KATA PENGANTAR - jombangkab.go.idjombangkab.go.id/upload/1504061280_3.a. RENJA 2017.pdf... Standar Pelayanan Minimal ... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 II

KATA PENGANTAR

Teriring puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas segala rahmat dan

hidayah-Nya Dinas Tenaga Kerja telah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2017, yang di dalamnya memuat

gambaran kinerja tahun sebelumnya serta program dan kegiatan yang

disusun dalam upaya mewujudkan sasaran sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Jombang Tahun 2017-2018.

Semua kebijakan rencana kerja tersebut berorientasi dalam satu

kesatuan kerangka tujuan yaitu mewujudkan pelayanan masyarakat sesuai

dengan prinsip-prinsip pelayanan prima, melalui terbentuknya organisasi

dan sistem kelembagaan daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan

daerah, sesuai peraturan yang berlaku, didukung kualitas dan kapasitas

sumber daya aparatur pemerintah yang semakin profesional agar mampu

menyelenggarakan ketatalaksanaan pemerintahan yang makin berkualitas

untuk menjawab dinamika proses pembangunan daerah yang responsif,

transparan, dan akuntabel.

Jombang, Februari 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN JOMBANG

Ir. HERU WIDJAJANTO, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 1962 1211 199003 1 008

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 III

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... II

DAFTAR ISI .................................................................................................................................... III

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................

1.1. Latar Belakang ................................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum .......................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 6

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................. 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ........................................... 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................... 19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ...... 23

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penyesuaian………….. 25

2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan .......................................... 26

BAB III TUJUAN PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi………………... 44

3.2 Tujuan dan Sasaran Penyesuaian Renja SKPD………………………. 46

3.4 Usulan Program dan Kegiatan……………………………………………… 49

BAB IV PENUTUP

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 IV

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Standar Pelayanan Minimal ...................................................................... 20

Tabel 2.2 : Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun 2015 .................................. 27

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 V

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d

Tahun 2016

Lampiran 2 : Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Lampiran 3 : Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 1

1

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2017 merupakan Dokumen

Perencanaan SKPD Dinas Tenaga Kerja untuk periode satu tahun, yang disusun

berdasarkan Rencana Strategis SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang

2017-2018 yang diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pelaku

pembangunan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat

kabupaten, dan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja

SKPD pada tahun sebelumnya dan tahun sedang berjalan serta mengacu pada

kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa

Timur.

Penyusunan Rencana SKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah


2

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang merupakan

pedoman bagi kepala dinas, sekretaris, kepala seksi di dalam menyusun Rencana

Kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing

kepala seksi. Selanjutnya Renja SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang

Tahun 2017 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun anggaran 2017.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Jombang Tahun 2017adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


3

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang – Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

7. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang

Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2018;

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tantang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2018;

20. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan


5

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Pedoman, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomo 518);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;


Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

JombangTahun 2005-2025;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang

(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D,

Tambahan Lembaran Daerah KabupatenJombang Nomor 8/D);


Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun

2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;


6

29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan

RKPD Tahun 2016;

30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Jombang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa rencana kerja SKPD

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang tahun Tahun 2017 merupakan rencana

kerja dalam kurun waktu satu tahun. Sebagai dokumen perencanaan

pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD

membuat prioritas pembangunan daerah.

Rencana kerja SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2017

sebagai struktur organisasi baru ditetapkan dengan maksud:

1. Menyediakan acuan resmi dalam penetapan tahapan program dan kegiatan

tahunan untuk menentukan prioritas – prioritas di bidang perencanaan

pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah

ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2017 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan

instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal

maupun eksternal.


7

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)

tentang rencana pembangunan tahunan.

4. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sekaligus

memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan

visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Jombang 2014-2018

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja KabupatenJombang Tahun 2017

dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan

kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

selama tahun 2017.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten jombang

Tahun 2017 sebagai struktur organisasi baru adalah:

1. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematik.

2. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintah dan

pembangunan.

3. Mengembangkan pemikiran, sikap, dan tindakan yang berorientasi pada

masa depan.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Jombang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan

kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.

5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.


8

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana kerja SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2017

sebagai implementasi perencanaan pembangunan tahunan, disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan penyesuaian Renja SKPD agar subtansi pada bab-bab

berikutnya dapat dipahamai dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang

penyesuaian Renja SKPD, proses penyusunan penyesuaian

Renja SKPD, keterkaitan antara penyesuaian renja SKPD

dengan dokumen penyesuaian RKPD, Renstra SKPD, dengan

Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Penyesuaian Renja SKPD


9

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD

serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun

lalu (tahun n-2 atau 2015) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1 atau 2016) dengan mangacu pada APBD

tahun berjalan (2016) yang sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja SKPD tahun tahun sebelumnya. Pencapaian sasaran

daerah maupun SKPD yang dilaksanakan dengan mendorong

peran serta masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007. Jenis Indikator yang dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing SKPD,

serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang

terkait dengan kinerja pelayanan.


