Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal dan... · 2020. 10. 15. · Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 3 Catatan Penggunaan Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi

Pedoman

SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanAkademik–PendidikanVokasi–PendidikanProfesi–PendidikanJarakJauh

KementerianRiset,Teknologi,danPendidikanTinggi

DirektoratJenderalPembelajarandanKemahasiswaan

DirektoratPenjaminanMutu2018

PedomanSistemPenjaminanMutuInternal

2

Pedoman

SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanAkademik–PendidikanVokasi–PendidikanProfesi–PendidikanJarakJauh

Disusunoleh:



DirektoratPenjaminanMutu

2018


3

CatatanPenggunaan

Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpandalambentuk apa pun,

misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (scanning), maupun cara lain, kecuali dengan izin

dariDirektoratPenjaminanMutu,Kemenristekdikti.

PedomanSistemPenjaminanMutuInternalPendidikanAkademik–PendidikanVokasi–PendidikanProfesi–PendidikanJarakJauh

HakCipta:©2018padaDirektoratPenjaminanMutu

DilindungiUndang-Undang

Diterbitkanoleh: DirektoratPenjaminanMutu



ISBN:………………………

Disklaimer:BukuinimerupakanbukuPedomanSistemPenjaminanMutuInternalyangdisiapkan

Pemerintahdalamrangka implementasiSistemPenjaminanMutu Internal (SPMI)diperguruan

tinggi.Bukupedoman inidisusundanditelaaholehTimPengembangSistemPenjaminanMutu

InternaldibawahkoordinasiDirektoratPenjaminanMutu,DirektoratJenderalPembelajarandan

Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Buku ini merupakan

‘pedoman hidup’ yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimuktahirkan sesuai dengan

perkembangan pendidikan tinggi. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat

meningkatkanmutudanmanfaatbukuini.

EdisiKedua,Cetakanke-1:2018

DisusundenganhurufCalibri,12pt

MILIKNEGARA

TIDAKDIPERDAGANGKAN


4

KataSambutanDirekturJenderalPembelajarandanKemahasiswaan

Prof.IntanAhmad,Ph.D

Sejak otonomi perguruan tinggi atau kemandirian perguruan tinggi

untukmengelolasendirilembaganyadiintroduksikandidalamPasal50

ayat (6) UU Sisdiknas UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

PendidikanNasional,pengembanganBudayaMutudiPerguruanTinggimenjadi tujuan utama dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu

PendidikanTinggi(SPMDikti).

SPMDiktitersebutdikokohkanolehUUNo.12Tahun2012tentang

PendidikanTinggi (UUDikti),denganmengaturnyadidalamsatubabtersendiri, yaituBab III

UUDikti.Pasal53dalamBabIIIUUDiktitersebutmengaturbahwaSPMDiktiterdiriatas:

a.SistemPenjaminanMutuInternal(SPMI)yangdikembangkanolehPerguruanTinggi;dan

b.SistemPenjaminanMutuEksternal(SPME)yangdilakukanmelaluiakreditasi.

Selanjutnya, dalam Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, diatur bahwa SPM Dikti didasarkan pada

PangkalanDataPendidikanTinggi(PDDikti).

MengingatsetiapPerguruanTinggimemilikikekhasan,baikdaricita-citapendiri,bentuk, jenis

dan program pendidikan, ukuran, tata kelola, maupun kemampuan sumber daya, maka

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswasan, Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi tidak menetapkan kebijakan satu model implementasi SPMI untuk semua

PerguruanTinggi,melainkanmemberikaninspirasitentangimplementasihal-halesensialdalam

SPMIyangdiwajibkanolehperaturanperundang-undangan.

Untukmemandu implementasiSPMIDikti tersebut,dipandangperludiberikanPedomanSPMI

yang dilengkapi dengan Pedoman SPMI untuk Jenis PendidikanAkademik, PendidikanVokasi,

dan Pendidikan Profesi. Selain itu, karena terdapatmodus pendidikan jarak jauh, baik pada

pendidikan akademik, vokasi, maupun profesi, maka dipandang perlu untuk memberikan

PedomanSPMIuntukPendidikanJarakJauh.

DenganpengaturanSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti)didalamUUDikti,

semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti tersebut dengan

corakyangpalingsesuaidengankekhasanPerguruanTinggisebagaimanadikemukakandiatas,

sehinggadapatdikembangkanBudayaMutudiperguruantinggi.

Untuk memfasilitasi pengembangan Budaya Mutu perguruan tinggi di Indonesia, saya

menyambut baik danmemberi penghargaan yang tinggi kepadaDirektorat PenjaminanMutu

besertaTimPengembangSPMIyangmenggagaspenulisandanpenerbitanBukuPedomanSPMI

dalamPendidikanAkademik,Vokasi,Profesi,danPendidikanJarakJauh.

Jakarta,Januari2018

DirekturJenderalPembelajarandanKemahasiswaan


5

KataPengantarDirekturPenjaminanMutu

Prof.Dr.ArisJunaedi

Edisi Pertama Buku Pedoman untuk implementasi Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDikti) telah diterbitkan pada tahun 2009

berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi

danpembaharuanperaturanperundang-undangandibidangpendidikan

tinggi, antara lain UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

(UUDikti),PermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangStandarNa-

sional PendidikanTinggi(SNDikti), danPermenristekdikti No.62Tahun2016TentangSPM

Dikti, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah menerbitkan Edisi Kedua Buku

Pedomantersebut.

MengacupadaBukuPedomanSPMDiktitersebut,padatahun2017iniDirektoratPenjaminan

MutumenerbitkanBukuPedomanSistemPenjaminanMutu Internal (SPMI),yangdilengkapidengan Pedoman SPMI untuk Jenis Pendidikan Akademik, Jenis Pendidikan Vokasi, dan Jenis

PendidikanProfesi.Selain itu,buku ini jugamemuatSPMIuntukmoduspembelajaranmelalui

pendidikanjarakjauhdalamketigajenispendidikantersebut.

Penerbitan Buku Pedoman ini, bertujuan agar implementasi SPMI di Perguruan Tinggi dapat

dilakukansesuaidenganmandatjenispendidikanyangdiberikankepadaPerguruanTinggiyang

bersangkutan. Sedangkan penerbitan Buku Pedoman ini bagi pendidikan jarak jauh bertujuan

agar implementasi modus pembelajaran jarak jauh dalam jenis pendidikan akademik, vokasi,

atauprofesidilakukansesuaidengankaraktermoduspembelajarantersebut.Dengandemikian,

pada gilirannya implementasi SPMI di Perguruan Tinggi akan mampu mencapai dan

mengembangkanBudayaMutusecaraefektifdanefisien.

KamisampaikanterimakasihkepadaTimPengembangSPMIDirektoratPenjaminanMutu,serta

para nara sumber yang telah membantu penyusunan Buku Pedoman ini. Kritik, saran, dan

masukankamiharapkangunapenyempurnaanbukuini.

KamiberharapbahwabukuinidigunakanolehsetiapPerguruanTinggisebagaiinspirasitentang

pengembangan SPMI, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu diPerguruanTinggiIndonesiauntukmenciptakandayasaingsecaraglobal.

Jakarta,Januari2018

DirekturPenjaminanMutu


6

DaftarIsihalaman

JudulBuku 2

CatatanPenggunaan 3

KataSambutanDirekturJenderalPembelajarandanKemahasiswaan 4

KataPengantarDirekturPenjaminanMutu 5

DaftarIsi 6

BabI Pendahuluan 8

BabII SistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti) 12

A. DasarHukum 12

B. Pengertian,Tujuan,danFungsiSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi 15

C. StrukturdanMekanismeSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi 15

D. PembagianTugasImplementasiSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi 21

BabIII SistemPenjaminanMutuInternal(SPMI) 24

A.PengertianSistemPenjaminanMutuInternal 24

B.PrinsipSistemPenjaminanMutuInternal 25

C.TujuandanFungsiSistemPenjaminanMutuInternal 26

D.DokumenSistemPenjaminanMutuInternal 26

E. ImplementasiSistemPenjaminanMutuInternal 31

BabIV SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanAkademik 43

A. GambaranUmumPendidikanAkademik 43

B. PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik 43

C. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik 62

D. EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikan

Akademik 66

E. PengendalianPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikan

Akademik 71

F. PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik 74

BabV SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanVokasi 79

A. GambaranUmumPendidikanVokasi 79

B. PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi 79

C. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi 109


7

D. EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi 111


Vokasi 114

F. PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi 117

BabVI SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanProfesi 122

A. GambaranUmumPendidikanProfesi 122

B. PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi 123

C. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi 144

D. EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi 151


Profesi 159

F. PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi 163

BabVII SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanJarakJauh 167

A. GambaranUmumPendidikanJarakJauh 167

B. PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ 170

C. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ 175

D. EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ 178

E. PengendalianPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ 180

F. PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ 182

BABVIIIPenutup 185

Lampiran 186

********


8

BabIPendahuluanSebelum tahun 1998, kendali Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat

besar,terbuktidaricorakperaturanperundang-undanganbidangpendidikantinggipadamasa

tersebut. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang ketentuan kurikulum nasional atau

kurikulum inti untuk setiap program studi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib

diterapkanolehsetiapperguruan tinggidi Indonesia.Demikianpulakeberadaanujiannegara,

legalisasi ijazah PTS oleh Pemerintah,model statuta, danmasih banyak lagi yangmerupakan

buktibesarnyakendaliPemerintah.

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 telah membuahkan hasil bahwa dominasi peran

Pemerintah di dalam hampir semua sektor dideregulasi sedemikian rupa, termasuk sektor

pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi telah dikembalikan kepada kodratnya, yaitu pendidikan

tinggi secara kodrati memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan perguruan tinggi

sebagaipenyelenggarapendidikantinggimemilikiotonomiperguruantinggi.

Otonomiperguruantinggisebagaipenyelenggarapendidikantinggitersebuttelahdikokohkandi

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU

Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan

kebijakandanmemilikiotonomidalammengelolapendidikandi lembaganya.Penjelasanpasal

tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah

kemandirianperguruantinggiuntukmengelolasendirilembaganya.

Sejaktahun2003tersebut,kurikulumnasionalataukurikuluminti, legalisasi ijazahPTS,model

statuta sebagai bentuk kendali mutu oleh Pemerintah dihapuskan secara bertahap. Sesuai

dengan prinsip otonomi perguruan tinggi, penghapusan ini menyebabkan perguruan tinggi

harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan penjaminan

mutu pendidikan tingginya secara otonom atau mandiri. Setelah lebih dari 20 tahun

penyelenggaraanpendidikantinggidikendalikanolehPemerintah,memangterjadikegamangan

perguruantinggiuntukmelakukanpenjaminanmutusecaraotonomataumandiri.Olehkarena

itu,pada tahun2003Direktorat JenderalPendidikanTinggi (DitjenDikti)menginisiasi gagasan

penjaminanmutu di dalamperguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri.

Gagasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam buku berjudul Pedoman PenjaminanMutu

(Quality Assurance) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku tersebutdilengkapi dengan 10 (sepuluh) Buku Praktek Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang

pendidikantinggi,sepertikurikulum,pembelajaran,suasanaakademik,kemahasiswaan,sumber

dayamanusia,penelitian,pengabdiankepadamasyarakat,danlain-lain.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam sejumlah buku tersebut

didiseminasikan kepadaperguruan tinggi di Indonesia sampai dengan tahun2007.Diseminasi

tersebutbertujuanagar setiapperguruan tinggimenyadari bahwa tanggung jawabatasmutu

penyelenggaraanpendidikantinggidiperguruantinggitersebuttidaklagisepenuhnyaditangan

Pemerintah, melainkan terutama di tangan perguruan tinggi sendiri. Selain itu, diseminasi


9

tersebutjugabertujuanmemberiinspirasipadasetiapperguruantinggitentangapa,mengapa,

siapa,dimana,bilamana,danbagaimanamelaksanakanpenjaminanmutudiperguruantinggi.

Setelah 5 (lima) tahun pelaksanaan PenjaminanMutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat

dalam sejumlah buku tersebut, Ditjen Dikti melakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut

merekomendasikan agar Ditjen Dikti mendesain ulang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

denganmengintegrasikan PenjaminanMutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem

yangdisebut SistemPenjaminanMutuPerguruan Tinggi, yang terdiri atas SistemPenjaminan

Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu

EksternalatauakreditasiyangdilaksanakanolehBAN-PT,danPangkalanDataPerguruanTinggi

baikpadaperguruantinggimaupunpadaDitjenDikti.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tersebut telah dituangkan dalam sebuah buku

berjudul SistemPenjaminanMutuPerguruan Tinggi pada tahun2008 yangdibuat dalamdua

bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebagai pelengkap buku tersebut,

diterbitkan buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi pada

tahun2010.

Pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang melanjutkan kebijakan otonomi perguruan tinggidengan menetapkan Pasal 62 dan Pasal 64 UU Dikti, yang pada intinya mengatur bahwa

Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusatpenyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di dalamUUDikti tersebut diatur

bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidangnonakademik.

Dengandemikian,sesuaidenganotonomiperguruantinggisebagaimanadiuraikandiatas,maka

kebijakan dan implementasi Sistem PenjaminanMutu Internal (SPMI) yangmerupakan suatu

sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri)

yangditetapkanolehperguruan tinggi sendiri. Pemerintah (dhi.Direktorat PenjaminanMutu,

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi) bertugas memberikan inspirasi tentang pilar dan praktek baik SPMI di

perguruantinggi.

Bab III UU Dikti tersebut mengukuhkan integrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam

sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggimenjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang terdiri atas SistemPenjaminanMutuInternal(SPMI),SistemPenjaminanMutuEksternal(SPME)atauakreditasi,danPangkalanDataPendidikanTinggi(PDDikti).

Dengan pengaturan SPM Dikti di dalam sebuah undang-undang, yaitu UU Dikti, maka setiap

perguruan tinggi berkewajiban mengimplementasikan SPMI sebagai salah satu sub sistem

dalamSPMDikti.


10

UU Dikti melakukan perubahan terhadap struktur pendidikan tinggi di Indonesia menjadi

sebagaiberikut:

Gambar1.StrukturPendidikanTinggiberdasarkanUUDikti

Dalam rangkamenyesuaikan sistem penjaminanmutu pendidikan tinggi di Indonesia dengan

strukturpendidikantinggididalamUUDiktitersebut,makapadabulanAgustus2014Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), telah

menerbitkanBukuPedomanSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi.

Pada bulan Oktober 2014 terjadi pergantian pemerintahan, yang diikuti dengan perubahan

struktur pemerintahan, khususnyaDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi di dalamKemdikbud

digabungkan dengan Kementerian Riset dan Teknologimenjadi Kementerian Riset, Teknologi,

danPendidikan Tinggi,makapadabulan Januari 2017diterbitkan Edisi KeduaBukuPedoman

SistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi.

AgarSistemPenjaminanMutuInternaldalamSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggidapat

diimplementasikan sesuai dengan karakter dari setiap jenis pendidikan tinggi, program

pendidikan, serta sesuai dengan salah satu modus pendidikan, yaitu pendidikan jarak jauh,

sebagaimana diatur dalam UU Dikti, maka Direktorat Penjaminan Mutu memandang perlu

menerbitkan Buku Pedoman Sistem PenjaminanMutu Internal yang berisi SPM Dikti, SPMI

pada umumnya, SPMI untuk masing-masing jenis pendidikan, dan SPMI untuk modus

pendidikanjarakjauh.

Adapun Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut ditulis dengan susunan

sebagaimanadiuraikandibawahini.

Apa, mengapa, siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana melaksanakan SPM Dikti untuk

mewujudkanBudayaMutuberdasarkanUUDiktidituangkandalamBabIIBukuinidenganjudul

SistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti).Bagiandaribukutersebut,khususnyatentangSistemPenjaminanMutuInternal(SPMI)padaumumnya,dimuatdalamBabIIIdengan


11

tujuan agar pengguna Buku ini memperoleh pemahaman yang utuh tentang SPMI, sebelum

secara khusus memahami SPMI untuk Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, Pendidikan

Profesi,danmodusPendidikanJarakJauhyangsecaraberurutandimuatdalamBabIV,V,VIdan

VII.

Secararingkas,BukuPedomanSPMIinidisusundengansistematikasebagaiberikut:

BabI :Pendahuluan

BabII :SistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti)

BabIII :SistemPenjaminanMutuInternal(SPMI)

BabIV :SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanAkademik

BabV :SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanVokasi

BabVI :SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanProfesi

BabVII :SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanJarakJauh

BabVIII :Penutup

Lampiran.

********


12

BabIISistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti)Bab ini memberikan gambaran umum tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai

sebuahsistemyangdisebutSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti),yangterdiri

atas 3 (tiga) sub sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan

MutuEksternal(SPME)atauAkreditasi,danPangkalanDataPendidikanTinggi(PDDikti).

A. DasarHukum

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dasar hukum implementasi SPM Dikti ini

adalah UU Dikti. Di dalam UU Dikti terdapat pengaturan mengenai penjaminan mutu

pendidikantinggisebagaimanadikemukakandibawahini.

1. TugasdanwewenangMenteri (Menteriyangmenyelenggarakanurusanpemerintahandibidangpendidikan)

DidalamPasal7ayat(3)hurufcUUDiktiditetapkanbahwatugasdanwewenangMenteri

atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi peningkatan penjaminan mutu,relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi

secaraberkelanjutan.

2. SistemPenjaminanMutu

DidalampembahasanRancanganUUDiktidiDewanPerwakilanRakyat,disepakatibahwa

ruhdariUUDiktiadalahpenjaminanmutupendidikantinggi.Halinikemudiandiwujudkan

dengan pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam 1 (satu) bab tersendiri,

yaituBabIIIUUDiktiberjudulPenjaminanMutuyangterdiriatas5(lima)bagiansebagai

berikut.

a. BagianKesatu :SistemPenjaminanMutu

b. BagianKedua :StandarPendidikanTinggi(StandarDikti)

c. BagianKetiga :Akreditasi

d. BagianKeempat :PangkalanDataPendidikanTinggi(PDDikti)

e. BagianKelima :LembagaLayananPendidikanTinggi(L2Dikti)

Dengan demikian berdasarkan Bab III UU Dikti tersebut, cakupan Penjaminan Mutu

meliputi5 (lima)hal,yaituSistemPenjaminanMutuyangdalamBuku inidisebutSistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau disingkat SPM Dikti, Standar Dikti, Sistem

PenjaminanMutuEksternal(SPME)atauAkreditasi,PDDikti,danL2Dikti.

3. SistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti)

a. Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan

tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan

potensinyadanmenghasilkanilmupengetahuandan/atauteknologiyangbergunabagi


13

masyarakat,bangsa,dannegara.Untukmendapatkanpendidikantinggiyangbermutu

tersebut,PemerintahmenyelenggarakanSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti).

b. DidalamPasal52UUDiktidinyatakanbahwaSPMDiktiditetapkanolehMenteridan

merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara

berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan,pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan),pengendalian (pelaksanaan), danpeningkatan(PPEPP)StandarPendidikanTinggi(StandarDikti).

Untuk memenuhi amanat Pasal 52 UU Dikti tersebut, telah diterbitkan

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi(SPMDikti).

c. Menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti sebagaimana juga diatur dalam

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi(SPMDikti),SPMDiktiterdiriatas:

1) SistemPenjaminanMutuinternal(SPMI)yangdilaksanakanolehperguruantinggi;

2) SistemPenjaminanMutuEksternal (SPME) yangdilakukanmelalui akreditasioleh

BAN-PTatauLembagaAkreditasiMandiri(LAM);dan

3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruantinggidanKemenristekdikti,sebagaisumberdatadaninformasiimplementasiSPMI

danSPME.

4. StandarPendidikanTinggi(StandarDikti)

DidalamPasal54UUDikti,diaturhal-halsebagaiberikut.

a. StandarDiktiterdiriatas:

1) StandarNasionalPendidikanTinggi(SNDikti)yangditetapkanolehMenteriterdiri

atas:

a) StandarNasionalPendidikan;ditambahdengan

b) StandarPenelitian,dan

c) StandarPengabdianKepadaMasyarakat;serta

2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi denganmengacupadaStandarNasionalPendidikanTinggiterdiriatas:

a) StandarDalamBidangAkademik;dan

b) StandarDalamBidangNonakademik;

yangmelampauiSNDikti.

b. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan

mengumumkanhasilevaluasidanpenilaianStandarDiktikepadaMasyarakat.


14

Berdasarkan amanat Pasal 52 UU Dikti, telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44

Tahun2015TentangStandarNasionalPendidikanTinggi(SNDikti).

5. SistemPenjaminanMutuEksternal(SPME)atauakreditasi

DidalamPasal55UUDiktidinyatakanbahwa:

a. Akreditasimerupakankegiatanpenilaiansesuaidengankriteriayangtelahditetapkan

berdasarkanSNDikti;

b. Akreditasidilakukanuntukmenentukankelayakan:

1) Programstudi;dan

2) Perguruantinggi;

atasdasarkriteriayangmengacupadaSNDikti.

c. PemerintahmembentukBadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi(BAN-PT)untuk:

1) mengembangkansistemakreditasi;dan

2) melakukanakreditasiperguruantinggi.

d. Pemerintah atau masyarakat membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untukmelakukanakreditasiprogramstudi.

Ketentuan lebih lanjut tentang SPME atau akreditasi telah ditetapkan dalam

Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan

Tinggi, serta Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

PendidikanTinggi(SPMDikti).

Untuk melaksanakan kedua Permenristekdikti tersebut BAN PT telah menerbitkan

PeraturanBadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi(Perban)No.2Tahun2017Tentang

SistemAkreditasiNasionalPendidikanTinggi(SANDikti).

6. PangkalanDataPendidikanTinggi(PDDikti)

Di dalam Pasal 56 UU Dikti diatur bahwa PD Dikti merupakan kumpulan data

penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secaranasional.PDDiktiberfungsisebagaisumberdatadaninformasibagi:

a. LAM dan BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi

sesuaidengankewenanganmasing-masing;

b.Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan,

danevaluasisertapembinaandankoordinasiprogramstudidanperguruantinggi;dan

c.Masyarakat,untukmengetahuikinerjaprogramstudidanperguruantinggi.

PD Dikti dikembangkan dan dikelola oleh Kemenristekdikti atau dikelola oleh lembaga

yangditunjukolehKemenristekdikti.

Perguruan tinggiwajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan

tinggiuntukdisimpandalamPDDikti,sertamemastikankebenarandanketepatannya.


15

KetentuanlebihlanjuttentangPDDiktiiniselainditetapkandalamPermenristekdiktiNo.

62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), juga

diatursecarakhususdalamPermenristekdiktiNo.61Tahun2016TentangPangkalanData

PendidikanTinggi(PDDikti).

7. LembagaLayananPendidikanTinggi(L2Dikti)

Pasal57UUDiktimengaturL2Diktisebagaiberikut:

a. L2 Dikti yang dibentukMenterimerupakan satuan kerja Pemerintah diwilayah yang

berfungsimembantupeningkatanmutupenyelenggaraanpendidikantinggi;

b. Menterimenetapkan tugas dan fungsi L2 Dikti sesuai dengan kebutuhan dan secara

berkalamengevaluasikinerjaL2Dikti.

B. Pengertian,Tujuan,danFungsiSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi

1. PengertianSPMDikti

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan

berkelanjutan. Adapun mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antarapenyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti danStandarDiktiyangditetapkanolehsetiapperguruantinggi.

2. TujuanSPMDikti

MenjaminpemenuhanStandarDiktisecarasistemikdanberkelanjutan,sehinggatumbuh

danberkembangBudayaMutudisetiapperguruantinggidiIndonesia.

3. FungsiSPMDikti

Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk

mewujudkanpendidikantinggiyangbermutu.

4. BudayaMutuPolaPikir,PolaSikap,danPolaPerilakuberdasarkanStandarDiktiyangdilaksanakanolehsemuapemangkukepentingan(internalstakeholders)diperguruantinggi.

C. StrukturdanMekanismeSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi

StrukturdanMekanismeSPMDikti yangditetapkandalamPermenristekdiktiNo.62Tahun

2016tentangSPMDiktisebagaiberikut:

1. StrukturSPMDikti

SPMDiktitersusundalamsuatustrukturyangterdiriatas:

a. SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap

perguruantinggisecaraotonomataumandiriuntukmengendalikandanmeningkatkan

mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI

direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap

perguruantinggi.


16

b. SPME, yaitu kegiatan penilaianmelalui akreditasi oleh LAM dan/atau BAN-PT untuk

menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi, yang direncanakan,

dievaluasi,dilaksanakan,dikendalikan,dandikembangkanolehBAN-PTdan/atauLAM

melaluiakreditasisesuaidengankewenanganmasing-masing;dan

c. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi

seluruhperguruantinggidiIndonesiayangterintegrasisecaranasional.Data,informasi

pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan

tinggidalamPDDikti.

Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan SPM Dikti adalah menjamin pemenuhan

Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang

Budaya Mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, implementasi

SPMDikti dengan struktur seperti di atas harusmampumenjamin pemenuhan StandarDiktidiperguruantinggisecarasistemikdanberkelanjutan.

AdapunStandarDiktiterdiriatas:

a. SN Dikti1 yang ditetapkan dalam Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang memuat

kriteriaminimalsistempendidikandiIndonesia,terdiriatas:

1) StandarNasionalPendidikan;

2) StandarNasionalPenelitian2;dan

3) StandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakat3.

b. StandarDiktiyangditetapkanolehsetiapperguruantinggiyangharusmelampauiSNDiktimeliputi:

1) StandarPendidikanTinggibidangakademik;dan

2) StandarPendidikanTinggibidangnonakademik.

