Pedoman Administrasi Penerapan Pengelolaan Keuangan Blud

8/16/2019 Pedoman Administrasi Penerapan Pengelolaan Keuangan Blud

1/44

PEDOMAN ADMINISTRASI

PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD


2/44


3/44

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

iii

PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Daftar Isi


4/44


5/44


1


BAB l PENGANTAR

1.1 Landasan Hukum

Petunjuk Pembentukan dan Pengelolaan UPTD-BLUD dibuat dengan menggunakan

PP dan PerMen sebagai berikut:

1. UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. PP no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemeritah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/kota3. PP no 50 tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

4. InPres no 7 tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Instansi Pemerintah

5. PerMendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas PerMendagri

No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

6. PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7. PerMendagri No 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

8. PerMendagri no 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan OrganisasiPerangkat Daerah

9. PP No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

1.2 Latar Belakang UPTD-BLUD

Pembentukan UPTD-BLUD dilatar belakangi adanya :

a. Otonomi daerah dan pembagian kerja antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah sesuai PP no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/

Kota, khususnya pasal 7 yang mengatur tentang urusan wajib yang harus

diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota

meliputi :


6/44


2


1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Lingkungan hidup

4. Pekerjaan umum

5. Penataan ruang

6. Perencanaan pembangunan

7. Perumahan

8. Kepemudan dan olahraga

9. Penanaman modal

10. Koprasi dan usaha kecil menengah

11. Kependudukan dan catatatan sipil

12. Ketenaga kerjaan

13. Ketahanan pangan

14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

15. Keluarga berencana da keluarga sejahtera

16. Perhubungan

17. Komunikasi dan informatika

18. Pertanahan

19. Kesatuan bangsa

20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

21. Pemberdayaan masyarakat desa

22. Sosial

23. Kebudayaan

24. Statistik

25. Kearsipan

26. Perpustakaan

b. Sejak terbitnya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka

seluruh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah melakukan penataan

kembali kelembagaan di bawahnya melalui penerbitan Peraturan Daerah ybs

untuk mengatur susunan Perangkat Daerah dengan mengacu pada PP no 41

tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, khususnya pasal 7 yang

mengatur tentang organisasi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) pada dinas


7/44


3


daerah yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah

kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

c. PerMendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas PerMendagri No

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 324

- Kepala Daerah dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas

pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan

umum, yang diprioritaskan antara lain pelayanan kebersihan dan

pengelolaan limbah

d. PerMendagri no 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD pasal 1 ayat 2 dan 3 penerapan PPK-BLUD akan memberikan :

1. Fleksibilitas pada satuan kerja untuk menerapkan praktek-praktek bisnis

yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat

2. Fleksibilitas dimaksud adalah dalam pengelolaan keuangan dan barang/jasa

Sedangkan menurut PerMen yang sama pasal 3, tujuan pembentukan BLUD

adalah:

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pemerintah daerah dalam

memajukan kesejahteraan umum

1.3 Tujuan (buku pedoman)

Pedoman Administrasi Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum

Daerah disusun sebagai bahan Bimbingan Teknis Kementerian Pekerjaan Umum

kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD

pada sub bidang persampahan dan sub bidang air limbah, guna meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.


8/44


9/44


5


BAB ll PETUNJUK ADMINISTRASI PEMBENTUKAN UPTD

YANG AKAN MENERAPKAN POLA BLUD

2.1 Mekanisme Pembentukan UPTD berpola BLUD

Pada dasarnya SKPD yang secara operasional memberikan layanan publik, dapat

mengajukan permohonan pada kepala daerah untuk dikukuhkan sebagai BLUD.

Dalam hal sampah dan limbah maka SKPD nya adalah perangkat Dinas PU yang

berfungsi sebagai regulator sehingga tidak diperbolehkan menjadi BLUD. Dalamhal semacam ini maka SKPD diharuskan membentuk terlebih dahulu UPTD

persampahan/limbah yang kelak akan dijadikan UPTD berpola BLUD, dengan

mengajukan permohonan pembentukan UPTD pada bupati/walikota (PerMendagri

no 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

C.1.d) untuk selanjutnya diarahkan pada pengelolaan berpola BLUD dengan

memenuhi persyaratan-persyaratan pembentukan BLUD.

Berdasarkan PerMendagri no 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis PengelolaanKeuangan BLUD pasal 1 ayat 4, dan pasal 23,24,25 maka Satuan Kerja Perangkat

Dinas (SKPD)/UPTD yang telah memenuhi semua persyaratan secara memuaskan

dapat diberikan status BLUD secara penuh. Sedangkan status BLUD secara

bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi

namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan. Status

BLUD bertahap berlaku paling lama 3(tiga) tahun.