10

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan SKPD

dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai penelaahan dengan

membandingkan antara rancangan penyesuaian RKPD

dengan analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahann Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang

langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi

dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

Musrenbang (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu

disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagimana usulan

program/kegiatan usulan pemangku kepentingan

tersebut diperoleh.

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan

dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi SKPD.


11

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan

nasional dan provinsi, khususnya penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Penyesuaian Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD.

3.3. Program dankegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi

bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan, misalnya pencapaian visi misi kepala daerah,

pencapaian MDGS, pengentasan kemiskinan, pendayagunaan

potensi ekonomi daerah, dan pengembangan daerah

terisolir.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang

perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


12

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOIMBANG TAHUN 2017 12

BAB

II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra

SKPD

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis dinas tersebut.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah

disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(LAKIP) Tahun 2015 dan prediksi tahun 2016.

Anggaran tahun 2015 yang dimiliki Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan

Tranmigrasi Kabupaten Jombang sebesar Rp.4.058.305.000 dengan 13 Program

dan 43 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.2.833.245.435

terdiri dari 12 Program urusan wajib dan 1 urusan pilihan

Program urusan wajib:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dianggarkan sebesar

Rp.432.794.200,00 dan realisasi sebesar Rp.411.261.260,00 didukung

kegiatan sebagai berikut:

1.1. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

1.2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dianggarkan sebesar

Rp.91.294.000,00 dan realisasi sebesar Rp.82.297.250,00 didukung kegiatan

sebagai berikut:

2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2.2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

2.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor


2.4. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor

2.5. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/Kendaraan

Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dianggarkan sebesar Rp.8.750.000,00

dan realisasi sebesar Rp.8.750.000,00 didukung kegiatan sebagai berikut:

3.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta

Keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp.19.245.000,00 dan realisasi sebesar

Rp.15.155.000,00 didukung kegiatan sebagai berikut:

4.1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4.2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

5. Program Partisipasi Sosial Masyarakat dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00

dan realisasi sebesar Rp.24.272.800,00 didukung kegiatan sebagai berikut:

5.1. Sosialisasi Kepahlawanan Keperintisan, Perjuangan

6. Program Penanganan PMKS dianggarkan sebesar Rp.803.120.000,00 dan

realisasi sebesar Rp.711.234.480,00 didukung kegiatan sebagai berikut:

6.1. Pemberdayaan PMKS

6.2. Fasilitasi PKH

6.3. Fasilitasi Pasar Murah bagi Rumah Tangga Miskin

6.4. Bimbingan Sosial bagi PMKS

6.5. Rehabilitasi dan Bantuan Sosial bagi PMKS

6.6. Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Sosial

6.7. Perlindungan dan Jaminan Sosial Layanan Kesejahteraan bagi

Masyarakat Miskin

6.8. Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Sosial Tanggap Darurat


7. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial dianggarkan sebesar



7.1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Sosial

7.2. Revitalisasi Bina Loka Karya

7.3. Pembangunan/Peningkatan Rumah Pelayanan Sosial

8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dianggarkan

sebesar Rp.245.940.000,00 dan realisasi sebesar Rp.179.699.500,00

didukung kegiatan sebagai berikut:

8.1. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

8.2. Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna

8.3. Pemberdayaan Karang Werdha

8.4. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat

8.5. Pendataan dan Pengolahan Data PMKS, Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial

8.6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan

9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dianggarkan

Rp.86.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp.36.678.400,00 didukung kegiatan

sebagai berikut:

9.1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelatihan Kerja

9.2. Pelatihan Kewirausahaan

10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dianggarkan sebesar



10.1. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan

Kewirausahaan

10.2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan


10.3. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

10.4. Penyiapan dan Penempatan Tenaga Kerja Siap Pakai ke Luar Negeri

10.5. Fasilitasi Bursa Kerja

10.6. Peningkatan Pelayanan Tenaga Kerja Warga Negara Asing

11. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

dianggarkan sebesar Rp.468.020.000,00 dan realisasi sebesar

Rp.430.169.600,00 didukung kegiatan sebagai berikut

11.1. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja

11.2. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

11.3. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

11.4. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum

Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

12. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Sosial dan Tenaga Kerja di

anggarkan sebesar Rp.105.000.000,00 dan realisasi sebesar

Rp.105.000.000,00 didukung kegiatan sebagai berikut:

