Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1)

5/13/2018 Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-kerja-sama-draft7feb2012-pembahasan-ksdsupervisi-1 1/34

KATA PENGANTAR





DAFTAR ISI DAN DAFTAR LAINNYA DI PISAH DALAM

FILE BERBEDA





DAFTAR ISI:

KATA PENGANTAR .......................................................................... i

DAFTAR ISI: ................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR: ....................................................................... vii

DAFTAR TABEL: ........................................................................... viii

1. PENDAHULUAN ....................................................................... 9

1.1. Latar Belakang ......................................................... 9

1.2. Maksud dan Tujuan .............................................. 10

1.3. Ruang Lingkup Pedoman ....................................... 14

1.4. Istilah dan Definisi ................................................. 10

1.5. Acuan Normatif ..................................................... 11

1.6. Kedudukan Pedoman .............................................. 6

2. KETENTUAN UMUM .............................................................. 15

2.1. Arah Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Bidang

Penataan Ruang .................................................... 16

2.2. Prinsip dan Kriteria Kerjasama Luar Negeri Bidang

Penataan Ruang .................................................... 18



3.1.1. Kerja Sama Luar Negeri Non-PHLN........ Error!

Bookmark not defined.

3.1.2. Kerja Sama Luar Negeri PHLN ............... Error!


3.2. Kelengkapan Persyaratan Usulan..... Error! Bookmark

not defined.

3.2.1. Kerja Sama Luar Negeri Non-PHLN........ Error!


3.2.2. Kerja Sama Luar Negeri PHLN ............... Error!


4. PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA SAMA LUAR NEGERI .... 27

4.1. Tahap Kerja Sama Luar Negeri .............................. 27

4.1.1. Tahap Persiapan ............Error! Bookmark not

defined.

4.1.2. Tahapan Pengajuan Usulan.. Error! Bookmark

not defined.

4.1.3. Tahap Pasca Persetujuan ..... Error! Bookmark

not defined.

4.2. Pinjaman dan Hibah Luar NegeriError! Bookmark not

defined.



DAFTAR GAMBAR:

Gambar 1 Mekanisme penentuan karakteristik

program PHLN.................... Error! Bookmark not defined. Gambar 2. Alur usulan kegiatan PHLNError! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL:

Tabel 1. Public Sector Linkages ProgramError! Bookmark not defined.

Tabel 2. Project Brief Information Sheet (PBIS)Error! Bookmark not defined. Tabel 3. Form aplikasi untuk Japan's Technical CooperationError! Bookmark not de

Tabel 4. Form aplikasi untuk Japan's Technical CooperationError! Bookmark not de

Tabel 5. Proses seleksi Proyek ICCTF .. Error! Bookmark not defined.

Tabel 6. Jenis kegiatan GFDRR ............ Error! Bookmark not defined.

Tabel 7. Kegiatan REDD........................ Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI DAN DAFTAR LAINNYA DI PISAH DALAM

FILE BERBEDA



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan penataan

ruang yang berkelanjutan maka perlu dibangun kerjasama

dengan berbagai pihak, termasuk dengan negara atau

lembaga kerjasama pembangunan luar negeri. Kegiatan yang

dikerjasamakan dengan mempertimbangkan bahwa

kegiatan-kegiatan strategis tersebut dapat meningkatkan

kinerja pembangunan penataan ruang untuk mencapai

kondisi aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai

dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang.

Kegiatan kerjasama luar negeri dilakukan dalam rangka

menuwujudkan visi penataan ruang yaitu terwujudnya

sinergi pembangunan wilayah yang berkelanjutan berbasis

penataan ruang. Untuk dapat mendapatkan manfaat dari



sama luar negeri yang sesuai serta mengenali ketentuan dan

prosedur dalam melakukan kegiatan kerja sama luar negeri.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, perlu adanya

pedoman kerja sama luar negeri sebagai panduan dalam

mempersiapkan dan melakukan kegiatan kerja sama luar

negeri dalam bidang penataan ruang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam kegiatan

kerja sama luar negeri dalam rangka optimalisasi pelaksanaan

tugas dan fungsi bidang penataan ruang.

Tujuan pedoman ini adalah untuk meningkatkan

penyelenggaraan kerjasama luar negeri Bidang Penataan

Ruang, baik teknis maupun administratif.



