33
DRAFT PEDOMAN PROPER 1. PENDAHULUAN Porgram Penilaian Peringkat Kinerja Penaatan dalam Pengelolaan Lingkungan mulai dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sebagai salah satu alternatif instrumen penaatan sejak tahun 1995. Program ini pada awalnya dikenal dengan nama PROPER PROKASIH. Alternatif instrumen penaatan ini dilakukan melalui penyebaran informasi tingkat kinerja penaatan masing-masing perusahaan kepada stakeholder pada skalanasional. Diharapkan para stakeholder dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penaatan ini, dan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Dengan demikian, dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan dapat diminimalisasi. Dengan kata lain, PROPER merupakan Public Disclosure Program for Environmental Compliance. PROPER bukan pengganti instrumen penaatan konvensional yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana. Program ini merupakan komplementer dan bersinergi dengan instrumen penaatan lainnya. Dengan demikian upaya peningkatan kualitas lingkungan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Pemikiran perlunya pengembangan alternatif instrumen penaatan ini didasari oleh berbagai faktor, antara lain: Masih rendahnya tingkat penaatan perusahaan karena belum efektifnya berbagai instrumen penaatan yang ada Meningkatnya tuntutan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan Adanya kebutuhan insentif terhadap upaya pengelolaan lingkungan dilakukan oleh perusahaan, demi menciptakan nilai tambah pengelolaan lingkungan Adanya potensi peningkatan kinerja penaatan melalui penyebaran informasi Pengalaman selama ini menunjukkan, penyebaran informasi tingkat penaatan dalam skala nasional lebih efektif dibandingkan penyebaran informasi pada skala lokal. Untuk itu, PROPER Nasional akan lebih efektif dalam meningkatkan penaatan perusahaan pada tingkat Nasional, dibandingkan PROPER pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya PROPER juga merupakan perwujudan transparansi dan

Pedoman Proper

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pedoman proper untuk audit lingkungan Kemeterian Lingkungan hidup

Citation preview

Page 1: Pedoman Proper

DRAFT PEDOMAN PROPER

1. PENDAHULUANPorgram Penilaian Peringkat Kinerja Penaatan dalam Pengelolaan Lingkungan mulai dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sebagai salah satu alternatif instrumen penaatan sejak tahun 1995. Program ini pada awalnya dikenal dengan nama PROPER PROKASIH. Alternatif instrumen penaatan ini dilakukan melalui penyebaran informasi tingkat kinerja penaatan masing-masing perusahaan kepada stakeholder pada skalanasional.

Diharapkan para stakeholder dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penaatan ini, dan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Dengan demikian, dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan dapat diminimalisasi. Dengan kata lain, PROPER merupakan Public Disclosure Program for Environmental Compliance.

PROPER bukan pengganti instrumen penaatan konvensional yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana. Program ini merupakan komplementer dan bersinergi dengan instrumen penaatan lainnya. Dengan demikian upaya peningkatan kualitas lingkungan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

Pemikiran perlunya pengembangan alternatif instrumen penaatan ini didasari oleh berbagai faktor, antara lain:

Masih rendahnya tingkat penaatan perusahaan karena belum efektifnya berbagai instrumen penaatan yang ada

Meningkatnya tuntutan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan

Adanya kebutuhan insentif terhadap upaya pengelolaan lingkungan dilakukan oleh perusahaan, demi menciptakan nilai tambah pengelolaan lingkungan

Adanya potensi peningkatan kinerja penaatan melalui penyebaran informasi

Pengalaman selama ini menunjukkan, penyebaran informasi tingkat penaatan dalam skala nasional lebih efektif dibandingkan penyebaran informasi pada skala lokal. Untuk itu, PROPER Nasional akan lebih efektif dalam meningkatkan penaatan perusahaan pada tingkat Nasional, dibandingkan PROPER pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya PROPER juga merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip good governance (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan.

2. TUJUAN PROPER Meningkatkan penaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan. Meningkatkan komitmen para stakeholder dalam upaya pelestarian

lingkungan Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan

Page 2: Pedoman Proper

Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

Mendorong penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery (4R) dalam pengelolaan limbah

3. SASARAN PROPER Menciptakan lingkungan hidup yang baik Mewujudkan pembangunan berkelanjutan Menciptakan ketahanan sumber daya alam Mewujudkan iklim dunia usaha yang kondusif dan ramah lingkungan, yang

mengedepankan prinsip produksi bersih atau eco-efficiency

Pada awalnya pelaksanaan PROPER difokuskan pada penilaian peringkat kinerja penaatan perusahaan terhadap pengendalian pencemaran air dari perusahaan yang masuk dalam Program Kali Bersih (PROKASIH). Penilaian kinerja penaatan untuk media tunggal (pengendalian pencemaran air) ini relatif mudah dilakukan, waktu yang dibutuhkan lebih singkat, dan biaya yang dibutuhkan juga relatif lebih murah. Namun informasi kinerja penaatan perusahaan media tunggal yang disampaikan kepada masyarakat belum mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini terkadang membingungkan masyarakat. Perusahaan dapat dikategorikan peringkat Hijau atau Biru dalam PROPER PROKASIH, padahal perusahaan tersebut belum melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengendalian pencemaran udara dengan baik.

Karena kurang kondusifnya situasi di Tanah Air akibat krisis ekonomi dan politik dalam kurun waktu 1998 s/d 2001, pelaksanaan PROPER pernah terhenti. Guna memberikan gambaran kinerja penaatan perusahaan lebih menyeluruh, maka sejak tahun 2002 aspek penilaian kinerja penaatan dalam PROPER diperluas. Kinerja penaatan yang dinilai dalam PROPER mencakup: penaatan terhadap pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3, dan penerapan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Sedangkan penilaian untuk aspek upaya lebih dari taat, meliputi penerapan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan limbah dan konservasi sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat (commmunity development). Penilaian ini dapat mengukur penerapanCSR (Corporate Social Responsibility).