12.1. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Pencari Kerja di

Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan

Baku Industri Hasil Tembakau

12.2. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga

Kerja Industri Hasil Tembakau

Program urusan Pilihan :

1. Program Kerjasama Pengembangan dengan Wilayah Pengiriman

Transmigran di anggarkan sebesar Rp.55.000.000,00 dan realisasi sebesar

Rp.48.247.100,00 di dukung kegiatan sebagai berikut:

1.1. Kerjasama Penempatan Transmigran Antar Daerah


Capaian kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Jombang Tahun 2015 dan prediksi Tahun 2016 sejumlah 12 program prioritas,

dan 43 kegiatan prioritas dengan capaian terendah pada kegiatan pelatihan

kewirausahaan. Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2016

dengan usulan sebesar Rp 3.235.000.000,00 terurai dalam 12 program dan 38

kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama

dengan tahun 2015, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Apabila

dikaitkan dengan pencapian visi dan misi Kabupaten Jombang, pada dasarnya

kegiatan Dinas Tenaga Kerja pada intinya mencakup 4 (empat) konsepsi yaitu:

1. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan

tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja.

2. Meningkatkan kompetensi keterampilan dan produktivitas tenaga kerja dan

masyarakat.

3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial

tenaga kerja.

4. Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan.

Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan

kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan

tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten jombang sebagai berikut

a. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan

pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

b. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang

menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan monitoring

dan evaluasi pembangangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.


c. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari

setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran

program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas

program/kegiatan.

d. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani

indikasi kegiatan dalam renstra, RKPD, maupun dalam RPJMD dalam

merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap masalah yang dihadapai oleh Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten jombang dalam melaksanakan urusan pembangunan dalam

bidang tenaga kerja dan transmigrasi, maka peningkatan kinerja organisasi

kegiatan tahunan yang dilaksanakanya menjadi hal yang mutlak dilakukan

secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan berdasarkan renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Tahun

2017 - 2018, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Jombang pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Strategi mendorong perkembanganya tanggung jawab aparatur atas tugas

tugasnya dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas,

kopensasi (reward and punishing ), dan kesejahteraan pegawai.

b. Peningkatan kemampuan teknis aparat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Jombang.

c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan

dengan optimal.


d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah

yang menyelenggarakan urusan pemerintah sehingga tercapai efektifitas

dan efisiensi.

2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan

menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah

kebijakan:

a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program

pembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatif, dan akuntanbel.

b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan.

c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi

masyarakat.

3. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Jombang dalam rangka mewujudkan good governance

dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana

pembangunan.

4. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan

dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi

kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan prosedur

dilaksanakan dengan arah kebijakan:

a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka

menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan

melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya

visi dan misi Kabupaten Jombang dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Jombang.


b. Strategi melakukan inovasi-inovasi dan terobosan terobosan dalam

bidang NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan

pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayan SKPD

Berdasarkan analisis yang dilakukan, adanya sektor yang berfungsi

sebagaimana diterminan atau penentu keberhasilan, faktor yang dimasud adalah

kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dan pihak lain dalam setiap

proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program serta pengembangan

kerjasama lintas sektor, dalam rangka memudahkan setiap pihak yang terkait

untuk menilai target capaian kinerja pelayanan SKPD dengan indikator yang

digunakan adalah indikator kinerja mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsi

SKPD.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Kewajiban Daerah Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka kinerja Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Jombang diukur dengan indikator sebagai berikut:

A. Aspek Pengambilan Kebijakan

1. Jumlah program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang adalah 8

(delapan) program

2. Ketersediaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang

3. Ketersediaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang

4. Ketersediaan RKA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang


B. Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Ketenagakerjaan, maka penyusunan capaian kinerja urusan ketenagakerjaan,

harus memperhatikan target SPM yang sudah ditetapkan. Target pelayanan

dasar standar pelayanan minimal bidang ketenagakerjaan memiliki batas waktu

pencapaiaan sampai dengan tahun 2016. 5 (lima) pelayanan dasar Bidang

Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Standar Pelayanan Minimal

No

Jenis

Pelayanan

Dasar & Sub

Kegiatan

Standar Pelayanan

Minimal

Batas

Waktu

Pencapaian

(Tahun)