BerdasarkanUUDikti danPermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti,maka

dapatdikemukakanbahwaSNDiktibersifatwajibdanminimal,sedangkanStandarDiktiyangditetapkansetiapperguruantinggibersifatwajibdanmelampauiSNDikti.

Pelampauan SNDikti dapat dilakukan secarakuantitatif, yaitumelebihi jumlah SNDiktisebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, maupun secara

kualitatif,yaitumelebihisubstansi/isiSNDikti.

Struktur Standar Dikti dan pelampauan SN Dikti oleh Standar Dikti yang ditetapkansetiapperguruantinggidapatdilihatpadaGambar2.

1SNDiktimenurutPermenristekdiktiNo.62Tahun2016TentangSPMDikti,StandarNasionalPendidikanTinggi

disusundandikembangkanolehBadanStandarNasionalPendidikanTinggidanditetapkandalamPeraturan

Menteri.

2DidalamUUDiktidisebutsebagaiStandarPenelitian,tanpakata‘Nasional’.

3Id.


17

Gambar2.StrukturStandarDiktidanPelampauanSNDikti

ProgramstudiatauperguruantinggiyangmemenuhiSNDiktimenurutPermenristekdikti

No. 32 Tahun2016TentangAkreditasi ProgramStudi danPerguruanTinggi dinyatakan

memenuhiperingkat terakreditasibaik, sedangkanProgramStudiatauPerguruanTinggi

yangmampumelampauiSNDiktiakandinyatakanterakreditasibaiksekaliatauunggul,sebagaimanaditetapkanolehBAN-PTatauLAM.

DidalamPermenristekdiktiNo.32Tahun2016tersebut,jugadiaturbahwamutuprogram

studiatauperguruantinggiselaindiukurdaripemenuhansetiapStandarDikti,haruspuladiukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Dikti untukmencapai tujuan pendidikan

tinggi.

2. MekanismeSPMDikti

a. MekanismeSPMI

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan

SPMImelaluisikluskegiatanyangdisingkatsebagaiPPEPP,yaituterdiriatas:

1) Penetapan(P)StandarDikti,yaitukegiatanpenetapanstandaryangterdiriatasSNDiktidanStandarDiktiyangtelahditetapkanolehperguruantinggi;

2) Pelaksanaan(P)StandarDikti,yaitukegiatanpemenuhanstandaryangterdiriatas

SNDiktidanStandarDiktiyangtelahditetapkanolehperguruantinggi;

3) Evaluasi (E)pelaksanaanStandarDikti,yaitukegiatanpembandinganantara luaran

kegiatanpemenuhanstandardenganstandaryangterdiriatasSNDiktidanStandar

Diktiyangtelahditetapkanolehperguruantinggi;

4) Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebabstandar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh

perguruantinggiyangtidaktercapaiuntukdilakukantindakankoreksi;dan


18

5) Peningkatkan(P)StandarDikti,yaitukegiatanperbaikanstandaryangterdiriatasSNDiktidanStandarDiktiagar lebih tinggidaripadastandaryangterdiriatasSNDikti

danStandarDiktiyangtelahditetapkan.

SPMI di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditetapkan dalam peraturan pemimpin PTN

(Rektor,Ketua,atauDirektur)setelahterlebihdahuludisetujuisenatPTN.Dipihaklain,

SPMIdiPerguruanTinggiSwasta(PTS)disusunolehpemimpinPTSbeserta jajarannya

untuk ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggara (yayasan, perkumpulan,

persyarikatan,dll)setelahterlebihdahuludisetujuisenatPTS.

SetelahsatuataubeberapasiklusSPMIdiimplementasikanolehperguruantinggi,SPMI

sebagaisuatusistemsecarautuhperludievaluasidankemudiandikembangkansecara

berkelanjutanolehperguruantinggiyangbersangkutan.

Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi

kepada:

1) LembagaAkreditasiMandiri (LAM) untukmeminta Akreditasi Program Studi (APS)

danmemperolehstatusakreditasidanperingkatterakreditasiprogramstudi;atau

2) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi

Perguruan Tinggi (APT) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat

terakreditasiperguruantinggi.

Permintaan perguruan tinggi untuk memperoleh APS dan/atau APT serta status

akreditasidanperingkatterakreditasiprogramstudidan/atauperguruantinggi,dapat

dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam hal LAM yang melakukan APS suatu program studi belum terbentuk, maka

akreditasiprogramstuditersebutdilakukanolehBAN-PT.

b. MekanismeSPMEatauAkreditasi

Perguruan tinggi mengajukan permintaan APS ulang4 kepada LAM atau APT kepada

BAN-PT atas luaran implementasi SPMI untuk mempertahankan atau meningkatkan

statusakreditasidanperingkatterakreditasi.

BerdasarkanPasal45ayat (2)PermenristekdiktiNo.32Tahun2016TentangAPSdan

APT,akreditasiulangolehLAMatauBAN-PTdijalankanmelaluitahapEPPyangterdiriatas:

1) Evaluasi (E) data dan informasi, yaitu LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi

kecukupanatasdatadaninformasiprogramstudidan/atauperguruantinggidengan

menggunakan data dan informasi pada PDDikti dan yang disampaikan oleh

perguruantinggimelaluiinstrumenakreditasi;

4Pasal97hurufaUUDiktimenyatakanbahwapadasaatUUinimulaiberlaku,izinpendirianperguruantinggidan

izin penyelenggaraan program studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku. Oleh karenanya,

berdasarkanPasal33ayat(3)UUDikti,perguruantinggidanprogramstuditersebutdinyatakanterakreditasi.


19

2) Penetapan(P)statusakreditasidanperingkatterakreditasi,yaitudenganmengolah

danmenganalisisdatadaninformasidariperguruantinggipemohonakreditasi,LAM

dan/atauBAN-PTmenetapkanstatusakreditasidanperingkatterakreditasiProgram

Studidan/atauPerguruanTinggi;

3) Pemantauan dan Evaluasi (P) status akreditasi dan peringkat terakreditasi, yaituLAMdan/atauBAN-PTmelakukanpemantauandanevaluasiataspemenuhansyarat

status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan

tinggiyangtelahditetapkan,berdasarkandatadaninformasidari:

a) PDDikti;b) Faktahasilasesmenlapang;

c) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi;dan/atau

d) DirektoratJenderalPembelajarandanKemahasiswaan.

Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan

tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi

dan/atauperguruantinggiterbuktitidaklagimemenuhisyaratstatusakreditasidan

peringkatterakreditasi.

c. PengelolaanPDDikti

TujuanPDDikti sebagaimanaditetapkandalamPermenristekdiktiNo.61Tahun2016

TentangPangkalanDataPendidikanTinggi(PDDikti)antaralain:

1) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran Sistem Penjaminan Mutu

InternalyangdilakukanolehPerguruanTinggi;

2) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran Sistem Penjaminan Mutu

Eksternal atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh

BAN-PTdan/atauLAM.

PerguruantinggiwajibmelaporkandatadaninformasipemenuhanStandarDiktisecara

berkalakepadaKemenristekdiktimelaluiPDDikti.Selanjutnya,sesuaidenganPasal54

ayat(6)UUDikti,datadaninformasipemenuhanStandarDiktitersebutakandievaluasi

melaluiSPMEatauakreditasi.

Untukmemfasilitasiprosespelaporantersebut,terdapat:

1) PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh setiapperguruantinggi;dan

2) PD Dikti pada tingkat nasional yang dibentuk dan dikelola oleh Pusat Data danInformasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Pusdatin IptekDikti),Kemenristekdikti.

Perguruan tinggiharusmengelolaPDDikti yangmemiliki strukturdatadan informasi

yang identikdenganstrukturdatadan informasipadaPDDiktiyang tingkatNasional.


20

Data dan informasi pada PD Dikti tingkat perguruan tinggi terintegrasi ke dalam PD

Diktitingkatnasional.

Selanjutnya,datadaninformasipadaPDDiktitingkatperguruantinggidigunakanoleh

perguruan tinggiuntukmengimplementasikanSPMIbaikdiprogramstudimaupundi

perguruantinggi.Sementaraitu,datadaninformasipadaPDDiktitingkatnasionalakan

digunakanoleh LAMatauBAN-PTuntukmengimplementasikan SPMEatau akreditasi

programstudiatauakreditasiperguruantinggi.

Menurut Pasal 10 Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data

Pendidikan Tinggi (PD Dikti), perguruan tinggi harus menyampaikan laporan

penyelenggaraan pendidikan tinggi ke PD Dikti secara berkala pada semester ganjil,semester genap, dan semester antara. Isi laporan terdiri atas data dan informasi

tentang:

1. Pembelajaran;

2. Penelitian;dan

3. Pengabdiankepadamasyarakat.

Laporantentangdatadaninformasitentangpembelajaranpalingsedikitterdiriatas:

1) rencana studi, paling lambat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai untuksemesterganjildansemestergenap;dan

2) hasilstudipalinglambat2(dua)bulansetelahperkuliahanselesaiuntuksemester

ganjildansemestergenap.

Adapun laporan rencanastudidanhasil studisemesterantarapaling lambat1 (satu)

bulansetelahperkuliahanselesai.

Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran,

ketepatan,dankemutakhirandatapenyelenggaraanpendidikantinggiyangdilaporkan

kePDDikti.

Perguruan Tinggi yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi ke PD Dikti secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan, dan/atau

memasukkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid dikenai sanksi

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

SecaraskematikmekanismeSPMDiktidapatdilihatpadaGambar3diberikutini.


21

Gambar3.MekanismeSPMDikti

D. PembagianTugasImplementasiSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi

Institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga yang terlibat dalam implementasi SPM Dikti

adalah:

1. Perguruantinggi;

2. DirektoratPenjaminanMutu–DitjenPembelajarandanKemahasiswaan;

3. BAN-PT;

4. LAM;dan

5. PusatDatadanInformasiIptekDikti(PusdatinIptekDikti),Kemenristekdikti;

6. BadanStandarNasionalPendidikanTinggi(BSNDikti).

Adapun tugas masing-masing dalam mengimplementasikan SPM Dikti dapat diuraikan

sebagaiberikut:

1. PerguruanTinggibertugasmenerapkanPPEPPStandarDiktimelalui implementasiSPMI,

yaitu Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi pelaksanaan Standar

Dikti, Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, dan Peningkatan Standar Dikti secara

berkelanjutan.Kemudian luaranSPMIdimintakanakreditasikepadaLAMdan/atauBAN-

PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi

dan/atauperguruantinggi.

PerguruantinggimengimplementasikanSPMIdenganmelakukankegiatan:

a. menetapkanpengelolaanSPMI,denganmemilihsalahsatumodelsebagaiberikut:

1) membentukUnit/LembagaPenjaminanMutuuntukmengimplementasikanSPMI;2) mengintegrasikanimplementasiSPMIpadamanajemenperguruantinggi;atau


22

3) kombinasi antaramodelpertamadanmodel kedua (setelahSPMImenjadibudaya

mutu, unit/lembaga penjaminan mutu dihapuskan dan SPMI terintegrasi dalam

manajemenperguruantinggi);

b. menyusundokumenyangdiperlukanuntukmengimplementasikanSPMIdiPerguruan

Tinggiyangbersangkutan;

c. membentukdanmengelolaPDDiktitingkatperguruantinggi;dan

d. mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan

(internalstakeholders)didalamperguruantinggiyangbersangkutan.

2. DirektoratPenjaminanMutu-DitjenBelmawabertugasmelaksanakan:

a. penyiapanperumusankebijakan;

b. fasilitasi;

c. pengawasandanpengendalian;dan

d. pemantauan,evaluasi,danpelaporan;

dibidangpenjaminanmutu.

3. LAMbertugas:

a. mengevaluasi data dan informasi program studi di perguruan tinggi yang disimpan

dalamPDDiktitingkatnasional;

b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi penyelenggara program studi jika diperlukan

untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti

dalamsuatuprogramstudiyangdisimpandalamPDDiktitingkatnasionaldengandata

daninformasiyangterdapatdiPDDiktitingkatperguruantinggi;dan

c. penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi di perguruan

tinggi;

4. BAN-PTbertugas:

a. mengevaluasi data dan informasi perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti

tingkatnasional;

b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian

data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti yang disimpan dalam PD Dikti

tingkatnasionaldengandatadaninformasiyangterdapatdiPDDiktitingkatperguruan

tinggi;dan

c. menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi, dan

programstudiyangakreditasinyabelumdilakukanLAM;

5. BSNDiktibertugas:

a. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(Rapermen) tentangSNDiktiuntukdisahkanolehMenterisebagaiPeraturanMenteri

Riset,Teknologi,danPendidikanTinggitentangSNDikti;


23

b. MengembangkanSNDiktisesuaidenganperkembanganilmudanteknologi.

Koordinasi pelaksanaan tugas antar institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga dalam

mengimplementasikanSPMDikti,dapatdilihatdalamGambar4.

Gambar4.KoordinasiImplementasiSPMDikti

AdapunprosesimplementasiSPMDiktidapatdilihatpadaGambar5sebagaiberikut:

Gambar5.ProsesImplementasiSPMDikti

Keterangan:

• SNDikti :StandarNasionalPendidikanTinggi

• KKNI :KerangkaKualifikasiNasionalIndonesia

• AQRF :ASEANQualificationReferenceFramework• BSNDikti :BadanStandarNasionalPendidikanTinggi

• BAN-PT :BadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi

• SPMI :SistemPenjaminanMutuInternal

• SPME :SistemPenjaminanMutuEksternal

********


24

BabIII

SistemPenjaminanMutuInternal(SPMI)A. PengertianSistemPenjaminanMutuInternal

SebagaimanaditetapkandalamPasal53UUDikti,SPMDiktiterdiriatasSPMIdanSPMEatau

akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap

perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan

penyelenggaraanpendidikantinggisecaraberencanadanberkelanjutan.

Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapatmengembangkan sendiri SPMI antara lain

sesuaidengan latarbelakang sejarah,nilaidasar yangmenjiwaipendirianperguruan tinggi

itu,jumlahprogramstudidansumberdayaperguruantinggitersebuttanpacampurtangan

pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah

tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di

perguruantinggilokal.

SekalipunsetiapperguruantinggidapatmengembangkanSPMIsecaraotonomataumandiri,

namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di

dalamPasal52ayat (2)UUDiktidisebutkanbahwapenjaminanmutudilakukan melalui5

(lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi(pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), danPeningkatan StandarDikti.Hal ini berartibahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan

merupakanintidariSPMIdisetiapperguruantinggi.

Sesuai dengan istilah ‘internal’ di dalamSPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan

secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap

pelaksanaanStandarDiktidalamSPMIdisuatuperguruantinggitidakdapatdilakukanoleh

lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang

kredibel.PihakeksternaldapatdilibatkanbukandalamSPMImelainkandalamSPME,yaitu

melaluiprosesakreditasi.AkreditasiperguruantinggidilaksanakanolehBAN-PT,sedangkan

akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM. Perguruan tinggi dapat pula meminta

akreditasi ke lembaga internasional seperti ABET untuk rumpun ilmu teknik. Pembahasan

lebihlanjutmengenailimalangkahdidalamSPMIterdapatdidalamBagianEBabini.

Limalangkahutama,yaituPPEPP,didalamSPMIsuatuperguruantinggimerupakanproses

implementasi Standar Dikti dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus

digunakandi dalamSPMI setiapperguruan tinggi adalah StandarDikti yang terdiri atas SN

DiktiyangditetapkanolehMenteri,danStandarDiktiyangditetapkanolehsetiapperguruan

tinggidenganmengacupadaSNDikti.

SNDiktimerupakansatuanstandaryangmeliputiStandarNasionalPendidikanditambah

denganStandarNasionalPenelitian,danStandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakat.Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas

sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yangmelampaui SN


25

Dikti. SN Dikti sebagai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah ditetapkan dalam

PermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti.Perlumenjadiperhatianbahwatidak

semua SN Dikti dimuat dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, karena terdapat

berbagaiSNDiktiyangtersebardiberbagaiperaturanlain,antaralainSNDiktitentangratio

dosen terhadap mahasiswa, dan syarat minimum ruang kelas terdapat dalam

PermenristekdiktiNo.100Tahun2016TentangPendirian,Perubahan,PembubaranPTN,dan

Pendirian,Perubahan,danPencabutanIzinPTS.PembahasanmengenaiStandarDiktisecara

rinci,antaralainmengenaitatacaraperumusanstandar,dibahaspadaBagianEBabini.

Sebagaimanadiuraikandiatas,SPMDiktiyangterdiriatasSPMIdanSPMEharusdidasarkanPDDikti.HaliniberartibahwadatadaninformasiyangdigunakanuntukSPMIharusidentik

dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari

kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar

Magister ada 70%, maka di dalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan.

Dengandemikian,setiapperguruantinggiharusmembentukPDDiktiyangmenyimpandata

dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur

ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

SekaligusdapatpuladigunakanolehLAMatauBAN-PTuntukmelakukanakreditasi.

B.PrinsipSistemPenjaminanMutuInternal

Berdasarkan uraian di bagian A Bab ini, prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dan

PermenristekdiktiNo.62Tahun2016TentangSPMDiktidapatdirangkumsebagaiberikut:

1. OtonomSPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap

perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen,

Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas, Institut,

SekolahTinggi,Polyteknik,Akademi,AkademiKomunitas).

2. TerstandarSPMImenggunakanStandarDiktiyangterdiriatasSNDiktiyangditetapkanolehMenteri

danStandarDiktiyangditetapkanolehsetiapperguruantinggi.

3. AkurasiSPMImenggunakandatadaninformasiyangakuratpadaPDDikti.

4. TerencanadanBerkelanjutanSPMIdiimplementasikandenganmenggunakan5 (lima) langkahpenjaminanmutu,yaitu

PPEPPStandarDiktiyangmembentuksuatusiklus.

5. TerdokumentasiSetiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan

didokumentasikansecarasistematis.

Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya

implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh setiap

perguruantinggi.DemikianpulatentangkeberadaanunitkerjaSPMIuntukmengelolaSPMI,


26

menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti bukan merupakan

keharusan,melainkanyangmenjadikeharusanadalahkeberadaanSPMIdisetiapperguruan

tinggi. Uraian rinci mengenai model pelembagaan SPMI di perguruan tinggi dapat dibaca

padaBagianEBabini.

C. TujuandanFungsiSistemPenjaminanMutuInternal

1. TujuanSPMI

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan

berkelanjutan,sehinggatumbuhdanberkembangbudayamutu.Dengandemikian,SPMI

sebagai salah satu sub sistemdari SPMDikti, bertujuanmeningkatkanmutupendidikan

tinggi secara sistemik dan berkelanjutanmelalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh

danberkembangbudayamutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah

mengimplementasikanSPMIdenganbaikdanbenar,danluarannyadimintakanakreditasi

(SPME).

SeberapajauhperguruantinggimelampauiSNDiktiyangditunjukkandenganpenetapan

StandarDiktiyangditetapkanperguruantinggitersebutmerupakanperwujudandaridua

tujuanlaindariSPMI,yaituuntuk:

a. pencapaianvisidanpelaksanaanmisiperguruantinggitersebut,dan

b pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi

tersebut.

2.FungsiSPMI

SPMDiktiberfungsimengendalikanpenyelenggaraanpendidikantinggiolehperguruan

tinggiuntukmewujudkanpendidikantinggiyangbermutu.

Dariuraiandiatas,dapatdikemukakanbahwafungsiSPMI,sebagaisalahsatusubsistem

dariSPMDikti,adalah:

a. menumbuhkandanmengembanganbudayamutuperguruantinggi;

b. mewujudkanvisidanmelaksanakanmisiperguruantinggi;

c. saranauntukmemperolehstatusakreditasidanperingkatterakreditasiprogramstudi

danperguruantinggi;dan

d. memenuhikebutuhanpemangkukepentinganperguruantinggi.

D.DokumenSistemPenjaminanMutuInternal

DokumenSPMIberbedadengandokumenlainnyayanglazimdimilikiperguruantinggiseperti

Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun

berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk

dokumenSPMIdarisuatuperguruantinggi.


27

Hubunganyangdimaksudadalahbahwakeduadokumenyangdisebutterakhirmemuatpula

sejumlahstandaryangharusmenjadipedomanuntukmenetapkanStandarDiktidalamSPMI

perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi,

dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh, di

dalamstatuta terdapatketentuan tentang tatakelolaperguruan tinggi yangharusmenjadi

pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan

pelaksanaan,danmeningkatkanStandarPengelolaandalamSPMI.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah

peraturandasarPengelolaanPerguruanTinggiyangdigunakansebagailandasanpenyusunan

peraturandanproseduroperasionaldiPerguruanTinggi.Padadasarnyastatutamemuatdua

kelompokketentuanberikut.

1. Kelompok ketentuan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai

standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma

PerguruanTinggi;

2. Kelompokketentuantentangtatakelolaperguruantinggiyangdigunakansebagaistandar

tatakelolapenyelenggaraanperguruantinggi.

AdapunmenurutPasal5ayat(1)hurufcangka2junctoPasal23danPasal25hurufbangka

1hurufa)PeraturanPemerintahNomor4Tahun2014TentangPenyelenggaraanPendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana

jangkamenengahperguruantinggiuntukrentangwaktu5(lima)tahun.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana

Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap

lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan

demikian, di dalamRenstra akanditemukan sejumlah sasaranperguruan tinggi yangharus

dicapai. Sementara itu, padaDokumenSPMIdimuat 5 (lima) langkahdalammelaksanakan

SPMI,yaituPPEPP.

DibawahiniakandijelaskansecarasingkatdokumenSPMI.

MenurutPasal8ayat(4)hurufbPermenristekdiktiNo.62Tahun2016,DokumenSPMIterdiri

atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI(StandarDikti),danDokumenFormuliryangdigunakandalamSPMI.

1. DokumenKebijakanSPMI

Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana

perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam

penyelenggaraanpendidikantinggisehinggaterwujudbudayamutupadaperguruantinggi

tersebut.

DokumenKebijakanSPMIPerguruanTinggipalingsedikitberisi:

a. VisidanMisiPerguruanTinggi;


28

b. LatarBelakangdanTujuanSPMIPerguruanTinggi;

c. GarisBesarKebijakanSPMIPerguruanTinggiantaralain:

1) AsasdanPrinsipSPMIPerguruanTinggi;

2) TujuandanStrategiSPMIPerguruanTinggi;

3) Ruang Lingkup SPMI Perguruan Tinggi (bidang akademik dan non akademik atau

bidangpendidikan,penelitian,danpengabdiankepadamasyarakat);

4) ManajemenSPMIPerguruanTinggi,yaituPPEPP;

5) Pengorganisasian SPMI Perguruan Tinggi (unit/lembaga atau terintegrasi dalam

manajemen);dan

6) JumlahdannamaStandarSPMI(StandarDikti)PerguruanTinggi;

d. InformasiDokumenSPMIlain,yaituDokumenManualSPMI,DokumenStandarSPMI(StandarDikti),danDokumenFormulirSPMI;

e. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggilain,antaralainStatuta,danRenstra.

DokumenKebijakanSPMIdisusundanditetapkandenganKeputusanPemimpinPerguruan

Tinggi Negeri setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi. Untuk Perguruan Tinggi Swasta,

Dokumen Kebijakan SPMI ditetapkan dengan Keputusan Badan Penyelenggara setelah

disetujuiSenatPerguruanTinggi.

DokumenKebijakanSPMIbermanfaatuntuk:

a. menginformasikan kepada para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi tentang

konsep,struktur,mekanisme,danpengorganisasianSPMIdiPerguruanTinggi;

b. menjadi dasar dalam penyusunan DokumenManual SPMI, Dokumen Standar dalam

SPMI,danDokumenFormuliryangdigunakandalamSPMI.

2. DokumenManualSPMI

DokumenManualSPMIadalahdokumenberisipetunjukteknistentangcara,langkah,atau

prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab

dalam implementasiSPMIdiperguruan tinggi,baikpada tingkatunitpengelolaprogram

studimaupunpadatingkatperguruantinggi.

DokumenManual SPMI untuk setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) di Perguruan

Tinggimemuat5(lima)macamManualSPMIsesuaitahapdalamSPMI,yaitu:

a. ManualSPMIuntukPenetapansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti);

b. ManualSPMIuntukPelaksanaansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti);

c. ManualSPMIuntukEvaluasiPelaksanaansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti);

d. Manual SPMI untukPengendalian Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (StandarDikti);


29

e. ManualSPMIuntukPeningkatansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti);

Padadasarnya,untuksetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)harusada5(lima)Manual

SPMI atau petunjuk tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP setiap Standar dalam

SPMI (Standar Dikti) tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa beberapa

StandardalamSPMI(StandarDikti)memilikikesamaanataukeserupaan,sehinggaManual

SPMInyajugasamaatauserupa.UntukbeberapaStandardalamSPMI(StandarDikti)yang

samaatauserupatersebutcukupdibuat1(satu)DokumenManualSPMIsaja.

DokumenManualSPMIPerguruanTinggiuntuksetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)

palingsedikitmemuat:

a) TujuanManual SPMI Perguruan Tinggi untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI (StandarDikti);

b) Ruang Lingkup Manual SPMI Perguruan Tinggi untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI(StandarDikti):

a. ManualPenetapan1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);

b. ManualPelaksanaan1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);

c. ManualEvaluasiPelaksanaan1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);

d. ManualPengendalianPelaksanaan1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);

e. ManualPeningkatan1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);

c) Macampekerjaan yang harus dilakukan dalamPPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI(StandarDikti);

d) PihakyangharusmelakukanpekerjaantersebutdalamPPEPP1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);

e) BagaimanapekerjaantersebutharusdilakukandalamPPEPP1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);

f) Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalamSPMI(StandarDikti);

g) Daftar formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekamimplementasiManualSPMIdalamPPEPP1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);dan

h) Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikanManualSPMIdalamPPEPP1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti).

