Upload
rhian
View
114
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. KEMENTERIAN KEUANGAN RI PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012. Daftar Isi. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum. I. Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan. II. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan. III. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
2012
2
Daftar Isi
Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan
IVIV
IIIIII
Dasar Hukum dan Ketentuan Umum II
IIII Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan
Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan KeuanganVV
3
Daftar Isi
Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan
IVIV
IIIIII
Dasar Hukum dan Ketentuan Umum II
IIII Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan
Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan KeuanganVV
4
I. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum a. Dasar Hukum
UU 17/2003 Pasal 9
Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai PA/PB mempunyai tugas (antara lain) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan K/L yang dipimpinnya
UU No. 1/2004 Pasal 51
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan.
UU No. 1/2004 Pasal 55 (2.a)
Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan lap. Keu yang meliputi LRA, Neraca, dan CaLK dilampiri laporan keuangan BLU pada kementerian negara/ lembaga masing-2
UU No. 1/2004 Pasal 55 (4)
Menteri/Pimpinan lembaga selaku PA/ PB memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP
5
PP 24/2005 Pasal 6
sebagaimana diganti
dengan PP 71/2010
pasal 6
Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yangMengacu pada SAP.
PMK 171/2007 Pasal 23
(6) Penyampaian LK semester dan tahunan disertai dengan: - CaLK,
- Pernyataan Tanggung Jawab (statement of responsibility),
- dan Pernyataan telah direviu.
I. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum a. Dasar Hukum
6
Per Dirjen 51/2008
dihapus8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
PerubahanPer Dirjen 65/2010
I. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum b. Perubahan Dasar Hukum
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun Anggaran 2008 dihapus
7
Per Dirjen 51/2008
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
tidak ada
PerubahanPer Dirjen 65/2010
I. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum b. Perubahan Dasar Hukum
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009
8
Per Dirjen 51/2008
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan
tidak ada
PerubahanPer Dirjen 65/2010
I. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum b. Perubahan Dasar Hukum
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara
9
Per Dirjen 51/2008
3. Kementerian Negara adalah lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
tidak ada
PerubahanPer Dirjen 65/2010
4. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya
9. Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah pusat, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
I. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum c. Penambahan Nomenclatur
10
Per Dirjen 51/2008
10. Dana Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DUB adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan, indeks fiskal, dan kemiskinan daerah, serta indikator teknistidak ada
Perubahan Per Dirjen 65/2010
11. Dana Daerah untuk Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DDUB adalah dana yang bersumber dari APBD
I. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum c. Penambahan Nomenclatur