Keuntungan dari pelaksanaan PROPER multi media adalah berkurangnya overlapping kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh masing-masing instansi dan bagian yang bertanggung jawab untuk pengendalian pencemaran masing-masing media. Di samping itu, pelaksanaan PROPER multi media memberikan gambaran kinerja pengelolaan lingkungan yang lebih lengkap. Akan tetapi pelaksanaan PROPER multi-media ini lebih rumit dibandingkan dengan PROPER media tunggal. Pengumpulan data lapangan dan analisa peringkat membutuhkan petugas yang lebih berpengalaman, waktu yang lebih lama, dan biaya yang lebih besar.

4. SINERGI PROPER DENGAN PROGRAM PENAATAN LAINNYA.

Untuk mendorong efektivitas PROPER sebagai instrumen penaatan lingkungan, pelaksanaan PROPER telah disinergikan dengan beberapa program, antara lain:

Perusahaan yang berperingkat Hitam dua kali dan belum menunjukkan kemajuan berarti dalam pengelolaan lingkungan akan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum lingkungan.

Bank Indonesia telah mensyaratkan pihak perbankan untuk menggunakan PROPER sebagai salah satu acuan dalam penentuan kualitas aktiva bagi

Page 3: Pedoman Proper

debitur. Kebijakan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum. Tindak lanjut dari peraturan ini adalah diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DNPP tahun 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan peran aktif perbankan nasional dalam melestarikan lingkungan hidup, sekaligus meminimalisasi resiko lingkungan terhadap perbankan.

Bagi perusahaan yang memerlukan dana untuk melakukan investasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup, Kementerian Negara Lingkungan Hidup menyediakan fasilitas Pinjaman Lunak Lingkungan dan rekomendasi pembebasan bea masuk untuk peralatan pengendalian dan pencegahan pencemaran.

Kriteria Komponen Lingkungan dalam Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP Tanggal 31 Januari 2005 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Penetapan Kualitas Kredit

 Prospek Usaha

Komponen LancarDalam

Perhatian Khusus

Kurang Lancar

Diragukan Macet

Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).

Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan penyimpangan cukup material.

Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan penyimpangan material.

Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.

Kriteria PROPER

Emas, Hijau, Biru

Merah

> 1 kali berturut-

turut mendapatk

an peringkat

Merah

Hitam

2 kali berturut-

turut mendapat

hitam.

5. DEWAN PERTIMBANGAN PROPER

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 97 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan PROPER, tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan

Page 4: Pedoman Proper

PROPER adalah: Melakukan verifikasi terhadap peringkat penilaian kinerja perusahaan yang

telah dinilai oleh Tim Teknis PROPER Melaporkan hasil verifikasi penilaian peringkat kinerja perusahaan kepada

Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kinerja perusahaan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan PROPER atas petunjuk Menteri Negara Lingkungan Hidup

6. MANFAAT PROPER

Pemerintah Dunia UsahaInvestor, Konsultan,

Supplier, dan Masyarakat

Program penaatan yang efektif.

Alat untuk benchmarking untuk kinerja non keuangan perusahaan

Balai kliring untuk kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan.

Faktor pendorong untuk pengembangan basis data terpadu

Insentif reputasi untuk kinerja yang lebih dari taat.

Informasi tentang pasar untuk kebutuhan teknologi dan pekerjaan konsultasi dalam pengelolaan lingkungan.

Alternatif instrumen kebijakan untuk mendorong perusahaan menjadi lebih dari sekadar taat (beyond compliance level)

Alat promosi bagi perusahaan yang ramah lingkungan

Ruang untuk pelibatan masyarakat.

7. DASAR HUKUM DAN RUANG LINGKUP PROPER.

PROPER merupakan langkah terpadu Kementerian Negara Lingkungan Hidup melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Empat kegiatan utama yang tercakup dalam pelaksanaan PROPER : Pengawasan penaatan perusahaan Penerapan keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan atau public right

to know Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi

terkait pengelolaan lingkungan.

a. Pengawasan ProperUU No. 23/1977 Pasal 22 ayat 1 menyatakan PROPER merupakan perwujudan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan:  “Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.”

b. Keterbukaan Informasi ProperPenyebaran informasi hasil peringkat kinerja kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan amanat UU No. 23/1997: Pasal 6 ayat 2 : Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau

Page 5: Pedoman Proper

kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup

Pasal  10 huruf h : Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berkewajiban: menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat

c. Keterlibatan Masyarakat dalam ProperUU No. 23/1997 pasal 5 ayat 2 mengamanantkan : Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kewajiban PerusahaanPerusahaan berkewajiban menyampaikan informasi pengelolaan lingkungan yang dilakukannya, ini tercantum dalam UU No. 23/1997 pasal 6 ayat 2: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.”

Operasionalisasi PROPER dilakukan melalui penerbitan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 127/MENLH/2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER).  Keputusan Menteri Negara LH, selanjutnya ini diperbaharui melalui penerbitan Keputusan Menteri Negara LH Nomor: 250 tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepmen No. 127/2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

8. DASAR DAN PROSEDUR PENILAIANPROPER merupakan satu-satunya kegiatan pemeringkatan yang menggunakan lima peringkat warna. Dalam aspek komunikasi, penggunaan 5 peringkat warna akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh masyarakat. Penggunaan peringkat warna juga memberikan efek insentif dan disinfentif reputasi bagi masing-masing perusahaan.

Tingkat Penaatan

Alternatif Peringkat Efek publikasi yang diharapkan

Lebih dari taat

A �����  Insentif Reputasi

Penghargaan

Stakeholder

B ����  

Taat C ���      

Belum taatD ��   Disinsentif

Reputasi

Tekanan Stakeholde

rE �

Sistem penilaian dengan lima peringkat warna ini, juga telah memperhatikan perbedaan tingkat upaya masing-masing perusahaan yang belum taat, yaitu peringkat Hitam dan peringkat Merah, serta perbedaan tingkat upaya perusahaan yang lebih dari taat, yaitu peringkat Hijau dan Emas.Sistem peringkat dengan warna diatur dalam Permen LH No 5 tahun 2011 tentang Program Pemilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Warna

Penjelasan Warna

EMAS Telah secara konsisten menunjukan keunggulan lingkungan (environmental exellency) dalam proses produksi dan/atau

Page 6: Pedoman Proper

jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat

HIJAU

Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev)

BIRUTelah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku

MERAHUpaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukan  tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

HITAM

diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi

9. DASAR PENILAIAN

Penilaian PROPER mengacu kepada persyaratan penaatan lingkungan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait dengan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan AMDAL. Penilaian PROPER mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabiltas, berkeadilan, transparansi. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan terhadap dua aspek yaitu:

Aspek penaatan  terhadap persyaratan penaatan yang berlaku

Penilaian tingkat penaatan dilakukan berdasarkan pendekatan result oriented  atau mengacu kepada hasil pencapaian tingkat penaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan undangan yang berlaku untuk masing-masing media.