Gambar 2.1 : Mekanisme Pembentukan UPTD-BLUD


10/44


6


2.2 Persyaratan

Pembentukan UPTD berpola PPK-BLUD harus memenuhi 3 syarat yaitu:

1. Syarat Substantif

2. Syarat Teknis

3. Syarat Administratif (PerMendagri no: 61 tahun 2007 pasal 4)

2.3 Persyaratan Substantif

Persyaratan Substantif sebuah UPTD yang mengajukan pola BLU adalah bahwa

UPTD yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan

dengan:

1. Penyediaan barang/jasa atau layanan umum

2. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan

perekonomian masyarakat atau layanan umum

3. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi/pelayanan

pada masyarakat (diatur oleh PP No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum kususnya pasal 4 ayat 2)

2.4 Persyaratan Teknis

a. Persyaratan teknis mencukupi apabila UPTD yang bersangkutan kinerja

pelayanannya dan Kinerja Keuangannya menunjukkan suatu tingkat

kelayakan untuk dikembangkan, yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan

ditingkatkan pencapaiannya melalui pola BLU sebagaimana

direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai

dengan kewenangannya

2. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah

sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU

(PP no 23 tahun 2005 pasal 4 ayat 3 PP)


11/44


7


b. Kriteria layak dikelola sebagaimana disebutkan dalam ad a.1 antara lain:

1. Memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan

secara efektif efisien dan produktif

2. Memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum

kepada masyarakat. (diatur dalam PerMendagri No 61 tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, pasal 10 ayat 1)

c. Yang dimaksud dengan kinerja keuangan sehat sebagaimana disebutkan

dalam ad.a.2 ditunjukkan dengan dua hal :

1. bahwa pendapatan yang berasal dari pelayanan dari waktu ke waktu

cenderung meningkat

2. Bahwa kegiatan pelayanan tersebut semakin efisien dari waktu ke

waktu misalnya biaya operasional/kg sampah yang dikelola semakin

turun (diatur dalam PerMendagri No 61 tahun 2007 pasal 10 ayat 2)

2.5 Persyaratan Administratif

Persyaratan Administratif

Persyaratan administratip yang harus dipenuhi UPTD yang akan mengajukan pola

pengelolaan keuangan BLUD adalah sbb:

1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,

keuangan, dan manfaat bagi masyarakat

2. Pola tata kelola

3. Rencana Strategis Bisnis

4. Standar layanan minimum

5. Laporan Keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan dan

6. Laporan audit terakhir atau pernyataan kesediaan untuk diaudit secara

independen


12/44


13/44


9


Gambar 2.2 : Pernyataan Kesediaan Meningkatkan Kinerja


14/44


10


2.7.1 Struktur organisasi

Struktur organisasi disusun meliputi jabatan,wewenang,pembagian tugas dan

tanggung jawab, terdiri atas:

• Pemimpin

• Pejabat Keuangan

• Pejabat Teknis

Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis dapat disesuaikan

dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan

PPK-BLUD

Struktur dasar organisasi UPTD-BLUD sesuai Permendagri No 61/2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelola Keuangan BLUD dapat di lihat pada gambar 2.3.

Secara operasional, struktur organisasi UPTD-BLUD dapat saja berbentuk seperti

yang disajikan dalam gambar 2.4.

PEMIMPIN

(Kepala BLUD)

PEJABAT

KEUANGAN

PEJABAT

TEKNIS

Gambar 2.3 : Struktur Dasar Organisasi UPTD-BLUD


15/44


11


2.7.2 Prosedur Kerja

Prosedur kerja menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi

jabatan dan fungsi dalam organisasi

2.7.3 Pengelompokan Fungsi yang Logis

Pengelompokan Fungsi yang Logis menggambarkan pembagian yang jelas dan

rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip

pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi

2.7.4 Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai

SDM yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif & kualitatif/kompeten

untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif & produktif.

Gambar 2.4 : Struktur Dasar Organisasi UPTD-BLUD


16/44


17/44


13


dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran

yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi

pemerintah.

