjian Kemitraan nomor 53 tanggal 10 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi., maka dalam hal PT Jakarta Tollroad Development ditetapkan sebagai pemenang lelang pengusahaan 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota maka Perusahaan harus meningkatkan kembali sahamnya menjadi 7% dan untuk itu Perusahaan mengakuisisi kepemilikan saham PT Pembangunan Jaya di PT Jakarta Tollroad Development sebanyak 4.912 saham senilai Rp32.233.791.648 ditambah dengan perhitungan cost of fund yang disepakati tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp10.333.482.654, sehingga nilai akuisisi yang dibayarkan sebesar Rp42.567.274.302. Jumlah saham PT Jakarta Tollroad Development yang dimiliki Perusahaan per 31 Desember 2016 sebanyak 8.997 saham dari 128.525 saham yang diterbitkan atau sebesar 7% dari seluruh komposisi kepemilikan saham atau sebesar Rp62.421.264.392.
b. PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ)
Penyertaan pada PT FSTJ merupakan penyertaan Perusahaan sebesar 0,113% terhadap FSTJ sesuai dengan Akta No. 34 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan H. Riyad, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan melakukan pembelian saham FSTJ dari pihak ketiga sebanyak 54 lembar dengan nilai perolehan per lembar saham sebesar Rp880.000.000 atau dengan total nilai penyertaan sebesar Rp47.520.000.000.
c. PT Jakarta Realty (JR)
Penyertaan pada JR diperoleh Perusahaan pada tahun 2004 sebagai bagian dari tambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2004. Perusahaan memiliki 20.000 lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000 yang mencerminkan 20% kepemilikan atas seluruh saham PT Jakarta Realty. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Saham sebagai berikut: 1. Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 2 tanggal 12 Desember 2014 (antara Perusahaan
dengan PT Wijaya Wisesa Land) atas 6.563 lembar saham yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Pengoperan Hak-Hak atas Saham PT Jakarta Realty No.31 tanggal 27 Oktober 2015;
2. Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 3 tanggal 12 Desember 2014 (antara Perusahaan dengan PT Indofica) atas 1.640 lembar saham yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Pengoperan Hak-Hak atas Saham PT Jakarta Realty No.32 tanggal 27 Oktober 2015;
3. Akta Pengikatan Jual Beli Saham No.4 tanggal 12 Desember 2014 (antara Perusahaan dengan PT Konkrat Investindo) atas 6.563 lembar saham yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Pengoperan Hak-Hak atas Saham PT Jakarta Realty No.30 tanggal 27 Oktober 2015;
4. Akta Pengikatan Jual Beli Saham No.5 tanggal 12 Desember 2014 (antara Perusahaan dengan PT Plasma Internusa) atas 234 lembar saham yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Pengoperan Hak-Hak atas Saham PT Jakarta Realty No. 33 tanggal 27 Oktober 2015;
Telah terjadi pengalihan/pelepasan 15% kepemilikan saham Perusahaan pada PT Jakarta Realty atau sebanyak 15.000 lembar saham dengan nilai tercatat sebesar Rp45.183.326.241. Pada tanggal 26 Nopember 2014, Perusahaan melepas saham pada PT Jakarta Realty sebesar 15% kepemilikan dengan nilai tercatat Rp45.183.326.241. Dengan pelepasan saham ini, Perusahaan memperoleh bangunan di Thamrin City dengan nilai pasar berdasarkan laporan penilai dari KJPP Maulana, Andesta dan Rekan pada tanggal 16 Juli 2014 sebesar Rp94.846.908.000. Perusahaan membukukan laba pelepasan investasi tahun 2014 sebesar Rp49.663.581.759. Setelah pelepasan saham ini maka perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas dan mencatat nilai investasi yang tersisa sebesar 5% kepemilikan atas PT Jakarta Realty pada nilai wajar sebesar Rp31.615.636.000.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
46
d. PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) Penyertaan Perusahaan pada PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), merupakan penyertaan Perusahaan sebesar 10% dari modal saham PT CSJ sesuai dengan Akta No 4 tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0944253.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2015. Perusahaan melakukan pembelian saham PT CSJ dari pihak ketiga sebanyak 360.681 lembar dengan jumlah nilai sebesar Rp22.100.000.000. Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan penambahan setoran investasi melalui kas tunai sebesar Rp3.323.959.439, sehingga saldo investasi Perusahaan pada CSJ menjadi sebesar Rp25.423.959.125.
e. PT Transportasi Jakarta (TJ) Merupakan penyertaan Perusahaan kepada PT Transportasi Jakarta yang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Transjakarta yang tercantum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2014 yang telah diubah melalui Perda 17 Tahun 2014. Perusahaan sebagai mitra BUMD berkewajiban menyetorkan modal tunai senilai Rp10.000.000.000. Berdasarkan Akta Perjanjian No. 9 Tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perusahaan, sesuai pasal 7 ayat 2, Perusahaan menyertakan dan menempatkan uang senilai Rp10.000.000.000. Adapun penyertaan tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT Transportasi Jakarta Nomor 80 tanggal 27 Maret 2014, yang dibuat dihadapan Yualita Widyadhari, Notaris di Jakarta.
f. PT Jakarta Surya Parkir (JSP) Merupakan penyertaan PT JUP dengan persentase kepemilikan 40,00%. PT Jakarta Surya Parking didirikan pada tahun 2007 dengan jumlah modal sebesar Rp4.000.000.000 yang terbagi dalam 4.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. PT Jakarta Surya Parking menjalankan usaha dibidang jasa perparkiran. Pada tanggal 14 Desember 2013 PT JUP menjual seluruh kepemilikan saham PT Jakarta Surya Parkir kepada PT Tristar Eka Pratama dengan nilai nominal sebesar Rp1.400.000.000. Keuntungan atas penjualan saham ini adalah sebesar Rp536.413.906 Per 31 Desember 2013 PT Tristar Eka Pratama belum melakukan pelunasan atas penjualan saham tersebut. Pada tanggal 20 Januari 2014, PT Tristar Eka Pratama melunasi pembayaran atas jual beli saham PT Jakarta Surya Parkir. Pada tanggal 7 Mei 2014 PT Tristar Eka Pratama membatalkan penjualan seluruh kepemilikan saham Perusahaan pada PT Jakarta Surya Parkir. Kerugian atas pengembalian saham ini adalah sebesar Rp536.413.906. Pada tanggal 3 Juni 2014, Perusahaan telah mengembalikan seluruh dana yang diberikan oleh PT Tristar Eka Pratama atas jual beli saham PT Jakarta Surya Parkir tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2016, investasi JUP ke PT Jakarta Surya Parkir sebesar Rp863.586.094.
g. PT JTD Jaya Pratama (JTD) Penyertaan pada PT JTD Jaya Pratama merupakan penyertaan Perusahaan senilai Rp1.000.000 berdasarkan Akta No 69 tanggal 23 Juni 2015 tentang Keputusan Pemegang Saham Notaris Aryanti, S.H., M.Kn.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
47
15. Investasi pada Entitas Asosiasi
% Nilai PenyertaanNilai Penyertaan Penambahan Bagian Laba Bagian Penghasilan Akhir Tahun
Saham Awal Tahun (Pengurangan) (Rugi) Bersih Komprehensif Lain
PT Kawasan Ekonomi Khusus
Marunda 25% 802.464.342 -- 44.949.110 -- 847.413.452
PT Jakarta Aset Manajemen 49% 803.102.269 -- -- -- 803.102.269
PT Marga Lingkar Jakarta 35% 144.103.665.572 28.700.000.000 23.059.666.175 (38.589.436) 195.824.742.311
Dikurangi Penurunan Nilai
Investasi
PT Jakarta Aset Manajemen (803.102.269) -- -- -- (803.102.269)
Total Nilai Penyertaan Saham 144.906.129.914 28.700.000.000 23.104.615.285 (38.589.436) 196.672.155.763
2016
Mutasi selama Tahun Berjalan
% Nilai PenyertaanNilai Penyertaan Penambahan Bagian Laba Bagian Penghasilan Akhir Tahun
Saham Awal Tahun (Pengurangan) (Rugi) Bersih Komprehensif Lain
PT Kawasan Ekonomi Khusus
Marunda 25% 848.806.756 -- (46.342.414) -- 802.464.342
PT Jakarta Aset Manajemen 49% 803.102.269 -- -- -- 803.102.269
PT Marga Lingkar Jakarta 35% 165.635.812.095 -- (21.595.565.853) 63.419.330 144.103.665.572
Dikurangi Penurunan Nilai
Investasi
PT Jakarta Aset Manajemen (803.102.269) -- -- -- (803.102.269)
Total Nilai Penyertaan Saham 166.484.618.851 -- (21.641.908.267) 63.419.330 144.906.129.914
Mutasi selama Tahun Berjalan
2015
a. PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda (KEK)
KEK didirikan dengan Akta Notaris Andalia Farida, S.H. M.H. No. 63 tanggal 11 Oktober 2011 dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0092521.AH.01.09. Tahun 2011 pada tanggal 15 November 2011. Modal dasar PT KEK sebesar Rp20.000.000.000 yang terbagi dalam 20.000 saham. Dari modal dasar tersebut pada bulan Januari 2012, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% atau sejumlah 5.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp5.000.000.000 oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham sebagai berikut: Perusahaan menempatkan dan menyetor saham sejumlah 1.250 saham senilai Rp1.250.000.000 atau sebanyak 25% saham, 50% saham dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya dan 25% saham lainnya dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya Ancol.
b. PT Jakarta Aset Manajemen (JAM) Penyertaan pada JAM dilakukan Perusahaan sejak tahun 2001, pada tahun 2005 total kepemilikan sebanyak 4.900 saham dengan nilai per saham Rp1.000.000 atau total Rp4.900.000.000. Pada tahun yang sama Perusahaan melepaskan kepemilikan atas 2.450 saham kepada PT Indoreksa Investama dengan harga Rp369.266.381, sehingga nilai penyertaan Perusahaan menjadi Rp2.450.000.000. Kerugian yang diderita sebesar Rp1.534.413.339 dicatat sebagai beban di luar usaha. Perusahaan mencatat bagiannya atas kerugian bersih yang diderita JAM dalam tahun 2005 sebesar Rp1.646.897.732, sehingga nilai penyertaan pada tanggal 31 Desember 2005 disajikan sebesar Rp803.120.269. Pada tahun 2006 Manajemen Perusahaan memutuskan untuk menyisihkan seluruh nilai penyertaan sebesar Rp803.120.268 karena JAM mengalami defisit ekuitas. Penyisihan nilai penyertaan ini dicatat sebagai "penyisihan penurunan nilai" pada akun pendapatan dan beban di luar usaha di tahun yang bersangkutan.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
48
c. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45700.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 15 September 2009. Modal dasar MLJ sebanyak 644.700.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar sahamnya sebesar Rp1.000. Pernyertaan pada MLJ dilakukan oleh JMJ dengan persentase kepemilikan sebesar 35% dan nominal sebesar Rp200.804.500.000. Berdasarkan Akta No. 14, pada tanggal 22 Desember 2016, dari Notaris Tatyana Indrati Hasjim, S.H., terdapat penambahan investasi pada PT Marga Lingkar Jakarta sebesar Rp 28.700.000.000 atau sejumlah 28.700.000 lembar saham pada tahun 2016. Dengan penambahan ini PT Jakarta Marga Jaya memiliki 229.504.450 lembar saham dengan presentase kepemilikan 35% saham PT Marga Lingkar Jakarta.
Berikut disajikan ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:
2016 2015
Rp Rp
Jumlah Agregat Aset Lancar 102.861.624.632 86.507.896.021
Jumlah Agregat Aset Tidak Lancar 1.916.227.677.532 1.919.370.645.880
Jumlah Agregat Liabilitas Jangka Pendek 168.647.313.758 395.303.919.366
Jumlah Agregat Liabilitas Jangka Panjang 1.287.642.761.934 1.195.729.697.476
Jumlah Agregat Pendapatan Neto Tahun Berjalan 337.290.843.165 189.554.103.643
Jumlah Agregat Rugi Setelah Pajak 66.064.556.942 (61.886.986.383)
Jumlah Agregat Rugi Komprehensif Tahun Berjalan 65.954.301.413 (61.705.788.297) 16. Investasi Pada Ventura Bersama
Penambahan Bagian Laba Nilai
% Penyertaan Awal (Pengurangan) (Rugi) Penyertaan Akhir
Saham Rp Rp Rp Rp
Ventura bersama SPBG Ancol 49 -- 7.958.696.170 -- 7.958.696.170
Ventura bersama SPBG Mampang 60 -- 9.985.978.282 (335.246.344) 9.650.731.938
-- 17.944.674.452 (335.246.344) 17.609.428.108
2016
1. PT Gagas Energi Indonesia
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan PT Gagas Energi Indonesia No. 07/JUP/PKS/IX/2015 tanggal 24 Juni 2015, dibentuk suatu Ventura Bersama antara JUP dan PT Gagas Energi Indonesia, dimana ventura bersama ini melakukan kerjasama pembangunan dan komersialisasi SPBG yang berlokasi di Halte Busway Ancol. Pada tahun 2016 Perusahaan melakukan penyetoran modal sebesar Rp7.958.696.170 dengan persentase kepemilikan sebesar 30%. Pada tanggal 31 Desember 2016, SPBG Ancol belum beroperasi.
2. PT Energi Mulia Bersama Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan PT Energi Mulia Bersama tanggal 10 Juni 2015, dibentuk suatu Ventura Bersama antara JUP dengan PT Energi Mulia Bersama, dimana ventura bersama ini melakukan kerjasama terkait pembangunan, instalasi peralatan dan pengoperasian SPBG No. Plant A.34.04.01 di Jalan Kapten Tendean No. 34, Mampang Prapatan. Perusahaan telah melakukan penyetoran sebesar Rp9.985.978.282 yang berupa mesin-mesin dan/atau peralatan-peralatan utama yang difungsikan pada SPBG Mampang dengan persentase kepemilikan sebesar 60%. SPBG Mampang sudah mulai beroperasi sejak tahun 2013.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
49
Berikut disajikan ringkasan informasi keuangan investasi pada ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2016:
2016
Rp
Jumlah Agregat Aset Lancar 1.559.000.000
Jumlah Agregat Aset Tidak Lancar 9.227.000.000
Jumlah Agregat Liabilitas Jangka Pendek 1.556.000.000
Jumlah Agregat Pendapatan Neto Tahun Berjalan 473.722.791
Jumlah Agregat Laba (Rugi) Setelah Pajak (22.037.643)
Jumlah Agregat Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan --
Jumlah Agregat Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan (22.037.643)
17. Aset Real Estat
2016 2015
Rp Rp
Tanah dan Bangunan yang Belum Dikembangkan 513.396.278.325 353.317.415.794
Jumlah 513.396.278.325 353.317.415.794
Pada tahun 2016 dan 2015 mutasi tanah dan bangunan yang belum dikembangkan adalah sebagai berikut:
Tahun Saldo Awal Penambahan Penjualan Reklasifikasi Saldo Akhir
Rp Rp Rp Rp Rp
2016 353.317.415.794 4.623.348.367 -- 155.455.514.163 513.396.278.325
2015 284.872.751.376 50.104.546.404 -- 18.340.118.014 353.317.415.794 Pada tanggal 31 Desember 2015, PMJ melakukan reklasifikasi dari properti investasi ke aset real estat dengan rincian sebagai berikut:
Luas Tanah Nilai
m2 Rp
Jalan Kayu Putih V 3.168 7.947.287.644
Tanah Jalan Kayu Putih Raya 3.118 4.504.167.000
Tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan 12.926 3.724.459.996
Jalan Tanah Mas Utara I - Tanah BZ C/IV A 4.375 702.840.000
Jalan Kayu Putih Utara II (Depan Mesjid) Tanah C/I 9.439 672.520.000
Jalan Pulo Mas Barat VI Tanah BZ 4.375 445.628.000
Jalan Pulo Mas Utara II (Depan Mesjid) Tanah C/I 2.419 120.950.000
Kampung Pulo Nangka - Rencana Rumah Susun Karyawan 6.986 60.425.000
Jalan Bambu Mas, Pondok Bambu (Kavling Sisa) 305 18.840.374
Jumlah 47.111 18.197.118.014
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
50
Pada tahun 2015, PMJ melakukan reklasifikasi dari properti investasi - tanah yang dikerjasamakan ke dalam aset real estat - tanah dan bangunan yang belum dikembangkan dengan rincian sebagai berikut:
Luas Tanah Nilai
m2 Rp
Tanah Ex Lapangan Tenis Indoor 2.200 143.000.000
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 lokasi, luas dan nilai perolehan atas tanah dan bangunan yang belum dikembangkan adalah sebagai berikut:
m2 Rp m
2 Rp
Tanah Selong 7.354 95.485.500.000 7.354 95.463.000.000
Lahan Rorotan 129.165 146.452.857.531 -- --
Tanah di Cileunyi 3.977 9.002.656.632 -- --
Kampung Pedongkelan - Ria Rio 34.640 57.838.641.058 34.640 57.616.816.926
Tanah Kamal Muara Mixed Used - Development 9.200 43.027.655.858 9.200 39.722.105.600
Tanah di Pluit Timur 60.513 53.902.604.751 60.513 53.902.604.751
Tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan 12.926 15.504.823.685 12.926 15.486.189.231
Rumah Susun Pulo Mas Jalan Kayu Putih 350 13.831.983.717 350 13.831.983.717
Tanah Bangunan Jalan Pluit Putri 6.252 12.993.897.386 6.252 13.292.369.899
Tanah di Pluit Timur 47.422 42.244.706.263 47.422 42.244.706.263
Tanah di Jalan Kayu Putih V 3.168 7.947.287.644 3.168 7.947.287.644
Tanah di Jalan Taman Pemakaman Umum Semper 30.421 4.822.181.703 30.421 4.527.966.363
Tanah Jalan Kayu Putih Raya 3.118 4.504.167.000 3.118 4.504.167.000
Tanah di Teluk Gong 3.500 1.879.500.000 3.500 1.879.500.000
Tanah di Jalan Tanah Mas Utara I - Tanah BZ C/IV A 4.375 702.840.000 4.375 702.840.000
Tanah di Jalan Kayu Putih Utara II (Depan Mesjid) Tanah C/I 9.439 672.520.000 9.439 672.520.000
Tanah di Jalan Pulo Mas Barat VI Tanah BZ 4.375 1.099.673.920 4.375 445.628.000
Tanah Kosong (Lokasi Pom Bensin) 3.225 323.925.146 3.225 323.925.146
Tanah Kosong Kapuk Muara 5.154 315.326.094 5.154 315.326.094
Tanah Ex LT Indoor (Catatan 17) 2.200 143.000.000 2.200 143.000.000
Tanah di Jalan Pulo Mas Utara II (Depan Mesjid) Tanah C/I 2.419 120.950.000 2.419 120.950.000
Tanah Kosong Lokasi IV 5.805 83.810.162 5.805 83.810.162
Kampung Pulo Nangka - Rencana Rumah Susun Karyawan 6.986 60.425.000 6.986 60.425.000
Tanah di Jalan Bambu Mas, Pondok Bambu (Kavling Sisa) 305 18.840.374 305 18.840.374
Tanah Kosong Lokasi V 234 407.383.404 -- --
Tanah Bangunan Olah Raga Jalan Taman Pluit Sakti 3.798 2.488.059 3.798 2.488.059
Tanah di Jalan Pluit Kencana 3.317 2.164.692 3.317 2.164.692
Ruko Blok Z4& Z5 -- -- 2.955 1.928.102
Tanah Bangunan Olah Raga Pluit Barat 2.829 1.833.379 2.829 1.833.379
Tanah Kosong Kampung Gusti Tempat Pelelangan Ikan II Blok K1 1.061 692.880 1.061 692.880
Tanah Kosong Kampung Gusti Tempat Pelelangan Ikan II Blok L1 1.048 684.036 1.048 684.036
Tanah Kosong Kampung Gusti Tempat Pelelangan Ikan II 2.664 627.655 2.664 627.655
Ruko Blok O -- -- 608 404.524
Tanah Kosong Kampung Gusti Tempat Pelelangan Ikan II Blok G 3.398 366.087 3.398 366.087
Tanah di Jalan Pluit Selatan 1.283 182.648 1.283 182.648
Tanah Bangunan Pluit Sakti Raya No. 47 125 81.562 125 81.562
Jumlah 416.046 513.396.278.326 286.233 353.317.415.794
2016 2015
Lokasi
18. Properti Investasi
2016 2015
Rp Rp
Aset yang Disewakan 348.281.095.472 327.753.617.485
Tanah yang Dikerjasamakan 55.069.529.764 55.099.411.529
Tanah dan Bangunan yang Belum Dikembangkan 2.216.770.893 20.586.790.740
Jumlah 405.567.396.129 403.439.819.754
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
51
a. Aset yang Disewakan
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir
Rp Rp Rp Rp Rp
Harga Perolehan
Tanah 29.650.348.551 -- -- -- 29.650.348.551
Bangunan Yang Disewakan 374.031.803.628 3.320.434.657 (2.336.639.056) 36.034.847.707 411.050.446.936
Menara Telekomunikasi 34.254.144.868 -- -- (34.254.144.868) --
Aset Dalam Penyelesaian
Proyek Equistrian -- -- -- -- --
Sub Jumlah 437.936.297.047 3.320.434.657 (2.336.639.056) 1.780.702.839 440.700.795.487
Pekerjaan Dalam Penyelesaian
Menara Telekomunikasi 3.456.333.051 -- -- (3.456.333.051) --
Bangunan Dalam Penyelesaian 6.184.353.639 -- -- (6.184.353.639) --
Proyek Equestrian -- 23.299.872.344 -- -- 23.299.872.344
Jumlah Harga Perolehan 9.640.686.690 23.299.872.344 -- (9.640.686.690) 23.299.872.344
Akumulasi Penyusutan
Bangunan Yang Disewakan 100.996.169.519 17.060.041.896 (2.336.639.056) -- 115.719.572.359
Menara Telekomunikasi 18.827.196.733 -- -- (18.827.196.733) --
Jumlah Akumulasi Penyusutan 119.823.366.252 17.060.041.896 (2.336.639.056) (18.827.196.733) 115.719.572.359
Nilai Tercatat 327.753.617.485 348.281.095.472
2016
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir
Rp Rp Rp Rp Rp
Harga Perolehan
Tanah 29.650.348.551 -- -- -- 29.650.348.551
Bangunan Yang Disewakan 374.031.803.628 690.719.391 (690.719.391) -- 374.031.803.628
Menara Telekomunikasi 28.443.402.874 5.810.741.994 -- -- 34.254.144.868
Pekerjaan Dalam Penyelesaian
Menara Telekomunikasi 3.456.333.051 -- -- -- 3.456.333.051
