Upload
trinhkien
View
234
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEDAGANG PERANTARA
I . Keberadaan Pedagang Perantara
a. Lembaga yg pengaturannya dalam KUHD
b. Lembaga-lembaga yang peraturannya
tersebar di luar KUHD
II. Prinsip Dasar Pedagang Perantara
III. Sumber Hukum Kegiatan Pedagang Perantara
IV.Macam macam Pedagang Perantara
I. Keberadaan Pedagang Perantara
Setiap kegiatan perdagangan hampir
semua melibatkan pedagang perantara
Dalam perkembangannnya sampai saat ini
keberadaan pedagang perantara dalam
dunia perdagangan sangat penting
Pedagang perantara menjalankan
usaha/perusahaan
Bursa dagang(dalam KUHD) sudah diperluas
dengan bursa efek dan bursa komoditi
I. Keberadaan Pedagang Perantara
Pengaturan dalam KUHD Bab ke IV dan V Buku kesatu(Bursa dagang,makelar,komisioner dst)
Pengaturan di luar KUHD :
- UU Perbankan,- UU Perdagangan Komoditi Berjangka (No.32/1997),-UU Pasar Modal(No.8 /1995) Mengatur lembaga/ bursa dagang yg dikenaldeBursa Efek,Bursa Perdagangan Komoditi, Bank.
II. Prinsip Dasar
Kegiatan didasarkan atas kontrak
Kontrak antara pihak yg menyuruh dan di suruh
Dalam Hukum Perdata tunduk pada
“lastgeving”atau pemberian kuasa (Mulai 1792
KUHPerd)
Unsur Pemberian Kuasa:
-Persetujuan
-penyuruhan utk menyelenggarakan suatu
urusan
pihak yg disuruh melakukan pekerjaan atas nama
yang menyuruh .
Perkembangan sekarang:
banyak variasi dari lembaga pemberian kuasa
unsur atas nama tidak lagi sepenuhnya diterapkan ,
tetapi unsur penyuruhan selalu menjadi dasar kegiatan
pedagang perantara.
II. Prinsip Dasar
III. Sumber Hukum Kegiatan Pedagang Perantara
1. Hukum Kontrak
kegiatan pdg perantara didasarkan pada suatu kontrak penyuruhan
2. Hukum Perdata , melalui pasal 1601 KUHPerdata—mengindikasikan adanya sumber2 hukum lain/peraturan2 lain di luar KUHPerdata ,khususnya utk melakukan sementara jasa.”…selain perjanjian perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu, dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada oleh kebiasaan, maka …..
3.KUHD Buku Kesatu,Bab Keempat dan bab Kelima, Pasal 59-98 .
a. Bursa Dagang (59-61) +
- UU No.8/1995
Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya)untuk Bursa Efek,
- UU No. 32/1997
Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Bursa Komoditi
b. Makelar (62-73) +
UU No.8/1995 & UU No.32/1997
bagi Makelar yang bergerak di perdagangan efek & komoditi
III. Sumber Hukum Kegiatan Pedagang Perantara
c. Kasir (74-75) +
UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya.
d. Komisioner (76-85a) +
UU No. 8/1995 dan UU No.32/1997 bagi Komisioner yang
berkegiatan di Bursa Efek dan Bursa
Komoditi
III. Sumber Hukum Kegiatan Pedagang Perantara
e. Ekspeditur (86-90) + KUHPer (1354-1356 dan 1694)
f. Pengangkut…(91-98) ,dihub dgn 1601KUHPer,
346,469,365 dan371 KUHD
4. Kesimpulan :
Sumber Hukum Pedagang Perantara
-Di dalam KUHD
-Di luar KUHD
III. Sumber Hukum Kegiatan Pedagang Perantara
IV.Macam-macam Pedagang Perantara
Variasi atau macam pedagang perantara
ditentukan oleh bentuk atau macam kegiatan yang
dilakukan pedagang perantara ybs.