1.4 Istilah dan Definisi Kata Kunci

a. Hubungan dan kerjasama luar negeri adalah segala

kegiatan yang menyangkut aspek regional dan

internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat

pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaganegara, badan usaha, organisasi politik, organisasi

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau Warga

Negara Indonesia.

b. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan

antara dua pemerintahan negara atau Government to

Government (G to G).

c.

Kerjasama Regional adalah kerjasama yang dilakukanoleh negara-negara dalam suatu kawasan atau dalam

satu kepentingan.

d. Kerjasama Multilateral adalah kerjasama yang dilakukan

oleh lebih dari dua negara dan tidak dibatasi oleh suatu

kawasan.

i j i d l h i i



yang harus dibayarkan kembali dengan persyaratan

tertentu.

f. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik

dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan,

rupiah maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yangdiperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak

perlu dikembalikan.

g. Official Development Assistance (ODA) adalah arus

dana kepada negara-negara berkembang dan kepada

lembaga-lembaga multilateral yang diberikan oleh

lembaga-lembaga resmi, termasuk negara dan

pemerintah atau oleh lembaga pelaksananya, yang

masing-masing transaksinya memenuhi persyaratan

sebagai berikut: (a) dilaksanakan dalam rangka

mempromosikan pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan negara-negara berkembang, dan (b)

bersifat lunak dan memiliki elemen hibah sekurang-

kurangnya 35%.

h D f R K i Hib h (DRKH) d l h d f



kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah (Pemda).

i. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK) Hibah adalah

dokumen yang berisi ringkasan informasi untuk

pengusulan kegiatan yang dibiayai dari hibah.

j. Ex ecuting Agency ( E A) adalah Lembaga Pemerintah,

Kementerian terkait, Pemerintah Daerah yang

melakukan pengajuan usulan program kepada pihak

kerjasama pembangunan dan bertanggung jawab

melaksanakan program.

k. I mplementing Agency ( I A) adalah lembaga termasuk

Pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan/atau

lembaga akademis, bekerjasama dengan pihak

pelaksana (EA) bertanggung jawab dalam pelaksanaan di

lapangan terhadap program pendukung. (PERLU

DITAMBAHAN KATA KUNCI : Pelaksana teknis)

l. Letter of Agreement adalah kontrak yang

ditandatangani oleh EA dan Trustee merincikan kondisi



................ BE LUM ADA P ENJE L ASAN .........................

Tambahan seperti yg terdapat dalam istilah perjanjian

dan nota kesepakatan pada bab 4. MOU, LOI , dll

1.5 Landasan Hukum

Pedoman ini disusun berdasarkan:a. Undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang;

b. Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan

Luar Negeri.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan

Penerimaan Hibah;

e. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor

09/A/KP/XII/2006/1;



h. Perpres 80 tahun 2011

i. Peraturan Menteri Keuangan NO. 151/PMK.05/2011

Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah

Luar Negeri

Kedudukan Pedoman

............................................................................

Sesuai dengan tata cara urutan landasan hukum

Penggambaran dalam struktur/kedudukan



2. KETENTUAN UMUM

2.1 Arah Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Bidang

Penataan Ruang

a. Arah kebijakan dan strategi kerjasama luar negeri bidang

penataan ruang adalah:

b. mendorong peran aktif Indonesia dalam peran global /

international. Seminar international, anggota dalam

Organisasi international, transfer knownledge etc

c. Mengembangan kemitraan dan kerjasama secara

multi/bilateral dalam konten spatial(penataan ruang)

d. Memanfaatkan sumber pembiayaan yang tersedia untuk

peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang

penataan ruang. ( Pelatihan , alternatif pembiayaan)



meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan

penataan ruang sesuai dengan kewenangan

penyelenggaraan penataan ruang.

f. Kegiatan kerjasama luar negeri sebagai salah satu media

kerjasama pembangunan dalam sektor sains, transfer

teknologi dan studi manajemen dari negara-negara

kerjasama pembangunan dengan mempertimbangkan

peningkatan kerjasama internasional dalam mengatasi

global isu

g. Muatan Ampres (amanat presiden) , pointer dimasukkan

- Pointer 1

- Pointer 2

- Pointer 3

- Pointer 4, dsb

4.1.3 Pelaksanaan kegiatan kerjasama

luar negeri mengedepankan prinsip

independen, kesamaan, kerjasama

saling menguntungkan, dan



h. Pelaksanaan kerjasama Luar Negeri dengan skema

pendanaan pinjaman/hibah luar negeri PHLN) dilakukan

jika terdapat keterbatasan pendanaan domestik,

keahlian dan teknologi dan dalam rangka mengurangi

beban hutang negara, maka penekanan kerjasama

adalah pada pendanaan hibah luar negeri.