Bangunan Dalam Penyelesaian -- -- -- 6.184.353.639 6.184.353.639
Jumlah Harga Perolehan 435.581.888.104 6.501.461.385 (690.719.391) 6.184.353.639 447.576.983.737
Akumulasi Penyusutan
Bangunan Yang Disewakan 85.909.830.749 15.777.058.161 690.719.391 -- 100.996.169.519
Menara Telekomunikasi 14.183.801.398 4.643.395.335 -- -- 18.827.196.733
Jumlah Akumulasi Penyusutan 100.093.632.147 20.420.453.496 690.719.391 -- 119.823.366.252
Nilai Tercatat 335.488.255.957 327.753.617.485
2015
Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan reklasifikasi untuk mencatatan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku untuk Menara Telekomunikasi yang semula dikelompokan dalam aset Properti Investasi menjadi Aset Tetap terkait dengan Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 31: Interpretasi Atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi, yang ditetapkan pada 18 Nopember 2015 dan diterapkan sejak 1 Januari 2016. Penerapan tersebut berlaku prospektif. Penambahan properti investasi dalam konstruksi atas Tanah dan Bangunan yang Disewakan selama tahun 2016, merupakan properti investasi atas Proyek Equestrian sebagai Sarana Pendukung atas Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018. Proyek Equestrian ini berdasarkan Surat Penugasan dari Perusahaan No. 024/UT2000/110/11/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Percepatan Pembangunan Indoor Velodrome dan Pengembangan Equestrian. Pada tahun 2016, PMJ melakukan reklasifikasi atas tanah dari properti investasi (aset yang disewakan - aset dalam konstruksi) ke properti investasi (tanah dan bangunan yang belum dikembangkan) dengan rincian sebagai berikut:
Luas Tanah Nilai
m2
Rp
Proyek Pembangunan Olahraga Berkuda 70.141 36.743.397.856
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
52
Pada tahun 2016, Perusahaan reklasifikasi dari properti investasi (tanah dan bangunan yang belum dikembangkan) ke dalam properti investasi (aset yang disewakan) dengan rincian sebagai berikut:
Luas Bangunan Nilai
m2
Rp
Hotel Aston Dan Fave Pluit 13.361 14.978.324.265
b. Tanah yang Dikerjasamakan
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir
Rp Rp Rp Rp Rp
Proyek Pembangunan Olahraga Berkuda 36.932.662.028 267.867.091 -- -- 37.200.529.119
Korea World Centre Indonesia 7.114.826.813 -- (61.617.974) -- 7.053.208.839
Pulo Mas Residence Jalan Pulo Mas Timur 4.249.818.779 -- (111.351.246) -- 4.138.467.533
Apartement Golf Park View 1.544.756.797 43.401.846 -- -- 1.588.158.643
SPBU Jalan Kayu Putih Raya 847.682.509 16.000.000 -- -- 863.682.509
Lapangan Tenis Jalan Tanah Mas 798.236.000 -- -- -- 798.236.000
Lapangan Tenis Sari Mas 709.535.000 -- -- -- 709.535.000
Superindo Jalan Kayu Putih Raya 367.036.663 -- -- -- 367.036.663
Sekolah Internasional Sevilla Pulomas 144.620.855 -- (58.367.630) -- 86.253.225
Indoor Recreation Jalan Pulo Mas Jaya 144.495.535 -- (125.813.852) -- 18.681.683
Lahan Kamal Muara 2.099.559.748 -- -- -- 2.099.559.748
Tanah Mega Mall Tahap II 90.474.938 -- -- -- 90.474.938
Tanah di Pluit Indah Permai (Mega Mall Pluit) 45.676.287 -- -- -- 45.676.287
Tanah di Jl. Pluit Sakti 28A 4.776.637 -- -- -- 4.776.637
Ruko & Rumah Susun Blok Z8 - Muara Karang 2.870.944 -- -- -- 2.870.944
Tanah di Jl. P.K. Niaga Blok Z7 Muara Karang 2.219.663 -- -- -- 2.219.663
Tanah di Blok M1 - Jl. Kampung Gusti, Pluit 162.333 -- -- -- 162.333
Jumlah 55.099.411.529 327.268.937 (357.150.702) -- 55.069.529.764
2016
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir
Rp Rp Rp Rp Rp
Proyek Pembangunan Olahraga Berkuda 36.743.397.856 189.264.172 -- -- 36.932.662.028
Korea World Centre Indonesia 6.685.375.736 429.451.077 -- -- 7.114.826.813
Pulo Mas Residence Jalan Pulo Mas Timur 4.730.899.386 -- (481.080.607) -- 4.249.818.779
Lahan Kamal Muara 2.099.559.748 -- -- -- 2.099.559.748
Apartement Golf Park View 1.671.876.766 -- (127.119.969) -- 1.544.756.797
Lapangan Tenis Jalan Tanah Mas 941.236.000 -- -- (143.000.000) 798.236.000
SPBU Jalan Kayu Putih Raya 847.682.509 -- -- -- 847.682.509
Lapangan Tenis Sari Mas 709.535.000 -- -- -- 709.535.000
Indoor Recreation Jalan Pulo Mas Jaya 333.216.313 -- (188.720.778) -- 144.495.535
Superindo Jalan Kayu Putih Raya 273.785.563 93.251.100 -- -- 367.036.663
Tanah Mega Mall Tahap 2 90.474.938 -- -- -- 90.474.938
Sekolah Internasional Sevilla Pulomas 59.665.850 84.955.005 -- -- 144.620.855
Tanah di Pluit Indah Permai (Mega Mall Pluit) 45.676.287 -- -- -- 45.676.287
Tanah di Jl. Pluit Sakti 28A 4.776.637 -- -- -- 4.776.637
Ruko & Rumah Susun Blok Z8 - Muara Karang 2.870.944 -- -- -- 2.870.944
Tanah di Jl. P.K. Niaga Blok Z7 Muara Karang 2.219.663 -- -- -- 2.219.663
Tanah di Blok M1 - Jl. Kampung Gusti, Pluit 162.333 -- -- -- 162.333
Jumlah 55.242.411.529 796.921.354 (796.921.354) (143.000.000) 55.099.411.529
2015
Proyek Pembangunan Olahraga Berkuda PMJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana dengan Akta Notaris Toety Juniarto, S.H. No. 3 tanggal 2 Juni 2004. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun dan mengelola dan mengembangkan Sarana Kegiatan Olah Raga Berkuda dan Fasilitas Rekreasi di kawasan terpadu Pacuan Kuda Pulo Mas Jakarta Timur seluas 337.900m2. Dalam kerja sama ini PMJ sebagai pihak yang menyediakan tanah sedangkan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana sebagai pihak yang menyediakan dana untuk kebutuhan biaya pembangunan. Jangka waktu kerja sama adalah 30 tahun yang terhitung sejak penandatanganan perjanjian dengan masa tenggang 2 tahun untuk pembangunan, sehingga masa aktif beroperasi pergelolaan sejak bulan Juni 2006 sampai dengan tanggal 30 Juni 2036.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
53
Perjanjian kerja sama ini disertakan juga dengan perjanjian asessoir kerjasama operasi, yaitu: a) Perjanjian asessoir No. 03/PMJ/PERJ/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004, tentang kerja sama operasi
pembangunan dan pengembangan Pulo Mas Horse Race. b) Perjanjian asessoir No. 04/PMJ/PERJ/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004, tentang kerja sama operasi
pembangunan dan pengembangan Pulo Mas Golf Court, dan Adendum Perjanjian dengan Akta No. 7 tanggal 6 Desember tentang KSO pembangunan dan pengembangan Pulomas Golf Court No.04/PMJ/X/2004.
c) Perjanjian asessoir No. 03/PMJ/PERJ/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004, tentang kerja sama operasi pembangunan dan pengembangan Pulo Mas Indoor Recreation.
Berdasarkan Akta Perjanjian Pengakhiran Kerjasama Nomor 5 tanggal 14 April 2016, Notaris Lia Wulan Dewi, S.H., PT PMJ dan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana serta PT Midori Indonesia mengakhiri Perjanjian Kerjasama Operasi. Dengan berakhirnya perjanjian kerja sama ini, maka sewa lahan yang diterima dimuka oleh PT PMJ diakui sebagai pendapatan kerjasama operasi pada tahun 2016. Korea World Center Indonesia PMJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Korea World Center Indonesia (KWCI) sesuai dengan akta Notaris Toety Juniarto, S.H. No. 7 tanggal 5 April 2002, dan telah diubah terakhir kali dengan Akta Notaris Ida Mulyatie, S.H. No. 03 tanggal 4 April 2012, tentang bentuk kerjasama dan skema yang baru dari Perjanjian Kerja Sama Operasi. Kerja sama ini ditujukan untuk membangun, mengelola, dan memelihara Korea World Center (KWC). PMJ merupakan pihak yang menyediakan lahan di Kawasan Pembangunan Terpadu Pacuan Kuda Pulo Mas, Jakarta Timur, seluas +/- 21.000m2, sedangkan KWCI adalah pihak yang membangun, mengelola, dan memelihara KWC. Jangka waktu pengelolaan KWC adalah 30 tahun yang terhitung mulai tanggal 4 April 2012 sampai tanggal 3 April 2041. Pulo Mas Residence Jalan Pulo Mas Timur PMJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Indo Galery Square (IGS) dengan Akta Notaris Ida Mulyatie, S.H. No. 2 tanggal 3 Juni 2005. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun dan mengelola Pulo Mas Residence di lahan milik PMJ yang terletak di Jalan Pulo Mas Timur, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, seluas ±85.500m2. Dalam kerja sama ini, IGS sepakat untuk membiayai, mengelola dan mengusahakan pembangunan Pulo Mas Residence tersebut dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun terhitung sejak dikeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan 3 Maret 2038. Apartement Golf Park View PMJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Mega Sentral Mandiri (MSM) dengan Akta Notaris Ida Mulyatie, S.H. No. 127 tanggal 28 Desember 2005. Kerja sama ini ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan Pulo Mas Golf Parkview Apartment di lahan milik PMJ yang terletak di Jalan Tanah Mas Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, seluas 19.800m2. Dalam kerja sama ini, MSM sepakat untuk membiayai, mengelola dan mengusahakan pembangunan Pulo Mas Golf Park View Apartement tersebut dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun, terhitung sejak penandatanganan perjanjian dengan masa tenggang 2 tahun untuk pembangunan, sehinggga masa aktif beroperasi pada bulan Juni 2007 yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara dan berakhir pada bulan Juni 2037. Penerimaan sewa lahan adalah 20% dari keuntungan Golf Park View per tahun. SPBU Jalan Kayu Putih Raya PMJ mengadakan perjanjian dengan Koperasi Karyawan Pulo Mas (Kopkarmas) dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan No. 04/PMJ/PERJ/X/11/2004 tanggal 1 Desember 2004 dalam pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Kayu Putih Raya No.13, Kelurahan Kayu Putih yang terletak di Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dalam hat ini diatur hal-hal sebagai berikut: 1). Kopkarmas melaksanakan pengelolaan SPBU mencakup operasional pembelian dan penjualan
BBM, serta membayar bagi hasil keuntungan pengelolaan kepada PMJ.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
54
2). Biaya operasional yang timbul menjadi tanggung jawab pihak Kopkarmas. 3). Biaya perawatan bangunan dan perlengkapan SPBU di atas Rp5.000.000 menjadi tanggung
jawab kedua belah pihak dengan komposisi PMJ: 50%, Kopkarmas: 50%. 4). Pembagian hasil kerja sama sebagai berikut:
• PMJ (Hasil Penjualan - Hasil Pembelian) x 50% per tahun
• Kopkarmas (Hasil Penjualan - Hasil Pembelian) x 50% per tahun Perjanjian kerja sama operasi dengan Kopkarmas telah diperbaharui pada tahun 2013 dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan No.02/PMJ/PERJ/III/2013 tentang pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Kayu Putih Raya Jakarta Timur milik Perusahaan yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2015. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 03/PMJ/PERJ/VII/2016 Perusahaan memperpanjang kerjasama dengan Kopkarmas terkait pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sampai dengan 31 Desember 2016. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, perpanjangan atas perjanjian ini masih dalam proses pengurusan. Sekolah Internasional Sevilla Pulomas PMJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Bumi Mandiri Wijaya dengan akta Notaris Toety Juniarto, S.H. No. 10 tanggal 7 Juli 2004. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun dan mengelola Sekolah Internasional Pulo Mas. Dalam kerja sama ini PMJ adalah pihak yang menyediakan lahan di Jalan Tanah Mas Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pula Gadung, Kota Madya Jakarta Timur, seluas ±20.000m2, sedangkan PT Mandiri Bumi Wijaya sebagai pihak yang membangun dan mengelola Sekolah Internasional Pulo Mas. Jangka waktu pengelolaan sekolah Internasional adalah 30 tahun yang terhitung mulai tanggal Juli 2006 sampai dengan tanggal Juli 2036.
c. Tanah dan Bangunan Belum Dikembangkan
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir
Rp Rp Rp Rp Rp
Biaya Perolehan:
Tanah di Jalan Cik Ditiro 370.966.000 -- -- (370.966.000) --
Bangunan Pulo Mas 1 9.190.633.059 5.310.570.744 -- (14.501.203.803) --
Bangunan Dalam Penyelesaian 11.025.191.681 6.169.903.477 -- (14.978.324.265) 2.216.770.893
Jumlah 20.586.790.740 11.480.474.221 -- (29.850.494.068) 2.216.770.893
2016
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir
Rp Rp Rp Rp Rp
Tanah di Jalan Kayu Putih 7.947.287.644 -- -- (7.947.287.644) --
Tanah di Jalan Bambu Mas 18.840.374 -- -- (18.840.374) --
Tanah di Jalan Cik Ditiro 370.966.000 -- -- -- 370.966.000
Bangunan Pulo Mas 1 8.528.331.453 6.846.655.245 -- (6.184.353.639) 9.190.633.059
Tanah Pulo Mas Barat VI 441.128.000 4.500.000 -- (445.628.000) --
Tanah Pulo Nangka 60.425.000 -- -- (60.425.000) --
Tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan 3.724.459.996 -- -- (3.724.459.996) --
Tanah JalanTanah Mas Utara 702.840.000 -- -- (702.840.000) --
Tanah Jalan Kayu Putih raya 4.504.167.000 -- -- (4.504.167.000) --
Tanah Jalan Kayu Putih Utara 672.520.000 -- -- (672.520.000) --
Tanah Jalan Pulo Mas Utara 120.950.000 -- -- (120.950.000) --
Bangunan Dalam Penyelesaian 162.500.000 10.862.691.681 -- -- 11.025.191.681
Jumlah 27.254.415.467 17.713.846.926 -- (24.381.471.653) 20.586.790.740
2015
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
55
Pada tahun 2015, PMJ melakukan reklasifikasi dari properti investasi ke aset real estat (tanah dan bangunan yang belum dikembangkan) dengan rincian sebagai berikut:
Luas Tanah Nilai
m2
Rp
Jalan Kayu Putih V 3.168 7.947.287.644
Tanah Jalan Kayu Putih Raya 3.118 4.504.167.000
Tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan 12.926 3.724.459.996
Jalan Tanah Mas Utara I - Tanah BZ C/IV A 4.375 702.840.000
Jalan Kayu Putih Utara II (Depan Mesjid) Tanah C/I 9.439 672.520.000
Jalan Pulo Mas Barat VI Tanah BZ 4.375 445.628.000
Jalan Pulo Mas Utara II (Depan Mesjid) Tanah C/I 2.419 120.950.000
Kampung Pulo Nangka - Rencana Rumah Susun Karyawan 6.986 60.425.000
Jalan Bambu Mas, Pondok Bambu (Kavling Sisa) 305 18.840.374
Jumlah 47.111 18.197.118.014
Tanah dan bangunan beserta mesin dan peralatan di Mall Pluit Junction yang diklasifikasikan oleh Perusahaan sebagai aset yang disewakan digunakan oleh Perusahaan sebagai jaminan atas pinjaman bank Perusahaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (Catatan 21). Pada tahun 2015, PMJ melakukan reklasfikasi dari properti investasi ke aset real estat atas Tanah Ex Lapangan Tenis Indoor senilai Rp143.000.000 dengan luas tanah sebesar 2.200m2 (Catatan 17). Rincian atas penjualan properti investasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
2016 2015
Harga Jual -- 4.784.000.000
Dikurangi : Nilai Buku Aset -- --
Keuntungan Penjualan Properti Investasi -- 4.784.000.000
Alokasi beban penyusutan pada tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
2016 2015
Beban Pokok Penjualan 17.060.041.896 19.733.076.287
Beban Usaha (Catatan 34) -- 687.377.209
Jumlah 17.060.041.896 20.420.453.496
19. Aset Tetap
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir
Rp Rp Rp Rp Rp
Harga Perolehan
Tanah 133.000.000 -- -- -- 133.000.000
Bangunan 109.531.629.128 9.331.392.634 -- -- 118.863.021.762
Kendaraan 11.094.964.036 1.033.300.000 (1.204.741.312) -- 10.923.522.724
Inventaris Kantor 37.560.440.043 4.984.593.209 (4.800.000) -- 42.540.233.253
Sarana Pengendali Banjir 292.051.045 -- -- -- 292.051.045
Mesin 8.849.795.785 -- -- -- 8.849.795.785
Water Treatment Plant 22.671.825.768 -- -- -- 22.671.825.768
Menara Telekomunikasi -- 1.355.137.550 (2.143.903.000) 34.254.144.868 33.465.379.418
2016
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
56
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir
Rp Rp Rp Rp Rp
2016
Aset Dalam Penyelesaian
Pengembangan SPBs 130.450.000 -- -- -- 130.450.000
Pengembangan Sarana Olahraga Velodrome -- 62.035.056.139 -- -- 62.035.056.139
Proyek Pengelolaan Sampah -- 545.748.000 -- -- 545.748.000
Proyek Light Rail Train -- 139.390.926.760 -- -- 139.390.926.760
Pengembangan Water Treatment Plant 204.800.700 -- -- -- 204.800.700
Menara Telekomunikasi -- 572.000.000 -- 3.456.333.051 4.028.333.051
Jumlah Harga Perolehan 190.468.956.505 219.248.154.292 (3.353.444.312) 37.710.477.919 444.074.144.405
Akumulasi Penyusutan
Bangunan 7.608.367.821 6.222.776.184 -- -- 13.831.144.005
Kendaraan 5.091.180.173 1.388.236.337 (530.264.228) -- 5.949.152.282
Inventaris Kantor 19.094.456.249 3.458.097.301 (3.400.000) -- 22.549.153.550
Sarana Pengendali Banjir 292.051.045 -- -- -- 292.051.045
Mesin 4.924.255.474 495.162.110 -- -- 5.419.417.584
Water Treatment Plant 934.089.142 123.953.791 -- -- 1.058.042.933
Menara Telekomunikasi -- 3.838.772.398 (1.632.386.400) 18.827.196.733 21.033.582.731
Jumlah Akumulasi Penyusutan 37.944.399.904 15.526.998.121 (2.166.050.628) 18.827.196.733 70.132.544.130
Nilai Buku 152.524.556.601 373.941.600.275
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir
Rp Rp Rp Rp Rp
Harga Perolehan
Tanah 133.000.000 -- -- -- 133.000.000
Bangunan 107.503.294.800 12.167.851.024 -- (10.139.516.696) 109.531.629.128
Kendaraan 11.550.616.014 1.874.260.996 (2.343.157.974) 13.245.000 11.094.964.036
Inventaris Kantor 27.281.140.389 700.095.067 (547.067.109) 10.126.271.696 37.560.440.043
Sarana Pengendali Banjir 292.051.045 -- -- -- 292.051.045
Mesin 8.677.565.785 172.230.000 -- -- 8.849.795.785
Water Treatment Plant 22.626.065.768 45.760.000 -- -- 22.671.825.768
Aset Dalam Penyelesaian
Pengembangan SPBs 130.450.000 -- -- -- 130.450.000
Pengembangan Water Treatment Plant 204.800.700 -- -- -- 204.800.700
Jumlah Harga Perolehan 178.398.984.501 14.960.197.087 (2.890.225.083) -- 190.468.956.505
Akumulasi Penyusutan
Bangunan 2.686.866.004 4.921.501.817 -- -- 7.608.367.821
Kendaraan 5.038.305.411 874.648.026 (821.773.264) -- 5.091.180.173
Inventaris Kantor 16.751.485.937 2.730.870.209 (387.899.897) -- 19.094.456.249
Sarana Pengendali Banjir 292.051.045 -- -- -- 292.051.045
Mesin 3.871.729.234 1.052.526.240 -- -- 4.924.255.474
Water Treatment Plant 666.384.081 267.705.061 -- -- 934.089.142
Jumlah Akumulasi Penyusutan 29.306.821.712 9.847.251.353 (1.209.673.161) -- 37.944.399.904
Nilai Buku 149.092.162.789 152.524.556.601
2015
Alokasi beban penyusutan pada tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
2016 2015
Rp Rp
Beban Pokok Penjualan 6.103.815.239 3.560.799.705
Beban Usaha (Catatan 34) 9.423.182.882 6.018.746.587
Jumlah 15.526.998.121 9.579.546.292
Rincian atas penjualan aset tetap pada tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
2016 2015
Rp Rp
Harga Jual 1.133.945.767 1.814.958.973
Dikurangi : Nilai Buku Aset 1.187.393.684 1.680.551.922
Kerugian (Keuntungan) Penjualan Aset Tetap (Catatan 35) (53.447.917) 134.407.051
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
57
Berdasarkan Keputusan Direksi No: 27/JIP/Kpts/XI/2016 tanggal 3 November 2016, PT JIP menghapus aset tetap Multimedia Information & Board. Jumlah penghapusan aset tetap selama tahun 2016 adalah sebesar Rp2.143.903.000, Sehingga kerugian atas penghapusan aset tetap sebesar Rp511.516.600 (Catatan 35). Tanah merupakan lahan yang dimiliki oleh JUP dengan area seluas 110 m2 yang terletak di Jl. Kapuk Kamal Raya Jakarta Barat. Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan penjualan kendaraan dinas berupa 2 (dua) unit mobil Pajero Sport, 2 (dua) unit mobil Terios, dan 3 (tiga) unit sepeda motor Honda sebesar Rp1.191.501.773 yang didasarkan oleh Keputusan Direksi Perusahaan No.017/UT2000/111/XI/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Pedoman Penjualan Kendaraan Dinas di Lingkungan Perusahaan dan Keputusan Direksi Perusahaan. Water Treatment Plant (WTP) Pluit yang dimiliki oleh JUP dijadikan jaminan atas pinjaman bank pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Catatan 21).