Aspek upaya lebih dari penaatan (beyond compliance)Penilaian dilakukan berdasarkan pada proses atau effort oriented.   Kinerja perusahaan dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan terhadap aspek konservasi sumber daya alam, peran sosial perusahaan dan sistem manajemen lingkungan.

Tabel : Acuan peraturan perundangan-undangan dalam penilaian PROPERMedia

PenataanPeraturan Perundang-undangan terkait

Peraturan Pemerintah Peraturan perundangan lainnya

Pengendalian Pencemaran

Udara

PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian

Pencemaran Udara

�   Kepmen No. 13 Tahun 1995

�   Kepdal No. 205 Tahun 1996

�   Kepmen No. 129 Tahun 2003

�   Kepmen No. 133 Tahun 2004

Pengendalian Pencemaran Air dan Laut

PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian

Pencemaran Air

�   KepmenLH No 51 Tahun 1995

�   KepmenLH No 58 Tahun 1995

�   KepmenLH No 42 Tahun 1996 jo

�   KepmenLH No 09 Tahun 1997

�   KepmenLH No 52 Tahun 1995

Page 7: Pedoman Proper

�   KepmenLH No 28 Tahun 2003

�   KepmenLH No 29 Tahun 2003

�   KepmenLH No 112 Tahun 2003

�   KepmenLH No 113 Tahun 2003

�   KepmenLH No 202 Tahun 2005

Pengelolaan Limbah B3

PP No. 18 Tahun 1999 jo PP No. 85 Tahun 1999

�   Kepdal No. 68 Tahun 1994

�   Kepdal No. 01 Tahun 1995

�   Kepdal No. 02 Tahun 1995

�   Kepdal No. 03 Tahun 1995

�   Kepdal No. 04 Tahun 1995

�   Kepdal No. 05 Tahun 1995

Penerapan AMDAL

PP No. 27 Tahun 1999 �   Kepmen No. 86 Tahun 2002

10. KRITERIA PEMILIHAN PESERTA PROPER

1. Perusahaan yang kegiatannya dapat menimbulkan dampak penting dan besar terhadap Lingkungan, antara lain:

a. Perusahaan wajib AMDALb. Perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 dengan kategori sumber

spesifik (PP 18/1999 jo 85/1999)c. Perusahaan yang memproduksi material yang digolongkan Bahan

Berbahaya dan beracun (B3),d. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemanfaatan,

pengolahan dan atau penimbunan limbah B3.e. Perusahaan yang menggunakan air untuk produksi yang cukup

besar (> 50 l/dt)f. Perusahaan yang membuang limbahnya ke badan air (sungai, waduk,

situ, danau) yang airnya digunakan sebagai bahan baku berbagai keperluan (air minum, pertanian, industri dll).

g. Perusahaan yang mengemisikan bahan pencemaran udara baikkategori non B3 dan B3

h. Perusahaan dekat dengan lokasi perumahan dan area sensitif lainnyai. Menggunakan tenaga kerja yang besar atau diatas 200 orang.j. Membutuhkan energi yang relatif besar (> 1 Kwh/ton produk).k. Perusahaan dengan kapasitas produksi besar

1 Produksi batubara > 250.000 ton/th (ROM).2 Bijih Primer > 200.000 ton/th (ROM).

Bijih Sekunder/endapan alluvial > 150.000 ton/th (ROM).3 Unit Produksi Lapangan Minyak > 5000 BOPD.4 Unit Produksi Lapangan Gas > 30 MMSCFD.5 Unit Produksi Lapangan Gas > 30 MMSCFD6 Unit Produksi Lapangan Gas > 30 MMSCFD.7 Unit Produksi Lapangan Gas > 30 MMSCFD.8 Perusahaan Kilang LPG dengan produksi > 50 MMSCFD.9 Perusahaan Kilang LPG dengan produksi > 50 MMSCFD10 Perusahaan kilang LNG > 550 MMSCFD11 Perusahaan Kilang Minyak > 10 BOPD

2. Perusahaan publik memenuhi point 1 yang terdaftar pada pasar modal

Page 8: Pedoman Proper

baik di dalam maupun di luar negeri;a. Terdaftar pada Jakarta Stock Exchange (BEJ).b. Terdaftar pada Surabaya Stock Exchange (BES).c. Terdaftar pada Bursa efek di luar negeri.

3. Perusahaan yang memenuhi point 10.1 yang berorientasi ekspor:a. Jenis generik tanpa merek/brandedb. Bermerek/branded.

4. Cara mendaftar ikut Proper ada 2 cara yaitu, ditunjuk oleh BLH atau mendaftar secara sukarela. Jika mendaftar secara sukarela maka pemrakarsa (perusahaan) membuat permohonan ke BLH Kabupaten dan dilampirkan ke BLH Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup RI.