Prinsip dan Kriteria Kerjasama Luar Negeri

Prinsip kerjasama luar negeri adalah:

1. kerjasama dilaksanakan dengan tetap mengacu pada

prioritas program dan pengembangan bidang penataan

ruang;

2. Kerjasama dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan

yang saling menguntungkan serta tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Kerjasama dilaksanakan dengan memperhatikan

kewenangan dan tanggung jawab bersama.



2. Cakupan regional, kesesuai kelembagaan/bussiness core

3. kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang

merupakan prioritas pembangunan nasional;

4. kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan

pelaksanaan;

5. bagi kegiatan yang diusulkan untuk kegiatan kerjasama luar

negeri melalui skema pinjaman hibah luar negeri adalah

bagi kegiatan yang secara teknis dan pembiayaan lebih

efisien untuk dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar

negeri; dan

6. hasil kegiatan dapat dioperasikan oleh sumberdaya dalam

negeri dan dapat diperluas untuk kegiatan lainnya.

Prioritas Kerja sama Luar Negeri Bidang Penataan

Ruang

Prioritas kegiatan yang diusulkan untuk kerja sama luar

negeri bidang penataan ruang hendaknya merupakan

pelaksanaan dari amanat dari Undang-Undang No.26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang Kegiatan ini juga mendukung



a. Tercapainya kesesuaian RPJM (nasional dan daerah)

dengan RTRW

b. Tercapainya kesesuaian perwujudan program

pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur PU dan

permukiman) dengan rencana tata ruang wilayah nasional

c. Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan

penataaan ruang

j. Kebijakan Kementerian PU terkait Penataan Ruang

adalah:

a. Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-

undangan, standar, pedoman dan manual di bidang

penataan ruang. Hal ini terkait dengan ketersediaan

panduan bagi pengembangan infrastruktur danpermukiman terpadu (hingga saat ini diidentifikasi terdapat

133 pedoman bidang penataan ruang yang sudah

dihasilkan)

b.

Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalampelaksanaan penataan ruang termasuk dengan

meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang

l h i h d h



d. Mengembangkan prakarsa dan peran serta meningkatkan

rasa memiliki seluruh pemangki kepentingan dalam

percepatan produk pengaturan

e. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah

serta sinergi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang.

f. Mendapatkan komitmen berbagai pemangku kepentingan

termasuk masyarakat dalam pelaksanaan Undang-undang

No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

g. Mengembangkan rencana terpadu pengembangan wilayah

di berbagai area.

4.1.4 Renstra Ditjen Penataan Ruang

(DJPR)

k. Renstra Ditjen Penataan Ruang pada dasarnya adalah

produk kebijakan turunan dari RPJMN, disusun sebagai

penjabaran dari RPJMN khusus untuk kewenangan

Ditjen Penataan Ruang. Dari kajian mengenai Renstra

Ditjen Penataan Ruang, ada beberapa catatan yang perlu



c. Pemantapan penyelenggaraan penataan ruang melalui

perwujudan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan

pengawasan.

d. Pengendalian pemanfaatan ruang.

l. Keempat catatan di atas kurang lebih menggambarkan

kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan Ditjen

Penataan Ruang ke depan.

4.1.5 Isu-isu global

m. Yang dimaksud dengan isu-isu global adalah

permasalahan yang mendapatkan perhatian dunia,

terutama dari negara-negara donor. Dalam kontekskerja sama internasional antara negara-negara

berkembang dan negara-negara maju, telah disepakati

permasalahan-permasalahan utama dunia yang akan

diselesaikan melalui kerja sama internasional.Kesepakatan ini dikenal dengan nama Mill enium

Devel opment Goals ( MDG).

f. Sustainable Urban Development



g. Bencana dan perubahan iklim

Bentuk Kerjasama Luar Negeri

Terdapat beberapa bentuk kerjasama luar negeri yang dibedakan berdasark

yang terlibat dan berdasarkan skema pendanaan.