Penambahan Aset Dalam Konstruksi Pengembangan Sarana Olah Raga Veledrome dan Proyek Light Rail transit merupakan pembangunan sarana olah raga dan transportasi untuk mendukung kegiatan Asian Games Tahun 2018. Sampai dengan 31 Desember 2016, presentase konstruksi proyek veledrome adalah sebesar 7,78% dan proyek LRT sebesar 2,77%. Penambahan Aset Dalam Konstruksi Pengelolaan Sampah (ITF) merupakan pembangunan fasilitas pengololaan sampah di Sunter.
20. Aset Lain-lain
2016 2015
Rp Rp
Deposito Berjangka yang Dijaminkan
PT Bank DKI (Catatan 39) 100.000.000.000 25.000.000.000
PT Bank BRISyariah 10.000.000.000 10.000.000.000
PT Bank OCBC NISP Tbk 6.996.400.000 6.996.400.000
Proyek Wisma Atlet -- 9.176.031.185
Lain - Lain (di bawah Rp500.000.000) 416.377.268 198.092.514
Jumlah 117.412.777.268 51.370.523.699
a. Deposito berjangka yang dijaminkan
PT Bank DKI Deposito berjangka yang dijaminkan sebesar Rp100.000.000.000 merupakan deposito berjangka Perusahaan pada PT Bank DKI yang dijaminkan terkait pinjaman JIP kepada PT Bank DKI atas fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja – Agunan Tunai (cash collateral) dengan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 1% diatas suku bunga deposito tersebut (Catatan 21). PT Bank BRISyariah Deposito berjangka yang dijaminkan sebesar Rp10.000.000.000 merupakan deposito berjangka milik Perusahaan yang dijaminkan terkait pinjaman JIP kepada PT Bank BRISyariah atas fasilitas pinjaman pembiayaan Al Musyarakah Back to Back dengan tingkat bunga sebesar gross yield deposito ditambah 2% per tahun (Catatan 21). PT Bank OCBC NISP Tbk Deposito berjangka yang dijaminkan sebesar Rp6.996.400.000 merupakan deposito berjangka milik Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas pembayaran cicilan kredit pemilikan Gudang Muara Baru (Catatan 6), deposito tersebut akan dapat dicairkan setelah proses sertifikasi tanah atas gudang tersebut selesai.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
58
b. Proyek wisma atlet merupakan biaya jasa konsultan basic design arsitektur dan landscape serta jasa konsultan perencanaan basic design struktur dan mechanical & electrical yang akan dijadikan nilai perolehan proyek wisma atlet, namun sehubungan pembangunan proyek wisma atlet diambil alih Pemerintah Pusat dan Perusahaan tidak jadi mendapat penugasan maka biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai biaya tahun 2016.
21. Pinjaman Bank
2016 2015
Rp Rp
Pinjaman Bank Jangka Pendek
Pihak Berelasi (Catatan 39)Entitas Anak
PT Bank DKI 75.000.000.000 --
Jumlah 75.000.000.000 --
Pinjaman Bank Jangka Panjang
Pihak Berelasi (Catatan 39)Entitas Anak
PT Bank DKI 24.647.050.362 24.647.050.362
Pihak KetigaPerusahaan
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 31.958.686.732 51.112.786.014
Entitas Anak
PT Bank BRISyariah 1.950.600.000 3.250.200.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 1.924.999.999 4.308.333.332
Jumlah Bagian Pinjaman Bank Jangka Panjang 60.481.337.093 83.318.369.708
Dikurangi : Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo
Dalam Satu Tahun (22.982.233.443) (23.633.333.338)
Bagian Pinjaman Bank Jangka Panjang 37.499.103.650 59.685.036.370
a. PT Bank DKI
JIP Berdasarkan Akta No. 06 yang dibuat di hadapan Benny Efran, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 6 November 2015 perihal Perjanjian Kredit dimana Perusahaan memperoleh pinjaman dengan fasilitas Kredit Modal Kerja – Agunan Tunai (Cash Collateral) dari PT Bank DKI sebesar Rp25.000.000.000. Pinjaman ini memiliki tingkat bunga sebesar 1% per tahun diatas suku Bunga Deposito yang diserahkan sebagai Jaminan oleh Perusahaan selaku Induk Perusahaan. Jangka waktu pembiayaan adalah 24 bulan. Fasilitas kredit ini digunakan untuk tambahan modal kerja pembiayaan proyek konstruksi dan pembangunan menara telekomunikasi. Pelunasan kredit dilakukan dengan cara hutang pokok dilunaskan sekaligus saat jatuh tempo. Berdasarkan Akta No. 67 yang dibuat di hadapan Gamal Wahidin, SH., Notaris di Jakarta tanggal 29 November 2016 perihal Perjanjian Kredit dimana JIP memperoleh pinjaman dengan fasilitas Kredit Modal Kerja – Agunan Tunai (Cash Collateral) dan bersifat revolving dari PT Bank DKI sebesar Rp75.000.000.000. Pinjaman ini memiliki tingkat bunga sebesar 1% per tahun diatas suku Bunga Deposito yang diserahkan sebagai jaminan oleh Perusahaan. Jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan. Fasilitas kredit ini digunakan untuk tambahan modal kerja pembiayaan proyek konstruksi dan pembangunan menara telekomunikasi. Pelunasan kredit dilakukan dengan cara hutang pokok dilunaskan sekaligus saat jatuh tempo. Atas fasilitas kredit tersebut, JIP telah menyerahkan agunan berupa Gadai Deposito senilai Rp100.000.000.000 atas nama Perusahaan (Catatan 20).
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
59
Saldo pada awal tahun sebesar Rp24.647.050.362. Pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp75.000.000.000. Pembayaran pada tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp99.647.050.362.
b. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Perusahaan Pada tanggal 23 Juli 2012, Perusahaan memperoleh Persetujuan Kredit Modal Kerja Investasi Umum dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, dengan plafon sebesar Rp200.000.000.000. Jangka waktu 78 bulan, suku bunga kredit 9,5%, dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan Bank. Perjanjian kredit telah diaktakan, di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Akta nomor 145 tanggal 24 September 2012. Pinjaman dijamin dengan tanah dan bangunan milik Perusahaan beserta mesin dan perlengkapan di Mall Pluit Junction (Catatan 17). Menurut Surat No. 066/UT2000/IX/2013 tanggal 24 September 2013, Perusahaan mengajukan permohonan biaya perpanjangan penarikan kredit selama 12 bulan yang berakhir pada tanggal 14 Oktober 2013. Namun, berdasarkan surat No.25955/JKT-COMM/2013 tanggal 6 Desember 2013 permohonan tersebut belum dapat ditindaklanjuti (tidak disetujui) sehingga plafon yang dipergunakan sampai batas penarikan kredit adalah sejumlah Rp 100.000.000.000. Atas fasilitas pinjaman tersebut terdapat batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk antara lain: 1. Menjaga kualitas DER maksimal 3,333 kali dan Current Risk Ratio minimal 1,2 kali; 2. Tidak memindahtangankan agunan; 3. Melaporkan setiap perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham dan susunan
pengurus perusahaan; 4. Tidak mengikatkan diri sebagai penjamin utang yang dibiayai oleh pihak lain; 5. Tidak melakukan merger, akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran kredit kepada
kreditur dan penjualan; dan 6. Tidak mengajukan permohonan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada
pengadilan untuk dinyatakan pailit.
Saldo pada awal tahun sebesar Rp51.112.786.014. Pembayaran pinjaman di periode berjalan sebesar Rp20.000.000.000. Saldo pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp31.958.686.732 (bagian pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp20.000.000.000 dan bagian pinjaman jangka panjang sebesar Rp11.958.686.732).
c. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk JUP Pada tanggal 27 Juni 2012 dengan Nomor Perjanjian No 386/OL/BMIPURI/VI/12, JUP memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp10.725.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 8 Nopember 2017, dapat diperpanjang. Pinjaman dijamin dengan tanah seluas 3.120m2 milik JUP yang berlokasi di Jalan Kamal Muara; mesin, bangunan dan peralatan atas investasi Water Treatment Plant (WTP) Pluit (Catatan 19); serta piutang sebesar Rp20.250.000.000 (Catatan 6) kepada konsumen air Pluit Junction Mall, Aston Pluit Hotel dan perumahan Pantai Mutiara.
Saldo pada awal tahun sebesar Rp4.308.333.332. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp2.383.333.333. Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.924.999.999 (bagian pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp1.924.999.999 dan bagian pinjaman jangka panjang sebesar Nihil).
d. PT Bank BRISyariah JIP Berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No. B.61-KCI-JKT/05.2015 tanggal 29 Mei 2015, PT JIP memperoleh pinjaman dengan fasilitas pembiayaan Al Musyarakah Back to Back dari PT Bank BRISyariah sebesar Rp3.900.000.000 dengan tingkat bunga sebesar gross yield deposito ditambah 2% per tahun. Jangka waktu pembiayaan adalah 36 bulan. Fasilitas kredit ini digunakan untuk refinancing 20 atas biaya sewa sebagian bangunan untuk penempatan perangkat telekomunikasi (antenna indoor) pada 7 lokasi di wilayah DKI Jakarta.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
60
Atas fasilitas kredit tersebut, JIP telah menyerahkan agunan berupa Gadai Deposito senilai Rp10.000.000.000 atas nama Perusahaan (Catatan 20). Saldo awal tahun sebesar Rp3.250.200.000. Pembayaran pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp1.299.600.000. Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.950.600.000 (bagian pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp1.299.600.000 dan bagian pinjaman jangka panjang sebesar Rp651.000.000).
22. Utang Usaha
2016*) 2015
Rp Rp
Pihak Berelasi (Catatan 39)
Pemerintah Provinsi DKI 10.090.782.960 16.302.396.591
PD Pasar Jaya 16.292.492 16.292.492
Jumlah Pihak Berelasi 10.107.075.452 16.318.689.083
Pihak Ketiga
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 3.885.443.100 --
PT Catur Bangun Mandiri - Konstruksi -- 3.060.703.397
RDS & Partners Associate Law Office 756.000.000 --
Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi 363.832.000 --
PT Aksara Andalan Prima 250.000.000 250.000.000
PT Rajawali Catur Perkasa 185.399.673 --
PT Gemilang Radja Elektrik 174.400.000 174.400.000
PT Archipelago International Indonesia 172.640.000 172.640.000
PT Mott MacDonald Indonesia 167.705.191 --
PT Manulife Financial 153.969.000 --
PT Infratama Yakti 149.750.000 149.750.000
PT Jakarta Surya Parkir 149.469.006 293.301.486
BPJS Ketenagakerjaan 146.700.819 --
PT Indosurance Broker Utama 127.869.026 183.507.500
PT Uber Sari Kertalangu 125.235.000 104.560.740
PT Tribahagia Ciptamandiri -- 308.922.375
PT Virama Karya (Persero) -- 303.545.455
PT Chusman & Wakefield Indonesia -- 237.600.000
Konsultan Hukum Siregar dan Djojonegoro -- 216.000.000
PT Malmass Mitra Teknik -- 164.781.818
PT Mitra Mandiri Informatika -- 155.520.000
PT Indosal Satriatama -- 125.235.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100.000.000) 2.893.962.315 4.665.425.911
Jumlah Pihak Ketiga 9.702.375.130 10.565.893.682
Jumlah Utang Usaha 19.809.450.582 26.884.582.765
Jumlah utang usaha berdasarkan umur (hari) pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
2016*) 2015
Rp Rp
Sampai dengan 90 hari 6.822.693.282 18.091.851.436
90-180 hari 4.210.066.429 278.100.127
Lebih dari 180 hari 8.776.690.871 8.514.631.202
Jumlah Utang Usaha 19.809.450.582 26.884.582.765
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
61
23. Utang Pajak
2016*) 2015
Rp Rp
Perusahaan
Pajak Pertambahan Nilai 19.868.567.390 14.923.162.812
Pajak Pembangunan 378.738.551 451.843.322
Pajak Pertambahan Nilai - WAPU -- 378.738.551
Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat 2 (Catatan 37) 37.271.332.177 4.139.092.831
Pasal 21 568.693.253 202.578.258
Pasal 25 99.002.896 99.002.896
Pasal 22 727.273 727.273
Pasal 23 144.045.816 --
Subjumlah 58.331.107.356 20.195.145.943
Entitas Anak
Pajak Pertambahan Nilai 170.163.584 138.440.026
Pajak Bumi dan Bangunan -- 580.585.013
Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat 2 (Catatan 37) 2.366.596.717 563.732.356
Pasal 21 779.812.855 341.764.997
Pasal 23 50.031.605 34.789.755
Pasal 25 38.005.772 --
Pasal 29 (Catatan 38) 35.472.328.921 572.300.406
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 4.880.406.735 4.880.406.735
Subjumlah 43.757.346.189 7.112.019.288
Jumlah 102.088.453.545 27.307.165.231
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3 Utang SKPKB sebesar Rp4.880.406.735 merupakan saldo hutang SKPKB yang diterima PMJ atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2) dan PPN untuk tahun pajak 2003 sampai dengan 2006 dan SKPKB atas BPHTB. Pada tahun 2012 PMJ menerima 14 (empat belas) putusan Pengadilan Pajak atas SKPKB yang diajukan banding. Dari beberapa keputusan Pengadilan tersebut, PMJ mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas 6 (enam) putusan Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 permohonan PK sedang dalam proses.
24. Beban Akrual
2016 2015
Rp Rp
Pencadangan Jasa Produksi 40.487.079.630 5.389.195.318
Jasa Konsultasi Pengembangan Pekerjaan Umum 9.167.733.815 11.011.844.611
Pencadangan Tantiem -- 1.478.748.932
Pengadaan Proyek Pluit Junction 4.909.751.045 --
Pengadaan Proyek Hotel Aston Pluit Paradiso 1.447.444.754 1.263.824.053
Jasa Pembangunan Menara Telekomunikasi 2.000.348.001 3.410.209.336
Pengelolaan Hotel Fave Pluit Junction 621.427.211 1.651.299.144
Pengadaan Proyek Apartemen de Paradiso 292.212.563 5.632.139.157
Pengadaan Proyek Town House Matoa Residence 134.316.000 8.879.897.791
Lainnya (masing - masing di bawah Rp400.000.000) 5.171.669.484 1.216.774.943
Jumlah 64.231.982.503 39.933.933.285
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
62
25. Utang Lain-lain
2016 2015
Rp Rp
PT Buana Surya Lestari 119.000.000.000 119.000.000.000
PT Agung Dinamika Perkasa 15.292.500.000 15.292.500.000
PT Griya Emas Sejati 12.102.918.260 12.102.918.260
PT Indo Marina Square 9.472.000.000 9.472.000.000
PT Mitra Karsa Sejahtera 2.262.500.000 2.262.500.000
Rusun Blok MN -- 817.285.350
Lain - Lain (masing - masing di bawah Rp500.000.000) 11.094.385.565 6.464.526.945
Jumlah 169.224.303.825 165.411.730.555
a. Utang Perusahaan kepada PT Buana Surya Lestari pada tanggal 2 Oktober 2012 sebesar Rp119.000.000.000 merupakan dana yang akan dikonversi menjadi penyertaan setelah terbentuk perusahaan baru, terkait adanya rencana pengembangan lahan di daerah Pegangsaan Dua, Kelurahan Pengangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara.
b. Utang Perusahaan kepada PT Agung Dinamika Perkasa sebesar Rp15.292.500.000 merupakan setoran yang akan dikonversi sebagai penyertaan modal setelah terbentuk perusahaan baru sesuai dengan Akta Notaris Lieyono, S.H. Nomor 15 tanggal 24 April 2012 perihal Kerjasama Penyelenggaraan Reklamasi dan Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Pantai Muara Angke – Pluit seluas 290 Ha di sub Kawasan Barat Pantura Jakarta.
c. Utang Perusahaan kepada PT Griya Emas Sejati sebesar Rp12.102.918.260 merupakan pinjaman talangan atas kewajiban perpajakan yang timbul dari penyetoran modal berupa imbreng (tanah) untuk pendirian PT Pluit Propertindo.
d. Utang kepada PT Indo Marina Square merupakan dana talangan yang diterima oleh PMJ, entitas anak, pada tanggal 16 Maret 2006 dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Pulomas Park Center di atas lahan milik PMJ seluas ±46.815m2 yang terletak di Jalan Kayu Putih Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Perikatan pinjaman ini sesuai Akta Notaris Ida Mulyatie, SH No. 14, tanggal 16 Maret 2006.
e. Utang Perusahaan kepada PT Mitra Karsa Selaras sebesar Rp2.262.500.000 merupakan penerimaan sebagian nilai sewa bangunan sebesar Rp9.050.000.000 berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Unit Bangunan tanggal 18 Maret 2013 selama 20 tahun. Unit Bangunan yang disewa merupakan pelaksanaan kewajiban PT Mitra Karsa Selaras kepada Perusahaan menyerahkan unit Bangunan seluas 1.200 m2 sesuai Surat Perjanjian No.25 tanggal 20 Desember 2010 tentang pengembangan bidang tanah seluas 2.484m2 yang terletak di Jl. Pluit Selatan Raya No. 10.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 bangunan belum dibangun oleh PT Mitra Karsa Selaras dan penerimaan sebesar Rp2.262.500.000 belum dapat diperhitungkan sebagai pendapatan Perusahaan.
26. Utang Sewa Pembiayaan
2016 2015
Rp Rp
PT Mandiri Tunas Finance 373.437.295 343.272.301
PT Astra Sedaya Finance 53.866.746 272.652.340
PT BCA Finance -- 481.470.589
PT Inremco -- 79.273.378
PT Astra Internasional -- 53.262.694
PT OTO Multiartha -- 3.686.667
Jumlah 427.304.041 1.233.617.969
Bagian yang Jatuh Tempo
Dalam Waktu Satu Tahun (427.304.041) (556.774.243)
Utang Jangka Panjang -- 676.843.726
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
63
Utang sewa pembiayaan merupakan utang atas pembelian beberapa unit kendaraan yang berjangka waktu antara 36 sampai dengan 48 bulan dan dikenakan suku bunga sebesar 4,33% sampai dengan 21,63%. Utang ini dijamin oleh aset tetap yang dibiayai.
27. Pendapatan Diterima Dimuka
Merupakan penerimaan uang muka dari rekanan Grup atas kontrak kerjasama atau penjualan. Pengakuan pendapatan dilakukan secara proporsional selama masa kerja sama atau setelah syarat-syarat penjualan terpenuhi.
2016*) 2015
Rp Rp
Sewa Lahan yang Dikerjasamakan
PT Duta Tama Manunggal (Mega Mall Pluit II) 33.168.430.547 34.670.397.215
PT Korea World Center Indonesia (Proyek Korea World Center ) 31.178.539.945 31.829.777.612
PT Indo Galery Square 26.470.588.235 22.673.796.791
PT Mega Sentral Mandiri 12.973.863.960 13.853.853.247
PT Pondok Permata Indah Permai (Blok Z8) 5.860.101.684 4.931.552.689
PT Duta Wisata Loka (Mega Mall Pluit) 3.933.936.612 290.364.439
PT Kencana Diana Megah Abadi (Pluit Sakti) 2.530.594.866 2.715.760.350
PT Wahana Agung Indonesia (Lahan Wisma Industri Kamal) 1.618.935.582 1.706.445.618
PT Pertamina Gas -- 15.871.312.800
PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS) -- 7.223.698.909
PT Perusahaan Gas Negara Tbk -- 4.001.088.656
PT Multi Artha Pratama/ Agung Sedayu -- 2.158.333.333
PT Prasto Propertindo -- 540.000.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000) -- 4.033.371.557
Sub jumlah 117.734.991.431 146.499.753.216
Unit Persewaan
Tanah dan Bangunan 68.843.947.186 19.308.113.442
Menara Telekomunikasi 5.597.206.700 3.138.576.261
Mall 1.447.832.683 3.292.028.943
Sub jumlah 75.888.986.569 25.738.718.646
Penjualan
Tanah 43.636.482.748 52.680.216.449
Unit Bangunan dan Apartemen 36.378.107.648 50.516.205.895
Sub jumlah 80.014.590.396 103.196.422.344
Jasa Lainnya -- 17.500.000.000
Jumlah 273.638.568.396 292.934.894.206
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
28. Jaminan Sewa Diterima Dimuka
2016 2015
Rp Rp
Pluit Junction 2.920.756.605 1.873.901.321
Hotel Aston dan Fave 2.037.766.913 2.064.173.132
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000) 1.356.543.017 811.195.599
Jumlah 6.315.066.535 4.749.270.052
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
64
29. Liabilitas Imbalan Pascakerja
Grup memberikan imbalan pascakerja minimum kepada karyawan yang berhak berdasarkan Undang-undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan. Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria PT Katsir Imam Sapto dengan Laporan Aktuaria Nomor: 195/KIS/LA/PS/03/2017 tanggal 31 Maret 2017. Penggunaan teknik aktuarial atas imbalan pasca kerja dilakukan dengan cara mendiskontokan imbalan dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini, berdasarkan Projected Unit Credit Method (PUC Method) dengan asumsi sebagai berikut:
2016 2015
Usia Pensiun 56 tahun 56 tahun
Tingkat Kenaikan Gaji 8% per tahun 8% per tahun
Tingkat Bunga 8,4% per tahun 9% per tahun
Tingkat Kematian TMI - III 2011 TMI-2 Male Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan adalah sebagai berikut:
2016 2015
Rp Rp
Biaya Jasa Kini 2.708.053.480 2.166.076.214
Beban Bunga 1.433.372.197 1.648.209.556
Jumlah Beban Imbalan Kerja 4.141.425.677 3.814.285.770
Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan adalah sebagai berikut:
2016 2015
Rp Rp
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti 21.686.102.677 17.411.122.141
Liabilitas Imbalan Kerja 21.686.102.677 17.411.122.141
Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan adalah sebagai berikut:
2016 2015
Rp Rp
Liabilitas pada Awal Tahun 17.411.122.141 18.313.439.511
Beban Imbalan Kerja (Catatan 34) 4.141.425.677 3.814.285.770
Pembayaran Imbalan Kerja (2.336.690.079) (2.895.969.703)
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain 2.470.244.938 (1.820.633.437)
Liabilitas Imbalan Kerja 21.686.102.677 17.411.122.141
Program liabilitas imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko bunga dan risiko gaji Risiko Tingkat Bunga Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
65
Risiko Gaji Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu. Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitifitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.