Page 9: Pedoman Proper

11. TAHAPAN PELAKSANAAN PROPER

PenyusunanKriteria

Pemilihan Peserta

Pengumpulan Data & Inspeksi

Verifikasi Lapangan

Penentuan usulan peringkat awal

Review Tahap I (Tim Teknis)

Review Tahap II

(Eselon I KLH)

Review Tahap III(Dewan Pertimbangan)

1 3 4 5 6 7 82

1817161514

13 12 11 10 9

Verifikasi Lapangan (Bila Diperlukan)

PengirimanKuisioner

Sosialisasi Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan

PELAKSANAAN REVIEW PERINGKAT AWAL

Penentuan Peringkat Sementara

Pemberitahuan Peringkat Sementara ke Perusahaan

Tanggapan TerhadapMasukan Perusahaan

Review Hasil Klarifikasi Dewan Pertimbangn

Penentuan Peringkat Akhir

Verivikasi Lapangan(bila Diperlukan)

Sanggahan Perusahaan

PENGUMUMAN PROPERPenyusunan Bahan pengumuman

Penyampaian SKMENLH ke Presiden

Penyusunan SK MENLH

Laporan MENLHKe Presiden

TidakTidak

PELAKSANAAN PENENTUAN PERINGKAT SEMENTARA

Page 10: Pedoman Proper

12. KELENGKAPAN AWAL UNTUK MENGIKUTI PROPER

1. AMDAL :- Memiliki dokumen AMDAL / UKL-UPL / RKL-RPL.- Melaksanakan ketentuan yang ada dalam dokumen RKL-RPL.

2. Pengendalian Pencemaran Air- Memiliki instalasi pengolahan limbah yang baik sesuai dengan

ketentuan antara lain : Air limbah dari proses pengolahan mempunyai saluran tersendiri

sampai ke IPAL tidak boleh bercampur dengan air hujan, air pembersihan, dll dari pabrik.

Proses penguraian yang ada di IPAL harus diupayakan berjalan sempurna sehingga apabila LCKS dimanfaatkan ke LA BOD antara 3500 – 5000 ppm dan untuk ke perairan umum BOD ≤ 100 ppm.

Unit yang melaksanakan Land Aplication harus memenuhi ketentuan sbb : Tidak ada lagi air limbah yang keluar ke badan sungai/perairan

umum. Mempunyai parit-parit, rorak-rorak dilokasi untuk penampung

LCKS yang diaplikasikan. Mempunyai 3 sumur pantau yang berlokasi diareal Land

Aplication, di areal non application dan di pemukiman penduduk terdekat.

Memiliki izin pemanfaatan limbah cair ke areal tanaman (Land Aplication) dari BLH Kabupaten/kota setempat.

Jumlah debit air yang digunakan harus diukur setiap hari. Melakukan pengukuran parameter yang ditetapkan oleh

Kemeterian Lingkungan Hidup setiap bulan. Unit yang melaksanakan pembuangan LCKS ke perairan umum :

Jumlah debit yang keluar dari final pond masuk ke perairan umum harus diukur setiap hari.

Melakukan pengukuran kadar parameter yang ditetapkan oleh peraturan Kementerian Lingkungan Hidup setiap bulan.

3. Pengendalian Pencemaran Udara- Mempersiapkan sarana untuk pengukuran emisi udara antara lain :

lobang sampling, tangga-tangga dan tempat melakukan pengukuran di cerobong yang aktif sesuai dengan peraturan MenLH.

- Melakukan pengukuran parameter emisi udara dan udara ambient setiap 6 bulan sekali.

4. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)- Mempunyai TPS limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

juga izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dikeluarkan oleh KemenLH ataupun BLH Daerah Kabupaten/kota.

5. Membuat Laporan Mengenai Keadaan Kegiatan Point 1, 2, 3, dan 4 kepada BLH Daerah yang tembusan nya kepada BLH Provinsi SU serta Kementerian Lingkungan Hidup.

13.TAHAPAN PROSES AUDIT PROPER DILAPANGAN

Pelaksanaan Audit Proper dilaksanakan setiap tahun dan pemberitahuan kepada perusahaan peserta proper melaui surat dari KLH/Regional/BLH Provinsi. Pemeriksaan audit meliputi pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan.

Page 11: Pedoman Proper

Pelaksanaan Proper selama di unit dapat disampaikan seperti berikut:

Pertemuan pembukaan (desk review)

·  Menjelaskan secara ringkas PROPER dan status kinerja PROPER perusahan

bersangkutan·  Mendengar penjelasan pihak perusahaan

tentang kegiatan produksi dan pengelolaan lingkungan

Evaluasi dokumenEvaluasi dokumen izin dan dokumen Penaatan terkait lainnya yang ada, misalnya AMDAL, Audit, ISO 1400s.

Inspeksi fasilitas ProduksiMelihat fasilitas produksi dan sumber-Sumber pencemaran yang ada dari kegiatan perusahaan

Inspeksi fasilitas Pengolahan Air LimbahMelihat kondisi dan satus pengolahan air limbah yang ada diperusahaan

Inspeksi fasilitas Pengendalian EmisiMelihat fasilitas peralatan pengendalian pencemaran udara yang ada di lokasi.

Inspeksi pengelolaan Limbah B3

Melihat fasilitas pergudangan bahan kimia

· Melihat fasilitas penyimpanan sementara L-B3· Melihat fasilitas pemanfaatan L-B3

Pertemuan penutupMenjelaskan temuan lapanganyang ada dan penandatangan berita acara

a. Evaluasi Dokumen

Review Dokumen Teknis1. Data kapasitas produksi (riil) satu tahun terakhir2.    Dokumen AMDAL atau UKL/UPL3.   Data swapantau kualitas air limbah

a. data kualitas air limbah sebelum diolah (inffluent)b. data kualitas air limbah setelah diolah (effluent)

4.    Data swapantau kualitas emisi udaraa. data swapantau eksternal laboratoriumb. data CEM

5.   Data pengelolaan limbah padat/limbah B3 meliputi:a. Jenis limbah B3 yang dihasilkanb. Jumlah limbah B3 yang dihasilkanc. Pengelolaan limbah B3d. Jenis dan jumlah limbah padat6.    Data minimisasi limbah atau efisiensi produksi7.    Neraca pemakaian air8.    Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan9.    Data program community development

Dokumen Perizinan1. Izin Pembuangan Air Limbah (IPLC), jika masih membuang limbah ke badan sungai2. Izin pemanfaatan air limbah (Land Aplication), untuk land aplication 100%

Page 12: Pedoman Proper

4. Izin Pengelolaan Limbah B3a.  Izin Penyimpanan Sementara (normal 90 hari namun dapat diperpanjang

menjadi 180 hari atau lebih, izin diperoleh dari BLH tingkat II)b.  Izin/Rekomendasi Pengangkutan (pengangkut limbah B3 harus memiliki izin

sesuai dengan jenis limbah B3 yang ada)

b. Pemeriksaan Unit Proses Produksi

1. Proses  produksi  dan  unit-unit  pendukung  proses  produksi  mulai  dari

persiapan bahan baku hingga produk2.  Housekeeping (kebersihan pabrik)3.  Unit-unit utilitas

c. Pemeriksaan Instalasi Pengendalian Pencemaran Air

1. Sumber - sumber yang menghasilkan air limbah;2. Saluransaluran atau perpipaan dari proses produksi atau dari unit lainyang 

menuju ke IPAL Saluran/parit limbah terpisah dari parit hujan dan terbuat dari bahan kedap air. Kebersihan saluran air dari sampah, tumbuhan pengganggu sepanjang parit harus terpelihara.