Berdasarkan skema hubungan pihak yang melakukan kerjasama, terdiri dari:

berdasarkan tipologi ( G to B , goverment to bussiness , goverment to NGO (LS

berdasarkan pendanaan kegiatan

Berdasarkan bentuk aktifitas, desain kebijakan, peralatan (teknologi tranfer),

technical cooperation, assistance

a. Kerjasama Bilateral

Kerjasama Bilateral dilakukan antara dua pemerintahan negara atau G

(G to G) . Untuk kerjasama G to G mencakup berbagai aspek penge

ruang. Kerjasama G to G ini dikoordinir langsung oleh Biro KLN, Keme

dimana pemrosesan MoU dan kegiatan-kegiatan teknis lainnya melibat

Kerjasama Bilateral yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan pi

Australia (melalui AUSaid), Amerika Serikat (USAID), China, Jerman (G

dan kerjasama di berbagai sekto; (3) Indonesia-Malaysia-Thailand Gro



New Asian African Strategic Partnership (NAASP), dan lain-lain

kerjasama Regional termuat dalam Lampiran 2.

c. Kerjasama multilateral

Kerjasama ini dilakukan oleh lebih dari dua negara dan tidak dibatasi ol

dari kerjasama ini antara lain kerjasama dengan Lembaga Multilateral:

(ADB); World Bank (WB); Indonesian Climate Change Trust Fund (I

Selatan; Reduction Emission DD (REDD).

d. Kerjasama Lain

Selain ketiga bentuk kerjasama di atas, kerjasama dapat dilakukan deng

dan perusahaan swasta, atau komunitas tertentu, sesuai dengan ke

disepakati kedua belah pihak.



3. KETENTUAN TEKNIS

Materi Teknis Kerjasama Luar Negeri

Tingkatan/level dalam kerjasama

1. Level konten teknis ( subyek, dll )

2. Level pelaksana teknis

3. Level administrasi

perlu menyiapkan materi kerjasama yang memuat hal-hal

sebagai berikut:

(1) Subyek kerjasama

(2) Maksud dan tujuan kerjasama

(3) Obyek kerjasama

(4) Ruang lingkup kerjasama dan kewenangan

(5) Hak, kewajiban dan tanggung jawab

(6) Tata cara pelaksanaan

(7) Pengorganisasian

(8) Pembiayaan

(9) Penyelesaian perselisihan

(10) Perubahan (amandement) kerjasama



Hubungan dan kerjasama luar negeri dapat dilakukan atas

prakarsa dari:

(1) Pihak Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal

Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum

(2) Pihak Asing:

a. Pemerintah Daerah/Pemerintah Negara Bagian

b. Badan/ Lembaga Internasional

c. Badan/Lembaga Negara Asing

d. Lembaga Non Pemerintah / Lembaga Swadaya

Masyarakat Asing

Kelengkapan

Format Penyajian



4. PROSEDUR DAN MEKANISME

KERJASAMA LUAR NEGERI

4.1. Tahap Pangajuan Usulan Kerjasama

Mekanisme kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak

Indonesia, sebagai berikut:

a. Instansi terkait sebagai pemrakarsa melakukan

koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan

mengajukan usulan program kerjasama yang berisi latar

belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan,

potensi, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing

yang akan menjadi mitra kerjasama;

b. Kementerian Luar Negeri selanjutnya memberikan

pertimbangan politis/yuridis kerjasama Luar Negeri

sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia;

c. Kementerian Luar Negeri berdasarkan masukan dari

Perwakilan RI menyediakan informasi yang diperlukan



e. Kementerian Luar Negeri memberitahukan hasil

koordinasi kerjasama dengan pihak asing kepada

instansi terkait.

Mekanisme kerjasama luar negeri atas prakarsa Pihak Asing,

sebagai berikut:

a. Setelah melalui pertimbangan politis/yuridis

Kementerian Luar Negeri secara resmi menyampaikan

tawaran program kerjasama dari perwakilan RI di luar

negeri atau pihak asing kepada instansi terkait;

b. Terhadap tawaran program kerjasama tersebut, instansi

terkait menyampaikan tanggapan diantaranya berupa

usulan program kerjasama, tujuan, sasaran,

pertimbangan, potensi, keunggulan komparatif, dan

profil (wilayah).

c. Usulan program kerjasama dibahas dalam rapat interdep

yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN dan

Kementerian Luar Negeri.