DokumenManualSPMIPerguruanTinggibermanfaatuntuk:

a. memanduparapejabatstrukturaldan/atauunitSPMIdiPerguruanTinggi,dosen,serta

tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di Perguruan

Tinggi;

b. memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat

dipenuhidanditingkatkansecaraberkelanjutan.

DokumenManualSPMIatauManualMutudibeberapaperguruan tinggidapatmemuat

Prosedur Mutu (Quality Procedure) atau bahkan Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu


30

(Quality Policy). Kebijakan SPMI yang dimuat dalamDokumenManual SPMI antara lain

ditemukan dalam Quality Assurance Handbook University of Oxford, Quality AssuranceManualUniversityofLondon,QualityAssuranceManualChineseUniversityofHongKong.

3. DokumenStandardalamSPMI(StandarDikti)

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria,

ukuran,patokan,atauspesifikasidari setiapkegiatanpenyelenggaraanpendidikan tinggi

suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi danmisinya, sehingga terwujud budaya

mutudiperguruantinggitersebut.

Dokumen1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti)palingsedikitberisi:

a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yangdigunakandalamStandardalamSPMI (Standar

Dikti)agartidakmenimbulkanmultitafsir;

b. Rasionale StandardalamSPMI (StandarDikti), yaitu alasanpenetapanStandardalam

SPMI(StandarDikti)tersebut;

c. Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsur

Audience,Behavior,Competence,danDegree(ABCD);

d. Strategi pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan

bagaimanamencapaiStandardalamSPMI(StandarDikti);

e. Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/

dicapai,bagaimanamengukur/mencapai,dantargetpencapaian;

f. PihakyangterlibatdalampemenuhanStandardalamSPMI(StandarDikti);dan

g. Referensi, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan

StandardalamSPMI(StandarDikti)lain.

DokumenStandardalamSPMI(StandarDikti)bermanfaatsebagai:

a. saranakendaliuntukmencapaivisi,misi,dantujuanperguruantinggi;

b. indikatoryangmenunjukkantingkatmutuperguruantinggi;

c. tolokukuryangharusdicapaidalampenyelenggaraanpendidikantinggiolehpemangku

kepentinganinternalperguruantinggi;

d. bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan buktikepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan

pendidikantinggidenganmenggunakanstandar.

4. DokumenFormuliryangdigunakandalamSPMI

DokumenFormuliradalahnaskah tertulisyangberisi kumpulan formuliryangdigunakan

dalammengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk

mencatat/merekamhalatauinformasiataukegiatantertentuketikaStandardalamSPMI

(StandarDikti)diimplementasikan.

Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam


31

formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar dalam SPMI

(StandarDikti)sesuaidenganperuntukansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti).

Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki formulir

sebagaialatuntukmengendalikanpelaksanaansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)

danmencatat/merekamhasilimplementasisetiapStandardalamSPMI(StandarDikti).

DokumenFormulirSPMIbermanfaatantaralainsebagai:

a. saranauntukmencatat/merekamimplementasiisisetiapStandardalamSPMI(Standar

Dikti);

b. sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap

StandardalamSPMI(StandarDikti);

c. bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI

(StandarDikti)secaraperiodik.

Terdapat berbagaimacam formulir dalam SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda

sesuaidenganmacamStandarDikti,namundapatdipastikanbahwasetiapStandardalam

SPMI(StandarDikti)membutuhkanpalingsedikitsatuformulir.

E. ImplementasiSistemPenjaminanMutuInternal

MenurutPasal3ayat (2)PermenristekdiktiNo.62Tahun2016TentangSPMDikti,SPMIdi

suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan

dikembangkanolehperguruantinggi.

Perencanaan,pelaksanaan, evaluasi danpengendalian, sertapengembanganSPMIdi suatu

perguruantinggi,dapatdigambarkansepertiterlihatdalamGambar6.

Gambar6.ImplementasiSPMI


32

Dengandemikian,implementasiSPMIadalahtindakanmenerapkanSPMIdiperguruantinggi

dimulaidari:

1. PerencanaanSPMIMenyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI sebagaimana telah disebut dalam

BagianDdariBabini,yaituDokumenKebijakanSPMI,DokumenManualSPMI,DokumenStandardalamSPMI(StandarDikti),danDokumenFormuliryangdigunakandalamSPMI;

2. PelaksanaanSPMIMenerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam

perencanaansebagaimanadimaksudpadaangka1;

3. EvaluasidanPengendalianSPMIMelakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai

kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk

dilakukantindakankoreksiatauperbaikan;dan

4. PengembanganSPMIMeningkatkanSPMIsebagaisuatusistem(kaizen),yaitumeliputiperbaikanrencanaSPMI

dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada

angka 3, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan

tinggi.

Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam

SPMI(StandarDikti)yangdapattersusundalamsebuahDokumenStandarSPMI,makatanpa

mengurangifungsipentingdaridokumenSPMIlain,yaituKebijakanSPMI,ManualSPMI,dan

Formulir SPMI, uraian di bawah ini memfokuskan pada bagaimana implementasi Standar

dalamSPMI(StandarDikti).

ImplementasiStandardalamSPMI(StandarDikti)terdiriatassebuahsiklusyangmencakup

Penetapan,Pelaksanaan,Evaluasipelaksanaan,Pengendalianpelaksanaan,danPeningkatan

(PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dilihat dalam Gambar 7 sebagai

berikut:

Gambar7.SiklusSPMI


33

1. PenetapanStandarDikti

Standaradalahpernyataandalambentukkalimatyangberisisesuatuyangdicitakanatau

diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau

dapatberupaperintahuntukmelakukansesuatu.DidalamSPMI,standaryangdimaksud

adalahStandardalamSPMI(StandarDikti),yangterdiriatasstandaryangditetapkanoleh

Pemerintah, yaituStandarNasionalDikti (SNDikti), dan standar yangharusditetapkansendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan olehperguruan tinggi. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi wajib melampaui SN

Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga

merupakankekhasandariperguruantinggiyangbersangkutan.Artinya,perguruantinggi

wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi

sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi

daripadaSNDikti.

Untuk merumuskan berbagai Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri,perguruantinggidapatmengikutilangkahberikutini:

a. menyiapkandanmempelajariberbagaibahan,antaralain:

• Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (al: Undang-Undang

PendidikanTinggi,berbagaiPermenristekdiktiyangmengaturPendidikanTinggi);

• Tatanilaiataunilaidasaryangdianutperguruantinggi;

• Visi,misi,dantujuanperguruantinggidan/atauunitpengelolaprogramstudi;

• HasilanalisisSWOT(strengths,weaknesses,opportunities,threats)perguruantinggidan/atauunitpengelolaprogramstudi;dan

• Hasil studi pelacakan lulusan (tracer study) dan/atau need assessment terhadappenggunalulusan.

b. melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untukmemperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang

narasumber, antara lain dari Kemenristekdikti dan/atau perguruan tinggi lain yang

memahamiKebijakanNasionalSPMDikti;

c. menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan

internaldaneksternalperguruantinggisebagaiwahanauntukmendapatkanberbagai

saran,ide,atauinformasiyangdapatdigunakandalammerumuskanStandarDiktiyang

ditetapkanperguruantinggisendiri;

d. merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, yang dapat

menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur ABCD, yaitu Audience(subyek),Behaviour(predikat),Competence(obyek),danDegree(keterangan);

e. melakukanuji publikhasil perumusanStandarDikti yangditetapkanperguruan tinggi

sendirikepadaparapemangkukepentinganinternaldaneksternal,untukmendapatkan

saranperbaikanatasStandarDiktiyangditetapkanperguruantinggisendiritersebut;


34

f. melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang

ditetapkanperguruantinggisendiri,denganmemperhatikanhasilujipublik;

g. menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut, sesuai

denganmekanismeyangdiaturdalamStatutaPerguruanTinggiyangbersangkutan.

PerumusanStandarDiktiyangditetapkanperguruantinggisendiri,sesuailangkahdiatas

dapatdilakukanoleh:

a. Tim ad hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi

untukmenyusunSPMI, yangdapatberanggotakanpejabat strukturaldan/ataudosen

yangbukanpejabatstruktural;atau

b. Lembaga/kantor/unitkhususpenjaminanmutuperguruantinggi(jikaada),yangdapat

bertindaksebagaikoordinatorataufasilitatorperumusanStandarDiktiyangditetapkan

perguruantinggisendiri.

Agar semua pihak dalam suatu perguruan tinggi dapat memahami bagaimana Standar

Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan

ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual

Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian

PelaksanaanStandar,danManualPeningkatanStandar,dapatdihimpunmenjadisebuah

BukuManualSPMI.

2. PelaksanaanStandarDikti

Setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti

yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh

tingkat di suatu perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi

subyek atau audience (A) dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar

dalam SPMI (Standar Dikti) itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-

masing Standar Dikti, misal Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua

Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Berikut ini contoh isi

rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yangmemperlihatkan subyek yang harus

melaksanakannya:

• Standar Isi Pembelajaran: ‘Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS)

mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah

pertama di setiap awal semester’, menunjukkan bahwa subyek yang harus

melaksanakanstandartersebutadalahdosen;

• StandarRekrutmendanSeleksiDosen:‘Rektormembuatrencanarekrutasidanseleksi

calondosenpadasetiapawaltahunanggaran,berdasarkankebutuhanyangdiusulkan

olehDekan’,menunjukkanbahwasubyekyangharusmelaksanakanstandarituadalah

RektordanDekan.

Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya

bertanggungjawab dalam Tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini.

Contoh dalam pelaksanaan Standar isi Pembelajaran di atas, walaupun subyek adalah


35

dosen, namun Ketua Jurusan/Departemen atau Wakil Dekan juga bertanggung jawab

memantau,mengevaluasidanbilaperlumengambil tindakankoreksiuntukmemastikan

bahwaisistandartersebutdilaksanakanataudipenuhi.

Dengandemikian,pelaksanaanisiStandardalamSPMI(StandarDikti)menjaditugasdari

setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan

pejabat struktural, dosen, tenagakependidikanyangbukandosen,dan jugamahasiswa,

sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar dalam

SPMI (Standar Dikti) atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanyamenjadi tugas dan

tanggungjawabLembagaatauKantorPenjaminanMutu.AgarsemuaStandardalamSPMI

(StandarDikti)dapatdilaksanakan,diperlukanManualPelaksanaanStandardalamSPMI

(Standar Dikti) yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan

manuallainnya.

3. EvaluasiPelaksanaanStandarDikti

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat

struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk lembaga/kantor penjaminan

mutujikaada,untukmenilaiapakahisiberbagaiStandardalamSPMI(StandarDikti)telah

dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara

pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi

pelaksanaan standar lazimdikaitkan dengan tindakanmemantau (monitoring), sehinggadapatdisingkatmenjadi‘monev’.

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesaidilakukan, yangdisebut juga sebagai summativeevaluation. Evaluasi seperti ini bersifatkomprehensifdanutuh,sehinggabukanhanyahasil(output)yangdinilaimelainkan juga

dampakatau (outcomes) dari sebuahproses atau kegiatan.Monitoring adalahpenilaianpula,tetapidilakukanketikakegiatanyangdinilaiitumasihberjalan,ataudisebutsebagaiformativeevaluation.5

Baiksummativemaupunformativeevaluationbertujuan:

a. memastikanStandardalamSPMI(StandarDikti)telahdilaksanakansebagaimanatelah

ditetapkan;

b. mengantisipasi dan/ataumengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam

pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan

pencapaianisiStandardalamSPMI(StandarDikti)tersebut;dan

c. jikatidakditemukankekeliruanataukekurangan,makatujuanevaluasiataumonitoring

adalahmempertahankanpelaksanaanStandardalamSPMI (StandarDikti) yang telah

berlangsung.

5 Selain formative dan summative evaluation, dikenal juga diagnostic evaluation, yaitu evaluasi yang bertujuanmengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan suatu kegiatan dan mengambil

langkahyangdiperlukanuntukmengatasikelemahanataukendalatersebut.


36

Formativeevaluationdansummativeevaluationadalahkegiatanaudit(auditing),yangjikadilakukanolehpihak internaldalamsuatuperguruantinggidisebutAuditMutu Internal(AMI). Sedangkan summative evaluation yang dilakukan oleh pihak eksternal disebutakreditasi(accreditation).

DalampelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti),evaluasidilakukanpertama-tama

oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian,

untukmenjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan denganAuditMutu Internalyang lazimdilakukanolehparaauditor internal yangdapatberadadibawahkoordinasiLembaga atau Kantor Penjaminan Mutu yang terdapat pada perguruan tinggi

bersangkutan. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau

tindakankoreksi,sebaliknyajikabaikmakapraktikbaiktersebutdapatdipertahankandan

ditingkatkan mutunya. Pada akhirnya, berdasarkan hasil audit internal ini perguruantinggitersebutdapatmemintapihakeksternaluntukmelakukanakreditasiatauSPME.

Obyekyangdievaluasidapatberupa:

a. prosesataukegiatanpelaksanaanisisuatustandar;

b. prosedurataumekanismepelaksanaanisistandar;

c. hasilatauoutputdaripelaksanaanisistandar;dan

d. dampakatauoutcomesdaripelaksanaanisistandar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolokukur isi darimasing-masing StandardalamSPMI

(StandarDikti).OlehkarenacakupanisiStandarDiktiberbagaimacamsesuaidenganluas

lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi, maka waktu dan

frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti mungkin tidak akan selalu sama. Contoh,

evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kelas, dapat dilakukan sekali dalam

seminggu,sedangkanpemantauannyadilakukansetiaphari.Namun,evaluasipelaksanaan

Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan

semesteranatausetahunsekali.

Untukdapatmengevaluasi, diperlukan ketersediaanbahan, data, informasi, keterangan,

dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir

catatan/rekamanpelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti),formulirpemantauan,

danpenjelasandaripihakpelaksanaStandarDikti.Pedomanrincitentangsiapa,bilamana,

bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

dirumuskandidalamManualEvaluasiyangterhimpundalamBukuManualSPMI.

Hasil summative evaluation maupun formative evaluation berupa berbagai temuan(findings) harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti,

sebagaimanadiuraikandibawahini.

4. PengendalianPelaksanaaanStandarDikti

Pengendalianpelaksanaan StandardalamSPMI (StandarDikti)merupakan tindak lanjut

atasberbagaitemuan(findings)yangdiperolehdariTahapEvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI (StandarDikti). Jika temuan (findings)menunjukkanbahwapelaksanaan isi


37

StandardalamSPMI (StandarDikti) telah sesuaidenganapayang telahdicantumkandi

dalamStandardalamSPMI(StandarDikti),makalangkahpengendaliannyaberupaupaya

agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (findings)menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk

memastikan agar isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dapat

terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan

Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan

yangkhususmembahashasilevaluasihinggapenjatuhantindakankoreksitertentu,antara

lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau

pemeriksaanmendalam,danpenjatuhansanksiringan,sedang,hinggaberat.

Setiapbentuktindakankoreksiyangdiambilatastemuan(findings),perludicatatdidalam

formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harusmelakukan

tindakankoreksi, alasanpenjatuhan tindakankoreksi, pihak yangmenjatuhkan tindakan

koreksi,durasiwaktutindakankoreksiharusdilakukan,sertaketerangantentangapakah

tindakankoreksitersebuttelahdilaksanakanatautidakdilaksanakan.Pencatatanlangkahtindakankoreksi atas temuan (findings)merupakan salah satu luaranSPMIyangakandiperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkatterakreditasi.

Petunjukmengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar

Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan

StandarDikti.Manual ini sepertimanual lainnyadapatdihimpundidalamBukuManual

SPMI.

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak

tepat jika dilakukan oleh Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu, sebab unit ini tidak

memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal temuan (findings)menunjukkanperlutindakankoreksi,makainformasiituharusdisampaikankepemimpin

unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk

ditindaklanjuti.

5. PeningkatanStandarDikti

PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)adalahkegiatanperguruantinggiuntuk

menaikkanataumeninggikan isi StandardalamSPMI (StandarDikti).Kegiatan ini sering

disebut kaizen atau continuous quality improvement (CQI), dan hanya dapat dilakukanapabila Standar dalamSPMI (StandarDikti) telahmelalui keempat tahap siklus SPMIdi

atas,yaituPenetapan,Pelaksanaan,Evaluasipelaksanaan,danpengendalianpelaksanaan

Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untukmeningkatkanmutuperguruantinggisesuaiperkembangankebutuhanmasyarakat,

kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku

kepentinganinternaldan/ataueksternalperguruantinggi.


38

IsiStandardalamSPMI (StandarDikti)yangdapatditingkatkanadalahunsurBehaviour,Competence,Degree,ataukombinasiketiganya.Contoh,semula isisuatuStandardalam

SPMI(StandarDikti)adalah‘Setiapsemesterdosenwajibmenyusunsilabusmatakuliahyangdiasuhnya’, kemudiansetelahstandar inidicapai selamadua tahunberturut-turut,

dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanan standar tersebut setiap semester, diketahui

bahwamayoritas atau bahkan semua dosen telahmemenuhi isi standar itu. Kemudian,

aspek Competence dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi ‘Setiapsemester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya denganmencantumkan capaian pembelajaranmata kuliah dan harus selaras dengan capaianpembelajaran program studi’. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek Degree,sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan

mencantumkan tenggatwaktu, yaitu ‘Paling lambat satubulan sebelumawal semesterberjalan,setiapdosenharustelahselesaimenyusunsilabusmatakuliahyangdiasuhnyadan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaranrencanastudi’.

KaizensetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)dapatdilakukansecarabersamaanatau

serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan

mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi

masing-masing standar. Contoh, kaizen isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan

setiaptahun,tetapikaizenisiStandarKebersihandapatdilakukansetiaptahunatausetiap

semester.

DisarankanagarkaizenatasisiStandardalamSPMI(StandarDikti)dilakukanbukanoleh

perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui Lembaga atau Kantor

Penjaminan Mutu (jika ada), atau oleh Pimpinan perguruan tinggi. Jika diperlukan,

sebelummelakukan kaizen Standar dalam SPMI (StandarDikti), perguruan tinggi dapat

melakukan benchmarking untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah

melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau

dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil kaizen pada akhirnya adalah penetapanStandar dalam SPMI (Standar Dikti) baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI

(Standar Dikti) sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI

(StandarDikti)dalamsiklusPPEPPsepertidiuraikandiatasdimulaikembali.

6. ModelOrganisasidanKelembagaanSistemPenjaminanMutuInternal

ImplementasiSPMIdisuatuperguruantinggidilakukanbaikpadatingkatperguruantinggi

(Universitas, Institut,SekolahTinggi,Polyteknik,Akademi,AkademiKomunitas),maupun

pada tingkat fakultas (jika ada) dan tingkat unit pengelola program studi (Jurusan,Departemen,Bagian,jikaada).

Mengenai pengertian ‘program studi’, perlu dikemukakan bahwa berdasarkan UU Dikti

programstudibukanmerupakanunitorganisasi.HalinidiaturdalamPasal1angka17UUDiktiyangmenyatakan bahwaProgramStudiadalahkesatuan kegiatan pendidikan danpembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu

jenispendidikanakademik,pendidikanprofesi,dan/ataupendidikanvokasi.


39

Selanjutnya,dalamPasal33ayat (4)UUDiktidiaturbahwaProgramStudidikelolaoleh

suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun yangdimaksud unit pengelola sebagai unit organisasi dalam praktik adalah jurusan,

departeman,bagian,atausekolah.

Berdasarkan ketentuan di atas, tingkat implementasi SPMI menurut bentuk perguruan

tinggidapatdilihatpadaGambar8berikutini.

Gambar8.TingkatImplementasiSPMI

Setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam

mengimplementasikan SPMI. Selain karena tidak terdapat peraturan yang mewajibkan

mereka untuk memilih model tertentu, juga karena setiap perguruan tinggi memiliki

perbedaan dalam hal latar belakang sejarah, tata nilai atau nilai dasar organisasi,

kemampuansumberdaya, jumlahprogramstudi, jumlahmahasiswadsb.,sehinggatidak

tepat jikasebuahperguruantinggimenirumodelorganisasidankelembagaanSPMIdari

perguruantinggilain.

Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh

perguruantinggidalammengimplementasiSPMI,yakni:

a. MembentukunitkhususSPMI;

b. MengintegrasikanimplementasiSPMIkedalammanajemenperguruantinggi;atauc. Mengombinasikanmodeladanb.

a. MembentukunitkhususSPMIUnit SPMI dibentuk pada tingkat perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi

memfasilitasi implementasi SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan. Unit ini

memiliki strukturorganisasi,mekanismekerja,personaliadananggaran.Pada tingkat

yanglebihrendah(misalfakultas),dapatdibentukjugaunitSPMIyanglebihkecilyang

secara hirarkhis bertanggung jawab kepada unit SPMI pada tingkat perguruan tinggi.

PengelolaunitSPMItidakbolehdirangkapolehpemangkujabatanstrukturallain.

Pada tingkat perguruan tinggi unit SPMI dapat ditempatkan di bawahWakil Rektor/

WakilKetua/WakilDirekturataulangsungdibawahkoordinasiRektor/Ketua/Direktur.


40

Sedangkan pada tingkat Fakultas (jika ada) unit SPMI dapat ditempatkan di bawah

WakilDekan atau langsungdi bawah koordinasiDekan.Unit SPMI yangditempatkan

langsungdibawahpemimpinperguruantinggiakanmemberikankemudahandalamhal

SPMItelahditerapkanpadasegalaaspekdiperguruantinggiyangbersangkutan.

• KekuatanPertama, model ini dipandang sebagai cara pengorganisasian implementasi SPMI

yangtepat,karenaunitSPMIyangterpisahdariberbagai jabatanstruktural secara

teoretikmaupun praktik dipandang lebih independen. Independensi yangmelekat

pada unit SPMI tersebut akan mendukung pelaksanaanmonitoring & evaluation(termasukAuditMutuInternal)secaraobyektif.Kedua,keberadaanunitSPMIdapat

dipandangsebagai caraperguruan tinggi tersebutmelaksanakansalah satuprinsip

darigooduniversitygovernance,yaituakuntabilitas.Ketiga,unitSPMIyangdibentuk

secaraindependendanakuntabelakanmembuatnyamenjadikuatdandiseganioleh

berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit oleh unit

SPMItersebut.

• KelemahanPertama, model ini membutuhkan biaya serta sumber daya manusia yang relatif

besar yang dapat memberatkan perguruan tinggi yang tidak memiliki SDM yang

cukup,memilikistudentbodyyangkecil,memilikisedikitprogramstudi,dansumber

dana yang terbatas. Model ini dapat menghambat implementasi SPMI pada

perguruan tinggi yang relatif kecil. Kedua, keberadaan unit SPMI dapat

memperbesarstrukturorganisasiperguruantinggidanmemperpanjangmatarantai

birokrasi,sehinggapotensialmembebaniperguruantinggi tersebut.Ketiga,apabila

unit SPMI tersebut secara struktural berkedudukan tidak lebih tinggi dari fakultas

atau unit pengelola program studi, efektivitasnya dalam melaksanakan fungsi

implementasiSPMIrendah.Halinidisebabkanfakultasatauunitpengelolaprogram

studiyangmerasaberadapadaposisi lebihtinggiatausederajatdenganunitSPMI

akancenderungmengabaikansarandan/ataurekomendasidariunitSPMI.

b. MengintegrasikanImplementasiSPMIkedalamManajemenPerguruanTinggiPada model ini, SPMI diimplementasikan oleh setiap pejabat struktural, misalnya

Rektor/Ketua/Direktur,Dekan,KetuaJurusan,KepalaBiro,KepalaLaboratorium.Dalam

model ini, koordinasi pelaksanaan SPMI pada tingkat perguruan tinggi langsung

dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi, tetapi kendali implementasi di tingkat

Fakultas atau Jurusan/Departeman/Bagian/Sekolah dilakukan oleh masing-masing

pemimpinunittersebutdandikoordinasikanlangsungolehpemimpinperguruantinggi.

• KekuatanPertama, model ini cocok untuk perguruan tinggi kecil atau yang baru didirikan

dengan sumber daya yang terbatas, jumlah program studi dan mahasiswa yang

relatif sedikit.Denganmelekatkan tugasmengimplementasikanSPMIpada jabatan

struktural mulai dari tingkat tertinggi, yaitu pemimpin perguruan tinggi hingga

tingkat fakultas atau unit pengelola program studi di dalam perguruan tinggi,


41

membuat implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel. Dengan

model ini, struktur organisasi perguruan tinggi juga akan tetap ramping dan tidak

memperpanjangmatarantaibirokrasi.Kedua,melaluicaraini,setiapdosen,tenaga

kependidikan,mahasiswa,bahkan jugaparapejabat struktural relatif akanmerasa

lebih nyamandalambekerjamewujudkanbudayamutu sebab tidak adaperasaan

dipaksadandiawasiolehpengawas.

• KelemahanPertama,model ini dapatmengganggu efektivitas, obyektivitas, dan akuntabilitas,

karena menyerahkan implementasi SPMI pada para pejabat struktural yang

kinerjanyajustruakandiukurdalamSPMIdapatdianggapkurangetis.Implementasi

SPMIdenganmodel inidiragukanefektivitasnyakarenamodel iniamattergantung

pada inisiatif dan ketegasan pejabat struktural. Kedua, model ini dapat

mengakibatkan implementasiSPMIberlangsung tidakserentak,berbeda-beda,dan

dengankecepatantidaksamaapabilatidakadakoordinasidaripemimpinperguruan

tinggi.

c. Mengombinasikanmodeladanb.Perguruan tinggi dapat mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan

tujuantertentusebagaiberikut:

1) Pertama, sebagai pemula sebuah perguruan tinggi membentuk sebuah task forceatautimadhocdengantugaspokokmenyusunDokumenSPMI,setelahitudibentuk

unit SPMI untuk melanjutkan langkah sesuai mekanisme SPMI (lihat Gambar 6).

