Upload
others
View
10
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
I
PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Jl. Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 513022, Faks. (0711) 513078
Website: www.um-palembang.ac.id
ii
iii
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR: 082/G-20/KPT/UMP/II/2016
tentang
BUKU PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Rektor UM Palembang No. 152/E-3/KPTS/ UMP/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012, tentang Pedoman Akade-mik Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palembang, tanggal .
MENIMBANG : 1. Bahwa Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah
Palembang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UM Palembang No. 152/E-3/KPTS/ UMP/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012, perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional; 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013, tentang Standar
Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44
Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/ B/2012
tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat
Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 208/KEP/I.0/D/2015, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2015—2019;
10. SK Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 094/Kep/ I.3/D/2013, tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2012;
11. Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) dari Dirjen
iv
Dikti Depdiknas RI No. 3425/D/T/K-II/2009, No. 3426/D/T/2009, No. 3696/D/T/2006, No. 3697/D/T/2006, No. 3450/D/T/2005, No. 3377/ D/T/K-II/2009, No. 956/D/T/2007, No. 1608/D/T/2005, No. 3428/D/ T/K-II/2009, No. 4174/D/T/2006, No. 3375/D/T/K-II/2009, No. 3376/ D/T/K-II/2009, No. 3698/D/T/2006, No. 3699/D/T/2006, No. 3427/D/ T/K-II/2009, No. DJ-II/215/2005, No. 2130/D/T/2008, dan No. 425/E/O/2013.
12. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 397/E/O/2013 tanggal 13 September 2013, tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Muhammadiyah Palembang;
13. SK Dirjen Dikti Depdiknas No. 3776/D/T/K/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca-sarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
14. SK Dirjen Dikti Depdiknas No. 3424/D/T/K/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Program Pasca-sarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
15. SK Menristek Dikti No. 125/M/Kp/III/2015, tentang Izin Penye-lenggaraan Program Studi Pendidikan Biologi Program Pasca-sarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
16. SK Menristek Dikti No. 269/KPT/I/2016, tentang Izin Penye-lenggaraan Program Studi Teknik Kimia Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
17. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) no. 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Pemberian Peringkat Akreditasi B (Baik) kepada Universitas Muhammadiyah Palembang;
18. SK BAN-PT No. 027/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 016/BAN-PT/ Ak-XII/S1/VI/2009, No. 031/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 012/ BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, No. 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/ X/2005, No. 005/BAN-PT/Ak-X/S1/ Dpl.III/VI/ 2010, No. 003/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008, No. 032/BAN-PT/Ak-XI/S1/XII/2008, No. 038/BAN-PT/Ak-X/S1/I/2009, No. 010/ BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2006, No. 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, No. 006/BAN-PT/Ak-XI/S1/IVI/2009, No. 005/BAN-PT/Ak-VII/S1/ II/2004, No. 029/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/2008, No. 004/BAN-PT/Ak-VIII/S2/XI/2010, No. 044/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2011, dan No. 030/ BAN-PT/Ak-XV/S1/I/2013;
19. SKB Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 061/C-17/SKB/BPH-UMP/XII/2012 dan No. 250/C-17/KPTS/UMP/ XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, tentang Peraturan Kepe-gawaian Universitas Muhammadiyah Palembang.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN Pertama Mengesahkan Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah
Palembang, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua Mengamanahkan kepada segenap pimpinan di lingkungan Universitas
Muhammadiyah Palembang untuk mempedomani dan melaksanakan semua ketentuan yang termaktub di dalam Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Palembang tersebut;
Ketiga Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan
Rektor UM Palembang No. 152/E-3/KPTS/ UMP/VIII/2012 tanggal 03
v
Agustus 2012, tentang Pedoman Akademik Universitas Muham-madiyah Palembang, dinyatakan tidak berlaku lagi;
Keempat Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 22 Jumadilawal 1437 H.
01 Februari 2016 M.
Rektor,
Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN: 743462/0230106301
Tembusan:
1. Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah.
Jln. K. H. Ahmad Dahlan nomor 103 di Yogyakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepala Biro/Lembaga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Arsip.
vi
KATA PENGANTAR
Buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah ini berisikan informasi
akademik dan nonakademik yang ditujukan bagi sivitas akademika Universitas
Muhammadiyah Palembang khususnya, dan juga bagi pihak-pihak yang
berkepentingan.
Dalam penyusunan Buku Pedoman Akademik ini, telah diupayakan untuk
memuat semua informasi mutakhir yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan
akademik dan nonakademik di Universitas Muhammadiyah Palembang.
Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga selesainya Buku
Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Palembang ini, kami ucapkan terima
kasih.
Palembang, Februari 2016
Tim Penyusun
vii
SAMBUTAN REKTOR
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.
Universitas Muhammadiyah Palembang (disingkat UM Palembang) didirikan
pada tanggal 15 Juni 1979. Pendiriannya didorong oleh kesadaran dan tanggung
jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghasilkan sumber daya
manusia yang berkualitas dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan
takwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
Saat ini Universitas Muhammadiyah Palembang telah memiliki:
1. Program Strata 2, terdiri dari 4 Program Studi yaitu; Program Studi Hukum,
Manajemen, Pendidikan Biologi, dan Teknik Kimia.
2. Program Strata 1, terdiri dari 7 Fakultas (Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam,
Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Fakultas Pertanian, dan Fakultas Kedokteran) dengan 25 program studi.
3. Program Diploma III: Manajemen Pemasaran.
Hal-hal tersebut di atas mendorong Universitas Muhammadiyah Palembang
agar selalu aktif berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta peningkatan kualitas iman, takwa dan amal. Semuanya itu tercermin dalam
tujuan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, yaitu mewujudkan sarjana muslim yang
berakhlak mulia, cakap, percaya diri dan berguna bagi masyarakat dan negara serta
mampu mengamalkan ilmu pengetahuan untuk menunjang pembangunan yang
diridhoi Allah SWT.
Semoga Pedoman Akademik ini memberikan informasi yang lengkap tentang
keberadaan Universitas Muhammadiyah Palembang di kalangan masyarakat
Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia umumnya.
Nasrun minallahi wa fathun qorieb.
Palembang, Februari 2016 Rektor,
Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. NBM/NIDN: 743462/0230106301
viii
DAFTAR ISI
Halaman
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BUKU PANDUAN AKADEMIK ............................. iii
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ vi
KATA SAMBUTAN REKTOR ......................................................................................... vii
DAFTAR ISI ................................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL .............................................................................................................. xi
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................... xiii
I. PENDAHULUAN ........................................................................................................1
II. SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ........................................................4
A. Sistem Kredit Semester ......................................................................................4
B. Tujuan Sistem Kredit Semester ..........................................................................4
C. Program Akademik ..............................................................................................5
1. Jenis Program ..............................................................................................5
2. Bidang Ilmu dan Program Studi ...................................................................5
D. Penyusunan KRS dan KHS ................................................................................5
1. Kartu Rencana Studi (KRS) .........................................................................5
2. Kartu Hasil Studi (KHS) ................................................................................6
E. Sistem Blok ..........................................................................................................6
F. Kegiatan Pembelajaran .......................................................................................6
1. Kuliah ............................................................................................................6
2. Persyaratan ..................................................................................................6
3. Praktikum ......................................................................................................6
4. Program Pengalaman Lapangan (PPL), Program Magang, dan PKL .......7
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN).............................................................................8
G. Evaluasi Pembelajaran .......................................................................................8
1. Ujian ..............................................................................................................8
2. Penilaian .......................................................................................................8
3. Perbaikan Nilai ...........................................................................................11
H. Laporan Akhir ....................................................................................................11
I. Skripsi ................................................................................................................12
J. Tesis ..................................................................................................................16
K. Wisuda ...............................................................................................................19
III. KURIKULUM ............................................................................................................20
A. Fakultas Hukum.................................................................................................20
B. Fakultas Teknik .................................................................................................26
C. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ............................................................................50
D. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ..........................................................62
E. Fakultas Pertanian ............................................................................................93
F. Fakultas Agama Islam .................................................................................... 117
G. Fakultas Kedokteran ...................................................................................... 125
H. Program Pascasarjana ................................................................................... 134
ix
IV. ADMINISTRASI AKADEMIK ................................................................................. 142
A. Penyelenggaraan Administrasi Akademik ..................................................... 142
B. Penerimaan Mahasiswa ................................................................................. 142
1. Mahasiswa Baru ...................................................................................... 142
2. Mahasiswa Pindahan .............................................................................. 146
3. Mahasiswa Penerima Beasiswa ............................................................. 146
4. Mahasiswa Tugas Belajar ....................................................................... 149
C. Registrasi Ulang ............................................................................................. 149
1. Mahasiswa Lama .................................................................................... 149
2. Mahasiswa Kuliah Kembali ..................................................................... 150
D. Biaya Pembinaan Pendidikan (BPP) ............................................................. 151
E. Cuti Akademik (Stop Out) .............................................................................. 151
F. Berhenti Sementara Karena Skorsing (BSS) ................................................ 152
G. Berhenti Studi Tetap (BST) ........................................................................... 152
V. KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI ....................................................................... 153
A. Pengembangan Kemahasiswaan .................................................................. 153
1. Bidang Penalaran .................................................................................... 153
2. Bidang Minat, Bakat, dan Kegemaran .................................................... 154
3. Bidang Kesejahteraan Mahasiswa ......................................................... 154
B. Organisasi Kemahasiswaan........................................................................... 154
1. Pengertian dan Bentuk ............................................................................ 154
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ............................................................... 156
3. Struktur Organisasi Kemahasiswaan ...................................................... 157
4. Kepengurusan ......................................................................................... 158
5. Tata Cara Pembentukan Pengurus ........................................................ 158
C. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ................................................................... 160
D. Organisasi Alumni .......................................................................................... 162
VI. AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN ........................................................... 162
A. Tujuan ............................................................................................................. 162
B. Proses Pembelajaran ..................................................................................... 163
VII. TATA TERTIB ........................................................................................................ 175
A. Ketentuan Umum ........................................................................................... 175
B. Dosen ............................................................................................................. 175
1. Kode Etik Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah ............................. 175
2. Tata Krama Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah .......................... 177
C. Mahasiswa. ..................................................................................................... 180
1. Hak dan Kewajiban Mahasiswa .............................................................. 180
2. Jenis-Jenis Pelanggaran ......................................................................... 181
3. Sanksi dan Prosedur Pemberian Sanksi ................................................ 182
x
DAFTAR TABEL
Halaman
2.1 Hubungan Indeks Prestasi dengan Jumlah sks yang Diambil Mahasiswa ............ 5
2.2 Hubungan Antara Nilai Skor dengan Nilai Huruf, Bobot, dan Makna .................... 9
2.3 Hubungan Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan Program DIII......................... 13
2.4 Matriks Tenaga Pengajar, Pembimbing dan Penguji Skripsi Berdasarkan
Jabatan Fungsional dan Tingkat Pendidikan ..........................................................13
2.5 Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Bimbingan Pembuatan
Skripsi,Tesis, dan Disertasi .....................................................................................13
2.6 Hubungan Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan Program S1 ...........................16
2.7 Hubungan Antara Skor dengan Nilai Huruf, Bobot dan Makna ............................. 18
2.8 Hubungan Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan Program S2 ...........................19
xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
5.1. Mekanisme Pendaftaran Mahasiswa Baru ........................................................... 148
5.2. Mekanisme Registrasi Mahasiswa Lama ............................................................. 155
6.1. Struktur Organisasi Kemahasiswaan UM Palembang ......................................... 161
xii
DAFTAR LAMPIRAN
A. Struktur Organisasi Fakultas .......................................................................... 184
1. Fakultas Teknik ....................................................................................... 184
2. Fakultas Ekonomi .................................................................................... 185
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ................................................ 186
4. Fakultas Pertanian .................................................................................. 187
5. Fakultas Hukum ...................................................................................... 188
6. Fakultas Agama Islam ............................................................................. 189
7. Fakultas Kedokteran ............................................................................... 190
8. Program Pascasarjana ............................................................................ 191
B. Identitas Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang ............................. 192
1. Fakultas Teknik ....................................................................................... 192
2. Fakultas Ekonomi .................................................................................... 197
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ................................................ 204
4. Fakultas Pertanian .................................................................................. 213
5. Fakultas Hukum ...................................................................................... 218
6. Fakultas Agama Islam ............................................................................. 224
7. Fakultas Kedokteran ............................................................................... 227
8. Program Pascasarjana ............................................................................ 237
Universitas Muhammadiyah Palembang
1
I. PENDAHULUAN
Ide untuk mendirikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah berbentuk Universitas
dicetuskan oleh tokoh-tokoh muda Muhammadiyah yaitu: Drs. M. Djakfar Murod dan
kawan-kawan seperti Drs. Sanusi Has, Drs. Al Hady Haq, Drs. Idris Halim, dan Drs.
Fikhri Bastari. Pada tahun 1963, usulan kelompok muda ini disambut baik oleh para
tokoh pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Selatan H. M. Siddik Adiem, K. H.
Masyhur Azhari, Djama'in Sutan Marajo, M. Yunus, Datuk Rusli, Zamhari Abidin, S.H.
yang akhirnya dikenal sebagai perintisnya.
Usaha mereka ini belum dapat diwujudkan karena berlakunya Undang-undang
Nomor 22 tahun 1961, dimana persyaratan mendirikan Perguruan Tinggi Swasta
minimal memiliki 4 (empat) Fakultas dan 2 (dua) di antaranya adalah Fakultas Eksakta.
Pada tahun 1963 didirikan Fakultas Hukum dan Fakultas Filsafat Muhammadiyah
(FHFM). FHFM inilah merupakan embrio Universitas Muhammadiyah Palembang.
Pada mulanya kegiatan perkuliahan dilakukan di Masjid Muhammadiyah Bukit Kecil
Palembang dengan jumlah mahasiswa 20 orang. Pada waktu itu pimpinan FHFM
adalah:
Dekan : K. H. Mansyur Azhari
Sekretaris : Drs. M. Djakfar Murod
Pada tahun 1965 FHFM berubah nama menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu
Kemasyarakatan (FHIK) Muhammadiyah cabang Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Tanggal 28 Januari 1974 FHIK Muhammadiyah berubah lagi menjadi Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Muhammadiyah (STIHM).
Pada tahun 1979 ide mendirikan Universitas Muhammadiyah di kota
Palembang muncul kembali atas inisiatif dan kemauan keras dari tokoh-tokoh muda
dan sarjana muslim. Susunan panitia pendirian Universitas Muhammadiyah
Palembang sebagai berikut:
Ketua : Drs. M. Djakfar Murod
Sekretaris : Hasnil Basri
Bendaharawan : Aji Pasim, S.H.
Anggota : 1. Drs. M. Syarkowi Nur
2. Drs. Zainal Abidin Gaffar
3. Drs. Amiruddin
4. Ir. Hasbullah Sahar
Kemudian baru pada tanggal 15 Juni 1979 M. bersamaan dengan tanggal 20
Rajab 1399 H. Universitas Muhammadiyah Palembang resmi dibuka dengan 3 (tiga)
fakultas, dengan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (YPTM)
Sumatera Selatan nomor 010/YPTM/79, yaitu:
a. Fakultas Teknik dengan Program Studi Teknik Sipil
b. Fakultas Ekonomi dengan Program Studi Manajemen Perusahaan
c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Program Studi:
1) Pendidikan Bahasa Indonesia
2) Administrasi Pendidikan
3) Pendidikan Matematika
2
Bab I—Pendahuluan
Oleh karena adanya peraturan bahwa setiap universitas harus memiliki paling
sedikit dua fakultas eksakta, maka ketiga fakultas yang didirikan tersebut sementara
waktu dinamakan sebagai Sekolah Tinggi. Penamaan Sekolah Tinggi tersebut
sebenarnya didasarkan kepada kebijakan Mendikbud yang waktu itu dijabat oleh Dr.
Daoed Yoesoef, yang belum memperkenankan Universitas Muhammadiyah
Palembang menjadi Universitas, tetapi baru berupa Sekolah Tinggi saja. Hal tersebut
sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh politik pada waktu itu. Tanggal 25
November 1980 mendapat Piagam Pendirian dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah
dengan surat keputusan nomor 032/III-SMS-79/80.
Pada tahun 1982 bertambah lagi satu fakultas yaitu Fakultas Pertanian dan
pada tahun 1982 tersebut Universitas Muhammadiyah Palembang memperoleh Status
Izin Prinsip dari Kopertis Wilayah II Palembang dengan Surat Keputusan nomor
83/Kop.II/N.IV/1982 terhitung tanggal 9 Maret 1984. Universitas Muhammadiyah
Palembang ketika itu dengan empat fakultas yaitu; Teknik, Ekonomi, Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, dan Pertanian mendapat Status Terdaftar dengan Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 090/O/1984. Pada
tanggal itu pula Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah (STIHM) berintegrasi ke
dalam Universitas Muhammadiyah Palembang menjadi Fakultas Hukum dengan Surat
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor
089/O/1984.
Kemudian pada tahun 1989 Universitas Muhammadiyah Palembang
memperoleh Status Diakui oleh Departemen Pandidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia nomor 0415/O/1989 tanggal 29 Juni 1989 dan Surat Keputusan nomor
048/O/1989 tanggal 1 Agustus 1989. Tahun 1990, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah
Muhammadiyah (STIDM) berintegrasi ke Universitas Muhammadiyah Palembang
dengan nama Fakultas Ushuluddin. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri
Agama Republik Indonesia nomor 90 tahun 1990 mendapat Status Terdaftar untuk
Program Strata 1 (S1) dengan Program Studi Dakwah. Pada tahun 1994 Fakultas
Usuluddin berubah menjadi Fakultas Agama Islam (FAI) dengan Surat Keputusan
Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah nomor 30/YPTM/SS/1994 tanggal 18
Dzulqaidah bersamaan dengan tanggal 21 April 1994.
Kampus Universitas Muhammadiyah Palembang semula bertempat di Jalan
K. H. Ahmad Dahlan Kompleks Bukit Kecil Palembang. Sejak tahun 1981 kampus ini
dipindahkan ke Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang dan sejak itu pula
pembangunan kampus terus dilaksanakan. Saat ini kampus Universitas
Muhammadiyah Palembang memiliki area seluas 5 hektar, dibagi menjadi 2 (dua)
kampus yaitu kampus A (3,5 hektar) dan kampus B (1,5 hektar), dengan gedung
berlantai satu, dua, dan tiga yang terdiri dari:
Kampus A seluas 21.132 m2, dengan rincian:
1. Kantor Pusat Administrasi = 1.000 m2
2. Ruang Administrasi Fakultas = 1.305 m2
3. Ruang Kuliah = 7.340 m2
4. Perpustakaan = 105 m2
5. Laboratorium = 388 m2
6. Ruang Fotokopi dan Percetakan = 105 m2
3
Bab I—Pendahuluan
7. Ruang Serbaguna = 600 m2
8. Masjid Al Hikmah = 289 m2
9. Lapangan Parkir = 10.000 m2 Sumber: BAU UM Palembang, 2017
Kampus B seluas 1.500 m2 dengan rincian:
1. Ruang Kuliah = 796 m2
2. Ruang Administrasi Fakultas = 370 m2
3. Perpustakaan = 200 m2
4. Laboratorium = 2.164 m2
5. Ruang Komputer = 182 m2
6. Ruang Serbaguna = 364 m2
7. Sarana Olahraga = 800 m2
8. Ruang Kegiatan Mahasiswa = 236 m2
9. Lapangan Parkir = 1.495 m2
10. Lapangan Terbuka, Jalan = 8.393 m2 Sumber: BAU UM Palembang, 2012
Area kampus Universitas Muhammadiyah Palembang sejak tahun 1997
diperluas 1.500 m2 sebagai Kampus B di Jalan Talang Banten 13 Ulu Palembang.
