Upload
ditamaryani
View
315
Download
60
Embed Size (px)
DESCRIPTION
kb
Citation preview
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
i
KATA SAMBUTAN
Dalam rangka mensukseskan Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Indonesia,
peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menjadi penting
untuk mendorong terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera.
Keluarga sebagai unit terkecil memiliki kebutuhan yang beragam
dan penyesuaian terhadap kondisi nilai masyarakat yang ada.
Tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang bertugas
melaksanakan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan
pengembangan keluarga berencana di lapangan wajib memiliki
kompetensi dan sikap yang profesional.
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB ini sangat
penting sebagai acuan penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan
dan KB, Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi, UPT Balai
Diklat Kependudukan dan KB, serta Lembaga Diklat lainnya yang
bekerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB.
Akhirnya kepada semua pihak diucapkan terima kasih
atas kontribusi, masukan, saran, dan koreksi hingga tersusunnya
Peraturan Kepala ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
ii
upaya kita dalam dalam membangun keluarga melalui Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga.
Jakarta, 18 Juli 2014
Deputi Bidang Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan,
Dr. Sanjoyo, M.Ec
NIP. 19630415 199103 1 002
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Peraturan Kepala
BKKBN tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh
Keluarga Berencana dapat diselesaikan dengan baik dalam
rangka meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan
serta aktualisasi tenaga fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di
lapangan.
Dalam rangka memenuhi kompetensi tersebut, maka
proses belajar dirancang melalui tiga agenda peningkatan
kualitas, yaitu : (1) Peningkatan kualitas pengetahuan melalui
pembelajaran tentang Program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga, Implikasi Masalah Kependudukan
Terhadap Pembangunan, dan Gender dalam Program
Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga serta Kebijakan
dan Program Pembangunan Daerah (2) Peningkatan kualitas
keterampilan melalui materi Program Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi, Metode Kontrasepsi, Program Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga serta Generasi
Berencana, Pendataan Keluarga dan Pemetaan, Mekanisme
Kerja PKB, Mekanisme Operasional Lini Lapangan, Teknik
Penggerakan Masyarakat, Advokasi dan Komunikasi Informasi
Edukasi, Pembinaan Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)/
Sub PPKBD dan Poktan, Pencatatan dan Pelaporan Program
KKBPK, Teknik Konseling, dan Pembinaan Jabatan Fungsional
PKB, serta (3) Peningkatan aktualisasi dilakukan melalui
Dinamika Kelompok dan Rencana Tindak Lanjut.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
iv
Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya
Peraturan Kepala ini kami ucapkan terima kasih, dengan
harapan dapat dijadikan sebagai referensi dalam
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana.
Jakarta, 14 Juli 2014
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Kependudukan dan KB,
Dra. Sri Murtiningsih, MS
NIP. 19551201 198003 2 001
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
v
DAFTAR ISI
Halaman
KATA SAMBUTAN ……………………………………….. i
KATA PENGANTAR ……………………………………... iii
DAFTAR ISI ………………………………………………. v
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR : 184/PER/H1/2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DASAR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA ……….
vii
BAB I : PENDAHULUAN ……………………….. A. Latar Belakang ……………………… B. Tujuan ……………………………….. C. Sasaran Pengguna ………………… D. Ruang Lingkup ……………………… E. Kompetensi …………………………. F. Batasan Pengertian …………………
1 1 3 4 4 5 5
BAB II : KURIKULUM …………………………….. A. Struktur Kurikulum ………………….. B. Mata Diklat ………………………….. C. Ringkasan Materi ……………………
7 7 9
10
BAB III : PESERTA ………………………………... A. Kriteria Peserta …………………….. B. Uraian Tugas ……………………….. C. Jumlah ……………………………….
36 36 36 37
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
vi
BAB IV : TENAGA KEDIKLATAN ………………... A. Jenis Tenaga Kediklatan ………….. B. Persyaratan Tenaga Kediklatan ….. C. Penugasan …………………………..
38 38 38 39
BAB V : FASILITAS DIKLAT …………………….. A. Prasarana …………………………… B. Sarana ……………………………….
40 40 40
BAB VI : PERENCANAAN, PEMBINAAN
DAN PEMBIAYAAN …………………….. A. Perencanaan ……………………….. B. Pembinaan ………………………….. C. Pembiayaan …………………………
42 42
43 43
BAB VII : PENYELENGGARAAN ………………… A. Pra Pelatihan ……………………….. B. Pelaksanaan Pelatihan ……………. C. Pasca Pelatihan …………………….
44 44 44 46
BAB VIII : EVALUASI ………………………………. A. Evaluasi Peserta …………………… B. Evaluasi Widyaiswara ……………… C. Evaluasi Penyelenggaraan ……….. D. Evaluasi Pasca Diklat ………………
47 47 47 48 48
BAB IX : SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ……………………….. A. Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan ……………………….. B. Registrasi …………………………….
50
50 52
BAB X : PENUTUP ……………………………….. 53
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
vii
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 184/PER/H1/2014
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DASAR
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
45 huruf a Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
BKKBN menyelenggarakan fungsi pelatihan,
penelitian dan pengembangan di bidang
Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan
Keluarga Berencana, perlu menetapkan
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
viii
Peraturan Kepala tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional Dasar Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Bagi
Penyuluh Keluarga Berencana;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), yang
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
ix
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, yang telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun
2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, yang telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013;
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
x
9. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara Nomor: KEP/120/M.PAN/2004
tentang Jabatan Fungsional dan Angka
Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan
Kependudukan dan Keluarga Berencana;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FUNGSIONAL DASAR BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA BAGI PENYULUH KELUARGA
BERENCANA
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
xi
KESATU : Pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional Dasar Bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh
Keluarga Berencana selanjutnya disebut
Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional
Dasar Bagi Penyuluh Keluarga Berencana
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini, dan merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
KEDUA
:
Pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional Dasar bagi Penyuluh
Keluarga Berencana sebagai acuan dalam
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional Dasar Penyuluh Keluarga
Berencana oleh lembaga penyelenggara
Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan
BKKBN dan/atau Pemerintah Daerah.
KETIGA
:
Pedoman penyelenggaraan Diklat Fungsional
Dasar bagi Penyuluh Keluarga Berencana
dimaksudkan untuk mewujudkan terseleng-
garanya kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan
Diklat yang memenuhi standar kualitas yang
ditetapkan.
KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan
ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman
Teknis yang disesuaikan dengan
perkembangan dan kebutuhan.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
xii
KELIMA : Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 2014
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring dengan visi dan misi baru Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga yang merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas
keluarga dan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai
program yang berkaitan dengan pengendalian penduduk melalui
peningkatan partisipasi pria, hak-hak reproduksi, pemberdayaan
keluarga, dan lain sebagainya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu potensi
operasional lapangan yang layak dipertimbangkan adalah peran
Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai pengelola dan
sekaligus pelaksana Program KKBPK di tingkat desa yang
secara operasional berada di lini terdepan berhubungan
langsung dengan masyarakat. Sebelum desentralisasi, hampir
setiap satu orang PKB menggerakkan, memantau, dan membina
pelaksanaan program dengan berbagai aspeknya di 2 – 3 desa
sebagai wilayah binaannya.
Namun setelah penyerahan kewenangan penyelenggaraan
program KB pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota perlu
dilakukan penyesuaian penyelenggaraan program dengan daya
dukung yang ada. Perbedaan antar daerah tidak dapat
dihindarkan. Dengan demikian kondisi SDM yang ada di tingkat
kabupaten dan kota mengalami pergeseran peran di antara
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
2
mereka ada yang telah beralih tugas dan fungsinya dalam posisi
saebagai PKB atau bahkan pindah tugas. Bahkan banyak yang
telah ditinggalkan karena mutasi ke dinas lain atau ke luar
daerah.
Sementara dalam era Otonomi Daerah, PKB
menghadapi tantangan dan masalah yang semakin berat dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam
pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga di lapangan, dimana perilaku
masyarakat mengalami perubahan ke arah kondisi yang lebih
maju dalam segala bidang seiring dengan desakan perubahan-
perubahan yang terjadi. Seperti perubahan struktur
pemerintahan, kemajuan teknologi, pandangan hidup, budaya
dan nilai-nilai masyarakat, pelayanan yang berkualitas, dan lain
sebagainya.
Tentunya kondisi kekosongan tenaga PKB ini tidak
mungkin dibiarkan berlarut-larut. Saat ini beberapa daerah telah
muncul insiatif untuk mengisi kekosongan tersebut dengan
melakukan rekruitmen baru. Ada yang diisi dari instansi lain, ada
pula pengangkatan tenaga baru sebagai PKB. Rekruitmen
daerah pada jabatan fungsional PKB perlu direspon dan ditindak
lanjuti secara positif.
Jika melihat dari kondisi saat ini, maka konsekwensi dari
masyarakat yang selama ini sudah terkondisi dekat dengan PKB
akan banyak menaruh harapan dan tuntutan terhadap peran
PKB untuk dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi yang
mereka inginkan, hal ini juga menggambarkan bahwa PKB
secara tidak langsung telah diakui sebagai pemimpin atau
panutan didalam masyarakat khususnya masyarakat desa.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
3
Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan
penyesuaian kurikulum Diklat yang meliputi materi, media dan
metode pembelajaran dapat dijadikan acuan dalam peningkatan
kompetensi PKB. Istilah Latihan Dasar Umum bagi PKB yang
selama ini sudah popular disesuaikan dengan perkembangan
standarisasi Diklat menjadi Diklat Fungsional Dasar Bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga bagi PKB. Melalui pedoman
penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
bagi PKB diharapkan penyelenggaraan Diklat dapat
terstandarisasi dan menghasilkan tenaga PKB yang kompetensi
dan sesuai kebutuhan daerah.
B. Tujuan
Pedoman penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga bagi PKB bertujuan untuk
menstandarisasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga bagi PKB agar paska mengikuti Diklat,
seluruh peserta dapat meningkatkan:
1. Kualitas Pengetahuan
Ditandai dengan pemahaman peserta tentang Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga, Implikasi Masalah Kependudukan Terhadap
Pembangunan dan Gender dalam Program Kependudukan,
KB dan Pembangunan Keluarga serta pemahaman
mengenai Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
4
2. Kualitas Keterampilan
Ditandai dengan kemampuan peserta mengenai Program
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Metode
Kontrasepsi, Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga serta Generasi Berencana, Pendataan Keluarga/
Pemutakhiran Data Keluarga dan Pemetaan, Mekanisme
Kerja PKB, Mekanisme Operasional Lini Lapangan, Teknik
Penggerakan Masyarakat, Advokasi dan KIE, Pembinaan
Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)/Sub PPKBD dan
Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Pencatatan dan
Pelaporan Program Program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga, Teknik Konseling dan Pembinaan
Jabatan Fungsional PKB.
3. Kualitas Aktualisasi
Ditandai dengan sikap positif peserta dan penyusunan
Rencana Tindak Lanjut peserta paska mengikuti Diklat serta
implementasi materi Diklat dalam pelaksanakan tugas-tugas
sebagai Penyuluh KB.
C. Sasaran Pengguna
1. Pusdiklat Kependudukan dan KB 2. Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan
BKKBN Provinsi 3. Balai Diklat Kependudukan dan KB 4. Lembaga diklat lain yang terkait
D. Ruang Lingkup
Pedoman Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
5
bagi PKB berisi tentang struktur kurikulum dan mata Diklat,
penentuan kriteria peserta, persyaratan tenaga kediklatan,
dukungan fasilitas, serta perencanaan, pembinaan dan
pembiayaan, penyelenggaraan, evaluasi dan Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan.
E. Kompetensi
Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB ini
dirancang agar peserta memiliki pengetahuan, sikap dan
keterampilan untuk memenuhi standar kompetensi sebagai PKB.
F. Batasan Pengertian
1. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya
disingkat dengan sebutan PKB, merupakan pegawai
negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan,
pelayanan, evaluasi dan pengembangan keluarga
berencana.
2. Standar Kompetensi merupakan ukuran kemampuan
minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan
dan sikap yang harus dicapai, diketahui dan mahir
dilakukan oleh peserta diklat pada setiap tingkatan dari
suatu materi yang diajarkan. Standar kompetensi juga
dapat diartikan sebagai deskripsi pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang harus dikuasai setelah
peserta didik dan latih mempelajari mata pelajaran
tertentu pada jenjang pendidikan dan pelatihan tertentu
pula.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
6
3. Indikator Keberhasilan merupakan penjabaran dari
kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda
perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan
oleh peserta Diklat. Indikator dikembangkan sesuai
dengan karakteristik satuan pembelajaran dan jenis
diklat yang dapat diukur dan diobservasi dan digunakan
sebagai dasar dalam penyusunan alat penilaian.
Dirumuskan dalam bentuk perubahan perilaku yang
dapat diukur keberhasilannya dan berorientasi pada
hasil belajar bukan pada proses belajar mengandung
satu bentuk perilaku.