11
Daftar Isi
Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan
IVIV
IIIIII
Dasar Hukum dan Ketentuan Umum II
IIII Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan
Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan KeuanganVV
II. Struktur Organisasi
12
Struktur Organisasi PelaporanKeuangan
Struktur Organisasi PelaporanKeuangan
1. Dalam pelaksanaan sistem akuntansi, kementerian negara/lembaga wajib membentuk unit akuntansi keuangan dan barang.
2. Struktur organisasi unit akuntansi disesuaikan dengan struktur organisasi pada kementerian negara/lembaga.
II. Struktur Organisasi
13
Unit Akutansi Keuangan• UAKPA• UAPPA-W• UAPPA-E1• UAPA
Unit Akutansi Barang • UAKPB• UAPPB-W• UAPPB-E1• UAPB
Unit Akuntansi:
II. Struktur Organisasi UAKPA
KEPALA SATUAN KERJA/KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KASUBBAG TU/PEJABAT YANG MENANGANGI
KEUANGAN/VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YG
DITUNJUK
PETUGAS AKUNTANSI/
VERIFIKASIPETUGAS PEREKAMAN
KOMPUTER
PENANGGUNGJAWAB
PETUGAS AKUNTANSI
KEUANGAN
II. Struktur Organisasi UAPPA-W
KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA SATUAN KERJA
YG DITETAPKAN SBG UAPPA-W
KABAG.KEUANGAN/KABAG VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YG MEMBIDANGI
KEUANGAN/VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YG DITUNJUK
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI YG MEMBIDANGI KEUANGAN/VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/
PEJABAT YG DITUNJUK
PETUGAS AKUNTANSI/
VERIFIKASIPETUGAS KOMPUTER
PENANGGUNG JAWAB
PETUGAS AKUNTANSI
KEUANGAN
II. Struktur Organisasi Koordinator UAPPA-W DK
GUBERNUR
PEJABAT ES.I YG MEMBIDANGI
KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK
PEJABAT ES.II YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK
PEJABAT ES.III YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK
PETUGAS AKUNTANSI/
VERIFIKASIPETUGAS KOMPUTER
PENANGGUNGJAWAB
PETUGAS AKUNTANSI
KEUANGAN
KASUBAG/SEKSI YANG MEMBIDANGI
KEUANGAN/YG DITUNJUK
II. Struktur Organisasi Koordinator UAPPA-W TP/UB
KEPALA DAERAH(GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA)
PETUGAS AKUNTANSI/
VERIFIKASIPETUGAS KOMPUTER
PENANGGUNGJAWAB
PETUGAS AKUNTANSI
KEUANGAN
PEJABAT ES.I YG MEMBIDANGI
KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK
PEJABAT ES.II YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK
PEJABAT ES.III YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK
KASUBAG/SEKSI YANG MEMBIDANGI
KEUANGAN/YG DITUNJUK
18
Daftar Isi
Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan
IVIV
IIIIII
Dasar Hukum dan Ketentuan Umum II
IIII Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan
Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan KeuanganVV
III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga a. Penyusunan LK
19
Penyusunan LKPenyusunan LK
1. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan.
3. Sistematika dan Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berjenjang dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA
2. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan
4. Sistematika dan Penyusunan laporan barang diatur dengan Perdirjen Kekayaan Negara.
KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN
(UAPA)
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN –
ESELON I (UAPPA-ES1)
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN –
WILAYAH (UAPPA-W)
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
LAPORAN KEUANGAN
• LRA PENDAPATAN
• LRA BELANJA
• NERACA
• CALK
• Dilengkapi dengan Lampiran pendukung (Lampiran VII Per-65/2010)
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG
(UAPB)
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG–ESELON I (UAPPB-ES1)
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG– WILAYAH (UAPPB-W)
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
(UAKPB)
ADK
MEKANISME SAI
III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga b. Jenis dan Periode Pelaporan
Tingkat UAKPA ke KPPN
No. UraianPeriode Pelaporan
Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
1. LRA X X X
2. NERACA X X X
3. CaLK X X
4. ADK X
5. BAR* X
No. UraianPeriode Pelaporan
Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
1. LRA X X X X
2. NERACA X X X X
3. CaLK X X
4. ADK X
5. BAR X
III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga b. Jenis dan Periode Pelaporan
Tingkat UAKPA ke Tingkat UAPPA-W/UAPPA-E1
No. UraianPeriode Pelaporan
Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
1. LRA X X X
2. NERACA X X X
3. CaLK X X
4. ADK X
5. BAR X
III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga b. Jenis dan Periode Pelaporan
Tingkat UAPPA-W ke Kanwil DJPB
No. UraianPeriode Pelaporan
Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
1. LRA X X X X
2. NERACA X X X
3. CaLK X X
4. ADK X
5. BAR X
III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga b. Jenis dan Periode Pelaporan
Tingkat UAPPA-W ke Tingkat UAPPA-E1
No. UraianPeriode Pelaporan
Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
1. LRA X X X X
2. NERACA X X X
3. CaLK X X
4. ADK X
5. BAR X
III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga b. Jenis dan Periode Pelaporan
Tingkat UAPPA-E1 ke Tingkat UAPA
No. UraianPeriode Pelaporan
Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
1. LRA X X X
2. NERACA X X
3. CaLK X X
4. ADK X
III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga b. Jenis dan Periode Pelaporan
Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q Ditjen Perbendaharaan (Unaudited)
No. UraianPeriode Pelaporan
Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
1. LRA X
2. NERACA X
3. CaLK X
4. ADK X
III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga b. Jenis dan Periode Pelaporan
Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q Ditjen Perbendaharaan (Audited)
28
III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga c. Perekaman, Verifikasi dan Rekonsiliasi
Perekaman
Verifikasi
Rekonsiliasi
Perekaman dokumen sumber berupa:a. Dokumen Estimasi Pendapatan yang Dialokasikanb. Dokumen Penerimaan Anggaranc. Dokumen Pelaksanaan Anggarand. Dokumen Pengeluaran Anggaran
Proses perekaman dokumen tersebut menghasilkan register transaksi untuk diverifikasi dengan dokumen sumbernya, sehingga seluruh transaksi dipastikan sudah diproses sesuai dengan dokumenn sumber yang ada.