Selain itu telah dibuat pula Rencana Induk Kampus Baru Universitas Muhammadiyah
Palembang seluas 35,47 hektar di Km 28 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir. Saat ini
Universitas Muhammadiyah Palembang memiliki 7 (tujuh) Fakultas, 25 Program Studi
(S1), 1 Program Studi D3, dan 4 Program Studi Pascasarjana (S2).
Kegiatan UM Palembang dituangkan dalam Catur Dharma Perguruan Tinggi
Muhammadiyah yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, dan Al-Islam Kemuhamadiyahan. Catur Dharma inilah yang
menjadi ruh dalam pengelolaan UM Palembang dan dilaksanakan oleh civitas
akademika UM Palembang.
Unsur pimpinan utama UM Palembang adalah Rektor yang dibantu oleh Wakil
Rektor I, II, III, dan IV. Wakil Rektor I merupakan pimpinan untuk pengelolaan
akademik universitas, Wakil Rektor II merupakan pimpinan untuk pengelolaan
keuangan universitas, Wakil Rektor III merupakan pimpinan untuk pengelolaan
kemahasiswaan dan kerjasama, dan Wakil Rektor IV merupakan pimpinan untuk
pengelolaan bidang Al-Islam Kemuhamadiyahan. Keempat pimpinan ini menjadi
pimpinan tertinggi dan mengkoordinasikan pimpinan ditingkat Fakultas, dan Program
Studi.
Guna mendukung kelancaran pengelolaan pendidikan dan pengajaran serta
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai informasi kegiatan di UM
Palembang, maka perlu disusun Pedoman Akademik. Pedoman ini sebagai salah satu
wujud media informasi kebijakan-kebijakan pimpinan UM Palembang bagi seluruh
sivitas akademika UM Palembang dan bagi masyarakat luas yang memerlukan.
Universitas Muhammadiyah Palembang
4
II. SISTEM
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
A. Sistem Kredit Semester
1. Administrasi akademik dan penyelengaraan pendidikan tinggi di universitas dilaksana-
kan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Sistem Kredit Semester merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi
dengan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan
program lembaga pendidikan dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (sks).
3. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan
pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui
berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha
mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
4. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16
(enam belas) dan paling banyak 18 (delapan belas) minggu, termasuk ujian tengah
semester dan ujian akhir semester.
5. Program semester dalam Sistem Kredit Semester terdiri atas kegiatan akademik yang
meliputi kegiatan tatap muka terjadwal di kelas, praktikum di laboratorium/bengkel/
studio, program pengalaman lapangan, kerja praktik, tugas pengenalan profesi (early
exposure), tahap profesi/dokter muda, kuliah kerja lapangan, kuliah kerja nyata, dan
penulisan laporan akhir, skripsi, dan tesis.
6. Pada Fakultas Kedokteran berlaku kurikulum berbasis kompetensi.
B. Tujuan Sistem Kredit Semester
Penerapan SKS di Universitas Muhammadiyah Palembang ditujukan untuk mencapai
sasaran sebagai berikut:
1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat
menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah yang
sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
3. Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan masukan dan keluaran
jamak dapat dilaksanakan.
4. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu
dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
5. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat
diselenggarakan sebaik-baiknya.
6. Memungkinkan pengalihan kredit antar program studi, dan program kekhususan dalam
lingkungan fakultas.
7. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari suatu fakultas ke fakultas lainnya.
5
Bab II—Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
C. Program Akademik 1. Jenis Program
Program pendidikan yang dilaksanakan oleh UM Palembang adalah:
a. Program diploma tiga (D3), paling lama 5 (lima) tahun dengan beban belajar
mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.
b. Program sarjana (S1), paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar mahasiswa
paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
c. Program profesi, setelah menyelesaikan program sarjana/diploma empat/sarjana
terapan, dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun dan beban belajar mahasiswa
paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
d. Program magister (S2), setelah menyelesaikan program sarjana/diploma
empat/sarjana terapan, dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan beban
belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
2. Bidang Ilmu dan Program Studi
Program Pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang meliputi
beberapa bidang ilmu atau fakultas. Setiap fakultas dibagi satu atau Iebih program studi.
Khusus Fakultas Hukum, terdapat hanya satu program studi dan mengelola beberapa
Program Kekhususan (PK).
D. Penyusunan KRS dan KHS
Matakuliah yang ditawarkan oleh fakultas/program studi dilengkapi dengan jadwal
tiap-tiap semester yang diumumkan bersamaan waktunya dengan keluarnya Kartu Hasil
Studi (KHS). Pengambilan beban studi oleh mahasiswa baru pada semester pertama
ditentukan dalam bentuk paket. Beban studi mahasiswa untuk semester berikutnya
ditentukan oleh kemampuan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang telah dicapai pada
semester sebelumnya. Matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa setiap semester
ditulis dalam Kartu Rencana Studi (KRS). Pengisian KRS harus dilakukan sebelum
perkuliahan berlangsung, jadwal pengisian KRS ditentukan oleh Dekan.
1. Kartu Rencana Studi (KRS)
Berdasarkan Indeks Prestasi yang telah dicapai pada semester sebelumnya,
mahasiswa mengajukan jumlah satuan kredit semester yang akan diambil untuk
semester berikutnya dengan berpedoman pada Tabel 3.1, setelah berkonsultasi dengan
penasihat akademik.
Tabel 2.1 Hubungan Indeks Prestasi dengan Jumlah sks yang Diambil Mahasiswa
Indeks Prestasi (IP) Beban Maksimal Semester Berikutnya
≥ 3,00 2,50 – 2,99 2,00 – 2,49 1,50 – 1,99
< 1,50
21 – 24 sks 18 – 21 sks 15 – 18 sks 12 – 15 sks
12 sks
Pengisian KRS dilakukan setelah berkonsultasi dengan Penasehat Akademik (PA).
Selain memperhatikan IP, Penasehat Akademik harus mempertimbangkan jenjang
6
Bab II—Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
matakuliah yang seharusnya diambil oleh mahasiswa. KRS diserahkan mahasiswa
kepada program studi setelah disetujui oleh PA. Untuk Fakultas Kedokteran dan
Program Pascasarjana, tidak merujuk kepada indeks prestasi dan beban maksimal
semester.
2. Kartu Hasil Studi (KHS)
KHS mahasiswa dikeluarkan oleh program studi, Indeks Prestasi (IP) dan Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
IP atau IPK =
Keterangan: N = nilai masing-masing matakuliah k = bobot matakuliah
E. Sistem Blok
Fakultas Kedokteran UM Palembang memberlakukan strategi pendidikan Belajar
Berdasarkan Masalah. Materi pembelajaran dibentuk dan diorganisir dalam blok-blok
berdasarkan sistem dengan topik tertentu. Selama tujuh semester proses pendidikan tahap
akademik terdapat 22 blok yang harus diselesaikan. Penghitungan beban studi dari masing-
masing blok dinyatakan dalam sks yang bervariasi antara 4 sampai 7 sks. Penentuan beban
studi setiap blok tergantung besarnya lingkup pembahasan materi di blok. Dalam satu
semester rata-rata terdiri dari 3 blok kecuali semester pertama yang terdiri dari 4 blok.
Beban studi dalam satu semester pada sistem blok ini rata-rata 20 sampai 21 sks. Masing-
masing blok berlangsung secara sekuensial. Satu blok rata-rata berlangsung selama 7
minggu. Minggu terakhir dari setiap blok dilaksanakan evaluasi blok.
F. Kegiatan Pembelajaran
1. Kuliah Kuliah merupakan kegiatan tatap muka untuk pemberian materi oleh tenaga
pengajar kepada mahasiswa. Setiap tenaga pengajar diharuskan memberikan kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Kegiatan perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, responsi, seminar, koloqium, diskusi atau gabungan dari beberapa cara tersebut. Kegiatan perkuliahan terdiri dari: a. Semester ganjil dimulai dari bulan September sampai bulan Februari.
b. Semester genap dimulai dari bulan Maret sampai bulan Agustus.
Jumlah kegiatan perkuliahan (tatap muka) satu semester berkisar 16−18 minggu.
Apabila kuliah belum mencapai 80% dari jumlah tatap muka, maka dosen pengasuh
diharuskan melengkapi perkuliahan sebelum dimulai ujian akhir semester.
2. Persyaratan
Syarat untuk mahasiswa dapat mengikuti, perkuliahan adalah:
a. Terdaftar sebagai mahasiswa
b. Telah mengisi dan menyerahkan KRS untuk semester yang akan ditempuh
c. Memiliki kartu kuliah untuk matakuliah yang akan diikutinya pada semester yang
bersangkutan.
3. Praktikum
Praktikum dapat dilakukan dalam bentuk praktikum di laboratorium, di lapangan
dan dalam bentuk kuliah kerja di lapangan. Angka satu kredit semester untuk praktikum
7
Bab II—Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
(di lapangan dan di laboratorium) sama dengan kegiatan yang dilakukan sebanyak dua
jam sampai tiga jam per minggu selama satu semester (16−18 minggu). Praktikum yang
dilaksanakan kurang dari 80% harus dilengkapi sebelum ujian akhir semester dimulai.
4. Program Pengalaman Lapangan (PPL), Program Magang dan Praktik Kerja
Lapangan (PKL)
a. Fakultas Teknik
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) diatur secara khusus dalam Pedoman Akademik
tingkat Fakultas.
b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Mahasiswa Program Studi Manajemen Pemasaran Diploma III, diwajibkan
untuk mengikuti program magang di perusahaan atau instansi pemerintah. Program
kerja magang dilaksanakan pada semester V (lima), selama 6 (enam minggu hari
kerja) dengan bobot 3 sks (pelaksanaan program kerja magang diatur lebih lanjut
oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Palembang).
c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Secara khusus pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan Mahasiswa
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palembang juga mengacu pasal 2
Permendiknas nomor 8 Tahun 2009 adalah untuk menghasilkan calon guru yang
memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajar-
an, menindak lanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peser-
ta didik serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas
secara berkelanjutan. PPL mahasiswa FKIP dilaksanakan di sekolah-sekolah yang
ditentukan oleh Fakultas.
d. Fakultas Pertanian
Praktik Kerja Lapangan/Magang diatur secara khusus dalam Pedoman Akademik
tingkat Fakultas.
e. Fakultas Hukum
Praktik Kerja Lapangan atau Praktik Beracara diatur secara khusus dalam Pedoman
Akademik tingkat Fakultas.
f. Fakultas Agama Islam
Program Pengalaman Lapangan (PPL) diatur secara khusus dalam Pedoman
Akademik tingkat Fakultas.
g. Fakultas Kedokteran
Tugas Pengenalan Profesi (TPP) adalah upaya terstruktur di dalam blok
melalui tugas mandiri untuk menyiapkan mahasiswa memahami peran sebagai
profesional dokter dan memahami kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan
dan administrasi layanan kesehatan. Proses ini merupakan kegiatan mengenalkan
mahasiswa secara dini pada kasus klinik atau komunitas di rumah sakit, puskesmas,
panti, posyandu, kunjungan ke rumah pasien dan lain lain.
8
Bab II—Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
h. Program Pascasarjana
Praktik Kerja Lapangan diatur secara khusus dalam Program Pascasarjana.
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan, intrakurikuler yang dilakukan di luar
kampus. Pelaksanaannya diatur oleh Universitas Muhammadiyah Palembang. Bobot
KKN adalah 4 sks. Mahasiswa yang boleh mengikuti KKN adalah mahasiswa yang telah
menyelesaikan perkuliahan minimal 110 sks dan KKN berlangsung selama 6 minggu.
G. Evaluasi Pembelajaran
1. Ujian
Ujian dilakukan untuk menilai apakah mahasiswa telah memahami dan menguasai
bahan-bahan kuliah, praktik dan tugas mandiri, sesuai dengan tujuan pemberian matakuliah
tersebut. Ujian diselenggarakan oleh dosen pengasuh, fakultas dan program studi. Bentuk-
bentuk ujian adalah:
a. Ujian tengah semester; diselenggarakan pada periode sesuai dengan kalender
akademik dan diketahui oleh fakultas.
b. Ujian akhir semester; mahasiswa dapat mengikuti ujian semester suatu matakuliah
apabila telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari frekuensi kegiatan tatap muka
matakuliah tersebut.
2. Penilaian
Nilai yang digunakan adalah nilai mutlak dari 0−100, penilaian matakuliah perlu
memperhatikan bobot kredit matakuliah tersebut, apakah ada bobot praktiknya, misalnya
matakuliah dengan bobot 3/2−1, berarti matakuliah tersebut meliputi 3−4 jam praktik per
minggu.
Nilai akhir tatap muka/kuliah merupakan penggabungan dari macam komponen
sebagai berikut:
a. Nilai tugas (dapat berupa tugas terstruktur,
tugas mandiri, diskusi, paper, dan lain-lain) : bobot 20%
b. Nilai ujian tengah semester : bobot 30%
c. Nilai ujian akhir semester : bobot 50%
Nilai kegiatan praktikum dihitung dari macam komponen sebagai berikut:
a. Ketekunan (K) : bobot 15%
b. Keterampilan (R) : bobot 25%
c. Laporan praktikum : bobot 60%
Nilai akhir matakuliah yang ada praktiknya, perhitungannya diatur oleh masing-masing
fakultas.
Nilai akhir dalam bentuk nilai mutlak dikonversikan dengan menggunakan dua macam
pendekatan yaitu Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Norma (PAN).
Penjelasannya sebagai berikut:
9
Bab II—Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
a. Penilaian Acuan Patokan (PAP)
Pendekatan PAP berdasarkan patokan yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk
membandingkan angka-angka hasil penilalan, agar hasil itu mempunyai makna tertentu.
Pendekatan PAP sebaiknya digunakan untuk matakuliah yang mempunyai mahasiswa
dalam satu kelas tidak lebih dari 50 orang. Sesuai dengan ciri utama PAP, pendekatan ini
menuntut usaha yang lebih terarah dan terencana sejak sebelum, selama dan sesuai
penyelenggaraan kuliah. Pengajaran harus sesuai dengan tujuan khusus pengajaran (TKP)
yang menjadi pusat arah kegiatan pengajaran. Dosen harus dapat memotivasi dan
memantau mahasiswa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian TKP
dijadikan tumpuan dan bahan penyusunan ujian dan alat ukur lainnya.
Perhitungan nilai akhir dapat digunakan dengan aturan:
NA =
Keterangan:
T = Tugas U = Ujian Semester
M = Mid Semester NA = Nilai Akhir
Dari hasil tersebut dikonversikan ke dalam nilai, huruf seperti tabel pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Hubungan Antara Skor dengan Nilai Huruf, Bobot, dan Makna
Skor Nilai Huruf Bobot Makna 80 – 100 A 4 Sangat Baik
68 – 79 B 3 Baik
56 – 67 C 2 Cukup
40 – 55 D 1 Kurang
< 40 E 0 Sagat Kurang
Selain lambang huruf di atas dipakai pula lambang BL (Belum Lengkap), bagi
mahasiswa yang belum melengkapi tugas atau syarat lain yang diberikan dosen kepadanya.
Mahasiswa yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk melengkapi komponen
tersebut dalam waktu paling lama 14 hari sesudah akhir mata kuliah yang bersangkutan.
Jika dalam waktu tersebut komponen nilainya belum juga dilengkapi, maka nilai mata kuliah
untuk mahasiswa yang bersangkutan menjadi E.
b. Penilaian Acuan Norma (PAN)
Penilaian Acuan Norma (PAN) adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar
mahasiswa terhadap hasil belajar mahasiswa lain dalam kelompoknya. Penilaian ini pada
dasarnya mempergunakan kurva normal dan hasil-hasil perhitungan sebagai dasar
penilaian. Cara penilaian digunakan untuk suatu matakuliah yang mempunyai mahasiswa
lebih dari 50 orang.
Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:
1) Tentukan angka rata-rata dari semua komponen (tugas, ujian sisipan tengah semester
dan ujian akhir semester).
10
Bab II—Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
2) Tentukan angka rata-rata kelas dengan rumus:
= i n = jumlah mahasiswa
3) Tentukan simpangan bakunya (Sd). Banyak cara yang dapat digunakan, di antaranya
menggunakan rumus:
Sd =
X = nilai rata-rata
n = jumlah mahasiswa
Sd = simpangan baku
4) Hitung angka baku (Zi) dari masing-masing mahasiwa dengan rumus:
Zi =
5) Sebagai contoh konversi angka baku dengan nilai A, B, C, D dan E sebagai berikut:
Angka baku Zi > 1,5 niiainya A
0,5 < Zi < 1,5 nilainya B
-0,5 < Zi < 0,5 nilainya C
-1,5 < Zi < -0,5 nilainya D
Zi < -1,5 nilainya E.
Nilai Belum Lengkap (BL) juga diberikan pada mahasiswa yang belum melengkapi
tugasnya.
c. Penilaian Sistem Angoff (Standard Setting)
Penilaian ini berlaku di Fakultas Kedokteran, sistem Angoff yang diterapkan tidak
mengenal nilai C. Setiap proses penilaian memerlukan patokan gradasi pencapaian
kompetensi yang disebut dengan standard setting. Standard setting di dalam sistem
penilaian sumatif di FK UM Palembang bertujuan untuk menentukan gradasi pencapaian
kompetensi, sehingga dapat ditentukan apakah mahsiswa dianggap layak untuk mencapai
hasil yang diharapkan. Penentuan standard setting di program KBK FK UM Palembang
menggunakan pendekatan yang merujuk pada metode yang dikemukakan oleh Angoff atau
metode borderline.
Dalam metode Angoff, sebelum intrumen penilaian diuji ke mahasiswa, instrumen
tersebut dianalisis oleh beberapa pakar. Pakar tersebut menganalisis tingkat kesulitan setiap
soal, serta menentukan dan menyepakati prediksi jumlah soal minimal yang sanggup
dijawab benar oleh mahasiswa untuk dianggap layak. Proporsi jumlah soal yang harus dapat
dijawab benar tersebut menjadi batasan standar kompeten (nilai B) bagi mahasiswa.