d. Kementerian Luar Negeri menyampaikan hasil rapat

interdep kepada perwakilan RI di luar negeri dan

berkoordinasi dengan Perwakilan Diplomatik dan



4.2. Tahap Persiapan

n. Persiapan usulan kegiatan dilakukan oleh pihak pengusul

dan dapat bekerjasama dengan mitra, dalam hal ini

dilakukan oleh kementerian / lembaga, Bappenas dan

Kementerian Keuangan. Penyiapan proyek meliputi

identifikasi terhadap proyek dan studi kelayakan dari

proyek tersebut. Dalam penyiapan proyek ini koordinasi

dengan pihak mitra kerjasama pembangunan

diperlukan untuk menunjang kelancaran proses

negosiasi.

o. Internal meeting, koordinasi dll, dokumen teknis usulan

Tahap Appraisal

Penjelasan dalam tahapan penilaian. Usulan, format,

monitoring dan hasil/ announcement.

Bagi kegiatan yang didanai melalui mekanisme PHLN,

maka peminjam dalam hal ini Pemerintah Indonesia

mengajukan permintaan pinjaman secara resmi kepada



dimasukkan Pemerintah Indonesia. Hasil penilaian akan

disampaikan kepada Pemerintah negara donor sebagai

bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

p.

Konsep perjanjian disiapkan oleh pihak pengusul besertamitra. Bentuk perjanjian kerjasama akan tergantung

pada bentuk lembaga internasional dan negosiasi yang

dilakukan. Beberapa bentuk perjanjian kerjasama

sebagai berikut:

a. Aggrement atau Memorand um of Under stand i ng ( MoU)

yaitu bentuk perjanjian kerjasama dengan suatu

lembaga internasional formal atau bersifat kenegaraan.

Dalam hal ini bentuk perjanjian kerjasama harus

mengikuti aturan atau format pada lembaga

internasional tersebut.

q. MoU juga digunakan untuk kerjasama dengan lembaga

internasional yang akan melibatkan penempatan tenaga

ahli dalam jangka panjang, dan/atau pemberian

peralatan dalam jumlah besar, bidang kerjasama yang



Disamping itu perjanjian kerjasama tersebut harus

diproses melalui Biro Kerjasama Luar Negeri (KLN).

b. Letter of Intent (LoI) ..... tahapan-tahapan,

skema/format, muatan dan keterkaitan

c.

Exchange of Notes ..... tahapan-tahapan,skema/format, muatan dan keterkaitan

d. Arrangement ..... tahapan-tahapan, skema/format,

muatan dan keterkaitan

e. Technical Arrangement ..... tahapan-tahapan,


r. Minutes of Meeting ..... tahapan-tahapan,


s. Aid of Memoar ..... tahapan-tahapan, skema/format,

muatan dan keterkaitan

t. Tahapan setelah adanya Perjanjian/Kesepakatan

dalam meregisterasi.

- Penjelasan registerasi keuangan



4.3. Implementasi

u. Setelah perjanjian/kesepakatan pinjaman disepakati dan

ditandatangani oleh kedua negara, penerima pinjaman

selanjutnya melakukan proses implementasi atas proyek

yang sebelumnya diajukan. Proses implementasi

meliputi proses-proses:

1. Tender Pelaksanaan Proyek

Tahapan2, kesiapan dokumen

2. Pelaksanaan Proyek

- Paket/bagian yang akan ditenderkan atau akan

dilaksanakan secara tersendiri.

- Model time schedule/ kurva S

3. Pelaporan Proyek

- Pelaporan secara teknis ( berdasarkan

pengorganisasian).

- EA melaporkan ke Bappenas, Donor

IA melaporkan ke EA



v. Dalam proses implementasi ini, untuk kegiatan dengan

mekanisme PHLN, maka pihak mitra kerjasama

pembangunan akan terlibat dalam kegiatan

pengawasan.

w. 4.4. Monitoring dan Evaluasi

x. Pada setiap penyelesaian proyek akan dilakukan evaluasi

baik oleh pihak donor maupun oleh pihak peminjam.

Penjelasan mengenai proyeksi hasil

yang didapatkan dan keuntungan

dalam pembangunan

Setiap lembaga internasional mempunyai mekanisme



Documents

Pedoman Kerja Sama Draft_7Feb2012 - Pembahasan KSD+SUPERVISI (1)