Upload
pardi-joko-pagau
View
151
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
5/16/2018 pardi pagau - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pardi-pagau 1/15
m
m a k a l a Page 1
5/16/2018 pardi pagau - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pardi-pagau 2/15
m
m a k a l a Page 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami penjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas rahmat-Nya maka
penulisan dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul Pembangunan Bandar
Udara Internasioanal Ge’Tengan Tana Toraja (SULSEL)
penyusunan makalah adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan
tugas mata pelajaran IPA
Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada
teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu
kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan
makalah ini.
Dalam penyusunan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga
kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini. semoga bantuan
anda semua mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan TME, aminn
PEDOMAN PENYUSUSNA KERANGKA ACUAN
ANALISIS DAMAPAK DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
(KA-AMDAL)
A. PENJELASAN UMUM
1. Pengertian
Yang dimaksud Analisis Mengenai Damapak Lingkungan Hidup (AMDAL)adalah kajian
mengenai damapak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan dan/atau kegiatan.
Yang dimaksud damapak besar dan penting selanjutnya disebut dampak penting adalah
perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha
dan /atau kegiatan.Kerangka Acuan selanjutnya disebut KA-ANDAL adalah ruang lingkup studi analisis
dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupanyang disepakati oleh
pemrakarsa/PenyusunanAMDAL dan Komisi Penilai AMDAL.
2. Fungsi pedoman penyusunan KA-ANDAL adalah:
Pedoman penyusunan KA-ANDAL digunakan sebagai dasar bagi penyusunan KA-ANDAL
baik KA-ANDAL kegiatan tunggal,KA-ANDAL kegiatan terpadu /multisektor maupun KA-
ANDAL kegiatan dalam kawasan.
3. Tujuan dan fungsi KA-ANDAL
1.1 Tujuan penyusunan KA ANDAL adalah
a. Merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL;
5/16/2018 pardi pagau - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pardi-pagau 3/15
m
m a k a l a Page 3
b. Mengarahkan studi ANDALagar berjalan secara efektif dan efesien sesuai
denganbiaya,tenaga dan waktu yang tersedia.
1.2 Funsi dokumen KA-ANDAL A adalah:
a. Sebagai rujukan penting bagai pemrakarsa, instansi yang membidangi rencana
usaha dan/atau kegiatan ,dan penyusunan studi AMDAL tentang lingkup dan
kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan.
b. Sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk
mengevaluasi studiANDAL.
4. Dasarpertimbangan penyusunanKA-ANDAL
Keanekaragaman :ANDAL bertujuan menduga kemungkiman terjadinya dampak dari
suatu rencana usaha danataukegiatan terhadap lingkungan hidup.Rencana usahadan /
atau kegiatandan rona lingkungan hidup pada umumnya sangat
beranekaragam.Keanekaragaman rencana usaha dan atau kegiatan dapat berupa
keanekaragaman bentuk,ukuran,tujuan,sasaran dan sebagainya.Demikian pula rona
lingkungan hidup akan berbeda menurut letak geografi keanekaragaman faktorlingkungan hidup,pengaruh manusia ,dan sebagainya .karena itu tata kaitan antara
keduanya tentu sangat bervariasi pula.Kemungkiman timbulnya untuk memberikan
arahan tentang komponen usaha dan/atau kegiatan manakah yang harus ditelaah,dan
komponen lingkungan hidup manakah yang perlu diamati selama menyusun ANDAL.
Keterbatasan sumber daya :
Penyusunan ANDAL acap kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya
,seperti antara lain:keterbatasan waktu ,dana,tenaga ,metode dan sebagainya .KA-
ANDAL memberikan ketegasan tentang bagaimana menyesuaikan tujuan dan hasil yang
ingin dicapai dalam keterbatasan sumber daya tersebut tanpa mengurangi mutu
pekerjaan ANDAL.Dalam KA-ANDALditonjolkan upaya untuk menyusun prioritas
manakah yang harus diutamakan agar tujuan ANDAL dapat terpenuhi meski sumber
daya terbatas.
Effisiensi :
Pengumpulan data dan informasi untuk kepentingan ANDAL perlu dibatasi pada faktor-
faktor yang berkaitan langsung dengankebutuhan prakiraandanevaluasidalam ANDAL
sesuai hasil pelingkupan .Melalui cara ANDAL dapat dilakukan secara efisien.
Penentuan masukan berupa data dan informasi yang amat relevan ini kemudian disusun
dan dirumuskan dalam KA-ANDAL.
5.
Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan KA ANDALPihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penyusunan KA-ANDAL adalah
pemrakarsa,instansi yang bertanggung jawab ,dan penyusunan studi ANDAL .Namun
dalam pelaksanaan penyusunan KA-ANDAL (prosel pelingkupan)harus senantiasa
melibatkan para pakar serta masyarakat yang berkepentingan sesuai Pasal 33,Pasal dan
Pasal35 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisi mengenai Dampak
Lingkungan Hidup.KA-ANDAL ini merupakan dokumen penting untu kmemberikan
rujukan tentang kedalaman studi ANDAL yangakan dicapai.
6. Pemakai hasil ANDAL dan hubungannya dengan penyusunan KA-ANDAL
Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999,Analisi Mengenai Damapak
Lingkungan Hidup merupakan bagian kegiatanstudi kelayakan rencana usaha dan/atau
kegiatanadalah aspek teknisdan aspek ekonomi-financial.
5/16/2018 pardi pagau - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pardi-pagau 4/15
m
m a k a l a Page 4
Hasil studi kelayakan adalah untuk prosespengambilan keputusan dan
dapatdigunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah .Karena itu ,dalam
menyusun KA-ANDAL untuk suatu ANDAL perlu dipahami bahwa hasilnya nanti akan
merupakan bagian dari studi kelayakan yang akan digunakan olehpengambil keputusan
dan perencana.Sungguhpun demikian ,berlainan dengan bagian studi kelayakan yang
menggarap faktor penunjang dan penghambat terlaksananya suatu usaha dan /atau
kegiatan ditinjau dari segi ekonomi dan teknologi,ANDAL lebihmenunjukkan pendugaan
dampak yang bisaditimbulkan oleh usahadan /atau kegiatan tersebut terhadap
lingkungan hidup.
Karena itu,penyusunan KA-ANDAL perlu mengikuti diagram alir penyusunan ANDAL
dibawah ini sehingga akhirnya dapat memberikan masukan yang diperlukan oleh
perencana dan pengambilan keputusan:
Pengumpulan Data dan Informasi tentang
Rencana usaha dan/ atau kegiatan
Rona lingkungan hidup
Kegiatan lain disekitar rencana usaha dan /atau kegiatan
Saran,tanggapan dan pendapat masyarakat
Proyeksi perubahan rona lingkungan hidup sebagai akibat adanya
Rencana usaha dan/ atau kegiatan
Penentuan besar dan sifat penting dampak terhadap lingkungan
hidup yang ditimbulkan olh rencana usaha dan /atau kegiatan
Evaluasi dampak penting terhadap lingkungan hidup
Rekomendasi /saran tidak lanjut pengambilan keputusan,perencanaan Dan pengelolaan
lingkungan hidup berupa
Alternatif komponen usaha dan / atau kegiatan
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
5/16/2018 pardi pagau - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pardi-pagau 5/15
m
m a k a l a Page 5
7. Wawasan KA-ANDAL
Dokumen KA-ANDAL harus mencerminkan secara jelas dan tegas wawasan lingkungan
hidup yang harus di pertimbangkan dalam pembangunan suatu rencana usaha dan /atau
kegiatan.Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa factor yang harus di
perhatikan:
a. Dokumen KA-ANDAL harus menampung berbagai aspirasi tentang hal-hal yang
di anggap penting untuk teladani dalam ANDAL menurut pihak-pihak yang
terlibat;
b. Mengingat AMDAL adalah bagian dari studi kelayakan,maka dalam studi ANDALperlu di teladani dan evaluasi masing-masing alternatif dari komponen rencana
usaha dan /atau kegiatan yang di pandang layak baik dari segi lingkungan hidup,
teknis maupun ekonomi sebagai upaya untuk mencegah timbulnya dampak
negatif yang lebih besar.
c. Mengingat kegiatan-kegiatan pembangunan pada umumnya mengubah
lingkungan hidup,maka menjadi penting memperhatikan komponen-komponen
lingkungan hidup yang berciri:
i. Komponen lingkungan hidup yang ingin dipertahankan dan di jaga serta
di lestarikan fungsinya seprti:
a) Hutan lindung, hutan konservasi, dan Cagar Biosfer
b) Sumber daya air
c) Keanekaragaman hayati
d) Kualitas udara
e) Warisan alam dan warisan budaya
f) Kenyamanan lingkungan hidup
g) Nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup
ii. Komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan
perubahan tersebut dianggap penting oleh masyarakat disekitar suatu
rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain:a) Fungsi ekosistem
b) Pemilikan dan penguasaan lahan
c) Kesempatan kerja dan usaha
d) Tarap hidup masyarakat
e) Kesehatan masyarakat
d. Pada dasarnya dampak lingkungan hidup yang di akibatkan oleh suatu rencana
usaha dan/atau kegiatan tidak berdiri sendiri, satu sama lain memiliki
keterkaitan dan ketergantungan.Hubungan sebab akibat ini perlu di pahami
sejak dini dalam proses penyusunan KA-ANDAL agar studi ANDAL dapat berjalan
lebih terarah dan sistematis.Keempat faktor tersebut harus menjadi bagian
integral dalam penyusunan KA-ANDAL terutama dalam proses pelingkupan.