11
Bab II—Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
3. Perbaikan Nilai
Mahasiswa dapat memperbaiki nilai setiap matakuliah dan nilai yang dipakai adalah
nilai tertinggi. Matakuliah yang diperbaiki harus tercantum dalam KRS, dan mahasiswa
harus mengikuti semua kegiatan akademik dari matakuliah tersebut secara utuh. Matakuliah
yang wajib diulang dan diperbaiki nilainya adalah matakuliah dengan nilai D dan E. Untuk
Fakultas Kedokteran, jika mendapat nilai C maka harus mengulang.
Ujian akhir program studi berupa laporan akhir, skripsi, dan tesis; mahasiswa
diwajibkan mengikuti ujian laporan akhir, skripsi, tesis yang bersifat komprehensif pada akhir
program. Bahan ujian komprehensif bersumber dari skripsi yang dibuat mahasiswa dan
dapat ditambah dengan bahan lain. Ujian laporan akhir, skripsi, tesis dilakukan secara lisan
dengan presentasi menggunakan media power point di hadapan tim penguji yang telah
ditetapkan oleh Dekan.
H. Laporan Akhir
Ujian Laporan Akhir dan Komprehensif dilaksanakan pada waktu bersamaan dan
dilakukan setiap semester bagi mahasiswa program Diploma III. Mahasiswa yang berhak
mengikuti ujian akhir dan komprehensif adalah mahasiswa yang sudah memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1. Sudah lulus semua mata kuliah teori.
2. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,00
3. Nilai D maksimal 12 sks (tidak boleh untuk mata kuliah keahlian berkarya serta mata
kuliah topik penulisan laporan akhir).
4. Sudah menyelesaikan penulisan laporan akhir dan sudah ditanda tangani oleh Dosen
Pembimbing serta diketahui oleh Ketua Program Studi.
a. Materi Penilaian Ujian Laporan Akhir
Materi penilaian ujian akhir terdiri dan 2 (dua) bagian yaitu:
1) Materi laporan akhir yang terdiri dari: kesesuaian antar Bab, metode penulisan, dan
teknik penulisan laporan akhir.
2) Materi penilaian ujian akhir terdiri dari: penguasaan laporan akhir, penguasaan teori
dan pengetahuan umum, dan cara mengemukakan pendapat.
b. Penguji Laporan Akhir
1) Dalam pelaksanaan ujian akhir, mahasiswa diuji oleh 3 (tiga) orang penguji, yang
masing-masing bertindak sebagai seorang ketua penguji, dan 2 (dua) orang anggota
penguji serta dibantu oleh seorang sekretaris sebagai pemandu kelancaran
pelaksanaan ujian akhir.
2) Penguji laporan akhir adalah dosen tetap program DIII Manajemen Pemasaran yang
ada dalam SK Dekan setiap semester dan memenuhi persyaratan sebagai penguji.
c. Penilaian Ujian Laporan Akhir
Penilaian yang dilakukan untuk menentukan kelulusan dari peserta ujian akhir, diberi
angka penilaian sebagai berikut:
1) Nilai A setara dengan nilai 80 − 100 dengan predikat Lulus
2) Nilai B setara dengan nilai 68 – 79,9 dengan predikat Lulus
3) Nilai C setara dengan nilai 56 – 67,9 dengan predikat Lulus
4) Nilai D setara dengan nilai 0 – 55,9 dengan predikat Tidak Lulus
12
Bab II—Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
d. Pelaksanaan Ujian Laporan Akhir
1) Mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit dalam pelaksanaan ujian tanpa
konfirmasi, dianggap Tidak Lulus. Akan diadakan ujian ulang dengan ketentuan yang
berlaku di Fakultas UM Palembang
2) Mahasiswa yang tidak hadir, dengan memberikan konfirmasi, keputusan
pelaksanaan ujian akhir ditunda sampai ada keputusan Dekan.
3) Apabila seseorang mahasiswa telah diuji dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari
terbukti plagiat, maka laporan akhir dinyatakan batal, dan gelar Ahli Madya yang
telah diberikan dinyatakan dicabut oleh Rektor UM Palembang atas usul dari Dekan
Fakultas UM Palembang, dengan surat keputusan melalui rapat senat Fakultas.
e. Ketentuan Ujian Laporan Akhir bagi yang Tidak Lulus
Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian akhir, diberi kesempatan untuk mengulang
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk ujian akhir sebanyak 2 (dua) kali.
2) Mahasiswa yang gagal dalam ujian akhir ketiga, maka laporan akhir dinyatakan
batal, dan diwajibkan untuk memperbaharui laporan akhir.
3) Mahasiswa yang mengulang ujian laporan akhir diwajibkan membayar uang ujian
laporan akhir lagi.
f. Predikat Kelulusan Program DIII
Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mengikuti wisuda, memperoleh ijazah dan
gelar kesarjanaan/ahli madya menerima predikat IP sebagai berikut:
Tabel 2.3 Tabel Hubungan Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan Program DIII
Indeks Prestasi Predikat
2,76—3,00 Memuaskan
3,01—3,50 Sangat Memuaskan
3,51—4,00 Pujian atau Cum Laude*)
*) Keterangan:
1) Predikat kelulusan Pujian atau Cum Laude ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi
maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum ditambah 1 tahun) untuk program sarjana
(KepMenDiknas RI No. 232/U/2000, pasal 15 ayat 4).
2) Tidak ada nilai C.
3) Jika ada 2 orang memiliki IPK sama dalam 1 Prodi, maka dilihat jumlah nilai A yang ada.
4) Tidak ada mata kuliah yang mengulang atau mengikuti semester pendek (SP)
5) Bukan mahasiswa pindahan.
I. Skripsi
Skripsi adalah karya ilmiah mandiri mahasiswa yang sesuai dengan bidang, minat
dan program studi. Skripsi bertujuan untuk memberi pengalaman kepada mahasiswa dalam
merumuskan sesuatu masalah dan pemecahannya di dalam bentuk karya ilmiah. Kegiatan
ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah yang
timbul dalam bidang ilmu yang ditekuninya. Penetapan penulisan skripsi dilaksanakan
berdasarkan minat mahasiswa.
13
Bab II—Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh
dosen pembimbing. Persyaratan untuk menjadi dosen pembimbing adalah sebagai berikut:
1. Dosen yang berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Dua.
2. Menduduki jabatan fungsional sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara
Koordinator Bidang Pengawasan Pengembangan dan Pendayagunaan Aparatur
Negara nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999.
Tabel 2.4 Matriks Tenaga Pengajar, Pembimbing dan Penguji Skripsi, Tesis, Disertasi
Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Tingkat Pendidikan
No Jabatan Pendidikan S1/Diploma S2 S3
B.a B.b B.c B.a B.b B.c B.a B.b B.c
1 Asisten Ahli S1/D VI S2/Sp I S3/Sp II
M M M
M M M
M M M
(-) B M
(-) M M
(-) (-) M
(-) (-) B
(-) (-) M
(-) (-) M
2 Lektor Sl/D IV S2/Sp I S3/Sp II
M M M
M M M
M M M
(-) D M
(-) M M
(-) M M
(-) B B
(-) M M
(-) M M
3 Lektor Kepala Sl/D IV S2/Sp I S3/Sp II
M M M
M M M
M M M
(-) M M
(-) M M
(-) M M
(-) B M
(-) M M
(-) M M
4 Guru Besar S1/D IV S2/Sp I S3/Sp II
M M M M M M M M M
Keterangan: B = Membantu yang lebih senior, D = Ditugaskan atas tanggung jawab senior yang mempunyai
wewenang dan tanggung jawab penuh, M = Mandiri, B.a = Pendidikan dan Pengajaran, B.b = Penelitian,
B.c = Pengabdian kepada Masyarakat.
Tabel 2.5 Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Bimbingan Pembuatan
Skripsi, Tesis, dan Disertasi
No. Jabatan Pendidikan Skripsi Tesis Disertasi
1 Asisten ahli
SI/D IV B (-) (-)
S2/Sp I M B (-)
S3/Sp II M M B
2 Lektor
S1/D IV M (-) (-)
S2/Sp I M M (-)
S3/Sp II M M B
3 Lektor Kepala
S1/D IV M (-) (-)
S2/Sp I M M B
S3/Sp II M M M
4 Guru Besar Sl/D IV, S2/Sp I, S3/Sp II M M M
Keterangan :
S1 = Pendidkan Sarjana/Diploma
S2/Sp I = Pendidikan Magister/Spesialis I
S3/Sp II = Pendidikan Doktor/Spesialis II
B = Membantu dosen yang lebih senior
D = Ditugaskan atas tanggung jawab dosen yang lebih senior yang mempunyai wewenang dan
tanggung jawab penuh dalam bidang tugasnya
M = Melaksanakan tugas secara mandiri
B.a = Melaksanakan pendidikan dan pengajaran
B.b = Melaksanakan penelitian
B.c = Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
14
Bab II—Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
3. Prosedur Penyusunan Skripsi
a. Syarat mahasiswa yang boleh menyusun skripsi adalah:
1) Terdaftar sebagai mahasiswa.
2) Telah menyelesaikan paling sedikit 125−135 sks.
3) IPK minimal 2,0.
4) Nilai D maksimal 15 sks.
5) Untuk semua matakuliah AIK minimal mendapat nilai C.
6) Nilai D pada butir 4 tidak boleh untuk matakuliah keahlian berkarya dan
matakuliah yang menjadi topik penulisan skripsi minimal B.
b. Setelah memenuhi syarat tersebut mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk
menulis skripsi kepada Dekan.
c. Penulisan skripsi harus dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi.
d. Ketua Program Studi menetapkan 1 sampai 2 orang dosen pembimbing.
e. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing penulisan proposal penelitian
untuk skripsi.
f. Mahasiswa menyerahkan draf proposal penelitian untuk skripsi kepada dosen
pembimbing dan penguji 7 hari sebelum seminar proposal dilaksanakan.
g. Seminar proposal penelitian untuk skripsi diatur oleh ketua program studi.
h. Mahasiswa melakukan seminar proposal penelitian dan memperbaiki proposal
sesuai hasil seminar.
i. Mahasiswa melakukan penelitian dengan bimbingan dosen pembimbing.
j. Setelah melakukan penelitian, mahasiswa menyerahkan data mentah kepada dosen
pembimbing untuk membantu/mengarahkan penyusunan draf skripsi.
k. Mahasiswa menyusun skripsi.
4. Ujian Skripsi
a. Ujian skripsi dilaksanakan secara komprehensif di depan Tim Penguji Skripsi yang
terdiri dari 3−5 orang yang telah memenuhi syarat dan ditunjuk/diangkat oleh Dekan.
b. Untuk mengikuti ujian skripsi mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik dan
administrasi.
c. Syarat-syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian skripsi adalah:
1) Terdaftar sebagai mahasiswa UM Palembang.
2) Memiliki surat keterangan/sertifikat mampu membaca Alquran dan/atau hafal
minimal 15 surat juz 30 yang dikeluarkan oleh WD IV masing-masing Fakultas
dan diketahui oleh Lembaga AIK.
3) Telah menyelesaikan semua persyaratan administrasi di Fakultas dan Program
Studi.
4) Telah lulus semua matakuliah teori dan praktik yang dipersyaratkan untuk
menyelesaikan pendldikan S1 pada Program Studi masing-masing.
5) Mempunyai skor TOEFL minimal 400.
d. Penguji minimal sebanyak 3 orang dan maksimal 5 orang yang terdiri dari 1 orang
ketua dan 4 sebagai anggota penguji. Penguji diharuskan berasal dari Program Studi
yang sama, dilakukan dalam ruangan tertutup dan semua penguji hadir.
e. Tata cara ujian skripsi:
15
Bab II—Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
1) Mahasiswa yang sudah siap untuk ujian skripsi mendaftarkan diri ke Ketua
Program Studi.
2) Ketua Program Studi menetapkan jadwal ujian dan mengusulkan tim penguji.
3) Fakultas menyerahkan skripsi mahasiswa kepada tim penguji minimal 7 hari
sebelum pelaksanaan ujian.
4) Pada tanggal yang telah ditetapkan, penguji sudah siap 10 menit sebelum ujian
dilaksanakan.
5) Waktu ujian dilaksanakan selama 1−2 jam per mahasiswa.
6) Mahasiswa yang datang terlambat lebih dari 30 menit atau tidak hadir tanpa
pemberitahuan dinyatakan batal dan harus mendaftar ulang ujian skripsi sesuai
ketentuan.
7) Ketua Penguji memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempresen-
tasikan skripsinya dalam waktu maksimal 10 menit dengan menggunakan media
power point.
8) Ketua penguji memberikan kesempatan kepada masing-masing tim penguji
untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan saran kepada mahasiswa
dalam waktu antara 20─30 menit.
9) Selama ujian berlangsung tim penguji tidak diperkenankan meninggalkan
ruangan ujian.
10) Tim penguji melakukan rapat untuk menetapkan hasil ujian skripsi.
11) Hasil penetapan ujian skripsi dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani
oleh tim penguji.
12) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian skripsi apabila mendapatkan nilai
minimal C.
13) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian
ulangan sebanyak 2 kali.
14) Ujian ulangan pertama dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari setelah ujian
pertama, dengan syarat membayar kembali uang ujian skripsi, begitu juga untuk
ujian ulangan kedua.
15) Mahasiswa yang gagal pada ujian ulangan kedua, maka skripsinya dinyatakan
batal dan diwajibkan melakukan penelitian dengan topik yang lain.
16) Skripsi yang telah diujikan dan dinyatakan lulus harus diperbaiki (jika ada) sesuai
dengan saran-saran yang diberikan oleh tim penguji.
17) Skripsi yang telah diperbaiki, ditanda tangani oleh pembimbing skripsi dan
penguji, serta diketahui oleh Ketua Program Studi dan Dekan.
f. Surat keputusan panitia penguji diterbitkan oleh Dekan atas nama Rektor
berdasarkan usulan. Penilaian dilakukan berdasarkan atas:
1) Presentasi : bobot 10%
2) Penguasaan materi (termasuk
penguasaan terhadap Ilmu Dasar) : bobot 35%
3) Penulisan : bobot 15%
4) Isi skripsi : bobot 40%
g. Predikat Kelulusan Program S1
Mahasiswa yang dinyatakan berhak mengikuti wisuda, memperoleh ijazah dan gelar
kesarjanaan/ahli madya menerima predikat IP sebagai berikut:
16
Bab II—Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
Tabel 2.6 Hubungan Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan Program S1
Indeks Prestasi Predikat
2,76-3,00 Memuaskan
3,01-3,50 Sangat Memuaskan
3,51 – 4,00 Pujian atau Cum Laude*) *) Keterangan:
1) Predikat kelulusan Pujian atau Cum Laude ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi
maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum ditambah 1 tahun) untuk program sarjana
(KepMenDiknas RI No. 232/U/2000, pasal 15 ayat 4).
2) Tidak ada nilai C.
3) Jika ada 2 orang memiliki IPK sama dalam 1 Prodi, maka dilihat jumlah nilai A yang ada.
4) Tidak ada mata kuliah yang mengulang atau mengikuti semester pendek (SP)
5) Bukan mahasiswa pindahan.
J. Tesis
1. Pengertian
a. Tesis adalah karangan ilmiah yang disusun oleh mahasiswa Program
Pascasarjana berdasarkan hasil penelitian terhadap suatu masalah yang
dilakukan secara seksama dan terbimbing.
b. Penulisan tesis bertujuan untuk menilai kecakapan mahasiswa dalam
memecahkan masalah secara ilmiah dengan mengadakan penelitian mandiri,
menganalisis dan menarik kesimpulan serta melaporkan hasil peneiitian tersebut
dalam bentuk tesis.
c. Penelitian tesis merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa untuk
meningkatkan kemampuannya mengintegrasikan pengalaman belajar dan
keterampilan yang diperoleh dalam menghadapi masalah secara mendalam.
d. Penulisan tesis memberi peluang kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam hal
mengemukakan pendapat dan memecahkan secara mandiri dan ilmiah.
2. Persyaratan Penyusunan Tesis
a. Terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana UM Palembang sampai
dengan saat mengajukan penyusunan tesis.
b. Tidak dalam keadaan stop out/indisipliner.
c. Menyerahkan fotokopi KHS semester II dan III dengan memperlihatkan aslinya.
d. Perpanjangan masa penulisan tesis harus mendapat persetujuan tertulis dan
Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
e. Masa penulisan tesis 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan
dari Program Pascasarjana UM Palembang.
3. Persyaratan Administrasi
Mengajukan surat permohonan kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan:
a. Bukti pembayaran BPP dan lain-lain pada tahun akademik yang bersangkutan.
b. Bukti setoran bimbingan tesis.
c. Memiliki buku pedoman penulisan tesis.
d. Sertifkat TOEFL dengan Skor 450
17
Bab II—Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Prosedur Pengajuan Judul Tesis
a. Mahasiswa dapat mengajukan judul tesis setelah menyelesaikan kuliah semester
satu.
b. Mahasiswa mengambil formulir permohonan judul tesis di tata usaha Program
Studi, dengan ketentuan mahasiswa sebelumnya harus mengikuti dan lulus
matakuliah Metodologi Penelitian.
c. Mahasiswa menghadap Ketua dan atau Sekretaris Program Studi untuk
penetapan judul Tesis dengan membawa kelengkapan persyaratan administrasi.
d. Mahasiswa menghadap Ketua Program Studi untuk menetapkan calon dosen
pembimbing I dan II dan diteruskan ke Tata Usaha untuk proses penyelesaian
surat pengantar proposal tesis.
e. Mahasiswa menghadap pembimbing dengan membawa surat pengantar
pembimbing tesis.
5. Prosedur Penulisan Tesis
a. Setelah pembimbing menyetujui seluruh isi tesis mahasiswa yang bersangkutan
memperbanyak tesis tersebut sebanyak 8 eksemplar:
1) Dua eksemplar untuk Pembimbing I dan Pembimbing II.
2) Satu eksemplar untuk Tata Usaha Program Studi.
3) Satu eksemplar untuk Ketua Program Studi.
4) Satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan.
5) Satu eksemplar untuk Perpustakaan Program Studi.
6) Satu eksemplar untuk Perpustakaan Pusat UM Palembang.