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi

tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat

mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya

serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

b. Analisis SWOTAdalah daftar dari berbagai point Kekuatan,Kelemahan, Kesempatan dan

Hambatan dari UPTD-BLUD yang dilengkapi dengan bobot antar point dan nilai

masing-masing point. Nilai masing-masing point merupakan representasi dari

magnitude point tersebut. Sebagai contoh,UPTD-BLUD X memiliki point kekuatan

Asset yang dimiliki dengan nilai sebesar 8 maka point tersebut sebagai sebuah

Kekuatan dapat dianggap besar. Analisis SWOT paling tidak mengandung point-

point berikut:

ANALISIS INTERNAL

1. Aspek Teknis

- Sistem Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

- Sistem Pembuangan dan Pengolahan Sampah

- Standar Pelayanan Minimal

2. Aspek Organisasi dan SDM

- Struktur Organisasi

- Komposisi Karyawan

- Tupoksi

3. Aspek Keuangan

- Tarif

- Pembiayaan

- Sistem Akuntansi

4. Aspek Hubungan Masyarakat dan Pelanggan

- Humas dan Pers

- Hubungan Pelanggan


18/44


14


ANALISIS EKSTERNAL

1. Aspek Sosial, ekonomi dan Budaya Masyarakat

- Kondisi Sosial ekonomi masyarakat - Pesaing

- Budaya kebersihan masyarakat

2. Aspek Ekonomi

- Inf lasi, tingkat bunga, Pendapatan Nasional (GDP)

- APBD

3. Aspek Politis dan Dukungan Pemerintah

- Dukungan infrastruktur

- Dukungan pembiayaan4. Aspek Hukum

- Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah

- UU lingkungan hidup

5. Aspek Lingkungan Hidup

- Tingkat pencemaran darat

- Tingkat pencemaran air

c. Tujuan StrategisTujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah

sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai

5 (lima) tahunan.

d. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan

oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau

bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur

e. Program Strategis

Program Strategis adalah daftar dari langkah-langkah yang mungkin dilakukan

oleh UPTD-BLUD dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan

f. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program strategis yang merupakan daftar

aktifitas yang menggambarkan urutan pencapaian langkah srategis.


19/44


15


g. Matriks Rekapitulasi Rencana Strategis Bisnis

Matriks ini berisi keterkaitan antara Visi/Misi Tujuan, sasaran program dan

kegiatan strategis bisnis. Secara lengkap dapat diikuti pada gambar 2.4.

h. Proyeksi Keuangan

Proyeksi Keuangan merupakan skenario kondisi keuangan UPTD-BLUD dimasa

mendatang yang biasanya dinyatakan dalam penggalan waktu 5 tahunan, dengan

asumsi makro dan mikro tertentu, termasuk menjalankan program secara benar.

Proyeksi Keuangan merupakan prognosa mendatang dari Neraca, Laporan

Kegiatan dan Cash Flow berdasarkan asumsi-asumsi tertentu.

2.9 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus

dipenuhi oleh UPTD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan

Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam PerMendagri no 61 pasal 55:

• Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum

yang diberikan BLUD, Kepala Daerah menetapkan standar pelayanan minimal

BLUD dengan peraturan kepala daerah (Ayat 1)

• Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat

diusulkan oleh BLUD (Ayat 2)

• Standar Pelayanan minimum sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 harus

mempertimbangkan kualitas layanan,pemerataan dan kesetaraan layanan,

biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan (Ayat 3)

No TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Anggaran

(dalam Rp 000.000)

2009 2010 2011 2012 2013

1.

Gambar 2.4 : Matriks Rekapitulasi Rencana Strategis Bisnis


20/44


21/44


17


UPTD-BLUD Persampahan Kota Metro Realisasi Angaran Periode 2008

2.2. Laporan Arus Kas

Berisi sumber-sumber pendapatan berbentuk kas dan pengeluaran

berbentuk kas, ditambah dengan saldo kas yang ada pada awal periode

sehingga mampu menggambarkan posisi kas pada saat laporan dibuat

(gambar 2.6)

UPTD-BLUD Kota Metro Laporan Arus Kas Per 31 Des 2008

No Mata Anggaran Besarnya Anggaran Realisasi Over (Under)

A. 1.0.0.0 Pendapatan Jasa Layanan 2.000.000.000 1.800.000.000 (200.000.000)

A. 2.0.0.0 Biaya Jasa Pelayanan (1.800.000.000) (1.900.000.000) 100.000.000

Gambar 2.5 : Laporan Realisasi Anggaran

No Perkiraan Jumlah

PENERIMAAN KAS

5.0.0.0 Pendapatan Atas Jasa Layanan 1.800.000.000

5.2.0.0 Hasil Kerjasama 500.000.000

Total Kas dari operasi 2.300.000.000

PENGELUARAN KAS

6.0.0.0 Biaya Pelayanan (1.900.000.000)

6.1.0.0 Biaya Umum dan Administrasi (300.000.000)

Total Pengeluaran Kas (2.200.000.000)