Satuan Kerja /

Lembaga

Penanggung

Jawab

Keterangan

Indikator Nilai

1 Pelayanan

Pelatihan Kerja

1 Besaran

tenaga kerja

yang

mendapatkan

pelatihan

berbasis

kompetensi

60% 2016 Dinas/Unit

Ketenagakerjaan

Prov/Kab/Kota

2 Besaran

tenaga kerja

yang

mendapatkan

60% 2016 Dinas/Unit

Ketenagakerjaan

Prov/Kab/Kota


pelatihan

kewirausahaan

2 Pelayanan

Penempatan

Tenaga Kerja

Besaran pencari

kerja yang

terdaftar yang

ditempatkan

40% 2016 Dinas/Unit

Ketenagakerjaan

Prov/Kab/Kota

3 Pelayanan

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan

Industrial

Besaran Kasus

yang diselesaikan

dengan Perjanjian

Bersama (PB)

50% 2016 Dinas/Unit

Ketenagakerjaan

Prov/Kab/Kota

4 Pelayanan

Kepesertaan

Jamsostek

Besaran

pekerja/buruh

yang menjadi

peserta Jamsostek

50% 2016 Dinas/Unit

Ketenagakerjaan

Prov/Kab/Kota

5 Pelayanan

Pengawasan

Ketenagakerjaan

1 Besaran

pemeriksaan

perusahaan

45% 2016 Dinas/Unit

Ketenagakerjaan

Prov/Kab/Kota

2 Besaran

pengujian

peralatan di

perusahaan

50% 2016 Dinas/Unit

Ketenagakerjaan

Prov/Kab/Kota


C. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan

Pilihan Ketransmigrasian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2010 tentang

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan

Ketransmigrasian ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci, yaitu:

Urusan Ketenagakerjaan:

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dengan rumusan perbandingan

jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (PUK)

usia 15-64 tahun dikali 100%, capaian kinerja sebesar 63,14%.

2. Pencari kerja yang ditempatkan dengan rumusan jumlah pencari kerja yang

ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar dikali 100%,

capaian kinerja sebesar 45,77%.

Urusan Ketransmigrasian:

1. Transmigrasi swakarsa dengan rumusan jumlah transmigran swakarsa di

banding dengan jumlah transmigran dikali 100%, capaian kinerja 0%

dikarenakan tidak ada penempatan Transmigrasi Swakarsa Mandiri(TSM)

dalam alokasi target dan program transmigrasi swakarsa dan program

tersebut telah dihapuskan oleh Kemenakertrans RI.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang yang

akan dipakai sebagai landasan penyusunan program dengan mengantisipsi

perkembangan masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Membuat perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi,

pemerintah dan aparatur, pendataan, pelaporan dan pengembangan.

2. Menyusun pedoman teknis bidang pembangunan tenaga kerja dan

transmigrasi, kriteria teknis, norma standar, prosedur dan manual.


3. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program perencanaan

pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

4. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan

perencanaan bidang tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana yang telah

ditetapkan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Jombang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,

bahwa dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap

program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja. Beberapa

permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian antara lain:

a. Lapangan kerja semakin terbatas

b. Tingginya jumlah pengangguran

c. Rendahnya tingkat pendidikan

d. Minimnya perlindungan hukum

e. Adanya faktor eksternal, seperti fluktuasi kondisi politik yang berpengaruh

pada kondusivitas daerah

f. Penganggur atau pencari kerja kurang memiliki kreatifitas dan inovasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Jombang, di antaranya adalah terbatasnya tenaga fungsional

pengantar kerja, mediator, dan pengawas ketenagakerjaan; masih tingginya

pelanggaran norma ketenagkerjaan dan angka kecelakaan kerja; masih terdapat

anak di bawah umur yang bekerja; banyaknya kesempatan kerja di dalam dan


luar negeri yang tidak bisa diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia akibat

ketidaksesuaian dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja.

Faktor-faktor eksternal dan internal lainya yang turut memberikan

kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan adalah kurangnya arus

modal asing yang sifatnya padat karya, lemahnya iklim investasi dalam

menghadapi pasar global, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak

kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan

lapangan kerja baru, rendanya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, dan

tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil.

Permasalahan ketransmigrasian di antaranya adalah terkait tidak

seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi serta

terbatasnya kuota transmigrasi yang diberikan pemerintah provinsi kepada

Kabupaten Jombang.