5/16/2018 pardi pagau - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pardi-pagau 6/15
m
m a k a l a Page 6
8. Proses Pelingkupan
Pelingkupan merupakan proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan
mengdentifikasikan dampak penting (hipotesis)yang terkait dengan rencana usaha dan
/atau kegiatan.
Pelingkupan merupakan proses terpenting dalam penyusunan KA-ANDAL karena melalui
proses ini dapat di hasilkan:
a. Dampak peting hipotetik terhadap lingkungan hidup yang di pandang relavan untuk
di teladani secara mendalam dalam studi ANDAL dengan menyediakan hal-hal atau
komponen lingkungan hidup yang di pandang kurang penting untuk di teladani.
b. Lingkup wilayah studi ANDAL berdasarkan beberapa pertimbangan:batas proyek,
batas ekologis,batas sosial dan batas atministrative.
c. Batas waktu kajian yang merupakan rentang waktu yang akan digunakan sebagai
dasar dalam melakukan prakiraan perubahan kualitas/kondisi lingkungan tanpa
adanya proyek dan dengan adanya proyek
d. Kedalaman studi ANDAL antara lain mecakup metode yang digunakan, jumlahsample yang di ukur, dan tenaga ahli yang di butuhkan sesuai dengan sumber daya
yang tersedia (Dana dan Waktu).
Semakin baik hasil pelingkupan semakin tegas dan jelas arah dari studi ANDAL yang akan
dilakukan.
1. Pelingkupan dampak penting
Pelingkupan dampak penting dilakukan melalui serangkaian proses berikut:
1) Identifikasi dampak potensial
Pada tahap ini kegiatan pelingkupan dimaksudkan untuk mengidentifikasikan
segenap dampak lingkungan hidup (primer,sekunder,dan seterusnya)yang
secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau
kegiatan.Pada tahap ini hanya inventerisasi dampak potensial yang mungkin
akan timbul tanpa memperhatikan besar /kecilnya dampak, atau penting
tidaknya dampak.Dengan demikian pada tahap ini belum ada upaya untuk
menilai apakah dampak potensia tersebut mrupakan dampak penting.
Identifikasi dampak potensial diperoleh dari seragkaian hasil konsultasi dan
diskusi dengan para pakar, pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab,
masyarakat yang berkepentingan serta dilengkapi dengan hasil pengamatan
lapangan(observasi)Selain itu identifikasi dampak potensial juga dapat dilakukan menggunakan
metode-metode identifikasi dampak berikut ini:
a) Penela pustaka ;dan /atau
b) Analisis isi (content analisiys);dan/atau
c) Interaksi kelompok (Rapat,lokakaria,brainstorming,dan lain-lain);dan/atau
d) Metode ad hoc;dan/atau
e) Daftar uji sederhana;dan/atu
f) Matrik interaksi sederhana;dan/atau
g) Bagian alir (flowchart);dan/atau
h) Pengamatan lapangan (observasi)
2) Evaluasi dampak potensial
5/16/2018 pardi pagau - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pardi-pagau 7/15
m
m a k a l a Page 7
Pelingkupan pada tahap ini bertujuan untuk menghilangkan/menyediakan
dampak potesial yang dianggap tidak relavan atau tidak penting,sehinggaa
diperoleh daftar dampak penting hipotesis yang dipandang perlu dan relavan
untuk diteladani secara mendalam dalam studi ANDAL.Daftar dampak penting
potensial ini disusun berdasarkan pertimbangan atau hal-hal yang di anggap
penting oleh masyarakat sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan, instansi yang
bertanggung jawab, dan para pakar.Pada tahap ini daftar dampak penting
hipotesis yang dihasilkan belum tertata secara sistematis.Metode yang
digunakan adalah interaksi kelompok (rapat,logakarta,brainstorming).Kegiatan
evaluasi dampak potensial ini terutama dilakukan oleh pemrakarsa usaha
dan/atau kegiatan (yang dalam hal ini dapat diwakili oleh konsultan penyusunan
ANDAL),dengan mempertimbangkan hasil konsultasi dan diskusi dengan para
pakar,instansi yang bertanggung jawab serta masyarakat yang berkerpentingan.
3) Klasifikasi dan prioritas dampak penting
Pelingkupan yang dilakukan pada tahap ini bertujuan untuk mengelompokkan/mengorganisir dampak penting yang telah dirumuskan dari tahap sebelumnya
dengan maksud agar di peroleh klasifikasi dan prioritas dampak penting
hipotetik yang akan dikaji lebih lanjut dalam dokumen ANDAL.Dalam melakukan
klasifikasi dalam prioritas perlu memperhatikan hal berikut:
a) Kebijaksanaan atau peraturan yang menjadi dasar untuk arahan kajian
AMDAL selanjutnya,seperti standar baku /baku mutu dan lain-lain.
b) Konsep saintifik dari kajian yang akan dilakukan.