Tambahan Saldo Kas dari Operasi 100.000.000

Saldo Awal 500.000.000

Saldo Akhir 600.000.000

Gambar 2.5 : Laporan Realisasi Anggaran


22/44


18


2.3. Laporan Neraca

Berisi daftar yang menggambarkan rincian harta, yaitu Harta Lancar dan

Harta Tetap dan sumber dari harta tersebut apakah berasal dari Hutang

dan atau modal (gambar 2.7)

Harta Lancar terdiri atas:

- Kas/Bank

- Perlengkapa Kantor

- Piutang/ Tagihan pada pihak ketiga

Harta Tetap terdiri atas:

- Peralatan kantor dan Akumulasi depresiasi yang bersangkutan

- Bangunan dan akumulasi depresiasi yang bersangkutan

- Tanah

- Kendaraan dan alat berat dan akumulasi depresiasi ybs

Hutang terdiri atas:

- Hutang pajak

- Hutang pada suplier

- Hutang Bank

Modal terdiri atas:

- Penyertaan Modal Pemda

- Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

- Penyertaan Modal Pihak ketiga

- Cadangan Piutang Ragu-ragu

- Akumulasi sisa Pendapatan atas Biaya


23/44


19


UPTD-BLUD Kota Metro Neraca Tahun berakhir 2008

2.4. Laporan Sisa Penerimaan atas Biaya (Laporan Kegiatan)

Berisi daftar penerimaan dan biaya dalam satu periode anggaran.

Laporan ini berbeda dengan Laporan arus Kas dalam 2 hal:

- Laporan Kegiatan memuat seluruh pengeluaran kas dan non kas

(misalnya depresiasi) sedangkan laporan arus kas hanya memuat

pengeluaran-pengeluaran kas saja

- Laporan Arus Kas memuat saldo kas di awal periode sehingga

menggambarkan posisi kas pada akhir periode sedangkan laporan

Kegiatan tidak memuat posisi kas pada awal periode.

(Lihat gambar 2.8)

Gambar 2.7 : Laporan Neraca

No Nama Perkiraan Debet

1.0.0.0 Harta Lancar 750.000.000

1.0.1.0 Kas/Bank 600.000.000

1.0.3.0 Perlengkapan Kantor 50.000.000

1.0.4.0 Tagihan Pada Pihak 3 100.000.000

1.1.0.0 Harta Tetap

1.1.1.0 Peralatan Kantor 500.000.000

1.1.1.1 Akumulasi Penyusutan (200.000.000)

Nilai Bersih Peralatan Kantor 300.000.000

1.1.2.0 Tanah 30.000.000.000

1.1.3.0 Bangunan 2.000.000.000

Akumulasi Penyusutan (500.000.000)

Nilai bersih Bangunan 1.500.000.000

1.1.4.0 Kendaraan 2.000.000.000

Akumulasi Penyusutan

Nilai Bersih Kendaraan 1.000.000.000

1.1.5.0 Alat Berat 5.000.000.000

Akumulasi Penyusutan

Nilai Bersih Alat Berat 3.500.000.000

TOTAL HARTA 37.050.000.000

No Nama Perkiraan Kredit

2.0.1.0 Kewajiban Pajak 7.000.000.000

2.0.2.0 Hutang Pada Suplier 3.000.000.000

2.1.1.0 Hutang Bank 1.000.000.000

TOTAL HUTANG 11.000.000.000

4.1.0.0 Penyertaan Modal PemDa 9.050.000.000

4.2.0.0 Penyertaan Modal Pihak 3 5.000.000.000

4.3.0.0 Cadangan Piutang Ragu-ragu 5.000.000.000

Akumulasi sisa Pendapatan

4.4.0.0 atas biaya 7.000.000.000

TOTAL EKUITAS 26.050.000.000

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 37.050.000.000


24/44


20


UPTD-BLUD Persampahan Kota Metro Laporan Sisa Penerimaan atas Biaya

Tahun 2008-2009

2.5. Rasio-rasio Keuangan

Terdiri atas Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Tingkat Hutang, Rasio