4. Materi Pokok Pembelajaran adalah segala sesuatu yang
menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh peserta
diklat sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka
pencapaian standar kompetensi setiap matari
pembelajaran dalam setiap jenis diklat. Materi
pembelajaran merupakan bagian dari struktur keilmuan
suatu bahasan kajian yang dapat berupa pengertian
konseptual, gugus isi atau konteks, proses, bidang ajar
dan keterampilan,berfungsi sebagai payung dari setiap
uraian materi yang disajikan dalam kegiatan
pembelajaran.
5. Metode Pembelajaran adalah suatu cara atau upaya
yang dilakukan oleh para widyaiswara agar proses
belajar-mengajar pada peserta diklat tercapai sesuai
dengan tujuan. Metode pembelajaran ini sangat penting
di lakukan agar proses belajar mengajar menyenangkan
dan tidak membuat para peserta Diklat kurang perhatian
dan dapat menangkap ilmu dari widyaiswara dengan
mudah.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
7
6. Media Pembelajaran secara umum adalah alat bantu
proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat
dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan,
perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pebelajaran
sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar,
mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan
metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
8
BAB II
K U R I K U L U M
A. Struktur Kurikulum
Guna memenuhi standar kompetensi PKB sesuai yang
dipersyaratkan, maka struktur kurikulum Diklat Fungsional Dasar
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga bagi PKB ini terbagi atas tiga agenda
peningkatan yaitu agenda peningkatan kualitas pengetahuan,
agenda peningkatan kualitas keterampilan, dan agenda
peningkatan aktualisasi. Penjabaran ketiga agenda ini adalah
sebagai berikut:
1. Agenda Peningkatan Kualitas Pengetahuan
Agenda ini diarahkan pada pengembangan wawasan dan
pemahaman peserta mengenai Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Implikasi
Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana, Gender
dalam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga serta wawasan mengenai Kebijakan dan Program
Pembangunan Daerah.
2. Agenda Peningkatan Kualitas Keterampilan
Agenda ini diarahkan pada peningkatan keterampilan peserta
mengenai Program Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi, Metode Kontrasepsi, Program Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga serta Generasi
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
9
Berencana, Pendataan Keluarga/Pemuktahiran Data
Keluarga dan Pemetaan, Mekanisme Kerja PKB, Mekanisme
Operasional Lini Lapangan, Teknik Penggerakan Masyarakat,
Advokasi dan KIE, Pembinaan PPKBD/ Sub PPKBD dan
Poktan, Teknik Pencatatan dan Pelaporan Program
Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, Teknik
Konseling dan Pembinaan Jabatan Fungsional PKB.
3. Agenda Peningkatan Aktualiasasi
Agenda ini diarahkan pada sikap positif dalam mengimplemen-
tasikan tugas-tugas sebagai PKB dan penyusunan Rencana
Tindak Lanjut paska mengikuti Diklat.
B. Mata Diklat
Mata Diklat pada struktur kurikulum Diklat Fungsional
Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga bagi PKB adalah sebagai berikut.
1. Agenda Peningkatan Kualitas Pengetahuan
Mata Diklat yang mendukung agenda ini adalah :
a. Wawasan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga
b. Implikasi Masalah Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga
c. Gender dalam Program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga
d. Muatan Lokal (Kebijakan dan Program Pembangunan
Daerah)
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
10
2. Agenda peningkatan kualitas keterampilan
Mata Diklat yang mendukung agenda ini adalah :
a. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi b. Metode Kontrasepsi c. Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
serta Generasi Berencana d. Pendataan Keluarga/MDK dan Pemetaan e. Mekanisme Kerja Penyuluh KB f. Mekanisme Operasional Lini Lapangan g. Teknik Penggerakan Masyarakat h. Advokasi dan KIE i. Pembinaan PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan j. Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK k. Teknik Konseling l. Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB.
3. Agenda aktualisasi dalam mengaplikasikan pelaksanaan tugas-tugas sebagai Penyuluh KB.
Mata Diklat yang mendukung agenda ini adalah :
a. Dinamika Kelompok b. Rencana Tindak Lanjut
C. Ringkasan Materi
1. Agenda Peningkatan Kualitas Pengetahuan
1) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
1) Deskripsi singkat Mata Diklat ini membahas visi misi tujuan dan
sasaran program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga, kebijakan dan strategi
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
11
serta pokok-pokok kegiatan Program
Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK).
2) Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti mata diklat ini, peserta mampu
menjelaskan visi misi tujuan dan sasaran
program Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga, kebijakan dan strategi serta pokok-
pokok kegiatan KKBPK.
3) Indikator Keberhasilan
Setelah mempelajari mata diklat ini, peserta
dapat :
a) Menjelaskan tujuan, manfaat dan sasaran
Pembangunan Kependudukan dan Program
KB.
b) Menjelaskan kebijakan dan strategi
Pembangunan Kependudukan dan Program
KB.
c) Menjelaskan program kegiatan Pembangunan
Kependudukan dan Program KB.
4) Materi Pokok
a) Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Program
KKBPK
b) Kebijakan dan strategi Program KKBPK
c) Program dan kegiatan Program KKBPK.
5) Metode
a) Ceramah
b) Tanya Jawab
c) Curah Pendapat
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
12
6) Media
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
7) Waktu
2 Jam Pembelajaran (90 menit)
2) Implikasi Masalah Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini membahas perkembangan jumlah
penduduk dan pengaruhnya terhadap
pembangunan yang ada di setiap provinsi,
Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.
2) Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari pembelajaran ini peserta
mampu menjelaskan implikasi masalah
kependudukan terhadap pembangunan.
3) Indikator Keberhasilan
Pada akhir sesi peserta dapat:
a) Menjelaskan permasalahan penduduk Indonesia
b) Menjelaskan dampak dari permasalahan
penduduk
c) Menjelaskan upaya mengatasi permasalahan
penduduk Indonesia
4) Materi Pokok
a) Permasalahan penduduk Indonesia
b) Dampak dari permasalahan penduduk
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
13
c) Upaya mengatasi permasalahan penduduk
Indonesia
5) Metode
a) Ceramah
b) Tanya jawab
c) Curah Pendapat
6) Media
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
7) Waktu
2 Jam Pembelajaran (90 menit)
3) Gender dalam Program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini membahas tentang konsep dasar
gender, mendiskusikan pengarusutamaan gender
dalam program KKBPK, keadilan dan kesetaraan
gender.
2) Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari pembelajaran ini peserta
mampu memahami gender dalam program
KKBPK.