Isu Strategis

Isu strategis dalam Rencana Strategis tahun 2017-2018 Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Jombang disusun berdasarkan kompilasi yang ada dalam

RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014- 2018, hasil anlisis situasi dan kondisi

eksisting, serta persepsi masyarakat, tokoh, dan para pakar ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian. Dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut dapat diangkat

sebagai isu strategis dengan kriteria sebagai berikut:

1. Cakupan masalah yang luas

2. Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan

berdampak negatif

3. Memiliki basis keunggulan atau potensi lokal Kabupaten Jombang

4. Memberikan daya dorong dan daya sinergis terhadap penyelesaian sejumlah

permasalahan


5. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten

Jombang Tahun 2005-2025 yang dijabarkan pada RPJMD Tahun 2014-2018

menetapkan indikator capaian kinerja, yaitu menurunya tingkat pengangguran

terbuka. Sesuai kondisi permasalahan di atas, dengan mempertimbangkan dan

meperhatikan kualitas produktivitas pencari kerja, peluang kesempatan kerja,

penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, didukung dengan

upaya pengawasan dalam penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan, juga

berdasarkan isu-isu strategis, perlu ditindaklanjuti dengan suatu rencana

tindakan berupa program kegiatan yang nyata, didukung dengan penyiapan

landasan teknis dan operasional secara bertahap dalam upaya pembangunan

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkelanjutan, sehingga dapat

disusunlah program-program sebagi berikut:

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

2. Program pengembangan kerjasama dengan wilayah pengiriman

transmigran

3. Program peningkatan kesempatan kerja

4. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penyesuaian

Rancangan awal RKPD Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017 telah disusun

berdasarkan hasil analisis kebutuhun, tetapi karena adanya penyesuaian

kelembagaan baru (sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014) sehingga ada perubahan

dalam program dan kegiatan (terlampir).


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Proses pengajuan usulan kegiatan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Jombang dilakukan melalui proses partisipatif. Usulan diusulkan oleh

para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait

langsung dengan pelayanan, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten

yang langsung diajukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan. Penelitian yang dimaksud adalah adanya peran

pemerintah untuk meningkatkan laju perekonomian masyarakat desa

(terlampir).


Tabel 2.2.