Solvabilitas dan Rasio Rentabilitas

A. Rasio Likuiditas:

- Cash ratio Kas/Kewajiban Lancar X 100

- Current Ratio Aset Lancar/Kewajiban Lancar X 100

- Net Wrk Cap-Sales Modal Kerja Bersih/Pejualan X 100

B. Rasio Aktivitas

- Iventory Turnover Pendapatan/Persediaan

- Receivable Turnover Pendapatan/Tagihan

- Collection Period Piutang x 360/Pendapatan

- Current Asset TO Pendapatan/Asset Lancar

- Fixed Asset Turnover Pendapatan/Harta Tetap

- Total Asset Turnover Pendapatan/Total Harta

- Sales to Working Cap Pendapatan/Modal Kerja Bersih

No PERKIRAAN 2008 2009

1 Pendapatan Jasa Layanan

1. Pendapatan Atas Jasa Layanan

2. Hibah

3. Hasil Kerjasama

4. Lain-lain

2 Biaya

1. Biaya Pelayanan

2. Biaya Umum dan Administrasi

3. Biaya Non Operasional

3 Surplus (defsit)

Gambar 2.8 : Laporan Kegiatan


25/44


26/44


22


Gambar 2.9 : Pernyataan Bersedia diaudit secara independen


27/44


23


2.12 Permohonan Pada Kepala Daerah untuk Penerapan

PPK-BLUD

Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD mengirim surat

permohonan, dilampiri syarat-syarat administrasi yang telah terpenuhi. Format

surat permohonan sesuai lampiran PerMendagri no 61 tahun 2007 sebagai

berikut:


28/44


29/44


25


BAB lll PETUNJUK PENGELOLAAN ADMINISTRATIP UPTD

YANG MENERAPKAN POLA BLUD

3.1 Investasi

a. Investasi merupakan belanja modal yang berdurasi jangka pendek-panjang

dan dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan dari uang menganggur

(idle money) Investasi UPTD-BLUD dilakukan sesuai PP no 23 tahun 2005

tentang pengelolaan keuangan BLU. Pada dasarnya UPTD-BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan

Gubernur/Bupati/Walikota.

b. Bentuk investasi yang bisa dilakukan diatur dalam PerMendagri No 59

tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pasal 70 dan 71:

- Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera

diperjual belikan ditujukan dalam rangka manjemen kas dan beresikorendah mencakup deposito berjangka 3-12 bulan (ARO), pembelian

surat utang negara (SUN), SBI dan Surat Perbendaharaan Neara (SPN)

- Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran

investasi untuk dimiliki leih dari 12 bulan antara lain pembelian obligasi atau

Surat Utang Jangka Panjang, kerjasama dengan pihak ketiga dalam

pengusahaan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan

badan usaha lain dan investasi permanen lain dalam rangka peningkatan

pelayanan masyarakat.

3.2 Penentuan Tarif

a. Struktur dan Besaran tarif layanan UPTD-BLUD disusun berdasarkan

ketentuan yang terdapat dalam Bab IX PerMendagri No 61 tahun 2007.

Tarif yang dipungut kepada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah dan disampaikan pada pimpinan DPRD


30/44


26


b. Dalam hal terjadi perubahan besaran tarif maka perubahan tersebut dapat

dilakukan sebagai sebuah keseluruhan atau per unit layanan dengan

berpedoman pada Pasal 58 PerMendagri No 61 tahun 2007

c. Besaran tarif yang dikenakan atas layanan tertentu sebaiknya mengacu

pada azaz kecukupan ekonomis yaitu bahwa tarif layanan mampu mencakup

seluruh biaya yang timbul akibat pemberian layanan atau paling tidak

mampu mencakup biaya variabelnya sbb:

Tarif1 = Biaya Variabel + Biaya Tetap

Tarif2 = Biaya Variabel

Jenis tarif kedua diterapkan hanya apabila biaya tetap penyelenggaraan

layanan pokok yang dibutuhkan masyarakat tersebut sangat tinggi sehingga

bila dicakup dalam tarif akan memberatkan lapisan masyarakat dengan

penghasilan rendah. Perhitungan tarif semacam itu sesuai dengan

pemahaman PerMendagri no 61 tahun 2007 pasal 57 ayat 2 dan 3

3.3 Anggaran

a. Anggaran UPTD-BLUD disusun dengan acuan yang terdapat pada

PerMendagri no 61 tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD, yaitu bahwa BLUD menyusun RBA tahunan dengan

mengacu kepada Rencana Strategis Binis BLUD (Pasal 71 ayat 1).

b. RBA memuat antara lain kondisi kinerja tahun berjalan, asumsi makro

dan mikro, target kinerja (output yang terukur). Analisis dan perkiraan

biaya peroutput dan agregat, perkiraan harga, anggaran serta prognosa laporan

keuangan. RBA juga memuat prakiraan maju (forward estimate) dan disusun

dengan pola flexible budget dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