3. Pemeriksaan terhadap proses pengolahan air limbah mulai dari proses fisika (penyaringan, pengendapan),kimia (flokulasi,  koagulasi), dan biologi (anaerob, activated sludge, RBC, SBR, Oxidation Ditch).

4. Pemeriksaan terhadap alat pencatat debit (flowmeter), jenis flowmeter, tanggal kalibrasi

5. Pemeriksaan terhadap peralatan  kontrol pH, tanggal kalibrasi ;6. Laboratorium internal : Periksa log book / buku catatan   swapantau hasil

analisis internal laboratorium dan bandingkan dengan data swapantau yang dilaporkan ke KLH. Periksa parameter apa saja yang dapat dianalisa oleh laboratorium internal.

d. Pemeriksaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Udara

1. Pemeriksaan terhadap sumber-sumber emisi dan kondisi cerobong, baik dari proses maupun utilitas.

2. Pemeriksaan tersedianya sarana pendukung sampling emisi seperti lubang sampling ,tangga, lantai kerja, pagar pengaman dan sumber listrik pada cerobong.

3. Pemeriksaan terhadap proses dedusting secara keseluruhan : canopi, scrubber, dust collector system, bag house filter dll

4. Pemeriksaan terhadap tersedianya peralatan continuous emssion monitoring (CEM) atau continuous particulate monitoring (CPM)

5. Parameter yang dapat dimonitor dengan CEM6. Periksa kinerja alat pengendali pencemaran udara (seperti: Electrostatic 

Precipitator, Bag  House  Filter, Dust Collector,  dll) dari control room7. Pemeriksaan terhadap Data CEM untuk harian, bulanan dan 3 bulanan,

berapa kali melebihi BMEU

e. Pemeriksaan Fasilitas dan Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Page 13: Pedoman Proper

1. Pemeriksaan terhadap sumber-sumber penghasil limbah B3 dari kegiatan utama;2.   Pemeriksaan  terhadap  sumber  limbah  B3  dari  kegiatan pendukung;3.   Jenis limbah B3 yang dihasilkan ;4.   Jumlah limbah B3 yang dihasilkan;5.   Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan meliputi:

a.   penyimpanan limbah B3b.   pengangkutan limbah B3c.   pemanfaatan limbah B3

f. Pengambilan Contoh

Pengambilan Contoh Uji  Air Limbah

Pengambilan contoh uji air limbah  perlu  dilakukan  untuk mengetahui kualitas buangan air limbah pada saat kunjungan lapangan sekaligus merupakan cross check terhadap data swapantau perusahaan yang dilaporkan ke Gubernur/Bupati/Wali Kota. Contoh air limbah yang diambil yaitu pada lokasi outlet, dan inlet jika diperlukan, serta dari saluran yang diduga saluran by pass. Untuk yang menerapkan LA sample diambil dari kolam anaerobik (in put pompa LA dan air sumur pantau)

Pengambilan Contoh Uji Emisi Udara

Pengambilan contoh uji emisi udara dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Tim Pengawas untuk melakukan pengujian emisi udara terhadap cerobong utama yang telah ditentukan sebelumnya. Biaya pengambilan sampel emisi udara dibebankan kepada APBN.

Setiap pengambilan contoh/sample, dokumentasi photo harus dilengkapi dengan surat izin

pengambilan sample/contoh dari Manager Unit. (Form Sudah disediakan auditor)

Review Sistem Manajemen Lingkungan (untuk peringkat HIJAU

dan EMAS)

1.   Prosedur dan Dokumen Kebijakan Lingkungan Perusahaan2.   Prosedur dan Dokumen Aspek dan Dampak Lingkungan3.   Prosedur  dan  dokumen  pengelolaan  limbah  B3,  limbah  cair  dan emisi udara.4.   Prosedur dan Dokumen Program Lingkungan5.   Prosedur dan Dokumen Pemantauan Lingkungan6.   Prosedur dan Dokumen Review Manajemen

g. Review dan Pemeriksaan Pengelolaan Sumber Daya dan Konservasi

(Perlu SOP khusus)

1.   Efisiensi energi;2.   Recovery energy;3.   Recovery bahan baku/bahan penolong;4.   Pemanfaatan limbah.

Page 14: Pedoman Proper

h. Review Kegiatan Community Development (Pengembangan

Masyarakat) / CSR (Corporate Social Responsibility) Sesuai dengan

Lampiran 12 SOP 105 Daftar Periksa Kegiatan CD/CSR

1. Kegiatan CD/CSR merupakan kebijakan perusahaan;2.   Program CD/CSR mengkompensasi kerusakan/eksternalitas negatif lainnya

yang diderita kelompok-kelompok masyarakat sebagai akibat dari beroperasinya perusahaan,

3.   Manajemen CD/CSR dilakukan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat dan pihak lain yang terkait;

4.   Apakah hasil-hasil CD/CSR tepat sasaran.

i. Pembuatan Berita Acara Pengawasan

1.   Hasil temuan yang sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku2.   Rencana tindak yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap hasil

temuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mencantumkan batas waktu perbaikan.

3.   Berita Acara Pengawasan ditandatangani oleh saksi-saksi pihak perusahaan dan tim pengawas.

j. Berikut ini daftar isian yang diisi untuk mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan selama proses audit PROPER. Manfaat isian ini akan mengidentifikasi kelengkapan dokumen dan kondisi dilapangan.

14.LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LH No 5 TAHUN 2011

Terlampir lampiran Menteri LH tentang Proper yang mengatur kriteria PROPER.