2016 2015
Rp Rp
Sensitivitas (-1%) terhadap tingkat bunga
Nilai Kini Kewajiban 10.050.517.638 6.972.740.205
Biaya Jasa Kini 1.661.603.134 1.121.870.649
Biaya Bunga 477.455.993 589.880.236
Sensitivitas (+1%) terhadap tingkat bunga
Nilai Kini Kewajiban 8.360.688.848 5.990.687.033
Biaya Jasa Kini 1.366.881.657 963.657.815
Biaya Bunga 606.498.153 737.350.295
30. Kepentingan Nonpengendali
2016 2015
Rp Rp
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo 384.244.612.027 308.563.404.358
PT Pulo Mas Jaya 9.213.026.620 8.754.487.806
PT Jakarta Utilitas Propertindo 48.350.760 50.032.896
PT Jakarta Energi Utama (97.264.651) (97.264.651)
Jumlah 393.408.724.756 317.270.660.409
31. Ekuitas
a. Modal Saham
Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Jumlah Presentase Nilai
Saham Kepemilikan Rp
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 3.746.380.231 99,99% 3.746.380.231.000
PD Pasar Jaya 350.000 0,01% 350.000.000
3.746.730.231 100% 3.746.730.231.000
2016
Pemegang Saham
Jumlah Presentase Nilai
Saham Kepemilikan Rp
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2.246.380.231 99,98% 2.246.380.231.000
PD Pasar Jaya 350.000 0,02% 350.000.000
2.246.730.231 100% 2.246.730.231.000
2015
Pemegang Saham
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
66
Pada tanggal 31 Desember 2004 di atas, modal dasar Perusahaan berjumlah Rp515.000.000.000 yang terbagi dalam 515.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 132.224.623 saham.
Dalam rapat umum pemegang saham yang risalahnya dituangkan dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. No. 293 tanggal 31 Desember 2005, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp750.000.000.000 dan penambahan modal disetor dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan sesuai dengan peraturan daerah No. 12 tahun 2004 sebesar Rp104.078.030.000. Penambahan setoran modal tersebut dilakukan dalam bentuk:
1. Lahan tanah senilai Rp61.378.030.000 Tanah-tanah tersebut terdiri dari lima bidang tanah yang terletak di Teluk Gong, Jembatan 3, Pluit
Timur, Pluit Karang Ayu yang seluruhnya telah dinilai dengan mengacu pada nilai jual obyek pajak tahun 2004 sebesar Rp61.378.030.000. Jumlah ini dicatat sebagai penambahan pada aset real estat.
2. Penyertaan di PT Jakarta Realty senilai Rp20.000.000.000 Penyertaan di PT Jakarta Realty sebanyak 20.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000
per saham. Jumlah ini dicatat sebagai penyertaan jangka panjang.
3. Hak Tagih di PT Jakarta Realty senilai Rp22.700.000.000 Jatuh tempo pelunasan hak tagih ini belum ditetapkan secara definitif. Sesuai akta No. 110
tanggal 19 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Edison Jingga, S.H., PT Jakarta Realty berkomitmen untuk melunasi hak tagih kepada Perusahaan bilamana PT Jakarta Realty telah melunasi seluruh kewajibannya kepada para pemegang saham yang lain. Jumlah hak tagih ini dicatat sebagai piutang lain-lain. Jumlah ini dilunasi tahun 2007 sebesar Rp8.000.000.000 dan sisanya pada 2008.
Pada tahun 2005, tambahan modal disetor tahun 2004 di atas sebesar Rp104.078.030.000 telah disahkan menjadi modal disetor, sehingga modal disetor Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp236.302.653.000.
Pada tahun 2006, tambahan modal disetor tahun 2005 sebesar Rp43.693.104.000, telah disahkan menjadi modal disetor. Dalam rapat umum pemegang saham yang risalahnya dituangkan dalam Akta Notaris Sutjipto S.H., No. 286 tanggal 21 Desember 2006 telah disetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp750.000.000.000 dan penambahan modal disetor dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan sesuai Peraturan Daerah No. 12 tahun 2004 yaitu berjumlah Rp150.000.000.000 secara tunai.
Dengan adanya pengesahan tambahan modal disetor sebesar Rp43.693.104.000 dan penambahan sebesar Rp150.000.000.000, maka modal disetor Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 berjumlah Rp429.995.757.000.
Sesuai dengan Akta Notaris Nomor 111 tanggal 15 Desember 2009 oleh Sutjipto, S.H.,M.Kn. mengenai berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan disetujui untuk: a. Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp750.000.000.000 menjadi Rp1.500.000.000.000. b. Menyetujui pertukaran aset Perusahaan berupa lahan seluas 24.886m2 di Jalan Muara Baru. c. Menyetujui pelepasan hak atas tanah di jalan Pluit Karang Ayu seluas 1,2 hektar dan di jalan
Muara Baru seluas 93m2. d. Mengubah struktur permodalan PT Jakarta Komunikasi, berupa peningkatan modal dasar menjadi
Rp32.000.000.000. e. Persetujuan menerima pinjaman dari Grup Jaya sebesar Rp200.000.000.000 untuk pembebasan
lahan akses tol Tanjung Priok.
Sesuai dengan Akta Notaris No.4 tanggal 7 Desember 2011 oleh Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn. mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan disetujui untuk dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan senilai Rp100.000.000.000, yang seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Dengan adanya penambahan modal disetor tersebut maka total modal disetor Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 berjumlah Rp529.995.757.000.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
67
Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.796/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pencairan Penyertaaan Modal Daerah pada Perusahaan Tahun Anggaran 2012 dan Akta Notaris No.13 tanggal 8 Mei 2013 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan disetujui untuk dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan senilai Rp50.000.000.000, dan menyetujui peningkatan modal dasar dari semula Rp1.500.000.000.000 menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000 yang seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-39199.AH.01.02 tanggal 18 Juli 2013. Dalam rapat umum pemegang saham yang risalahnya dituangkan dalam Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., No. 68 tanggal 12 Desember 2013 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan disetujui untuk dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan senilai Rp750.000.000.000, yang seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor No. AHU-AH.01.10-08157 tanggal 4 Maret 2014. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1036 tahun 2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Pencairan Penyertaaan Modal Daerah pada Perusahaan Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyetorkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp500.000.000.000. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2084 tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Pencairan Penyertaaan Modal Daerah pada Perusahaan Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyetorkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp310.000.000.000. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2085 tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Pencairan Penyertaaan Modal Daerah pada Perusahaan Tahun Anggaran 2014, Pemerintah DKI Jakarta menyetorkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp100.000.000.000. Mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) pasal 14 No. 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Pemprov DKI pada Perusahaan, jika terdapat aset yang masih dikerjasamakan dengan pihak lain dan belum dimasukkan sebagai tambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan, maka setelah proses konstruksi hukum bersifat final atau kerjasama berakhir atau status hukumnya pasti, aset tersebut akan dimasukkan menjadi tambahan modal Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan. Berdasarkan Perda tersebut, maka aset HPL - No.2/Pluit seluas 752.000 m2 merupakan aset yang termasuk dalam daftar yang belum dimasukan sebagai tambahan Penyertaan Modal Daerah dalam Perusahaan. Di atas HPL No.2/Pluit tersebut, sebagian HGB yaitu HGB Nomor 9890 atas nama PT Taman Harapan Indah telah habis masa berlakunya dan perlu rekomendasi dari Pemprov cq. Perusahaan. Dalam rapat umum pemegang saham yang risalahnya dituangkan dalam Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., No 28 tanggal 20 Januari 2015 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, dimana Pemegang Saham menyetujui peningkatan modal dasar dari semula Rp2.000.000.000.000 menjadi Rp 8.000.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan senilai Rp916.734.474.000, yang seluruhnya dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU.0002436.AJ.0102.Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015. Dalam rapat umum pemegang saham yang risalahnya dituangkan dalam Akta Notaris Lumassia, S.H. No 05 tanggal 20 Juni 2016 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, dimana Pemegang Saham menyetujui:
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
68
1. Peningkatan modal dasar dari semula Rp8.000.000.000.000 menjadi Rp10.000.000.000.000 yang terbagi atas 10.000.000.000 saham masing-masing saham bernilai Rp1.000 dengan membagi dua klasifikasi saham yaitu a. saham seri A Monumen Nasional sebanyak 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp1.000 b. saham seri B sebanyak 9.999.999.999 dengan nilai nominal Rp9.999.999.999.000;
2. Penerbitan 1 (satu) lembar saham seri A Monumen Nasional yang hanya khusus dimiliki oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki hak-hak : a. Memiliki hak suara dan hak bicara dalam rapat umum pemegang saham b. Menerima dividen c. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi Pemegang saham seri A Monumen Nasional mempunyai hak istimewa untuk a. Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham jika dihadiri oleh pemegang saham seri A
Monumen Nasional b. Menentukan calon dan/atau menyetujui pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan c. Mengusulkan besarnya jumlah penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris d. Menyetujui keputusan perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal e. Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penggabungan, peleburan,
pengambilalihan dan pemisahan Perseroan dan pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit
f. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi didahulukan dari pemegang saham seri B
3. Peningkatan modal disetor sebesar Rp1.500.000.000.000 sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Perseroan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur nomor 2698 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Propertindo Taun Anggaran 2015 tanggal 8 Desember 2015, yaitu sebesar Rp1.000 untuk setoran saham seri A Monumen Nasional dan sebesar Rp1.499.999.999.000 untuk setoran saham seri B
Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU.0012572.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016.
b. Uang Muka Setoran Modal Pada bulan Desember 2016, Perusahaan menerima tambahan setoran modal dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp1.000.000.000.000, yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2732 Tahun 2016. Penambahan setoran modal ini masih diakui oleh Perusahaan sebagai Uang Muka Setoran Modal dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2016 belum adanya keputusan dari pemegang saham yang tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Serta Akta Notaris atas penambahan modal tersebut masih dalam proses.
c. Dividen dan Cadangan
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 03 tertanggal 20 Juni 2016 dari Notaris Lumassia, S.H., pemegang saham menyetujui penetapan dividen tunai sebesar Rp7.353.327.636 dan laba ditahan sebesar Rp11.029.991.455. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan melakukan penerbitan kembali atas laporan keuangan PT Jakarta Propertindo dan entitas anak pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Grup mengalami laba bersih sebesar Rp44.030.921.222.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
69
32. Pendapatan
2016*) 2015
Rp Rp
Sewa Lahan yang Dikerjasamakan
PT Paramitha Bangun Cipta Sarana 8.955.255.384 1.772.454.671
PT Indo Galery Square 3.475.935.829 3.475.935.829
PT Duta Tama Manunggal (Mega Mall Pluit II) 1.501.966.668 1.501.966.667
PT Bumi Mandiri Wijaya 1.333.747.440 1.276.763.188
PT Mega Sentral Mandiri 879.989.287 8.145.878.922
Koperasi Karyawan Pulo Mas (SPBU Kayu Putih) 811.381.438 1.382.777.952
PT Duta Wisata Loka (Mega Mall Pluit) 810.109.077 697.231.032
PT Korea World Center Indonesia 651.237.667 1.140.050.834
PT Dwimitra Mugi Sentosa (Superindo) 499.952.471 87.510.036
PT Pondok Permata Indah Permai (Blok Z8) 308.778.310 446.336.208
PT Kencana Megah Diana Abadi (Pluit Sakti) 185.165.484 185.165.484
Pendapatan Ex SBU Pluit 120.902.917 --
Lain-lain -- 642.139.339
Subjumlah 19.534.421.972 20.754.210.162
Pendapatan Sewa
Mall 20.549.796.335 18.842.249.415
Tanah dan Bangunan 16.658.301.215 14.145.295.530
Menara Telekomunikasi 6.919.782.000 7.217.626.301
Subjumlah 44.127.879.550 40.205.171.246
Jasa Pembangunan Menara Telekomunikasi 12.704.767.670 4.388.068.993
Pendapatan Jasa Lainnya 92.723.341.407 28.988.106.843
Pendapatan Pengelolaan SPBU 90.326.248.068 115.722.961.817
Pendapatan Hotel 44.844.918.349 42.162.528.771
Pendapatan Manajemen Properti / Real Estat 4.066.274.832 4.155.205.937
Penjualan Tanah -- 46.656.000.000
Subjumlah 244.665.550.326 242.072.872.361
Jumlah 308.327.851.848 303.032.253.769
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
33. Beban Pokok Pendapatan
2016*) 2015
Rp Rp
Beban Pokok Sewa Lahan yang Dikerjasamakan 2.293.945.564 1.903.818.154
Beban Pokok Pendapatan Sewa 33.569.567.308 34.685.139.361
Beban Pokok Penjualan Tanah
Lahan Club House Pantai MutiaraLahan Ujung Menteng -- 26.497.730.894
Beban Pokok Jasa Pembangunan Menara Telekomunikasi 16.743.262.310 4.525.026.753
Beban Pokok Pengelolaan SPBU 87.594.932.463 109.513.465.644
Beban Pokok Pendapatan Hotel 42.616.968.533 37.240.689.380
Beban Pokok Jasa Lainnya 36.680.220.309 21.457.552.827
Jumlah Beban Pokok Pendapatan 219.498.896.487 235.823.423.013
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
70
34. Beban Usaha
2016*) 2015
Rp Rp
Beban Penjualan
Promosi dan Penjualan 1.875.829.931 3.379.628.774
Subjumlah Beban Penjualan 1.875.829.931 3.379.628.774
Beban Umum dan Administrasi
Gaji dan Tunjangan 59.604.132.426 43.596.603.395
Tantiem dan Jasa Produksi 40.579.347.634 6.619.852.868
Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Catatan 6 dan 7) 17.631.195.324 923.673.210 Jasa Profesional 11.895.403.875 13.906.578.342
Pajak Bumi dan Bangunan 11.965.123.894 6.558.577.594
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 19) 9.423.182.882 6.018.746.587
Corporate Social Responsibility 8.603.633.000 1.050.319.150
Asuransi Pegawai 7.523.196.928 3.332.766.006
Pengamanan Aset 6.565.078.324 5.190.444.863
Imbalan Pascakerja (Catatan 29) 4.141.425.677 3.814.285.770
Kegiatan Kerja 3.504.256.731 2.360.616.723
Listrik, Air, Telepon dan Lainnya 3.397.205.584 1.409.513.531
Perjalanan Dinas Luar Kota 2.647.119.297 1.844.116.332
Premi Asuransi 2.225.958.219 2.053.578.366
Sewa 1.765.814.754 722.332.845
Rumah Tangga 1.958.131.338 1.685.901.133
Gedung dan Prasarana Gedung 1.328.616.252 --
Alat Tulis Kantor 1.432.319.198 1.816.835.020
Pembinaan Olah Raga 151.504.000 346.931.802
Penyusutan Properti Investasi (Catatan 18) -- 687.377.209
Biaya Representatif -- 420.000.000
Penyelenggaraan RUPS -- 90.856.151
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000) 2.408.828.150 11.483.305.424
Subjumlah Beban Umum dan Administrasi 198.751.473.487 115.933.212.321
Jumlah 200.627.303.418 119.312.841.095
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3 35. Penghasilan Lain-lain-Bersih
2016*) 2015
Rp Rp
Bunga Deposito Berjangka 169.157.961.865 120.129.013.519
Pendapatan Nilai Tambah Investasi Dana Pengadaan Tanah 154.311.469.659 --
Jasa Giro 7.807.726.468 5.886.555.191
Keuntungan atas Penjualan Properti Investasi (Catatan 18) -- 4.784.000.000
Pendapatan Denda 344.285.907 2.404.662.757
Kerugian Proyek TIK (124.702.101.269) (40.134.513.712)
(Kerugian) Keuntungan atas Penjualan Aset Tetap (Catatan 19) (53.447.917) 134.407.051
Kerugian atas Penghapusan Aset Tetap (Catatan 19) (511.516.600) --
Administrasi Bank (3.229.272.383) (2.864.074.394)
Denda Pajak (3.471.037.844) (14.162.320.372)
Lainnya 19.504.852.176 (3.137.149.058)
Jumlah 219.158.920.062 73.040.580.982
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
71
Pendapatan nilai tambah investasi dana pengadaan tanah tahun 2016 sebesar Rp154.311.469.659 merupakan pengakuan nilai tambah dana pengadaan tanah yang telah disetorkan oleh JIP ke Rekening Tim Pengadaan Tanah Kementerian PUPR dan telah digunakan untuk membiayai pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok (Catatan 12).
Nilai tersebut merupakan total nilai tambah periode sampai dengan Desember 2016 yang diakui sebagai pendapatan tahun buku 2016, sehubungan pada tahun 2016 Perusahaan telah menyelesaikan seluruh kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok, berupa penyediaan dana sebesar Rp440.000.000.000, sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Pelaksanaan Setoran Dana Pengadaan Tanah Jalan Tol Akses Tanjung Priok pada tanggal 20 Mei 2016.
Denda pajak sebesar Rp14.162.320.372 merupakan sanksi administrasi dan bunga Perusahaan atas denda Pajak SKPKB PPh 21, PPN, PPh 4 (2) sesuai dengan terkait pemeriksaan pajak tahun buku 2011 dan 2012 sesuai dengan SKPKB berdasarkan Keputusan Pajak No.00037/240/12/073/15 tanggal 29 April 2015.
Pada tahun 2016 dan 2015 beban kerugian proyek TIK sebesar Rp124.702.101.269 dan Rp40.134.513.712, merupakan pengeluaran atas proyek pekerjaaan konstruksi Menara kepada mitra sub kontraktor yang tidak menghasilkan pendapatan bagi Perusahaan.
Pendapatan hibah merupakan pendapatan mesin dan instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Jalan Kapten Tendean No.34 Mampang Prapatan, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang, Kotamadya Jakarta Selatan yang merupakan Hibah dari Pemerintah Korea melalui Korea Energy Management Corporation (KEMCO) kepada Perusahaan selaku wakil dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalan Sertifikat NO.34-127.02 tanggal 31 Oktober 2013.
36. Beban Keuangan
Beban keuangan merupakan biaya bunga atas pinjaman bank dan pembelian aset tetap pada tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp8.591.967.657 dan Rp17.319.596.341.