ModelinidapatdiadopsijikajumlahSDMpadaperguruantinggiitumasihterbatas,

sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan Standar dalam

SPMI (Standar Dikti) sudah mendesak. Namun, ketika perguruan tinggi harus

melaksanakan isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lalu mengevaluasi

dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukanmonitoring danevaluasi, maka model task force ini dipandang kurang efektif. Dalam keadaan

tersebut, kemudian dipandang perlu dibentuk unit SPMI dan membubarkan taskforceataumengubahpersonaliataskforcemenjadipengelolaunitSPMI.

2) Kedua,perguruan tinggimembentukunit SPMIdi tingkatperguruan tinggidengan

tugas pokok mengimplementasikan SPMI. Tugas ini dijalankan secara sistematis,

efektif, danmenimbulkan dampak psikologis bagi pemangku kepentingan internal

sehinggamulai timbulkesadaranmutu,danpadagilirannyaterciptabudayamutu.

Kemudian, setelah budayamutumulai terinternalisasi, secara bertahap tugas dan

fungsi dari unit tersebut dapat dialihkan ke para pejabat struktural pada semua

tingkat, dan unit tersebut dapat dihapuskan. Penghapusan unit SPMI tidak berarti

implementasi SPMI terhenti, karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas

danwewenangnyamasing-masingharusmelanjutkan implementasiSPMIdibawah

koordinasilangsungpemimpinperguruantinggi.


42

3) Ketiga,perguruantinggimengorganisasikanimplementasiSPMIdenganmembentuk

unit SPMI di tingkat perguruan tinggi yang membawahi semua unit kerja di

perguruantinggi.Namun,padatingkatunitkerjasepertifakultastidakdibentukunit

SPMIyanglebihkecil,tetapiimplementasiSPMImerupakantugaspejabatstruktural

sepertiDekan,WakilDekan,KetuaJurusan,SekretarisJurusan,KepalaLaboratorium,

dsb. Sedangkan unit SPMI di tingkat perguruan tinggi bertugas memonitor,

mengevaluasi,danmengauditpelaksanaanSPMIdisemuaunitkerja.

********


43

BabIVSistemPenjaminanMutuInternalPendidikanAkademikA. GambaranUmumPendidikanAkademik

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan UU Dikti terdapat 3 (tiga) jenispendidikan,yaitupendidikanakademik,pendidikanvokasidanpendidikanprofesi.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Dikti, pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi

program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan danpengembangancabangIlmuPengetahuandanTeknologi.

Jenispendidikanakademikdapatdiselenggarakanmelalui3(tiga)programpendidikan,yaitu

programsarjana,programmagister,danprogramdoktor.

BerdasarkanPasal18,Pasal19,danPasal20UUDikti, kemampuan lulusanmasing-masing

programpendidikantersebutdapatdiuraikansebagaiberikut:

1. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusanpendidikanmenengahatausederajat,sehinggamampumengamalkan ilmupengetahuan

danteknologimelaluipenalaranilmiah;

2. Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusanprogram sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan

ilmupengetahuandan/atauteknologimelaluipenalarandanpenelitianilmiah;

3. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusanprogrammagisteratausederajat, sehinggamampumenemukan,menciptakan,dan/atau

memberikankontribusikepadapengembangan,sertapengamalanIlmuPengetahuandan

Teknologimelaluipenalarandanpenelitianilmiah.

Menurut UU Dikti penyelenggaraan pendidikan akademik, yangmeliputi Program Sarjana,

Program Magister, dan Program Doktor, dimandatkan kepada perguruan tinggi yang

berbentuk Universitas, Institut, atau Sekolah Tinggi. Namun, apabila memenuhi syarat

Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan Program Diploma Tiga,Program Diploma Empat (Sarjana Terapan), ProgramMagister Terapan, Program DoktorTerapan,ProgramProfesidan/atauProgramSpesialis.

B. PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

Secaraumum,diatastelahdikemukakanapa,mengapa,bagaimana,siapa/pihakmana,dan

bilamanapenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti).Didalambagianiniakandiuraikan

tentangmacam dan tahap penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) khusus untuk

PendidikanAkademik.

1. MacamStandardalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanAkademikBerbagaimacam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat

diklasifikasikansesuaidenganstrukturStandardalamSPMI(StandarDikti)padaumumnya

sebagaiberikut:


44

a. SNDiktiuntukPendidikanAkademik

SNDikti telahditetapkandi dalamPermenristekdiktiNo. 44 Tahun2015Tentang SN

Dikti, sehinggaketikamenetapkanSNDiktiuntukPendidikanAkademik,maka semua

SNDiktiyangrelevandenganPendidikanAkademikdalamPermenristekdikti tersebut

merupakanstandarminimumdanwajibditetapkansebagaiSNDiktiuntukPendidikanAkademikdiperguruantinggiyangbersangkutan.

SNDiktiuntukPendidikanAkademikmemilikistrukturyangsamadenganstrukturSN

Diktipadaumumnya,sebagaiberikut:

1) KelompokStandarNasionalPendidikanyangterdiriatas:

a) Standarkompetensilulusan;

b) Standarisipembelajaran;c) Standarprosespembelajaran;d) Standarpenilaianpembelajaran;e) Standardosendantenagakependidikan;f) Standarsaranadanprasaranapembelajaran;g) Standarpengelolaanpembelajaran;danh) Standarpembiayaanpembelajaran.

2) KelompokStandarNasionalPenelitianyangterdiriatas:

a) Standarhasilpenelitian;b) Standarisipenelitian;c) Standarprosespenelitian;d) Standarpenilaianpenelitian;e) Standarpeneliti;f) Standarsaranadanprasaranapenelitian;g) Standarpengelolaanpenelitian;danh) Standarpendanaandanpembiayaanpenelitian.

3) KelompokStandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakatyangterdiriatas:

a) StandarhasilPKM;

b) StandarisiPKM;

c) StandarprosesPKM;

d) StandarpenilaianPKM;

e) StandarpelaksanaPKM;

f) StandarsaranadanprasaranaPKM;

g) StandarpengelolaanPKM;dan

h) StandarpendanaandanpembiayaanPKM.

b. StandarDiktiyangditetapkanolehperguruantinggiuntukPendidikanAkademik

BerdasarkanPasal54ayat(4)UUDikti,StandarDiktiuntukPendidikanAkademikyang

ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi merupakan standar yang wajib danmelampauiSNDiktiuntukPendidikanAkademik.


45

Pengertian ‘melampaui’ dimaksudkanbahwamacam dan jumlah StandarDikti untukPendidikan Akademik yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi dapat berupa

standaryangmelebihisubstansi/isiSNDikti,ataudapatberupastandaryangmelebihi

jumlah SN Dikti, sehingga memberikan kekhasan pada Pendidikan Akademik yang

diselenggarakanolehsuatuperguruantinggi.

Penentuan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang

ditetapkansendiriolehperguruantinggidijabarkanberdasarkanvisiperguruantinggiyang bersangkutan, karena visi perguruan tinggimerupakan tolok ukur utama untuk

menentukan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang

ditetapkanolehperguruantinggi.Semakinjauhvisiperguruantinggiyangditetapkan,maka semakin beragam substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan

Akademikyangditetapkanolehperguruantinggi.

Sehubungandenganitu,kepemilikanvisiperguruantinggiolehsuatuperguruantinggi

merupakan persyaratan mutlak, selain karena akan memberikan arah ke mana

perguruan tinggiakandikembangkan, jugaberfungsi sebagai tolokukurutamadalam

menetapkan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang

ditetapkanolehperguruantinggi.

MenurutPasal54ayat(4)UUDikti,strukturStandarDiktiyangditetapkansendirioleh

perguruan tinggi terdiri atas Kelompok Standar Bidang Akademik dan KelompokStandarBidangNonAkademik.

a. KelompokStandarBidangAkademikuntukPendidikanAkademikantaralaindapatterdiriatas:

1) Standar pendidikan untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau

jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Pendidikan

dalamSNDikti;

2) Standar penelitian untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau

jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Penelitian

dalamSNDikti;

3) Standar pengabdian kepada masyarakat untuk Pendidikan Akademik yang

substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar

NasionalPengabdianKepadaMasyarakatdalamSNDikti;

b. Kelompok StandarBidangNonAkademik untukPendidikanAkademikantara laindapatterdiriatas:

1) Standar pengelolaan untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau

jumlahnyamelampauiStandarPengelolaandalamSNDikti;

2) Standar keuangan untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau

jumlahnyamelampauiStandarPendanaandanPembiayaandalamSNDikti;


46

3) Standar ketenagaan untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau

jumlahnyamelampauiStandarDosendanTenagaKependidikandalamSNDikti;

4) Standar sarana prasarana untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi

dan/ataujumlahnyamelampauiStandarSaranadanPrasaranadalamSNDikti;

5) Standar kemahasiswaan untuk Pendidikan Akademik yangmelampaui SN Dikti

karenatidakadadidalamSNDikti;

6) StandarkerjasamauntukPendidikanAkademikyangmelampauiSNDiktikarena

tidakadadidalamSNDikti;dan

7) Standar lain yang diturunkan dari visi perguruan tinggi untuk PendidikanAkademikyangmelampauiSNDiktikarenatidakadadidalamSNDikti.

BaikSNDiktimaupunStandarDiktiyangditetapkanolehPerguruanTinggisendiriuntuk

PendidikanAkademikdapatditurunkanmenjadisatuataulebihStandarTurunan.

2. TahapPenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanAkademik

Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat

dilakukandengancarasebagaiberikut:

a.KetersediaanDokumenKebijakanSPMIuntukPendidikanAkademik

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab III, apabila suatu perguruan tinggi akan

mengimplementasikan SPMI, maka perguruan tinggi tersebut harus menetapkan

terlebih dahulu Kebijakan SPMI di perguruan tinggi tersebut, yang dimuat sebagai

Dokumen SPMI. Di dalam Dokumen Kebijakan SPMI tersebut dapat ditemukan Visi

Perguruan Tinggi yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai tolok ukur penetapan

Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Selain itu, di dalam Dokumen Kebijakan SPMI

perguruantinggiakanditemukanpulamacamdanjumlahStandardalamSPMI(Standar

Dikti)yangakandipenuhimelaluiimplementasiSPMIperguruantinggitersebut.

b. KetersediaanDokumenManualSPMIuntukPendidikanAkademik

SetelahVisi Perguruan Tinggi danmacam serta jumlah Standar dalam SPMI (Standar

Dikti) untuk Pendidikan Akademik diketahui dari Dokumen Kebijakan SPMI, maka

penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk pendidikan Akademik harus

dilakukan berdasarkanManual Penetapan Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk

PendidikanAkademikyangmerupakansalahsatumanualdariDokumenManualSPMI,yang terdiri atas Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Manual

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Manual Pengendalian

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Manual Peningkatan Standar


BerdasarkanuraiantentangManualSPMIdidalamBabIIIdiatas,makakhusustentang

penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, harus

dilakukanpalingsedikitkegiatansebagaiberikut(terdapatdidalamManualSPMI):


47

1) MacampekerjaanyangharusdilakukandalamPenetapan (PPertamadari siklusPPEPP)StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

a) MembentukTimPerumusStandardalamSPMI (StandarDikti)untukPendidikanAkademik,yangterdiriatas:

(1) Pimpinanperguruantinggi;

(2) Pimpinanfakultas(jikaada);

(3) Pimpinanunitpengelolaprogramstudi;dan

(4) dosen.

Jika perguruan tinggimemiliki unit khusus SPMI,maka unit tersebut yang akan

mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

PendidikanAkademik;

b) Mengambil Visi perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen

KebijakanSPMIperguruantinggiyangbersangkutan;

c) MengambilnamaStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam

DokumenKebijakanSPMIPerguruanTinggiyangbersangkutan;

d) Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

Akademik;

e) Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

Pendidikan Akademik, antara lain dalam bentuk ABCD (Audience, Behavior,Competence,Degree)atauKPI(KeyPerformanceIndicators)ataubentuklainyangdipandangpalingcocok;

f) Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

AkademikberdasarkanVisiPerguruanTinggi,namaStandardalamSPMI(Standar

Dikti)untukPendidikanAkademikyangditetapkanperguruantinggisendiri,dan

hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan

StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik;

g) Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

pendidikanAkademikkepadapemangkukepentinganinternal(dosendantenaga

kependidikan), dan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, dunia kerja

danduniaindustri,alumni,danpihaklainyangdipandangperlu);

h) Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik

rancanganStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik;

i) MemintapersetujuanSenatPerguruanTinggi,danBadanPenyelenggara(khusus

untukPTS)atasStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik;


48

j) Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

dalam Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk PTN, atau meminta

KeputusanBadanPenyelenggarauntukPTS;

2) Pihakyangharusmelakukanpekerjaantersebut

a) Pekerjaanangka1) huruf adilakukanolehPemimpinPerguruanTinggi (Rektor/

Ketua/Direktur);

b) Pekerjaanangka1)hurufb)sampaidenganhurufh)dilakukanolehTimPerumus

atauunitSPMI;

c) Pekerjaan angka 1) huruf i) dan huruf j) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan

Tinggi(Rektor/Ketua/Direktur);

3) Carapekerjaantersebutharusdilakukan

a) Pekerjaanangka1)hurufadilakukandengancaramemintausulancalonanggota

Tim Perumus (jika menggunakan Tim Perumus) dari unit terkait di dalam

perguruantinggi,ataudiusulkanolehPemimpinUnitSPMI(jikaada),untukdipilih

danditetapkanolehPemimpinPerguruanTinggi(Rektor/Ketua/Direktur);

b) Pekerjaan angka 1) huruf b), huruf c) dan huruf d) dilakukan dengan caramembacadanmengkaji (jikaperludiselenggarakanFGDdi antaraTimPerumus

atauUnitSPMI)DokumenKebijakanSPMIPerguruanTinggiyangbersangkutan,

danperaturanperundang-undanganpendidikan tinggi yang relevan, antara lain

UU Dikti, PP. No. 4 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015,

PermenristekdiktiNo.32Tahun2016,PermenristekdiktiNo.62Tahun2016,dan

PermenristekdiktiNo.100Tahun2016;

c) Pekerjaan angka 1) huruf e) dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat

untukmenyepakati di antara Tim Perumus atau di dalamUnit SPMImengenai

bentukrumusanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik;

d) Pekerjaan angka 1) huruf f) dilakukan dengan cara menugaskan kelompok-

kelompok yang dibentuk di antara anggota Tim Perumus untuk merumuskan

sejumlahStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik;

e) Pekerjaanangka1)hurufg)dilakukandengancaramenyelenggarakanlokakarya

untuk membahas hasil rumusan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untukPendidikanAkademik;

f) Pekerjaanangka1)hurufh)dilakukandengancaramenyelenggarakanrapatTim

PerumusataurapatunitSPMIuntukmemasukkanhasilujipublikatasrancangan

sejumlahStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik;

g) Pekerjaan angka 1) huruf i) dilakukan dengan cara Pemimpin Perguruan Tinggi

meminta kepada Ketua Senat Perguruan Tinggi untukmenyelenggarakan Rapat

PlenoSenatPerguruanTinggi,denganacarakhususyaitupemberianpersetujuan


49

atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

Akademik;

h) Pekerjaanangka1)huruf j)dilakukandengancaraPemimpinPTNmenggunakan

hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk menetapkan Surat Keputusan

TentangDokumenSPMIuntukPendidikanAkademik.UntukPTS,PemimpinPTS

menggunakan hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk mengusulkan

penerbitanSuratKeputusanBadanPenyelenggaraTentangDokumenSPMIuntuk

PendidikanAkademik.

StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikinimerupakanisi

dari Dokumen Standar SPMI sebagai salah satu Dokumen SPMI dari 4 (empat)

DokumenSPMIlainyangharusditetapkanberdasarkanPermenristekdiktiNo.62

Tahun2016TentangSPMDikti.

4) Bilamanapekerjaantersebutharusdilakukan

Berbagai pekerjaan di dalam angka 1) sampai dengan 3) harus dilakukan sebelum

penetapan Dokumen Standar SPMI dan Dokumen Formulir SPMI selesai disusun.

Setelah 4 (empat) Dokumen SPMI yang diwajibkan oleh Permenristekdikti No. 62

Tahun 2016 tersedia,maka implementasi SPMImasuk pada tahap Pelaksanaan (P

KeduadarisiklusPPEPP)SPMI,yaituPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)

untukPendidikanAkademik.

Jika digambarkandenganmatriksmakaPenetapanStandardalamSPMI (StandarDikti)UntukPendidikanAkademiksebagaiberikut:

PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanAkademik

SNDikti StandarDiktiyangditetapkanperguruantinggisendiri

Macam Tahap Macam Tahap

KelompokStandarNasionalPendidikan

1. KetersediaanDokumen

KebijakanSPMIuntuk

PendidikanAkademik;


ManualSPMI

(KhususnyaManual

PenetapanStandar)

untukPendidikan

Akademik,yangberisi:

a. Macampekerjaan

yangharus

dilakukan;

b. Pihakyangharusmelakukan

pekerjaantsb;

c. Carapekerjaan

dilakukan;

d. Bilamanapekerjaan

harusdilakukan;

KelompokStandarBidangAkademik


KebijakanSPMIuntuk

PendidikanAkademik;


ManualSPMI(Khususnya

ManualPenetapan

Standar)untukPendidikan

Akademik,yangberisi:

a. Macampekerjaan

yangharusdilakukan;

b. Pihakyangharusmelakukanpekerjaan

tsb;

c. Carapekerjaan

dilakukan;


harusdilakukan;

KelompokStandarNasionalPenelitian

KelompokStandarBidangnonAkademik

KelompokStandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakat


50

3. ContohPenetapanStandarDalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanAkademik

a. ContohPenetapanSNDiktiUntukPendidikanAkademik(BidangPendidikan)

a) StandarKompetensiLulusan(SKL)untukPendidikanAkademik

StandarKompetensiLulusanadalahkriteriaminimaltentangkualifikasikemampuan

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakandalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, yang digunakan untuk

pengembanganstandarlaindibidangTridharmaPerguruanTinggi.

BerdasarkanpengertianStandarKompetensiLulusantersebut,SKLdapatditurunkan

menjadisejumlahStandarTurunanuntukkemudiandirumuskandanditetapkanisi

standarnya,yaitu:

a) StandarSikapuntukPendidikanAkademik;

b) StandarPengetahuanuntukPendidikanAkademik;

c) StandarKeterampilanuntukPendidikanAkademik;

d) StandarPengalamanKerjaMahasiswauntukPendidikanAkademik.

Standar Sikap dan Standar Keterampilan Umum sudah ditetapkan dalam

PermenristekdiktiNo.44Tahun2015.SedangkanStandarPengetahuandanStandarKeterampilan Khusus harus disusun oleh forum program studi sejenis atau nama

lainyangsetara,atauolehpengelolaprogramstudidalamhalbelummemilikiforum

programstudisejenis,untukdikajidanditetapkanolehMenristekdikti.

Uraianmasing-masingstandartersebutsebagaiberikut:

1) StandarSikapadalahkriteriatentangperilakubenardanberbudayasebagaihasildariinternalisasidanaktualisasinilaidannormayangtercermindalamkehidupan

spiritual dan sosialmelalui proses pembelajaran, pengalaman kerjamahasiswa,

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

(sudahditetapkandalamLampiranPermenristekdiktiNo.44Tahun2015Tentang

SN Dikti, tetapi karena SN Dikti merupakan standar minimum, maka apabila

diperlukanStandarSikapdapatditambaholehPerguruanTinggi).

StandarSikapuntuksetiaplulusanpendidikanakademiktelahditetapkandalam

LampiranPermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti,sebagaiberikut:

a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap

religius;

b) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan

agama,moral,danetika;

c) berkontribusidalampeningkatanmutukehidupanbermasyarakat,berbangsa,

bernegara,dankemajuanperadabanberdasarkanPancasila;

d) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki

nasionalismesertarasatanggungjawabpadanegaradanbangsa;


51

e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,

sertapendapatatautemuanorisinaloranglain;

f) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap

masyarakatdanlingkungan;

g) taathukumdandisiplindalamkehidupanbermasyarakatdanbernegara;

h) menginternalisasinilai,norma,danetikaakademik;

i) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya

secaramandiri;dan

j) menginternalisasisemangatkemandirian,kejuangan,dankewirausahaan.

2) StandarPengetahuanadalahkriteriaminimaltentangpenguasaankonsep,teori,

metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang

dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara, dandiaplikasikan melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja

mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permen-

ristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti).

3) Standar Keterampilan adalah kriteria minimal tentang kemampuan melakukan

unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau

instrumen yang diperolehmelalui pembelajaran, pengalaman kerjamahasiswa,

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44

Tahun2015TentangSNDikti),yangmeliputi:

a) Standar Keterampilan Umum adalah kriteria minimal tentang kemampuan

kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangkamenjamin

kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat programdan jenis pendidikan

tinggi(sudahditetapkandalamLampiranPermenristekdiktiNo.44Tahun2015

TentangSNDikti, tetapikarenaSNDiktimerupakanstandarminimum,maka

apabiladiperlukanStandarSikapdapatditambaholehPerguruanTinggi).

Standar Keterampilan Umum untuk Pendidikan Akademik yang

diselenggarakan melalui Program Sarjana, Program Magister dan ProgramDoktor sebagaimana telahditetapkandalam LampiranPermenristekdiktiNo.

44Tahun2015TentangSNDikti,sebagaiberikut:

STANDARKETERAMPILANUMUM

ProgramSarjana ProgramMagister ProgramDoktora.mampumenerapkan

pemikiranlogis,kritis,

sistematis,daninovatif

dalamkonteks

pengembanganatau

implementasiilmu

pengetahuandan

teknologiyang

memperhatikandan

a.mampumengembangkan


sistematis,dankreatif

melaluipenelitianilmiah,

penciptaandesainatau

karyasenidalambidang

ilmupengetahuandan

teknologiyang

memperhatikandan

a.mampumenemukanatau

mengembangkan

teori/konsepsi/gagasan

ilmiahbaru,memberikan

kontribusipada

pengembanganserta

pengamalanilmu

pengetahuandan/atau

teknologiyang


52

menerapkannilai

humaniorayangsesuai

denganbidang

keahliannya;

menerapkannilai

humaniorasesuaidengan

bidangkeahliannya,

menyusunkonsepsi

ilmiahdanhasilkajian

berdasarkankaidah,tata

cara,danetikailmiah

dalambentuktesisatau

bentuklainyangsetara,

dandiunggahdalam

lamanperguruantinggi,

sertamakalahyangtelah

diterbitkandijurnal

ilmiahterakreditasiatau

diterimadijurnal

internasional;

memperhatikandan

menerapkannilai

humanioradibidang

keahliannya,dengan

menghasilkanpenelitian

ilmiahberdasarkan

metodologiilmiah,


sistematis,dankreatif;

b.mampumenunjukkan

kinerjamandiri,

bermutu,danterukur;

b.mampumelakukan

validasiakademikatau

kajiansesuaibidang

keahliannyadalam

menyelesaikanmasalah

dimasyarakatatau

industriyangrelevan

melaluipengembangan

pengetahuandan

keahliannya;

b.mampumenyusun

penelitianinterdisiplin,

multidisiplinatau

transdisiplin,termasuk

kajianteoritisdan/atau

eksperimenpadabidang

keilmuan,teknologi,seni

daninovasiyang

dituangkandalambentuk

disertasi,danmakalahyang

telahditerbitkandijurnal

internasionalbereputasi;

c.mampumengkaji

implikasi

pengembanganatau

implementasiilmu

pengetahuan

teknologiyang

memperhatikandan

menerapkannilai

humaniorasesuai

dengankeahliannya

berdasarkankaidah,

tatacaradanetika

ilmiahdalamrangka

menghasilkansolusi,

gagasan,desainatau

kritikseni,menyusun

deskripsisaintifik

hasilkajiannyadalam

bentukskripsiatau

laporantugasakhir,

danmengunggahnya

dalamlaman

c.mampumenyusunide,

hasilpemikiran,dan

argumensaintifiksecara

bertanggungjawabdan

berdasarkanetika

akademik,serta

mengkomunikasikannya

melaluimediakepada

masyarakatakademik

danmasyarakatluas;

c.mampumemilihpenelitian

yangtepatguna,terkini,

termaju,danmemberikan

kemaslahatanpadaumat

manusiamelalui

pendekataninterdisiplin,

multidisiplin,atau

transdisiplin,dalamrangka

mengembangkandan/atau

menghasilkanpenyelesaian

masalahdibidang

keilmuan,teknologi,seni,

ataukemasyarakatan,

berdasarkanhasilkajian

tentangketersediaan

sumberdayainternal

maupuneksternal;


53

perguruantinggi;

d.menyusundeskripsi

saintifikhasilkajian

tersebutdiatasdalam

bentukskripsiatau

laporantugasakhir,dan

mengunggahnyadalam

lamanperguruantinggi;

d.mampumengidentifikasi

bidangkeilmuanyang

menjadiobyek

penelitiannyadan

memposisikankedalam

suatupetapenelitian

yangdikembangkan

melaluipendekatan

interdisiplinatau

multidisiplin;

d.mampumengembangkan

petajalanpenelitian

denganpendekatan

interdisiplin,multidisiplin,

atautransdisiplin,

berdasarkankajiantentang

sasaranpokokpenelitian

dankonstelasinyapada

sasaranyanglebihluas;

e.mampumengambil

keputusansecaratepat

dalamkonteks

penyelesaianmasalahdi

bidangkeahliannya,

berdasarkanhasil

analisisinformasidan

data;

e.mampumengambil

keputusandalamkonteks


pengembanganilmu

pengetahuandan

teknologiyang

memperhatikandan

menerapkannilai

humanioraberdasarkan

kajiananalisisatau

eksperimentalterhadap

informasidandata;

e.mampumenyusunargumen

dansolusikeilmuan,

teknologiatauseni

berdasarkanpandangan

kritisatasfakta,konsep,

prinsip,atauteoriyang

dapat

dipertanggungjawabkan

secarailmiahdanetika

akademik,serta

mengkomunikasikannya

melaluimediamassaatau

langsungkepada

masyarakat;

f.mampumemeliharadan

mengembang-kan

jaringankerjadengan

pembimbing,kolega,

sejawatbaikdidalam

maupundiluar

lembaganya;

f.mampumengelola,

mengembangkandan

memeliharajaringan

kerjadengankolega,

sejawatdidalamlembaga

dankomunitaspenelitian

yanglebihluas;

f.mampumenunjukkan

kepemimpinanakademik

dalampengelolaan

,pengembangandan

pembinaansumberdaya

sertaorganisasiyang

beradadibawahtanggung

jawabnya;

g.mampubertanggung-

jawabataspencapaian

hasilkerjakelompok

danmelakukansupervisi

danevaluasiterhadap

penyelesaianpekerjaan

g.mampumeningkatkan

kapasitaspembelajaran

secaramandiri;dan

g.mampumengelola,

termasukmenyimpan,

mengaudit,mengaman-kan,

danmenemukankembali

datadaninformasihasil

penelitianyangberada


54

yangditugaskankepada

pekerjayangberadadi

bawahtanggung-

jawabnya;

dibawahtanggung

jawabnya;dan

h.mampumelakukan

prosesevaluasidiri

terhadapkelompok

kerjayangberada

dibawahtanggung

jawabnya,danmampu

mengelola

pembelajaransecara

mandiri;dan

h.mampu

mendokumentasikan,

menyimpan,

mengamankan,dan

menemukankembali

datahasilpenelitian

dalamrangkamenjamin

kesahihandanmencegah

plagiasi.

h.mampumengembangkan

danmemeliharahubungan

kolegialdankesejawatandi

dalamlingkungansendiri

ataumelaluijaringan

kerjasamadengan

komunitaspenelitidiluar

lembaga.

i.mampu

mendokumentasikan,

menyimpan,

mengamankan,dan

menemukankembali

datauntukmenjamin

kesahihandan

mencegahplagiasi.

b) Standar Keterampilan Khusus adalah kriteria minimal tentang kemampuan

kerja yangwajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai bidang ilmudalamprodi,

yang dipandu oleh visi perguruan tinggi melalui penalaran dalam proses

pembelajaran,pengalamankerjamahasiswa,penelitiandan/ataupengabdian

kepadamasyarakat.

