8

pdu.untar.ac.id fileFilosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Martono & Amad Sudirož 2013), berwawasan kebangsaan, jangka panjang, tidak berwawasan individu jangka pendek, tidak

Download PDF Report

Upload
dangdat
View
221
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: pdu.untar.ac.id fileFilosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Martono & Amad Sudirož 2013), berwawasan kebangsaan, jangka panjang, tidak berwawasan individu jangka pendek, tidak

Page 2: pdu.untar.ac.id fileFilosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Martono & Amad Sudirož 2013), berwawasan kebangsaan, jangka panjang, tidak berwawasan individu jangka pendek, tidak

Page 3: pdu.untar.ac.id fileFilosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Martono & Amad Sudirož 2013), berwawasan kebangsaan, jangka panjang, tidak berwawasan individu jangka pendek, tidak

Page 4: pdu.untar.ac.id fileFilosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Martono & Amad Sudirož 2013), berwawasan kebangsaan, jangka panjang, tidak berwawasan individu jangka pendek, tidak

Page 5: pdu.untar.ac.id fileFilosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Martono & Amad Sudirož 2013), berwawasan kebangsaan, jangka panjang, tidak berwawasan individu jangka pendek, tidak

Page 6: pdu.untar.ac.id fileFilosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Martono & Amad Sudirož 2013), berwawasan kebangsaan, jangka panjang, tidak berwawasan individu jangka pendek, tidak

Page 7: pdu.untar.ac.id fileFilosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Martono & Amad Sudirož 2013), berwawasan kebangsaan, jangka panjang, tidak berwawasan individu jangka pendek, tidak

Page 8: pdu.untar.ac.id fileFilosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Martono & Amad Sudirož 2013), berwawasan kebangsaan, jangka panjang, tidak berwawasan individu jangka pendek, tidak

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN … · 2014. 11. 7. · Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ... NO UNDANG-UNDANG KETERANGAN 1 Undang-Undang

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN … · 2014. 11. 7. · Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ... NO UNDANG-UNDANG KETERANGAN 1 Undang-Undang

Documents

Remaja Berwawasan

Remaja Berwawasan

Documents

STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL 2015-2025 · kebijakan nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang

STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL 2015-2025 · kebijakan nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang

Documents

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1989 … Nomor 2 Tahun 1989.pdf · harus beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang‐Undang dasar

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1989 … Nomor 2 Tahun 1989.pdf · harus beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang‐Undang dasar

Documents

BULETIN BPIW · SINERGI / Edisi 22 - Oktober 2017 5 Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dengan dikeluarkannya Undang- Undang

BULETIN BPIW · SINERGI / Edisi 22 - Oktober 2017 5 Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dengan dikeluarkannya Undang- Undang

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 ...jdih.kkp.go.id/peraturan/uu-2004-07.pdfSumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 ...jdih.kkp.go.id/peraturan/uu-2004-07.pdfSumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK … · pelaksanaan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga ... dalam jangka

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK … · pelaksanaan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga ... dalam jangka

Documents

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · lampiran undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005–2025

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · lampiran undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005–2025

Documents

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ...spmi.bungabangsacirebon.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/...Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 3. Memiliki kualifikasi

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ...spmi.bungabangsacirebon.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/...Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 3. Memiliki kualifikasi

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAhukum.unsrat.ac.id/uu/uu2011_20.pdf · dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; c. mengurangi luasan dan mencegah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAhukum.unsrat.ac.id/uu/uu2011_20.pdf · dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; c. mengurangi luasan dan mencegah

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … tertulis dari pemegang Hak cipta tersebut. Bagian Ketiga Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar Pasal 7 Merek terdaftar mendapat perlindungan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … tertulis dari pemegang Hak cipta tersebut. Bagian Ketiga Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar Pasal 7 Merek terdaftar mendapat perlindungan

Documents

denpasarkota.go.id · Web viewDengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar, sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004,

denpasarkota.go.id · Web viewDengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar, sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004,

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 ... · umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 ... · umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN …tl.upnyk.ac.id/download/file/upload_18080151.pdf · Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN …tl.upnyk.ac.id/download/file/upload_18080151.pdf · Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan

Documents

Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Lampiran : Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Documents

PENGARUH LIMIT DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN … · dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ... dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. ... pembiayaan/penanaman

PENGARUH LIMIT DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN … · dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ... dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. ... pembiayaan/penanaman

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUMAHAN DAN … · 2016. 5. 18. · pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUMAHAN DAN … · 2016. 5. 18. · pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Documents

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 - ISI Padangpanjang...Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; 5. Undang-undang Nomor

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 - ISI Padangpanjang...Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; 5. Undang-undang Nomor

Documents

9. Undangbappeda.depok.go.id/files_downloads/91RPJPD-2006-2025.pdf9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

9. Undangbappeda.depok.go.id/files_downloads/91RPJPD-2006-2025.pdf9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Documents

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ... perencanaan pembangunan nasional

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ... perencanaan pembangunan nasional

Documents

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHbappeda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/11/2014/12/... · Mengembangkan potensi daerah yg berwawasan lingkungan yg berkesinambungan,

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHbappeda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/11/2014/12/... · Mengembangkan potensi daerah yg berwawasan lingkungan yg berkesinambungan,

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT … Tentang... · dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. (3) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional merupakan pedoman

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT … Tentang... · dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. (3) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional merupakan pedoman

Documents

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK …...dalamnya diatur perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan. 6. Belajar dari pengalaman masa lalu

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK …...dalamnya diatur perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan. 6. Belajar dari pengalaman masa lalu

Documents

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK ... - Faisal Tax's … · 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang ... Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK ... - Faisal Tax's … · 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang ... Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga; 12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga; 12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … · demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … · demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

Documents

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA …...Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA …...Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran

Documents

Hak Cipta - bsd.pendidikan.idbsd.pendidikan.id/data/2013/kelas_9smp/guru/Kelas_09_SMP... · melalui pendidikan agama yang memperhatikan pluralisme dan berwawasan kebangsaan. Undang-Undang

Hak Cipta - bsd.pendidikan.idbsd.pendidikan.id/data/2013/kelas_9smp/guru/Kelas_09_SMP... · melalui pendidikan agama yang memperhatikan pluralisme dan berwawasan kebangsaan. Undang-Undang

Documents

MONITORING BIODIVERSITY DI WILAYAH KERJA PT. PLN … ULPL... · kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

MONITORING BIODIVERSITY DI WILAYAH KERJA PT. PLN … ULPL... · kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Documents