Evaluasi Capaian Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2015

No

Indikator Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Outcome /

Output

Target Realisasi

Kinerja Anggaran Kinerja % Anggaran %

Meningkatnya

Kinerja Pelayanan

SKPD

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

432,794,200

411,261,260

Penyediaan Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

Terselenggaranya

administrasi sesuai

aturan dan standar

kinerja

12 Bln 33,600,000

12 Bln

100 33,150,000 98.66

Penyediaan

Pelayanan

Tersedianya pelayanan

administrasi

12 Bln 399,194,200

12 Bln

100 378,111,260 94.72


Administrasi

Perkantoran

perkantoran untuk 12

bulan

Tersedianya

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

91,294,000

89,297,250

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

1 Unit

35,000,000

1 Unit

100

28,280,000 80.80

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

gedung kantor

2 Unit

10,150,000

2 Unit

100

10,000,000 98.52

Pengadaan Sarana Terpeliharanya gedung 5,000,000 10,325,000 206.50


dan Prasarana

Gedung Kantor

kantor/bangunan

pendukungnya

7 Unit 7 Unit 100

Pemeliharaan

Rutin/Berkala/Sedan

g/Berat Sarana dan

Prasarana Gedung

Kantor

Terpeliharanya peralatan

dan perlengkapan

gedung kantor

12 Bln

7,125,000

12 Bln

100

11,575,000 162.46

Pemeliharaan

Rutin/Berkala/Sedan

g/Berat Kendaraan

Dinas/Kendaraan

Operasional

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/kendaraan

operasional

12 Bln 25,269,000

12 Bln

100 20,367,250 80.60

Pengadaan Pakaian

Dinas dan Pakaian

Tersedianya pakain

olahraga

50 Stel 8,750,000

50 Stel

100 8,750,000 100


Khusus Lainnya

Meningkatnya

Konsistensi

Perencanaan dan

Penganggaran

Program SKPD

Program

Perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja Serta

Keuangan SKPD

19,245,000

15,155,000

Penyusunan Rencana

Kerja SKPD

Tersusunnya Dokumen

Renja

10 Dok

7,360,000

10 Dok

100

5,695,000 77.38

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja SKPD

Meningkatnya

konsistensi perencanaan

dan penganggaran

program SKPD

10 Dok 11,885,000

10 Dok

100 9,460,000 79.60

Persentase PMKS Program 803,120,000 711,234,480


Mendapatkan

Pemberdayaan

Penanganan PMKS

Pemberdayaan PMKS Meningkatnya

persentase PMKS yang

menerima

pemberdayaan

230

Org 171,750,000

120 Org

100 100,145,000 58.31

Fasilitasi PKH Terlaksananya

Administrasi dan

Pembinaan PKH

21 Org

63,510,000

21 Org

100

67,575,000 106.40

Fasilitasi Pasar

Murah bagi Rumah

Tangga Miskin

Terpenuhinya

Kebutuhan Pokok

Keluarga Miskin

Menjelang Ramadhan

dan Lebaran

1200

Org

113,200,000

750 Org

100

106,030,000 93.67


Bimbingan Sosial

bagi PMKS

Terbangunnya mental

dan psikologi positif bagi

PMKS

100

Org 34,880,000

35 Org 100

31,095,000 89.15

Rehabilitasi dan

Bantuan Sosial bagi

PMKS

Meningkatnya

persentase PMKS yang

menerima bantuan sosial

50 Org 97,900,000

23 Org

100 94,733,000 96.77

Fasilitasi Kegiatan

Rumah Pelayanan

Sosial

Terwujudnya Pelayanan

Sosial Bagi PMKS

148,530,000

100

134,731,600 90.71

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Layanan Kesehatan

bagi Masyarakat

Miskin

Terlaksananya

Perlindungan dan

Jaminan Sosial Kesehatan

Masyarakat dalam KJS

9990

Org 139,100,000

8900 org

100

142,743,680 102.62


Penyediaan Sarana

Prasarana Layanan

Sosial Tanggap

Darurat

Tercapainya upaya

pemenuhan layanan

sosial

tanggap darurat

100

Pkt 34,250,000

17 Pkt

100

34,181,200 99.80

JumlahTokoh

Perintis

Kepahlawanan

yang

Teridentifikasi

Program Partisipasi

Sosial Masyarakat

25,000,000

24,272,800

Sosialisasi

Kepahlawanan

Keperintisan,

Perjuangan

Terlaksananya sosialisasi

keppahlawanan

keperintisan, perjuangan

10

Buku 25,000,000

10 Buku

100 24,272,800 97.09


Meningkatnya

Kapasitas

Pelayanan

Kesejahteraan

Sosial

Program

Penyediaan Sarana

dan Prasarana

Sosial

62,600,000

218,365,000

Peningkatan Kualitas

Sarana Dan

Prasarana Sosial

Tersedianya sarana dan

prasarana lembaga

kesejahteraan sosial

10 Lbg

32,750,000

6 Lbg

100 22,215,000 67.83

Revitalisasi Bina

Lokakarya

Tersedianya sarana dan

prasarana pelayanan

sosial di Loka Bina Karya

15

Klien

19,250,000

100 13,800,000 71.69

Pembangunan/Penin

gkatan Rumah

Pelayanan Sosial

Terbangunnya Rumah

Pelayanan Sosial

1 Unit

210,600,000

100

182,350,000 86.59


Persentase LKS

Aktif Melakukan

Pelayanan Kessos

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kessos

245,940,000

179,699,500

Peningkatan Kualitas

SDM Kesejahteraan

Sosial

Terwujudnya potensi

sumber kesejahteraan

social

185

Org

38,790,000

80 Org

100 31,888,500 82.21

Pembinaan dan

Pemberdayaan

Karang Taruna

Terciptanya peningkatan

usaha ekonomi produktif

bagi anggota karang

taruna

50 Org 79,900,000

5 org

100 37,368,000 46.77

Pemberdayaan

Karang Werdha


motivasi dan

peningkatan UEP bagi

pengurus Karang

80 Org 13,750,000

15 Org

100 4,326,000 31.46


Werdha

Pemberdayaan

Pekerja Sosial

Masyarakat

Terselenggaranya

Pelatihan Ketrampilan

Pekerja Sosial bagi PSM

80 Org

27,500,000

15 Org

100

20,684,000 75.21

Pendataan dan

Pengelolaan Data

PMKS, Potensi dan

Sumber