Dampak penting hipotetik tersebut dirumuskan melalui 2 (dua)
tahapan.Pertama,keterkaitannya satu sama lain.Kedua dampak penting yang
berkelompok tersebut selanjutnya di urut berdasarkan kepetingannya.
Sebagai contoh:
Rencana pembuangan limbah cair dari industri petrokimia ke sungai akan
menimbulkan dampak pentik hipotetik berupa peningkatan BOD,COD, dan
TSS,sementara dari proses produksi akan menimbulakan dampak penting
hipotetik berupa SO2 dan Nox, dampak penting hipotetik masing-masing
parameter tersebut selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi ;penurunan
kualitas air sungai dan penurunan kualitas udara ambient.Selanjutnya terhadap
2(dua) dampak penting tersebut diurutkan berdasarkan kepentingannya,
misalnya (1)penurunan udara ambient,(2)penurunan kualitas air sungai.
2. Pelingkupan wilayah studi dan batas waktu kajian
Penetapan lingkup wilayah studi dimaksudkan untuk membatasi luas wilayah studi
ANDAL sesuai hasil pelingkupan dampak penting, dan dengan memperhatikan
keterbatasan sumber daya, waktu dan tenaga, serta saran pendapat dan tanggapan
masyarakat berkepentingan.
a. Lingkup wilayah studi ANDAL ditetapkan berdasarkan pertimbangan batas-batas
ruang
1) Batas proyek
Batas proyek adalah ruang dimana suatu rencana usaha dan /atau kegiatan
akan melakukan kegiatan prankonstruksi, konstruksi desain operasi.Dari
5/16/2018 pardi pagau - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pardi-pagau 8/15
m
m a k a l a Page 8
ruang rencana usaha dan atau kegiatan inilah bersumber dampak terhadap
lingkungan hidup disekitarnya,termasuk dalam hal ini alternatif lokasi
rencana usaha dan /atau kegiatan.Posisi batas proyek ini agar dinyatakan
juga dalam kordinat.
2) Batas ekologis
Batas ekologis adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan menurut media transportasi limbah (air,udara)dimana
proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan
mengalami perubahan mendasar.Termasuk dalam ruang ini adalah ruang
disekitar rencana usaha dan/dan atau kegiatan secara ekologis memberi
dampak terhadap aktifitas usaha dan/atau kegiatan.
3) Batas sosial
Batas sosial adalah ruang disekitar rencana usaha dan /atau kegiatan yang
merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang
mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk systemdan strukrur sosial),sesuai dengan proses dinamika sosial suatu kelompok
masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
Batas sosial ini sanagt penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam studi
ANDAL,mengimngat adanya kelompok-kelompok masyarakat yang
kehidupan sosial ekonomi dan budayanya akan mengalami perubahan
mendasar akibat aktifitas usaha dan/atau kegiatan,mengingat dampak
lingkungan hidup yang timbul oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
menyebar tidak merata,maka batas sosial ditetapkan dengan membatasi
batas-batas terluar dengan memprhatikan hasil identifikasi komunitas
masyarakat yang terdapat dalam batas proyek dan ekologis namun
berpootensi terkena dampak yang mendasar dari rencana usaha dan/atau
kegiatan melalui penyerapan tenaga kerja,pembangunan fasilitas umum dan
fasilitas sosial.
4) Batas administrative
Batas administrative adalah ruang dimana masyarakat secara leluasa
melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ruang tersebut .
Batas ruang tersebut dapat berupa batas administrasi pemerintahan ataubatas konsesi pengelolaan sumber daya oleh suatu usaha dan/atau kegiatan
(misalnya,batas HPH,batas kuasa pertambangan).
Dengan memperhatikan batas-batas tersebut di atas dan
mempertimbangkan kendala-kendala teknis yang di hadapi (dana,
waktu,dan tenaga)maka akan diperoleh ruang lingkup wilayah studi yang
dituangkan dalam peta dengan sklal yang memadai.
5) Batas ruang libngkup wilayah studi ANDAL
Batas ruang lingkup wilayah studi ANDAL adalah ruang yang merupakan
kesatuan dari keempat wilayah di atas,namun penentunya sesuai dengan
kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data
,seperti waktu, dana,tenaga,teknil dan metode talaahan
5/16/2018 pardi pagau - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pardi-pagau 9/15
m
m a k a l a Page 9
Dengan demikian ruang lingkup wilayah studi memang bertitik tolak pada
ruang bagi rencana usaha dan /atau kegiatan kemudian diperluas keruang
ekosistem,ruang sosial dan ruang administrasi yang lebih luas.