7) Satu eksemplar untuk Perpustakaan Daerah.
b. Desain tesis yang telah ditanda tangani pembimbing diserahkan ke Tata Usaha
Program Studi.
c. Jangka waktu penyusunan tesis adalah maksimal 6 bulan sejak ditetapkannya
dosen pembimbing tesis.
d. Jangka waktu penulisan tesis dapat diperpanjang selama 6 bulan lagi, dengan
cara mengajukan permohonan perpanjangan waktu penulisan tesis ke bagian
Tata Usaha Program Studi paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu
penulisan tesis habis.
e. Apabila setelah jangka waktu perpanjangan penulisan tesis habis, dan maha-
siswa belum juga dapat menyelesaikan tesisnya, mahasiswa yang bersangkutan
dapat diberikan perpanjangan waktu 6 bulan lagi, dengan syarat 1) penulisan
tesis telah sampai pada Bab III, 2) membayar uang bimbingan tesis lagi.
f. Mahasiswa tidak dapat diberikan perpanjang penulisan tesis lagi, apabila setelah
jangka waktu perpanjangan pertama, penulisan mahasiswa yang bersangkutan
baru sampai Bab II, kepada mahasiswa yang bersangkutan diharuskan
mendaftar ulang untuk penyusunan tesis baru.
g. Prosedur permohonan perpanjangan waktu penulisan tesis
1) Pengajuan permohonan perpanjangan waktu penyusunan tesis disampaikan
1 (satu) bulan menjelang waktu penulisan tesis selesai.
2) Meminta persetujuan dosen pembimbing tesis dan Ketua Program Studi.
3) Mendapat pengesahan dari Ketua Program Studi.
18
Bab II—Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
6. Penilaian Tesis
a. Untuk semua Program Studi yang ada di Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Palembang penilaian tesis dilakukan melalui dua tahap; yakni
penilaian saat seminar hasil dan saat ujian tesis.
b. Pada saat ujian hasil, penilaian dilakukan dengan mengevaluasi apakah naskah
tersebut "Iayak uji" ini harus merupakan kesepakatan bersama dari Tim Penguji.
Apabila terjadi perbedaan penilaian tentang kelayakannya, maka Tim Penguji
perlu mengupayakan untuk mencari kesepakatan bersama.
c. Evaluasi materi/substansi ujian hasil dititik beratkan pada hal-hal di bawah ini:
1) Substansi penelitian pengembangan ilmu dengan menggunakan metode dan
kaidah Iimiah, menyangkut: ketajaman identifikasi dan perumusan masalah,
dan sistematika dalam menghubungkan berbagai variabel penelitian.
2) Pemecahan masalah, menyangkut: penjabaran dan relevansi metode
penelitian yang digunakan, dan ketepatan desain penelitian dan instrumen
yang digunakan.
3) Ketajaman analisis, menyangkut: ketajaman dan keruntutan pembahasan
hasil penelitian, dan kelayakan sumber-sumber lain dalam pembahasan.
d. "Layak uji" berarti diberi nilai (skor mentah) sekurang-kurangnya 60,00. Atas
dasar pertanggung jawaban mahasiswa dalam ujian, Tim Penguji dapat
memberikan nilai di bawah 60,00; artinya tidak layak uji.
e. Apabila dinyatakan "tidak Iayak uji" maka naskah tersebut tidak bisa diajukan
pada Ujian Tesis (UT). Tim Penguji perlu sepakat untuk mempertanggung
jawabkannya secara ilmiah dan menjelaskannya kepada mahasiswa.
f. Mahasiswa hanya diberi kesempatan untuk menempuh ujian hasil, dan ujian
tesis masing-masing sebanyak dua kali dalam kurun waktu yang disepakati.
g. Nilai pada ujian tesis diberikan dalam bentuk angka absolut. Mahasiswa
dinyatakan lulus ujian tesis apabila memperoleh nilai sekurang-kurangnya 60,00.
h. Nilai ujian tesis dan ujian matakuliah diubah menjadi nilai huruf dengan pedoman
sebagai berikut:
Tabel 2.7. Hubungan Antara Skor dengan Nilai Huruf, Bobot, dan Makna
Skor Nilai Huruf Bobot Makna 80 – 100 A 4 Sangat Baik 68 – 79 B 3 Baik 56 – 67 C 2 Cukup 40 – 55 D 1 Kurang
< 40 E 0 Gagal
i. Yudisium kelulusan didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akhir, yaitu rata-rata gabungan angka mutu perangkat mata kuliah dengan angka mutu tesis.
Tabel 2.8 Tabel Hubungan Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan Program S2
Indeks Prestasi Predikat
3,00 - 3,50 Memuaskan
3,51 - 3,75 Sangat Memuaskan
> 3,75 Pujian atau Cum Laude*) *) Keterangan:
1) Predikat kelulusan Pujian atau Cum Laude ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi
maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum ditambah 0,5 tahun) untuk program sarjana
(KepMenDiknas RI No. 232/U/2000, pasal 15 ayat 4).
2) Tidak ada nilai C.
3) Tidak ada mata kuliah yang mengulang atau mengikuti semester pendek (SP).
4) Bukan mahasiswa pindahan.
19
Bab II—Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
K. Wisuda
1. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda sebagai upacara
akademik yang diselenggarakan untuk pelantikan, pengukuhan dan pelepasan lulusan
universitas yang dilaksanakan dalam Sidang Terbuka Senat Universitas.
2. Wisuda diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun akademik,
dilaksanakan dalam Sidang Terbuka Senat Universitas, diikuti oleh lulusan yang telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk mempersiapkan dan melaksanakan wisuda dibentuk Panitia Wisuda.
4. Acara wisuda disusun dalam ketentuan protokoler universitas, yang ditetapkan oleh
Panitia Wisuda.
5. Lulusan yang belum menyelesaikan kewajiban akademik dan administrasi keuangan,
tidak diizinkan mengkuti wisuda.
a. Kewajiban akademik meliputi: penyerahan Laporan Akhir, Skripsi, Tesis, dan artikel
penelitian yang disarikan dari skripsi atau tesis (hardcopy dan softcopy).
b. Administrasi keuangan meliputi: pelunasan BPP, uang pendaftaran wisuda, dan
sumbangan bahan pustaka.
Universitas Muhammadiyah Palembang
142
IV. ADMINISTRASI
AKADEMIK
A. Penyelenggaraan Administrasi Akademik
Kegiatan administrasi akademik dan Sistem Kredit Semester diatur dan dilayani
secara sentral di tingkat Universitas oleh Biro Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Muhammadiyah Palembang dan Program Studi
serta subbagian akademik pada tingkat fakultas. Kegiatan tersebut meliputi:
1. Pelayanan pendaftaran calon mahasiswa dan ujian masuk.
2. Pelayanan pendaftaran pengambilan kuliah semester.
3. Pelayanan ulang (reregistrasi), perpindahan (mutasi), dan cuti kuliah (stop out).
4. Pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
5. Pembuatan Formulir untuk keperluan administrasi berdasarkan Sistem Kredit
Semester.
6. Pelayanan keperluan administrasi akademik lainnya.
7. Mekanisme Kerja Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
dengan Fakultas dan Lembaga dilakukan melalui unit-unit kerja yang berada pada
fakultas dan lembaga.
Tugas umum subbagian akademik (pengajaran) tingkat fakultas adalah:
1. Menghimpun dan melaporkan administrasi nilai kepada BAAK.
2. Pelayanan keperluan administrasi akademik Iainnya pada tingkat fakultas dan
program studi.
B. Penerimaan Mahasiswa
1. Mahasiswa Baru
Setiap warga negara Indonesia/asing yang memenuhi syarat yang telah ditentukan
dapat diterima menjadi calon mahasiswa setelah pada waktunya yang bersangkutan
mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Seorang calon
mahasiswa akan dites terlebih dahulu untuk dapat diterima menjadi mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Palembang oleh Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru.
Calon mahasiswa yang lulus tes dan telah mendaftar kembali serta telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dan telah diadakan pengecekan dinyatakan dapat
diterima sebagai mahasiswa UM Palembang. Kepadanya akan diberikan Nomor Induk
Mahasiswa dan diberi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
a. Persyaratan Pendaftaran
1) Persyaratan umum
a) Warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia keturunan (WNI)
yang dikukuhkan dengan bukti kewarganegaraan.
b) Warga Negara Asing (WNA) dengan izin Derektorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Departemen Pendidikan dan Nasional.
143
Bab IV—Administrasi Akademik
c) Calon yang berasal dari Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) dapat memilih Program Studi yang sesuai dengan
kejuruannya masing masing. Nilai rata rata STTB/ijazah paling rendah 6,5
(enam koma lima).
d) Tidak mempunyai cacat tubuh yang mengganggu kelancaran studi pada
program studi pilihannya terutama bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP).
e) Untuk calon mahasiswa yang mengambil Fakultas Kedokteran, Program
Studi Pendidikan Biologi, Teknik Kimia, Teknik Elektro, dan Teknologi
Pangan tidak boleh buta warna.
2) Persyaratan Khusus
a) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dengan lengkap dan
benar, dengan melampirkan:
(1) Dua lembar fotokopi STTB/ijazah yang dilegalisir
(2) Dua lembar fotokopi SKHU yang telah dilegalisir
(3) Dua lembar fotokopi raport semester V dan VI.
(4) Dua lembar pasfoto hitam putih dengan ukuran 3 x 4 (dua lembar),
ukuran 2 x 3 (dua lembar).
(5) Dua lembar Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah, bagi
mereka yang tamat setahun dari sekolahnya atau dari Kepolisian bagi
mereka yang tamat 2 (dua) tahun ke bawah.
(6) Surat keterangan izin belajar bagi mereka yang telah bekerja dari
instansi yang bersangkutan rangkap 2 (dua).
(7) Surat keterangan kesehatan.
(8) Bagi calon mahasiswa kedokteran masa berlaku ijasah tiga tahun
terakhir dan tamat SMA dan jurusan IPA.
b. Cara Pendaftaran
Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
yang berminat melanjutkan pendidikan ke Universitas Muhammadiyah Palembang
dapat mendaftarkan diri pada:
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
Alamat: Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru (LPMB)/
Kantor Pusat Administrasi (KPA)
Jalan Ahmad Yani 13 Ulu Palembang
Online ke website: www.um-palembang.ac.id
Untuk keperluan pendaftaran ini calon mahasiswa datang sendiri ke tempat
pendaftaran untuk:
1) Membayar uang pendaftaran
2) Mengambil formulir pendaftaran
3) Mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan petunjuk, dan menyerahkan
kembali ke Panitia.
144
Bab IV—Administrasi Akademik
c. Pelaksanaan Ujian Masuk
1) Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan pendaftaran berhak mengikuti
ujian masuk dan kepadanya diberikan Kartu Peserta Ujian Masuk.
2) Ujian masuk dilakukan tes dengan sistem komputerisasi, khusus untuk Fakultas
Kedokteran dilakukan tes wawancara.
3) Bagi calon mahasiswa Fakultas Kedokteran, wajib mengikuti tes kesehatan
berupa; tes buta warna, tes pendengaran/telinga hidung dan tenggorok (THT).
4) Kelompok materi ujian adalah:
a) Kelompok IPA; materi uji Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika,
IPA Terpadu, dan Agama.
b) Kelompok IPS; materi uji Bahasa Indonesia, Matematika Dasar, Bahasa
Inggris, IPS Terpadu, dan Agama.
c) Untuk calon mahasiswa Fakultas Kedokteran ditambah tes tahap II dengan
materi: Tes Psikologi, Tes Akademik (Biologi, Fisika, dan Kimia), dan
wawancara.
5) Waktu dan tempat ujian masuk diatur tersendiri.
6) Waktu dan tempat wawancara diatur tersendiri.
7) Waktu dan tempat pengumuman hasil ujian masuk diatur tersendiri.
d. Prosedur Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru.
Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus ujian masuk diharuskan mendaftar ulang
(reregistrasi) pada waktu yang ditentukan dengan prosedur sebagai berikut:
1) Menghubungi Biro Administrasi Keuangan (BAK) UM Palembang untuk
menerima Tanda Bukti Setor (formulir Bank) setelah sebelumnya menunjukkan
Tanda Lulus Ujian Masuk (nomor tes), kemudian yang bersangkutan akan
menerima:
a) Formulir pendaftaran ulang
b) Kartu Rencana Studi
c) Formulir Surat Pernyataan
d) Formulir BPP Tetap.
2) Membayar uang kuliah yang besarnya telah ditentukan pada Bank yang
ditunjuk melalui rekening Universitas Muhammadiyah Palembang.
3) Setelah formulir-formulir diisi dengan benar kemudian diserahkan ke BAK UM
Palembang setelah dilengkapi dengan:
a) Fotokopi ijazah SMA (SMA sederajat) yang dilegalisir sebanyak 3 (tiga)
lembar.
b) Pasfoto terbaru sebanyak 4 lembar (2 lembar ukuran 3 x 4 dan 2 lembar
ukuran 2 x 3).
c) Calon yang telah melengkapi syarat di atas akan menerima tanda terima
berkas pendaftaran ulang dari BAK UM Palembang sebanyak 2 (dua)
lembar.
d) Pada waktu yang ditentukan mahasiswa akan menerima Kartu Mahasiswa
UM Palembang melalui BAK UM Palembang setelah menunjukkan tanda
bukti setor di Bank.
e) Ketentuan-Ketentuan Lain
145
Bab IV—Administrasi Akademik
1) Mahasiswa baru yang mengundurkan diri tidak dapat mengambil kembali
uang yang telah disetor.
2) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian masuk, apabila tidak
melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
dianggap mengundurkan diri.
3) Mahasiswa baru yang lulus UMPTN dan mengundurkan diri dari UM
Palembang uang yang telah disetor dikembalikan 90%, ketentuan tidak
berlaku bagi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran.
4) Tes dilakukan secara komputerisasi
5) Calon yang tidak lulus ujian masuk pada tes I, dapat mengikuti ujian
masuk tes II dan III, dan bagi calon mahasiswa Fakultas Kedokteran
dilanjutkan dengan tes tahap II.
Meja Informasi Pendaftaran
Tes Melalui Komputer (60 menit)
Menit ke 60 dapat Hasil Lulus/
Tidak Lulus
Tes Kesehatan
Bayar BPP di Bank Syari’ah
Sumsel Babel (Online)
Registrasi Ulang untuk Mendapat
NIM, KRS, Jaket Almamater,
Buku AIK, dan Buku Panduan
Akademik UM Palembang
MEKANISME PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Calon Mhs Fakultas
Kedokteran Mengikuti Tes
Tahap Kedua:
1. Psikologi
2. Akademik
3. Wawancara
Tes Kesehatan untuk Calon
Mhs Fakultas Kedokteran
1. Tes Pendengaran
2. Tes Buta Warna
3. Tes THT
Lulus
Lulus
Lulus
LulusMhs Fak.
Kedokteran
Gambar 5.1. Mekanisme Pendaftaran Mahasiswa Baru
146
Bab IV—Administrasi Akademik
2. Mahasiswa Pindahan
a. Pindahan Antar Fakultas di Lingkungan UM Palembang
Bagi mahasiswa yang akan pindah sudah menempuh minimal 2 semester. Pindah
fakultas dilaksanakan pada semester ganjil. Mahasiswa yang akan pindah
mengajukan:
1) Permohonan pindah ke Program Studi asal.
2) Setelah disetujui, mahasiswa mengajukan permohonan ke Program Studi yang
dituju.
3) Program Studi yang dituju mengeluarkan konversi beban studi yang diakui.
4) Program Studi yang dituju memberikan pengantar ke Universitas untuk
pemberian nomor pokok mahasiswa yang baru.
Persyaratan untuk pindah antar fakultas adalah mengajukan permohonan untuk
pindah dengan dilampiri:
1) BPP dan sks terakhir
2) Transkrip nilai lokal fakultas.
3) NIM dan KTM (asli dan fotokopi).
4) Fotokopi STTB SMA yang dilegalisir.
5) Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
b. Mahasiswa pindahan dari luar UM Palembang. UM Palembang dapat menerima
mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Status terakreditasi Program Studi pada perguruan tinggi asal harus sama atau
lebih tinggi dari status terakreditasi Program Studi yang dituju di Universitas
Muhammadiyah Palembang.
2) Tidak menerima mahasiswa yang berstatus drop out.
3) Permohonan ditujukan ke Rektor.
4) Surat persetujuan pindah dari PTS/PTN yang bersangkutan/surat keterangan.
5) Transkrip nilai yang dilegalisir.
6) Surat keterangan berkelakuan baik dari PTS yang bersangkutan.
7) Foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
8) Fotokopi KTM.
9) Fotokopi STTB SMA yang dilegalisir.
3. Mahasiswa Penerima Beasiswa
Untuk membantu kesejahteraan mahasiswa dalam rangka penyelenggaraan studi
di Universitas Muhammadiyah Palembang tersedia fasilitas beasiswa antara lain:
a. Beasiswa dari Conoco Philips
Pendaftar harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:
Persyaratan Umum:
1) Warga Negara Indonesia (diutamakan putra daerah yang ditunjukkan
dengan menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi KK).
2) Untuk Mahasiswa yang sudah terdaftar di salah satu Universitas yang
direkomendasikan:
147
Bab IV—Administrasi Akademik
a) Calon penerima beasiswa harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif di
salah satu universitas yang direkomendasikan Conoco Phillips
Indonesia pada Fakultas Teknik dan Non Teknik. Persyaratan
dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas/Program
Studi dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
b) Mahasiswa yang berada pada minimal semester 3 atau lebih dari
Fakultas Teknik dan Non Teknik dengan nilai minimum IPK 2,75 pada
skala 4.00.
c) Melampirkan fotokopi Transkrip Nilai/KHS 2 (dua) semester terakhir
yang telah dilegalisir pihak Universitas.
d) Mahasiswa mendapatkan rekomendasi tertulis yang dikeluarkan dari
Perguruan Tinggi/Universitas tempat mahasiswa tersebut terdaftar.
e) Mahasiswa mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala
Pemerintahan Setempat (Kepala Desa) dan dari Dinas Pendidikan
Tingkat Kecamatan (UPTD) setempat.
3) Pada saat pengajuan lamaran beasiswa tidak sedang menerima beasiswa
dari organisasi/institusi manapun; ditunjukkan dengan menyerahkan Surat
Pernyataan bermaterai 6.000 yang dibuat oleh calon penerima beasiswa.
4) Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
5) Menyampaikan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
6) Surat Keterangan Dokter (asli/bukan fotokopi) yang menyatakan calon
mahasiswa berbadan sehat.
Persyaratan Khusus:
1) Memiliki motivasi dan komitmen tinggi untuk beIajar.
2) Memiliki jiwa kepemimpinan.
3) Memiliki kemampuan untuk berkontribusi dan ikut serta dalam kegiatan
sosial kemasyarakatan.
4) Mempunyai integritas yang tinggi dalam lingkungan kampus dan
masyarakat sekitar tempat tinggal.
b. Beasiswa Bidikmisi
Persyaratan pendaftaran adalah sebagai berikut:
1) Lulusan tahun bersamaan dengan proses pendaftaran.
2) Usia pendaftar tidak lebih dari 21 tahun pada saat mendaftar.
3) Urutan prestasi 30% teratas di sekolah untuk semua mata pelajaran.
4) Jika memiliki prestasi tingkat nasional minimal juara 3 (setara) dapat
menggantikan persyaratan 30% teratas di sekolah.