Sumber Hukum atau pengaturannya dapat
ditemukan – di dalam KUHD dan
-- di luar KUHD
Di dalam KUHD (lihat sumber hukum)
Bursadagang,makelar,kasir,komisioner,ekspeditur
dan pengangkut
Di luar KUHD a.l :
UU Pasar Modal, UU Perdagangan Komoditi Berjangka
Perbankan dll
Tidak diatur secara khusus dalam KUHD a.l
Pedagang Besar/Distributor/Agen Tunggal yaitu pedagang yg
membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari tangan
pertama/produsen secara langsung .Biasanya diberi hak pada
wilayah tertentu oleh produsen.Mis .ATPM
Pedagang Menengah/Agen/Grosir, pedagang yang
memperoleh barang dagangannya dari distributor/agen tunggal.Daerah /wilayah kewenangannya lebih kecil.
Mis.pedagang grosir di Pasar Induk
IV.Macam-macam Pedagang Perantara
Importir , perusahaan yang memiliki fungsi
menyalurkan barang dari luar negeri ke
negaranya
Eksportir, perusahaan yang memiliki fungsi
menyalurkan barang dari dalam
negaranya(suatu negara) ke negara lain.
IV.Macam-macam Pedagang Perantara
1. Bursa Dagang
Definisi : Suatu tempat pertemuan para pedagang, juragan perahu, makelar, kasir dan orang-orang lain yang termasuk dalam gelanggang perdagangan atas kekuasaan Menteri Keuangan (ps 59 KUHD).
Bursa dagang Di Indonesia sekarang adalah BEJ, BES dan Bursa Berjangka Jakarta.Penga- turannya tunduk pada UU Pasar Modal dan UU Perdagangan Komoditi Berjangka.
Bentuk usaha Bursa Efek adalah Perseroan.
2. Makelar
Definisi (Ps.62 KUHD)—Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden…..dst.
Unsur penting dari makelar:
- merupakan/menjalankan perusahaan
- untuk menjalankannya harus dengan
pengangkatan dari pejabat yang berwenang
- sebelum melakukan kegiatan harus mengangkat
sumpah lebih dahulu
samb
- melakukan pekerjaan atas amanat orang lain
- melakukan kontrak/pekerjaannya atas nama pemberi amanat
- mendapat upah/provisi atas pekerjaannya
Dalam perkembangan sekarang :
- Tidak seperti apa yang ada dalam KUHD
- Makelar harus mendapat ijin usaha dari Bapepam kalau akan berkegiatan di Bursa Efek (lihat UU Pasar Modal dan PP 45/1995)
- Sebagai perusahaan, harus memiliki sekurang-kurangnya 1 orgDirektur dan 1 org Karyawan yg memiliki ijin perorangan (PP 45/1995)
samb
Hubungan Hukum antara makelar dgn pemberi amanatnya : - Kontrak penyuruhan dengan
- Pemberian kuasa biasa (perhatikan
unsur atas amanat dan atas nama
dalam pasal 62 KUHD)
3.Kasir (Ps.74-75)
Definisi : Kasir adalah seorang yang, dengan menerima upahan atau provisi tertentu, dipercayai dengan pekerjaan menyimpan uang dan melakukan pembayaran-pembayaran.
Perkembangan Sekarang : yang dimaksud dengan kasir fungsinya dilakukan oleh Bank sebagai suatu lembaga keuangan /perusahaan yang mewakili nasabahnya dalam :
- melakukan pembayaran kepada pihak ke III
samb
- menerima uang dari pihak ke III
- menyimpankan uang .
Pasal 229a.bis KUHD : “Dengan bankir,tersebut dalam bagian-bagian yang lalu dari bab ini,,yang disamakannya ialah setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara teratur memegang keuangan guna pemakaian segera oleh orang-orang lain.”
Organisasi dan tata kerja Bank diatur dalam UU Perbankan
samb
Hubungan Hukum Bank (kasir) dengan nasabahnya :
-diatur dengan perjanjian antara mereka
Kapan Bank tidak lagi merupakan kasir spt yang dimaksudkan dalam KUHD?
- apabila kegiatan usahanya tidak lagi merupakan
pedagang perantara , misalnya sebagai kreditur
atau penjamin (tunduk pada bentuk perjanjian
yang lain)
4. Komisioner (Psl 76-85a)
Definisi : komisioner adalah seorang yang
menyelenggarakan perusahaannya
dengan melakukan perbuatan-
perbuatan menutup persetujuan atas
nama atau firma dia sendiri,tetapi atas
amanat dan tanggungan orang lain dan
dengan menerima upahan atau provisi
tertentu.
samb
Persamaan dgn Pemb Kuasa biasa :
- pekerjaannya atas suruhan/amanat orang lain
Perbedaan dgn Pemb Kuasa biasa :
- dalam proses pelaksanaan amanatnya, dijalankan atas namanya sendiri.
Dalam hal ini perbedaan timbul dalam hubungan hukumnya. (Lihat gambar)
Apabila kontrak dgn pihak ke III dilakukan atas nama pemberi amanat: - berlaku pemb.kuasa biasa
samb
Pasal 77 KUHD :Komisioner tdk perlu
menyebutkan kepada pihak ke III atas
tanggungan siapa tindakan yang
dilakukannya.
(ayat 2) : ia secara langsung terikat pd pihak
III tersebut dalamperikatan yg dibuatnya,
Pasal 78 KUHD : pihak pemberi amanat tdk
mempunyai hak menuntut kpd pihak ke III tsb,
demikian juga sebaliknya.
5. Ekspeditur(Ps 86-90)
Definisi : orang yang pekerjaannya menjadi
tukang menyuruhkan kepada orang lain
untuk menyelenggarakan pengangkutan
barang barang dagangan dan lainnya
melalui daratan dan perairan.
Orang yang disuruh ----pengangkut
Perjanjian Eksp-Pengangkut=Perj Pengangktn
Orang yang menyuruh ----pemilik barang
samb
Perj antara pemilik-eksp =perj,pengiriman brg
Hubungan hukum :a.apabila pengirim
barang dalam menutup perjanjian
pengangkutan mengatas namakan pemilik
barang,berlaku perjanjian kuasa biasa;
b. apabila dalam
menutup perjanjian pengirim
mengatasnamakan dirinya sendiri, berlaku
perjanjian komisi.
samb
Kewajiban pengirim barang dalam melakukan tugasnya :
1. Menyimpan barang sebelum diserahkan pada pengangkut (berlaku 1694 KUHPer)
2. Melakukan segala pengurusan berkaitan dengan pengiriman barang (berlaku kttn zaakwarneming pasal 1354-1364 KUHPer)
3. Membuat catatan ttg barang2 yg diamanatkan kepadanya (ps 86 alinea kedua)
samb
Pasal 87 dan 88 merupakan ketentuan pelengkap yang dapat disimpangi apabila ada kesepakatan para pihak—dasarnya adalah karena antara pemilik barang dengan pengirim berlaku hukum kontrak;
Apabila tidak diperjanjikan sebelumnya, berlaku ketentuan pasal 87 dan 88 KUHD, ekspeditur harus menjamin bahwa pengiriman barang dilakukan dengan rapih, cepat dan aman ,termasuk menanggung kerusakan
6. Pengangkut …(Ps 91-98) Definisi : Orang yang menyelenggarakan
pengangkutan barang dari suatu tempat ketempat lain
Termasuk dalam perjanjian melakykan sementara jasa dalam pasal 1601 KUHPer
Perjanjian yang juga tunduk pada hukum kontrak (antara pengirim dengan pengangkut)
Merupakan perjanjian timbal balik antara pengirim dengan pengangkut
samb
Apabila dilakukan dengan
pengangkutan laut, berlaku ketentuan
tentang penitipan barang (pasal 346 dan
469 KUHD)
Berlaku pula ketentuan pemberian kuasa
dalam pengangkutan laut (ps 365 da 371
KUHD)