BAB I PENDAHULUAN
Latar belakang Bandara Internasional Ge’tengan Tana Toraja (SULSEL) dibangun
Selain ini Bandara Internasonal Ge’tengan jauh sebelumnya melayani penerbangan
lintas Internasional diwilayah yang mencakup semua wilayah
Bandara Udara Internasioan Ge’tengan juga merupakan pintu gerbang udara
diKawasan Selatan Indonesia dan Propinsi Sulawesi Selatan khususnya, dimanaBandar Udara ini telah memberikan corak tersendiri sebagai Bandar Udara Transit
yang diarahkan turut mendukung dan mengembangkan pariwisata, mobilisasi arus
penumpang serta berpartisipasi dalam perdagangan dan industri.
Visi Bandar Udara;
Menjadi ATS Center dan Transit Airport yang dapat diandalkan.Visi dapat
dioperasionalkan sebagai berikut;
• ATS Centre yang sejajar dengan Australia dan Singapura
• Pelayanan Bandara Transit terbaik di Indonesia
Misi Bandar Udara
Peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kualitas peralatan dan
kemampuan Sumber Daya Manusia
Tujuan Bandar Udara Internasioanal Ge’Tengan
1) Supaya masyarakat Toraja mudah untuk menjangkau tempat tujuan
2) Penduduk Toraja tidak jauh-jauh lagi pergi mencari bandara udara yang lain jika
mereka pergi keluar kota,atau untuk meringankan beban masyarakat yang ingin
berpergian.
3) Pembangunan bandar udara yang dapat didarati pesawat berbadan lebar
hendaknya menjadi prioritas pembangunan sarana-prasarana Toraja. Bandara
tsb akan menjadi sangat vital dalam pengembangan industri pariwisata Toraja,
mengingat budaya Toraja yang unik sesungguhnya sudah mendunia dan sangat
menarik perhatian masyarakat internasional. Keluhan yang sering dilontarkanoleh mereka yang pernah ke Toraja adalah jarak Makasar dengan Toraja sangat
5/16/2018 pardi pagau - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pardi-pagau 10/15
m
m a k a l a Page 10
jauh dan memerlukan waktu minimal dua hari dua malam perjalanan serta
sangat melelahkan. Karena itu sangat jarang wisatawan domestik apalagi
mancanegara yang melakukan perjalanan wisata berulang
4) Dengan tersedianya bandara udara yang terhubung dengan semua kota di
Indonesia sebagai salah satu jalur alternatif menuju Toraja dapat meningkatkan
pihak wisatawan baik lokal dan mancanegara yang akan berkunjung ke Toraja
dan swasta yang ingin menanamkan investasi disegala bidang di Tanah Toraja.
Keluhan yang sering dilontarkan oleh mereka yang pernah ke Toraja adalah
jarak Makasar dengan Toraja sangat jauh dan memerlukan waktu minimal dua
hari dua malam perjalanan serta sangat melelahkan. Karena itu sangat jarang
wisatawan domestik apalagi mancanegara yang melakukan perjalanan wisata
berulang-ulang ke Toraja, meskipun mereka sebetulnya sangat tertarik dengan
buadaya Toraja. Dengan adanya bandara di Toraja yg besar dan dapat
menghubungkan dengan titik penerbangan nasional dan internasional
dipastikan keluhan demikian tak akan muncul lagi.
5) Menyelenggarakan manajemen dan Fungsi secara Profesional dan Komersial
dengan mencapai sasaran - sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan untuk
dapat mencapai Tujuan Perusahaan baik Jangka Pendek maupun Jangka
Panjang
Peraturan
1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penyusunan DELHatau DPLH kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi
lingkungan hidup provinsi, atau
Deputi Menteri sesuai kewenangan penilaiannya atas DELH atau DPLH sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
2. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi,
atau Deputi Menteri melakukan verifikasi terhadap permohonan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan menggunakan kriteria:
a. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen
lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Dalam hal usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kriteria tersebut di
atas, maka usaha dan/atau kegiatan dimaksud tidak dapat diproses
melalui mekanisme DELH atau DPLH.
3. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi,
atau Deputi Menteri menggolongkan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penyusunan
5/16/2018 pardi pagau - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pardi-pagau 11/15
m
m a k a l a Page 11
DELH atau DPLH mengacu pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang jenis rencana usaha
dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal. Apabila tergolong sebagai usaha
dan/atau kegiatan wajib amdal, maka wajib
DELH, atau apabila tergolong sebagai usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka wajib
DPLH.
4. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan DELH, maka:
a. untuk usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota,
(1) kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota melakukan verifikasi permohonan
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 menyampaikan usulan penyusunan DELH yang
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada kepala instansi lingkungan
hidup provinsi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
permohonan.
(2) kepala instansi lingkungan hidup provinsi melakukan verifikasi usulan penyusunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan usulan penetapan DELH yang
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada Menteri melalui DeputiMenteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterimanya usulan penyusunan.
b. untuk usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi, kepala instansi
lingkungan hidup provinsi melakukan verifikasi
permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan menyampaikan usulan penyusunan
DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada Menteri melalui
Deputi Menteri dengan tembusan kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota
dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sejak diterimanya permohonan.
c. untuk usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Pusat, Menteri melakukanverifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan menetapkan permohonan
penyusunan DELH
yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan tembusan kepada kepala
instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dan kepala instansi lingkungan hidup provinsi.
5. Dalam hal terjadi keberatan terhadap usulan permohonan dan/atau penetapan DELH,
Menteri melakukan koordinasi dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dan/atau
instansi lingkungan hidup
provinsi untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan.
6. Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka berdasarkanusulan penyusunan DELH dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c,
Deputi Menteri
menetapkan usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun DELH. Penetapan dimaksud
diterbitkan dalam bentuk surat perintah penyusunan DELH.
7. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk menyusun DELH
melakukan penyusunan DELH sesuai dengan format pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
8. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan DPLH, maka:
a. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi
atau Deputi Menteri melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
b. dalam hal verifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, kepala
5/16/2018 pardi pagau - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pardi-pagau 12/15
m
m a k a l a Page 12
instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau
Deputi Menteri
menetapkan permohonan DPLH dalam bentuk surat perintah penyusunan DPLH.
9. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk menyusun DPLH
melakukan penyusunan DPLH sesuai dengan format pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.
10. Dalam hal DELH telah selesai disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan,
maka:
a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DELH
kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup
provinsi atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangannya.
b. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi
atau Deputi Menteri memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi
format penyusunan DELH.
c. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsiatau Deputi Menteri setelah menerima DELH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud
pada huruf b di atas melakukan penilaian terhadap DELH yang dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian dokumen amdal. Mekanisme penilaian
dimaksud dilakukan dalam bentuk rapat dengan mengundang wakil dari pihak-pihak yang
terkait langsung dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
11. Dalam hal DPLH telah selesai disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan,
maka:
a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DPLH
kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup
provinsi, atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangannya.b. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi
atau Deputi Menteri memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi
format penyusunan DPLH.
c. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi
atau Deputi Menteri setelah menerima DPLH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud
pada huruf b di atas melakukan penilaian terhadap DPLH yang dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian UKL-UPL.
Nah, untuk para pelaku usaha, yang telah beroperasi namun belum memiliki dokumen AMDAL
atau UKL-UPL, sebaiknya segera berkoordinasi dengan Instansi Pengelola Lingkungan di Lokasiusaha Anda. Karena waktunya sudah tidak banyak lagi (Deadline 3 Oktober 2011) dan setelah
tanggal tersebut akan dilakukan penegakan hukum sesuai amanat UU 32 2009.
BAB II RUANG LINGKUP STUDI
5/16/2018 pardi pagau - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pardi-pagau 13/15
m
m a k a l a Page 13
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, dengan dukungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan
dan Pemerintah Pusat saat ini berencana membangun sebuah Bandara Udara baru di Tana
Toraja untuk menggantikan Bandara Udara Pongtiku di Rantetayo.
Pembangunan bandar udara yang dapat didarati pesawat berbadan lebar
hendaknya menjadi prioritas pembangunan sarana-prasarana Toraja. Bandara tsb akan
menjadi sangat vital dalam pengembangan industri pariwisata Toraja, mengingat budaya
Toraja yang unik sesungguhnya sudah mendunia dan sangat menarik perhatian masyarakat
internasional. Keluhan yang sering dilontarkan oleh mereka yang pernah ke Toraja adalah
jarak Makasar dengan Toraja sangat jauh dan memerlukan waktu minimal dua hari dua malam
perjalanan serta sangat melelahkan. Karena itu sangat jarang wisatawan domestik apalagi
mancanegara yang melakukan perjalanan wisata berulang-ulang ke Toraja, meskipun mereka
sebetulnya sangat tertarik dengan buadaya Toraja. Dengan adanya bandara di Toraja yg besar
dan dapat menghubungkan dengan titik penerbangan nasional dan internasional dipastikankeluhan demikian tak akan muncul lagi. Oleh sebab itu, saya sangat mendukung rencana
tersebut dan sebaiknya Pemda Toraja dan Toraja Utara segera mengambil langkah-langkah
konkret untuk realisasikan, mumpung Pemerintah Propinsi dan Pusat lagi berkenan.