37. Beban Pajak Penghasilan Final
2016*) 2015
Rp Rp
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro 176.965.688.333 126.015.568.710
Pendapatan Sewa 55.221.414.160 40.205.171.246
Pendapatan Jasa Pembangunan Menara Telekomunikasi 12.704.767.670 2.879.675.400
Pendapatan Penjualan Tanah dan Bangunan -- 46.656.000.000
Jumlah Pendapatan Perusahaan Kena Pajak Penghasilan Final 244.891.870.163 215.756.415.356
Beban Pajak Penghasilan Final
20% x 2016: Rp176.965.688.333; 2015: Rp126.015.568.710 35.393.137.666 25.203.113.741
10% x 2016:55.221.414.160; 2015: Rp40.205.171.246 5.522.141.416 4.020.517.125
3% x 2016: Rp12.704.767.670; 2015: Rp2.879.675.400 381.143.030 86.390.262
5% x 2016: Nihil; 2015: Rp46.656.000.000 -- 2.332.800.000
Jumlah Beban Pajak Penghasilan Final 41.296.422.112 31.642.821.128
Utang Pajak Penghasilan Final Tahun Sebelumnya 4.702.825.187 17.408.454.683
Pembayaran Pajak Penghasilan Final Tahun Berjalan (8.727.915.122) (49.068.921.492)
Utang Pajak Penghasilan Final Perusahaan (catatan 23) 37.271.332.177 4.139.092.831
Utang Pajak Penghasilan Final Entitas Anak (catatan 23) 2.366.596.717 563.732.356
Jumlah Utang Pajak Penghasilan Final Konsolidasian 39.637.928.894 4.702.825.187
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
72
38. Pajak Penghasilan
a. Beban Pajak Penghasilan
2016*) 2015
Rp Rp
Pajak Kini
Perusahaan (SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2011 dan 2012) -- (3.902.720.135)
Anak (36.029.547.010) (1.098.118.948)
Jumlah Pajak Kini (36.029.547.010) (5.000.839.083)
Manfaat Pajak Tangguhan
Entitas Anak (181.082.945) (957.823.232)
Jumlah Pajak Tangguhan (181.082.945) (957.823.232)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan (36.210.629.955) (5.958.662.315)
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
b. Pajak Kini
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:
2016*) 2015
Rp Rp
Laba Konsolidasian Sebelum Pajak Penghasilan 80.241.551.174 (49.667.755.093)
Dikurangi : Rugi (Laba) Entitas Anak dan Asosiasi (49.761.009.569) 62.092.055.810
Laba Sebelum Pajak Perusahaan 30.480.541.605 12.424.300.717
Dikurangi
Penghasilan Bersih Yang Telah Dikenakan PPh Final
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro 171.272.947.949 117.741.676.664
Pendapatan Penjualan Tanah Dan Bangunan -- 46.656.000.000
Pendapatan Sewa 23.418.149.165 22.981.134.268
Lain - Lain 126.512.500 4.388.068.993
Beban Pokok dan Beban Usaha Penjualan Terkait (27.931.146.809) (37.240.689.380)
Jumlah (136.405.921.200) (142.101.889.828)
Beda Tetap
Beban Usaha yang Tidak Dibiayakan 26.806.118.534 126.491.009.288
Jumlah 26.806.118.534 126.491.009.288
Penghasilan (Rugi) Kena Pajak (109.599.802.666) (15.610.880.540)
Penghasilan (Rugi) Kena Pajak Dibulatkan (109.599.802.666) (15.610.880.540)
Beban Pajak Kini -- (3.902.720.135)
Dikurangi:
Pajak Dibayar Di muka PPh Pasal 25 (350.000.000) (1.188.034.752)
Pajak Dibayar Di muka PPh Pasal 23 (594.559.076) (5.337.333)
Kurang (lebih) bayar (944.559.076) (1.193.372.085)
PPh Badan yang Masih Harus Dibayar Entitas Anak (catatan 23) 35.472.328.921 572.300.406
PPh Badan yang Masih Harus Dibayar Konsolidasian 35.472.328.921 572.300.406
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
73
c. Pajak Tangguhan Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berikut ikhtisar mutasi perubahannya selama tahun - tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:
2014 2015 2016*)
Aset Pajak Tangguhan
PT Jakarta Infrastruktur PropertindoAset Tetap (74.727.782) (13.351.381) -- (88.079.163) (24.967.495) -- (113.046.658)
Liabilitas Imbalan Pascakerja 263.862.305 90.042.895 (20.637.386) 333.267.814 5.618.611 140.694.495 479.580.920
Rugi Fiskal 4.409.355.271 (1.292.641.621) -- 3.116.713.651 (55.533.262) -- 3.061.180.389
Penyisihan Rugi Fiskal (570.582.177) 570.582.177 -- -- -- -- --
Subjumlah 4.027.907.617 (645.367.930) (20.637.386) 3.361.902.302 (74.882.146) 140.694.495 3.427.714.651
PT Jakarta KonsultindoLiabilitas Imbalan Pascakerja 458.254.119 (24.625.018) 56.451.258 490.080.359 81.675.717 (97.009.947) 474.746.129
Piutang Usaha 396.645.369 122.511.148 -- 519.156.517 129.999.885 -- 649.156.402
Jasa Produksi -- -- -- -- 96.722.274 -- 96.722.274
Subjumlah 854.899.488 97.886.130 56.451.258 1.009.236.876 308.397.876 (97.009.947) 1.220.624.805
Jumlah Aset Pajak Tangguhan 4.882.807.105 (547.481.800) 35.813.872 4.371.139.178 233.515.730 43.684.548 4.648.339.456
Liabilitas Pajak Tangguhan
PT Jakarta Utilitas PropertindoLiabilitas Imbalan Pascakerja 491.415.057 90.717.545 (40.814.963) 541.317.639 -- 92.599.162 633.916.801
Aset Tetap (918.871.986) (501.058.978) -- (1.419.930.964) (414.598.675) -- (1.834.529.639)
Sub Jumlah (427.456.929) (410.341.433) (40.814.963) (878.613.325) (414.598.675) 92.599.162 (1.200.612.838)
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan (427.456.929) (410.341.433) (40.814.963) (878.613.325) (414.598.675) 92.599.162 (1.200.612.838)
Dikreditkan
(Dibebankan) ke
Penghasilan
Komprehensif
Lainnya
Dikreditkan
(Dibebankan) ke
Laba Rugi
Dikreditkan
(Dibebankan) ke
Penghasilan
Komprehensif
Lainnya
Dikreditkan
(Dibebankan) ke
Laba Rugi
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah memperhitungkan tarif pajak yang berlaku untuk setiap periode yang berlaku.
39. Sifat Hubungan dan Transaksi dengan Pihak Berelasi
a. Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:
No. Pihak Berelasi Sifat Hubungan Perusahaan Sifat Transaksi
1 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemegang Saham Pinjaman Dana Restrukturisasi dan Revitalisasi
2 PT Bank DKI Kepemilikan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya Penempatan Kas dan Setara Kas, Pembiayaan dan
Aset Lain-lain
3 Manajemen dan Direksi Karyawan Kunci Piutang Lain-Lain
4 PT Pembangunan Jaya Kepemilikan oleh Pemerintah Piutang Lain-Lain
5 PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Kepemilikan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya Piutang Lain-Lain
6 PT Jaya Land Kepemilikan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya Piutang Lain-Lain
7 PD Pasar Jaya Pemegang Saham Utang Usaha
b. Saldo dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:
2016 2015 2016 2015
Rp Rp % %
Kas dan Setara Kas
PT Bank DKI 997.871.265.702 1.418.577.063.791 15,68% 27,33%
PT Bank DKI Syariah 600.000.000.000 600.000.000.000 9,43% 11,56%
Piutang Usaha
Dinas Pekerjaan Umum DKI 3.867.404.800 3.867.404.800 0,06% 0,07%
Piutang lain-lain
PT Pembangunan Jaya 5.805.345.592 8.353.581.344 0,09% 0,16%
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk -- 4.265.465.100 0,00% 0,08%
PT Jaya Land -- 3.694.549.002 0,00% 0,07%
Aset lain-lain
PT Bank DKI 100.000.000.000 25.000.000.000 1,57% 0,48%
Jumlah 1.707.544.016.094 2.063.758.064.037 26,84% 39,76%
Persentase terhadap
Total Aset
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
74
2016 2015 2016 2015
Rp Rp % %
Utang Usaha
Pemerintah Provinsi DKI 10.090.782.960 16.302.396.591 1,27% 2,47%
PD Pasar Jaya 16.292.492 16.292.492 0,002% 0,002%
Pinjaman Bank
PT Bank DKI 99.647.050.362 24.647.050.362 12,55% 3,73%
Jumlah 109.754.125.814 40.965.739.445 13,82% 6,21%
Persentase terhadapTotal Liabilitas
c. Kompensasi Manajemen Kunci
Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.929.589.944 dan Rp2.361.960.173 Jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp8.367.542.795 dan Rp7.657.152.281.
40. Informasi Segmen Usaha
Segmen usaha berdasarkan bisnis Perusahaan adalah sebagai berikut: 31 Desember 2016 Manajemen Jasa Tidak Dapat
Real Estat Estat Konsultasi Lainnya Dialokasikan Konsolidasi*)
Pendapatan Usaha 108.507.219.871 94.392.522.900 40.148.418.530 65.279.690.547 -- 308.327.851.848
Beban Usaha
Dapat Dialokasikan 78.480.481.405 86.401.628.231 27.186.223.323 27.430.563.528 -- 219.498.896.487
Tidak Dapat dialokasikan -- -- -- -- 209.219.271.078 209.219.271.078
Laba Usaha (120.390.315.717)
Pendapatan (Beban) Lain-lain 154.311.469.659 -- -- 56.695.438.028 30.921.381.316 241.928.289.003
Beban Pajak Final 5.573.322.098 -- -- 35.723.100.014 -- 41.296.422.112
Laba Sebelum Pajak 80.241.551.174
Beban Pajak
- Penghasilan Kini -- -- -- -- -- 36.029.547.010
- Tangguhan -- -- -- -- -- 181.082.945
Laba Bersih 44.030.921.219
Aset Segmen
- Operasi Dilanjutkan 1.496.823.634.217 41.354.651.188 26.510.886.631 4.601.609.565.767 -- 6.166.298.737.803
- Operasi dalam penghentian -- -- -- -- -- --
Investasi pada Entitas-
asosiasi 752.464.343 50.000.000 195.869.691.420 -- -- 196.672.155.763
Aset Tidak Dialokasikan -- -- -- -- -- --
Jumlah Aset 6.362.970.893.566
Liabilitas Segmen
- Operasi Dilanjutkan 510.681.693.817 33.096.424.482 13.798.528.625 127.132.347.622 794.103.182.035
- Operasi dalam Penghentian -- -- -- -- -- -
Liabilitas yang Tidak Dapat -
Dialokasikan -- -- -- -- -- --
Jumlah Liabilitas 794.103.182.035
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
75
31 Desember 2015 Manajemen Jasa Tidak Dapat
Real Estat Estat Konsultasi Lainnya Dialokasikan Konsolidasi
Pendapatan Usaha 149.777.910.179 4.155.205.937 33.698.660.280 115.400.477.373 -- 303.032.253.769
Beban Usaha
Dapat Dialokasikan 100.388.822.272 3.927.203.884 21.993.931.212 109.513.465.645 -- 235.823.423.013
Tidak Dapat dialokasikan -- -- -- -- 158.274.345.703 158.274.345.703
Laba Usaha (91.065.514.947)
Pendapatan (Beban) Lain-lain 4.784.000.000 -- -- -- 68.256.580.982 73.040.580.982
Beban Pajak Final 31.642.821.128 -- -- -- -- 31.642.821.128
Laba Sebelum Pajak (49.667.755.093)
Beban Pajak
- Penghasilan Kini -- -- -- -- 5.000.839.083 5.000.839.083
- Tangguhan -- -- -- -- -- 957.823.232
Laba Bersih (55.626.417.408)
Aset Segmen
- Operasi Dilanjutkan 4.418.383.490.546 119.497.156.198 12.848.830.887 495.229.819.345 -- 5.045.959.296.976
- Operasi dalam penghentian -- -- -- -- -- --
Investasi pada Entitas-
asosiasi 752.464.343 50.000.000 -- 144.103.665.571 -- 144.906.129.914
Aset Tidak Dialokasikan -- -- -- -- -- --
Jumlah Aset 5.190.865.426.890
Liabilitas Segmen
- Operasi Dilanjutkan 612.638.934.113 28.938.544.661 13.737.529.916 4.748.290.547 660.063.299.237
- Operasi dalam Penghentian -- -- -- -- -- --
Liabilitas yang Tidak Dapat -
Dialokasikan -- -- -- -- -- --
Jumlah Liabilitas 660.063.299.237
41. Transaksi Non-kas
Selain itu, Perusahaan memiliki transaksi non kas sehubungan dengan pendapatan nilai tambah investasi dana pengadaan tanah JATP pada tahun 2016 sebesar Rp154.311.469.659, selain itu entitas anak memiliki transaksi non kas sehubungan dengan penempatan mesin-mesin dan peralatan senilai Rp9.985.978.282.
Aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas pada tahun 2015 adalah penambahan aset tetap melalui melalui utang sewa pembiayaan sebesar Rp508.410.996. Pada tahun 2014 terdapat aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas yaitu penambahan properti investasi melalui utang usaha sebesar Rp16.571.364.930. Aktivitas investasi lainnya yang tidak mempengaruhi arus kas tahun 2015 adalah penambahan setoran modal melalui reklasifikasi uang muka setoran modal sebesar Rp916.734.474.000.
42. Komitmen dan Perikatan
Grup memiliki ikatan penting dengan pihak ketiga yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:
a. PT Duta Wisata Loka (DWL)-Mega Mal Pluit
Pada tanggal 30 Juni 1995, Pemerintah DKI Jakarta menandatangani perjanjian kerjasama dengan DWL mengenai pembangunan dan pengelolaan pusat perdagangan, restoran dan golf driving range di atas tanah seluas 70.000m2 yang terletak di areal Taman Tirta Loka Pluit. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) DWL berkewajiban melaksanakan dan membiayai pembangunan pusat perdagangan, restoran
dan golf driving range. 2) DWL memperoleh hak pengelolaan selama 30 tahun terhitung sejak IPB diterbitkan atau
selambat-lambatnya 30 bulan sejak IMB diterbitkan. 3) Setelah jangka waktu pengelolaan berakhir, DWL berkewajiban menyerahkan pusat
perdagangan, restoran dan golf driving range untuk dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
76
4) Jakpro menerima pembayaran dari DWL sebesar Rp20.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut: a) Pembayaran uang imbalan kerjasama sebesar Rp500.000.000; b) Pembayaran royalti sebesar Rp3.857.805.000 dan sebesar Rp15.642.195.000.
b. PT Bumi Citra Sentosa Jaya (BCSJ)
Pada tanggal 20 September 1995, Pemerintah DKI Jakarta menandatangani kerjasama dengan BCSJ dalam rangka pembangunan dan pengelolaan pusat perbelanjaan di atas tanah seluas 5.120m2 yang terletak di Muara Karang. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) BCSJ berkewajiban melaksanakan dan membiayai pembangunan pusat perbelanjaan. 2) BCSJ memperoleh hak pengelolaan selama 20 tahun sejak berakhirnya masa pembangunan. 3) Setelah jangka waktu pengelolaan berakhir, BCSJ berkewajiban menyerahkan pusat
perdagangan untuk dimiliki dan dikelola oleh Jakpro. 4) Jakpro menerima setoran dana dari BCSJ dengan rincian sebagai berikut:
a) Biaya pembongkaran bangunan pusat perbelanjaan sebesar Rp18.000.000. b) Uang setoran pengelolaan atas restoran sebesar Rp6.107.802.000. c) Biaya pengawasan sebesar Rp60.500.000. d) Uang penggantian hasil pengelolaan pusat perbelanjaan yang lama sebesar Rp15.000.000
per bulan selama jangka waktu pelaksanaan pembangunan pusat perbelanjaan yang baru.
Dalam perjanjian tambahan (Addendum) II tersebut disepakati tata cara pembayaran kewajiban yaitu secara tunai sebesar Rp30.420.713 dan dikonversikan dalam bentuk penyerahan hak pengelolaan atas 64 kios dan ruang kantor seluas 418m2 beserta 1 unit lift penumpang senilai Rp3.355.286.602.
c. PT Pondok Permata Indah Permai (PPIP) - Wisma Kampung Gusti Pada tanggal 18 Desember 2000, Perusahaan menandatangani kerjasama dengan PPIP mengenai pembangunan dan pengelolaan wisma penginapan di atas tanah seluas 1.149m2 milik Perusahaan yang terletak di Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) PPIP berkewajiban melaksanakan dan membiayai pembangunan wisma penginapan beserta
fasilitas penunjangnya. 2) PPIP memperoleh hak pengelolaan selama 20 tahun terhitung sejak berakhirnya masa
pembangunan atau dari tanggal 29 Maret 2001 s/d 28 Maret 2021.
3) Setelah jangka waktu pengelolaan berakhir, PPIP berkewajiban menyerahkan wisma penginapan untuk dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan.
4) Perusahaan menerima setoran dana dari PPIP sebesar Rp798.765.000 dengan rincian sebagai berikut: a) Uang imbalan atas kerjasama ini adalah sebesar Rp33.000.000. b) Uang setoran pengelolaan atas wisma sebesar Rp765.765.000.
d. PT Kencana Megah Diana Abadi (KMD)
Pada tanggal 31 Agustus 2000, Perusahaan menandatangani kerjasama dengan KMD dalam rangka pembangunan dan pengelolaan ruko di atas tanah milik Perusahaan seluas 7.313m2 yang terletak di Jalan Pluit Sakti, No. 28 A Penjaringan, Jakarta Utara. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) KMD berkewajiban melaksanakan dan membiayai pembangunan ruko beserta fasilitas
penunjangnya. 2) KMD memperoleh hak pengelolaan selama 29 tahun terhitung sejak berakhirnya masa
pembangunan ruko atau dari tanggal 1 September 2001 s.d. 30 Agustus 2030. 3) Setelah jangka waktu pengelolaan berakhir, KMD berkewajiban menyerahkan ruko untuk dimiliki
dan dikelola oleh Perusahaan. Pada Tanggal 19 Juli 2002 telah ditanda tangani perjanjian tambahan (addendum I) terkait penjadwalan kembali pelaksanaan kewajiban pihak kedua serta perubahan nilai kontrak yang dihitung kembali menggunakan konsep present value menjadi Rp6.388.827.648 serta perubahan tata cara pembayaran menjadi 5 hari kerja sejak perjanjian tambahan ditandatangani.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
77
e. PT Pondok Permata Indah Permai (PPIP) - Ruko Blok Z8 Berdasarkan Perjanjian No.07/PPJ/SPK/XII/2000 tanggal 18 Desember 2000, Perusahaan menandatangani kerjasama dengan PPIP dalam rangka pembangunan dan pengelolaan ruko di atas tanah milik Perusahaan seluas 5.201m2 eks lapangan tenis yang terletak di Blok Z8. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) PPIP berkewajiban melaksanakan dan membiayai pembangunan ruko beserta fasilitas
penunjangnya. 2) PPIP memperoleh hak pengelolaan 30 tahun sejak berakhirnya masa pembangunan tanggal
24 Mei 2002 s/d 23 Mei 2032. 3) Setelah jangka waktu pengelolaan berakhir, PPIP berkewajiban menyerahkan ruko tersebut
untuk dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan. 4) PPIP wajib menyediakan lapangan tenis pengganti di tempat lain. 5) Perusahaan berhak menerima total setoran dana dari PPIP sebesar Rp14.959.659.000 dengan
rincian sebagai berikut: a) Uang Imbalan (good will) atas kerjasama pembangunan dan pengelolaan Ruko beserta
fasilitas penunjangnya. b) Uang setoran pengelolaan atas pengelolaan ruko sebesar Rp7.519.914.750.
Dan pada tanggal 9 Agustus 2002 telah ditandatangani Perjanjian Tambahan (Adendum I) terkait pengaturan penerbitan HGB unit Ruko diatas bidang tanah HPL dimana pada pokoknya paa [ihak sepakat untuk menghapskan kewajiban PPIP untuk menerbitkan HGB induk diatas bidang tanah HPL milik Perusahaan, sehingga dengan demikian pelaksanaan penerbitan HGB unit Ruko atas nama PPIP diatas bidang tanah HPL atas nama Perusahaan untuk jangka waktu 30 tahun tanpa penerbitan HGB Induk.
f. PT Wahana Agung Indonesia (WAI) 1) Lahan Kamal Muara
Pada tanggal 26 Februari 2004 Perusahaan menandatangani Perjanjian Nomor 02/JP/PKS/II/2004 dengan WAI mengenai kerjasama pembangunan dan pengelolaan perkantoran, pergudangan, hunian, rumah toko dan fasilitas penunjangnya di atas tanah seluas ±140.436,25m2 yang merupakan bagian dari tanah seluas 241.888m2 yang terletak di Kapuk Kamal Muara, kelurahan Kamal Muara kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: a) WAI berkewajiban melaksanakan dan membiayai pembangunan perkantoran, pergudangan,
hunian, rumah toko, dan fasilitas penunjangnya. b) WAI memperoleh hak sewa atas bidang tanah tersebut dalam jangka waktu 32,5 tahun
termasuk masa pematangan tanah dan pengurusan izin. c) WAI berhak menerbitkan sertifikat HGB untuk jangka waktu 30 tahun di atas tanah HPL atas
nama Perusahaan. d) Perusahaan berhak menerima pembayaran nilai sewa bidang tanah untuk jangka waktu
32,5 tahun sebesar Rp47.046.143.750 yang dibagi dalam 5 tahap sebagaimana Perjanjian tersebut telah beberapa kali memperoleh perubahan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) I tanggal 15 Februari 2008 tentang perubahan masa pelaksanaan konstruksi dan Perjanjian Tambahan (Addendum) II tentang Perubahan Luas Bidang Tanah dan pengaturan pembagian HGB Unit Bangunan Kepada Pembeli diatas Bidang Tanah HPL Milik Perusahaan.
e) Perusahaan berhak menerima goodwill sebesar Rp2.000.000.000 paling lambat 7 hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, serta menerima biaya pengendalian dan pengawasan sebesar Rp250.000.000 pada 30 Juli 2004.
f) Perusahaan berhak menerima hasil pembagian keuntungan dari pengembangan dan penjualan unit perkantoran, pergudangan, hunian dan rumah toko.
2) Pada tanggal 25 September 2012 Perusahaan mengadakan perjanjian pendahuluan dengan
WAI mengenai Rencana Kerjasama Pengembangan Tanah seluas 7.550m2 yang terletak di Jalan Pantai Indah Selatan, Kamal Muara-Penjaringan, Jakarta Utara, dan seluas 3.808m2 di Jalan Taman Pluit Kencana, Pluit-Penjaringan, Jakarta Utara. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
78
(1) Para Pihak dengan ini sepakat bahwa objek rencana jual-beli/pelepasan hak adalah bidang tanah milik Perusahaan seluas ±7.550m2 di Jalan Pantai Indah Selatan, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara dan seluas ±3.808m2 di Jalan Taman Pluit Kencana, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan.
(2) Nilai Bidang Tanah 1 dan Bidang tanah 2 dalam perjanjian masing-masing Rp20.762.500.000 dan Rp14.260.960.000.
(3) Pengalihan hak/jual beli atas Bidang Tanah tersebut dilakukan dengan kondisi tanah belum bersertifikat. Untuk proses pengurusan sertifikasi tersebut, Perusahaan akan menerbitkan surat kuasa khusus kepada WIK untuk melakukan proses pengurusan ke instansi yang berwenang.
g. PT Sinergi Utama Mitra
1) Berdasarkan Perjanjian Novasi tgl 15 Nov 2011, hanya tertulis “seluruh kewajiban Eddy kepada Jakpro telah dibayar lunas oleh SUMIT pada tanggal 21 Juni 2017 dengan menyerahkan bilyet giro Bank BCA dengan nominal sebesar Rp1.843.905103. Untuk mengindari keragu-raguan, Para Pihak menyatakan dan menyepakati bahwa pembayaran kewajiban Eddy tersebut adalah semata-mata untuk jangka waktu sewa tanah dengan tanggal 8 Mei 2007.”
2) Pada tanggal 17 September 2012 Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Sinergi
Utama Mitra Propertindo mengenai Perikatan Pelepasan Hak Guna Bangunan di atas Bidang Tanah Pengelolaan. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: a. Jakpro (pihak 1) melepas hak/menjual hak berupa HGB di atas HPL kepada PT Sinergi
Utama Mitra Propertindo sebidang tanah seluas 8.462m2 yang terletak di Jalan Pluit Indah No. 168 (Ex Lucky Star, Jalan Pluit Permai), Pluit-Penjaringan, Jakarta Utara.
b. Harga Pelepasan Tanah tersebut disepakati sebesar Rp5.625.000 per m2 NJOP PBB tahun 2012, yaitu sebesar Rp88.533.675.000.
h. PT Global Ekabuana
1) Pada tanggal 23 November 2005 telah dibentuk Nota Kesepakatan dengan ditandatangani Akta No 73. Nota tersebut berisi kesepakatan untuk mengelola tanah seluas 33.000m2 di Pantai Muara Blok X dan perairan sekitarnya seluas 40.000 m2 yang merupakan bagian dari tanah diatas HPL seluas 752.000m2. Pada tahap pertama akan dibuat perjanjian sewa menyewa wilayah perairan untuk Jangka Waktu 30 tahun sedangkan perpanjangannya akan dibuat kemudian setelah jangka waktu tersebut berakhir.