Kesejahteraan Sosial

Terbentuknya Data

PMKS terpusat

306

Desa 75,000,000

50 Desa

100

74,610,500 99.48

Pemeliharaan Sarana

Dan Prasarana

Taman Makam

Pahlawan

Terciptanya suasana

nyaman bagi lingkungan

Taman Makam

3

Lokasi 11,000,000

-

100 10,822,500 98.39


Persentase Peserta

Pelatihan yang

Mendapatkan

Pekerjaan

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

86,850,000

36,878,400

Peningkatan kualitas

Kelembagaan

Pelatihan Kerja

Pelatih/instruktur dan

pengelola BKK

50 org

12,550,000

-

100

12,526,000 99.81

Pelatihan

Kewirausahaan


ketrampilan

ketenagakerjaan

60 Org

74,300,000

-

100

24,352,400 32.78

Meningkatnya

Jumlah

Transmigran yang

Pengembangan

Kerjasama dengan

Wilayah

55,000,000

48,247,100


Ditempatkan Pengiriman

Transmigran

Kerjasama

penempatan

transmigran antar

daerah

Peningkatan Jaminan

kesejahteraan bagi para

transmigran

40 Org 55,000,000

-

100 48,247,100 87.72

Meningkatnya

Persentase Pencari

Kerja yang

Ditempatkan

Peningkatan

Kesempatan Kerja

418,441,800

363,665,045

Pengembangan

Kelembagaan

Produktivitas &

Pelatihan

100

Org 111,166,800

-

100 74,200,800 66.75


Kewirausahaan

Monitoring, Evaluasi

& Pelaporan

Terselenggaranya

monitoring kegiatan

APBN

500 12,019,100

-

100 11,219,100 93.34

Penyiapan &

Penempatan Tenaga

Kerja Siap Pakai ke

Luar Negeri

Terselenggaranya

penempatan tenaga kerja

ke luar negeri secara

legal

200

Org 88,954,500

120 Org

100 86,902,000 97.69

Fasilitasi Bursa Kerja

Terselenggaranya bursa

kerja (job fair) bagi

pencari kerja

70

Perush

117,979,500

100 111,406,520 94.43

Peningkatan

Pelayanan Tenaga

Kerja Warga Negara

88,321,900

100

79,936,625

90.51


Asing

Menurunnya

Jumlah Kasus

Perselisihan

Hubungan

Industrial

Program

Perlindungan dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

468,020,000

430,169,600

Pengendalian dan

Pembinaan Lembaga

Penyalur Tenaga

Kerja

Terselenggaranya

bimbingan lembaga

penyalur tenaga kerja

23,700,000

100 20,566,000 86.78

Fasilitasi

Penyelesaian

Prosedur,

Penyelesaian

Terciptanya suasana

kerja yang aman, nyaman

serta hubungan kerja

yang harmonis antara

20

Perush

199,400,000

20 Perush

100

190,650,000

95.61


Perselisihan

Hubungan Industrial

karyawan dengan

pengusaha

Fasilitasi

Penyelesaian

Prosedur Pemberian

Perlindungan Hukum

dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

Terciptanya rumusan

UMK 2015,

terlaksananya UMK

2014, norma kerja,

jamsostek dan kopkar

yang harmonis

3 Psr 198,695,000

1 Psr

100 175,790,000 88.47

Peningkatan

Pengawasan,

Perlindungan dan

Penegakkan Hukum

Terhadap

Keselamatan dan

Terciptanya

pemeliharaaan

perusahaan, identifikasi

peralatan K3,

pemantauan kecelakaan

kerja menuju zero

120

Perush 46,225,000

100 43,163,600 93.38


Kesehatan Kerja accident

Pembinaan

Lingkungan Sosial

Bidang Sosial dan

Tenaga Kerja

-

100 105,000,000 -

Pembinaan

Kemampuan &

Keterampilan Kerja

bagi Pencari Kerja di

Lingkungan Industri

Hasil Tembakau

dan/atau Daerah

Penghasil Bahan

Baku Industri Hasil

100

47,500,000


Tembakau

Penguatan Sarana &

Prasarana

Kelembagaan

Pelatihan bagi

Tenaga Kerja Kerja

Industri Hasil

Tembakau

100

57,500,000

2.833.245.435



BAB

III

TUJUAN PROGRAM DAN

SASARAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa

yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian Tujuan ini dilaksanakan secara

bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju,

Adil, dan Makmur, yang pelaksanaannya dibagi kedalam 4 (empat) tahap

pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2016 berada pada

tahap jangka menengah yang ketiga yang arahnya digariskan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dengan visi

Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

Peratutan Presiden Nomor 60 tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah tahun 2016 bahwa RKP 2016 merupakan keberlanjutan atas

upaya yang dilaksanakan pada tahun 2015 dengan mengusung tema

“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi

Pembangunan yang Berkualitas”


Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari

strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam

upaya melaksanakan agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa

Cita dan 6 sasaran pokoknya dengan target-target yang telah ditetapkan.

Provinsi Jawa Timur dalam RKPD tahun 2016 dengan mengacu tema

dan pokok-pokok arah kebijakan pembangunan nasional tersebut telah

menetapkan “Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Meningkatkan

Daya Saing Menghadapi MEA Akhir 2015” melalui penguatan pada

percepatan pembangunan bidang infrastuktur ekonomi, sosial, dan

administrasi. Infrastruktur dalam arti luas tidak hanya mengedepankan fisik,

tapi juga dapat meningkatkañ daya saing.

Infrastruktur ekonomi terdiri dari ruang lingkup yang luas meliputi

publik work seperti perbaikan jalan provinsi dan penuntasan JLS, jaringan

irigrasi, perluasan pelabuhan udara dan laut guna mempercepat konektivitas

intra Jatim dan Jatim eksternal.

Untuk infrastruktur sosial, ruang lingkupnya meliputi infrastruktur

pendidikan yang difokuskan pada sarana dan prasarana sekolah.