Standarketerampilankhususinidisusunolehforumprogramstudisejenisatau

namalainyangsetara,ataupengelolaprogramstudidalamhaltidakmemiliki

forumprogramstudisejenis,untukdikajidanditetapkanolehMenristekdikti.

c) Standar Pengalaman Kerja Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang

pengalamanyangharusdimilikimahasiswadalamkegiatandibidangtertentu

padajangkawaktutertentu,antaralainmelaluipelatihankerja,kerjapraktik,

praktikkerjalapanganataukegiatanlainyangsejenis.

b) StandarIsiuntukPendidikanAkademik

Standar Isiadalahkriteriaminimal tentangtingkatkedalamandankeluasanmateri

pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dalam

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, dan dirumuskan dalam

bahankajianyangdiwujudkandalambentukmatakuliah.


55

No Tingkatkedalamandankeluasanmateripembelajaranpada:

Penguasaanyangharusdimilikipalingsedikitadalah:

a. ProgramSarjana Menguasaikonsepteoritisbidangpengetahuan

danketerampilantertentusecaraumumdan

konsepteoritisbagiankhususdalambidang

pengetahuandanketerampilantersebutsecara

mendalam;

b. ProgramMagister Menguasaiteoridanteoriaplikasibidang

pengetahuantertentu

c. ProgramDoktor Menguasaifilosofikeilmuanbidang

pengetahuandanketerampilantertentu

c) StandarProsesPembelajaranuntukPendidikanAkademik

Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan

pembelajaranpadaprogramstudi,yangdilakukansecarainteraktifantaradosendan

mahasiswa melalui kuliah, responsi, seminar, praktikum, praktek studio, praktek

bengkelatauprakteklapangan.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau lebih gabungan dari berbagai

metode pembelajaran yang kemudian dapat diwadahi dalam suatu bentuk

pembelajaran.

Pemilihan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran harus

disesuaikan dengan karakteristik proses pembelajaran, perencanaan prosespembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswauntukmencapaicapaianpembelajaranlulusan.

Dengan demikian terdapat beberapa Standar Turunan dari Standar ProsesPembelajaransebagaiberikut:

a) Standar Karakteristik Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang

karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif,

saintifik,kontekstual,tematik,efektif,kolaboratifdanberpusatpadamahasiswa.

Metode pembelajaran mampu mendorong interaksi antara dosen dengan

mahasiswa, pembentukan pola pikir yang komprehensif dan luas, dan

mengutamakanpendekatanilmiah.

Karenaituprosespembelajaranharusdisesuaikandengantuntutankemampuan

menyelesaikan masalah, mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas,

kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian

dalammencaridanmenemukankebenaran.

Dalam proses pembelajaran, selainmelalui perkuliahan, juga dilakukanmelalui

responsi,seminar,praktikum,praktekstudio,praktekbengkel,prakteklapangan,

diskusi, simulasi, studi kasus, yang perlu ditetapkan standarnya sesuai dengan

karakteristikjenispendidikanakademik.


56

b) StandarPerencanaanProsesPembelajaranadalahkriteriaminimaltentangRPS

(Rencana Pembelajaran Semester) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh

dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu

pengetahuandan/atauteknologidalampendidikanakademik.

c) Standar Beban Belajar Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kegiatan

belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester

(sks)yangharusditempuholehmahasiswaperminggupersemester.

DalamPasal15PermenristekdiktiNo.44Tahun2015,bebanbelajarmahasiswa

dinyatakandalambesaran sks. Pengertian ini berlakuumumuntuk semua jenis

danprogrampendidikan,sebagaiberikut:

(1) Program Sarjana, masa dan beban belajar penyelenggaraan program

tersebut dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik setelah

menyelesaikan pendidikan menengah, dengan beban belajar mahasiswa

palingsedikit144(seratusempatpuluhempat)sks;

(2) Program Magister, masa dan beban belajar penyelenggaraan program

tersebut dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah

menyelesaikan program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan,

denganbebanbelajarmahasiswapalingsedikit36(tigapuluhenam)sks;

(3) ProgramDoktor,masadanbebanbelajarpenyelenggaraanprogramtersebut

dapatditempuhpalinglama7(tujuh)tahunakademiksetelahmenyelesaikan

program magister, program magister terapan, atau program spesialis,

denganbebanbelajarmahasiswapalingsedikit42(empatpuluhdua)sks.

Adapun beban belajar untuk 1 (satu) sks per minggu untuk berbagai bentuk

pembelajaransebagaiberikut:

No BebanBelajar1skspada: BentukKegiatanBelajar

1. Bebanbelajardalamkuliah,responsi

dantutorial

a. Kegiatantatapmuka50memitper

minggupersemester

b. Kegiatanpenugasanterstruktur60menit

perminggupersemester

c. Kegiatanbelajarmandiri60menitper

minggupersemester

2. Bebanbelajardalamseminaratau

bentuklainyangsejenis

a. Kegiatantatapmuka100menitper

minggupersemester

b. Kegiatanbelajarmandiri70menitper

minggupersemester

3. Bebanbelajardalampraktikum,

praktekstudio,praktekbengkel,

prakteklapangan,penelitian,

pengabdiankepadamasyarakat

170menitperminggupersemester

4. Bebanbelajardalamsistemblok,

modul,ataubentuklain

ditetapkansesuaidengankebutuhandalam

memenuhicapaianpembelajaran


57

d) Standar Rencana Pembelajaran Semester untuk Pendidikan Akademik adalahkriteriaminimaltentangrencanapembelajaranyangpalingsedikitmemuattentang:

(1) Namaprogramstudi,namadankodematakuliah, semester, sks,namadosen

pengampu;

(2) Capaianpembelajaranlulusandarimatakuliah;

(3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk

memenuhicapaianpembelajaranlulusan;

(4) Bahankajianuntukmencapaikemampuanyangditetapkan;

(5) Metodepembelajaran;

(6) Waktuyangdisediakanuntukmencapaikemampuanyangtelahditetapkan;

(7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang

harusdikerjakanolehmahasiswaselamasatusemester;

(8) Kriteria,indikatordanbobotpenilaian;dan(9) Daftarreferensiyangdigunakan.

e) StandarPenilaianPembelajaranuntukPendidikanAkademik

StandarPenilaianPembelajaranadalahkriteriaminimaltentangprinsip,teknikdan

instrumen serta mekanisme, pelaksanaan, pelaporan penilaian proses dan hasil

belajarsertakelulusanmahasiswadalamrangkapemenuhancapaianpembelajaran

lulusan.

Pada umumnya standar penilaian pembelajaran berlaku untuk semua jenis

pendidikan,termasukpendidikanakademik,denganrinciansebagaiberikut:

(a) MahasiswaProgramSarjanadinyatakanlulusapabilatelahmenempuhseluruh

bebanbelajaryangditetapkandanmemilikicapaianpembelajaranlulusanyang

ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih

besaratausamadengan2,00(duakomanolnol);

(b) Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dinyatakan lulus apabilatelahmenempuh seluruhbebanbelajar yangditetapkandanmemiliki capaian

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks

PrestasiKumulatif(IPK)lebihbesaratausamadengan3,00(tigakomanolnol).

Mahasiswa Program Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangatmemuaskan,ataupujiandengankriteria:

(1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila

mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam)

sampaidengan3,00(tigakomanolnol);

(2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabilamencapai IndeksPrestasiKumulatif (IPK)3,01 (tigakomanolsatu)sampai

dengan3,50(tigakomalimanol);atau


58

(3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai

IndeksPrestasiKumulatif(IPK)lebihdari3,50(tigakomanol).

Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dapat diberikan predikatmemuaskan,sangatmemuaskan,danpujiandengankriteria:

1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila

mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai

dengan3,50(tigakomalimanol);

2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabilamencapaiIndeksPrestasiKumulatif(IPK)3,51(tigakomalimasatu)sampai

dengan3,75(tigakomatujuhlima);atau

3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai

indeksprestasikumulatif(IPK)lebihdari3,75(tigakomatujuhlima).

Menurut Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (4) UU Dikti

lulusan Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, secaraberurutanberhakmenggunakangelarsarjana,magister,dandoktor.

f) StandarDosendanTenagaKependidikanuntukPendidikanAkademik

StandarDosendanTenagaKependidikanadalahkriteriaminimaltentangkualifikasi

dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan

pendidikandalamrangkapemenuhancapaianpembelajaranlulusan.

StandarTurunandariStandarDosensebagaiberikut:(a) StandarKualifikasiAkademikDosenadalahkriteriaminimaltentangpendidikan

palingrendahyangharusdipenuhiolehseorangdosendandibuktikandengan

ijazah,denganrinciansbb:

No KualifikasiAkademikDosenpada:

Kualifikasiyangpalingsedikitharusdimiliki

1. ProgramSarjana Dosenlulusanmagisteryangrelevandengan

prodi,ataudosenbersertifikatprofesiyang

relevandenganprogramstudidan

berkualifikasipalingrendahsetaradengan

jenjang8(delapan)KKNI

2. ProgramMagister. Dosenlulusandoktoryangrelevandengan

prodi,ataudosenbersertifikatprofesiyang

relevandenganprogramstudidan

berkualifikasisetaradenganjenjang9

(sembilan)KKNI

3. ProgramDoktor. Dosenlulusandoktoryangrelevandengan

programstudi,ataudosenbersertifikat

profesiyangrelevandenganprogramstudi

danberkualifikasisetaradenganjenjang9

(sembilan)KKNI


59

(b) Standar Kompetensi Dosen adalah kiteria minimal kemampuan dosen sesuai

dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permenristekdikti, yang dinyatakan

dengansertifikatpendidikdan/atausertifikatprofesi.

(c) StandarBebanKerjaDosenadalahkriteriaminimaltentangpenghitungantugas

pokok danwaktu kerja bagi dosen tetap, yang berdasarkan Permenristekdikti

No.100Tahun2016palingsedikit40jamperminggu.

Penghitunganbebankerjadosentetapdidasarkanantaralainpada:

1)kegiatanpokokdosenmencakup:

a. perencanaan,pelaksanaan,danpengendalianprosespembelajaran;

b. pelaksanaanevaluasihasilpembelajaran;

c. pembimbingandanpelatihan;

d. penelitian;dane. pengabdiankepadamasyarakat;

2)kegiatandalambentukpelaksanaantugastambahan;dan

3) kegiatanpenunjang.

Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur

dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya

desain/seni/bentuklainyangsetarapalingbanyak10(sepuluh)mahasiswa.

(d) Standar Jumlah Dosen Tetap adalah kriteria minimal tentang perbandingan

jumlahdosentetapdandosentidaktetap,jumlahdosenyangditugaskansecara

penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap progam

studi.

Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh

persen)darijumlahseluruhdosen.

StandarTenagaKependidikanadalahkriteriaminimaltentangkualifikasiakademik

yangwajib dimiliki, dibuktikan dengan ijazah dan harus sesuai dengan tugas dan

fungsiyangbersangkutan.

Standar untuk kualifikasi tenaga kependidikan tidak ada perbedaan untuk semua

jenis pendidikan, seperti yang tercantumdalamPasal 30 PermenristekdiktiNo. 44

Tahun2015TentangSNDikti,bahwatenagakependidikanwajibmemilikikualifikasi

akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan

ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Namun, kualifikasi

akademik untuk tenaga administrasi dapat paling rendah lulusan SMA atau

sederajat.

g) StandarSaranadanPrasaranaPembelajaranuntukPendidikanAkademik

Standarsaranadanprasaranapembelajaranadalahkriteriaminimaltentangsarana

danprasaranasesuaidengankebutuhanisidanprosespembelajarandalamrangka

pemenuhancapaianpembelajaranlulusan.


60

Dasarpenetapanstandarsaranadanprasaranapembelajaran,baikjumlah,jenisdan

spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan

karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin

terselenggaranyaprosespembelajarandanpelayananadministrasiakademik.

Standarsaranadanprasaranapembelajaranpalingsedikitterdiriatas:

(a) Standar lahan adalah kriteria mnimal tentang kepemilikan tanah oleh

penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara

ekologisnyamandansehatuntukmenunjangprosespembelajaran;

(b) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan

bentukperguruantinggi;

(c) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang

memenuhipersyaratankeselamatan,kesehatan,kenyamanandankeamanan;

(d) Standarruangkelas;

(e) Standarperpustakaan;

(f) Standarlaboratorium;

(g) Standarstudio;

(h) Standarbengkelkerja;

(i) Standarunitproduksi;

(j) Standarsaranaolahraga;

(k) Standarruanguntukberkesenian;

(l) Standarruangunitkegiatanmahasiswa;

(m) Standarruangpimpinanperguruantinggi;

(n) Standarruangdosen;

(o) Standarruangtatausaha;

(p) Standar fasilitas umum, seperti standar jalan, standar listrik, standar jaringan

komunikasisuaradandata;

Standarprasaranapembelajaranpalingsedikitterdiriatas:

(a) Standarperabot;

(b) Standarperalatanpendidikan;

(c) Standarmediapendidikan;

(d) Standarbuku;

(e) Standarteknologiinformasidankomunikasi

(f) Standarinstrumeneksperimen

(g) Standarsaranaolahraga

(h) Standarsaranaberkesenian

(i) Standarbahanhabispakai


61

(j) Standarsaranapemeliharaan,keselamatandankeamanan.

Standar sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus adalahkriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam

bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di

lingkungankampus,toilet.

h) StandarPengelolaanPembelajaranuntukPendidikanAkademik

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

pembelajaranpadatingkatprogramstudi.

Mekanisme penetapan standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada

pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan

prasaranayangtelahditetapkansebelumnya.

i) StandarPembiayaanPembelajaranuntukPendidikanAkademik

StandarPembiayaanPembelajaranadalahkriteriaminimal tentangkomponendan

besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka


Standar pembiayaan pembelajaran ini berlaku untuk semua jenis pendidikan,

termasukuntukpendidikanakademik.

StandarturunanuntukStandarPembiayaanPembelajaranterdiriatas:

(a) StandarBiayaInvestasiadalahkriteriaminimaltentangbiayapendidikantinggi

yangdigunakanuntukpengadaansaranadanprasarana,pengembangandosen,

dantenagakependidikan.

(b) Standar biaya operasional/standar satuan biaya operasional adalah kriteriaminimaltentangbiayapendidikantinggiuntuksetiapmahasiswapertahunyang

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya

dosen,biaya tenagakependidikan,biayabahanoperasionalpembelajarandan

biayaoperasionaltidaklangsung.

Sebagaicontoh,penetapanstandarsatuanbiayaoperasionalpendidikantinggi

bagi perguruan tinggi negeri (PTN) ditetapkan secara periodik oleh Menteri

denganmempertimbangkan:

(a) jenisprogramstudi;

(b) tingkatakreditasiperguruantinggidanprodi,dan(c) indekskemahalanwilayah.

b. ContohPenetapansuatuStandarDiktiyangditetapkanolehPerguruanTinggisendiriuntukPendidikanAkademik(BidangPendidikan)


62

Standar Tenaga Kependidikan dapat diturunkanmenjadi sejumlah Standar Turunanuntukkemudiandirumuskandanditetapkanisistandarnya:

a) standarrekrutasi;

b) standarmasapercobaan;

c) standarperjanjiankerja;

d) standarpenilaianprestasikerja;

e) standarpromosi,standarmutasi,standardemosi;

f) standarwaktukerja;

g) standarkerjalemburdancuti;

h) standarpenghasilandanpenghargaan;

i) standarjaminansosialdanKesejahteraan;

j) standarpengembangandanpembinaan;

k) standarKeselamatan&KesehatanKerja;

l) standardisiplin;

m) standarperjalanandinas;

n) standarpengakhiranhubungankerja.

c. Contoh Perumusan suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanAkademik

SebagaimanadikemukakandalamBab III di atas, StandardalamSPMI (StandarDikti)

untukPendidikanAkademikdapatmenggunakanbentukrumusanyangsesuaidengan

pilihanperguruantinggiyangbersangkutan.

Salah satu bentuk rumusan Standar SPMI (Standar Dikti) yang dapat dipilih adalah

menggunakan bentuk ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree). Jika bentukrumusan ini yangdipilih,makaharusdigunakankatakerja yangdapatdiukur, antara

lainmenetapkan,membuat,menyusun,merancang,danhindarikatakerjayangtidakdapatdiukur,antaralainmemahami,merasakan.

Contoh rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

dalambentukABCD,sebagaiberikut:

Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenanganmasing-masing

(A) harusmelakukan rekrutasi, pembinaan,danpengembangandosen tetap (B)agartercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 dan 1:45 (C) paling lambat pada

tahun2018(D).

C.PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untuk Pendidikan Akademik merupakan kegiatan Pelaksanaan dari siklus PPEPP StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik.


63

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik merupakan

kegiatan Perguruan Tinggi setelah Perguruan Tinggi tersebut berhasilmenetapkan Standar

dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Pemimpin Perguruan Tinggi

(Rektor/Ketua/Direktur) beserta jajarannya harusmengupayakan agar Standar dalam SPMI

(StandarDikti)untukPendidikanAkademiktersebutdapatdilaksanakan.

1.LangkahPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

Langkah yang perlu lakukan dalam tahap pelaksanaan sebuah Standar dalam SPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, adalah mengikuti prosedur sebagaimana

diuraikandidalamDokumenManualPelaksanaanSPMIyang jugaharusditetapkanoleh

setiap perguruan tinggi. Perlu dikemukakan bahwamasing-masing Standar dalam SPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik memiliki karakteristik tersendiri, sehingga

penerapannyatidakdapatdigeneralisasiuntuksemuaStandardalamSPMI(StandarDikti)

untukPendidikanAkademik.

Langkah-langkah kegiatan yang umumnya dilakukan oleh perguruan tinggi untuk

melaksanakan sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

diuraikansepertiberikut:

a) Persiapan Pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanAkademik

Ketika sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik akan

diberlakukan, biasanya diawali dengan melakukan persiapan teknis dan/atau

administratif,sesuaiisiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

yangtelahditetapkan.

b) SosialisasiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

LangkahstrategisberikutnyaadalahmenyosialisasikanisiStandardalamSPMI(Standar

Dikti) untuk Pendidikan Akademik kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang

berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI

(StandarDikti)untukPendidikanAkademiktersebut.

c) Penyiapan Dokumen Pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untukPendidikanAkademik

UntukmelaksanakanStandardalamSPMI (StandarDikti)untukPendidikanAkademik

yang telah ditetapkan, perlu disiapkan beberapa dokumen yang sesuai dengan

kebutuhanuntukmencatat/merekampelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)

untuk PendidikanAkademik,misalnya untuk pelaksanan Standar Kompetensi Lulusan

diperlukandokumenRencanaPembelajaran Semester (RPS), untukmemantaubahan

kajianyangdisajikandidalamkegiatan tatapmukadiperlukandokumenBeritaAcara

Perkuliahan.

d) PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik


64

Setelahsemuadokumenyangdiperlukantelahtersedia,barulahStandardalamSPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dilaksanakan atau dilaksanakan dengan

menggunakanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademiktersebut

sebagaitolokukurpencapaianpelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk

PendidikanAkademik.

Pada saat akan dilaksanakan, Pemimpin perguruan tinggi dapat memanfaatkan

kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan Standar dalam SPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik di perguruan tinggi kepada pemangku

kepentinganinternaldaneksternal.

Selainberbentukdeklarasi,sosialisasipelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)

untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya

penyampaiandalamrapatpimpinan,dosen,pegawai,mahasiswa,dll.Upayasosialisasi

juga dapat ditempuhmelalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk

lainnya. Dapat pula dilakukan dengan menyebarkan lewat media massa seperti

majalah, koran, radio kampus atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dll.

SosialisasimerupakanlangkahpentinguntukkeberhasilanpelaksanaanStandardalam

SPMI (StandarDikti) untukPendidikanAkademik,mengingat tujuan sosialisasi adalah

untuk memasyarakatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

Akademik, sehinggamenjadidikenal, dipahami, dihayati oleh semuapihak yangakan

melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

tersebut.Olehkarenaitu,sosialisasiharusdilakukansecaraperiodikdanberkelanjutan.

2. KekhasanPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik pada

ProgramSarjana,ProgramMagister,danProgramDoktorsebagaiprogrampendidikandi

dalam jenis Pendidikan Akademik dapat berbeda karena perbedaan karakter masing-

masingStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikyangberlakupada

masing-masingprogrampendidikantersebut.

Contoh tentang kekhasan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untukPendidikanAkademik)padaProgramSarjana,ProgramMagister,danProgramDoktor.

a)StandarKompetensiLulusanuntukPendidikanAkademik

UntukpelaksanaanStandarKompetensi Lulusan (SKL), sebagaimanaditetapkanpada

PermenristekdiktiNo.44Tahun2015 tentangSNDikti,harusmemperhatikanadanya

perbedaan di masing-masing program pendidikan dan jenis pendidikan tinggi,

khususnyamengenai Standar Pengetahuan sebagai bagian dari Standar KompetensiLulusan sebagaimanatelahdikemukakandidalamBagian tentangPenetapanStandar

KompetensiLulusandiatas.

b)StandarIsiPembelajaranuntukPendidikanAkademik

Pelaksanaan Standar IsiPembelajaran,padapendidikanakademikProgramMagister

dan Program Doktor, harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi


65

pembelajaran di kedua program tersebut, yaituwajibmemanfaatkan hasil penelitian

danhasilpengabdiankepadamasyarakat.

c)StandarProsesPembelajaranuntukPendidikanAkademik

Menurut Pasal 14 ayat (2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti

pelaksanaan StandarProsesPembelajaran yangdilakukanmelalui kegiatankurikuler,

wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik

mata kuliah, untuk mencapai kemampuan tertentu dalam rangkaian pemenuhan

capaian pembelajaran. Setiapmata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan

daribeberapametodepembelajarandandiwadahidalamsuatubentukpembelajaran.

BentukpembelajaransebagaimanadisebutdalamPermenristekdiktiNo.44Tahun2015

tentangSNDiktidapatberupakuliah,responsidantutorial,seminar,praktikum,praktik

studio,praktikbengkel,ataupraktiklapangan.