2) Pada tanggal 30 Desember 2005, Nota kesepakatan tersebut dituangkan kedalam bentuk perjanjian terkait pengelolaan tanah dan wilayah perairan dengan ditanda tanganinnya Akta No. 266 terkait penggunaan lahan seluas 34.296m2 di Pantai Muara Blok X dan perairan sekitarnya seluas 40.000m2 dengan nilai kontrak Rp43.898.880.000 (diluar PPN) atau senilai Rp48.288.768.000,- (termasuk PPN) dan jangka waktu 30 tahun sejak diterbitkannya HGB atas Tanah pada tanggal 29 Oktober 2006.
3) Pada tanggal 28 Desember 2006 telah dibuat Akta Addendum atas perjanjian Akta No. 266
dimana terdapat perubahan mengenai nilai kontrak persewaan wilayah perairan menjadi sebesar Rp3.600.000.000 (diluar PPN) atau senilai Rp3.960.000.000,- (termasuk PPN) dan addendum ini menggantikan segala ketentuan perikatan perjanjian sebelumnya terkait ketentuan yang berubah.
i. PT Waringin Multi Cipta
Pada tanggal 27 Desember 2012, Perusahaan menandatangani Akta No. 111 yang merupakan perjanjian kerjasama lanjutan terkait lahan seluas 49.797m2 diatas HPL Lahan seluas 180.570m2 di Kamal Muara. Objek perjanjian terdiri dari beberapa bidang tanah yaitu Bidang tanah A seluas 5.096m2 Tanah B 30.875m2, Tanah C 2.438m2, Tanah D Untuk peruntukan hijau seluas 11.388m2 dan bagian E membangun gedung diatas tanah seluas 2.129m2. Nilai pelepasan didasarkan dengan NJOP 2012 yaitu Rp1.862.000 per m2 untuk seluruh tanah tersebut, dengan total nilai kontrak atau harga pelepasan Rp52.279.000.000 (diluar PPN). Pada tanggal 20 Juni 2014 terdapat addendum atas perjanjian pengikat jual beli No 57 tanggal 20 Juni 2014 dengan nilai kontrak atau harga pelepasan baru sebesar Rp 56.772.811.200 (diluar PPN).
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
79
j. PT Kencana Unggul Sukses Perusahaan telah memiliki perjanjian No 003/UT2000/107/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 terkait pemanfaatan tanah seluas 30.564m2 di Jl Karang Ayu. Objek perjanjian ini meliputi pemanfaatan tanah bidang B untuk akses masuk area perencanaan proyek Green Bay. Nilai kontrak ini secara keseluruhan sebesar Rp20.214.108.000 (termasuk pembayaran uang muka senilai Rp1.000.000.000) belum termasuk PPN. Pembayaran dimulai sejak Agustus 2011 dan berakhir pada Januari 2014.
k. PT Korea World Center Indonesia (KWCI)
PMJ mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Korea World Center Indonesia (PT KWCI) berdasarkan akta notaris Toety Juniarto, S.H. No. 7 tanggal 5 April 2002, yang telah diubah dengan akta notaris yang sama No. 31 tanggal 24 Agustus 2005, tentang Adendum Perjanjian Kerja Sama Operasi. Latar belakang pembuatan addendum adalah adanya kesulitan pendanaan dari pihak PT KWCI yang mengakibatkan keterlambatan pembangunan KING. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun, mengelola, dan memelihara KWC. PMJ merupakan pihak yang menyediakan lahan di Kawasan Pembangunan Terpadu Pacuan Kuda Pulo Mas, Jakarta Timur, seluas +31.000m2, sedangkan PT KWCI adalah pihak yang membangun, mengelola, dan memelihara KWC. Jangka waktu pengelolaan KWC adalah 30 tahun yang terhitung mulai tanggal 1 Desember 2006 sampai dengan 30 November 2036. Pada tanggal 12 Mei 2010, PMJ membuat Surat Pemberitahuan Pengakhiran/Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PMJ dengan PT Korea Word Center Indonesia Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Korea World Center Pulo Mas Jakarta Timur No. 7, Tanggal 5 April 2002, dan Adendum Perjanjian Kerjasama Operasi No 31, Tanggal 24 Agustus 2005, Terhitung Sejak Tanggal 20 Mei 2010 dan Penyerahan seluruh Lahan beserta Bangunan dan Seluruh Fasilitasnya (baik Mekanikal maupun Elektrikal) serta Sarana dan Prasarana Proyek. Pada tanggal 5 Juli 2010 dibuat Berita Acara Pengambilalihan Lahan beserta Bangunan dan Seluruh Fasilitasnya (baik Mekanikal Maupun Elektrikal) serta Sarana dan Prasarana Proyek Korea World Center Pulo Mas yang terletak di JI. Kayu Putih Raya No. 1 Jakarta Timur seluas +31.000 m2 – Jakarta Timur dengan No. 11/PMJ/BA/2010. Terdapat nota perdamaian yang dimediasi oleh Perusahaan untuk memulai kembali kerjasama operasi dan kondisi perjanjian KSO sedang dalam proses perbaikan oleh PMJ. Atas bangunan yang telah dibangun oleh PT KWCI telah dilakukan penilaian oleh penilai independen yakni KJPP Rengganis, Hamis & Rekan dengan nilai sebesar Rp49.887.000.000.
Pada tahun 2012, berdasarkan Akta Notaris Ida Mulyatie, SH. No. 02, tanggal 04 April 2012 tentang akta kesepakatan perdamaian antara PMJ dengan PT KWCI, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: 1) pengurangan obyek kerjasama yaitu lahan blok A, B dan C sesuai dengan Berita Acara
Pengembalian Fisik Lahan blok A, B dan C proyek Korea World Center Pulo Mas; 2) adanya pengembalian biaya investasi atas lahan blok A, B, dan C yang dilakukan oleh PMJ, dan
PT KWCI menerima pengembalian biaya investasi tersebut dan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PMJ atas pengembalian lahan blok A, B dan C dan dengan demikian mengurangi lahan kerjasama apabila kerjasama sepakat untuk dilanjutkan;
3) kewajiban pembayaran PT KWCI kepada PMJ yang tertuggak sesuai perjanjian KSO; 4) Dengan dilakukan pembayaran pelunasan kewajiban oleh PT KWCI maka Pihak PMJ
menyatakan pelunasan kewajiban pihak PT KWCI atas perjanjian KSO telah terpenuhi; 5) pembayaran kewajiban PT KWCI dilakukan dengan cara memperhitungkan kewajiban pihak PMJ,
sehingga dengan demikian PT KWCI hanya berkewajiban membayar kepada PMJ sebesar Rp5.648.650.000;
6) dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini dan dilakukannya pelunasan oleh PT KWCI, kedua belah sepakat menyatakan bahwa perjanjian KSO telah berakhir dan diganti dengan perjanjian kerjasama baru dengan sistem bangun guna serah (BOT) untuk pengembangan Korea World Center Pulo Mas; dan
7) kedua belah pihak menyepakati akan melakukan kerjasama lanjutan dengan pola Bangun Guna Serah (BOT) untuk lahan seluas 2,1Ha.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
80
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan perdamaian tersebut di atas, maka dibuat perjanjian kerjasama baru, yakni perjanjian pembangunan dan pengelolaan The High End City Korea Town Pulo Mas Jakarta Timur, sesuai dengan Akta Notaris Ida Mulyatie, S.H. No. 3, tanggal 04 April 2012, dengan menetapkan bentuk kerjasama dengan skema Build Operate and Transfer (bangun, kelola dan serah) yang meliputi pokok-pokok kerjasama sebagai berikut: 1) lahan milik PMJ seluas +21.000m2, yang terletak di Kawasan Pembangunan Terpadu Pacuan
Kuda Pulo Mas, Kayu Putih, Jakarta Timur; 2) selama jangka waktu pengelolaan, pihak yang bersepakat setuju dan mengakui bahwa bangunan
proyek dikelola oleh PT KWCI, sampai dengan berakhirnya perjanjian dan wajib diserahkan kepada pihak PMJ pada saat jangka waktu pengelolaan berakhir yakni 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak 4 April 2012 sampai dengan 3 April 2041;
3) seluruh perijinan baru atas bangunan proyek apabila diperlukan berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan bangunan proyek akan diterbitkan atas nama PMJ;
4) biaya pengurusan perizinan akan ditanggung oleh PT KWCI dan PMJ wajib melakukan usaha terbaik untuk membantu pihak PT KWCI dalam proses penerbitan izin-izin yang diperlukan;
5) pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan, dilakukan oleh konsultan pengawas setelah mendapat perwsetujuan dari PMJ. Seleruh beban pengawasan menjadi tanggung jawab PT KWCI;
6) seluruh tahapan pembangunan bangunan dinyatakan selesai dan dapat dipergunakan apabila bangunan tersebut telah memperoleh izin Penggunaan Bangunan;
7) dalam hal terjadi keterlambatan konstruksi pembangunan bangunan di dalam masa pembangunan, PMJ setuju memberikan perpanjangan waktu kepada PT KWCI, selama-lamanya sampai 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa pembangunan;
8) dalam hal setelah lewat waktu selambat-lambatnya dalam perpanjangan waktu 18 (delapan betas) bulan tersebut di atas, pihak PT KWCI belum menyelesaikan pembangunan, maka pihak PT KWCI dinyatakan melakukan wanprestasi dan oleh karenanya pihak PMJ berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak;
9) kedua belah pihak telah sepakat menetapkan jumlah bagian pendapatan yang diterima dimuka oleh PMJ untuk jangka waktu selama masa pengelolaan sebesar Rp34.200.000.000. Jumlah ini akan dibayarkan secara bertahap oleh pihak PT KWCI kepada PMJ dalam waktu 3 (tiga) tahun yakni dalam tahun 2012 Rp10.000.000.000, tahun 2013 Rp12.100.000.000 dan tahun 2014 Rp12.100.000.000;
10) PT KWCI menerima dan setuju atas keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar (satu per miI) per hari keterlambatan, maksimal sebesar 5% (lima persen) dari bagian jumlah yang belum dilunasi sesuai jadwal yang telah disepakati;
11) Pada saat berakhir masa pengelolaan yakni 3 April 2041, maka obyek perjanjian dan bangunan wajib diserahkan oleh PT KWCI kepada PMJ, dalam keadaan baik dan seluruh peralatan mekanikal dan elektrikal berserta fasilitas penunjangnya berjalan dengan baik, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanah Pacuan Kuda Pulo Mas.
Tanah di Jalan Pacuan Kuda Pulo Mas seluas 267.045m2 dikerjasamakan dengan beberapa pihak ketiga dalam proyek Pulo Mas Residence, Korea World Center, international school, indoor recreation, Pacuan Kuda, dan Pulo Mas Parkview Apartment.
l. PT Indomarina Square (IS)
PMJ memiliki perjanjian kerjasama operasi antara dengan IS yang ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2006 dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut: 1) PMJ menyediakan dan menyerahkan fisik tanah secara bertahap seluas kurang lebih 46.815m2
untuk lokasi pembangunan dan pengelolaan proyek Pulo Mas Park Center beserta fasilitas penunjang lainnya.
2) Pihak kedua melaksanakan serta membiayai pembangunan dan pengelolaan proyek Pulo Mas Park Center beserta fasilitasnya.
3) Para pihak sepakat bahwa kerjasama ini meliputi perencanaan, pembangunan dan pengelolaan proyek Pulo Mas Park Center beserta fasilitas penunjang lainnya.
4) Jangka waktu kerjasama ini selama 6 tahun terhitung sejak berakhirnya masa tenggang waktu pembangunan sehingga masa aktif kerjasama akan dimulai terhitung sejak bulan Maret 2010 dan berakhir bulan Maret 2016.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
81
m. Fredie Tan (FT) Pada tanggal 30 April 2004, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa menyewa 6 unit bangunan ruko yang terletak di Kampung Gusti blok L1 Taman Permata Indah II, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara dengan FT. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) Jakpro (Pihak 1) menyewakan 6 unit ruko dengan luas tanah 1.122m2 dan luas bangunan
1.048m2 kepada FT (pihak II). 2) Jangka waktu sewa adalah 10 tahun sejak tanggal 1 Mei 2004 sampai dengan tanggal 30 April
2014. 3) Pihak I menerima pembayaran sewa untuk jangka waktu tersebut sebesar Rp436.760.967
termasuk PPN 10% dengan pembayaran I (30%) bagian sewa sebesar Rp131.028.290 dilakukan paling lambat pada 24 Mei 2004. Sisa pembayaran sebesar Rp305.732.677 dibayar dengan diangsur dalam empat belas bulan dari 10 Juni 2004 sampai 10 Juli 2005.
Perjanjian sewa menyewa ini diperpanjang sesuai perjanjian perpanjangan sewa menyewa No 07/JME/SPK/PSL/X/2013 , bahwa sewa menyewa ini diperpanjang masa sewa nya dari tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan 30 April 2024.
n. Puan Maharani (PM) Pada tanggal 7 Maret 1996 Perusahaan mengadakan perpanjangan perjanjian sewa menyewa tanah seluas 1.283m2 yang terletak di jalan Pluit Selatan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara dengan Puan Maharani. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian adalah sebagai berikut: 1) Jakpro (Pihak I) menyewakan tanah seluas 1.283m2 kepada PM (Pihak II) waktu 25 tahun
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028 untuk usaha pom bensin.
2) Pihak I menerima pembayaran sewa untuk jangka waktu tersebut sebesar Rp776.654.040 belum termasuk PPN 10% dengan pembayaran angsuran dalam 13 tahun sejak tanggal 11 Maret 1996 sampai 10 Maret 2008.
o. PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS) PMJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana dengan akta Notaris Toety Juniarto, S.H. No. 3 tanggal 2 Juni 2004. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun dan mengelola, dan mengembangkan Sarana Kegiatan Olah Raga Berkuda dan Fasilitas Rekreasi di kawasan terpadu Pacuan Kuda Pulo Mas Jakarta Timur, seluas 337.900m2. Dalam kerjasama ini PMJ sebagai pihak yang menyediakan tanah sedangkan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana sebagai pihak yang menyediakan dana untuk kebutuhan biaya pembangunan. Jangka waktu kerja sama adalah 30 tahun yang terhitung sejak penandatanganan perjanjian dengan masa tenggang 2 tahun untuk pembangunan, sehingga masa aktif beroperasi pengelolaan sejak bulan Juni 2006 sampai dengan tanggal 30 Juni 2036. Perjanjian kerjasama ini disertakan juga dengan perjanjian asessoir kerjasama operasi, yaitu: 1) Perjanjian asessoir No. 03/PMJ/PERJ/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004, tentang kerjasama operasi
pembangunan dan pengembangan Pulo Mas Horse Race. 2) Perjanjian asessoir No. 04/PMJ/PERJ/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004, tentang kerjasama operasi
pembangunan dan pengembangan Pulo Mas Golf Court, dan Addendum Perjanjian dengan Akta No. 7 tanggal 6 Desember tentang KSO pembangunan dan pengembangan Pulomas Golf Court No.04/PMJ/X/2004.
Perjanjian asessoir No. 03/PMJ/PERJ/X/2004 tanggal 8 Oktober 2004, tentang kerjasama operasi pembangunan dan pengembangan Pulo Mas Indoor Recreation.
p. PT Indo Galery Square (IGS) Pada tanggal 3 Juni 2002 PMJ menandatangani perjanjian kerjasama dengan IGS untuk membangun, mengelola proyek Pulo Mas Residence di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian adalah sebagai berikut: 1) PMJ (Pihak I) menyediakan tanah seluas kurang lebih 85.500m2 di Kelurahan Kayu Putih Kec.
Pulo Gadung, Jakarta.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
82
2) Jangka waktu pengelolaan adalah 30 tahun terhitung sejak dikeluarkannya IMB sampai dengan 2038.
3) Pihak I menerima pembayaran Biaya Pemanfaatan Tanah dari pihak kedua sebesar Rp130.000.000.000 sudah termasuk PPN secara angsuran dengan jangka waktu pembayaran selama 35 tahun. Pengakuan pendapatan berdasarkan skedul pembayaran yang diterima untuk tiap tahun. Pembayaran tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp3.765.597.148 dan Rp3.758.972.766.
PMJ mengadakan perjanjian kerjasama dengan IGS dengan Akta Notaris Ida Mulyatie, S.H. No. 2 tanggal 3 Juni 2005. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun dan mengelola Pulo Mas residence di lahan milik PMJ yang terletak di Jalan Pulo Mas Timur, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, seluas ±65.500m2. Dalam kerja sama ini, PT IGS sepakat untuk membiayai, mengelola dan mengusahakan pembangunan Pulo Mas Residence tersebut dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun terhitung sejak dikeluarkan IMB sampai dengan 3 Maret 2038.
q. Yayasan Pulo Mas PMJ mengadakan perjanjian Kerjasama Operasi dengan Yayasan Pulomas dengan Nomor Perjanjian No. 02/PMJ/PERJ/VIII/2007 tentang Pengelolaan Lapangan Tenis Tanah Mas. Kemudian pada tanggal 5 November 2009 PMJ dan Yayasan Pulomas kembali membuat kesepakatan Adendum dengan Nomor Perjanjian No.01/PMJ/PERJ-ADD/XI/2009. Berdasarkan Addendum tersebut ditentukan bahwa persentase bagi hasil atas pengelolaan Lapangan Tenis Tanah Mas adalah sebesar 60% untuk PMJ dan 40% untuk Yayasan Pulo Mas.
r. PT Accugizer Oranjje Raya Tanah di jalan pluit barat/jalan pluit permai (sebelah barat Pluit Village), Penjaringan, Jakarta Utara, seluas +3.200m2 dikerjasamakan dengan PT Accugizer Oranjje Raya untuk pengembangan dan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG). Para pihak sepakat untuk membentuk badan kerjasama operasi (badan KSO). Nilai penyertaan PT JUP sebesar Rp6.750.000.000 atau setara dengan 45%, PT Accugizer Oranjje Raya sebesar Rp8.250.000.000 atau setara dengan 55%. Nilai sewa lahan antara badan KSO dan PT JUP untuk jangka waktu 5 tahun pertama terhitung sejak dimulainya tahap operasional disepakati sebesar Rp500.000.000 per tahun ditambah pajak-pajak yang berlaku, 5 tahun kedua sebesar Rp550.000.000 dan tahun ketiga sebesar Rp600.000.000. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2010 dengan masa tenggang 6 bulan untuk konstruksi tahap konstruksi sehingga akan berakhir tanggal 30 September 2020.
s. PT Mega Sentral Mandiri (MSM)
Pada tanggal 28 Desember 2005 PMJ menandatangani perjanjian kerjasama dengan MSM untuk pembangunan dan pengembangan Pulo Mas Golf Parkview Apartment di lahan milik PMJ yang terletak di Jalan Tanah Mas Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, seluas kurang lebih 19.800m2. Dalam kerjasama ini, MSM sepakat untuk membiayai mengelola dan mengusahakan pembangunan Pulo Mas Golf Parkview Apartment tersebut dengan jangka waktu kerjasama selama 30 tahun, terhitung sejak penandatanganan perjanjian dengan masa tenggang 2 tahun pembangunan, sehingga masa aktif beroperasi pada bulan Juni 2007 yang dinyatakan dalam suatu berita acara dan berakhir pada bulan Juni 2037.
t. PT Dwijaya Bangun Perkasa Pada tanggal 28 Desember 2007 PMJ menandatangani perjanjian kesepakatan jual beli tanah seluas 6.000m2 terletak di Kelurahan Semper Timur Kecamatan Semper Jakarta Utara.
u. PT Metropolis Propertindo Utama (MPU) Sebagai upaya dalam pembangunan dan pengelolaan proyek waduk Ria-Rio, PMJ menandatangani nota kesepahaman (Momerandum Of Understanding) dengan PT Metropolis Propertindo Utama No. 3/PMJ/MOU/IX/2007 dan No. 016/MPV-IgI/SPJ/IX/07 tanggal 28 September 2007 atas pemanfaatan lahan Perusahaan di area Waduk Ria-Rio Kelurahan Kayu Putih Kecamatan.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
83
v. Pulo Mas Center PMJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Indomarine Square dengan Akta Notaris Ida Mulyati, S.H. No.14 tanggal 16 Maret 2006. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun dan mengembangkan property di bidang rumah susun (apartemen) dan ruang usaha komersil (retail) berikut segala fasilitas penunjang lainnya, di kawasan Kayu Putih, Pulo Mas seluas kurang lebih 46.815m2. Dalam kerjasama ini PMJ sebagai pihak yang menyediakan dana untuk kebutuhan biaya pembangunan. Kerjasama ini berakhir selambat-lambatnya enam tahun terhitung dari sejak bulan Maret 2010 dan berakhir bulan Maret 2016
w. Pulo Mas (Sevila School)
PMJ mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Bumi Mandiri Wijaya dengan Akta Notaris Toety Juniarto, S.H. No. 10 tanggal 7 Juli 2004. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun dan mengelola Sekolah International Pulo Mas. Dalam kerja sama ini PMJ adalah pihak yang menyediakan lahan di Jalan Tanah Mas Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gedung, Kota Madya Jakarta Timur, seluas kurang lebih 20.000m2, sedangkan PT Mandiri Bumi Wijaya sebagai pihak yang membangun dan mengelola Sekolah International Pulo Mas. Jangka waktu pengelolaan international school adalah 30 tahun yang terhitung mulai tanggal Juli 2006 sampai dengan tanggal Juli 2036.
x. Koperasi Karyawan Pulo Mas (Kopkarmas) PMJ mengadakan perjanjian dengan Kopkarmas dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan No. 04/PMJ/PERJ/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004 dalam pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan No. 04/PMJ/PERJ/XI/11/2004 di Jalan Kayu Putih Raya, Kelurahan Kayu Putih No.13, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dalam hal ini diatur hal-hal sebagai berikut: 1) PMJ menyediakan 1 unit stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) No. 34.3.203 di Jalan Kayu
Putih Raya. 2) Kayu Putih Raya, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kodya Jakarta Timur. 3) Kopkarmas melaksanakan pengelolaan SPBU mencakup operasional pembelian dan penjualan
BBM, serta membayar bagi hasil keuntungan pengelolaan kepada PMJ. 4) Jangka waktu kerjasama untuk pengelolaan SPBU adalah satu tahun. 5) Biaya operasional yang timbul menjadi tanggung jawab pihak Kopkarmas. 6) Biaya perawatan bangunan dan perlengkapan SPBU di atas Rp5.000.000 menjadi tanggung
jawab kedua belah pihak dengan komposisi PMJ: 50%, Kopkarmas: 50%. 7) Pembagian hasil kerja sama sebagai berikut:
a) PMJ : (hasil penjualan – hasil pembelian) x 50% b) Kopkarmas : (hasil penjualan – hasil pembelian) x 50%
Perjanjian kerja sama operasi dengan Kopkarmas telah diperbaharui pada tahun 2013 dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan No.02/PMJ/PERJ/III/2013 tentang pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Kayu Putih Raya Jakarta Timur milik Perusahaan yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2015. Sampai dengan saat ini, perpanjangan atas perjanjian ini masih dalam proses.
y. PT Lamindo Inter Service - Sewa Tanah PMJ mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan PT Lamindo Inter Service (LIS) dengan Akta Notaris Toety Juniarto, S.H. No. 45 tanggal Desember 2007. Perjanjian ini ditujukan untuk dimanfaatkan sementara untuk didirikan sebuah bangunan hunian sewa menyewa dan fasilitas penunjang lainnya untuk kepentingan usaha yang nantinya akan disewakan oleh PT LIS kepada pihak lain, yang terletak di Jalan Pulo Mas Barat VI Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, seluas ±2.350m2. Dalam perjanjian ini PT LIS sepakat untuk memanfaatkan, mengelola, mempergunakan, mengoperasikan secara komersial, menyewakan tanah dan bangunan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain. PT LIS berkewajiban membayar sewa sesuai dengan Pasal 4 Akta Perjanjian, jangka waktu sewa tanah selama 20 tahun terhitung mulai 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2029.
z. Perjanjian Jual Beli tanah (PT Windu Jaya Utama) Pendapatan atas penjualan tanah antara PMJ dengan PT Windu Jaya Utama sebesar Rp5.540.010.000 berdasarkan Perikatan Untuk Jual Beli No.02/PMJ/PERJ/IX/2010 tanggal 7 September 2010 atas tanah seluas 4.813m2 sesuai dengan Sertifikat HGB No. 914/Semper Timur
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
84
di Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Cilincing, Keluaran Semper Timur, Jakarta Utara yang selanjutnya disebut "Perjanjian Jual Beli".Selanjutnya diperbaharui dengan Addendum Pengikatan Untuk Jual Beli No. 02/PMJ/PERJ/IX/2010 pada tanggal 22 Desember 2010 yang berisi sebagai berikut: 1) Bahwa saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli, Sertifikat hak atas tanah tersebut masih
dalam proses pemecahan sertifikat, sehingga ukuran luas tanah didasarkan atas pengukuran internal oleh Perusahaan, kemudian dalam pelaksanannnya sertifikat tersebut telah selesai dikeluarkan oleh BPN sesuai Sertifikat HGB No. 914/Semper Timur dengan hasil seluas 4.830m2.