RBA merupakan refleksi program dan kegiatan dari SKPD/Pemerintah Daerah

c. Pengajuan dan Persetujuan RBA BLUD Persampahan dan Limbah merupakan

UPTD di bawah SKPD oleh karena itu maka RBAnya disusun dan dikonsolidasikan


31/44


27


dengan RKA-SKPD. RBA disampaikan pada Kepala SKPD untuk dibahas

sebagai bagian dari RKA-SKPD (PerMendagri no 61 tahun 2007 Pasal 76

ayat 2)

d. Mata Anggaran BLUD urusan Persampahan dan limbah mengikuti Lampiran

PerMendagri No:59 tahun 2007 yaitu: 1.03.XX.YY dimana 1:adalah

URUSAN WAJIB; 03: adalah PEKERJAAN UMUM ; XX: adalah nomor kode

lokasi anggaran,yaitu Dinas/kantor XX pada propinsi ybs; dan YY adalah

nomor kode kegiatan YY pada Dinas/Kantor ybs, sehingga kode mata

anggaran BLUD urusan Persampahan dan Limbah dalam APBD adalah

sebagai berikut:

Digit

Digit 1 : Diisi 1 (urusan wajib)

Digit 2 : Diisi 03 (Pekerjaan Umum), 04 (perumahan) atau 05 (Penataan

Ruang) atau 08 (Lingkungan Hidup)

Digit 3 : Diisi kode SKPD ybs, misalnya 01

Digit 4 : Diisi kode BLUD ybs, misalnya 01, 02 dst

Digit 5 : Diisi 4 untuk Pendapatan dan 5 untuk Biaya (Belanja)

UNTUK PENDAPATAN

Digit 6 : Diisi 1 (PAD)

Digit 7 : Diisi 4 (Lain-lain PAD yang sah)

Digit 8 : Diisi 14 (Pendapatan BLUD)

Digit 9 : Diisi 1 (jasa Layanan) atau 2 (Hibah) atau 3 (Kerjasama) atau

4 (lain-lain pendapatan yang sah)

UNTUK BELANJA (BIAYA)

Digit 6 : Diisi 1 (belanja tidak langsung) atau 2 (Belanja Langsung)

Digit 7 : Diisi 1 (Belanja Pegawai PNS) atau 2 (Belanja Barang) atau

3 (Belanja Modal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


32/44


33/44


29


f. Prognosa Laporan Keuangan terdiri atas Prognosa Pendapatan dan Biaya dan

Prognosa Neraca tahun anggaran n+1. Format Prognosa Pendapatan dapat

diikuti pada gambar 3.1. berikut ini:

Gambar 3.1 : Format Anggaran Pendapatan BLUD


34/44


30


g. Untuk pengisian kode anggaran pendapatan adalah sebagai berikut:

- kolom 1: diisi angka 1, yaitu Urusan Wajib

- kolom 2: diisi angka 03, yaitu Dinas Pekerjaan Umum atau 04 (Perumahan),

05 (Penataan Ruang) atau 08 (Lingkungan Hidup)

- kolom 3: diisi angka kode SKPD ybs misalnya 01.

- kolom 4: diisi angka 01, yaitu kode BLUD Persampahan atau 02 yaitu kode

BLUD Air Limbah di bawah SKPD ybs

- kolom 5: diisi angka 4, yaitu kode pendapatan BLUD dalam APBD yaitu

lain-lain pendapatan daerah yang sah

- Untuk rincian pendapatan kolom 5 diisi dengan rincian pendapatan

sesuai Chart of account BLUD ybs dimulai dengan angka 3 dan diikuti kode

akun Misalnya (lihat Daftar Perkiraan/Chart of Account) :

• 4100 : Pendapatan atas Jasa Layanan

• 4200 : Pendapatan Hibah

• 4300 : Pendapatan Hasil Kerjasama

• 4400 : Penerimaan Anggaran dari APBD

• 4500 : Jasa Bunga

• 4600 : Penerimaan Lain-lain

h. Format Prognosa Biaya merupakan perkiraan anggaran belanja BLUD yang

terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

• Belanja Langsung adalah Belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan program kegiatan, terdiri atas: Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal

• Belanja Tidak Langsung adalah Belanja yang dianggarkan namun tidak

terkait secara langsung dengan program kegiatan, terdiri atas: belanja

pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,

bantuan keuangan dan belanja tidak terduga (Peraturan Menteri Dalam

Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

daerah Pasal 36)

• Format anggaran Belanja Langsung dan Tidak langsung dapat diikuti

pada gambar 3.2. dan 3.3. di bawah ini:


35/44


31


Gambar 3.2 : Format Belanja Langsung


36/44


32


Gambar 3.3 : Format Anggaran Belanja Tidak Langsung


37/44


33


3.4 Sistem Akuntansi

a. Sistem akuntansi UPTD-BLUD mengacu pada PP no 23 tahun 2005 tentang

pengelolaan keuangan BLU pasal 26 diselenggarakan sesuai dengan standar

akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh IAI.

b. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi keuangan maka BLU dapat

menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat

persetujuan Menteri Keuangan

3.5 Pencatatan Pendapatan dan Biaya

a. Pendapatan UPTD-BLUD terdiri atas Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama, APBD, APBN dan Lainnya sesuai PerMendagri No 61 tahun 2007 dengan

format sesuai Lampiran IV PerMen ini (gambar 3.4)

Juga sesuai dengan PP no 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan

BLU seperti halnya tersebut di atas, ditambah dengan penerimaan anggaran

dari APBD.

Gambar 3.4 : Format Penerimaan BLUD

No Uraian Anggaran

Realisasis/d

Triwulan

Lalu

Realisasi

s/d

Triwulan ini

Realisasi

s/d

Triwulan ini

Lebih

Kurang

Pendapatan BLUD

1. Jasa Layanan

2. Hibah

3. Hasil Kerjasama

4. Lain-lain

Jumlah

........................, .....................20 ............3

Mengetahui

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

NIP............................

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

NIP............................ 4

Pemimpin BLUD


38/44


34


b. Pengeluaran UPTD-BLUD dilakukan sesuai format Lampiran VI PerMen ini

(gambar 3.5) dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri Surat

Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) dengan format sebagaimana tercantum

dalam lampiran V PerMen yang sama (gambar 3.6)

c. Biaya yang dikeluarkan oleh BLUD berdasarkan PerMendagri No 61 tahun

2007 pasal 64 dan pasal 65 adalah:

- Biaya pelayanan terdiri atas biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa

pelayanan, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya pelayanan lain-lain

- Biaya umum dan administrasi terdiri atas: biaya pegawai, biaya

administrasi kantor, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya

promosi dan biaya administrasi-umum lain-lain

- Biaya non operasional terdiri atas: Biaya bunga, biaya administrasi

bank, biaya kerugian penjualan aset-aset, biaya kerugian penurunan nilai

dan biaya non operasional lainnya.

d. Pengelolaan belanja BLU menurut pola budget fleksibel tergantung dari

volume kegiatan pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam RBA.

Sedangkan belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibili tas harus

mendapat persetujuan kepala SKPD.


39/44


40/44


36


3.6 Daftar Perkiraan (Akun)

Akun-akun untuk mencatat transaksi harian pada UPTD-BLUD paling tidaak

memuat:

Gambar 3.6 : Format SPTJ

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.................................................... 1

........................................................................................................2

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD .........Triwulan......Tahun.....

sebesar Rp...................(................................................................), yang berasal dari

pendapatan: Jasa Layanan,Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah,

adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan

sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan

dibukukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BLUD dan buk-bukpengeluaran ada pada kami

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan

pengeluaran biaya BLUD............

...................,....................20..... 3

Pemimpin BLUD.................

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP...............

Keterangan1. diisi Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

2. diisi Nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD

3. diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab dibuat

4. diisi NIP Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS)