5) Pendaftaran dapat dilakukan secara online.
6) Bagi pendaftar yang sudah direkomendasikan sekolah/menyelesaikan
tahapan pendaftaran agar menggunakan nomor identitas dan kode akses di
tahap 3 pendaftaran pada laman/situs terkait.
7) Untuk pendaftar yang belum direkomendasikan dapat meminta bantuan
kepada sekolah/madrasah.
8) lnformasi seleksi akan diumumkan di laman/situs PTS terkait.
9) Peminat diperkenankan memilih 1 PT dan 2 Prodi.
148
Bab IV—Administrasi Akademik
c. Beasiswa Kualifikasi S1
Beasiswa kualifikasi S1 adalah program bantuan biaya pendidikan untuk
peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan dari Gubernur
Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
Bantuan biaya pendidikan ini diberikan kepada mahasiswa yang berprofesi
sebagai guru (PNS, Yayasan, dan Guru Honor) yang sedang menjalani studi di
program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam dan semua
program studi yang terdapat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Palembang. Besarnya bantuan biaya pendidikan
adalah Rp 2.000.000 per tahun sampai yang bersangkutan menamatkan studi.
Persyaratan calon penerima bantuan biaya pendidikan Guru SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA dan Tenaga Kependidikan adalah:
1) Surat permohonan tertulis dari yang bersangkutan.
2) Guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA PNS, Guru Bantu, Guru Tetap
dan Guru Tidak Tetap Yayasan.
3) Jumlah jam mengajar minimal 18 jam per minggu dinyatakan dengan Surat
Keterangan Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah.
4) Surat pernyataan dari yang bersangkutan belum memiliki ijazah S1 atau
akta IV.
5) Surat pernyataan yang bersangkutan tidak sedang memperoleh beasiswa/
bantuan biaya pendidikan sejenis untuk kualifikasi guru dari instansi
pemerintah maupun swasta. Ditandatangani di atas materai 6000.
6) Surat keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan menyatakan
tidak sedang menjalani hukum disiplin.
7) Fotokopi SK Capeg, PNS, SK Guru Bantu, SK Yayasan dan SK Terakhir.
8) Fotokopi nilai semester terakhir yang telah diikuti.
9) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
10) Surat izin belajar dari Kepala Sekolah.
11) Surat Keterangan dari Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
(PTAIS) bahwa yang bersangkutan benar kuliah di PTN/PTS yang dipimpin
(dapat dibuat kolektif oleh pimpinan PTN/PTAIS yang bersangkutan.
d. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Beasiswa
Mahasiswa (BBM)
Beasiswa PPA dan BBM adalah beasiswa yang dananya berasal dari Proyek
Kopertis Wilayah II Palembang, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pendaftaran beasiswa PPA dan BBM dilakukan melalui Dekan kemudian
diteruskan secara kolektif oleh Rektor ke Kopertis Wilayah II Palembang.
2) Pendaftaran dilaksanakan setelah ada pemberitahuan dari Kopertis
Wilayah II Palembang.
3) Realisasi beasiswa PPA dan BBM bagi yang diterima pada tahun yang
bersangkutan.
4) Persyaratan pendaftaran beasiswa PPA dan BBM diutamakan yang
mempunyai IPK tertinggi dengan prioritas bagi mahasiswa yang kurang
mampu dengan keterangan RT atau Lurah dan belum mendapat beasiswa
yang lain.
149
Bab IV—Administrasi Akademik
e. Beasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang
Beasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang ini, ketentuannya sebagai
berikut:
1) Beasiswa UM Palembang diberikan selama 1 (satu) tahun bagi mahasiswa
UM Palembang yang berprestasi baik, tetapi kurang mampu untuk
membayar uang kuliah.
2) Beasiswa UM Palembang diberikan setiap tahun sesuai dengan alokasi
anggaran beasiswa.
3) Pendaftaran dilakukan melalui Dekan dalam bulan Desember−Januari.
4) Besarnya beasiswa UM Palembang ditetapkan oleh Rektor.
5) Persyaratan pendafaran beasiswa UM Palembang bagi mahasiswa UM
Palembang dengan melampirkan surat keterangan dari RT atau Lurah dan
belum mendapat beasiswa dari lembaga/instansi yang lain.
4. Mahasiswa Tugas Belajar
Universitas Muhammadiyah Palembang dapat menerima mahasiswa yang
ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar. Proses pendaftarannya sama dengan
pendaftaran mahasiswa baru. Setelah lulus ujian masuk dan pada waktu melakukan
registrasi harus melampirkan semua surat yang berkaitan dengan tugas belajar dari
instansi/lembaga/yayasan yang mengirim. Pengurusan penyelesaian kewajiban
pembayaran BPP bagi mahasiswa tugas belajar dapat dilakukan oleh Universitas
Muhammadiyah Palembang atau atas persetujuan kedua belah pihak, atau diurus
sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan.
C. Registrasi Ulang
1. Mahasiswa Lama
Mahasiswa lama yang dimaksudkan di sini adalah semua mahasiswa UMP yang
masih memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku untuk semester
yang akan berakhir. Pada semester berikutnya yang bersangkutan mendaftarkan diri
kembali (reregistrasi) dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
Prosedur Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama adalah:
a. Mengambil tanda bukti setor (formulir Bank) di BAK UM Palembang dengan
menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
b. Membayar uang kuliah di Bank yang ditunjuk melalui rekening Universitas
Muhammadiyah Palembang (lihat Diagram di bawah ini).
c. Menyerahkan fotokopi Tanda Bukti Setor dari Bank pada BAK UM Palembang
dan bagian akademik fakultas, dan formulir:
1) Reregistrasi (2 rangkap)
2) Kartu Tanda Mahasiswa
3) Kartu Rencana Studi (KRS) dari Fakultas/Program Studi.
150
Bab IV—Administrasi Akademik
BAK
MEKANISME REGISTRASI MAHASISWA LAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
BANK
BAK
PA/FAK
v Mengambil blanko Reregistrasi.
v Mengambil blanko pembayaran BPP (Asuransi, Dana
Kemahasiswaan, Laboratorium, dan Sumbangan Gedung
Dakwah Muhammadiyah) dengan menunjukkan bukti asli
pembayaran (BPP dan sks) semester sebelumnya.
v Membayar BPP dan lain-lain.
v Menerima 1 lembar bukti pembayaran (warna putih).
v Menyerahkan 1 lembar fotokopi bukti pembayaran BPP, dan
persyaratan lain, serta menunjukkan aslinya.
v Menyelesaikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
v Menerima blanko KRS untuk Fakultas masing-masing.
v Menerima blanko pembayaran sks.
v Menyerahkan fotokopi pembayaran BPP semester kepada
Fakultas.
v Mengisi KRS, ditanda tangani Penasehat Akademik (PA).
v Penentuan kelas oleh Fakultas.
v Membayar uang sks ke Bank.
v Menerima 1 lembar (warna putih) bukti pembayaran sks.
v Mahasiswa menyerahkan 1 lembar fotokopi bukti pembayaran
sks.
v Menyerahkan KRS yang sudah ditandatangani oleh Penasehat
Akademik 1 lembar (warna biru).
v KRS diberi cap selesai dan diparaf Kepala BAK, KRS warna
putih dikembalikan kepada mahasiswa oleh BAK.
BANK
BAK
FAKULTASv Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran BPP, sks, dan KRS
semester ke Fakultas.
Gambar 5.2. Mekanisme Registrasi Mahasiswa Lama
2. Mahasiswa Kuliah Kembali
Seseorang yang pernah mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah
Palembang minimal satu semester, kemudian berhenti karena suatu sebab, dapat
mengikuti perkuliahan kembali di Universitas Muhammadiyah Palembang dengan
persyaratan sebagai berikut:
a. Memperoleh persetujuan dari Dekan Fakultas bersangkutan.
b. Mendapat izin tertulis dari Pimpinan Instansi bila ia sudah bekerja.
c. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Status yang bersangkutan
sama dengan mahasiswa baru mengajukan permohonan kuliah kembali dengan
melampirkan KRS/KHS.
151
Bab IV—Administrasi Akademik
D. Biaya Pembinaan Pendidikan (BPP)
Besarnya biaya pembinaan pendidikan dan cara pembayaran ditentukan dengan
Surat Keputusan Rektor yang dikeluarkan setiap tahun. Biaya pembinaan pendidikan
terdiri dari:
1. Biaya pembinaan pendidikan (BPP) tetap.
2. Biaya pembinaan pendidikan (BPP) per satuan kredit semester (sks).
3. Biaya praktikum/laboratorium.
4. Uang pembangunan bagi mahasiswa baru.
5. Biaya pembinaan kegiatan kemahasiswaan.
6. Uang ujian akhir semester.
7. Uang asuransi.
E. Cuti Akademik (Stop Out)
Cuti akademik disebut juga berhenti studi sementara (stop out) dalam keadaan
dimana seorang mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi untuk kurun waktu tertentu
karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Cuti akademik (stop out) tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut dan
sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester selama masa studi.
2. Cuti akademik diperhitungkan dalam masa studi.
3. Cuti akademik diberikan dengan surat keterangan izin Rektor berdasarkan usul
Dekan atas permohonan tertulis mahasiswa yang bersangkutan dengan alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum
awal semester.
4. Mahasiswa yang menjalani cuti akademik:
a. Tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik selama menjalankan
cuti akademik.
b. Nilai mata kuliah yang telah lulus dan jumlah kredit yang telah diperoleh tetap
berlaku.
5. Mahasiswa yang boleh stop out, mahasiswa yang sudah kuliah 2 semester.
6. Setelah selesai menjalankan cuti akademik mahasiswa yang bersangkutan berhak
menjalankan studi dengan kewajiban:
a. Mengajukan permohonan untuk aktif kembali secara tertulis kepada Rektor
melalui Dekan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum awal semester
dimulai.
b. Telah memenuhi persyaratan yang berlaku baik di Fakultas, Universitas
maupun LLDikti.
c. Melakukan pendaftaran sesuai prosedur dengan melampirkan surat keterangan
cuti akademik. Hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut dalam
ketentuan tersendiri.
152
Bab IV—Administrasi Akademik
F. Berhenti Sementara Karena Skorsing (BSS)
Berhenti sementara karena skorsing (BSS) adalah apabila seorang mahasiswa
tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu
karena yang bersangkutan melanggar tata tertib yang berlaku dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Lamanya berhenti sementara karena skorsing adalah 1 (satu) semester dan
dijatuhkan pada awal semester berikutnya.
2. Masa berhenti sementara karena skorsing diperhitungkan dalam masa studi.
3. Nilai mata kuliah yang telah lulus dan jumlah kredit yang telah diperoleh tetap
berlaku.
4. Setelah selesai menjalankan berhenti sementara karena skorsing mahasiswa yang
bersangkutan berhak mengikuti studi kembali dengan kewajiban:
a. Mengajukan permohonan aktif kembali secara tertulis kepada Rektor melalui
Dekan melampirkan Surat Keputusan berhenti sementara karena skorsing.
b. Memenuhi persyaratan yang berlaku baik di Fakultas, Universitas
Muhammadiyah maupun LLdikti.
5. Rektor memberikan Surat Keputusan tentang berhenti sementara karena skorsing
atas usul Dekan.
G. Berhenti Studi Tetap (BST)
1. Pengertian Berhenti Studi Tetap
Berhenti Studi Tetap adalah apabila seorang mahasiswa tidak meneruskan
studinya di Universitas Muhammadiyah Palembang untuk waktu seterusnya
karena alasan:
a. Mengundurkan diri karena pindah ke Perguruan Tinggi lain.
b. Mengundurkan diri karena akan bekerja atau alasan-alasan lain.
c. Dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang karena alasan tidak
mencapai syarat batas waktu/evaluasi studi.
d. Dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang karena alasan
pelanggaran terhadap tata tertib.
Berhenti studi tetap atas permintaan sendiri dilakukan oleh yang bersangkutan
dengan mengajukan permohonan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor.
Kepada pemohon akan diterbitkan SK Rektor dengan melampirkan:
a. Daftar hasil studi kumulatif (transkrip).
b. Surat keterangan diri mahasiswa yang bersangkutan.
2. Prosedur BST
Prosedur berhenti studi tetap karena dikeluarkan UM Palembang adalah sebagai
berikut:
a. Rektor menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian mahasiswa yang
bersangkutan karena alasan akademik atau administrasi lainnya atas usul dari
Dekan.
b. Terhadap mahasiswa yang bersangkutan hanya dapat diberikan Daftar Hasil
Studi Kumulatif (DHSK)-nya yang ditanda tangani oleh Dekan/Wakil Dekan I.
Universitas Muhammadiyah Palembang
153
V. KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
A. Pengembangan Kemahasiswaan
Pengembangan kemahasiswaan adalah suatu usaha pendidikan yang dilakukan
dengan penuh kesadaran, berencana, teratur, terarah dan bertanggung jawab untuk
mengembangkan sikap, kepribadian, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa
dalam mendukung kegiatan kurikuler untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Pengembangan kemahasiswaan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan
tinggi nasional, dan merupakan tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika.
Mahasiswa dibina dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengem-
bangkan diri yang meliputi tiga segi yang saling berkaitan, yaitu:
1. Mahasiswa sebagai makhluk Tuhan perlu pembinaan kehidupan beragama dan
penerapan nilai-nilainya.
2. Mahasiswa sebagai individu perlu:
a. Pembinaan fisik, pengembangan minat, bakat dan kegemaran.
b. Pengembangan pengetahuan, kemampuan bernalar dan keterampilan.
c. Pembinaan sikap dan keperibadian.
3. Mahasiswa sebagai makhluk perlu pembinaan yang mencakup segi sosial,
budaya, ekonomi, ideologi dan ketahanan nasional serta kepemimpinan.
Penyelenggaraan pengembangan kemahasiswaan harus sesuai dengan dasar
dan tujuan pendidikan nasional dan peranan perguruan tinggi seperti yang
tercantum dalam UU Sistem Pendidikan Nasional RI nomor 20 tahun 2003.
Pengembangan kemahasiswaan dilakukan melalui program-program atau
kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan mahasiswa sebagai berikut:
1. Bidang Penalaran
a. Pengenalan bidang profesi
1) Pengenalan program studi.
2) Kegiatan seminar skademik mahasiswa.
3) Kegiatan penelitian dan riset institusional.
4) Diskusi ilmiah mahasiswa.
5) Lomba karya inovatif produktif.
6) Lomba karya tulis ilmiah.
7) Penerbitan kampus.
b. Pengabdian kepada Masyarakat
1) Ceramah atau penyuluhan.
2) Ceramah atau diskusi ilmiah keprofesian melalui Ikatan Senat Mahasiswa
Sejenis.
c. Pengenalan Program Studi
1) Penataran AI Islam dan Kemuhammadiyahan.
2) Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus.
d. Pengenalan Dasar Berorganisasi: Latihan Kepemimpinan Mahasiswa.
154
Bab V—Kemahasiswaan dan Alumni
2. Bidang Minat, Bakat, dan Kegemaran
a. Olahraga
b. Kesenian
c. Resimen Mahasiswa
d. Pramuka Kampus
e. Pencinta Alam
f. Palang Merah Mahasiswa
g. Penerbitan
h. Tapak Suci
3. Bidang Kesejahteraan Mahasiswa
a. Pembinaan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Koperasi Mahasiswa (Kopma)
c. Bursa Mahasiswa
d. Bimbingan dan Konseling
e. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
f. Beasiswa
Beasiswa bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang adalah:
1) Berasal dari Universitas Muhammadiyah Palembang
2) Berasal dari Conoco Philips
3) Beasiswa Bidikmisi
4) Beasiswa Kualifikasi S1
5) Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
6) Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM)
B. Organisasi Kemahasiswaan
Organisasi kemahasiswaan di UM Palembang merupakan wahana dan sarana
pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan
kecendikiawanan serta integritas keperibadian. Organisasi kemahasiswaan terdiri dari
organisasi intra Universitas dan organisasi ekstra Universitas. Ketentuan organisasi
kemahasiswaan di lingkungan UM Palembang, ditetapkan berdasarkan SK Rektor
nomor 215/F.2/KPTS/UMP/XII/2000 tanggal 2 Desember 2000.
1. Pengertian dan Bentuk
a. Pengertian
1) Lembaga kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Palembang adalah
wahana dan sarana pengembangan did mahasiswa ke arah iptek dan imtak
serta integrasi kepribadian.
2) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi
penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, serta upaya perbaikan
kesejahteraan mahasiswa di UM Palembang yang berwawasan AI Islam
Kemuhammadiyahan dan pengabdian kepada masyarakat.
155
Bab V—Kemahasiswaan dan Alumni
3) Kedaulatan tertinggi berada di tangan mahasiswa UM Palembang
dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) melalui
musyawarah.
b. Bentuk Organisasi
1) Organisasi kemahasiswaan intra universitas
a) Pada tingkat Universitas
(1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Palembang disingkat MPM UM Palembang.
(2) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Palembang disingkat BEM UM Palembang dipimpin oleh Presiden
Mahasiswa (PRESMA).
b) Pada tingkat Fakultas
(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa disingkat DPM.
(2) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disingkat BEMF dipimpin oleh
Ketua Umum.
(3) Himpunan Mahasiswa Program Studi disingkat HMPS dipimpin oleh
Ketua.
(4) Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas disingkat MAFAK dipimpin oleh
Ketua Umum.
2) Satu-satunya organisasi ekstra di UM Palembang adalah Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
3) Organisasi kemahasiswaan ekstra Universitas antar Perguruan Tinggi
terdapat Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS) yang diatur dalam
pedoman pengembangan.
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)
1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UM Palembang berkeduduk-an di
tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada
universitas.
2) Dalam melaksanakan aktivitas MPM bertanggung jawab kepada Rektor.
3) Tugas Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UM Palembang adalah
mewakili mahasiswa pada tingkat Universitas.
4) Memberikan saran, usul dan pendapat kepada pimpinan universitas.
5) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa menetapkan Garis Besar Program
Kerja (GBPK) lembaga kemahasiswaan tingkat universitas.
6) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa bersama Rektor menyusun
anggaran belanja lembaga kemahasiswaan sesuai dengan dana yang
tersedia.
7) Dalam menyusun anggaran belanja tersebut MPM bersama-sama Rektor
bertanggung jawab.
8) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UM Palembang berfungsi meng-
awasi dan menilai kebijakan program kerja lembaga kemahasiswaan
tingkat universitas.
156
Bab V—Kemahasiswaan dan Alumni
9) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa merupakan lembaga komunikatif
antarlembaga kemahasiswaan di lingkungan UM Palembang.
10) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dapat memanggil Badan Eksekutif
Mahasiswa apabila hasil pengawasan dan penilaian ternyata BEM benar-
benar menyimpang dari Garis Besar Program Kerja (GBPK).
b. Badan Ekesekutif Mahasiswa (BEM)
1) Badan Eksekutif Mahasiswa berkedudukan di tingkat universitas dan
merupakan lembaga non struktural pada universitas.