2) Terdapat perbedaan luas tanah maka dilakukan penyesuaian harga jual beli tanah sebagaimana surat perusahaan No. 01/PMJ/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 Juncto No. 14/PMJ/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010.
3) Oleh karena perbedaan luas tanah tersebut sepakat bahwa jual beli atas tanah yang diperjual belikan adalah seluas 4.830m2 dengan harga sebesar Rp1.147.000 per m2, atau seluruhnya sebesar Rp5.540.010.000 ditambah Biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% sebesar Rp554.001.000. PT Windu Jaya Utama membayar pengurusan sertifikat serta biaya-biaya lainnya sebesar Rp2.358.489.000 sehingga total harga tanah Rp8.452.500.000.
aa. PT Duta Tama Manunggal (DTM) Mega Mal Pluit Tahap II
Pada tanggal 30 Januari 2009, Perusahaan menandatangani Akta Nomor 48 tanggal 30 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Ira Sudjono, S.H., M.Hum, M.Kn, tentang perjanjian kerjasama Built Operate Transfer (BOT) dengan DTM mengenai pembangunan dan pengelolaan pusat perkantoran, restoran dan retail area di atas tanah seluas 58.044m2 yang terletak di areal Taman Tirta Loka Pluit, Jalan Indah raya, kelurahan Pluit. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) DTM berkewajiban melaksanakan dan membiayai pembangunan pusat perkantoran, restoran,
retail area fasilitas kesehatan (rumah sakit) dan fasilitas Pendidikan (sekolah), dan fasilitas penunjang lainnya antara lain gedung parkir. DTM memperoleh hak pengelolaan selama 30 tahun terhitung sejak selesainya masa pembangunan.
2) Setelah jangka waktu pengelolaan berakhir, DTM berkewajiban menyerahkan pusat perkantoran, restoran dan retail area untuk dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan.
3) DTM memiliki hak opsi untuk memperpanjang pengelolaan obyek perjanjian dan bangunan selama 20 (dua puluh) tahun pertama dan 20 (dua puluh) tahun kedua.
4) Perusahaan menerima setoran dana dari DTM sebesar Rp45.059.000.000 yang diterima secara langsung pada tahun 2009.
bb. PT Tribahagia Cipta Mandiri (TCM) Pada tahun 2009 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 003/UT2000/116/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 001/UT2000/117/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 maka PT CBM berkewajiban untuk melakukan pembangunan unit rumah Matoa Residence dengan rincian 2 Unit Rumah Type D, 1 Unit Rumah Type A, 1 Unit Rumah Type C, Club House, Gerbang dan Pagar Proyek Matoa Residence. Nilai pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp1.849.500.000 belum termasuk PPN (senilai Rp2.034.450.000,- termasuk PPN) dengan cara pembayaran sebagai berikut: 1) Untuk 2 (dua) unit contoh (1 unit tipe C dan 1 unit tipe D) nilai pekerjaan sebesar Rp510.820.000
(senilai Rp561.902.000,- termasuk PPN) dengan sistem pembiayaaan konstruksi dibiayai terlebih dahulu oleh PT TCM, pembayaran unit tersebut akan dilakukan setelah unit terjual dengan jangka waktu pembiayaan unit contoh selama 1 tahun dihitung dari serah terima unit;
2) Untuk pekerjaan 1 unit tipe D, 1 unit tipe A, Club House, Gerbang dan Pagar senilai Rp1.338.680.000 (senilai Rp1.472.548.000,- termasuk PPN) dengan cara pembayaran sebagai berikut:
- Pembayaran uang muka sejumlah 10% atau sebesar Rp133.868.000,- (senilai Rp147.254.800,- termasuk PPN) dengan menyerahkan jaminan uang muka berupa Bank Garansi senilai uang muka;
- Pembayaran selanjutnya termin per bulan berdasarkan termin per bulan dikurangi retensi 5% (minimal progress tercapai per bulan minimal 5%).
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
85
cc. PT Prasto Propertindo Pada tanggal 24 Desember 2010 Perusahaan menandatangani Akta Nomor 30 tanggal 24 Desember 2010 tentang perjanjian pengembangan Blok MN di lahan milik Perusahaan yang terletak di Jalan Pluit Selatan Raya, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara seluas kurang lebih 31.340m2 dengan PT Prasto Propertindo, yang mana telah diubah dengan Akta No 18 tanggal 6 Februari 2012 tentang Addendum Perjanjian, dengan pokok kerjasama adalah sebagai berikut: 1) Harga pengoperan hak atas bidang tanah tahap pertama sebesar Rp120.000.000.000. 2) Harga pengoperan hak atas bidang tanah tahap kedua sebesar Rp56.287.500.000. 3) Untuk bidang tanah tahap I PT Prasto Propertindo harus membayar Rp30.000.000.000 paling
lambat pada tanggal 27 Desember 2010 dan menyediakan Surat Sanggup Berjaminan (Secured Promissory Notes) dengan total nilai Rp6.000.000.000 yang terdiri dari 12 buah, ditambah dengan akta pengakuan hutang dengan Surat Sanggup Berjaminan senilai Rp84.000.000.000 yang jatuh tempo pada 30 Juni 2012.
4) Untuk bidang tanah tahap II dibayarkan uang muka Rp5.257.500.000 yang paling lambat dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2010 dan pembayaran kedua sebagai pelunasan sebesar Rp51.030.000.000 harus sudah dibayar paling lambat pada 30 Juni 2012.
dd. PT Catur Bangun Mandiri (CBM)
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No 001/UT2000/117/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 maka CBM berkewajiban untuk melakukan Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Apartemen dan Ruko "De Paradiso" dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1) Ruang lingkup pekerjaan CBM adalah:
a) Seluruh pekerjaan Sipil dan Arsitektur yang meliputi konstruksi dan design, Mekanikal dan Elektikal (ME).
b) Pembuatan dan pembangunan sarana dan prasarana antara lain terdiri dari jalan, saluran pembuangan air hujan (selokan), instalasi, penerangan lingkungan, lanskap, parkir, terutama semua yang tertuang dalam dokumen kontrak yang disiapkan oleh Konsultan termasuk perubahan-perubahannya.
c) Kewenangan CBM untuk melaksanakan sendiri atau mengusulkan kepada Jakpro, pihak yang akan bertindak sebagai satu-satunya Marketing Coordinator Exclusive dalam memasarkan dan menjual seluruh Unit Hunian dan Unit Kios terbangun.
2) Nilai kontrak Rp164.708.850.000 termasuk PPN dengan cara pembayaran sebagai berikut: a) Pembayaran tunai sebesar Rp82.134.215.679 dengan ketentuan:
(i) Dilaksanakan setiap bulan dengan termin pembayaran berdasarkan bobot prestasi pekerjaan (monthly progess) minimal 5% yang dituangan dalam Berita Acara Penilaian Bobot Prestasi Pekerjaan;
(ii) Pembayaran poin (i) dilakukan tanpa harus menunggu hasil penjualan Unit Dicadangkan, dan wajib dibayarkan paling lambat dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya dokumen penagihan.
b) Pembayaran dengan hasil penjualan Unit Dicadangkan sebesar Rp82.574.634.321 termasuk PPN, dengan ketentuan: (i) Perusahaan menyerahkan uang hasil penjualan 200 unit hunian dengan jumlah
seluruhnya sebesar Rp66.000.000.000; (ii) Perusahaan menyerahkan uang hasil penjualan seluruh unit kios seluas 2.389,90m2
dengan patokan harga sebesar Rp16.574.634.321 atau dengan patokan harga Rp6.935.283 per m2;
(iii) Uang muka sebesar 20% dari hasil penjualan total Unit dicadangkan, akan diperhitungkan atas Biaya Proyek sampai pekerjaan mencapai 20% sedangka sisa hasil penjualan Unit Dicadangkan sebesar 80% akan dibayarkan sebagai pelunasan progres kontruksi di akhir masa konstruksi.
3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah adalah 630 hari kalender terhitung sejak tanggal
terbitnya Surat Perinta Mulai Kerja (SPMK) dan perijinan yang diisyaratkan untuk melaksanakan tahapan kegiatan pekerjaan proyek, antara lain namun tidak terbatas pada Analisa Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantaua Lingkungan (RPL) yang telah diterbitkan oleh instansi berwenang.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
86
ee. PT Sarana Pratama Artamandiri Berdasarkan akta perikatan jual beli saham tertanggal 30 Mei 2011 No. 19 yang dibuat dihadapan Notaris Lieyono, S.H. Perusahaan telah melakukan penjualan 6.622.468.800 saham pada PT Pluit Propertindo kepada PT Sarana Pratama Artamandiri dengan nilai penjualan sebesar Rp120.000.000.000 dengan pembayaran angsuran sebagai berikut: 1) Angsuran pertama jatuh tempo 30 Mei 2011 sebesar Rp20.000.000.000. 2) Angsuran kedua jatuh tempo 29 Juli 2011 sebesar Rp80.000.000.000. 3) Angsuran ketiga jatuh tempo 30 Nopember 2011 sebesar Rp20.000.000.000. Dalam perikatan tersebut kedua belah pihak telah sepakat untuk membentuk suatu perseroan baru dengan nama PT Karya Gemilang Perkasa dengan porsi saham 63,089% Perusahaan dan sisanya 36,911% PT Sarana Pratama Artamandiri.
ff. Perjanjian Fave Hotel Pluit Junction – Jakarta Pada tanggal 28 November 2011, Perusahaan telah melakukan perjanjian pengelolaan properti dengan PT Archipelago International Indonesia, operator Hotel Aston Internasional mengenai pengoperasionalan Fave Hotel Pluit Junction – Jakarta, yang mencangkup sekitar 74 kamar, coffee shop kecil yang menyambung ke area lobby, area parkir dan berbagai fasilitas lain, area komersial untuk penjualan baran dan jasa, elevator, kantor administrasi dan tempat parkir, lansekap yang sesuai, dan fasilitas terkait lainnya berikut semua instalasi, perlengkapan dan kendaraan yang perlu atau sesuai untuk pengoperasianya sebagai suatu hotel yang memenuhi standar-standar, termasuk tanpa batas, persyaratan keselamatana dan pemadam kebakaran, higiena dan keamanan yang ditetapkan di dalam standar-standar, milik Perusahaan. Klausula penting dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut: 1) Perusahaan mempunyai hak atas pemakaian dan penempatan eksklutif atas lahan dan sedang
membangun, menyempurnakan dan melengkapi di atas lokasi lahan, suatu hotel dan fasilitas terkait yang akan dioperasikan dengan nama "Fave Hotel Pluit Junction – Jakarta" dengan mengikuti standar-standar hotel bermerek "Fave".
2) Perusahaan telah meminta PT Archipelago International Indonesia sebagai operator untuk menjalankan manajemen, penjualan dan pemasaran, akuntansi keuangan, rekrutmen dan pelatihan, perawatan dan pengawasan properti.
3) Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun, berakhir sampai dengan tahun 2022. 4) Kesepakatan bagi hasil atau fee operator adalah sebagai berikut:
a) Biaya manajemen insentif dikalkulasi atas dasar Laba Operasional Bruto (Gross Operating Profits/GOP) yang dikerahkan setiap bulan dari pengoperasian Properti.
b) Operator menerima biaya pokok bulanan sebesar 5% (lima persen) dari Gross Operating Profit (GOP).
c) Merk royalti dan biaya pemasaran sebesar 1% (satu persen) dari pendapatan bruto bulanan.
gg. Perjanjian Aston Hotel Paradiso – Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2011, Perusahaan telah melakukan perjanjian pengelolaan properti dengan PT Archipelago International Indonesia, operator Hotel Aston Internasional mengenai pengoperasionalan Aston Paradiso Pluit, yang mencangkup sekitar 300 kamar dengan ukuran 28m2-32m2, balai pertemuan dan 14 ruang pertemuan tanpa sekat dengan beberapa ukuran, pusat bisnis, 1 kedai kopi dengan kapasitas 250 orang, 2 restoran yang khusus menyajikan masakan cina maupun jepang yang dikelola oleh pihak lain, kolam renang, spa, gym, sport bar, fasilitas karaoke, laundry dengan ukuran 150m2 dan berbagai fasilitas lain, area komersial untuk penjualan barang dan jasa, elevator, ruang kantor dengan ukuran sekitar 1.200 m2 dan tempat parkir, fasilitas rekreasi lansekap yang sesuai, dan fasilitas terkait lainnya berikut semua instalasi, perlengkapan dan kendaraan yang perlu atau sesusai untuk pengoperasiannya sebagai suatu hotel yang memenuhi standar yang berlaku, termasuk tanpa terbatas persyaratan keselamatana dan pemadam kebakaran, higiena dan keamanan yang ditetapkan di dalam standar yang berlaku di lokasi Apartemen De Paradiso, Jalan Pluit Selatan Blok S, Jakarta Utara, milik Perusahaan. Klausula penting dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut: 1) Perusahaan mempunyai hak atas pemakaian dan penempatan eksklutif atas lahan dan sedang
membangun, menyempurnakan dan melengkapi di atas lokasi lahan, suatu hotel dan fasilitas terkait yang akan dioperasikan dengan nama "Aston Paradiso Pluit" dengan mengikuti standar-standar hotel bermerek "Aston".
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
87
2) Perusahaan telah meminta PT Archipelago International Indonesia sebagai operator untuk menjalankan manajemen, penjualan dan pemasaran, akuntansi keuangan, rekrutmen dan pelatihan, perawatan dan pengawasan proyek ini.
3) Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun, berakhir sampai dengan tahun 2022. Kesepakatan bagi hasil atau fee operator adalah sebagai berikut: 1. Biaya manajemen insentif dikalkulasi atas dasar Laba Operasional Bruto (Gross Operating
Profits/GOP) yang dihasilkan setiap bulan dari pengoperasian Properti. 2. Operator akan menerima biaya manajemen bulanan insentif sebesar 4% (empat persen) dari
Gross Operating Profit (GOP). 3. Merk royalti dan biaya pemasaran sebesar 1% (satu persen) dari pendapatan bruto bulanan.
hh. PT Taman Harapan Indah 1) Pada tanggal 23 Oktober 2012, Taman Harapan Indah menandatangani perjanjian tambahan
(Addendum) IV dalam rangka Penambahan Luas Area Kerjasama, Perpanjangan Jangka Waktu Kerjasama, dan Pembagian Keuntungan sehubungan Penambahan Luas Areal Kerjasama atas Perjanjian No. 05/SPK/1986 tentang Kerjasama dalam Pembangunan Reklamasi Pantai Mutiara Pluit (dahulu Pantai "Tirta Setra" Pluit) tahap kedua, di atas areal perairan pantai seluas ±759.200m2 yang terletak di sebelah utara Pantai Mutiara Pluit tahap I, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Wilayah Jakarta Utara, termasuk dalam daerah kerja proyek pengembangan Lingkungan Pluit DKI Jakarta. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: a) Para pihak setuju melakukan penataan garis pantai di kawasan Pantai Mutiara, serta
menambah areal kerjasama yang semula seluas 752.000m2 menjadi seluas 831.100m2. b) Jangka waktu kerjasama penyerahan fisik atas trase jalan, saluran air, dan jalur hijau
diperpanjang dari tanggal 24 Maret 2005 sampai dengan selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditandatangani Addendum IV atau tanggal lain yang ditetapkan bersama.
c) Jangka waktu kerjasama penataan garis pantai dilangsungkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah Addendum IV ini ditandatangani.
d) Bagi hasil atas lahan tambahan tersebut sebesar 25% dari nilai NJOP tahun 2012 sebesar Rp3.100.000 dikalikan luas lahan tambahan.
2) Pada tanggal 23 Oktober 2012, Taman Harapan Indah juga menandatangani Akta Perjanjian tentang Kerjasama Perencanaan, Pembangunan, Pemasaran, dan Pengelolaan Produk Properti di atas tanah seluas ±39.123m2 berlokasi di Pantai Mutiara.
3) Pada tanggal 23 Oktober 2012, Taman Harapan Indah juga menandatangani Akta Perjanjian tentang Pengikatan Pengoperan Hak Atas Tanah seluas ±10.603m2 terletak di areal Club House Komplek Pantai Mutiara.
4) Pada tanggal 11 Desember 2014 Taman Harapan Lainnya menandatangani addendum Akta Perjanjian No.104 tanggal 23 Oktober 2012, Notaris Saniwati Suganda S.H. disepakati untuk mengubah harga pengalihan/pelepasan hak atas Tanah dan Bangunan semula dari harga Rp72.153.415.000 belum termasuk PPN menjadi harga sebesar Rp168.452.833.000 sudah termasuk PPN.
ii. PT Bumicitra Sentosajaya
Pada tanggal 25 September 2012 Perusahaan mengadakan perjanjian pendahuluan dengan PT Bumicitra Sentosajaya mengenai Pengembangan Tanah seluas 5.120m2 yang terletak di Muara Karang Blok 27, Pluit-Penjaringan, Jakarta Utara. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1) Objek rencana jual beli/pelepasan hak adalah Bidang Tanah milik Jakpro seluas 3.685m2 yang
terletak Muara Karang Blok 27, Pluit-Penjaringan, Jakarta Utara dan tidak termasuk di dalamnya Bidang Jalan. Luas tanah akan disesuaikan dengan hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Utara.
2) Harga Pelepasan Tanah tersebut disepakati sebesar Rp9.602.500 per m2 NJOP PBB tahun 2012, yaitu sebesar Rp35.385.574.909 belum termasuk PPN 10%.
3) Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani akta jual-beli/pelepasan hak atas Bidang Tanah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan kalender sejak tanggal Perjanjian Pendahuluan.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
88
jj. PT Energi Mulia Bersama Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 003/UT2000/105/XII/2014 maka Perusahaan mengalihkan seluruh hak-hak dan kepentingan-kepentingan dan kewajiban-kewajiban pokok dalam kesepakatan kerjasama kepada JUP. Adapun prosentase atas bagi hasil pengelolaan SPBG ini yaitu 30% dari Net Margin merupakan bagian untuk PT Energi Mulia Bersama dan sebesar 70% merupakan bagian bagi hasil atas JUP.
kk. PT Telkominfra Solusi Mandiri
Perjanjian kerjasama antara PT Telkominfra Solusi Mandiri dengan JIP No.TSM.028/SACME/PM-1000124/X/2016 perihal pekerjaan SIS,SITAC,CME,Macrocell dengan area pekerjaan di wilayah Indonesia bagian timur untuk jangka waktu pekerjaan terhitung 1 November 2016 sampai dengan 21 Desember 2017.
ll. PT Mora Telematika Indonesia Nota Kesepahaman antara JIP dengan PT Mora Telematika Indonesia No. 62/Mou/MORATEL-JAKPRO/V/2016 tentang Penjajakan Kerjasama Pembangunan Pole Telekomunikasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 10 Mei 2017.
mm. PT Petross Gas Pada tanggal 29 Februari 2016 JUP menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat PT Petross Gas senliai Rp32.500.000.000 terhadap keseluruhan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Petross Gas, sehingga Perusahaan menjadi pemegang saham 100% PT Petross Gas.
nn. PT Memiontec Indonesia Pada tanggal 25 Mei 2016 JUP menandatangani Perjanjian Bangun, Milik, Operasi dan Transfer (BOOT) Instalasi Pengolahan Air (WTP) Hutan Kota Jakarta Pembangunan dan Pengelolaan Unit Produksi Air Minum Curah di Hutan Kota Jakarta, No. 10/JUP/PKS/V/2016 untuk jangka waktu 25 tahun dengan PT Memiontec Indonesia.
oo. PT Balitowerindo Sentra Pada tanggal 8 Agustus 2016 JUP menandatangani perjanjian No. 13/JUP/PKS/VIII/2016 dengan PT Balitowerindo Sentra tentang sewa menyewa untuk Pemasangan dan Penempatan Perangkat Sistem Telekomunikasi Selular dan Perangkat Pendukungnya di Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara.