Metode pembelajaran berbasis proyek ataumetode pembelajaran berbasismasalah,

mungkinlebihseringdipilihuntukjenisPendidikanAkademikpadaProgramMagisterdan Program Doktor. Sementara, pada Program Sarjana penggunaan metode

pembelajaransepertisimulasidandiskusikelompoklebihdikedepankan,agarcapaian

pembelajaran tercapai secara efektif. Bentuk pembelajaran seperti seminar sering

diterapkan pada ProgramMagister dan Program Doktor, sementara untuk ProgramSarjana lebih seringmenerapkan bentuk pembelajaran yang berupa kuliah, responsi

dantutorial, sertapraktikum. Namun, tetapharusdiperhatikanuntuksemua jenjang

pendidikan, bahwa sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN

Dikti, karakteristik proses pembelajaran itu terdiri atas sifat yang interaktif, holistik,

integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada

mahasiswa.

d) PelaksanaanStandarPenilaianPembelajaranuntukPendidikanAkademik

MenurutPasal23ayat(3)PermenristekdiktiNo.44Tahun2015tentangSNDikti,pada

penilaian hasil proses pembelajaran Program Doktor wajib menyertakan tim penilai

eksternaldariperguruantinggiyangberbeda.SementarauntukProgramSarjanadanProgramMagister tidak terdapat syarat tersebut. Standar minimal seperti ini harus

diperhatikanketikaStandartersebutakandiimplementasikan.

Hallainadalahtentangkelulusan,padaPasal25PermenristekdiktiNo.44Tahun2015

tentangSNDikti telahditetapkanbahwakriteriaminimaluntukkelulusanmahasiswa

Program Sarjana, apabila mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar yang

ditetapkandanmemilikicapaianpembelajaranlulusanyangditargetkanpadaprogram

studidengan IndeksPrestasiKumulatif (IPK) lebihbesaratau samadengan2,00 (dua

komanolnol). Sementara,untukmahasiswaProgramMagisterdanProgramDoktorkriteriaminimal kelulusandengan IPK lebihbesar atau samadengan3,00 (tiga koma

nolnol).

e)PelaksanaanStandarDosenpadaPendidikanAkademik


66

UntukPelaksanaan StandarDosen, hal yang perlu diperhatikan padamasing-masing

ProgramSarjana,ProgramMagister,danProgramDoktor,sebagaimanaditetapkanbaik

pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti maupun pada

Permenristekdikti No 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran

PerguruanTinggiNegeri,danPendirian,Perubahan,Pencabutan IzinPerguruanTinggi

Swasta,bahwadosenpalingsedikitharusberjumlahenamoranguntuksatuProgram

Studi. Kualifikasi dosen tersebut paling rendah berijazah magister, atau yang setara

untukProgramSarjana,berijazahdoktoratauyangsetarauntukProgramMagisterdan

ProgramDoktor.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa dua dosen pada Program Doktor harus memiliki

jabatanakademikprofesordalambidangilmupengetahuandanteknologiyangsesuai

denganProgramStudi.

Perlu jugadiperhatikanmengenainisbahdosendanmahasiswa, yaitu1 (satu)dosen

berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa pada program studi

kelompok ilmu sosial dan 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh)

mahasiswapadaprogramstudikelompokilmualam.

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) perlu didukung oleh sumber daya yang

memadai. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) perlu dimuat dalam Rencana

Strategis (lima tahun), Rencana Kerja dan Anggaran (tahunan), baik di aras universitas,

fakultas(jikaada),maupununitpengelolaprogramstudi(jurusan,departemen,bagian).

D.EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

SecaraumumdapatdikemukakanbahwaEvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(Standar

Dikti) merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI

(StandarDikti)bertujuanuntukpengendaliandanpeningkatanmutu.Prosesevaluasidisini

tidakdimaksudkanuntukmencarikesalahan,apalagikesalahanseseorang,melainkanuntuk

menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus

menerus. Dengan kata lain, Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai

denganisiStandardalamSPMI(StandarDikti)yangtelahditetapkan.

EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)dilakukanterhadapsemuastandar,

baikSNDiktimaupunStandarDiktiyangditetapkanolehperguruantinggisendiri.

1.Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanAkademik

a)Prosedur evaluasi diawali denganmenetapkan siapa yang bertugas untukmelakukan

evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi

Diagnostik,EvaluasiFormatif,danEvaluasiSumatif.

Evaluasi Diagnostik dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untuk Pendidikan Akademik diterapkan, dengan tujuan untukmengetahui hambatan

dalam penerapan standar tersebut. Berdasarkan identifikasi hambatan tersebut,


67

perbaikan dan pemenuhan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untukPendidikanAkademikdapatdilakukan,sehinggapenerapansetiapStandardalam

SPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikdapatberlangsungdenganbaik.

EvaluasiFormatifdilakukanpadasaatsetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk

PendidikanAkademikditerapkan,terutamauntukmengoptimalkanpenerapanstandar

tersebut, sehingga pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

Pendidikan Akademik sesuai dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

PendidikanAkademikyangtelahditetapkan.

Evaluasi Sumatif dilakukanpada saatpenerapan setiapStandardalamSPMI (Standar

Dikti) untuk Pendidikan Akademik sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan

perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua

pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untukPendidikanAkademiktersebutberpartisipasiaktifdalamkegiatanevaluasiini.

b)Tim Evaluasi akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam

SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik menggunakan formulir atau

instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Pengukuran terhadap

ketercapaianStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikdilakukan

secaraperiodik,misalnyaharian,mingguan,bulanan,semesteran,atautahunansesuai

denganisiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik.

c) Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian,

kesalahan,atausejenisnyadaripenyelenggaraanpendidikanyangtidaksesuaidengan

isi StandardalamSPMI (StandarDikti) untukPendidikanAkademik. Timevaluasi juga

harus mencatat bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja,

formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

Akademikyangtelahdilaksanakan.

2.Pihak-Pihak yang dapatmenjadi Evaluator Pelaksanaan Standar dalam SPMI (StandarDikti)PendidikanAkademik

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Mulai dari Pelaksana Standar itu sendiri,

dengan cara melakukan evaluasi diri, oleh Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk

untukmaksudtersebut,misalnyauntukpelaksanaanpemantauan (monev),olehAtasan,

misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan, atau oleh Tim Auditor Internal, melalui

kegiatanAuditMutuInternal(AMI).

Evaluasimelalui kegiatanAuditMutu Internal diperlukan untukmenjamin akuntabilitas,

obyektivitas, dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar

Dikti) untuk pendidikan Akademik. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2)

PermenristekdiktiNo.62Tahun2016TentangSPMDikti yangmengaturbahwaEvaluasi

Pelaksanaan Standar Dikti dilakukanmelalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal

adalah kegiatan yang independen,obyektif, terencana secara sistemik, danberdasarkan

serangkaianbukti.


68

Pelaksanaan AMI diawali dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi untuk

melaksanakan AMI. AMI bertujuan memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian

Pelaksanaan Standar dalamSPMI (StandarDikti) untukPendidikanAkademik yang telah

selesaidilakukandenganStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

yang telah ditetapkan. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pula terhadap kesesuaian

pelaksanaanAMIdenganperaturanyang berlaku,mengevaluasiefektifitasAMI sebagai

sebuahsistem,danmengidentifikasipeluangperbaikansistemAMI.

ContohpelaksanaanAMIsebagaiberikut:

a. Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk pendidikan

Akademik;

b. Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (pimpinan perguruan tinggi dan

pimpinan unit) dalam melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

PendidikanAkademik;

c. Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar dalam SPMI

(StandarDikti)untukPendidikanAkademikkepadapimpinanperguruantinggi.

Agar pelaksanaan AMI dilakukan secara obyektif, perlu dilakukan pemeriksaan secara

terpisahantarapimpinanunit,dosen,mahasiswa,tenagakependidikan,penggunalulusan,

danpihaklainterkait.

Sebagaimana dikemukakan di atas, AMI dapat pula meliputi kegiatan pemeriksaan

kecukupan dan kehandalan sistem AMI untuk memastikan bahwa tujuan SPMI dapat

dicapaisecaraefisiendanefektif,melalui:

a. Pemeriksaankehandalansistempengelolaandana;

b. Pemeriksaanefisiensidanpemanfaatansumberdaya;

c. Pemeriksaan implementasi SPMI sebagai suatu sistem yang telah ditetapkan untuk

memastikanketaatanterhadapkebijakan,rencana,danprosedur.

PraktikbaikAMIdijalankanmelaluibeberapalanglah,yaitu:

a. Menyiapkanformuliryangberisiaspekyangakandiauditdalamauditkecukupanatau

deskevaluationuntukdigunakanolehauditoratauatasan;

b. Menyusun daftar temuan (findings) tentang ketidakcukupan, potensi penyimpangan

atau penyimpangan dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

Akademik yang telah ditetapkan. Temuan dapat merupakan ketidaksesuaian mayor

atau minor. Setelah daftar temuan disusun oleh auditor atau atasan, maka temuan

tersebutdisampaikankepadateraudit(pimpinanperguruantinggidanpimpinanunit);

c. Menyelenggarakan rapat dengan teraudit untuk menentukan tindak lanjut oleh

teraudit terhadap temuan. Teraudit dapatmelakukan klarifikasi, pertanyaanmaupun

sanggahanterhadaptemuantersebut.Tindaklanjutyangtelahdisetujuidisusundalam

laporan audit disertai kesepakatanwaktu perbaikan dan ditandatangani oleh auditor

atauatasanbersamateraudit.


69

2. Kekhasan Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanAkademik

EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)padaProgramSarjana,Program

Magister, dan Program Doktor dapat berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan itu

terletakpadakaraktermasing-masingStandardalamSPMI(StandarDikti).

Berikutadalahbeberapacontohuraiantentangperbedaantersebut.

a) EvaluasiPelaksanaanStandarKompetensiLulusandanEvaluasiPelaksanaanStandarIsiPembelajaran,misalnya,karenalamaprosespembelajaranmasing-masingProgram

Sarjana,ProgramMagister,danProgramDoktortidaksama,makaperiodeevaluasidi

antaraketigaprogrampendidikantersebutjugatidaksama.

Pada Program Sarjana, evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dapat dilakukan

palingcepatempattahunsekali,tetapiuntukProgamMagisterdapatdilakukansetiapduatahunsekali,danpadaProgramDoktorsetiaptigatahunsekali.

Menurut Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, masa dan beban

belajarpenyelenggaraanProgramSarjanaadalahpalinglama7(tujuh)tahunakademik

denganbebanbelajarmahasiswapalingsedikit144sks.UntukProgramMagisterpaling

lama4(empat)tahunakademikdenganbebanbelajarmahasiswaminimal36sks;dan

untuk program doktor paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar

mahasiswaminimal42sks

b) EvaluasiPelaksanaanStandarDosendanTenagaKependidikanpadaProgramSarjana,

ProgramMagister, dan Program Doktor, selain harus berdasarkan isi Standar dalam

SPMI (StandarDikti) yang telahditetapkan, jugaharusberdasarkanPermenristekdikti

No.44Tahun2015tentangSNDiktidanPermenristekdiktiNo100Tahun2016tentang

Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,

Perubahan,PencabutanIzinPerguruanTinggiSwasta.

Dalam evaluasi tersebut agar diperhatikan apakah jumlah dosen yang membina

masing-masing program studi sudah adaminimal 6 (enam) dosen dengan kualifikasi

akademik paling rendah lulusan ProgramMagister atau ProgramMagister Terapan

yang relevan dengan program studi untuk dosen Program Sarjana. Untuk dosenProgramMagisterharusberkualifikasiakademiklulusanProgramDoktordanProgramDoktorTerapanyangrelevandenganprogramstudi.Sementara,untukdosenProgramDoktor harus berkualifikasi akademik lulusan Program Doktor atau Doktor Terapanyang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat

profesiyangrelevandenganprogramstudidanberkualifikasisetaradenganjenjang9

(sembilan)KKNI.

Sebagai tambahan, ketika melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar DosenpadaProgram Doktor, juga perlu diperhatikan persyaratan terhadap dosen tersebutketikabertindaksebagaipembimbing. SesuaidenganPermenristekdiktiNo.44Tahun

2015 tentang SN Dikti, dosen pada Program Doktor dalam hal sebagai pembimbing


70

utama,dipersyaratkanagardalamwaktu5(lima)tahunterakhirdosentersebutharus

telah menghasilkan atau memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnalnasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi, atau telah

menghasilkan1(satu)karyadalambentuk lainyangdiakuiolehkelompokpakaryang

ditetapkan senat perguruan tinggi. Sementara untuk pembimbing utama ProgramMagister dan Program Sarjana, tidak terdapat ketentuan persyaratan tambahan

sepertiyangdisebutkanuntukProgramDoktor.

c) EvaluasiPelaksanaanStandarPenilaianPembelajaran

PadaStandarPenilaianPembelajaran,telahdisebutkanpadaPermenristekdiktiNo.44

Tahun 2015 tentang SN Dikti, bahwa mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulusapabilatelahmenempuhseluruhbebanbelajaryangditetapkandanmemilikicapaian

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi

Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Sementara

untukmahasiswaProgramMagisterdanProgramDoktordinyatakanlulusapabilatelah

menempuhseluruhbebanbelajaryangditetapkandanmemilikicapaianpembelajaran

lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

lebihbesaratausamadengan3,00(tigakomanolnol).Terkaithaltersebut,padasaatmelakukanEvaluasiPelaksanaanStandarPenilaianPembelajaran,hendaknyacapaianpembelajaran yang ditargetkanmenjadi tolok ukur dalammengevaluasi pelaksanaan

StandarPenilaianPembelajaran.

Rumusancapaianpembelajaranyangmerupakanpernyataankriteriaminimaltentang

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan

berbedauntukProgramSarjana,ProgramMagister,danProgramDoktor.Olehsebabitu, ketika melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran perlu

diperhatikan perbedaan tersebut. Misalnya untuk rumusan keterampilan umum

Program Sarjana, disebutkan bahwa harusmampumenyusun deskripsi saintifik dari

suatuhasilkajiandalambentukskripsiataulaporantugasakhir,danmengunggahnyadalamlamanperguruntinggi.SedangkanuntukrumusanketrampilanumumProgramMagisterharusmampumenyusunkonsepsiilmiahdanhasilkajiandalambentuktesisatau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, sertamakalahyang telahditerbitkandi jurnal ilmiah terakreditasiatauditerimadi jurnalinternasional. SementarauntukProgramDoktor,harusmampumenyusunpenelitian

interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau

eksperimenpadabidangkeilmuan,teknologi,senidaninovasiyangdituangkandalam

bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasionalbereputasi.

Pada perguruan tinggi yang memiliki program studi cukup banyak, tahap Evaluasi

Pelaksanaan Standar Dikti sering dilakukan secara berjenjang. Misalnya untuk kegiatan

pemantauan, karena jenis evaluasi ini dilakukan pada saat sebuah standar sedang

dilaksanakan,makaTimEvaluasiyangdiberitugasdapatberasaldariunitpengelolaprogram

studi bersangkutan. Sementara untuk pelaksanaan evaluasi yang bersifat sumatif melalui


71

AuditMutu Internal dapat dilakukan oleh unit penjaminanmutu yang ada di fakultas (jika

ada)atauperguruantinggi.

Hal yang dikemukakan di atas merupakan salah satu model evaluasi pelaksanaan Standar

dalam SPMI (Standar Dikti), sedangkan model evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI

(Standar Dikti) yang paling cocok di suatu perguruan tinggi, diserahkan kepada situasi,

kondisi,dankemampuansumberdayasetiapperguruantinggiuntukmenetapkannyasebagai

kebijakanevaluasipelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti).

E. PengendalianPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

SecaraumumdapatdikemukakanbahwadalamSPMI langkahsetelahEvaluasiPelaksanaan

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik merupakan Pengendalian

PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik. DariEvaluasi

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik terdapat 4

(empat)kemungkinankesimpulan,yaitu:

1. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan AkademikmencapaiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikyangtelahditetapkan;

2. PelaksanaanStandardalamSPMI (StandarDikti)untukPendidikanAkademikmelampaui

StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikyangtelahditetapkan;

3. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik belum

mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah

ditetapkan;

4. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikmenyimpang

dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah

ditetapkan;

PadaTabel1ditunjukkanlangkahpengendalianyangperludilakukanyangbergantungpada

hasilEvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik.

Tabel 1 Langkah Pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasilEvaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

Akademik.

No PelaksanaanStandarDikti PengendalianStandarDikti

1MencapaiStandardalamSPMI(StandarDikti)

untukPendidikanAkademik

Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian

danberupayameningkatkanStandardalamSPMI

(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

2MelampauiStandardalamSPMI(StandarDikti)

untukPendidikanAkademik

Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan

danberupaya lebihmeningkatkanStandardalam

SPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

3BelummencapaiStandardalamSPMI(Standar

Dikti)untukPendidikanAkademik

Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi

pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

PendidikanAkademikdapatdicapai

4 MenyimpangdariStandardalamSPMI Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi


72

(StandarDikti)untukPendidikanAkademik pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untuk Pendidikan Akademik agar pelaksanaan

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

Pendidikan Akademik kembali pada Standar

dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

Akademik.

DidalampernyataanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik,salah

satu unsur yang perlu ada adalah pelaksana standar, atau unsurAudience jika digunakanbentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dengan

ABCD.Dengandemikian,pihakyangharusmengendalikanpelaksanaanStandardalamSPMI

(Standar Dikti) adalah pihak yang mengelola pelaksanaan Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk Pendidikan Akademik. Sebagai contoh, apabila Standar Proses Pembelajaran

menyatakanbahwa: “Dosenharusmelaksanakanperkuliahanberbentuk tatapmukapaling

sedikit16(enambelas)kalidalamsatusemestertermasukkegiatanpenilaian”,makapihak

yangharusmelakukanlangkahpengendalianapabiladarihasilevaluasipelaksanaanstandar

tersebut ditemukan ada dosen yang hanyamelaksanakan kegiatan perkuliahan berbentuk

tatapmukasebanyak10(sepuluh)kali,adalahpihakyangmengeloladosen,misalnyaKetua

Jurusan,ataupihaklainyangsesuaidengantatakeloladiperguruantinggitersebut.

Pengendalian pelaksanaan Standar dalamSPMI (StandarDikti) untuk PendidikanAkademik

merupakanbagianpentingdidalamSPMIyangdapatmenjaminbahwaStandardalamSPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat tercapai atau terlampaui. Walaupun

sepintasnampakbahwaPengendalianpelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk

Pendidikan Akademik merupakan langkah reaktif yang bergantung pada hasil Evaluasi

pelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik,sebenarnyadi

dalam Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

Akademik juga tercakup makna pencegahan atas tidak tercapainya Standar dalam SPMI

(StandarDikti)untukPendidikanAkademik.

Hal ini terlihatdidalamTabel1,yaitupadakasuske tiga.SeandainyasuatuStandardalam

SPMI (StandarDikti) untuk PendidikanAkademik belum tercapai,makaperlu ada tindakan

koreksi pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik agar

StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikdapatdicapai.Untukitu,di

dalam SPMI, Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

Akademiktidakcukupdilaksanakanhanyadiakhirdarisuatukegiatanpelaksanaanstandar,

namun perlu dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Kegiatan Evaluasi selama

kegiatanberlangsunginilebihtepatdisebutpemantauanataumonitoring.Kembalikecontoh

kegiatanperkuliahandosendiatas,pemantauanperludilakukansepanjangsemester, tidak

hanya di akhir semester, sehingga tindakan korektif, apabila diperlukan, dapat dilakukan

sebelumsemesterberakhir.

Untuk memberikan gambaran tentang langkah pengendalian yang perlu diambil yang

didasarkanatashasilevaluasipelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti),padaTabel2


73

diberikanbeberapa contoh.Pada tabel tersebut, StandardalamSPMI (StandarDikti) yang

dijadikancontohadalahStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik.

Tabel 2. Contoh Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

PendidikanAkademik.

NoDalamhalStandardalamSPMI(StandarDikti)yangtelahditetapkanadalah

DalamhalhasilevaluasipelaksanaanStandardalamSPMI(Standar

Dikti)

LangkahpengendalianpelaksanaanStandardalamSPMI

(StandarDikti)

1 Pimpinanunitpengelola

programstudipadaProgram

Sarjanaharusmenjamin

bahwamasabelajar

mahasiswapalinglama7

(tujuh)tahun.

Terdapatsejumlah

mahasiswayangdalam7

(tujuh)tahunbelumlulus

dariprogramstuditersebut

Pimpinanunitpengelolaprogramstudi

padaProgramSarjanaharus

melakukanevaluasiterhadapprestasi

mahasiswasetiapsemesteruntuk

mencegahterjadinyamahasiswa

putus/gencatstudi



Magisterharusmenjamin

bahwadosendiprogram

studitersebutberkualifikasi

akademiklulusanProgram

Doktoryangrelevandengan

programstudiatau

bersertifikatprofesiyang

relevandenganprogram

studi,danberkualifikasi

akademiksetaradengan

jenjang9(sembilan)KKNI

Terdapatsejumlahdosendi

programstuditersebutyang

belummemenuhiStandar

dalamSPMI(StandarDikti)


harusmengupayakanagarseluruh

dosenpadaprogramstuditersebut

memenuhistandar,misalnyadengan

studilanjut,dengansertifikasiprofesi,

dan/ataudenganpenyetaraanke

jenjang9(sembilan)KKNI



Doktorharusmenjamin

bahwapalingsedikit2(dua)

dosentetapdiprogramstudi

tersebutadalahprofesor

Ternyatajumlahprofesordi

programstuditersebut

hanya1(satu)orang


harusmengupayakanpengangkatan

dosentetapprofesordan/atau

peningkatanjabatanakademikdosen

tetapyangbelumprofesorkeprofesor

4 Didalamkurikulumprogram

studipadaProgramSarjana,

pimpinanunitpengelola

programstudiharus

menjaminbahwapenelitian

mahasiswamengarahpada

pemenuhancapaian

pembelajarandan

dinyatakandalambesaran

skstertentu

Ternyatabahwapenelitian

yangdilakukanmahasiswa

tidakmempunyaibesaran

sks


harusmeninjaukembalikurikulum

programstuditersebutdengan

memasukkanpenelitianmahasiswa

yangdinyatakandalambesaransks

tertentu

5 Pimpinankelembagaan

penelitiandiperguruan

tinggiharusmemfasilitasi

Ternyatabahwaterdapat

sejumlahpenelitiantidak

didiseminasikan

Pimpinankelembagaanpenelitian

harusmelaksanakandiseminasiuntuk

seluruhpenelitianyangdilaksanakan


74

diseminasipenelitianyang

dilaksanakanolehdosendan

mahasiswa

olehdosendanmahasiswa

6 Pimpinanperguruantinggi

harusmelakukananalisis

kebutuhanyangmenyangkut

jumlah,jenis,danspesifikasi

saranadanprasarana


tinggitersebut

Ternyatabahwadi

perguruantinggitersebut

analisiskebutuhanterkait

spesifikasisaranadan

prasaranapenelitiantidak

dipenuhi

Pimpinanperguruantinggiharus

melakukananalisiskebutuhanterkait

spesifikasisaranadanprasarana

penelitian


pengelolaanpengabdian

kepadamasyarakat(PkM)

harusmelakukan

pemantauandanevaluasi

pelaksanaanPkMdi


Ternyatabahwabeberapa

kegiatanPkMdiperguruan

tinggitersebuttidak

dipantau

Pimpinankelembagaanpengelolaan

PkMmencaripenyebabtidak

terpantaunyabeberapakegiatanPkM,

sertamengambillangkahstrategisagar

seluruhkegiatanPkMdipantaudan

dievaluasi

F.PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

PeningkatanStandardalamSPMI (StandarDikti)untukPendidikanAkademik,baikProgram

Sarjana,ProgramMagistermaupunProgramDoktormerupakantahapPterakhirdarisiklus

PPEPPdidalamSPMI. Tahap iniditempuhsetelah suatuprogram,unitpengelolaprogram

studi, lembaga, pusat atau perguruan tinggi berhasilmelaksanakan 4 (empat) tahap siklus

SPMIsebelumnya,yaituPenetapan,Pelaksanaan,Evaluasi,danPengendalianStandardalam

SPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik,hinggaakhirnyamampumemenuhiStandar

dalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik.

PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademiktidakmungkin

dilakukan jika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik itu belum

melalui tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

Akademik terlebih dahulu, sekalipun perguruan tinggi telah melaksanakan Standar dalam

SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik itu. Sebaliknya, setelah suatu Standar

dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dievaluasi pelaksanaannya, tetapi

tidakditingkatkanisiatauluaslingkupnya,makamutuperguruantinggitersebuttidakakan

mengalami peningkatan, padahal isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

Akademikitumasihdapatditingkatkan.

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik merupakan

kegiatan perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI

(StandarDikti)untukPendidikanAkademik.PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)

untuk Pendidikan Akademik tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu

berkelanjutan (kaizen) untuk mencapai visi perguruan tinggi, tetapi juga didorong oleh

perkembangan di dalammasyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

tuntutandaripemangkukepentinganeksternalyangmenginginkanlayananpendidikanyang

lebihbaik. Sebagaicontoh,kemajuanteknologipembelajaran,perkembangansumberatau


75

bahan ajar, atau peningkatan kesejahteraan sosial dapat merupakan dorongan bagi

perguruan tinggi untuk meningkatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

Pendidikan Akademik melalui SPMI. Perlu dikemukakan bahwa yang harus ditingkatkan

bukanhanyaPelaksanaan,EvaluasiPelaksanaanataupunPengendalianPelaksanaanStandar

dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, melainkan terutama isi Standar

dalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikitusendiri.

Peningkatan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat

dilakukan secara serentak atau secara parsial. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar

Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda

tergantung pada masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

Akademik. Sebagai contoh, kaizen isi Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam

capaianpembelajaranlulusan(CPL)tidakmungkindilakukansetiaptahunkarenadiperlukan

paling sedikit 4 (empat) tahun atau setelahmenghasilkan lulusandari programpendidikan

tersebut, untukdapatmengevaluasi danmenilai ketercapaian StandarKompetensi Lulusan

tersebut.Sebaliknya,kaizenisiStandarKebersihandapatdilakukansetiapbulanatausetiapsemester.