3) Indikator Keberhasilan
Pada akhir sesi peserta dapat:
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
14
a) Menjelaskan konsep gender
b) Menjelaskan kesenjangan gender dalam
program KKBPK dan faktor penyebabnya
c) Menjelaskan keadilan dan kesetaraan gender
4) Materi Pokok
1) Konsep gender
2) Kesenjangan gender dan faktor penyebabnya
3) keadilan dan kesetaraan gender
5) Waktu
2 Jam Pembelajaran (90 menit)
4) Muatan lokal (Kebijakan dan Program Kegiatan
Pembangunan Daerah)
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini mempelajari tentang hubungan
kerja intern dan ektern institusi, keterkaitan
program KKBPK dengan program pembangunan
daerah,dan kebijakan monitoring dan evaluasi
program KKBPK di daerah.
2) Kompetensi Dasar
Setelah memngikuti pembelajaran ini, peserta
mampu memahami hubungan kerja intern dan
ektern institusi, keterkaitan program KKBPK
dengan program pembangunan daerah,
kebijakan monitoring dan evaluasi program
KKBPK di daerah.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
15
3) Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti mata diklat ini peserta
diharapkan dapat:
a) Menjelaskan hubungan kerja intern dan
ekstern institusi
b) Mengidentifikasi keterkaitan program KKBPK
dengan program pembangunan daerah
c) Mendiskusikan kebijakan monitoring dan
evaluasi program KKBPK di daerah
4) Materi Pokok
a) Hubungan kerja intern dan ekstern insitusi
b) Keterkaitan program KKBPK dengan program
pembangunan daerah
c) Kebijakan monitoring dan evaluasi program
KKBPK di daerah
5) Metode
Metode pembelajaran yang dipergunakan adalah:
a) Ceramah tanya jawab
b) Curah Pendapat
c) Diskusi kelompok
6) Media
Media pembelajaran yang dipergunakan adalah:
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
7) Waktu
4 jam pembelajaran (180 menit)
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
16
2. Agenda Peningkatan Kualitas Keterampilan
a. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini membahas konsep dasar
kesehatan reproduksi. kesehatan ibu dan anak,
keluarga berencana, kesehatan reproduksi
remaja, pengendalian infeksi menular seksual
(IMS) dan HIV/AIDS pemeliharaan kesehatan
pasca reproduksi (Lansia).
2) Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
mampu memahami kesehatan reproduksi dan
keluarga berencana.
3) Indikator Keberhasilan
Pada akhir sesi peserta dapat:
a) Menjelaskan Konsep Dasar Kesehatan
Reproduksi
b) Menjelaskan Kesehatan Ibu Dan Anak
c) Menjelaskan Keluarga Berencana
d) Menjelaskan Kesehatan Reproduksi Remaja
e) Menjelaskan Pengendalian Infeksi Menular
Seksual (IMS) dan HIV/AIDS
f) Menjelaskan pemeliharaan Kesehatan Paska
Reproduksi (lansia)
4) Materi Pokok
a) Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi
b) Kesehatan Ibu Dan Anak
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
17
c) Keluarga Berencana
d) Kesehatan Reproduksi Remaja
e) Pengendalian Infeksi Menular Seksual (IMS)
dan HIV/AIDS
f) Pemeliharaan Kesehatan
5) Metode
a) Ceramah
b) Tanya jawab
c) Curah pendapat
d) Diskusi kelompok
6) Media
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
7) Waktu
8 jam pembelajaran (360 menit)
b. Metode Kontrasepsi
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini membahas metode kontrasepsi
yang meliputi jenis-jenis Alat Kontrasepsi, Cara
Kerja Alat Kontrasepsi.
2) Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
mampu memahami Metode Kontrasepsi.
3) Indikator Keberhasilan
a) Menjelaskan Alat Reproduksi Manusia
b) Menjelaskan Jenis dan Alat Kontrasepsi
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
18
4) Materi Pokok
a) Alat, Fungsi dan Proses Reproduksi
b) Jenis dan Alat Kontrasepsi.
5) Metode
a) Ceramah tanya jawab
b) Curah pendapat
c) Diskusi
6) Media
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
7) Waktu
6 jam pembelajaran (270 Menit)
c. Program Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan
Keluarga dan Generasi Berencana
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini mempelajari tentang Kelompok
Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
keluarga Remaja dan PIK Remaja, Bina Keluarga
Lansia dan rentan (BKL) Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga serta Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera/Balai Penyuluhan Kecamatan.
2) Kompetensi Dasar
Setelah memngikuti pembelajaran ini, peserta
terampil dalam membina kegiatan KS – PK.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
19
3) Indikator Keberhasilan
a) Menguraikan kegiatan Bina Keluarga Balita
dan Anak
b) Menguraikan kegiatan Bina Keluarga Remaja
dan PIK – Remaja/Mahasiswa (GenRe)
c) Menguraikan kegiatan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
d) Menguraikan kegiatan Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera / Balai Penyuluhan KB
4) Materi Pokok
a) Bina Keluarga Balita dan Anak
b) Bina Keluarga Remaja dan PIK remaja/
mahasiswa (GenRe)
c) Bina Keluarga Lansia Dan Keluarga Rentan
d) Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
e) Pusat Pelayanan Keluarga Sejatera – Balai
Penyuluhan KB.
5) Metode
a) Ceramah tanya jawab
b) Curah pendapat
c) Praktik lapangan
6) Media
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
7) Waktu
10 Jam Pembelajaran (450 menit)
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
20
d. Pendataan Keluarga/ Pemuktahiran Data Keluarga
(MDK) dan Pemetaan
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini membahas konsep dasar
Pendataan Dan Pemetaan, Jenis Data Dan
Pemetaan Program, Pelaksanaan Pendataan
Keluarga Dan Pemutakhiran Data Keluarga,
Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data,
Teknik Penyajian Data, dan Teknik Pemanfaatan
Data.
2) Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
terampil melakukan Pendataan Keluarga dan
Potensi Wilayah.
3) Indikator Keberhasilan
Pada akhir sesi peserta dapat :
a) Menjelaskan konsep dasar Pendataan
Keluarga
b) Menjelaskan pelaksanaan Pendataan Keluarga
dan Pemutakhiran Data Keluarga
c) Mempraktikkan Pengolahan dan Penganalisisian
Data
d) Mempraktikkan Penyajian dan Pemanfaat
Data
4) Materi Pokok
a) Konsep dasar Pendataan Keluarga
b) Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan
Pemutakhiran Data Keluarga
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
21
c) Pengolahan dan Penganalisisian Data
d) Penyajian dan Pemanfaatan Data
5) Metode
a) Ceramah tanya jawab
b) Diskusi
c) Praktik kelas
d) Praktik lapangan
6) Media
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
d) Pedoman
e) Formulir
7) Waktu
22 jam pembelajaran (990 Menit)
5) Mekanisme Kerja PKB
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini membahas tentang kedudukan,
peran, tugas dan fungsi PKB, serta Mekanisme
Kerja PKB.
2) Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
mampu melakukan Mekanisme kerja PKB.
3) Indikator Keberhasilan
Pada akhir sesi peserta dapat:
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
22
a) Menjelaskan Kedudukan, Peran Tugas dan
Fungsi PKB
b) Melakukan mekanisme kerja PKB
c) Mempraktikkan mekanisme kerja PKB (8
langkah)
4) Materi pokok
a) Kedudukan, peran tugas dan fungsi PKB
b) Mekanisme kerja PKB dengan mitra terkait
c) Praktik Mekanisme kerja PKB (8 langkah)
5) Metode
a) Ceramah Tanya Jawab
b) Diskusi
c) Role Play
d) Praktik lapangan
6) Media
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
d) Formulir pencatatan dan pelaporan
7) Waktu
10 jam pembelajaran (450 Menit)
6) Mekanisme Operasional Lini Lapangan
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini mempelajari tentang konsep dasar
mekanisme operasional Program KKBPK di
Kecamatan dan Desa, pokok–pokok pelaksanaan
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
23
mekanisme operasional di lini lapangan (langkah
I, II ,III,IV,V,VI,VII, dan VIII).
2) Kompetensi Dasar
Peserta dapat melakukan penyelenggaraan
pelayanan KB dan KS sesuai dengan mekanisme
penyelenggaraan operasional program
kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
di kabupaten dan kota.
3) Indikator Keberhasilan
Pada akhir sesi ini peserta dapat:
a) Menjelaskan konsep dasar mekanisme
operasional program kependudukan, KB dan
pembangunan keluarga di kecamatan dan
desa/ kelurahan, pokok-pokok pelaksanaan
mekanisme operasional langkah I dan
langkah II
b) Menguraikan pokok-pokk pelaksanaan
mekanisme operasional langkah III, langkah
IV dan Langkah V
c) Menguraikan pokok-pokk pelaksanaan
mekanisme operasional langkah VI, langkah
VII dan Langkah VIII.
4) Materi Pokok
a) Mekanisme operasional langkah I dan
langkah II
b) Mekanisme operasional langkah III, langkah
IV dan langkah V
c) Mekanisme operasional langkah VI, langkah
VII dan langkah VIII
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
24
5) Metode
a) Ceramah tanya jawab
b) Curah pendapat
c) Praktik
6) Media
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
7) Waktu
18 jam pembelajaran (810 Menit)
7) Teknik Penggerakan Partisipasi Masyarakat
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini membahas tentang pengertian,
konsep dasar dan prinsip, tahapan dan cara
penggerakkan partisipasi masyarakat yang efektif
dan efisien.
2) Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
mampu melakukan teknik penggerakan partisipasi
masyarakat.
3) Indikator Keberhasilan
Pada akhir sesi peserta dapat :
a) Menjelaskan konsep dasar penggerakkan
partisipasi masyarakat
b) Menjelaskan tahapan penggerakkan partisipasi
masyarakat
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
25
c) Mempraktikkan cara penggerakan partisipasi
masyarakat
4) Materi Pokok
a) Konsep dasar penggerakkan partisipasi
masyarakat
b) Tahapan penggerakkan partisipasi
masyarakat
c) Cara penggerakkan partisipasi masyarakat
5) Metode
a) Ceramah Tanya jawab
b) Diskusi
c) Praktik kelas
d) Praktik lapangan
6) Media
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
7) Waktu
8 jam pembelajaran (360 Menit)
8) Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi
(KIE)
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini mempelajari tentang konsep
advokasi dan KIE, KIE KB, dan langkah–langkah
KIE.
2) Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
terampil melakukan advokasi dan KIE.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
26
3) Indikator Keberhasilan
Pada akhir sesi peserta dapat:
a) Menjelaskan konsep dasar advokasi dan KIE
b) Menjelaskan perbedaan langkah advokasi
dan KIE
c) Mempraktikkan advokasi dan KIE
4) Materi Pokok
a) Konsep dasar advokasi dan KIE
b) Perbedaan langkah pelaksanaan advokasi
dan KIE
c) Langkah–langkah advokasi dan KIE
5) Metode
a) Ceramah tanya jawab
b) Curah pendapat
c) Diskusi
d) Praktik lapangan
6) Media
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
7) Waktu
18 jam pembelajaran (810 menit)
9) Pembinaan PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini membahas peran PPKBD/Sub
PPKBD dan Poktan, peningkatan peran
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
27
PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan, pengelolaan
kegiatan pembinaan Program Kependudukan, KB
dan Pembangunan Keluarga di tingkat desa dan
dusun.
2) Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari mata diklat ini peserta
mampu menerapkan peran PPKBD/Sub PPKBD
dan Poktan, pengelolaan kegiatan pembinaan
Program Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga di tingkat desa dan dusun.
3) Indikator Keberhasilan
Pada akhir sesi peserta dapat :
a) Menjelaskan peran PPKBD/Sub PPKBD dan
Poktan
b) Menjelaskan klasifikasi pembinaan tenaga
PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan
c) Mempraktikkan pengembangan tenaga
PPKBD/ Sub PPKBD dan Poktan.
4) Materi Pokok
a) Peran PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan
b) Klasifikasi pembinaan kegiatan pembinaan
program kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga di tingkat desa dan dusun
c) pengembangan pembinaan tenaga PPKBD/
Sub PPKBD dan Poktan
5) Metode
a) Ceramah tanya jawab
b) Curah pendapat
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
28
c) Diskusi
d) Penugasan
6) Media
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
7) Waktu
16 Jam pelajaran (720 menit)
10) Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini membahas tentang konsep dasar
sistem pencatatan dan pelaporan Program
pembangunan KKBPK, subsistem pencatatan
dan pelaporan pelayanan kontrasepsi Program
KKBPK, subsistem pencatatan dan pelaporan
pengendalian lapangan Program KKBPK
nasional, pengisian instrumen pencatatan dan
pelaporan Program KKBPK.
2) Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
mampu mempraktikkan pencatatan dan pelaporan
Program Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga.