Dephub Anggarkan Bandara Toraja (26 May 2009)
Makassar (Fajar). Pembangunan bandar udara (bandara) baru di Tana Toraja mendapat
persetujuan Departemen Perhubungan (Dephub). Mulai 2010, bandara yang akan dibangun di
Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Mengkendek, telah mendapat alokasi anggaran dari
Dephub.Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Sulham Hasan, mengatakan, Pemprov Sulsel telah
menyediakan anggaran sebesar Rp 750 juta, tahun ini. Dana itu digunakan untuk pembuatanmaster plan bandara.
“Ini proyek sharing. Bupati Toraja sudah bersedia menyediakan lahan untuk lokasi
pembangunan bandara. Pemprov yang menanggung pembuatan master plan dan terminalnya.
Pembangunan landasan pacu ditanggung oleh pemerintah pusat,” ungkapnya di Kantor
Gubernur Sulsel, Senin, 25 Mei.
Pemkab Toraja, kata dia, telah menyediakan lahan untuk tahap awal seluas 30 hektare. Untuk
pematangan lahan landasan pacu saja, dibutuhkan anggaran sedikitnya Rp 9 miliar. Runway
bandara yang dikerjakan pada tahap awal akan dibangun sepanjang 1.500 meter.
Menurut Sulham, pembangunan bandara diharapkan rampung dalam jangka waktu empat
tahun. “Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” katanya. Bandara baru ini akanmenggantikan fungsi Bandara Pongtiku yang sulit untuk diperpanjang lagi. Jika
pembangunannya rampung, pesawat yang dapat mendarat bukan lagi hanya jenis perintis,
tetapi minimal pesawat dengan 50 kursi.
BAB III METODE STUDIUsulan dana untuk pembangunan Bandara Pongtiku di Kabupaten Tana Toraja
Sulsel dalam penyusunan studi kelayakan (feasibility study) Pemkab Tanah Toraja yang
mencapai Rp1 triliun dinilai tidak rasional.Makassar, 27/11 (Antara/FINROLL News) - Usulan dana untuk pembangunan Bandara
5/16/2018 pardi pagau - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pardi-pagau 14/15
m
m a k a l a Page 14
Pongtiku di Kabupaten Tana Toraja Sulsel dalam penyusunan studi kelayakan (feasibility study)
Pemkab Tanah Toraja yang mencapai Rp1 triliun dinilai tidak rasional.
Asisten II Pemprov Sulawesi Selatan Sulham Hasan di Makassar, Jumat, mengungkapkan dalam
penyusunan studi kelayakan itu termuat anggaran pembangunan landasan pacu (run way)
sepanjang 1500 - 2000 meter sebesar Rp1 triliun lebih.
"Anggaran ̀ run way` yang akan dibiayai Pemerintah Pusat ini tidak logis. Bandara Internasional
Hasanuddin saja tidak mencapai angka itu," keluhnya.
Pemerintah Pusat berencana mengalokasikan dana sebesar Rp20 miliar, menurut dia adapun
pembengkakan biaya pembangunan ̀ run way` hanya terpusat pada biaya pengerukan tanah
sebesar 9 juta meter kubik terkait lokasi pembangunan bandara melewati areal perbukitan.
Dia meminta pemerintah setempat melakukan revisi ulang "feasibility study" bandara toraja itu,
sebab berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Perhubungan, pemerintah pusat tidak akan
mencairkan dana pembangunan itu jika Pemprov Sulsel dan Pemkab Tanah Toraja tidak
mengubah usulan anggaran itu.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Sulsel Maskyur Andi Sulthan mengaku
revisi studi kelayakan bandara Toraja akan berdampak mundurnya pembangunan bandara
Pongtiku Tanah Toraja.
"Pemprov sendiri telah menargetkan pembangunan bandara itu harus dimulai awal 2010,"
ungkapnya
Tahun ini, lanjutnya Pemprov Sulsel telah mengalokasikan dana Rp750 miliar dalam APBD
Pokok Sulsel 2009 untuk pembuatan master plan bandara. "Master plan ini adalah acuan
Pemkab Toraja dan Pemprov Sulsel selama proses pembangunan fisik berjalan," pungkasnya.
Bandara yang akan dibangun itu terletak di Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Mangkendek,
kabupaten Tanah Toraja yang dibangun dengan dana patungan antara Pemkab Tanah Toraja,
Pemprov Sulsel dan Pemerintah Pusat.
Pemkab Toraja bersedia menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan bandara, Pemprov
Sulsel menanggung pembuatan master plan dan terminal bandara, sementara pembangunan
landasan pacu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat
BAB IV PELAKSANAAN STUDI
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terus mendorong peningkatan kunjungan wisata ke daerah
ini. Salah satunya dengan menggenjot pembangunan Bandar Udara di Tampo, Kecamatan
Mengkendek. Untuk proyek bandara ini menghabiskan anggaran Rp 340 miliar. Belumtermasuk biaya pembebasan lahan, pematangan dan desain bandara.
''Untuk mendorong sektor pariwisata harus diawali dengan tersedianya infrastruktur yang baik.
Seperti pembukaan jalan menuju obyek wisata baru maupun yang lama,'' kata Bupati Tator,
Theofilus Allorerung saat lauching Cafe PKK di Makale pekan lalu. Hadir adalah acara ini Ketua
Tim Penggerak PKK, Ny Yariana Somalinggi, Sekkab Enos Karoma dan para pimpinan SKPD.
Dijelaskan Theofilus, untuk tahun anggaran 2011 ini Pemkab Tator menyiapkan dana Rp 5
miliar untuk pengembangan obyek wisata lama, dan pembukaan 20 obyek wisata baru. Salah
satu obyek wisata alam yang mendesak untuk dikembangkan adalah permandian alam
Sarambuassi di Bittuang, agrowisata di Makale Selatan, dan pembangunan pohon natal raksasa
di Burake. Yang terakhir ini merupakan salah satu obyek wisata rohani dan budaya danmenelan biaya Rp 400 juta, dan diklaim tidak ada duanya di tanah air.
5/16/2018 pardi pagau - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/pardi-pagau 15/15
m
m a k a l a Page 15
''Untuk tahun anggaran 2011 ini, khusus peningkatan infrastruktur jalan ke obyek wisata
disiapkan dana sekitar Rp 2 miliar,'' sebut mantan Kepala Inspektorat Sulsel itu. Selain itu, juga
dipersiapkan pertunjukan wisata budaya yang masih kental di tengah masyarakat. Kegiatan ini
dilaksanakan setiap hari Minggu di lapangan basked. Theofilus optimis, sektor pariwisata di
daerah ini akan berkembang pesat di tahun 2014, seiring dengan berfungsinya akses bandara.
Pada saat bersamaan investor di sektor ini mulai masuk.
Disebutkan Bupati, untuk pembebasan lahan bandara dibutuhkan dana Rp 20 miliar. Kehadiran
infrastruktur ini tidak boleh merugikan masyarakat. Melainkan sebaliknya, harus memberi
keuntungan baik kepada pemerintah maupun investor. Kepala Dinas Pariwisata Tator, Lexianus
Lintin meyakini, kehadiran bandara di Mengkendek kelak akan menguntungkan masyarakat
setempat, utamanya kalangan pengusaha.
Makassar (ANTARA News) - Pembangunan bandar udara baru berlokasi di Desa Buntu Kunik,
Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, mulai dilaksanakan.
"Pembangunan sementara berjalan, persoalan tanah sudah beres," kata anggota Komisi D DPRD
Sulsel asal Tana Toraja, Alex Palinggi, saat dihubungi via telepon seluler dari Makassar, Selasa.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sulsel sendiri, telah menyelesaikan master
plan, demikian juga dengan desain detail engineering sisi darat dan udara pada 2010.
Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Perhubungan Kementrian Perhubungan,
Hanggoro Budiwiryaman saat menghadiri Rakor Pariwisata se Sulawesi dan Bali akhir
Desember 2010 di Toraja, menjamin pembangunan bandara tersebut tuntas 2014.
"Untuk pembangunan bandara perintis dengan panjang landasan pacu 1.200 meter bisa selesai
dalam 3-4 tahun, dengan catatan bupati melaksanakan apa yang disampaikan gubernur,"
katanya.
Ia yakin Kemhub mampu menuntaskan pembangunan Bandara Buntu Kunik melalui dana APBN
sekitar Rp50 miliar sampai Rp100 miliar yang akan dikucurkan selama tiga tahun berturut-
turut, jika pada 2011 Pemkab Toraja mampu menuntaskan membebaskan lahannya.
Ia juga mengemukakan, keberadaan bandara baru di Toraja mutlak harus ada demi mendukung
Sulsel sebagai satu dari 10 provinsi yang masuk dalam destinasi pengembangan pariwisata
nasional 2011 yang meliputi Sultra, Jabar, Riau, Maluku, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat.
"Untuk mendukung program nasional 10 destinasi daerah wisata, harus didukung oleh sarana
transportasi. Yang paling cepat adalah pembangunan bandara, karena kalau jalan darat sangat
lama, untuk ke sini ada 300 km lebih", ujarnya.
Bandara baru ini nantinya mampu didarati pesawat jenis ATR berkapasitas 60 hingga 70
penumpang, jauh lebih berbobot dibanding Bandara Pongtiku yang sekarang beroperasi, hanya
bisa menampung pesawat jenis Cassa dengan jumlah penumpang 20 orang.