2) Dalam melaksanakan aktivitasnya Badan Eksekutif Mahasiswa bertang-
gung jawab kepada MPM dan Rektor.
3) BEM mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di
tingkat universitas sesuai dengan Garis Besar Program Kerja (GBPK).
4) Dalam melaksanakan dan mengembangkan program kerja Badan
Eksekutif Mahasiswa wajib memperhatikan sumber daya mahasiswa yang
ada di lingkungan UM Palembang.
5) Badan Eksekutif Mahasiswa dapat mengajukan Rencana Anggaran
Belanja (RAB) kepada Rektor melalui rekomendasi Majelis Permusya-
waratan Mahasiswa (MPM).
6) Dalam melaksanakan kegiatannya, Badan Eksekutif Mahasiswa dapat
bekerja sama dengan lembaga kemahasiswaan di lingkungan UM
Palembang.
c. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
1) Dewan Perwakilan Mahasiswa merupakan lembaga legislatif mahasiswa
yang berkedudukan di tingkat fakultas dan bersifat non struktural.
2) Dalam melaksanakan aktivitasnya, Dewan Perwakilan Mahasiswa
bertanggung jawab kepada musyawarah Rektor dan Dekan.
3) Dewan Perwakilan Mahasiswa mempunyai tugas yang pokok mewakili
aspirasi mahasiswa pada tingkat fakultas.
4) Mengkoordinasikan kegiatan lembaga kemahasiswaan Fakultas.
5) Memberikan saran, usul, pendapat kepada pimpinan fakultas dalam
mengambil dan menjalankan kebijakan.
6) Menetapkan Garis Besar Program Kerja (GBPK) lembaga kemahasiswaan
tingkat fakultas.
7) Dewan Perwakilan Mahasiswa bersama Dekan menyusun anggaran
belanja sesuai dengan dana yang tersedia.
8) Dewan Perwakilan Mahasiswa berfungsi mengawasi dan menilai kebijakan
program kerja lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas.
9) Dewan Perwakilan Mahasiswa merupakan lembaga komunikatif antar
lembaga di fakultas.
157
Bab V—Kemahasiswaan dan Alumni
d. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)
1) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat fakultas sesuai dengan
Garis Besar Program Kerja (GBPK).
2) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dapat mengajukan rencana anggaran
belanja kepada Dekan melalui Dewan Perwakilan Mahasiswa.
Dalam melaksanakan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dapat
bekerja sama dengan lembaga kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar
lingkungan UM Palembang.
e. Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas (MAFAK).
1) Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas berkedudukan di tingkat fakultas dan
merupakan lembaga struktural pada fakultas.
2) Dalam melaksanakan tugasnya Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas
bertanggung jawab kepada musyawarah dan Dekan serta dikoordinasikan
dengan Badan Eksekutif Mahasiswa.
3) Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat kekhususan.
4) Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas dapat mengajukan anggaran dana
kepada Rektor.
Dalam melaksanakan kegiatannya, Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas dapat
bekerja sama dengan lembaga kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar
UM Palembang.
f. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
1) Himpunan Mahasiswa Program Studi berkedudukan di tingkat fakultas dan
merupakan lembaga eksekutif yang bersifat khusus dan non struktural
fakultas.
2) Dalam melaksanakan aktivitasnya Himpunan Mahasiswa Program Studi
berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas (BEMF) dan Ketua Program Studi (Kaprodi).
3) Himpunan Mahasiswa Program Studi mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Program Studi.
4) Himpunan Mahasiswa Program Studi dapat mengajukan rencana anggaran
belanja kepada dekan melalui BEMF.
Dalam melaksanakan kegiatannya HMPS dapat bekerja sama dengan lembaga
kemahasiswaan baik didalam maupun di luar lingkugan UM Palembang.
3. Struktur Organisasi Kemahasiswaan
a. Hubungan koordinatif instruktif, yaitu: hubungan antar lembaga kemahasiswaan
dalam jaringan hirarki struktural dalam rangka membagi fungsi dan peranan
baik berupa kebijaksanaan maupun operasional kerja.
b. Hubungan koordinasi, yaitu: hubungan antar lembaga kemahasiswaan sebagai
koordinasi kegiatan maupun tugas dan fungsi lain.
c. Hubungan komunikatif, yaitu: hubungan komunikasi antar jabatan struktural.
158
Bab V—Kemahasiswaan dan Alumni
MUSYAWARAH REKTOR PC IMM
PK IMM
MPM
BEM
DEKAN
U
K
M
DPM
BEMF
HMPS
KAPRODI
STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
U
K
M
U
K
M
U
K
M
U
K
M
U
K
M
U
K
M
MAFAK
Keterangan:
MPM : Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
BEM : Badan Eksekutif Mahasiswa
UKM : Unit Kegiatan Mahasiswa
DPM : Dewan Perwakilan Mahasiswa
BEMF : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
MAFAK : Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas
HMPS : Himpunan Mahasiswa Program Studi
PC IMM : Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
PK IMM : Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Gambar 6.1. Struktur Organisasi Kemahasiswaan UM Palembang
4. Kepengurusan
a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
1) Kepengurusan MPM UM Palembang berjumlah 18 orang terdiri dari ketua,
sekretaris, bendahara dan anggota.
2) Masa bakti kepengurusan MPM UM Palembang adalah 1 (satu) tahun dan
ketua tidak dapat dipilih kembali.
3) Kepengurusan MPM UM Palembang dipilih oleh mahasiswa melalui
pemilu.
4) Tata cara pemilu diatur dalam aturan khusus.
159
Bab V—Kemahasiswaan dan Alumni
b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
1) Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa terdiri dari Presiden
Mahasiswa (PRESMA), sekretaris, bendahara dan ketua departemen-
departemen.
2) Kepengurusan BEM dipilih melalui musyawarah MPM yang disahkan oleh
Rektor.
3) Masa bakti kepengurusan BEM adalah 1 (satu) tahun dan Presma tidak
dapat dipilih kembali.
c. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
1) Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa terdiri dari ketua, sekretaris,
bendahara dan anggota.
2) Kepengurusan DPM dipilih melalui pemilu dan yang disahkan oleh Dekan.
3) Masa bakti kepengurusan DPM adalah 1 (satu) tahun dan ketua tidak
dapat dipilih kembali.
d. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)
1) Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas terdiri dari ketua
umum, ketua bidang, sekretaris umum, sekretaris bidang, bendahara, dan
para anggota.
2) Bidang-bidang dalam BEMF adalah:
a) Bidang I : Penalaran dan keilmuan
b) Bidang II : Minat dan kegemaran
c) Bidang III : Kesejahteraan mahasiswa
d) Bidang IV : Al Islam dan Kemuhammadiyahan
3) Kepengurusan BEMF dipilih melalui musyawarah DPM dan disahkan oleh
Dekan.
4) Masa bakti kepengurusan BEMF adalah satu tahun dan ketua umum tidak
dapat dipilih kernbali.
e. Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas (MAFAK)
1) Kepengurusan MAFAK terdiri dari ketua umum, sekretaris umum,
bendahara, dan beberapa anggota.
2) Kepengurusan MAFAK dipilih melalui musyawarah internal MAFAK dan
disahkan oleh Dekan.
3) Masa bakti kepengurusan MAFAK selama satu tahun.
f. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
1) Kepengurusan HMPS terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan
beberapa anggota.
2) Kepengurusan HMPS dipilih melalui musyawarah BEMF dan disahkan oleh
Dekan atas rekomendasi Ketua Program Studi (Kaprodi).
3) Masa bakti kepengurusan HMPS selama 1 (satu) tahun dan ketua dapat
dipilih kembali.
160
Bab V—Kemahasiswaan dan Alumni
5. Tata Cara Pembentukan Pengurus
a. DPM-MPM
1) Pengurus DPM−MPM dipilih melalui pemilu.
2) Untuk melaksanakan pemilu dibentuk panitia di tiap fakultas.
3) Pemilu dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
4) Komposisi DPM−MPM terpilih ditentukan dalam musyawarah DPM−MPM
terpilih.
b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
1) Badan Ekesekutif Mahasiswa dipilih oleh MPM melalui musyawarah.
2) Dalam musyawarah, MPM hanya memilih Presiden Mahasiswa (PRESMA),
sekretaris dan bendahara.
3) Tata cara musyawarah diatur dalam aturan khusus.
c. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)
1) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dipilih oleh DPM melalui musyawarah
DPM.
2) Dalam Musyawarah DPM hanya memilih ketua umum, sekretaris umum,
dan bendahara.
3) Tata cara musyawarah diatur dalam aturan khusus.
d. Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas (MAFAK)
1) Kepengurusan Mahasiswa Pecinta Alam dipilih melalui musyawarah
internal MAFAK.
2) Musyawarah MAFAK hanya memilih ketua umum, sekretaris umum dan
bendahara.
3) Tatacara pemilihan diatur dalam aturan khusus.
e. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
1) Himpunan Mahasiswa Program Studi/Sejenis dipilih melalui musyawarah
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF).
2) Musyawarah BEMF hanya memilih ketua.
3) Tata cara musyawarah diatur dalam aturan khusus.
C. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
1. Unit Kegiatan Mahasiswa Kesenian
2. Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa
3. Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka
4. Unit Kegiatan Mahasiswa Pers/Jurnalistik Mahasiswa
5. Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI)
6. Unit Kegiatan Mahasiswa Tapak Suci
7. Unit Kegiatan Mahasiswa Pimpinan Cabang IMM.
161
Bab V—Kemahasiswaan dan Alumni
D. Organisasi Alumni
1. Alumni adalah mereka yang telah menamatkan pendidikannya di Universitas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat menjadi
anggota ikatan alumni. Ikatan alumni dapat berpartisipasi aktif dalam membina
kerjasama antar alumni untuk membantu pengembangan Universitas.
2. Job Placement Center adalah unit kegiatan yang berfungsi sebagai pusat
informasi, layanan keterampilan kerja, dan wadah penyaluran untuk
mendapatkan pekerjaan bagi alumni Universitas. Job Placement Center
dikelola oleh Universitas dengan membentuk badan pengelola yang dapat
melibatkan alumni atau Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah
Palembang (KAUM Palembang) yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Rektor.
3. Untuk menunjang profesi alumni, menjalin dan meningkatkan silaturrahim antar
alumni dan hubungan dengan Universitas dalam upaya membantu
pengembangan dan menunjang pencapaian tujuan Universitas, alumni
Universitas bergabung dalam organisasi Keluarga Alumni UM Palembang
disingkat KAUM Palembang.
4. Kepengurusan KAUM Palembang ditetapkan berdasarkan keputusan
Musyawarah Besar KAUM Palembang yang terdiri dari utusan KAUM
Palembang tingkat Fakultas dan dikukuhkan oleh Rektor.
5. Ketentuan tentang organisasi, kepengurusan, keanggotaan, usaha, keuangan
dan kegiatan KAUM Palembang diatur di dalam AD-ART KAUM Palembang
atas keputusan Musyawarah Besar KAUM Palembang dan dikukuhkan oleh
Rektor.
6. Alumni dan Ikatan Alumni tidak mempunyai hak untuk ikut serta dalam
menangani proses pembinaan pendidikan dan pengajaran atau masalah yang
berkaitan dengan administrasi kepegawaian dan keuangan.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi alumni serta teknis dan operasional
Job Placement Center ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku.
Universitas Muhammadiyah Palembang
162
VI. AL ISLAM DAN
KEMUHAMMADIYAHAN
A. Tujuan
Tujuan pengembangan AI Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di UM Palembang
terdiri dari tujuan utama dan tujuan umum.
Tujuan Utama pendidikan AI Islam dan Kemuhammadiyahan ada 3 kategori:
1. Tujuan bersifat akademik yang dititik beratkan pada pengembangan intelektualitas
serta penguasaan mahasiswa terhadap sejumlah pengetahuan.
2. Tujuan yang diarahkan untuk mengembangkan komitmen kesadaran moral dan
etika.
3. Tujuan yang menekankan pada pengembangan kemampuan profesionalisme
dalam merealisasikan ajaran Islam di lingkungan masyarakat yang terus berubah
dan berkembang.
Tujuan Umum AI-Islam dan Kemuhammadiyahan dititik beratkan:
1. Terciptanya kehidupan Islami di lingkungan kampus melalui kegiatan-kegiatan:
a. Menghayati dan mengamalkan syariat dan ajaran Islam di lingkungan Kampus.
b. Menumbuhkan keyakinan seluruh sivitas akademika bahwa ajaran Islam
merupakan kewajiban dan falsafah hidup yang diyakini kebenarannya.
c. Mewujudkan kehidupan Islami bagi setiap perbuatan sivitas akademika agar
mencerminkan muslim yang berakhlak mulia, sabar, teguh pendirian, dan
penuh tanggung jawab.
d. Menanamkan dan menumbuhkan semangat beribadah sivitas akademika
dalam arti luas, penuh pengabdian, berdedikasi tinggi dan penuh keikhlasan
dalam mencapai ridho Ilahi.
2. Memunculkan kader-kader penerus Persyarikatan Muhammadiyah, dengan cara:
a. Memperkuat keberadaan, meningkatkan pembinaan pengembangan kualitas
peran IMM dalam melaksanakan fungsi kaderisasi dan kegiatan kemahasis-
waan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
b. Memberikan perhatian dan antisipasi yang serius terhadap perkembangan
dinamika kemahasiswaan di UM Palembang. Dinamika mahasiswa ditandai
oleh tumbuhnya radikalisme dan militansi kelompok-kelompok mahasiswa yang
tidak sejalan dengan strategi perjuangan umat Islam dan pelaksanaan misi
Persyarikatan.
c. Mengadakan kegiatan pembinaan keagamaan dan latihan-latihan kepemim-
pinan, pelatihan kader dakwah, diskusi-diskusi dan kajian keagamaan.
d. Melatih dan menumbuhkan calon-calon mubaligh untuk membantu kegiatan-
kegiatan dakwah Persyarikatan Muhammadiyah.
3. Mewujudkan Muhammadiyah menjadi contoh teladan bagi amal usaha
Muhammadiyah maupun lembaga lainnya, dengan cara:
a. Melakukan pembinaan seluruh sivitas akademika agar selalu menjadi contoh
teladan di seluruh bidang kegiatan dengan menjaga nama baik almamater
163
Bab VI—Al Islam dan Kemuhammadiyahan
sesuai dengan ajaran Islam dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
sebagai hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah ke−44 di Jakarta.
b. Menjalin hubungan baik antar sesama Pimpinan Universitas, Fakultas, Dosen,
Karyawan atas semangat kerja yang bernafaskan Islam.
c. Mewujudkan kehidupan Islami di kalangan mahasiswa yang tercermin dalam
mekanisme berorganisasi secara Muhammadiyah, cara bergaul yang Islami
dan cara berpakaian yang Islami.
d. Dalam beribadah hendaknya selalu mempedomani ajaran Islam sesuai Alquran
dan Hadis yang perwujudannya dapar berpedoman pada keputusan Tarjih
Muhammadiyah.
B. Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyahan dilakukan melalui
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Kurikuler
a. Melaksanakan pendidikan AI-Islam dan Kemuhammadiyahan selama 6
semester yang dicapai melalui program reguler dalam kegiatan perkuliahan.
Pendekatannya berdasarkan paradigma intelektual dan spiritual serta program
profesi sebagai upaya memberikan peluang dalam menguasai keterampilan
tertentu.
AIK I membahas tentang akidah dan akhlak, perinciannya sebagai berikut:
1) Dasar-dasar Agama Islam
a) Pengertian Agama
b) Macam-macam Agama
c) Ciri-ciri khusus Agama Islam
d) Manusia membutuhkan Agama
e) Peranan Agama Islam dalam kehidupan manusia
f) Garis-garis besar ajaran Islam
2) Alquran, Sunah, dan Ijtihad
a) Pengertian Alquran
b) Fungsi dan Peranan Alquran
c) Nama-nama Alquran
d) Cara turunnya Alquran
e) Sejarah pengumpulan Alquran
f) Pengertian Sunah
g) Macam-macam Sunah
h) Kedudukan dan Fungsi Sunah
i) Pengertian Ijtihad
j) Metode Ijtihad
3) Dasar-dasar Akidah Islam dan Arkanul Iman sebagai Realisasi Kalimat
Syahadat
164
Bab VI—Al Islam dan Kemuhammadiyahan
a) Pengertian Akidah
b) Sumber Akidah Islam
c) Ruang Lingkup Pembahasan Akidah
d) Iman kepada Allah
e) Iman kepada Para Malaikat
f) Iman kepada Kitab
g) Iman kepada Rasul
h) Iman kepada Hari Akhir
i) Iman kepada Takdir (Qada dan Qadar)
4) Aplikasi Tauhid dalam Kehidupan Sehari-hari dan Pengaruh Pengalaman
Dua Kalimat Syahadat
a) Mencintai Allah melebihi dari segalanya.
b) Jika nama Allah disebut bergetar hatinya.
c) Rela dengan hukum Allah dan Rasul
d) Melaksanakan ajaran Islam secara totalitas.
e) Istiqomah dalam Keislamannya sampai akhir hayat
f) Menghindari perbuatan yang menjurus ke syirik.
g) Pengaruh pengamalan dua kalimat syahadat terhadap hati.
h) Pengaruh pengamalan dua kalimat syahadat terhadap akal.
i) Pengaruh pengamalan dua kalimat syahadat terhadap jasad.
5) Hal-hal yang Membatalkan Dua Kalimat Syahadat
a) Bertawakal bukan kepada Allah.
b) Tidak mengakui bahwa nikmat adalah karunia Allah.
c) Beramal dengan tujuan selain Allah.
d) Menetapkan suatu hukum tidak berdasarkan hukum Allah.
e) Memperolok-olok Alquran dan Sunah.
f) Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
g) Tidak mengimani Alquran secara utuh.
h) Mengangkat orang kafir menjadi pimpinan.
i) Suka menyekutukan Allah.
j) Mengingkari Asma-Asma Allah.
k) Beribadah bukan kepada Allah.
6) Dasar-dasar Akhlak
a) Pengertian Akhlak
b) Perbedaan Akhlak dengan Moral dan Etika
c) Kedudukan Akhlak dalam Islam.
d) Hubungan Akidah, Ibadah dengan Akhlak.