Page 15: Pedoman Proper

Kualitas Air Limbah (Land Application) Tahun ...........

Parameter SatuanTAHUN .......... Baku Mutu

Juli Agustus SeptemberOktobe

r Nopember Desember Januari Februari Maret April Mei JuniKepmen 29/2003

pH 6--9BOD mg/l <5000COD mg/l -ML mg/l -Cd mg/l -Cu mg/l -Pb mg/l -Zn mg/l -

Debit Limbah m3/ton        

< 60%xTBS diolah

Baku Mutu

BOD mg/l 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

pH Min 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

pH Max 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

COD                        

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)Pengendalian Pencemaran Air

Page 16: Pedoman Proper

Kualitas Air Sumur Pantau Land Aplication

ParameterSatua

nSEMESTER II 2011 SEMESTER I 2012

I II III I II III

pH  

Cl mg/l

SO4 mg/l

BOD mg/l

DO mg/l

NH3-N mg/l

NO3-N mg/l

Cd mg/l

Cu mg/l

Pb mg/l

Zn mg/l

I : Air Sumur Pantau

II : Air Sumur Kontrol

III : Air Sumur Penduduk

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)Penge Pengendalian Pencemaran Udara

Kualitas Emisi Udara (Boiler) Tahun

ParameterSatua

nSEM. II 2011 SEM. I 2011 PerMen LH

07/2007Boiler 2 Boiler 3 Boiler 2 Boiler 3

Partikel mg/m3 300

SO2 mg/m3 600

NO2 mg/m3 800

HCl mg/m3 5

Cl2 mg/m3 5

NH3 mg/m3 1

HF mg/m3 8

Opasitas % 30

Baku Mutu

Partikel mg/m3 300 300 300 300

SO2 mg/m3 600 600 600 600

NO2 mg/m3 800 800 800 800

HCl mg/m3 5 5 5 5

Cl2 mg/m3 5 5 5 5

NH3 mg/m3 1 1 1 1

HF mg/m3 8 8 8 8

Opasitas % 30 30 30 30

Kualitas Emisi Udara (Genset) Tahun

Page 17: Pedoman Proper

Parameter

Satuan

KepMenLH 13/1995KepMenLH

13/MENLH/3/2009

   

Genset 1 Genset 2 Genset 1 Genset 2

SO2 mg/m3    NO2 mg/m3    

CO      

Partikel mg/m3    

Opasitas %    

NH3 mg/m3    

CL2 mg/m3    

HCL mg/m3    

HF mg/m3    

H2S mg/m3        

Hg mg/m3        

As mg/m3        

Sb mg/m3        

Cd mg/m3        

Zn mg/m3        

Pb mg/m3        

Ket :

Baku Mutu

SO2 800 800 800 800

NO2 1000 1000 1000 1000

CO 600 600 600 600

Partikel 150 150 150 150 BM KepMenLH 13/MENLH/3/2009

Partikel 350 350 350 350BM KepMenLH 13/1995

Opasitas 20 20 20 20 BM KepMenLH 13/MENLH/3/2009

Opasitas 35 35 35 35BM KepMenLH 13/1995

NH3 0,5 0,5 0,5 0,5

CL2 10 10 10 10

HCL 5 5 5 5

HF 10 10 10 10

H2S 35 35 35 35

Hg 5 5 5 5

As 8 8 8 8

Sb 8 8 8 8

Cd 8 8 8 8

Zn 50 50 50 50

Pb 12 12 12 12

Page 18: Pedoman Proper

Form Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan BeracunA. SUMBER LIMBAH B3

NO Sumber Jenis LB3 Estimasi Timbulan Kemasan Konversi ke ton123

NB : Sumber limbah : Jenis kegiatan (nama kegiatan) yang menghasilkan limbah B3 (Bengkel, maintenance, perkantoran, produksi, dll) Jenis LB3 : nama limbah B3 (oli bekas, filter bekAS, lampu TL bekas, sludge IPAL, dll) Estimasi timbulan : Prakiraan volume limbah B3 yang dihasilkan perbulan (10 kg/bln; 200 kg/bln dll) Kemasan : tempat atau wadah yang digunakan untuk meletakan limbah B3 (drum, kardus dll). Konversi ke Ton : tidak harus di isi

B. NERACA LIMBAH B3 Periode Juli 2011 – Juni 2012 (Neraca LB3 periode 1 tahun)

No Jenis Limbah Dihasilkan (Ton) Dikelola (Ton) Tidak Dikelola (Ton) Pelaku Pengelolaan Keterangan1 Oli bekas2 Aki bekas3 Oli Filter4 Bola lampu

Perhitungan neraca limbah B3 perbulan untuk menghitung neraca limbah B3 periode 1 tahun.

NB : Jenis LB3 : nama limbah B3 (oli bekas, filter bekAS, lampu TL bekas, sludge IPAL, dll) Dihasilkan : volume limbah B3 yang dihasilkan selama periode Juli 2011 – Juni 2012 (dalam satuan Ton) Dikelola : volume limbah B3 yang diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin dan disertai dengan manifest limbah B3.

Apabila limbah B3 disimpan di TPS limbah B3 maka di kategorikan dikelola. Tidak dikelola : limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar berdasarkan perlakuan yang berlaku. (dalam satuan Ton)

Page 19: Pedoman Proper

Pelaku pengelolaan : jenis pengelolaan limbah B3 (dikirimkan ke pihak ketiga atau perusahaan pengelolaan limbah B3 yang berisi dan atau masih tersimpan di TPS. Keterangan : kode manifest

KONVERSI LIMBAH B3

No.