Infrastruktur sosial lainnya seperti kesehatan yang memfokuskan pada

peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit hingga revitalisasi puskesmas

serta peningkatan dan pembenahan perumahan, air minum, dan sanitasi.

Sedangkan untuk infrastruktur administrasi/institusi ruang

lingkupnya meliputi penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban,

peningkatan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi.


Berdasar hal-hal pokok tersebut di atas dan memperhatikann

perkembangan kebijakan nasional dan daerah tentang kelembagaan

perangkat daerah, standarisasi prosedur dan pelayanan publik, serta

ketatalaksanaan dinas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga

Kerja akan menjadi fokus terhadap penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017.

3.2. Tujuan dan Sasaran Penyesuaian Renja SKPD

Pengembangan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja menjadi tujuan dan

sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Perwujudan visi dan misi yang telah diuraikan diatas akan ditempuh

melalui pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan

wajib. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat

penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan

dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor

kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan

akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan


dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin

dicapai di masa mendatang. Untuk mengoptimalkan penetapan tujuan dan

sasaran maka diperlukan penetapan faktor-faktor kunci/penentu

keberhasilan (FPK) yang diperoleh atas dasar analisa SWOT untuk Analisa

Strategi Pilihan (ASP) dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan

fokus pada penyusunan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat

dicapai. Untuk mengukur sasaran digunakan indikator utama dari sasaran.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada

yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan

untuk mengukur input, output, ataupun outcome. Indikator kinerja juga

didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan

pemerintah dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan

bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa

indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

3.2.1. Tujuan

Penetapan tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan ini

merupakan langkah yang mutlak agar implementasi dari setiap misi

pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, komprehensif,

terukur, efektif, dan efisien. Selain itu, dengan ditetapkannya tujuan, sasaran,

dan indikator pembangunan ini akan lebih memudahkan dalam proses


penyusunan Renja SKPD, termasuk penetapan program dan kegiatan yang

merupakan prioritas Dinas Tenaga.

3.2.2. Sasaran Renja SKPD

Adapun sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja

Dinas Tenaga Kerja sebagai struktur organisasi dinas baru adalah sebagai

berikut :

a. Tersedianya tenaga kerja terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar

kerja dan dunia kerja.

Sasaran:

1. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif, berdaya saing

tinggi, dan siap pakai

2. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas kerja

b. Terlaksananya peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.

Sasaran:

1. Tersedianya informasi pasar kerja

2. Terciptanya kesempatan kerja

3. Terciptanya wirausaha baru

c. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil, dan

bermartabat dalam suasana kemitraan yang dapat mendorong

berkembangya lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha, serta

meningkatnya kesejahteraan pekerja; terwujudnya kesadaran dan

ketaatan pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan norma kesehatan


dan keselamatan kerja, serta peraturan perundang undangan

ketenagakerjaan.

Sasaran:

1. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan

2. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

3. Meningkatnya kesejahteraan pekerja sesuai dengan kemajuan dan

kemampuan yang dicapai perusahaan

4. Tegaknya supremasi hukum ketenagakerjaan dan berkurangnya

pelanggaran norma ketenagakerjaan

5. Meningkatnya keselamatan, kesehatan kerja, dan jaminan sosial

tenaga kerja

d. Terlaksananya penempatan calon transmigran ke lokasi transmigrasi dan

meningkatnya jumlah transmigran yang menetap di lokasi transmigrasi.

Sasaran:

1. Meningkatnya lokasi transmigrasi

2. Meningkatnya transmigran yang menetap di lokasi transmigrasi

3.3. Usulan Program dan Kegiatan

Dalam upaya melaksanakan kebijakan untuk mencapai sasaran

strategis, Dinas Tenaga Kerja telah menyusun rencana program dan kegiatan

untuk tahun anggaran 2017 (terlampir).


BAB

IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang

diarahkan pada sasaran dan tujuan mengacu pada visi dan misi Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Jombang. Rencana Kerja Tahun 2017 harus dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, baik untuk kegiatan

administrasi umum yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan.

Uapaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang pada tahun 2017 ini

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berbagai hambatan dan

kendala, harus mampu meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan

dan lebih optimal.

Demikian Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja disusun, semoga dapat

dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan

Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang tenaga kerja dan transmigrasi,

serta mampu menyajikan kinerja yang lebih optimal.

Jombang, Februari 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN JOMBANG

Ir. HERU WIDJAJANTO, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 1962 1211 199003 1 008

Documents

KATA PENGANTAR - jombangkab.go.idjombangkab.go.id/upload/1504061280_3.a. RENJA 2017.pdf... Standar Pelayanan Minimal ... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan