• Home

  • Documents

  • Pariaman · 2020. 1. 2. · Milik Daerah bahwa penilaian BMD dilakukan dalam rangka Penyusunan...
5

Pariaman · 2020. 1. 2. · Milik Daerah bahwa penilaian BMD dilakukan dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan; bahwa untuk melaksanakan

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pariaman · 2020. 1. 2. · Milik Daerah bahwa penilaian BMD dilakukan dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan; bahwa untuk melaksanakan
Page 2: Pariaman · 2020. 1. 2. · Milik Daerah bahwa penilaian BMD dilakukan dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan; bahwa untuk melaksanakan
Page 3: Pariaman · 2020. 1. 2. · Milik Daerah bahwa penilaian BMD dilakukan dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan; bahwa untuk melaksanakan
Page 4: Pariaman · 2020. 1. 2. · Milik Daerah bahwa penilaian BMD dilakukan dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan; bahwa untuk melaksanakan
Page 5: Pariaman · 2020. 1. 2. · Milik Daerah bahwa penilaian BMD dilakukan dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan; bahwa untuk melaksanakan

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAyogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/04/Perda-2001.41.pdf · Teknis Daerah, dan Sekretariat Daerah; b. bahwa dalam rangka

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAyogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/04/Perda-2001.41.pdf · Teknis Daerah, dan Sekretariat Daerah; b. bahwa dalam rangka

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn876-2016.pdf2016, No.876 -6- PEMINDAHTANGANAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn876-2016.pdf2016, No.876 -6- PEMINDAHTANGANAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

Documents
andresurepno.files.wordpress.com  · Web viewBAB XI. PEMINDAHTANGANAN. Bagian Kesatu. Prinsip Umum. Pasal 337. Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas

andresurepno.files.wordpress.com  · Web viewBAB XI. PEMINDAHTANGANAN. Bagian Kesatu. Prinsip Umum. Pasal 337. Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKATsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · bahwa berhubung tempat-tempat usaha pemerahan air ... bahwa berdasarkan hal

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKATsjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · bahwa berhubung tempat-tempat usaha pemerahan air ... bahwa berdasarkan hal

Documents
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 75 TAHUN 2019 …Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 75 TAHUN 2019 …Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun

Documents
1. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun … · 2014. 1. 23. · : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan

1. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun … · 2014. 1. 23. · : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 7 TAHUN 2012 …...e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; f. menyetujui usul pemanfaatan

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 7 TAHUN 2012 …...e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; f. menyetujui usul pemanfaatan

Documents
BUPATI WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARAwakatobikab.go.id/dmjax/b1_text/download/640/... · PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAKATOBI,

BUPATI WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARAwakatobikab.go.id/dmjax/b1_text/download/640/... · PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAKATOBI,

Documents
SALINAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR … filekehidupan masyarakat di wilayah pinggiran daerah ... b. bahwa pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur

SALINAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR … filekehidupan masyarakat di wilayah pinggiran daerah ... b. bahwa pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur

Documents
BERITA DAERAH · 2019. 9. 2. · bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah bahwa Tata

BERITA DAERAH · 2019. 9. 2. · bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah bahwa Tata

Documents
PERATURAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS · PDF fileGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS ... bahwa pembangunan kawasan baru dan

PERATURAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS · PDF fileGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS ... bahwa pembangunan kawasan baru dan

Documents
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINDAHTANGANAN … II.pdfBarang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINDAHTANGANAN … II.pdfBarang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Documents
BAB II LANDASAN TEORI (JENJANG PERUNDANG …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4092/3/T2_752011038_BAB II… · bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah

BAB II LANDASAN TEORI (JENJANG PERUNDANG …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4092/3/T2_752011038_BAB II… · bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah

Documents
LEMBARAN DAERAH - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/peraturan/hst/PAJAKRETRIBUSI/PERDA_HST_2004_2... · kekayaan Daerah se tapkan oleh Peraturan Daerah b. bahwa tarif retribusi

LEMBARAN DAERAH - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/peraturan/hst/PAJAKRETRIBUSI/PERDA_HST_2004_2... · kekayaan Daerah se tapkan oleh Peraturan Daerah b. bahwa tarif retribusi

Documents
sultraprov.files.wordpress.com · 2017-07-14 · Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendirian Bank Perkreditan Daerah berbentuk perusahaan daerah ditetapkan

sultraprov.files.wordpress.com · 2017-07-14 · Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendirian Bank Perkreditan Daerah berbentuk perusahaan daerah ditetapkan

Documents
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA...2019/08/04  · pemberian pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA...2019/08/04  · pemberian pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan

Documents
PEMERINTAH KOTA DEPOK - ukmindonesia.id · Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam suatu Peraturan Daerah; b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

PEMERINTAH KOTA DEPOK - ukmindonesia.id · Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam suatu Peraturan Daerah; b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Documents
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH Formatted: … … · tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi7: a. Perencanaan

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH Formatted: … … · tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi7: a. Perencanaan

Documents
LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU PERATURAN DAERAH …€¦ · Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru telah disetujui

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU PERATURAN DAERAH …€¦ · Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru telah disetujui

Documents
BUPATI BONE · b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan barang milik daerah. c. bahwa

BUPATI BONE · b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan barang milik daerah. c. bahwa

Documents
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN …...Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN …...Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan

Documents
 · Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama; bahwa Rancangan

 · Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama; bahwa Rancangan

Documents
jdih.balangankab.go.id · pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Daerah perlu menyusun standar operasional prosedur penetapan status penggunaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan

jdih.balangankab.go.id · pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Daerah perlu menyusun standar operasional prosedur penetapan status penggunaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan

Documents
Scanned by CamScanner - feb.unpad.ac.id filesama tentang Penyusunan Raperwal Pengelolaan Barang Milik Daerah Tentang Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan di lingkungan Pemerintah

Scanned by CamScanner - feb.unpad.ac.id filesama tentang Penyusunan Raperwal Pengelolaan Barang Milik Daerah Tentang Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan di lingkungan Pemerintah

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU ......bahwa dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah, maka keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU ......bahwa dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah, maka keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Documents
c. bahwa berdasarkan pertimbangan file96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Peraturan Daerah Kota

c. bahwa berdasarkan pertimbangan file96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Peraturan Daerah Kota

Documents
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSlI!S TENTANG … · Menimbcmg a. bahwa dengan berlakunya Undang-UndangNomtr 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSlI!S TENTANG … · Menimbcmg a. bahwa dengan berlakunya Undang-UndangNomtr 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang

Documents
LEMBARAN DAERAH SALINAN KABUPATEN … RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. bahwa upaya mengembangkan sektor kebudayaan dan satu program pemerataan pembangunan di daerah; b. Bahwa

LEMBARAN DAERAH SALINAN KABUPATEN … RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. bahwa upaya mengembangkan sektor kebudayaan dan satu program pemerataan pembangunan di daerah; b. Bahwa

Documents
SALINAN - Biro Hukum | Pemerintah Daerah - Daerah Istimewa … · 2017-08-01 · : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta

SALINAN - Biro Hukum | Pemerintah Daerah - Daerah Istimewa … · 2017-08-01 · : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta

Documents
KOMISI INFORMASI DAERAH DIY file3 Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (K omisi Informasi Daerah DIY) dan ... Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi melalui surat pada

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY file3 Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (K omisi Informasi Daerah DIY) dan ... Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi melalui surat pada

Documents