Jenis limbah B3 Satuan JumlahKonversi ke satuan

ton

1 Satu buah aki standard (aki mobil) 10 kg   02 Satu buah aki genset 25 kg   03 Satu buah filter oli 2 kg   04 Satu buah filter kompresor 5 kg   05 Satu buah drum kosong 10 kg   06 Oli bekas dalam satu drum 200 liter   07 Oli bekas dalam satu galon 25 liter   08 Oli bekas dalam satuan liter 0,9 kg   09 Sludge dalam kemasan jumbo bag 1000 kg   0

10 Sludge dalam satu drum 310 kg   011 Spent catalyst dalam kemasan jumbo bag (padatan) 1200 kg   012 Spent catalyst dalam drum (cair) 200 liter   013 Tanah terkontaminasi minyak dalam satu drum 370 kg   014 Majun bekas dalam satu drum (200 liter) 50 kg   015 Satu buah botol kaca bekas laboratorium/botol kimia bekas 1 kg   016 Satu buah lampu TL 0,2 kg   017 Oli trafo bekas dalam satu drum 187 kg   018 Limbah kimia bekas dalam satu drum 200 kg   019 Abu insinerator dalam satu drum 240 kg   020 Abu insinerator dalam satuan liter 1,2 kg   021 Satu buah box toner 10 kg   022 Satu buah pleck toner 1 kg   023 Limbah medis (jarum suntik,        24 Limbah elektronik        25 Catridge 1 kg   026 Satu buah jerigen kosong bekas B3 (25 liter) 3 kg   0

Page 20: Pedoman Proper

  (Jangan dirubah - rumus & hasil rumus)

C. PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

No Jenis Perijinan No. Ijin Masa Berlaku Keterangan

1 TPS Limbah B32 Pemanfaatan3 Incenerator

NB : Jenis perijinan : TPS limbah B3 , Pemanfaatan, Incenerator dll No ijin : Nomor Sk Menteri / Sk Bupati / Sk Gubernur beserta mulai berlakunya (tanggal ; bulan ; tahun) Masa berlaku : periode surat ijin berlaku (2 tahun ; 5 tahun dll) Keterangan : jenis limbah yang disimpan dan atau dimanfaatakan dan atau dibakar.

D. CEK LIST TPS LB3

No Aspek Kelengkapan Deskripsi Fasilitas & Pengelolaan Sesuai1 Dimensi bangunan (dalam m) Dimensi TPS LB3 (Panjang x Lebar x Tinggi): 2 Kapasitas penyimpanan Dipertimbangkan berdasarkan perbandingan volume limbah dihasilkan dengan dimensi

TPS; atau volume limbah tersimpan dengan dimensi TPSMencukupi untuk penyimpanan sementara selama 90 hari.

YA / TIDAK

3 Posisi Geografis (GPS) Ada titik koordinat (GPS) (Titik Koordinat TPS)

YA / TIDAK

4 Papan nama TPS Limbah B3 Jelas terlihat dari jarak tertentu YA / TIDAK5 Simbol pada bangunan TPS Jelas terlihat dari jarak tertentu

Sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpanYA / TIDAK

6 TPS terlindung/aman Hanya dapat diakses oleh yang berhak;Tersedia pintu yang kokoh dan dapat dikunci;

YA / TIDAK

Kualitas Bangunan Penyimpanan7 Atap Rangka atap, material atap, ada tidaknya kebocoran, serta kesesuaian ukuran atap

untuk mencegah masuknya air tampiasYA / TIDAK

8 Dinding Material dinding, kekuatan dinding, ketebalan YA / TIDAK

Page 21: Pedoman Proper

No Aspek Kelengkapan Deskripsi Fasilitas & Pengelolaan Sesuai9 Lantai Konstruksi lantai berupa acian/keramik dalam kondisi baik/retak-retak/kurang terawat;

Ada batasan/jarak yang jelas untuk penyimpanan masing-masing jenis limbah;Ada kemiringan lantai yang mengarah pada bak pengumpul ceceran/tumpahan;Bak pengumpul tumpahan/ceceran aman dari potensi pencemaran lingkungan;Ada kemiringan yang mencegah masuknya air hujan kedalam tempat penyimpanan

YA / TIDAK

10 Penerangan Memadai baik siang maupun malam;Dalam posisi yang aman (lampu tidak terlalu rendah)

YA / TIDAK

11 Ventilasi Memadai untuk sirkulasi udara dalam TPS;Konstruksi mencegah masuknya binatang ke dalam TPS

YA / TIDAK

Penataan Penyimpanan12 Pemisahan jenis limbah Ada pengelompokan penyimpanan limbah berdasarkan karakteristik masing-masing

limbah;YA / TIDAK

13 Simbol dan Label Limbah B3 pada kemasan

Memiliki simbol dan label; Memasang simbol dan label pada setiap kemasan;Penandaan per kelompok limbah

YA / TIDAK

14 Kemudahan untuk loading/ unloading

Ada jarak yang memadai antara tapak penyimpanan dengan pintu TPS;Memudahkan perorangan atau alat kerja untuk beroperasi;

YA / TIDAK

15 Pemeriksaan kemasan Tersedia check list pemeriksaan kemasan berisi LB3;Ada kegiatan pemeriksaan secara reguler

YA / TIDAK

16 Keamanan penumpukan Penumpukan kemasan dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan pemeriksaan, dan keamanan;

YA / TIDAK

Kelengkapan yang dipersyaratkan17 Logbook/catatan keluar masuk

limbah B3Tersedia log book didalam lokasi TPS;Log book digunakan untuk memantau aktivitas pengelolaan limbah B3 dalam TPS;

YA / TIDAK

18 SOP Penyimpanan Tersedia SOP penyimpanan untuk masing-masing limbah;SOP memberikan arahan kegiatan yang jelas;

YA / TIDAK

19 SOP Tanggap Darurat Tersedia SOP tanggap darurat untuk setiap resiko kecelakaan/bencana;SOP memberikan arahan kegiatan yang jelas;Peranan para pihak tercermin dengan jelas;

YA / TIDAK

20 Perlengkapan Tanggap darurat Ketersediaan racun api, absorben, dll YA / TIDAK21 Keselamatan Kerja Ketersediaan perlengkapan keselamatan kerja, ketersediaan P3K YA / TIDAK22 Penangkal petir Terutama jika ketinggian bangunan TPS melebihi bangunan lain disekitarnya YA / TIDAK

Page 22: Pedoman Proper

No Aspek Kelengkapan Deskripsi Fasilitas & Pengelolaan Sesuai

Housekeeping23 Tata letak dan Housekeeping Lantai, dinding, langit-langit serta sarana dan prasarana dalam TPS dalam kondisi

terawat;Lingkungan sekitar fasilitas penyimpanan limbah B3 terawat;TPS tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan selain limbah B3;