1.ProsedurPeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

a) Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik harus

dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

PendidikanAkademiktertentu,sepertidalamkeempattahapPPEPPsebelumnya.Perlu

diperhatikanbahwaagar tidak terjadikaizen secarasporadisuntukbeberapaStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademiktertentudenganAudienceyangsama, sebaiknya kaizen terhadap seluruh Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

PendidikanAkademikdilakukansecarakelembagaan,yaitupemimpinperguruantinggi

(Rektor/Ketua/Direktur)harusmengoordinasikankegiatanpeningkatanStandardalam

SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik ini. Dapat pula koordinasi kaizenStandar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dilakukan oleh Unit

PenjaminanMutupadaperguruan tinggi yangbersangkutan (jikaada), atauolehTim

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang

secarakhususdibentukolehpemimpinperguruantinggi(Rektor/Ketua/Direktur);

b) UnitPenjaminanMutu(jikaada)atauTimyangdibentuktersebutmempelajarilaporan

hasil Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik

yangmenunjukkanbahwasuatuStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikan

Akademik telah terpenuhi, dengan mengundang pejabat struktural dan para pihak

terkait untukmengevaluasi isi Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk Pendidikan

Akademiktersebut;

c) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut mempelajari

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar dalam SPMI (Standar

Dikti)untukPendidikanAkademikyangakanditingkatkan.UnitPenjaminanMutu(jika

ada) atau Tim yang dibentuk tersebut dapat melakukan benchmarking, karena


76

benchmarkingmerupakancaramengetahui seberapa jauhperguruan tinggi lain telah

melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang

akanditingkatkan;

d) UnitPenjaminanMutu(jikaada)atauTimyangdibentuktersebutmelakukanrevisi isi

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang akan

ditingkatkan, sehinggamenjadi Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk Pendidikan

Akademik yang baru yang lebih tinggi dari Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk

PendidikanAkademiksebelumnya.

2. HasilPeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

HasilpeningkatanStandardalamSPMI (StandarDikti)untukPendidikanAkademikdapat

berupa:

a) Rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang baru

untukmenggantikan Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk PendidikanAkademik

sebelumnya,misalnyapeningkatanDegreedanCompetencesuatuStandardalamSPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Sebagai contoh, Standar IPK kelulusan

ProgramSarjanayangperluditingkatkankarenahasilevaluasidalambeberapa tahun

terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan telah memenuhi dan atau

melebihi standar IPK = 2,00. Selain itu, hasilbenchmarkingmenunjukkanbahwa IPK

perguruantinggilainsudahmelebihiIPK=2,00danpermintaanpenggunalulusanjuga

menghendaki mutu lulusan yang lebih baik. Untuk itu, pemimpin perguruan tinggi

mengkoordinasikan kegiatan peningkatan IPK Lulusan Program Sarjanamenjadi lebih

tinggidari2,00;

b) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik baru yang belum

pernah ada sebelumnya. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

AkademikinisangatmungkindiperlukanperguruantinggikarenaSNDiktimerupakan

standar minimum, baik dari substansi/isi maupun dari jumlah standar tentang

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang

lainnya, sehingga wajib dilampaui oleh setiap perguruan tinggi denganmerumuskan

Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Sebagai contoh upaya

Kemenristekdiktiuntukmeningkatkanjumlahdankualitaspublikasidosenataululusan

ProgramMagisterdanProgramDoktorditingkatnasionalmaupuninternasional,akan

memerlukan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik baru

mengenaiStandarHasilPenelitianyangbelumpernahadadisuatuperguruantinggi.

c) StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikbaruyangmenambah

jumlahStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikyangtelahada

sebelumnya. Penambahan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

Akademikbaru inidiperlukanuntukmelengkapimacamStandardalamSPMI(Standar

Dikti)untukPendidikanAkademikyangtelahditetapkan,atauuntukmenyesuaikandan

memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh,

penambahan dan penyesuaian Standar Sarana dengan perkembangan teknologi


77

informasi dalam proses pembelajaran dan administrasi, sehingga diperlukan Standar

Sarana yang baru dalam proses pembelajaran dan administrasi berbasis teknologi

informasi.

3.ContohPeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik

Sebagai ilustrasi dikemukakan tentang kegiatan peningkatan Standar Penilaian

Pembelajaran yang sudah terpenuhi. Dalam hal ini, aspek Audience standar tidakditingkatkan bahkan menjadi pelaku dalam proses peningkatan Standar Penilaian

Pembelajaran. Aspek yang ditingkatkan adalah Behaviour, Competence, Degree, ataukombinasiketiganya.Contoh:semulaisiStandarPenilaianPembelajaranadalah:

“Dosenpengasuhmatakuliah(A)harusmelaksanakanpenilaianprosesdanhasilbelajarmahasiswa (B)denganmateripenilaianyangmampumengukurcapaianpembelajaranmatakuliah(C),palingsedikitpadaperempat,tengahdanakhirsemester(D)”.

Setelah isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut

dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan selama itu telah dilakukan evaluasi

setiap semester, diketahui bahwa semua dosen (atau setidaknya mayoritas dosen)

memenuhiaspekdegree(D)StandarPenilaianPembelajarantersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut tidak diperlukan lagi tindakan koresi (pengendalian)

oleh pemimpin unit pengelola program studi atau fakultas (jika ada), sehingga dapat

langsungdilakukanpeningkatanaspekCompetence,sebagaiberikut:

“Dosen pengasuh mata kuliah (A) harus menyerahkan materi penilaian hasil belajarmahasiswakepadaTimVerifikasiSoalJurusan(B)agaradakesesuaianmateripenilaiandengan CP mata kuliah (C) paling lambat 1 minggu sebelummelaksanakan penilaianprosesdanhasilbelajarmahasiswa(D)”.

Ilustrasi tersebutmenggambarkanbahwasemulayangdievaluasidanperluditingkatkan

hanya unsur Degree (D) yaitu “tahap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran”,tetapi pada Standar Penilaian Pembelajaran yang baru dilakukan peningkatan unsur

Competence (C) berupa “kesesuaian materi penilaian dengan capaian pembelajaranmatakuliah”. Dalamhal inikesesuaianpenilaianhasilbelajardengankompetensimata

kuliah yang semula dilakukan oleh Dosen mata kuliah, ditingkatkan dengan keharusan

melewatitahapverifikasiolehTimkhusus.Dengandemikianterjadiperbaikancaraatau

rencanakerjauntukmencapaiIsiStandarPenilananPembelajaran.

Rumusan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru tersebut tidak langsung dapat

diadopsi oleh dosen (Audience) sebagai pelaku standar tersebut, karena diperlukan ujipublikuntukmenampungmasukan,kritik,dansarandaripimpinan,dosen,bilaperludari

tenagakependidikan.

Berdasarkanmasukan dari uji publik tersebut, rumusan Standar Penilaian Pembelajaran

disempurnakan,danmasukkeTahapPenetapanStandaryangmerupakanPpertamadari

siklusPPEPPsuatustandar.


78

Kegiatan pada tahap ini dilakukan olehUnit PenjaminanMutu atau Tim (jika ada) atau

olehpejabat terkait dengan tugasmelanjutkanpembahasan, perumusan, sosialisasi dan

penetapanStandarPenilaianPembelajaran yangbaru.Denganadanya rumusanStandar

Penliaian Pembelajaran yang baru sebagai hasil peningkatan dari Standar Penliaian

Pembelajaranyanglama,siklusPPEPPakandimulaikembalidaritahapPenetapanStandar

dalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikbaru.

********


79

BabVSistemPenjaminanMutuInternalPendidikanVokasiA.GambaranUmumPendidikanVokasi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan UU Dikti terdapat 3 (tiga) jenispendidikan,yaitupendidikanakademik,pendidikanvokasidanpendidikanprofesi.

Menurut Pasal 16 ayat (1) UU Dikti, pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi

program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan

tertentusampaiprogramsarjanaterapan.

Jenispendidikanvokasidapatdiselenggarakanmelalui6 (enam)programpendidikan, yaitu

program diploma satu, program diploma dua, program diploma tiga, program diplomaempat(sarjanaterapan),programmagisterterapan,danprogramdoktorterapan.

BerdasarkanPasal21,Pasal22,danPasal23UUDikti, kemampuan lulusanmasing-masing

programpendidikantersebutdapatdiuraikansebagaiberikut:

1. Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan

pendidikanmenengahatausederajatuntukmengembangkanketerampilandanpenalaran

dalampenerapanIlmuPengetahuandan/atauTeknologi;

2. ProgramMagisterTerapanmerupakankelanjutanpendidikanvokasiyangdiperuntukkan

bagilulusanprogramsarjanaterapanatausederajatuntukmampumengembangkandan

mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan

penelitianilmiah;

3. ProgramDoktor Terapanmerupakan kelanjutanbagi lulusanprogrammagister terapan

atausederajatuntukmampumenemukan,menciptakan,dan/ataumemberikankontribusi

bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

melaluipenalarandanpenelitianilmiah;

Menurut UU Dikti penyelenggaraan pendidikan vokasi, yang meliputi Program Diploma,

ProgramMagister Terapan, dan ProgramDoktor Terapan, dimandatkan kepada perguruan

tinggi yang berbentuk Politeknik, Akademi, atau Akademi Komunitas. Namun, apabila

memenuhisyaratUniversitas,InstitutdanSekolahTinggidapatmenyelenggarakanProgramDiploma Tiga, Program Diploma Empat (Sarjana Terapan), Program Magister Terapan,ProgramDoktorTerapan.

Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama denganmasyarakat profesi dan organisasi

profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar memenuhi syarat

kompetensiprofesinya.

B.PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi


bilamanapenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti).Didalambagianiniakandiuraikan


80

tentangmacam dan tahap penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) khusus untuk

PendidikanVokasi.

1.MacamStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiBerbagai macam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat


sebagaiberikut:

a.SNDiktiuntukPendidikanVokasi

SNDikti telahditetapkandidalamPermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSN

Dikti, sehinggaketikamenetapkanSNDiktiuntukPendidikanVokasi,makasemuaSN

Dikti yang relevan dengan Pendidikan Vokasi dalam Permenristekdikti tersebut

merupakanstandarminimumdanwajibditetapkansebagaiSNDiktiuntukPendidikanVokasidiperguruantinggiyangbersangkutan.

SNDiktiuntukPendidikanVokasimemilikistrukturyangsamadenganstrukturSNDikti

padaumumnya,sebagaiberikut:

1)KelompokStandarNasionalPendidikanyangterdiriatas:


b) Standarisipembelajaran;

c) Standarprosespembelajaran;

d) Standarpenilaianpembelajaran;

e) Standardosendantenagakependidikan;f) Standarsaranadanprasaranapembelajaran;

g) Standarpengelolaanpembelajaran;dan

h) Standarpembiayaanpembelajaran;

2)KelompokStandarNasionalPenelitianyangterdiriatas:

a) Standarhasilpenelitian;b) Standarisipenelitian;c) Standarprosespenelitian;d) Standarpenilaianpenelitian;e) Standarpeneliti;f) Standarsaranadanprasaranapenelitian;g) Standarpengelolaanpenelitian;danh) Standarpendanaandanpembiayaanpenelitian;

3)KelompokStandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakatyangterdiriatas:

a) StandarhasilPKM;

b) StandarisiPKM;






81



b. StandarDiktiyangditetapkanolehperguruantinggiuntukPendidikanVokasi

Berdasarkan Pasal 54 ayat (4) UU Dikti, Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang

ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi merupakan standar yang wajib danmelampauiSNDiktiuntukPendidikanvokasi.

Pengertian ‘melampaui’ dimaksudkan bahwamacamdan jumlah StandarDikti untuk

PendidikanVokasiyangditetapkansendiriolehperguruantinggidapatberupastandar

yang isinyamelebihi substansi/isi SNDikti, ataudapatberupa standar yangmelebihi

jumlah SN Dikti, sehingga memberikan kekhasan pada Pendidikan vokasi yang

diselenggarakanolehperguruantinggi.

Penentuan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yangditetapkansendiriolehperguruantinggidijabarkanberdasarkanvisiperguruantinggiyang bersangkutan, karena visi perguruan tinggimerupakan tolok ukur utama untuk

menentukan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang

ditetapkanolehperguruantinggi.Semakinjauhvisiperguruantinggiyangditetapkan,makasemakinberagamsubstansi/isidanjumlahStandarDiktiuntukPendidikanVokasi

yangditetapkanolehperguruantinggi.




menetapkan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti utnuk Pendidikan Vokasi yang

ditetapkanolehperguruantinggi.

MenurutPasal54ayat(4)UUDikti,strukturStandarDiktiyangditetapkansendirioleh

perguruan tinggi terdiri atas Kelompok Standar Bidang Akademik dan KelompokStandarBidangNonAkademik.

a.KelompokStandarBidangAkademikuntukPendidikanVokasiantaralaindapatterdiriatas:

1)Standar pendidikan untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/ataujumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Pendidikan

dalamSNDikti;

2)Standar penelitian untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau

jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Penelitian

dalamSNDikti;

3)Standar pengabdian kepada masyarakat untuk Pendidikan Vokasi yang

substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar

NasionalPengabdianKepadaMasyarakatdalamSNDikti;


82

b.Kelompok Standar Bidang Non Akademik untuk Pendidikan Vokasi antara laindapatterdiriatas:

1) Standar pengelolaan untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/ataujumlahnyamelampauiStandarPengelolaandalamSNDikti;

2) Standar keuangan untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau

jumlahnyamelampauiStandarPendanaandanPembiayaandalamSNDikti;

3) Standar ketenagaan untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/ataujumlahnyamelampauiStandarDosendanTenagaKependidikandalamSNDikti;

4) Standar sarana prasarana untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/ataujumlahnyamelampauiStandarSaranadanPrasaranadalamSNDikti;

5) Standar kemahasiswaan untuk Pendidikan Vokasi yang melampaui SN Dikti


6) Standar kerjasama untuk Pendidikan Vokasi yang melampaui SN Dikti karena

tidakadadidalamSNDikti;dan

7) StandarlainyangditurunkandarivisiperguruantinggiuntukPendidikanVokasiyangmelampauiSNDiktikarenatidakadadidalamSNDikti.


PendidikanVokasidapatditurunkanmenjadisatuataulebihStandarTurunan.

2.TahapPenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanVokasi

PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanVokasidapatdilakukan

dengancarasebagaiberikut:

a.KetersediaanDokumenKebijakanSPMIuntukPendidikanVokasi

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab III, apabila suatu perguruan tinggi akan


terlebih dahulu kebijakan SPMI di perguruan tinggi tersebut, yang dimuat dalam

Dokumen SPMI. Di dalam Dokumen Kebijakan SPMI tersebut dapat ditemukan Visi

Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang berfungsi sebagai tolok ukur penetapan

Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Selain itu, di dalam Dokumen Kebijakan SPMI

perguruantinggiakanditemukanpulamacamdanjumlahStandardalamSPMI(Standar

Dikti)yangakandiimplementasikanmelaluiSPMI.

b. KetersediaanDokumenManualSPMIuntukPendidikanVokasi

SetelahVisi Perguruan Tinggi danmacam serta jumlah Standar dalam SPMI (Standar

Dikti)diketahui dariDokumenKebijakan SPMI,makapenetapan Standar dalamSPMI

(Standar Dikti) untuk pendidikan vokasi harus dilakukan berdasarkan Manual

PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)yangmerupakansalahsatumanualdari

Dokumen Manual SPMI, yang terdiri atas Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI

(Standar Dikti), Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti),


83

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Manual

PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti).

BerdasarkanuraiantentangManualSPMIdidalamBabIIIdiatas,makakhusustentang

penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, harus

dilakukanpalingsedikitkegiatansebagaiberikut(terdapatdidalamManualSPMI):

1)MacampekerjaanyangharusdilakukandalamPenetapan (PPertamadari siklusPPEPP)StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi

a)Menghubungidanmelakukankerjasamadengan:

• Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait

dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan, serta meminta wakil

darimereka;

• Duniausaha ataudunia industri terkait denganpendidikan vokasi yang akan

diselenggarakan,sertamemintawakildarimereka;

b)MembentukTimPerumusStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikan

Vokasi,yangterdiriatas:

• Pimpinanperguruantinggi;

• Wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi

profesiterkaitdenganpendidikanvokasiyangakandiselenggarakan;

• Wakil dari dunia usaha atau dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi

yangakandiselenggarakan;

• Pimpinanfakultas(jikaada);

• Pimpinanunitpengelolaprogramstudi;dan

• dosen.



PendidikanVokasi;

c) Mengambil Visi Perguruan Tinggi sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen

KebijakanSPMIPerguruanTinggiyangbersangkutan;

d)Mengambil nama Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri

sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

yangbersangkutan;

e)Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan

denganpenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi;

f) Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

Pendidikan Vokasi, antara lain dalam bentuk ABCD (Audience, Behavior,


84

Competence,Degree)atauKPI(KeyPerformanceIndicators)ataubentuklainyangdipandangpalingcocok;

g) Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) berdasarkan Visi

Perguruan Tinggi, nama StandarDikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri,

danhasilkajianperaturanperundang-undanganyangrelevandenganpenetapan

StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi;

h)Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) kepada

pemangkukepentinganinternal(dosendantenagakependidikan),danpemangku

kepentinganeksternal (pemerintah,dunia kerjadandunia industri, alumni, dan

pihaklainyangdipandangperlu);

i) Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik

rancanganStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi;

j) MemintapersetujuanSenatPerguruanTinggi,danBadanPenyelenggara(khusus

untukPTS)atasStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi;

k) MenetapkanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasidalam

Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk PTN, atau Keputusan Badan

PenyelenggarauntukPTS;

2)Pihakyangharusmelakukanpekerjaantersebut

a)Pekerjaan angka 1) huruf a dan huruf b) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan


b) Pekerjaanangka1)hurufc)sampaidenganhurufi)dilakukanolehTimPerumus

atau unit SPMI (dapat melibatkan Wakil dari Kementerian, Kementerian lain,

LPNK,dan/atauorganisasiprofesidan/atauwakilduniausahadanduniaindustri

terkaitdenganpendidikanvokasiyangakandiselenggarakan);

c) Pekerjaan angka 1) huruf j) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi

(Rektor/Ketua/Direktur);

d) Pekerjaanangka1)hurufk)dilakukanolehPemimpinPTNatauKetuaPengurus

BadanPenyelenggara;

3)Carapekerjaantersebutharusdilakukan

a)Pekerjaanangka1)hurufadilakukandengancaramelakukanpertemuandengan

pihak Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, serta

dunia usaha dan dunia industri terkait dengan Pendidikan Vokasi yang akan

diselenggarakan;

b)Pekerjaanangka1)hurufbdilakukandengancaramemintausulan:

• wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi

terkaitdenganpendidikanvokasiyangakandiselenggarakan;


85

• wakil dari dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi

yangakandiselenggarakan;

• calonanggotaTimPerumus(jikamenggunakanTimPerumus)dariunitterkait

di dalam perguruan tinggi, atau diusulkan oleh Pemimpin Unit SPMI (jika

memilikiunitSPMI);

untuk dipilih dan ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/

Direktur);

c) Pekerjaan angka 1) huruf c), huruf d) dan huruf e) dilakukan dengan cara

membacadanmengkaji (jikaperludiselenggarakanFGDdiantaraTimPerumus

atauUnitSPMI)DokumenKebijakanSPMIPerguruanTinggiyangbersangkutan,

danperaturanperundang-undanganpendidikan tinggi yang relevan, antara lain

UU Dikti, PP. No. 4 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015,

PermenristekdiktiNo.32Tahun2016,PermenristekdiktiNo.62Tahun2016,dan

PermenristekdiktiNo.100Tahun2016;

d)Pekerjaan angka 1) huruf f) dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat

untukmenyepakati di antara Tim Perumus atau di dalamUnit SPMImengenai

bentukrumusanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi;

e) Pekerjaan angka 1) huruf g) dilakukan dengan cara menugaskan kelompok-


sejumlahStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi;

f) Pekerjaanangka1)hurufh)dilakukandengancaramenyelenggarakanlokakarya


untukPendidikanVokasi;

g) Pekerjaanangka1)huruf i)dilakukandengancaramenyelenggarakanrapatTim

PerumusataurapatunitSPMIuntukmemasukkanhasilujipublikatasrancangan

sejumlahStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi;

h) Pekerjaan angka 1) huruf j) dilakukan dengan cara Pemimpin Perguruan Tinggi

meminta kepadaKetua Senat Perguruan Tinggi untukmenyelenggarakanRapat

PlenoSenatPerguruanTinggi,denganacarakhususyaitupemberianpersetujuan


Vokasi;

i) Pekerjaanangka1)hurufk)dilakukandengancaraPemimpinPTNmenggunakan

hasilpertimbanganSenatPerguruanTinggiuntukmenetapkanSuratKeputusan

Tentang Dokumen SPMI untuk Pendidikan Vokasi. Untuk PTS, Pemimpin PTS


penerbitan Surat Keputusan Badan Penyelenggara Tentang Dokumen SPMI

untukPendidikanVokasi.

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi ini merupakan isi

dari Dokumen Standar SPMI sebagai salah satu Dokumen SPMI dari 4 (empat)


86

Dokumen SPMI lain yang harus disusun dan ditetapkan berdasarkan

PermenristekdiktiNo.62Tahun2016TentangSPMDikti.

4) Bilamanapekerjaantersebutharusdilakukan

Berbagai pekerjaandi dalamangka 1) sampai dengan3) harus dilakukan sebelum






Jika digambarkandenganmatriksmakaPenetapan Standar dalamSPMI (StandarDikti)UntukPendidikanVokasisebagaiberikut:

StandardalamSPMI(StandarDikti)(SNDiktidanStandarDiktiyangditetapkanperguruantinggisendiri)

untukPendidikanVokasiSNDikti StandarDiktiyangditetapkanperguruan

tinggisendiriMacam Tahap Macam Tahap

KelompokStandarNasionalPendidikan

1.KetersediaanDokumen

KebijakanSPMIuntuk

PendidikanVokasi;


ManualSPMI

(KhususnyaManual

PenetapanStandar)

untukPendidikan

Vokasi,yangberisi:

a.Macampekerjaan

yangharus

dilakukan;

b.Pihakyangharus

melakukan

pekerjaantsb;

c.Carapekerjaan

dilakukan;

d.Bilamanapekerjaan

harusdilakukan;

KelompokStandarBidangAkademik


KebijakanSPMIuntuk

PendidikanVokasi;



ManualPenetapan

Standar)untukPendidikan

Vokasi,yangberisi:

a.Macampekerjaan

yangharusdilakukan;

b.Pihakyangharus

melakukanpekerjaan

tsb;

c.Carapekerjaan

dilakukan;

d.Bilamanapekerjaan

harusdilakukan;

KelompokStandarNasionalPenelitian

KelompokStandarBidangnonAkademik

KelompokStandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakat

a.PenetapanSNDiktiuntukPendidikanVokasi(BidangPendidikan)

1)StandarKompetensiLulusan(SKL)untukPendidikanVokasi





87



standarnya,yaitu:

a) StandarSikapuntukPendidikanVokasi;

b) StandarPengetahuanuntukPendidikanVokasi;

c) StandarKeterampilanuntukPendidikanVokasi;

d) StandarPengalamanKerjaMahasiswauntukPendidikanVokasi.

Standar Sikap dan Standar Keterampilam Umum sudah ditetapkan dalam

PermenristekdiktiNo.44Tahun2015.SedangkanStandarPengetahuandanStandarKeterampilanKhususuntukPendidikanVokasiharusdisusunoleh:

• forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, atau oleh pengelola

programstudidalamhalbelummemilikiforumprogramstudisejenis;dan

• wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi,

sertaduniausahadanduniaindustriterkaitdenganpendidikanvokasiyangakan

diselenggarakan;

untukdikajidanditetapkanolehMenristekdikti.


1)StandarSikapadalahkriteriatentangperilakubenardanberbudayasebagaihasildariinternalisasidanaktualisasinilaidannormayangtercermindalamkehidupan





diperlukan Standar Sikap dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi bersamaKementerian,Kementerianlain,LPNK,dan/atauorganisasiprofesi,sertaduniausaha dan dunia industri terkait dengan Pendidikan Vokasi yang akandiselenggarakan).

Standar Sikap untuk setiap lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesisebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun

2015TentangSNDikti,sebagaiberikut:

a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap

religius;

b) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan


c) berkontribusidalampeningkatanmutukehidupanbermasyarakat,berbangsa,


d) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki



88

e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,


f) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap


g) taathukumdandisiplindalamkehidupanbermasyarakatdanbernegara;

h) menginternalisasinilai,norma,danetikaakademik;

i) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya

secaramandiri;dan

j) menginternalisasisemangatkemandirian,kejuangan,dankewirausahaan.

2) StandarPengetahuanadalahkriteriaminimaltentangpenguasaankonsep,teori,


dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara, bersamaKementerian,Kementerianlain,LPNK,dan/atauorganisasiprofesi,sertaduniausaha dan dunia industri terkait dengan Pendidikan Vokasi yang akandiselenggarakan, kemudian diaplikasikan melalui penalaran dalam proses

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian

kepadamasyarakat(PermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti).