7) Ruang Lingkup Pembahasan Akhlak
a) Akhlak Mahmudah
b) Akhlak Mazmumah
165
Bab VI—Al Islam dan Kemuhammadiyahan
8) Dasar-dasar Ibadah
a) Pengertian ibadah
b) Dasar hukum ibadah
c) Tujuan dan sebab-sebab ibadah
d) Makna salat, saum, zakat, haji, dan kurban.
e) Macam-macam ibadah
f) Fungsi dan hikmah ibadah dalam kehidupan sehari-hari
g) Manusia sebagai Abdullah dan Khalifahtullah
9) Dasar-dasar Muamalah
a) Pengertian muamalah
b) Dasar hukum muamalah
10) Prinsip Muamalah
a) Dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat
b) Bersifat universal, inklusif
c) Nas-nas umumnya general
d) Peluang ijtihad luas
11) Ruang Lingkup Muamalah
a) Ilmu dan Hukum
b) Ilmu dan Teknik
c) Ilmu dan Ekonomi
d) Ilmu dan Pertanian
e) Ilmu dan Pendidikan
f) Ilmu dan Agama
g) Ilmu dan Kesehatan
AIK II membahas tentang Ibadah, perinciannya sebagai berikut:
1) Tharah
a) Najis dan Hadas
(1) Pengertian najis dan hadas
(2) Alat-alat bersuci dan beristinja
(3) Macam-macam air
(4) Macam-macam najis dan cara menghilangkannya
(5) Adab (cara) beristinja
(6) macam-macam hadas dan cara menghilangkannya.
b) Wudu, Mandi Wajib, dan Tayamum
(1) Wudu
(a) Pengertian
(b) Sebab-sebab berhadas kecil dan besar
(c) Wudu menurut Rasulullah SAW
(d) Hal-hal yang membatalkan wudu
(e) Praktik wudu
166
Bab VI—Al Islam dan Kemuhammadiyahan
(2) Mandi Wajib
(a) Pengertian mandi wajib
(b) Sebab-sebab berhadas besar (mandi wajib)
(c) Tata cara (tertib) mandi wajib
(3) Tayamum
(a) Pengertian
(b) Syarat-syarat yang membolehkan tayamum fardu
(c) Tata cara tayamum
(d) Hal-hal yang menggugurkan tayamum
(e) Praktik tayamum
2) Salat
a) Salat Fardu
(1) Pengertian salat fardu
(2) Dasar hukum dan kedudukan salat dalam Islam
(3) Hikmah salat fardu
(4) Bacaan dan gerakan salat fardu
(5) Ancaman-ancaman meninggalkan salat fardu
(6) Praktik salat fardu
b) Salat-Salat Sunat
(1) Pengertian salat sunat
(2) Salat sunat rawatib dan ghairu rawatib
(3) Salat yang tidak disunatkan
c) Salat Berjemaah
(1) Pengertian salat jemaah
(2) Dasar perintah salat berjemaah
(3) Hikmah salat berjemaah
(4) Praktik salat berjemaah
d) Salat di Berbagai Keadaan
(1) Pengertian salat safar, jamak, dan jamak qasar
(2) Syarat sah salat jamak qasar
(3) Tata cara salat jamak qasar
(4) Tata cara salat di kendaraan dan orang sakit
3) Penyelenggaraan Jenazah
a) Melepas Kematian
(1) Hal-hal yang harus dilakukan ketika seseorang menjelang wafat
(2) Tindakan yang akan dilakukan setelah wafat
b) Memandikan Jenazah
(1) Persiapan memandikan jenazah
167
Bab VI—Al Islam dan Kemuhammadiyahan
(2) Orang yang lebih afdal memandikan jenazah
(3) Tata cara memandikan jenazah
(4) Praktik memandikan jenazah
c) Mengafani Jenazah
(1) Ketentuan kain kafan yang digunakan untuk jenazah laki-laki dan
perempuan
(2) Tata cara Mengafani jenazah laki-laki dan perempuan
(3) Cara Menggunting kain kafan dan mengafani jenazah
d) Mensalatkan Jenazah
(1) Posisi imam salat jenazah
(2) Bacaan dan gerakan salat jenazah
(3) Larangan mensalatkan jenazah
(4) Praktik salat jenazah
e) Memakamkan Jenazah
(1) Mengusung jenazah ke kuburan
(2) Adab memasuki perkarangan kuburan
(3) Cara menguburkan jenazah
(4) Hal-hal yang boleh dilakukan setelah mengubur jenazah
Hal-hal yang berhubungan dengan jenazah
Hal-hal yang bidah berkaitan dengan kematian
AIK III membahas tentang Gerakan Pembaharuan dalam Islam, perinciannya
sebagai berikut:
1) Gerakan Pembaharuan dalam Islam
a) Pengertian gerakan pembaharuan Islam
b) Latar belakang pembaharuan dalam Islam
c) Pengaruh gerakan pembaharuan bagi Islam
2) Tokoh-Tokoh Gerakan dan Pemikiran-Pemikiran Pembaharuan Islam
a) Ibnu Taimiyah
b) Muhammad Ibnu Abdul Wahhab
c) Jamaludin Al Afgani
d) Muhammad Abduh
e) Rasyid Ridla
3) Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia
a) Pendahuluan
b) Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia
(1) Gerakan Islamisasi di Minang Kabau
(2) Gerakan modernis dan reformis di Jawa
c) Sejarah dan Perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Selatan
168
Bab VI—Al Islam dan Kemuhammadiyahan
4) Sejarah Berdiri dan Perjuangan Muhammadiyah
a) Sejarah berdirinya Muhammadiyah
b) Asas dan tujuan Muhammadiyah
c) Perjuangan-perjuangan Muhammadiyah
5) Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan Penjelasan
a) Teks mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
b) Prinsip-prinsip yang Terkandung di dalam Anggaran Dasar
Muhammadiyah
6) Amal Usaha Muhammadiyah
a) Pengertian amal usaha Muhammadiyah
b) Maksud dan tujuan amal usaha Muhammadiyah
c) Nama-nama amal usaha Muhammadiyah
7) Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah
8) Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah
a) Teks matan keyakinan dan cita-cita Hidup (MKCH) Muhammadiyah
b) Sistematika MKCH Muhammadiyah
9) Kepribadian Muhammadiyah
a) Latar belakang sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah
b) Matan rumusan kepribadian Muhammadiyah
10) Khitah Perjuangan Muhammadiyah
a) Hakikat Muhammadiyah
b) Muhammadiyah dan masyarakat
c) Muhammadiyah dan politik
d) Muhammadiyah dan ukhuwah Islamiyah
e) Dasar program Muhammadiyah
11) Gerakan Jemaah dan Dakwah Jemaah
a) Defenisi gerakan jemaah dan dakwah jemaah
b) Tujuan gerakan jemaah dan dakwah jemaah
c) Latar belakang berdirinya gerakan jemaah dan dakwah jemaah
d) Organisasi jemaah
12) Gerakan Jemaah dan Dakwah Jemaah
a) Struktur organisasi gerakan
b) Lokasi gerakan jemaah
c) Objek gerakan jemaah
d) Unit gerakan jemaah
e) Materi dan bidang kegiatan jemaah
13) Gerakan Jemaah dan Dakwah Jemaah
a) Program gerakan
b) Peran ranting dalam gerakan jemaah dan dakwah jemaah
169
Bab VI—Al Islam dan Kemuhammadiyahan
c) Cara pembentukan gerakan
d) Diskusi permasalahan di lapangan
AIK IV membahas tentang pernikahan (munakahat), faraid, wasiat, hibah,
wakaf, waris, puasa, zakat, dan haji, perinciannya sebagai berikut:
1) Pernikahan (Munakahat)
a) Dasar-dasar Pernikahan (Munakahat) dalam Islam
(1) Pengertian nikah
(2) Tujuan dan hikmah nikah
(3) Rukun dan syarat nikah
(4) Hukum pernikahan
(5) Kelompok wanita yang haram dinikahi sementara dan haram
selama-lamanya
(6) Memilih calon suami dan istri
(7) Khitbah dan walimatul arsy
b) Kehidupan Keluarga dan Permasalahan Suami Istri
(1) Kewajiban suami terhadap istri
(2) Kewajiban istri terhadap suami
(3) Kewajiban orang tua terhadap anak
(4) Sebab-sebab putusnya pernikahan, masa idah, dan rujuk
2) Faraid (Mawaris)
a) Pengertian faraid (mawaris)
b) Latar belakang disyari’atkan faraid
c) Beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan
d) Sebab-sebab waris-mewaris
e) Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan
f) Rukun dan syarat waris-mewaris
3) Ahli Waris, Aul, dan Rad
a) Ahli waris (zawil furudl) dan ashabah
b) Pengertian aul dan rad
c) Hukum aul dan rad
d) Ahli waris (zawil furudl) dan ashabah
e) Pendapat para ulama tentang aul dan rad
4) Praktik Menghitung Faraid (Mawaris)
5) Wasiat, Hibah, dan Wakaf
a) Pengertian wasiat, hibah, dan wakaf
b) Dasar-dasar hukum wasiat, hibah, dan wakaf
c) Rukun wasiat, hibah, dan wakaf
d) Tata cara pelaksanaan wasiat, hibah, dan wakaf
e) Akibat wasiat, hibah, dan wakaf
170
Bab VI—Al Islam dan Kemuhammadiyahan
6) Zakat
a) Zakat Fitrah
(1) Pengertian zakat fitrah
(2) Dasar hukum
(3) Jenis zakat fitrah dan jumlahnya
(4) Orang yang berhak menerima zakat
(5) Hikmah zakat
b) Zakat Mal
(1) Pengertian zakat mal
(2) Orang yang berhak menerima zakat
(3) Zakat emas dan perak, pertanian, perniagaan, hasil tambang, harta
temuan, binatang ternak, dan zakat profesi.
(4) Penghitungan zakat mal
c) Penyaluran dan Pemberdayaan Dana Zakat
(1) Penyaluran dana zakat
(2) Pemberdayaan dana zakat
7) Puasa
a) Pengertian puasa
b) Dasar hukum puasa
c) Sejarah puasa
d) Rukun dan syarat puasa
e) Hal-hal yang membatalkan puasa
f) Hikmah puasa
g) Macam-macam puasa
(1) Puasa wajib
(2) Puasa sunat
(3) Puasa yang tidak disunatkan
8) Haji
a) Pengertian ibadah haji
b) Dasar hukum pelaksanaan ibadah haji
c) Syarat, rukun, dan wajib ibadah haji
d) Pelaksanaan ibadah haji (manasik haji)
e) Larangan ibadah haji
f) Pelaksanaan ibadah haji
(1) Pelaksanaan haji tamattu
(2) Pelaksanaan haji ifrad
(3) Pelaksanaan haji qiran
AIK V membahas tentang public speaking, khotbah, pidato, ceramah, edoman
hidup islami (PHI) warga Muhammadiyah dan master of ceremony (MC),
perinciannya sebagai berikut:
171
Bab VI—Al Islam dan Kemuhammadiyahan
1) Public Speaking
a) Pengertian
b) Metode
c) Unsur utama dalam public speaking
d) Ekspresi dan impresi dalam public speaking
e) Praktik public speaking
2) Khotbah
a) Pengertian dan tujuan khotbah
b) Syarat dan rukun khotbah
c) Jenis-jenis khotbah
d) Metode khotbah
3) Khotbah Jumat
a) Hukum khotbah salat Jumat
b) Rukun dan syarat khotbah Jumat
c) Waktu dan persiapan salat Jumat
d) Materi khotbah Jumat tentang kehidupan pribadi dan keluarga
e) Praktik berkhotbah Jumat
4) Khotbah Idul Fitri dan Idul Adha
a) Hukum khotbah Idul Fitri dan Idul Adha
b) Waktu pelaksanaan khotbah Idul Fitri dan Idul Adha
c) Tempat pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha
d) Bilangan khotbah Idul Fitri dan Idul Adha
e) Jumlah takbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha
f) Materi khotbah Idul Fitri dan Idul Adha disesuaikan dengan Pedoman
Hidup Islami (PHI) warga Muhammadiyah.
g) Praktik Khotbah Idul Fitri dan Idul Adha.
5) Khotbah Wukuf di Arafah
a) Hukum wukuf di Padang Arafah
b) Teknis pelaksanaan khotbah wukuf
c) Teks khotbah wukuf di Padang Arafah
d) Praktik khotbah wukuf
6) Pidato
a) Pengertian dan tujuan pidato
b) Unsur-unsur utama dalam pidato
c) Praktik berpidato
7) Ceramah
a) Pengertian dan tujuan ceramah
b) Rukun dan syarat ceramah
c) Jenis-jenis ceramah
d) Metode ceramah
e) Praktik ceramah
172
Bab VI—Al Islam dan Kemuhammadiyahan
8) Pendahuluan Pedoman Hidup Islami (PHI) Warga Muhammadiyah
a) Pemahaman
b) Landasan dan sumber
c) Kepentingan
d) Sifat
e) Tujuan
f) Kerangka
9) Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah:
a) Dalam kehidupan pribadi
b) Dalam kehidupan keluarga
c) Dalam kehidupan bermasyarakat
10) Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah:
a) Dalam berorganisasi
b) Dalam mengelola amal usaha
c) Dalam berbisnis
11) Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah:
a) Dalam mengembangkan profesi
b) Dalam berbangsa dan bernegara
c) Dalam melestarikan lingkungan
12) Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah:
a) Dalam mengembangkan IPTEK
b) Dalam seni dan budaya
13) Tuntunan Pelaksanaan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
AIK VI membahas tentang keilmuan yang berhubungan dengan Fakultas yang
ada di Universitas Muhammadiyah Palembang
1) Pendidikan Islam
a) Pengertian pendidikan Islam
b) Ruang lingkup pendidikan Islam
c) Fungsi dan peran pendidikan Islam
d) Tujuan pendidikan Islam
e) Sumber-sumber pendidikan Islam
2) Landasan Pendidikan Islam
a) Pengertian landasan pendidikan Islam
b) Fungsi landasan pendidikan Islam
c) Ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan pendidikan
3) Sejarah Pendidikan Islam
a) Pendidikan Islam klasik
b) Pendidikan Islam modern
173
Bab VI—Al Islam dan Kemuhammadiyahan
c) Islamisasi pendidikan umum dan sains
d) Kondisi objektif pendidikan Islam
4) Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia
a) Perkembangan pendidikan Islam masa orde lama, orde baru, dan
reformasi
b) Perkembangan pendidikan Islam pra dan pasca UUSPN 1989
c) Implikasi perubahan kurikulum pendidikan Islam
5) Manajemen Pendidikan Islam
a) Pengertian manajemen pendidikan Islam
b) Manajemen dalam pendidikan Islam
c) Unsur-unsur manajemen pendidikan Islam
d) Fungsi manajemen pendidikan Islam
e) Kepemimpinan dalam perspektif pendidikan Islam
6) Sistem Pengelolaan Pendidikan Islam di Indonesia
a) Pengertian pengelolaan pengajaran
b) Fungsi pengelolaan pendidikan isiam
c) Pengelolaan sistem pembelajaran pendidikan islam
d) Problematika sistem pengelolaan pembelajaran pendidikan islam
e) Solusi mengatasi problematika sistem pengelolaan pembelajaran
pendidikan Islam
7) Komunikasi Islam dalam Pendidikan
a) Pengertian komunikasi
b) Fungsi komunikasi daIam pendidikan IsIam
c) Sumber komunikasi IsIam
d) Manfaat komunikasi daIam pendidikan IsIam
e) Komunikasi daIam pembeIajaran pendidikan IsIam
8) Diskusi dalam Perspektif Islam
a) Pengertian diskusi
b) Etika berbicara dalam forum diskusi
c) Teknik dan metode diskusi daIam perspektif IsIam
d) Sikap IsIami daIam berdiskusi
9) Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Islam
a) Pengertian belajar dan pembelajaran
b) Pendekatan dalam proses pembelajaran pendidikan Islam
c) Peran pendidik dalam proses pembelajaran pendidikan Islam
d) Prinsip pemilihan metode dalam proses pembelajaran pendidikan IsIam
10) Mengenal Ilmu Falak dan Hisab
a) Pengertian falak dan hisab
b) Manfaat mempeIajari iImu falak dan hisab
c) Tujuan mempeIajari iImu falak dan hisab
d) Dasar hukum hisab
174
Bab VI—Al Islam dan Kemuhammadiyahan
11) Metode Penghitungan Bulan Kamariah dan Syamsiah
a) Pengertian buIan kamariah dan syamsiah
b) Penentuan awaI buIan kamariah dan syamsiah
c) Pengertian wujuduI hiIaI dan rukyatuI hiIaI
d) Perbedaan penetapan awaI buIan kamariah dengan syamsiah
12) Penciptaan Manusia dalam Perspektif Islam
a) Konsep tentang manusia
b) Kejadian dan tugas manusia
c) Manusia sebagai makhIuk beragama
d) Reproduksi manusia daIam pandangan IsIam
13) Genetika dalam Perspektif Pendidikan Islam
a) Pengertian genetika
b) Fungsi genetika
c) Iimu pewarisan gen dalam Islam
d) Hubungan genetika dengan perilaku yang menyimpang
e) Genetika membangun akhlak manusia
b. Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah dikembangkan sebagai penyiapan
mahasiswa agar memiliki dasar-dasar pengetahuan dan etika dakwah
persyarikatan.
c. Melaksanakan kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh peserta KKN seperti:
ceramah, mengajar membaca Alquran, khutbah, dan kegiatan Islami lainnya.
2. Kegiatan Non-kurikuler
Melalui kegiatan non-kurikuler dilakukan hal sebagai berikut:
a. Memberikan bimbingan di bidang akidah, ibadah, dan ahlak melalui sholat
berjamaah, ceramah, diskusi dan pelatihan-pelatihan ibadah praktis seperti:
salat jenazah, khotbah, pidato dan sebagainya.
b. Membimbing dan menunjang kegiatan-kegiatan Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah (IMM) dalam kegiatan-kegiatan dakwah mahasiswa.
c. Menciptakan suasana Islami dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa baik di
lingkungan kampus maupun di luar kampus.
d. Para dosen dalam memberikan perkuliahan sesuai bidang disipilin masing-
masing hendaknya mampu mengaitkan nafas (ajaran) Islam.
e. Memfungsikan masjid kampus sebagai tempat kegiatan beribadah, diskusi,
kajian-kajian, dan belajar agama Islam.
3. Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan pengembangan diwujudkan dalam seminar-seminar, diskusi dan
kajian-kajian Islam untuk mendorong kehidupan Islami kampus.
4. Pengabdian kepada Masyarakat
Dalam bulan Ramadhan atau hari-hari besar/bersejarah Islam dilakukan kegiatan-
kegiatan dakwah maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya
bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
maupun pimpinan persyarikatan.
Universitas Muhammadiyah Palembang
175
VII. TATA TERTIB
A. Ketentuan Umum
1. Tata tertib adalah peraturan yang mengatur sikap, perkataan dan perbuatan
dosen/mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrans-
formasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat
3. Mahasiswa UM Palembang adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti
proses pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Pelanggaran tata tertib adalah setiap sikap, perkataan dan perbuatan yang
bertentangan dengan tata tertib dosen/mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Palembang yang diketahui pada saat atau setelah melakukan pelanggaran
berdasarkan laporan/pengaduan dari keluarga besar UM Palembang, ataupun
pihak lain yang bertanggung jawab.