3) Indikator Keberhasilan
Pada akhir sesi peserta dapat:
a) Menjelaskan konsep dasar sistem pencatatan
dan pelaporan Program Kependudukan, KB
dan Pembangunan Keluarga
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
29
b) Menguraikan subsistem pencatatan dan
pelaporan pelayanan kontrasepsi Program
Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga
c) Menguraikan subsistem pencatatan dan
pelaporan pengendalian lapangan Program
Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga
d) Mendemontrasikan pengisian instrument
pencatatan dan pelaporan Program
Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga
4) Materi Pokok
a) Konsep dasar sistem pencatatan dan
pelaporan Program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga
b) Sub sistem pencatatan dan pelaporan
pelayanan kontrasepsi (Pelkon) Program
Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga
c) Sub sistem pencatatan dan pelaporan
pengendalian lapangan (Dallap) Program
Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga.
d) Pengisian instrumen pencatatan dan
pelaporan Program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga.
5) Metode
a) Ceramah tanya jawab
b) Diskusi
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
30
c) Praktik kelas
d) Praktik lapangan
6) Media
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
d) Formulir pencatatan dan pelaporan
7) Waktu
12 jam pembelajaran (540 Menit)
11) Teknik Konseling
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini membahas konsep dasar
konseling, keterampilan konseling Dan langkah-
langkah konseling.
2) Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
mampu melakukan konseling.
3) Indikator Keberhasilan
Pada akhir sesi peserta dapat :
a) Menjelaskan konsep dasar konseling
b) Menguraikan keterampilan konseling
c) Menguraikan langkah-langkah konseling
d) Mempraktikkan langkah-langkah konseling
4) Materi Pokok
a) Konsep dasar konseling
b) Keterampilan konseling
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
31
c) Langkah-langkah konseling
d) Praktik langkah-langkah konseling
5) Metode
a) Ceramah tanya jawab
b) Curah pendapat
c) Role play
d) Penugasan
6) Media
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
d) Bahan penugasan
7) Waktu
10 jam pembelajaran (450 Menit)
12) Pembinaan Jabatan Fungsional PKB
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini membahas cara pengisian angka
kredit, meliputi unsur yang dinilai dalam
pemberian angka kredit, prosedur pengusulan
DUPAK dan PAK, tim penilai angka kredit,
pengangkatan, pembebasan sementara,
pemberhentian dalam dan dari jabatan.
2) Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
mampu melakukan pengusulan angka kredit
dengan baik dan benar.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
32
3) Indikator Keberhasilan
Pada akhir sesi peserta dapat :
a) Menyebutkan unsur yang dinilai dalam
pemberian angka kredit
b) Menerapkan prosedur pengusulan DUPAK
dan PAK
c) Menjelaskan Tim Penilai Angka Kredit
d) Menguraikan pengangkatan, pembebasan
sementara, pemberhentian dalam dan dari
jabatan.
4) Materi Pokok
a) Unsur dinilai dalam pemberian angka kredit
b) Prosedur pengusulan DUPAK dan PAK
c) Tim penilai angka kredit
d) Pengangkatan
e) Pembebasan
f) Pemberhentian dalam dan dari jabatan
5) Metode
a) Ceramah tanya jawab
b) Curah pendapat
c) Diskusi
d) Penugasan
6) Media
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
7) Waktu
6 jam pembelajaran (270 Menit)
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
33
3. Agenda Peningkatan Kualitas Aktualisasi
a. Dinamika Kelompok
1) Deskripsi singkat
Mata Diklat ini membahas konsep dasar dinamika
kelompok dan dinamika kelompok dalam upaya
meningkatkan sikap profesional dalam bekerja.
2) Kompetensi dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
mampu menerapkan dinamika kelompok dalam
upaya meningkatkan sikap profesional dalam
bekerja.
3) Indikator keberhasilan
Pada akhir sesi peserta dapat:
a) Menjelaskan konsep dasar dinamika
kelompok
b) Mempraktikkan dinamika kelompok dalam
upaya meningkatkan pengetahuan sikap
professional dalam bekerja.
4) Materi pokok
a) Sejarah dinamika kelompok
b) Fungsi dinamika kelompok
c) Dinamika kelompok dalam upaya meningkatkan
sikap professional dalam bekerja
5) Metode
a) Ceramah tanya jawab
b) Curah pendapat
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
34
c) Role play
d) Permainan
6) Media
a) LCD
b) Laptop
c) Flipchart
d) Sarana permainan
7) Waktu
8 jam pembelajaran (360 menit)
b. Rencana Tindak Lanjut (Plan of Action)
1) Deskripsi singkat
Materi ini membahas cara menyusun rencana
tindak lanjut dan menyusun tindak lanjut.
2) Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari mata diklat ini peserta
mampu menyusun rencana tindak lanjut.
3) Indikator Keberhasilan
Pada akhir sesi peserta dapat:
a) Menjelaskan konsep dasar dalam pembuatan
rencana tindak lanjut
b) Menyusun rencana tindak lanjut
4) Materi Pokok
a) Unsur-unsur rencana tindak lanjut
b) Menyusun rencana tindak lanjut
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
35
5) Metode
a. Ceramah tanya jawab
b. Curah pendapat
c. Penugasan
6) Media
a) LCD
b) WB
c) HO
d) Lembar kerja
7) Waktu
2 jam pembelajaran (90 menit)
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
36
BAB III
P E S E R T A
A. Kriteria Peserta
Kriteria peserta Diklat Fungsional Dasar Bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga adalah calon Penyuluh Keluarga
Berencana dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
lini lapangan.
B. Uraian Tugas
1. Melakukan pendataan keluarga, mutasi data keluarga
dan pemetaan
2. Melakukan analisis dan penyajian data, serta menyusun
rencana kerja
3. Mengelola kegiatan operasional Program Kependudukan,
KB dan Pembangunan Kelurga
4. Melakukan kemitraan dan jejaring kerja
5. Melakukan KIE dan advokasi kependudukan, KB dan
pembangunan kelurga
6. Melakukan konseling KB
7. Melakukan penggerakan partisipasi masyarakat untuk
mendukung pelayanan KB-KR dan KS-PK
8. Melakukan pembinaan kesertaan KB di lini lapangan
9. Melakukan pembinaan PPKBD/Sub PPKKBD dan Poktan
10. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
37
C. Jumlah
Peserta Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
bagi Penyuluh Keluarga Berencana setiap angkatan
berjumlah antara 30-35 orang.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
38
BAB IV
TENAGA KEDIKLATAN
A. Jenis Tenaga Kediklatan
Tenaga kediklatan pada Diklat Fungsional Dasar Bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga bagi PKB adalah:
1. Widyaiswara.
2. Pengelola dan penyelenggara Diklat kependudukan dan KB.
3. Tenaga kediklatan lainnya.
B. Persyaratan Tenaga Kediklatan
1. Widyaiswara adalah Widyaiswara BKKBN yang memiliki
kompetensi untuk mengajar pada Diklat Fungsional
Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB
Kependudukan dan KB.