a. Rekonsiliasi Internalb. UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulanc. UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB
setiap triwuland. Apabila diperlukan UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi
dengan Ditjen Perbendaharaan c.q Dit. APK setiap semestere. UAPA melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan
c.q Dit. APK setiap akhir semestere. UAKPA yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai UAPPA-W
harus melampirkan BAR dengan Kanwil DJPBN.f. BAR pada tingkat UAKPA, tingkat UAPPA-W disampaikan ke
unit akuntansi di atasnya.
29
Daftar Isi
Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan
IVIV
IIIIII
Dasar Hukum dan Ketentuan Umum II
IIII Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan
Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan KeuanganVV
30
SistematikaPenyajian
(1)
SistematikaPenyajian
(1)
1. Sampul Luar: Merupakan sampul luar dari LK yang memuat informasi mengenai satuan kerja/UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA dan periode pelaporan penyampaian LK
2. Sampul DalamMerupakan sampul dalam dari LK yang memuat informasi mengenai satuan kerja/UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA dan periode pelaporan penyampaian LK
3. Kata PengantarMerupakan pengantar dari LK yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai LK yang disampaikan.
IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan a. Sistematika Penyajian
31
SistematikaPenyajian
(2)
SistematikaPenyajian
(2)
4. Daftar Isi Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya
5. Daftar TabelMerupakan daftar tabel yang terdapat dalam LK. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya
6. Daftar GrafikMerupakan daftar grafik yang terdapat dalam LK. Daftra tersebut memuat daftar grafik, nomor grafik dan nomor halamannya.
IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan a. Sistematika Penyajian
32
SistematikaPenyajian
(3)
SistematikaPenyajian
(3)
7. Daftar LampiranMerupakan daftar lampiaran yang terdapat dalam LK. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya
8. Daftar SingkatanMerupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK.
9. Pernyataan Tanggung JawabMerupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap lingkup unit akuntansi yang dipimpinnya, paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut:• Pernyataan tanggung jawab terhadap penyusunan
dan isi LK• Pernyataan bahwa LK telah disusun sesuai dengan
SAP• Pernyataan LK telah disusun berdasarkan SPI yang
memadai
IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan a. Sistematika Penyajian
33
SistematikaPenyajian
(4)
SistematikaPenyajian
(4)
10. Pernyataan Telah Direviu (Tingkat K/L)Merupakan pernyataan dari Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga atas hasil reviu terhadap LKKL sebelum dipertanggungjawabkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan
11. RingkasanMerupakan gambaran ringkas mengenai kondisi LK yang dipertanggungjawabkan yang memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran,neraca dan catatan atas laporan Keuangan
12. Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.
IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan a. Sistematika Penyajian
34
SistematikaPenyajian
(5)
SistematikaPenyajian
(5)
13. NeracaMenggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana per tanggal tertentu.
14. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan BelanjaMerupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja yang mencantumkan nilai bruto serta pengembaliannya..
15. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)Meliputi penjelasan, daftar rinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.a. Penjelasan Umumb. Penjelasan atas Pos-Pos LRAc. Penjelasan atas Pos-Pos Neracad. Pengungkapan Penting Lainnya
IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan a. Sistematika Penyajian
35
SistematikaPenyajian
(6)
SistematikaPenyajian
(6)
16. Lampiran Laporan Keuangan a. Laporan-laporan pendukung (LRA Pendapatan dan
LRA Pengembalian Pendapatan, LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja, Neraca Percobaan)
b. Laporan Barang Pengguna (Laporan Barang Pengguna, Laporan Kondisi Barang, Rincian Saldo Awal)
c. Laporan Keuangan BLU (Bagi K/L yang memiliki BLU)
d. Laporan Rekening Pemerintah (Monitoring Penutupan Rekening dan Daftar Rekening )
e. Tindak Lanjut atas Temuan BPK (Rencana Tindak dan Monitoring)
f. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrualg. Laporan Capaian Kinerja K/L (sesuai LAKIP
masing-masing K/L)
17. Lampiran Lainnya sebagai Pendukung LKLampiran-lampiran yang dianggap perlu sebagai pendukung dari LK seperti Daftar SSBP penyetoran UP, Daftar SSBP pendapatan yang diterima pada TA berjalan dan baru disetorkan pada TA berikutnya, Daftar BAR dan daftar lainnya.
IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan a. Sistematika Penyajian
36
Catatan atas Laporan
Keuangan (1)
Catatan atas Laporan
Keuangan (1)
A. Penjelasan Umum
A.1 Dasar HukumA.2 Kebijakan Teknis
- Rencana Strategis- Capaian Kinerja berdasarkan sasaran dan
indikator kinerja- Pendapatan (diisi dengan nilai realisasi dan
dibandingkan dengan nilai realisasi periode yang sama pada TA yang lalu dan penyebab terjadi kenaikan/penurunan realisasi)
- Belanja (diisi dengan nilai realisasi dan dibandingkan dengan nilai realisasi periode yang sama pada TA yang lalu dan penyebab terjadi kenaikan/penurunan)
IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan b. Catatan atas Laporan Keuangan
37
Catatan atas Laporan
Keuangan (2)
Catatan atas Laporan
Keuangan (2)
A. Penjelasan Umum
A.3 Pendekatan Penyusunan LK- Mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola
termasuk didalamnya jenjang struktural dibawahnya yang bertanggung jawab terhadap otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. (Satker KP/KD/DK/TP/UB)
A.4 Kebijakan AkuntansiMengacu kepada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang
SAP
IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan b. Catatan atas Laporan Keuangan
38
Catatan atas Laporan
Keuangan (3)
Catatan atas Laporan
Keuangan (3)
IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan b. Catatan atas Laporan Keuangan
B. Penjelasan atas Pos-Pos LRA
B1. Penjelasan Umum LRAMenjelaskan realisasi anggaran dengan menyebutkan jumlah rupiah realisasi dan persentase dari anggaran pendapatan dan belanja
B2. Penjelasan per Pos LRA (bruto)Menjelaskan masing-masing pos LRA :- Jumlah rupiah dan persentase realisasi LRA
disertai grafik - Membandingkan realisasi TA sekarang dengan
TA yang lalu dengan penjelasan terjadinya kenaikan/penurunan
39
Catatan atas Laporan
Keuangan (4)
Catatan atas Laporan
Keuangan (4)
IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan b. Catatan atas Laporan Keuangan
B. Penjelasan atas Pos-Pos LRA
B3. Catatan Penting LainnyaInformasi tambahan yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti:- kebijakan fiskal dan moneter, - sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material
antara anggaran dan realisasinya- daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-
angka yang perlu dijelaskan, contoh penjelasan adanya pemotongan anggaran, keterlambatan penerimaan dokumen revisi dan penjelasan realisasi hibah yang belum tercantum dalam DIPA.
40
Catatan atas Laporan
Keuangan (5)
Catatan atas Laporan
Keuangan (5)
IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan b. Catatan atas Laporan Keuangan
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
C1. Penjelasan Umum NeracaMenjelaskan posisi Neraca secara umum untuk aset,
kewajiban dan ekuitas dana per periode pelaporanC2. Penjelasan per Pos Neraca
- Menjelaskan masing-masing pos Neraca sesuai dengan akun-akun yang tercantum dalam neraca.