YA / TIDAK

NB : Apabila “YA” disertai dengan bukti berupa hard copy / soft copy dan foto-foto.NO KETENTUAN YA TIDAK KETERANGAN FOTO

PENGEMASAN1 pengemasan dilakukan sesuai dengan bentuk limbah √  

2 pengemasan dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah √  

3 pengemasan dilengkapi dengan simbol label limbah B3 √  

4 penempatan sesuai jenis karakteristik limbah √  

5 kondisi kemasan bebas karat √  

6 kondisi kemasan tidak bocor √  

7 kondisi kemasan tidak meluber √  

BANGUNAN DAN PENYIMPANAN8 bagian luar diberi papan nama √  9 Bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan limbah yang disimpan √

10 limbah terlindung dari hujan dan sinar matahari √  

11 mempunyai sistem ventilasi √  

12 memiliki saluran dan bak penampung tumpahan √  

13 penyimpanan dalam sistem blok / sel √  

14 masing-masing blok/sel dipisahkan gang/tanggul √  

15 limbah diberi alas / pallet √  

16 tumpukan limbah maks. 3 lapis √  

17 disimpan sesuai dengan masa penyimpanan √  

Page 23: Pedoman Proper

(jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)    

PEMANTAUAN18 memiliki logbook/catatan keluar masuk limbah √  

19 jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan logbook/catatan √  

PENGELOLAAN LANJUTAN

20 melakukan pengelolaan lanjutan √  

PELAPORAN (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)

21 pelaporan ke MENLH √  

22 pelaporan ke Gubernur √  

23 Pelaporan ke Bupati √  

LAIN-LAIN

24 tersedia alat tanggap darurat √  

25 tersedia fasilitas P3K √  

26 memiliki SOP penyimpanan √  

27 memiliki SOP tanggap darurat √  

28 tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi √  

29 kebersihan / housekeeping baik √

TOTAL

PROSENTASEDokumen yang harus dilengkapi dan atau yang harus dilampirkan

1. Copy dokumen perizinan Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki (termasuk notifikasi ekspor limbah B3 (jika ada)). Kalau dalam pengajuan izin, yang dilampirkan adalah surat pengajuan izin ke instansi yang berwenang, tanda terima surat pengajuan izin, dan surat menyurat antara perusahaan dan instansi yang berwenang dalam proses perizinan (jika ada).

2. Copy hasil laboratorium pengukuran emisi/effluent/standar mutu kegiatan pengelolaan limbah B3 pada periode penilaian sampai dengan saat verifikasi lapangan.

Page 24: Pedoman Proper

3. Copy Manifest limbah B3;4. Copy izin pihak ketiga (transporter, pengumpul, pemanfaatan, pengolahan dll)5. Kontrak kerjasama antara penghasil dengan pihak ketiga, dan/atau pengumpul dengan pihak ketiga;

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) UNIT.................

Pengelolaan Limbah B3

No Jenis Limbah

Sumber

Satuan

SisaMASUK / KELUAR

Jumlah Limbah pihak ke 3/

Dimanfatkan

Limbah

KeteranganTahun sebelum

nyaJuli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar April Mei Jun masuk lain-lain di TPS

1

ABU BEKAS

PEMBAKARAN

MINING, OIL & GAS

COMPANY

DRUM

MASUK Nama perusahaan pihak

ketiga dan Kode manifestnya

KELUAR

DIMANFAATKAN

2BEKAS

KALENG CAT

MINING, OIL & GAS

COMPANY

TON

MASUK Nama perusahaan pihak

ketiga dan Kode manifestnya

KELUAR

DIMANFAATKAN

3 FILTER BEKAS

MINING, OIL & GAS

COMPANY

TON

MASUK Nama perusahaan pihak

ketiga dan Kode manifestnya

KELUAR

DIMANFAATKAN

4 GREASE BEKAS

MINING, OIL & GAS

COMPANY

TON

MASUK Nama perusahaan pihak

ketiga dan Kode manifestnya

KELUAR

DIMANFAATKAN

Keterangan

= Masuk

Page 25: Pedoman Proper

= Keluar

total limbah masuk = saldo limbah tahun sebelumnya + jumlah limbah masuk perbulan

total limbah keluar = total limbah yang keluar perbulan

simpan = masuk-keluar

Page 26: Pedoman Proper

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) UNIT.................

Kualitas Hasil Analisa Tanah

Tanggal Sampling : XX

Tanggal Analisa : XX

No. Parameter Satuan

                     

Analisis Kualitas Tanah Land Aplikasi Antara Rorak dengan Tanaman Parit Aplikasi (Rorak) 0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

100-120

0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

100-120 0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

100-120

1 Liat %

2 Debu %

3 Pasir %

4 Nama Tekstur -

5 pH H2O -

6 C-Organik %

7 N-Total %

8 C/N -

9 P-Avl (Bray II) ppm

10 K-exch me/100 gr

11 Na-exch me/100 gr

12 Ca-exch me/100 gr

13 Mg-exch me/100 gr

14 CEC me/100 gr

15 Base Sat %

16 Cd ppm

17 Cu ppm

18 Pb ppm

19 Zn ppm

Page 27: Pedoman Proper

20 Lemak %Papan Nama Titik kordinat cerobong harus adaPT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) UNIT......Data Tambahan

IPAL

No Uraian Keterangan1 Proses Utama IPAL

2 Diagram alir IPAL

3 Kapasitas IPAL

4 Bahan Kimia yang digunakan

5 Debit Riil Saat Kunjungan

No Sumber Emisi – Kapasitas

Spesidikasi Cerobong Sarana Pendukung Sampling

Bentuk Cerobong Kode D atau

De (cm) High (m)

Tinggi Lubang Sample

dari Elbow

Alat PPU Lubang Samplin

g Flange Lantai

Kerja Tangga Koordinat Pagar

1.

2.

Jumlah Total Cerobong: ... 3

Titik Penaatan (titik sampling limbah cair)

No. Nama Outlet Lokasi KoordinatSumb

er Ket

1.

2.

Page 28: Pedoman Proper

dst...

Page 29: Pedoman Proper