2. Pengelola dan penyelenggara Diklat Kependudukan dan
KB pengelola dan penyelenggara Diklat adalah yang
memiliki kemampuan dalam mengelola Diklat yang
dibuktikan dengan:
a. Sertifikat diklat Management of Training (MOT) bagi
pengelola Diklat
b. Sertifikat Training Officer Course (TOC) bagi
penyelenggara Diklat
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
39
3. Tenaga Kediklatan lainnya
Tenaga kediklatan lainnya Diklat Fungsional Dasar
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga bagi PKB memiliki:
a. Kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran yang
diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan
keahlian yang sesuai program Diklat Fungsional
Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB
b. Kemampuan dalam penguasaan substansi mata
Diklat untuk diajarkan yang diindikasikan dengan
kualifikasi, pengalaman dan keahlian untuk mengajar
pada program Diklat Fungsional Dasar Bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga bagi PKB.
C. Penugasan
Tenaga kediklatan pada Diklat Fungsional Dasar Bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga bagi PKB ditugaskan oleh atasan
langsung dan atau kepala unit kerja.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
40
BAB V
FASILITAS DIKLAT
A. Prasarana
Penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar Bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga bagi PKB menggunakan prasarana
yang responsif gender. Prasarana yang diperlukan dalam Diklat
tersebut meliputi:
1. Aula
2. Ruang kelas
3. Ruang diskusi
4. Ruang seminar
5. Ruang kantor
6. Ruang komputer
7. Asrama bagi peserta
8. Wisma tenaga kediklatan
9. Perpustakaan
10. Ruang makan
11. Fasilitas olahraga
12. Unit kesehatan
13. Tempat ibadah
B. Sarana
Penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar Bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga bagi PKB menggunakan sarana:
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
41
1. Papan tulis
2. Flip chart
3. Overhead projector
4. Sound system
5. TV dan video
6. Kaset dan compact disc
7. Perekam
8. Komputer/Laptop
9. LCD projector
10. Jaringan wireless fidelity (Wi-fi)
11. Buku referensi
12. Modul/bahan ajar
13. Bank kasus
14. Teknologi multimedia.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
42
BAB VI
PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN
A. Perencanaan
Perencanaan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
bagi PKB diatur sebagai berikut:
1. Perencanaan pelaksanaan Diklat Fungsional Dasar Bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga bagi PKB dilakukan apabila calon
peserta diklat yang ditugaskan sesuai dengan kriteria peserta
yang telah ditetapkan dan dapat melaksanakan tugas-tugas
sebagai fungsional PKB.
2. Dalam perencanaan, pengelola, dan penyelenggara Diklat
Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB
merencanakan kebutuhan penyelenggaraan Diklat yang
meliputi jadwal pembelajaran, Widyaiswara, pengelola dan
penyelenggara, sarana dan prasarana selama diklat.
3. Apabila perencanaan Diklat Fungsional Dasar Bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga bagi PKB dimaksud telah memenuhi
ketentuan yang diatur dalam pedoman, ditetapkan
Penyelenggaraan Diklat Fungsional Dasar Bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga bagi PKB dimaksud.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
43
B. Pembinaan
Pembinaan Diklat Fungsional Dasar Bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga bagi PKB dilakukan oleh Pusdiklat KKB
BKKBN.
C. Pembiayaan
Pembiayaan Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
bagi PKB dapat dilakukan melalui:
1. Mekanisme perencanaan Diklat Fungsional Dasar Bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga sebagaimana akan diatur dalam
penetapan Kepala BKKBN.
2. Mekanisme perencanaan Diklat dapat juga diintegrasikan
dengan pembiayaan Diklat yang bersumber dari pemerintah
daerah.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
44
BAB VII
PENYELENGGARAAN
A. Pra Diklat
Dua minggu sebelum Diklat:
1. Pemanggilan peserta
2. Peserta mempersiapkan data basis untuk Diklat
3. Penyelenggara menyiapkan:
a. Administrasi
b. Sarana dan prasarana
c. Fasilitator
d. Lokasi pelatihan
e. Lokasi Praktik lapangan
B. Pelaksanaan Diklat
1. Materi penyiapan diri
a. Penjajagan pengetahuan peserta (pre test)
b. Dinamika Kelompok
1) Pembentukan :
a) Perkenalan antar peserta dengan tim pelatih
b) Komunikasi
c) Kepemimpinan
2) Penyesuaian
a) Kerja kelompok
b) Kerjasama
3) Perubahan
a) Perubahan diri
b) Keberanian bertindak
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
45
c. Kontrak Belajar
1) Harapan dan kekhawatiran
2) Pembentukan dewan perwakilan kelas
2. Pembekalan materi teoritis di kelas
a. Program Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga
b. Implikasi Masalah Kependudukan Terhadap
Pembangunan
c. Gender dalam Program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga
d. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
e. Metode Kontrasepsi
f. Program KS-PK (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PPKS)
dan GenRe
g. Pendataan Keluarga/MDK dan Pemetaan
h. Mekanisme Kerja PKB
i. Mekanisme Operasional Lini Lapangan
j. Teknik Penggerakan Masyarakat
k. Advokasi dan KIE
l. Pembinaan PPKBD, Sub PPKBD dan Poktan
m. Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan,
KB dan Pembangunan Keluarga
n. Teknik Konseling
o. Pembinaan Jabatan Fungsional PKB
3. Pembekalan pengetahuan praktis di kelas
a. Teknik Pendataan dan Pemetaan
b. Langkah Kerja PKB
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
46
c. Mekanisme Operasional
d. Teknik Penggerakkan Masyarakat
e. Penyuluhan KB
f. Pembinaan PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan
g. Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan,
KB dan Pembangunan Keluarga
4. Pembekalan pengetahuan praktis di lapangan
a. 10 langkah PKB
b. Pendataan dan Pemetaan
c. Analisa Data
d. Mekanisme Operasional
e. Penyuluhan KB
f. Pelayanan KB KR dan KS PK
g. Pembinaan PPKBD/Sub PPKBD dan Poktan
h. Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan,
KB dan Pembangunan Keluarga
5. Pembulatan di kelas
a. POA/RTL
b. Penanaman nilai dan semangat
c. Review / Pembulatan seluruh materi diklat
d. Evaluasi proses pelatihan meliputi test penjajagan
pengetahuan peserta (Test akhir) dan evaluasi
penyelenggaraan Diklat
C. Pasca Diklat (+ 3 bulan)
1. Pembinaan Penerapaan RTL
2. Monitoring
3. Pasca pelatihan (+ 6 bulan)
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
47
BAB VIII
E V A L U A S I
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian
tujuan Diklat dilakukan penilaian terhadap peserta (baik di kelas
maupun di lapangan), fasilitator, dan penyelenggaraan Diklat.
