Upload others
View 13
Download 0
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
KEWENANGAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN · PDF filetetap pada asas hukum yang berlaku. Misalnya ketika PPK menggunakan kewenangan memberhentikan seorang pejabat eselon II, ... Kepegawaian
jdih.grobogan.go.idjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP 37 2015.pdf · adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN … · 16. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA No 63 Tahun 2015 ttg Tata Cara Pengisian... · 12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN …
URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURALdispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/berkas/34/perbup_51_2016.… · Title: URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL Author: Suite Created Date: 1/4/2017 9:24:41
PELIMPAHAN KEWENANGAN PADA LEMBAGA NEGARA · Lembaga Pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat di bawahnya. Berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan dan pelimpahan kewenangan
jdih.jabarprov.go.idjdih.jabarprov.go.id/home/downloadfile/7333/2018/11_PERGUB 1 th... · Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA … · 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
PELIMPAHAN KEWENANGAN PADA LEMBAGA NEGARAkendari.bpk.go.id/.../06/Pelimpahan-Kewenangan-Pada-Lembaga-Negara.pdf · Dalam menjalankan tugas dan wewenangya, sering kali Pejabat pada
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA … Bupati No...Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD ysng mempunyai kewenangan sebagai pejabat
kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta
UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ... 3 - 6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANGhukumpt.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/Perbendaharaan-Negara.pdfPengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
SALINAN - slemankab.go.id No.5 Tahun 2014.… · Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
Magister Kenotariatanetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/163187/potongan/Chapter1FulLtext.pdf · mengukir kenangan yang indah selama perkuliahan. ... 3. Kewenangan Pejabat Pembuat
pranata.kemenkeu.go.idpranata.kemenkeu.go.id/website/1/S-147_IT_2017...Surat Usulan Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Prakom dari masing masing unit beserta berkas — berkasnya,
Lampiran I · Web viewpejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan
Pertanggungjawaban kewenangan pejabat administrasi negara
SALINAN - banjarmasin.bkn.go.id · 11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
POTENSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH PEJABAT
KONSEP SUMBER KEWENANGAN PEJABAT TATA USAHA
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN PEJABAT …repository.unpas.ac.id/36920/1/G. BAB 2.pdf · 30 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN PEJABAT PUBLIK A. Sistem Pemerintahan
GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT INDONESIA (GMRA … · penunjukan wali (trustee), pengurus, kurator atau likuidator atau pejabat yang memiliki kewenangan serupa terhadap pihak
TANGGUNGJAWABNOTARIS&TERHADAP& …scholar.unand.ac.id/27760/1/COVER UPLOAD.pdf · Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN JUAL-BELI DIBAWAH … · kewenangan yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
BAB I - repository.unpas.ac.idrepository.unpas.ac.id/39173/4/F. BAB 1.pdf · Korupsi yang seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat selanjutnya menjadi bahan
BAB 4 Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan … III 645.8292... · Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Pada Lembaga ... (PPNS) dan Pejabat Polri Republik Indonesia
TAR TABEL - pusdatin.kemkes.go.id · dari Pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan
repository.unhas.ac.id › bitstream › handle › 123456789 › 11102 › SKRIPSI LENG… · ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PEJABAT …mengenai tugas dan kewajiban dari pemerintah