5. Sanksi adalah suatu konsekuensi yang mempunyai fungsi agar tata tertib
diataati sebagai akibat hukum atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh
dosen/mahasiswa.
6. Pembelaan adalah upaya dosen/mahasiswa yang dinyatakan melakukan
pelanggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas
Muhammadiyah Palembang untuk mengajukan alasan-alasan dan sanksi-
sanksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi.
7. Keberatan adalah upaya terakhir dosen/mahasiswa terhadap kepurtusan
pemberian sanksi yang dikeluarkan oleh Dekan atau Rektor.
8. Rehabilitasi adalah pemulihan hak atau nama baik Dosen/Mahasiswa yang
terkena sanksi.
B. Dosen
1. Kode Etik Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah
Bahwasanya Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat utama di negara Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. untuk mencapai
tujuan tersebut, Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang
bertujuan untuk menghasilkan sarjana muslim yang beriman, bertaqwa, barakhlak
mulia, dan memiliki pengetahuan yang luas serta menguasai keterampilan untuk
diabdikan bagi kesejahteraan umat manusia.
Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dosen menempati posisi yang
sangat strategis dan menentukan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan
pendidikan tersebut diatas maka Majelis Pendidikan Tinggi menetapkan Kode Etik
Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan Surat Keputusan nomor
E-2/007/SK-MPT/1994 dengan ketentuan sebagai berikut:
176
Bab VII—Tata Tertib
a. Kepribadian Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah
Kepribadian Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah:
1) Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
2) Berjiwa Pancasila dan taat pada UUD 1945.
3) Berkepribadian Muhammadiyah.
4) Berpengetahuan yang luas.
5) Berpendidikan sarjana atau berkemampuan akademik yang sederajat,
sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-
baiknya dan seikhlas-ikhlasnya sebagai rangkaian pengabdian untuk mencapai
tujuan Persyarikatan Muhammadiyah.
b. Tanggung Jawab Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah
Tanggung Jawab sebagai Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah:
1) Menghayati dan mengamalkan ilmu yang dimiliki disertai konsistensi dalam
satu kata dengan perbuatan.
2) Secara terus menerus meningkatkan diri dalam penguasaan ilmu pengetahuan.
3) Menegakkan ahlaqul karimah secara konsisten pada diri sendiri dan
mahasiswa.
4) Tidak takabur dengan ilmu yang dimilikinya dan tidak meremehkan kemampuan
orang lain, termasuk mahasiswa.
5) Senantiasa membina hubungan baik dengan sejawat dan tidak menyimpang
dari norma-norma agama dan susila.
6) Menjaga martabat dan nama baik diri sendiri, kolega serta Perguruan Tinggi
Muhammadiyah, dan Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan aturan dan
etika yang ada.
Tanggung Jawab dalam Bidang Pengajaran:
1) Senantiasa melaksanakan amanat dan tanggung jawab untuk mengembangkan
potensi mahasiswa secara maksimal.
2) Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen akan menyampaikan materi paling
tidak sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum dan silabi serta senantiasa
mengupdate materi perkuliahan.
3) Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah menguasai materi yang harus
disampaikan kepada mahasiswa dan mempersiapkan perkuliahan dengan
sebaik-baiknya.
4) Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah menyampaikan materi dengan
senantiasa mengindahkan prinsip-prinsip perkuliahan sebagaimana ditentukan
oleh lembaga.
5) Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam melaksanakan perkuliahan
senantiasa bersifat terbuka, responsif, dan menghargai kreativitas mahasiswa.
6) Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah akan melaksanakan pernilaian hasil
studi dengan objektif dan sejujur-jujurnya.
Tanggung Jawab dalam Bidang Penelitian:
1) Melakukan Penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan
persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya.
177
Bab VII—Tata Tertib
2) Tidak mempublikasikan hasil penelitian yang dapat menimbulkan keresahan
masyarakat atau kegoncangan negara, sehingga merugikan masyarakat pada
umumnya dan Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya.
3) Melaksanakan penelitian dengan senantiasa menjunjung tinggi integritas
akademik dan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan demi kesejahteraan bangsa serta negara pada umumnya, dan
warga Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya.
Tanggung Jawab dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat:
1) Senantiasa mengabdikan ilmunya bagi kesejahteraan masyarakat pada
umumnya dan Persyarikatan Muhammdiyah pada khususnya.
2) Senantiasa harus bisa dijadikan suri tauladan bagi masyarakat pada umumnya
dan anggota profesi pada khusunya.
c. Dewan Pengawas Kode Etik
Kelembagaan Pengawas Kode Etik
1) Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Dosen Perguruan Tinggi
Muhammadiyah, perlu disusun Dewan Kehormatan Kode Etik di tingkat Pusat.
2) Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik ditunjuk oleh Majelis Pendidikan Tinggi
untuk masa kerja 5 tahun
3) Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik ditentukan oleh anggota pada rapat
pertama Badan Pengawas Kode Etik
Mekanisme Kerja
1) Dewan Kehormatan Kode Etik membahas kasus pelanggaran kode etik atas
dasar laporan dan atau pengaduan.
2) Keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik diambil dengan suara bulat.
Sanksi
1) Sanksi yang diambil oleh Dewan Kehormatan Kode Etik adalah bisa berupa:
a) Peringatan atau teguran tertulis
b) Skorsing untuk jangka waktu tertentu
c) Skorsing untuk jangka waktu tidak terbatas
d) Pemecatan sebagai dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2) Keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik disampaikan kepada Pimpinan
Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk dilaksanakan.
2. Tata Krama Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah
Dalam penyelenggaraan pendidikan, dosen mempunyai tugas dan kewajiban
akademik yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas
akademik dosen tersebut meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu
pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga
tugas pokok ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara optimal,
dengan penuh rasa tanggung jawab.
Menyangkut pelaksanaan tugas dalam mengajar, dosen dituntut tidak hanya
berupaya untuk mentransfer ilmu dan mengembangkan kemampuan intelektual
178
Bab VII—Tata Tertib
mahasiswa dalam suatu program studi, tetapi juga mengaitkannya dengan aspek
tata krama yang harus dipertahankan secara seksama. Tata krama dalam
pelaksanaan tugas mengajar merupakan aspek yang sangat penting dan
menentukan dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran karena tata
krama itu menyangkut tata cara atau etika, sopan santun, sikap dan prilaku yang
harus dimiliki oleh dosen ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung di
ruang kuliah. Oleh karena itu, tata krama dalam hubungan dengan pelaksanaan
tugas dosen merupakan kode etik dosen dalam mengajar yang ditetapkan Surat
Keputusan Rektor nomor 168/G-20/KPTS/UMP/IX/2001.
a. Tujuan
Tujuan penyusunan tata krama dosen dalam mengajar adalah:
1) Untuk menciptakan suasana yang dinamis dan edukatif antara dosen dan
mahasiswa ketika kegiatan belajar-mengajar berlangsung di ruang kuliah.
2) Untuk motivasi mahasiswa dalam belajar.
3) Untuk menciptakan kultur ilmiah yang dialogis antara dosen dan mahasiswa
selama proses belajar-mengajar berlangsung di ruang kuliah.
b. Tata Krama Sebelum Mengajar
1) Mempersiapkan diri semaksimal mungkin dengan cara menguasai bahan
dan media yang digunakan.
2) Datang/pulang tepat pada waktunya.
c. Tata Krama Dosen dalam Mengajar
1) Tata Krama Ketika Mengawali dan Mengakhiri Kuliah:
a) Ketika memasuki ruang kuliah dosen handaklah mengucapkan salam
(Assalamu'alaikum).
b) Ketika mengawali kuliah dosen hendaklah membaca Basmallah.
c) Sebelum menyampaikan materi kuliah, mengajak mahasiswa bersama-
sama dosen harus menertibkan kelas dan menciptakan suasana yang
kondusif bagi mahasiswa (memberikan tausiyah selama 5 menit)
sehingga perkuliahan berlangsung dengan baik.
d) Ketika menutup kuliah, dosen mengucapkan alhamdallah.
e) Ketika meninggalkan ruang kuliah dosen mengucapkan salam.
2) Tata Krama Ketika Mengajar
a) Harus bertindak sebagai fasilisator, motivator dan dinamisator dalam
mengajar yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dengan
baik.
b) Tidak dibenarkan mengucapkan kata-kata yang vulgar dan kotor
ataupun mencaci maki dan merendahkan martabat mahasiswa.
c) Dituntut agar mampu menciptakan suasana dialogis.
d) Harus bersifat terbuka, berpandangan luas, luwes, jujur dan adil kepada
seluruh mahasiswa.
e) Harus menghargai keberagaman dan perbedaan pendapat di kalangan
mahasiswa.
179
Bab VII—Tata Tertib
f) Tidak dibenarkan bersikap otoriter, kasar, dan arogan kepada
mahasiswa.
g) Harus mempunyai perhatian yang tinggi kepada mahasiswa dan mampu
menciptakan rasa saling menghormati, kasih sayang, dan akrab secara
timbal balik terhadap seluruh mahasiswa.
h) Harus bersikap tegas, tegar, meyakinkan, simpatik, dan berwibawa.
i) Tidak dibenarkan bersandar pada dinding kelas atau duduk di meja dan
meletakkan kaki di atas kursi.
j) Selama mengajar dosen tidak diperkenankan merokok.
k) Bagi yang membawa handphone agar menon-aktifkan handphonenya.
l) Dalam proses mengajar agar menggunakan metode yang sesuai
dengan materi yang diajarkan.
m) Dianjurkan agar tidak memakai kaca mata hitam/gelap.
3) Tata Krama dalam Berpakaian
a) Dosen Pria
(1) Harus memakai pakaian yang pantas dan rapi seperti:
(a) Pakaian Dinas Harian (PDH)
(b) Pakaian Sipil Harian (PSH)
(c) Celana panjang dengan kemeja lengan panjang dan dianjurkan
memakai dasi atau kopiah.
(2) Tidak dibenarkan memakai celana jeans atau celana ketat.
(3) Tidak dibenarkan memakai baju kaos atau kaos oblong.
(4) Harus memakai sepatu dan tidak dibenarkan memakai sepatu
sandal atau sandal.
(5) Tidak dibenarkan memakai gelang atau kalung.
(6) Rambut harus rapi dan tidak gondrong.
b) Dosen Wanita
(1) Harus memakai pakaian yang menutup aurat (berbusana muslimah).
(2) Tidak dibenarkan memakai pakaian tipis yang tembus pandang.
(3) Tidak dibenarkan memakai pakaian yang ketat.
(4) Tidak dibenarkan memakai baju kaos/terkecuali kaos berkerah.
(5) Tidak dibenarkan memakai perhiasan dan kosmetik yang berlebihan
dan mencolok.
(6) Tidak dibenarkan memakai celana jeans.
(7) Tidak boleh memakai sandal atau sepatu sandal.
d. Tata Krama Penilaian
(1) Penilaian atas prestasi mahasiswa harus seobjektif mungkin.
(2) Tidak dibenarkan menerima imbalan dilakukan dalam bentuk apapun dari
mahasiswa.
(3) Nilai ujian harus diserahkan ke Fakultas paling lambat seminggu setelah
ujian dilaksanakan.
e. Sanksi
Dosen yang melanggar pedoman tata krama ini akan diberi sanksi berupa
teguran lisan, teguran tertulis, skorsing, dan pemberhentian.
180
Bab VII—Tata Tertib
C. Mahasiswa
1. Hak dan Kewajiban Mahasiswa
a. Hak Mahasiswa
1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk
menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku
dalam lingkungan akademik menurut tuntunan Islam.
2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik
sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
3) Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses
belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas Program
Studi yang diikutinya dan dalam penyelesaian studinya.
5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang
diikutinya serta hasil belajarnya.
6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
8) Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/organisasi
kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan
tata kehidupan bermasyarakat.
9) Pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain.
10) Turut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan intrauniversitas.
11) Memperoleh pelayanan khusus bilamana mahasiswa tersebut menyandang
cacat.
b. Kewajiban Mahasiswa
1) Melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan As Sunnah,
serta mengamalkan ketentuan dalam Pedoman Hidup Islami Warga
Muhammadiyah.
2) Turut serta bersama-sama mahasiswa lain menciptakan kampus
Universitas sebagai lingkungan masyarakat ilmiah yang Islami dan dinamis.
3) Menegakkan ahlaqul karimah dalam pergaulan hidup sehari-hari antar
mahasiswa dan antara mahasiswa dengan pimpinan, dosen, dan
karyawan.
4) Turut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan
keamanan kampus Universitas.
5) Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan.
6) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, agama, dan kesenian.
7) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas dan Persyarikatan
Muhammadiyah, pimpinan, dan sivitas akademika Universitas.
8) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional yang tidak bertentangan dengan
ajaran Islam, nilai moral dan kebenaran ilmiah, menjaga integritas pribadi
dan kejujuran intelektual.
181
Bab VII—Tata Tertib
9) Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan
Universitas baik kegiatan di bidang akademik maupun bidang non
akademik.
10) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan
menghindari perbuatan tercela antara lain plagiat dan pemalsuan karya
ilmiah, berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sopan sesuai dengan
tuntunan Islam.
11) Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan
sebagai pengamalan ajaran Islam, memelihara dan meningkatkan mutu
lingkungan hidup.
12) Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu
pengetahuan, teknologi, kesenian dan/atau keislaman sesuai dengan
bidangnya.
13) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas.
14) Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu
pelaksanaan misi dan tugas Universitas:
a) Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan
laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan,
kesenian, pendidikan jasmani dan olahraga,
b) Menghambat pejabat, pegawai atau petugas universitas dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta
c) Menghambat dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar atau penelitian.
2. Jenis-Jenis Pelanggaran
a. Pelanggaran ringan terdiri dari:
1) Memakai sandal, baju kaos oblong dan pakaian lain yang tidak pantas
pada saat mengikuti perkuliahan ataupun sedang mengkuti ujian.
2) Memakai asesoris anting, gelang, kalung dan lain-lain serta berambut
panjang menyentuh kerah baju bagi mahasiswa (laki-laki) pada saat
mengikuti perkuliahan ataupun ujian.
3) Memakai pakaian ketat dan akseoris yang berlebihan bagi mahasiswi
(perempuan) pada saat mengikuti perkuliahan ataupun ujian.
b. Pelanggaran berat adalah sebagai berikut:
1) Memalsukan tanda tangan dosen, dan/atau pejabat yang berwenang dalam
upaya memperlancar kegiatan akademik.
2) Berkelahi sesama mahasiswa dalam lingkungan Fakultas maupun antar
Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.
3) Memalsukan Kartu Hasil Studi (KHS), Kartu Rencana Studi (KRS), dan
bukti-bukti pembayaran yang sah yang berlaku di lingkungan Universitas
Muhammadiyah Palembang serta dokumen-dokumen penting lainnya.
4) Membawa dan/atau menggunakan senjata tajam/senjata api untuk
kejahatan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.
5) Melakukan perbuatan asusila dalam lingkungan kampus Universitas
Muhammadiyah Palembang.
182
Bab VII—Tata Tertib
6) Berkelahi dengan dosen, karyawan atau pimpinan pada semua tingkatan
lembaga di Iingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.
7) Memalsukan nilai yang sah/resmi atau dokumen penting Iainnya yang
dikeluarkan Fakultas/Lembaga di Iingkungan Universitas Muhammadiyah
Palembang.
8) Mencuri atau ikut serta membantu melakukan pencurian terhadap semua
benda/aset yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Palembang.
9) Menggunakan dan/atau mengedarkan narkoba, mabuk-mabukan atau
bermain judi di Iingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Sanksi dan Prosedur Pemberian Sanksi
a. Sanksi terhadap pelanggaran ringan adalah sebagai berikut:
1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan sebagaimana yang diatur pada poin
2a peraturan tata tertib ini adalah berupa peringatan/teguran maksimum
tiga kali.
2) Apabila peringatan/teguran tiga kali tersebut tetap tidak diindahkan, maka
yang bersangkutan dikenakan sanksi pelanggaran sedang.
b. Sanksi terhadap pelanggaran berat adalah sebagai berikut:
1) Sanksi terhadap pelanggaran sedang sebagaimana ketentuan yang diatur
pada poin 2b peraturan tata tertib ini adalah skorsing selama satu
semester.
2) Selama menjalani skorsing sebagaimana diatur ayat 1 tersebut, maka
mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti semua
bentuk kegiatan akademik di Iingkungan Universitas Muhammadiyah
Palembang.
3) Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran sedang sebanyak dua kali
maka akan dikenakan sanksi pelanggaran berat.
4) Pelanggaran terhadap ketentuan poin b3, b4, b5, b6, dan b7 peraturan tata
tertib ini adalah skorsing selama dua semester.
5) Selama menjalani masa skorsing mahasiswa yang bersangkutan tidak
diperkenankan mengikuti semua bentuk kegiatan akademik di Iingkungan
Universitas Muhammadiyah Palembang.
6) Pelanggaran terhadap ketentuan poin b8 dan b9 peraturan tata tertib ini
adalah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Palembang.
c. Prosedur pemberian sanksi adalah sebagai berikut:
1) Prosedur pemberian sanksi pelanggaran ringan sebagaimana ketentuan
poin d peraturan tata tertib ini adalah peringatan/teguran secara tertulis
oleh Dekan maksimal tiga kali yang ditembuskan kepada Rektor.
2) Prosedur pemberian sanksi pelanggaran sedang dengan cara pihak
pimpinan Fakultas memanggil mahasiswa yang bersangkutan dan
membuktikan kesalahannya, kemudian merekomendasikan kepada Rektor
UM Palembang untuk dikeluarkan keputusan skorsing.
183
Bab VII—Tata Tertib
3) Prosedur tentang pemberian sanksi skorsing adalah:
a) Pimpinan Fakultas memanggil mahasiswa yang bersangkutan dan
orang tuanya dengan maksud memberitahukan tentang pelanggaran
yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan termasuk
sanksi apa yang dikenakan.
b) Pimpinan Fakultas (Dekan) merekomendasikan kepada Rektor
Universitas Muhammadiyah Palembang untuk diterbitkan surat
keputusan skorsing.
c) Surat keputusan Rektor sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat 2 dan 3
huruf b di atas, ditembuskan kepada seluruh pimpinan Fakultas di
lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, BPH dan Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan.
4) Prosedur pemberian sanksi pelanggaran adalah:
a) Berlaku ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf a tersebut di atas.
b) Pimpinan Fakultas/Dekan merekomendasikannya kepada Rektor
Universitas Muhammadiyah Palembang untuk diterbitkan surat
keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap mahasiswa
bersangkutan.
c) Surat keputusan Rektor ditembuskan kepada semua pimpinan Fakultas
di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, BPH dan
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan serta Koordinator
Kopertis Wilayah II Palembang.