- Membandingkan nilai pos Neraca TA sekarang dengan nilai pos Neraca TA yang lalu dengan penjelasan rinci terjadinya perubahan (kenaikan/penurunan). Hal baru di Perdirjen 65 Tahun 2010 adalah
komparasi Neraca Semester TA 2XX1 dibandingkan dengan Neraca TA 2XX0)
41
Catatan atas Laporan
Keuangan (6)
Catatan atas Laporan
Keuangan (6)
IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan b. Catatan atas Laporan Keuangan
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
C3. Catatan Penting LainnyaMenjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan neraca
misal:- Rekening-rekening yang dikelola K/L - Aset-aset bermasalah- Neraca BLU apakah sudah diintegrasikan
dengan K/L- Hambatan/Kendala dalam penyusunan LK
baik internal maupun eksternal- Transaksi-transaksi yang belum/tidak dapat
diinput atau hal-hal lain yang berhubungan dengan K/L
42
Catatan atas Laporan
Keuangan (7)
Catatan atas Laporan
Keuangan (7)
IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan b. Catatan atas Laporan Keuangan
D. Pengungkapan Penting Lainnya
D1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPKMenjelaskan temuan-temuan BPK dan tindak lanjut
yang telah dilakukan D2. Menjelaskan rekening pemerintah yang dimiliki
oleh K/L yang dipertahankan, ditutup dan lain-lainD.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual
Menjelaskan transaksi akrual yang terjadi pada K/L yang meliputi:- Pendapatan yang masih harus diterima- Pendapatan diterima dimuka- Belanja yang masih harus dibayar- Belanja dibayar dimuka
D.4. Pengungkapan Lain-LainMenjelaskan hal-hal yang tidak berhubungan dengan LRA dan Neraca, namun memperngaruhi LK misal reorganisasi, force majure, sengketa peradilan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan K/L
43
Daftar Isi
Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan
IVIV
IIIIII
Dasar Hukum dan Ketentuan Umum II
IIII Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan
Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan KeuanganVV
44
V. Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan a. Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan I dan Neraca per 31 Maret
Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi
Kirim Waktu Pengiriman
UAKPA
UAKPA-W
UAKPA-E1
UAPA
Menkeu c.q Dirjen PBN
- - 12 April 2XX13 hari
15 April 2XX1 5 hari 20 April 20X03 hari
23 April 2XX1 3 hari 26 April 20X02 hari
28 April 2XX1 8 Hari 7 Mei 20X0
7 Mei 2XX1 - - -
V. Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan b. Laporan Keuangan Semester I
Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi
Kirim Waktu Pengiriman
UAKPA
UAKPA-W
UAKPA-E1
UAPA
Menkeu cq Dirjen
PBN
- - 10 Juli 2XX12 hari
12 Juli 2XX1 3 hari 15 Juli 2XX12 hari
17 Juli 2XX1 3 hari 20 Juli 2XX1 2 hari
22 Juli 2XX1 3 hari 26 Juli 2XX1
26 Juli 2XX1 - - -
45
V. Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan c. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III dan Neraca per 30 September
Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi
Kirim Waktu Pengiriman
UAKPA
UAKPA-W
UAKPA-E1
UAPA
Menkeu cq Dirjen PBN
- - 12 Oktober 2XX13 hari
15 Oktober 2XX1 6 hari 20 Oktober 2XX13 hari
23 Oktober 2XX1 6 hari 29 Oktober 2XX12 hari
31 Oktober 2XX1 8 hari 9 November 2XX1
9 November 2XX1 - - -
46
V. Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan d. Laporan Keuangan Tahunan
Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi
Kirim Waktu Pengiriman
UAKPA
UAKPA-W
UAKPA-E1
UAPA
Menkeu cq Dirjen
PBN
- - 20 Januari 2XX23 hari
23 Januari 2XX2 6 hari 29 Januari 2XX23 hari
2 Februari 2XX2 6 hari 8 Februari 2XX2 2 hari
10 Februari 2XX2 17 hari 27 Februari 2XX2 1 hari
28 Februari 2XX2 - - -
47
48
Terima Kasih