A. Evaluasi Peserta
1. Untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman
dilakukan dengan pre test (tes awal) dan post test (tes
akhir).
2. Untuk mengukur sikap dan perilaku akan dilakukan
pengamatan yang meliputi keseriusan atau minat,
disiplin, kerjasama dan etika peserta oleh tim fasilitator
selama proses pelatihan (di kelas maupun di lapangan).
3. Untuk mengukur keahlian dilihat dari aspek psikomotorik
melalui praktik dan penugasan kelas dan di lapangan.
B. Evaluasi Widyaiswara/Fasilitator
Evaluasi Widyaiswara atau fasilitator dilakukan oleh
peserta meliputi:
1. Sistematika penyajian
2. Kemampuan menyajikan
3. Ketepatan waktu dan kehadiran
4. Penggunaan materi, metode dan sarana diklat
5. Sikap dan perilaku
6. Cara menjawab pertanyaan dari peserta
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
48
7. Penggunaan bahasa
8. Pemberian motivasi kepada peserta
9. Kerapihan berpakaian
10. Kerjasama antar widyaiswara (dalam tim).
C. Evaluasi Penyelenggaraan
1. Aspek edukatif
a. Relevansi substansi materi dengan tujuan
pembelajaran
b. Kesesuaian penggunaan metode dan media
pembelajaran
c. Proses pembelajaran
d. Durasi pelatihan
2. Aspek administratif
a. Fasilitas penyelenggaraan
1) Akomodasi dan konsumsi
2) Sarana kelas
b. Sarana dan prasarana penunjang
1) Sarana perpustakaan
2) Sarana peribadatan
3) Sarana olahraga
D. Evaluasi Paska Diklat
Mekanisme dan prosedur evaluasi pasca Diklat
Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah sebagai berikut:
1. Antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah
penyelenggaraan Diklat berakhir, dilakukan evaluasi paska
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
49
Diklat untuk mengetahui dan mengukur:
a. Tingkat pemanfaatan alumni peserta Diklat Fungsional
Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB
b. Tingkat pemanfaatan kompetensi teknis yang meliputi
kualitas pengetahuan dan ketrampilan teknis
c. Tingkat peningkatan kinerja alumni peserta Diklat
Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi
PKB
d. Tingkat peningkatan kinerja PKB di lapangan
2. Evaluasi paska Diklat dilaksanakan oleh penyelenggara
Diklat
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB
selaku pembina Diklat menggunakan hasil evaluasi paska
Diklat sebagai masukan untuk penyempurnaan program
Diklat selanjutnya.
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
50
BAB IX
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
A. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan untuk
Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB
dalam bentuk Sertifikat. Berikut ketentuan format sertifikat Diklat
Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi PKB:
1. Bentuk sertifikat tampak depan
a. Bagian Kepala
1) Logo BKKBN diletakkan simetris, atas tengah
2) Kata “SERTIFIKAT” ditulis dengan huruf kapital
secara simetris di bawah logo BKKBN
3) Nomor sertifikat diletakkan simetris di bawah tulisan
sertifikat
b. Batang Tubuh
Batang tubuh ditullis :
1) Diberikan Kepada
2) Nama
3) Tempat / Tgl. Lahir
4) NIP
5) Pangkat dan Golongan
6) Jabatan
7) Instansi
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
51
8) Telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Dasar
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga bagi PKB
9) Penyelenggara
10) Waktu pelaksanaan
11) Angkatan diklat
12) Tempat pelaksanaan diklat
13) Jumlah jam pelajaran
c. Bagian Kaki
1) Nama tempat dan tanggal penerbitan ditulis secara
simetris.
2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan sertifikat
ditulis dengan huruf capital secara simetris dan
diakhiri tanda koma, ditandatangani Kepala
Perwakilan BKKBN Provinsi.
3) Nama pejabat dilengkapi dengan NIP dan di stempel
lembaga.
2. Bentuk dan Ukuran
Sertifikat berbentuk empat persegi panjang dengan
spesifikasi sebagai berikut:
a. Panjang: 37 cm
b. Lebar: 26 cm
c. Berat: 200 mg
3. Jenis Bahan
Jenis Bahan sertifikat dari Kertas (Concorde, Dove, Glosy)
4. Penandatanganan Sertifikat
Sertifikat diberikan Kepada peserta yang telah lulus Diklat
Fungsional, penandatanganan sertifikat Diklat Fungsional
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
52
Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga bagi PKB dilakukan oleh:
a. Diklat yang diselenggarakan di perwakilan BKKBN
Provinsi, dibagian depan ditandatangani oleh Kepala
Perwakilan BKKBN Provinsi dan dibagian belakang
ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelatihan dan
Pengembangan.
b. Diklat yang diselenggarakan di Balai Diklat
Kependudukan dan KB, dibagian depan ditandatangani
oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dan dibagian
belakang ditandatangani oleh Kepala Balai Diklat
Kependudukan dan KB.
5. Penomoran Sertifikat
Nomor registrasi sertifikat diberikan oleh Pusdiklat
Kependudukan dan KB berdasarkan permintaan dari kepala
bidang Pelatihan dan Pengembangan dan Kepala Balai
Diklat Kependudukan dan KB, yang memuat angkatan Diklat,
jumlah dan nama peserta.
B. Registrasi
Proses Pencatatan dan Pelaporan mengacu pada
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 243/PER/H1/2011 tentang
Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat) dan Orientasi Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana di Lingkungan BKKBN dan dimuat dalam
sistem informasi kediklatan (SIDIKA).
Modul Diklat Fungsional Dasar bagi PKB
53
BAB X
P E N U T U P
Dengan berlakunya Pedoman Penyelenggaraan Diklat
Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga
Berencana ini, maka seluruh kegiatan penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
bagi Penyuluh KB merujuk dan berpedoman pada peraturan
Kepala BKKBN ini. Sedangkan beberapa ketetapan lain seperti
kurikulum dan bahan pembelajaran yang telah ada sebelumnya,
sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan
masih berlaku.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 2014
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,