41/44


37


AKUN KELOMPOK ASET

No Akun Perkiraan

1.0.0.0 Harta Lancar

1.0.1.0 Kas/Bank

1.0.2.0 Barang Persediaan

1.0.3.0 Perlengkapan Kantor

1.0.4.0 Tagihan pada Pihak ketiga

1.1.0.0 Harta Tetap

1.1.1.0 Peralatan Kantor

1.1.2.0 Tanah

1.1.3.0 Bangunan

1.1.4.0 Kendaraan

1.1.5.0 Alat Berat

AKUN KELOMPOK KEWAJIBAN

No Akun Perkiraan

2.0.0.0 Kewajiban Lancar

2.0.1.0 Kewajiban Pajak

2.0.2.0 Hutang pada suplier

2.0.3.0 Hutang jatuh tempo

2.1.0.0 Hutang jangka panjang

2.1.1.0 Hutang Bank

2.1.2.0 Hutang pada pihak ketiga

2.2.0.0 Pinjaman Asset dari SKPD

AKUN KELOMPOK MODAL

No Akun Perkiraan

3.0.0.0 Penyertaan Modal

3.1.0.0 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

3.2.0.0 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

3.3.0.0 Penyartaan Modal Pihak ketiga

3.4.0.0 Cadangan Piutang Ragu-ragu

3.5.0.0 Akumulasi sisa Pendapatan atas Biaya


42/44


38


AKUN KELOMPOK LABA/RUGI

No Akun Perkiraan

4.0.0.0 Pendapatan

4.1.0.0 Pendapatan Atas Jasa Layanan

4.2.0.0 Hibah

4.3.0.0 Hasil Kerjasama

4.4.0.0 Penerimaan anggaran dari APBD

4.5.0.0 Penerimaan Bunga (Jasa Bunga)

4.6.0.0 Penerimaan Lain-lain

5.0.0.0 Biaya Pelayanan

5.0.1.0 Biaya Bahan

5.0.2.0 Biaya Jasa Pelayanan

5.0.3.0 Biaya Pemeliharaan

5.0.4.0 Biaya Barang dan Jasa

5.0.5.0 Biaya Pelayanan Lain-lain

5.1.0.0 Biaya Umum dan Administrasi

5.1.1.0 Biaya Pegawai

5.1.2.0 Biaya Administrasi Kantor

5.1.3.0 Biaya Pemeliharaan

5.1.4.0 Biaya Promosi

5.1.5.0 Biaya Administrasi lain-lain

5.2.0.0 Biaya Non Operasional

5.2.1.0 Biaya Bunga

5.2.2.0 Biaya Administrasi bank

5.2.3.0 Biaya kerugian penjualan Aset-aset

5.2.4.0 Biaya Kerugian Penurunan Nilai

5.2.5.0 Biaya non operasional lain-lain

3.7 Kerjasama Pihak ketiga

a. Kerjasama pihak ketiga dilaksanakan sesuai PerMen Dalam Negeri No 61

tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pasal

96-pasal 98


43/44


39


b. Kerjasama dengan pihak ketiga antara lain dalam bentuk kerjasama

operasi, sewa menyewa dan lainnya yang menunjang tugas BLUD

c. Kerjasama Daerah berdasarkan PP No 50 tahun 2007 Tentang Tatacara

Pelaksanaan Kerjasama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian

kerjasama (pasal 5) yang memuat paling sedikit:

- subyek kerjasama (pihak-pihak yang mengikatkan diri)

- obyek kerjasama

- ruang lingkup

- hak dan kewajiban para pihak

- jangka waktu kerjasama

- pengakhiran kerjasama

- keadaan memaksa dan penyelesaian perselisihan

d. Kerjasama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan biayanya sudah teranggarkan

dalam APBD tahun berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD

3.8 Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa oleh BLU dilakukan sesuai PP no 23 tahun 2005 tentang

pengelolaan keuangan BLU pasal 20 sampai 23.

a. Kewenangan pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan besarnya nilai

oleh pejabat berwenang sesuai peraturan bupati/walikota

b. Barang inventaris hasil kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dialihkan

pada pihak ketiga berdasarkan pertimbangan ekonomis melalui mekanisme

penjualan(lelang)/hibah dan dilaporkan pada kepala SKPD

c. BLUD tidak bisa mengalihkan/menghapus asset tetap kecuali atas

persetujuan pejabat berwenang berdasakan jenjang nilai aset tetap, dan

dilaporkan pada kepala SKPD terkait

d. Tanah dan bangunan disertif ikasi atas nama Pemerinta Daerah


44/44


3.9 Pengelolaan Asset UPTD-BLUD pada Masa Transisi

Pada masa transisi yaitu pada saat UPTD-BLUD telah memperoleh status hukumnya

padahal SKPD secara hukum belum menyerahkan aset-aset operasional yang

digunakan UPTD-BLUD maka dibutuhkan akun yang menjelaskan posisi aset-aset

operasional tersebut. Nilai dari keseluruhan Asset yang dipergunakan oleh UPTD-

BLUD sebelum dimasukkan ke dalam kelompok modal, yaitu Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah (3.1.0.0) dicatat sebagai kewajiban (liability) terhadap SKPD

yaitu sebagai Pinjaman Asset dari SKPD dengan nomor akun 2.2.0.0.

Apabila SKPD telah menyerahkan Asset-asset operasional tsb dan menghapus

dari akun neraca nya, maka UPTD-BLUD mentransfer Pinjaman Asset dari SKPD

tersebut ke dalam perkiraan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (3.1.0.0)

sebagai berikut:

Debet : 2.2.0.0. Pinjaman Asset dari SKPD

Kredit : 3.1.0.0. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Documents

Pedoman Administrasi Penerapan Pengelolaan Keuangan Blud