43. Kontinjensi
Berikut ini adalah daftar tuntutan hukum, yang dihadapi Perusahaan yang masih bersifat kontinjensi sampai dengan tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut: a. Saudara Gustara bin Muhammad dengan perkara nomor 205/pdtG/2007/PN Jkt Utr. menggugat
Perusahaan berdasarkan girik C 137 Ps.38 An. Gustara bin Muhammad Sarin sampai dengan 31 Desember 2016 dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
b. Iwan Sudjono (Penggugat) menggugat JUP, PT Jakarta Manajemen Estatindo (JME), PT Pembangunan Pluit Jaya dan Perusahaan (Para Tergugat) serta Badan Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Turut Tergugat) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan Perdata Nomor: 125/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST terkait Perbuatan Melawan Hukum atas Perjanjian Sewa Lahan Nomor 06/UPB/SPK/SM/IV/1999 tanggal 20 April 1999 yang dituduhkan kepada Para Tergugat. Iwan Sudjono meminta agar JME (JUP) mengambilkan uang sewa seluruhnya berjumlah Rp6.981.429.354, dan untuk biaya renovasi lahan sewa sebesar Rp8.000.000.000, dibayarkan secara tanggung renteng. Gugatan tersebut dimenangkan oleh JUP pada tahap banding dengan Putusan No. 276/PDT/2019/PT.DKI tanggal 18 Juli 2019. Pihak Iwan Sudjono mengajukan permohonan kasasi. Pada tanggal pelaporan, proses hukum masih dalam tahap kasasi.
c. Perkara perdata No 489/Pdt.G/2014PN.JKT.UT antara ahli waris lahan yang terletak di Kamal Muara yaitu Djaenab bin Kiran dengan Perusahaan. Kasus ini telah diselesaikan di tingkat Pengadilan Jakarta Utara dan dimenangkan oleh Perusahaan. Djaenab bin Kiran telah mengajukan banding hingga sampai dengan saat ini perkara tersebut masih dalam proses banding.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
89
44. Manajemen Risiko Keuangan
a. Kebijakan Manajemen Risiko Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga.
Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.
Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:
• Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi;
• Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.
(i) Risiko kredit Aset keuangan yang menyebabkan kelompok usaha berpotensi menanggung risiko kredit terutama terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan kas yang dibatasi penggunaannya, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat dari setiap instrumen tersebut. Tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan dalam kelompok usaha. Kelompok usaha mempunyai kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan evaluasi kredit yang ada dan pemantauan saldo secara aktif.
Kualitas Kredit Aset Keuangan Perusahaan mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Hanya bank yang ternama dengan predikat baik yang diterima.
Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.
Jumlah
Belum Jatuh 0-90 Hari 91-180 Hari > 181 Hari Jumlah
Tempo
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Aset Keuangan
Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Kas dan Setara Kas 1.989.434.708.301 -- -- -- -- 1.989.434.708.301
Piutang Usaha -- 34.624.484.317 1.431.460.065 33.977.468.297 70.033.412.679 70.033.412.679
Piutang Lain-lain -- -- 69.556.392.202 69.556.392.202 69.556.392.202
Investasi Jangka Pendek -- -- -- 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Investasi Jangka Panjang Lainnya -- -- -- 177.845.445.611 177.845.445.611 177.845.445.611
Pendapatan yang Masih Harus Diterima 104.705.426.696 -- -- 25.428.521.586 25.428.521.586 130.133.948.282
Aset Lain-lain -- -- -- 117.412.777.267 117.412.777.267 117.412.777.267
Jumlah Aset Keuangan 2.094.140.134.997 34.624.484.317 1.431.460.065 424.720.604.963 460.776.549.345 2.554.916.684.342
2016*)
Jatuh Tempo
*)Disajikan kembali, lihat Catatan 3
Jumlah
Belum Jatuh 0-90 Hari 91-180 Hari > 181 Hari Jumlah
Tempo
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Aset Keuangan
Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Kas dan Setara Kas 2.722.895.662.978 -- -- -- -- 2.722.895.662.978
Piutang Usaha -- 1.431.460.065 15.400.949.574 12\ 80.937.175.515 97.769.585.154 97.769.585.154
Piutang Lain-lain -- -- -- 24.981.545.708 24.981.545.708 24.981.545.708
Investasi Jangka Pendek -- -- -- 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Investasi Jangka Panjang Lainnya -- -- -- 113.350.222.094 113.350.222.094 113.350.222.094
Pendapatan yang Masih Harus Diterima 108.143.712.870 -- -- 48.406.553.309 48.406.553.309 156.550.266.179
Aset Lain-lain -- -- -- 51.370.523.699 51.370.523.699 51.370.523.699
Jumlah Aset Keuangan 2.831.039.375.848 1.431.460.065 15.400.949.574 319.546.020.325 336.378.429.964 3.167.417.805.812
Jatuh Tempo
2015
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
90
2016 2015
Rp Rp
Kas 1.551.677.241 1.343.190.558
Bank
Pihak Berelasi
Rupiah
A+ 75.796.289.092 --
USD
A+ 98.509.265.895 --
Pihak Ketiga
Rupiah
AAA 29.349.918.891 175.388.324.761
AA+ 150.043.807.538 --
AA- 1.940.784.319 48.663.443.122
A+ 4.987.349.198 2.913.910.014
BBB -- --
USD
AAA 3.938.887 168.781.651
Dengan Pihak yang Tidak Memiliki
Peringkat Kredit Eksternal -- 39.233.017.714
Subjumlah 362.183.031.061 267.710.667.820
Deposito Berjangka
Pihak Berelasi 1.231.700.000.000 1.972.700.000.000
Rupiah
Dengan Pihak yang Tidak Memiliki
Peringkat Kredit Eksternal 200.000.000.000 62.000.000.000
Pihak Ketiga
Rupiah
AAA 45.000.000.000 372.141.804.600
AA+ 50.000.000.000 35.000.000.000
AA- 30.000.000.000 12.000.000.000
A+ 50.000.000.000
BBB -- --
BBB+ -- --
Dengan Pihak yang Tidak Memiliki
Peringkat Kredit Eksternal 19.000.000.000 --
Subjumlah 1.625.700.000.000 2.453.841.804.600
Jumlah 1.989.434.708.301 2.722.895.662.978
Atas piutang-piutang bermasalah, Perusahaan sebagian besar mengikat atau memintakan adanya penjaminan, baik berupa garansi keuangan dengan pihak ketiga (asuransi) atau pun properti yang ditransaksikan.
Perusahaan juga mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, melakukan reschedule dan memberikan keringanan pembayaran serta pemantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi total piutang tak tertagih.
(ii) Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Grup menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.
Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Grup untuk operasi normal Grup dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
91
Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jatuh tempo:
Tidak Memiliki Jumlah
Kurang dari 1 Tahun 1 - 5 Tahun Lebih dari 5 Tahun Jatuh Tempo
Rp Rp Rp Rp Rp
Liabilitas Keuangan
Diukur dengan biaya perolehan amortisasi
Pinjaman Bank 97.982.233.443 37.499.103.650 -- -- 135.481.337.093
Utang Sewa Pembiayaan 427.304.041 -- -- -- 427.304.041
Utang Usaha 19.809.450.582 -- -- -- 19.809.450.582
Beban Akrual 64.231.982.503 -- -- -- 64.231.982.503
Utang Lain-lain -- -- -- 169.224.303.825 169.224.303.825
Jumlah Liabilitas Keuangan 182.450.970.569 37.499.103.650 -- 169.224.303.825 389.174.378.044
2016*)
Akan Jatuh Tempo
*)Disajikan kembali, lihat Catatan 3
Tidak Memiliki Jumlah
Kurang dari 1 Tahun 1 - 5 Tahun Lebih dari 5 Tahun Jatuh Tempo
Rp Rp Rp Rp Rp
Liabilitas Keuangan
Diukur dengan biaya perolehan amortisasi
Pinjaman Bank 23.633.333.338 59.685.036.370 -- -- 83.318.369.708
Utang Sewa Pembiayaan 556.774.243 676.843.726 -- -- 1.233.617.969
Utang Usaha 26.884.582.765 -- -- -- 26.884.582.765
Beban Akrual 39.933.933.285 -- -- -- 39.933.933.285
Utang Lain-lain -- -- -- 165.411.730.555 165.411.730.555
Jumlah Liabilitas Keuangan 91.008.623.631 60.361.880.096 -- 165.411.730.555 316.782.234.282
Akan Jatuh Tempo
2015
(iii)Risiko Tingkat Bunga
Risiko tingkat bunga adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.
Selain itu Perusahaan mengelola risiko suku bunga dengan menentukan suku bunga tetap yang telah dinegosiasikan oleh Perusahaan untuk setiap jenis pinjaman. Dampak dari pergerakan suku bunga di pasar tidak signifikan bagi Perusahaan.
Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dari laba untuk periode berjalan Perusahaan.
Perubahan Dampak Perubahan Dampak
Basis Poin terhadap Laba Rugi Basis Poin terhadap Laba Rugi
Suku Bunga Tetap dan
Mengambang ±50 375.629.392 ±50 765.661.224
2016 2015
b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
92
Nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:
Nilai Tercatat Nilai Wajar Nilai Tercatat Nilai Wajar
Rp Rp Rp Rp
Aset Keuangan
Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Kas dan Setara Kas 1.989.434.708.301 1.989.434.708.301 2.722.895.662.978 2.722.895.662.978
Piutang Usaha 70.033.412.679 70.033.412.679 97.769.585.154 97.769.585.154
Piutang Lain-lain 69.556.392.202 69.556.392.202 24.981.545.708 24.981.545.708
Investasi Jangka Pendek 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Investasi Jangka Panjang Lainnya 177.845.445.611 177.845.445.611 113.350.222.094 113.350.222.094
Aset Lain-lain 117.412.777.267 117.412.777.267 51.370.523.699 51.370.523.699
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 130.133.948.282 130.133.948.282 156.550.266.179 156.550.266.179
Jumlah Aset Keuangan 2.554.916.684.342 2.554.916.684.342 3.167.417.805.812 3.167.417.805.812
Liabilitas Keuangan
Diukur dengan biaya perolehan amortisasi
Pinjaman Bank 135.481.337.093 135.481.337.093 83.318.369.708 83.318.369.708
Utang Sewa Pembiayaan 427.304.041 427.304.041 1.233.617.969 1.233.617.969
Utang Usaha 19.809.450.582 19.809.450.582 26.884.582.765 26.884.582.765
Beban Akrual 64.231.982.503 64.231.982.503 39.933.933.285 39.933.933.285
Utang Lain-lain 169.224.303.825 169.224.303.825 165.411.730.555 165.411.730.555
Jumlah Liabilitas Keuangan 389.174.378.044 389.174.378.044 316.782.234.282 316.782.234.282
2016*) 2015
*)Disajikan kembali, lihat Catatan 3
c. Manajemen Permodalan Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha sehingga dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya, dan memelihara struktur permodalan yang optimum. Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbal hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman. Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.
2016*) 2015
Rp Rp
Liabilitas Neto:
Jumlah Liabilitas 794.103.182.035 660.063.299.237
Dikurangi: Kas dan Setara Kas (1.989.434.708.301) (2.722.895.662.978)
Jumlah Aset Neto (1.195.331.526.267) (2.062.832.363.741)
Jumlah Ekuitas 5.175.458.986.775 4.213.531.467.244
Dikurangi: Komponen Ekuitas Lainnya -- --
Modal Disesuaikan 5.175.458.986.775 4.213.531.467.244
Rasio Liabilitas Neto terhadap Modal Disesuaikan (0,231) (0,490)
*)Disajikan kembali, lihat Catatan 3
PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
93
45. Informasi Tambahan
Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai “Informasi Keuangan Entitas Induk”) yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.
46. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan
Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK No. 1: “Penyajian Laporan Keuangan” tentang Prakarsa Pengungkapan dan ISAK No. 31: “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi”. Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu PSAK No. 69: Agrikultur dan amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.”
47. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
Pada tahun 2018, Perusahaan mengalami perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.22 tanggal 14 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:
2018
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Kuntoro Mangkusubroto
Komisaris : Ikak Gayuh Patriastomo
Komisaris : Daryanto
Direksi
Direktur Utama : Dwi Wahyu Daryoto
Direktur : M. Hanief Arie Setianto
Direktur : Wahyu Afandi Harun
Direktur : Yuliantina Wangsawiguna 48. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang disetujui untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 18 September 2019.
Lampiran I PT JAKARTA PROPERTINDO ENTITAS INDUK LAPORAN POSISI KEUANGAN Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
2016*) 2015
Rp Rp
ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 1.841.173.746.476 2.572.304.823.750
Piutang Usaha
Pihak Berelasi -- 88.975.429.603
Pihak Ketiga 287.315.493.691 65.603.977.901
Piutang Lain-Lain
Pihak Berelasi 10.223.863.183 22.653.369.779
Persediaan 87.032.988.505 86.974.719.738
Pajak Dibayar Dimuka 198.378.400.844 58.612.466.055
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 1.286.421.205.238 307.070.242.926
Jumlah Aset Lancar 3.710.545.697.937 3.202.195.029.752
Aset Tidak Lancar
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 125.428.521.586 148.218.591.667
Investasi Jangka Panjang 175.732.859.517 111.237.636.000
Investasi Pada Entitas Anak dan Asosiasi 587.769.716.552 524.897.591.630
Aset Real Estat 406.128.944.225 201.218.801.539
Properti Investasi 284.432.397.961 292.044.962.630
Aset Tetap 325.355.101.828 124.005.832.729
Uang Muka Investasi 18.665.500.900 6.381.679.416
Aset Lain- Lain 117.138.204.599 51.608.914.459
Jumlah Aset Tidak Lancar 2.040.651.247.168 1.459.614.010.070
JUMLAH ASET 5.751.196.945.105 4.661.809.039.822
LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Satu Tahun
Pinjaman Bank -- --
Utang Usaha
Pihak Berelasi 21.868.311.705 29.581.796.109
Pihak Ketiga 9.580.322.079 10.483.313.015
Utang Pajak 58.331.107.356 20.195.145.943
Beban Akrual 48.018.557.969 21.775.095.632
Utang Lain- Lain 156.224.546.630 155.597.242.096
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 294.022.845.739 237.632.592.795
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas Jangka Panjang - setelah dikurangi Bagian yang
Jatuh Tempo Satu Tahun
Pinjaman Bank 31.958.686.732 51.112.786.014
Utang Sewa Pembiayaan 216.701.348 645.275.647
Pendapatan Diterima Dimuka 167.877.628.144 140.716.028.976
Jaminan Sewa Diterima Dimuka 5.310.656.126 3.958.359.644
Liabilitas Imbalan Pascakerja 9.150.331.311 6.452.108.015
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 214.514.003.661 202.884.558.296
Jumlah Liabilitas 508.536.849.400 440.517.151.091
Ekuitas
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik
Entitas Induk
Modal Saham
Modal Saham, Nilai Nominal - Rp1.000 per Saham
Modal Dasar - 10.000.000.000 dan 8.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh masing-masing sebesar 3.746.730.231.000
dan 2.246.730.231 Saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 3.746.730.231.000 2.246.730.231.000
Uang Muka Setoran Modal 1.000.000.000.000 1.500.000.000.000
Saldo Laba
Ditentukan Pengunaannya 463.783.655.903 482.166.974.995
Belum Ditentukan Pengunaannya 32.146.208.802 (7.605.317.264)
Jumlah Ekuitas 5.242.660.095.705 4.221.291.888.731
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 5.751.196.945.105 4.661.809.039.822
*) Disajikan kembali, lihat Catatan 3
Lampiran II PT JAKARTA PROPERTINDO ENTITAS INDUK LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan) Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
78
2016 2015
Rp Rp
PENDAPATAN 113.595.673.278 122.585.475.325
BEBAN POKOK PENDAPATAN 80.370.130.854 98.780.914.973
LABA KOTOR 33.225.542.424 23.804.560.352
Beban Administrasi dan Umum (144.080.142.741) (73.751.525.255)
Beban Penjualan (152.500.001) (1.139.492.362)
Pendapatan Lain - Lain - Bersih 182.698.670.831 109.199.783.305
Beban Keuangan (5.291.653.498) (17.110.694.266)
Beban Pajak Penghasilan Final (35.919.375.410) (28.578.331.057)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 30.480.541.605 12.424.300.717
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Kini -- (3.902.720.135)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan -- (3.902.720.135)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 30.480.541.605 8.521.580.582
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba (rugi)
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti (1.666.683.704) 1.290.487.845
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 28.813.857.901 9.812.068.427
Lampiran III PT JAKARTA PROPERTINDO ENTITAS INDUK LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
d1/September 27, 2019
79 paraf:
Modal Disetor Uang Muka Telah Ditentukan Belum Ditentukan Total Ekuitas
Setoran Modal Penggunaannya Penggunaannya
Rp Rp Rp Rp Rp
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014 1.329.995.757.000 916.734.474.000 567.638.524.895 221.675.304.906 2.744.488.506.823
Setoran Modal 916.734.474.000 (916.734.474.000) -- -- --
Uang Muka Setoran Modal -- 1.500.000.000.000 -- -- 1.500.000.000.000
Pembagian Laba :
Dividen -- -- -- (33.008.686.524) (33.008.686.524)
Cadangan khusus -- -- (85.471.549.900) 85.471.549.900 --
Laba tahun berjalan -- -- -- 8.521.580.582 8.521.580.582
Laba Komprehensif Lain -- -- -- 1.290.487.845 1.290.487.845
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 2.246.730.231.000 1.500.000.000.000 482.166.974.995 (7.605.317.264) 4.221.291.888.731
Setoran Modal 1.500.000.000.000 (1.500.000.000.000) -- -- --
Uang Muka Setoran Modal -- 1.000.000.000.000 -- -- 1.000.000.000.000
Pembagian Laba :
Dividen -- -- -- (7.353.327.636) (7.353.327.636)
Cadangan khusus -- -- (18.383.319.092) 18.383.319.092 --
Penyesuaian -- -- -- (92.323.291) (92.323.291)
Laba tahun berjalan -- -- -- 30.480.541.605 30.480.541.605
Rugi Komprehensif Lain -- -- -- (1.666.683.704) (1.666.683.704)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 3.746.730.231.000 1.000.000.000.000 463.783.655.903 32.146.208.802 5.242.660.095.705
Saldo Laba
PT JAKARTA PROPERTINDO Lampiran IV ENTITAS INDUK INFORMASI TAMBAHAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh)
80
2016 2015
Rp Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan Kas dari Pelanggan (28.210.239.582) (9.917.429.906)
Pembayaran Kas kepada Karyawan dan Pemasok (1.483.571.165.789) (262.374.940.801)
Pembayaran Beban Keuangan (15.816.617.843) (15.816.617.843)
Pembayaran Pajak Penghasilan (18.104.642.321) (18.104.642.321)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi (1.545.702.665.535) (306.213.630.871)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan Bunga 171.272.947.949 111.649.630.660
Perolehan Aset Tetap (201.349.269.099) (3.620.065.872)
Penerimaan Dividen Kas dari Entitas Anak 256.127.803 256.127.803
Penempatan Investasi Jangka Panjang (64.495.223.517) (69.621.000.000)
Pencairan (Penempatan) Uang Jaminan (65.529.290.140) 167.387.485.541
Arus Kas Bersih Digunakan untuk (Diperoleh dari)
Aktivitas Investasi (159.844.707.004) 206.052.178.132
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pembayaran Pinjaman Bank (19.154.099.282) (201.540.836.845)
Pembayaran Utang Pembelian Aset Tetap (428.574.299) (2.030.399.163)
Pembayaran Dividen (7.353.327.636) (33.008.686.524)
Penerimaan Penambahan Modal Disetor 1.000.000.000.000 1.500.000.000.000
Penerimaan Jaminan Sewa 1.352.296.482 1.307.492.349
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 974.416.295.265 1.264.727.569.817
PENURUNAN (KENAIKAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS (731.131.077.274) 1.164.566.117.078
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 2.572.304.823.750 1.407.738.706.672
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 1.841.173.746.476 2.572.304.823.750
Lampiran IV PT JAKARTA PROPERTINDO ENTITAS INDUK INFORMASI TAMBAHAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
81 paraf:
1. Laporan Keuangan Tersendiri
Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terlampir adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.
2. Investasi Pada Entitas Anak dan Asosiasi
Investasi pada entitas anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan tersendiri dicatat menggunakan metode biaya.
Perusahan Asosiasi/ Kepemilikan Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
% Biaya Perolehan Penyertaan Penyertaan Biaya Perolehan
Entitas Anak
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo 99,75 346.949.844.000 6.187.000.000 -- 353.136.844.000
(d/h PT Jakarta Komunikasi)
PT Pulo Mas Jaya 95 94.999.960.000 -- -- 94.999.960.000
PT Jakarta Konsultindo 93 9.348.000.000 -- -- 9.348.000.000
PT Jakarta Utilitas Propertindo 99,93 69.205.000.000 56.732.499.100 -- 125.937.499.100
(d/h PT Jakarta Manajemen Estatindo)
PT Jakarta Energi Utama 70 3.500.000.000 -- -- 3.500.000.000
Entitas Asosiasi
PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda 25 894.787.630 -- 47.374.179 847.413.452
PT Jakarta Aset Manajemen 49 803.102.269 -- -- 803.102.269
Dikurangi Penurunan Nilai Investasi
PT Jakarta Aset Manajemen (803.102.269) -- -- (803.102.269)
Total Nilai Penyertaan Saham 524.897.591.630 587.769.716.552
31 Desember 2016
Perubahan Selama Periode Berjalan