3) Standar Keterampilan adalah kriteria minimal tentang kemampuanmelakukan



penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenistekdikti No. 44


a) Standar Keterampilan Umum adalah kriteria minimal tentang kemampuan

kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangkamenjamin

kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat programdan jenis pendidikan

tinggi(sudahditetapkandalamLampiranPermenristekdiktiNo.44Tahun2015

TentangSNDikti, tetapikarenaSNDiktimerupakanstandarminimum,maka

apabila diperlukan Standar Sikap dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi

bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi,

serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang

akandiselenggarakan).

StandarKeterampilanUmumuntukPendidikanVokasi yangdiselenggarakanmelalui Program Diploma Satu, Program Diploma Dua, Program Diploma

Empat atau Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan

sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44

Tahun2015TentangSNDikti,sebagaiberikut:


89


ProgramDiplomaSatu ProgramDiplomaDua ProgramDiplomaTiga

a.mampumelaksanakan

serangkaiantugas

spesifikdengan

menggunakanalat,

informasi,danpilihan

prosedurkerjayang

tepatdaribeberapa

pilihanyangbaku;

a.mampumenyelesaikan

pekerjaandengantugas

yangberlingkupluas

dalambidangyang

spesifik,menganalisis

informasisecaraterbatas,

danmemilihmetodeyang

sesuaidaribeberapapilihan

yangbaku;

a.mampumenyelesaikan

pekerjaanberlingkupluas

danmenganalisisdata

denganberagammetode

yangsesuai,baikyang

belummaupunyang

sudahbaku;

b.mampumenunjukkan

kinerjabermutudan

terukurdarihasilkerja

yangsebagian

merupakanhasilkerja

sendirimelalui

pengawasantidak

langsung;

b.mampumenunjukkan

kinerjabermutudan

terukurdarihasilkerjayang

seluruhnyamerupakanhasil

kerjasendiri,tanpa

pengawasan;

b.mampumenunjukkan

kinerjabermutudan

terukur;

c.mampu

memecahkan

masalahpekerjaan

dengansifatdan

konteksyanglazim,

sertadilaksanakan

melaluibimbingan;

c.mampumemecahkan

masalahpekerjaandengan

sifatdankonteksyang

lazim,sertadilaksanakan

danbertanggungjawab

secaramandiriatas

hasilnya;

c.mampumemecahkan

masalahpekerjaan

dengansifatdankonteks

yangsesuaidengan

bidangkeahlian

terapannyadidasarkan

padapemikiranlogis,

inovatif,danbertanggung

jawabatashasilnyasecara

mandiri;

d.mampubekerja

samaberkomunikasi

dengancaradanbahasa

yangsesuaidengan

etikadalamlingkungan

kerjanya;

d.mampumenyusunlaporan

tertulisdalamlingkup

terbatas;

d.mampumenyusun

laporanhasildanproses

kerjasecaraakuratdan

sahihsertamengomuni-

kasikannyasecaraefektif

kepadapihaklainyang

membutuhkan;

e.mampubertanggung-

jawabpadapekerjaan

sendiridandapatdiberi

tanggungjawabatas

mutudankuantitashasil

kerjaoranglainyang

setara;dan

e.mampubekerjasama,

berkomunikasi,mengambil

inisiatifyangdiperlukan

dalamkontekspelaksanaan

pekerjaannya;

e.mampubekerjasama,

berkomunikasi,dan

berinovatifdalam

pekerjaannya;

f.mampumendokumen-

tasikan,menyimpan,

mengamankan,dan

menemukankembali

datauntukmenjamin

kesahihan.

f.mampubertanggung-jawab

padapekerjaansendiridan

dapatdiberitanggung

jawabatasmutudan

kuantitashasilkerjaorang

lain;dan

f.mampubertanggung-

jawabataspencapaian

hasilkerjakelompokdan

melakukansupervisidan

evaluasiterhadap

penyelesaianpekerjaan

yangditugaskankepada


90

pekerjayangberadadi

bawahtanggungjawab-

nya;dan

g.mampu

mendokumentasikan,

menyimpan,mengamankan,

danmenemukankembalidata

untukmenjaminkesahihan.

g.mampumelakukanproses

evaluasidiriterhadap

kelompokkerjayangberada

dibawahtanggung

jawabnya,danmengelola

pengembangankompetensi

kerjasecaramandiri;

h.mampumendokumen-

tasikan,menyimpan,

mengamankan,dan

menemukankembalidata

untukmenjamin

kesahihandanmencegah

plagiasi.


ProgramDiplomaEmpat/SarjanaTerapana.mampumenerapkanpemikianlogis,kritis,inovatif,bermutu,danterukurdalam

melakukanpekerjaanyangspesifikdibidangkeahliannyasertasesuaidenganstandar

kompetensikerjabidangyangbersangkutan;

b. mampumenunjukkankinerjamandiri,bermutudanterukur;

c.mampumengkajikasuspenerapanilmupengetahuandanteknologiyang

memperhatikandanmenerapkannilaihumaniorasesuaidenganbidangkeahliannya

dalamrangkamenghasilkanprototype,prosedurbaku,desainataukaryaseni,menyusun

hasilkajiannyadalambentukkertaskerja,spesifikasidesain,atauesaiseni,dan

mengunggahnyadalamlamanperguruantinggi;

d.mampumenyusunhasilkajiantersebutdiatasdalambentukkertaskerja,spesifikasi

desain,atauesaiseni,danmengunggahnyadalamlamanperguruantinggi;

e.mampumengambilkeputusansecaratepatberdasarkanprosedurbaku,spesifikasi

desain,persyaratankeselamatandankeamanankerjadalammelakukansupervisidan

evaluasipadapekerjaannya;

f.mampumemeliharadanmengembangkanjaringankerjasamadanhasilkerjasamadi

dalammaupundiluarlembaganya;

g.mampubertanggungjawabataspencapaianhasilkerjakelompokdanmelakukan

supervisidanevaluasiterhadappenyelesaianpekerjaanyangditugaskankepadapekerja

yangberadadibawahtanggungjawabnya;

h.mampumelakukanprosesevaluasidiriterhadapkelompokkerjayangberadadibawah

tanggungjawabnya,danmampumengelolapembelajaransecaramandiri;dan

i.mampumendokumentasikan,menyimpan,mengamankan,danmenemukankembali

datauntukmenjaminkesahihandanmencegahplagiasi.


91


ProgramMagisterTerapan ProgramDoktorTerapana.mampumengembangkanpemikiran

logis,kritis,sistematis,dankreatif

dalampenerapanteknologiyang

memperhatikandanmenerapkannilai

humaniorasesuaibidangkeahliannya

dalamrangkamenghasilkanprototipe,

karyadesain,produkseni,atauinovasi

teknologibernilaitambah,menyusun

konsepsiilmiahataukaryaberdasarkan

kaidah,tatacara,danetikailmiahdalam

bentuktesisataubentuklainyang

setara,dandiunggahdalamlaman

perguruantinggi,sertakaryayang

dipresentasikanataudipamerkan;

a.mampumenemukan,menciptakan,dan

memberikankontribusibarupada

pengembangan,pengamalanilmu

pengetahuandan/atauteknologiyang


humanioradibidangkeahliannya,

denganmenghasilkankaryadesain,

prototipe,atauinovasiteknologi

bernilaitambahataudapatdigunakan

untukpenyelesaianmasalah

berdasarkanpemikiranlogis,kritis,

kreatif,danarif;

b.mampumelakukanvalidasiakademik

ataukajiansesuaibidangkeahliannya

dalammenyelesaikanmasalahdi

masyarakatatauindustriyangrelevan

melaluipengembanganpengetahuan

dankeahliannya;

b.mampumenyusunkonsepsiilmiahdan

hasilkajianatashasilkaryanya

berdasarkankaidah,tatacara,danetika

ilmiahdalambentukdisertasi,dan

makalahyangtelahditerbitkandijurnal

nasionalterakreditasiatauditerimadi

jurnalinternasionalataukaryayang

dipresentasikanataudipamerkandalam

foruminternasional;

c.mampumenyusunide,pemikiran,dan

argumenteknissecarabertanggung

jawabdanberdasarkanetikaakademik,

sertamengkomunikasikannyamelalui

mediakepadamasyarakatakademik

danmasyarakatluas;

c.mampumemilihpenelitianyangtepat

guna,terkini,termaju,danmemberikan

kemaslahatanpadaumat

manusiadenganmengikutsertakan

aspekkeekonomianmelaluipendekatan

interdisiplin,multidisiplin,atau

transdisiplin,dalamrangka

menghasilkanpenyelesaianmasalah

teknologipadaindustriyangrelevan,

atauseni;

d.mampumengidentifikasibidang

keilmuanyangmenjadiobyek

penelitiannyadanmemosisikanke

dalamsuatuskemapenyelesaian

masalahyanglebihmenyeluruhdan

bersifatinterdisiplinataumultidisiplin;

d.mampumengembangkanstrategi

pengembanganteknologiatauseni

denganpendekataninterdisiplin,

multidisiplin,atautransdisiplin,

berdasarkankajiantentangsasaran

pokokpenelitiandankonstelasinya

padasasaranyanglebihluas;

e.mampumengambilkeputusandalam

konteksmenyelesaikanmasalah

penerapaanteknologiyang


humanioraberdasarkankajian

ekperimentalterhadapinformasidan

data;

e.mampumenyusunargumendansolusi

keilmuan,teknologiatauseni

berdasarkanpandangankritisatasfakta,

konsep,prinsip,atauteoriyangdapat

dipertanggungjawabkansecarailmiah

danetikaakademik,serta

mengkomunikasikannyamelaluimedia


92

massaataulangsungkepada

masyarakat;

f.mampumengelola,mengembangkan,

danmeningkatkanmutukerjasama

baikdilembaganyamaupunlembaga

lain,denganmengutamakankualitas

hasildanketepatanwaktu

menyelesaikanpekerjaan;

f.mampumenunjukkankepemimpinan

kepemimpinanakademikdalam

pengelolaan,pengembangandan

pembinaansumberdayasertaorganisasi

yangberadadibawahtanggung

jawabnya;

g.mampumeningkatkankapasitas

pembelajaransecaramandiri;dan

g.mampumengelola,termasuk

menyimpan,mengaudit,mengamankan,

danmenemukankembalidatadan

informasihasilpenelitianyangberada

dibawahtanggungjawabnya;dan

h.mampumendokumentasikan,

menyimpan,mengamankan,dan

menemukankembalidataprototype,

karyadesainatauproduksenidalam

rangkamenjaminkesahihandan

mencegahplagiasi.

h.mampumengembangkandan

memeliharahubungankolegialdan

kesejawatandidalamlingkungansendiri

ataumelaluijaringankerjasamadengan

komunitaspenelitidiluarlembaga.

b)StandarKeterampilanKhususadalahkriteriaminimaltentangkemampuan

kerja yangwajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai bidang ilmudalamprodi,

yang dipandu oleh visi perguruan tinggi melalui penalaran dalam proses

pembelajaran,pengalamankerjamahasiswa,penelitiandan/ataupengabdian

kepadamasyarakat.

Standar keterampilan khusus ini disusun oleh oleh forum prodi sejenis atau

nama lain yang setara bersama Kementerian, Kementerian lain, dan/atau

organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan

pendidikanvokasiyangakandiselenggarakan,untukdikajidanditetapkanoleh

Menristekdikti.

c) Standar Pengalaman Kerja Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang

pengalamanyangharusdimilikimahasiswadalamkegiatandibidangtertentu

padajangkawaktutertentu,antaralainmelaluipelatihankerja,kerjapraktik,

praktikkerjalapanganataukegiatanlainyangsejenis.

2)StandarIsiuntukPendidikanVokasi

Standar Isiadalahkriteriaminimal tentangtingkatkedalamandankeluasanmateri

pembelajaranyangdirumuskanberdasarkan capaian pembelajaran lulusandalam


bahankajianyangdiwujudkandalambentukmatakuliah.


93

3)StandarProsesPembelajaranuntukPendidikanVokasi

Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan

pembelajaran pada prodi, yang dilakukan secara interaktif antara dosen dan





pembelajaran.

Bentuk pembelajaran, khusus untuk pendidikan vokasi wajib ditambah dengan

bentukpembelajaranberupapenelitian,perancangan,ataupengembangan.Bentuk

pembelajaraninimerupakankegiatanmahasiswadibawahbimbingandosendalam

rangkapengembangansikap,pengetahuan,keterampilan,pengalamanotentik,serta

meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, untuk

pendidikan vokasi masih perlu ditambah bentuk pembelajaran yang berupa

pengabdiankepadamasyarakat.

Pemilihan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran harus

disesuaikan dengan karakteristik proses pembelajaran, perencanaan prosespembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswauntukmencapaicapaianpembelajaranlulusan.


NoTingkatkedalamandankeluasan

materipembelajaranpada:Penguasaanyangharusdimiliki

palingsedikitadalah:

a. ProgramDiplomaSatu

Menguasaikonsepumum,pengetahuan,dan

keterampilanoperasionallengkap

b. ProgramDiplomaDua Menguasaiprinsipdasarpengetahuandan

keterampilanpadabidangkeahliantertentu

c. ProgramDiplomaTiga

Menguasaikonsepteoritisbidang

pengetahuandanketerampilantertentu

secaraumum;

d. ProgramDiplomaEmpat/SarjanaTerapan Menguasaikonsepteoritisbidangpengetahuan

danketerampilantertentusecaraumumdan

konsepteoritisbagiankhususdalambidang

pengetahuandanketerampilantersebutsecara

mendalam;

e. ProgramMagisterTerapan Menguasaiteoridanteoriaplikasibidang

pengetahuantertentu

f. ProgramDoktorTerapan

Menguasaifilosofikeilmuanbidang

pengetahuandanketerampilantertentu.


94

a) Standar Karakteristik Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang


saintifik,kontekstual,tematik,efektif,kolaboratifdanberpusatpadamahasiswa.

Metode pembelajaran mampu mendorong interaksi antara dosen dengan

mahasiswa, pembentukan pola pikir yang komprehensif dan luas, dan


b)StandarPerencanaanProsesPembelajaranadalahkriteriaminimaltentangRPS



pengetahuandan/atauteknologidalampendidikanvokasi.

c)Standar Beban Belajar Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kegiatan

belajarmahasiswayangdinyatakandalambesaransatuankredit semester(sks)

yangharusditempuholehmahasiswaperminggupersemester.

Dalam Pasal 16 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015,masa belajarmahasiswa

dinyatakandalambesaran sks. Pengertian ini berlakuumumuntuk semua jenis


(1) ProgramDiplomaSatu,masadanbebanbelajar penyelenggaraanprogram

tersebutdapatditempuhpalinglama2(dua)tahunakademik,denganbeban

belajarmahasiswapalingsedikit36(tigapuluhenam)sks;

(2) ProgramDiplomaDua,masa dan beban belajar penyelenggaraan program

tersebutdapatditempuhpalinglama3(tiga)tahunakademik,denganbeban

belajarmahasiswapalingsedikit72(tujuhpuluhdua)sks;

(3) ProgramDiploma Tiga,masa dan beban belajar penyelenggaraan program

tersebutdapatditempuhpalinglama5(lima)tahunakademik,denganbeban

belajarmahasiswapalingsedikit108(seratusdelapan)sks;

(4) ProgramDiplomaEmpat,masadanbebanbelajarpenyelenggaraanprogram

tersebut dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan

bebanbelajarmahasiswapalingsedikit144(seratusempatpuluhempat)sks;

(5) Program Magister Terapan, masa dan beban belajar penyelenggaraan

program tersebut dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik

denganbebanbelajarmahasiswapalingsedikit36(tigapuluhenam)sks;

(6) ProgramDoktorTerapan,masadanbebanbelajarpenyelenggaraanprogram

tersebut dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan

bebanbelajarmahasiswapalingsedikit42(empatpuluhdua)sks.




95



dantutorial


minggupersemester

b. Kegiatanpenugasanterstruktur60

menitperminggupersemester


minggupersemester




minggupersemester


minggupersemester








ditetapkansesuaidengankebutuhandalam

memenuhicapaianpembelajaran

4) StandarRencanaPembelajaranSemesteruntukPendidikanVokasiadalahkriteriaminimaltentangrencanapembelajaranyangpalingsedikitmemuattentang:

(1) Namaprogramstudi,namadankodematakuliah, semester, sks,namadosen

pengampu;

(2) Capaianpembelajaranlulusandarimatakuliah;

(3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk


(4) Bahankajianuntukmencapaikemampuanyangditetapkan;

(5) Metodepembelajaran;

(6) Waktuyang disediakanuntukmencapaikemampuanyangtelahditetapkan;

(7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang


(8) Kriteria,indikatordanbobotpenilaian;dan(9) Daftarreferensiyangdigunakan.

5)StandarPenilaianPembelajaranuntukPendidikanVokasi

StandarPenilaianPembelajaranadalahkriteriaminimaltentangprinsip,teknikdan



lulusan.

Menurut Pasal 26 UU Dikti lulusan pendidikan vokasi berhakmenggunakan gelar

yangdiberikanolehPerguruanTinggi penyelenggara. Persyaratan luluspendidikan

vokasi, predikat kelulusan dan gelar yang berhak diberikan kepada mahasiswa

apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dan memiliki


96

kompetensi lulusan yang ditargetkan oleh program studi terkait, dengan Indeks

PrestasiKumulatif(IPK)sebagaiberikut:

6)StandarDosendanTenagaKependidikanuntukPendidikanVokasi




StandarTurunandariStandarDosensebagaiberikut:

(a) StandarKualifikasiAkademikDosenadalahkriteriaminimaltentangpendidikan



No Kualifikasi Akademik Dosenpada:

Kualifikasi yang paling sedikit harusdimiliki

1. ProgramDiplomaSatudanDua Dosenlulusanmagisterataumagister

terapanyangrelevandenganprogramstudi

dandapatmenggunakaninstrukturyang

berkualifikasiakademikpalingrendah

lulusandiplomatigayangmemiliki

pengalamanrelevandenganprogramstudi

danpalingrendahsetaradenganjenjang6

(enam)KKNI.

2. ProgramDiplomaTigadanEmpat Dosenlulusanmagisterataumagister

terapanyangrelevandenganprogram

studidandapatmenggunakandosen

bersertifikatprofesiyangrelevandengan

programstudidanberkualifikasipaling

rendahsetaradenganjenjang8(delapan)

KKNI.

No ProgramIPK

minimal

Predikat

GelarMemuaskan

Sangatmemuaskan

Pujian

1. DiplomaSatu 2,00 2,76-3,00 3,01-3,50 >3,50 AhliPratama

2. DiplomaDua 2,00 2,76-3,00 3,01-3,50 >3,50 AhliMuda

3. DiplomaTiga 2,00 2,76-3,00 3,01-3,50 >3,50 AhliMadya

4. SarjanaTerapan 2,00 2,76-3,00 3,01-3,50 >3,50 SarjanaTerapan

5. MagisterTerapan 3,00 3,00-3,50 3,51-3,75 >3,75 MagisterTerapan

6. Doktorterapan 3,00 3,00-3,50 3,51-3,75 >3,75 DoktorTerapan


97

3. ProgramMagisterTerapan Dosenlulusandoktorataudoktorterapan

yangrelevandenganprogramstudidan

dapatmenggunakandosenbersertifikat

profesiyangrelevandenganprogram

studidanberkualifikasisetaradengan

jenjang9(sembilan)KKNI.

4. ProgramDoktorTerapan Dosenlulusandoktorataudoktorterapan

yangrelevandenganprogramstudi,dan

dapatmenggunakandosenbersertifikat

profesiyangrelevandenganprogramstudi

danberkualifikasisetaradenganjenjang9

(sembilan)KKNI;dansebagaipembimbing

utama,dalamwaktu5(lima)tahun

terakhirtelahmenghasilkanpalingsedikit:

a. 1(satu)karyailmiahpadajurnal

nasionalterakreditasiataujurnal

internasionalyangbereputasi;atau

b. 1(satu)bentuklainyangdiakuioleh

kelompokpakaryangditetapkan

senatperguruantinggi.









a. perencanaan,pelaksanaan,danpengendalianprosespembelajaran;

b. pelaksanaanevaluasihasilpembelajaran;

c. pembimbingandanpelatihan;

d. penelitian;dane. pengabdiankepadamasyarakat;

2)kegiatandalambentukpelaksanaantugastambahan;dan




penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap progarm

studi.




98


yang wajib dimiliki, dibuktikan dengan ijazah dan harus sesuai dengan tugas dan



jenispendidikan, seperti yang tercantumdalamPasal 30PermenristekdiktiNo.44

Tahun2015TentangSNDikti,bahwatenagakependidikanwajibmemilikikualifikasi




sederajat.

7) StandarSaranadanPrasaranaPembelajaranuntukPendidikanVokasi

Standarsaranadanprasaranapembelajaranadalahkriteriaminimaltentangsarana







Olehkarena itu,untukpendidikanvokasistandarsaranadanprasaranaditetapkan

sesuai dengan tujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan pendidikan

vokasi.












(g) Standarstudio;





99









(a) Standarperabot;

(b) Standarperalatanpendidikan;:


(d) Standarbuku;










Pendidikan Vokasi harus menyediakan segenap fasilitas prasarana dan sarana

pembelajaran untuk setiap program yang ditawarkan. Penyediaan sarana dan

prasaranapembelajarandapatdilakukandenganprogramkemitraandengandunia

usahadanindustri,ataumasyarakat.

8)StandarPengelolaanPembelajaranuntukPendidikanVokasi

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan,



Pada pendidikan Vokasi, apabila bermitra dengan dunia usaha dan dunia industri

dalam proses pembelajaran, maka diperlukan pengelolaan secara khusus untuk

mengukurmutufasilitassertarasiojumlahmahasiswadanfasilitasyangdisediakan.


100

Pengelolaan secara khusus ini juga perlu dilakukan dalam evaluasi capaian

pembelajaran, melalui masukan dari mahasiswa, dan mitra agar dapat dilakukan

peningkatanmutuprosesprosespembelajaran.

Mekanisme penetapan standar pengelolaan pembelajaran, khususnya untuk

pendidikanvokasiharusmengacupadapadastandarkompetensilulusan,standarisi

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga

kependidikan, serta standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan

sebelumnya.

9)StandarPembiayaanPembelajaranuntukPendidikanVokasi

Standarpembiayaanpembelajaranadalahkriteriaminimal tentangkomponendan



StandarsatuanbiayaoperasionalPTNmenjadidasarbagiPendidikanVokasiuntuk

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Pendidikan Vokasi

tahunandanmenetapkanbiayayangditanggungolehmahasiswa.

Badan penyelenggara Pendidikan Vokasi di PTS wajib mengupayakan pendanaan

pendidikantinggidariberbagaisumberdiluarbiayapendidikanyangdiperolehdari

mahasiswa.

StandarturunanuntukStandarPembiayaanPembelajaranterdiriatas:

(a) StandarBiayaInvestasiadalahkriteriaminimaltentangbiayapendidikantinggi



(b) Standar biaya operasional/standar satuan biaya operasional adalah kriteriaminimaltentangbiayapendidikantinggiuntuksetiapmahasiswapertahunyang









Olehkarenaitu,penetapanbesaranstandarbiayaoperasionalbagipendidikan

vokasidiPTNakanberbedadenganjenispendidikanlain.

b.PenetapanStandarPenelitianuntukPendidikanVokasi

Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SNDikti, pengertian dari

Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada


101

perguruan tinggi yang berlaku di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 8 (delapan)

standar.

KedelapanstandaryangtermasukdalamStandarNasionalPenelitiansepertitersebut

di atas berlaku umum untuk semua jenis pendidikan yang ada, tidak terkecuali juga

untuk pendidikan vokasi. Tidak ada kekhususan dalam penetapan standar bagi

PendidikanVokasi.

1)Standarhasilpenelitian

Standarhasilpenelitianmerupakankriteriaminimal tentangmutuhasilpenelitian.

Hasil penelitian pada Pendidikan Vokasi ProgramDiploma empat diarahkan untuk

mengembangkanpenerapan ilmupengetahuandan teknologi, sertameningkatkan

kesejahteraanmasyarakatdandayasaingbangsa.

Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan

danbudayaakademik.

Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran

lulusanPendidikanVokasi,danketentuantentangPendidikanVokasi.

Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak

membahayakankepentinganumumataunasionalwajibdisebarluaskandengancara

diseminarkan,dipublikasikan,dipatenkan,dan/ataucaralainyangdapatdigunakan

untukmenyampaikanhasilpenelitiankepadamasyarakat.

2) Standarisipenelitian

Standarisipenelitianmerupakankriteriaminimaltentangkedalamandankeluasan

materipenelitian.

Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang

berupa inovasi, serta pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

yangbermanfaatbagimasyarakat,duniausaha,dan/atauindustri.

3) Standarprosespenelitian

Standar proses penelitianmerupakan kriteriaminimal tentang kegiatan penelitian

yangterdiriatasperencanaan,pelaksanaan,danpelaporan.

Kegiatanpenelitianmerupakankegiatanyangmemenuhikaidahdanmetodeilmiah

secarasistematissesuaidenganotonomikeilmuandanbudayaakademik.

Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,

kesehatan,kenyamanan,sertakeamananpeneliti,masyarakat,danlingkungan

Kegiatan penelitian yang dilakukan olehmahasiswa untukmemenuhi tugas akhir,

skripsi, tesis, atau disertasi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dan

ketentuantentangPendidikanVokasi.

Kegiatanpenelitianyangdilakukanolehmahasiswadinyatakandalambesaransks.


102

4)Standarpenilaianpenelitian

Standarpenilaianpenelitianmerupakankriteriaminimalpenilaianterhadapproses

danhasilpenelitian.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus sesuai dengan prinsip penilaian dan

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses

penelitian.

Penilaianpenelitiandapatdilakukandenganmenggunakanmetodedan instrumen

yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses

sertapencapaiankinerjahasilpenelitian.

Penilaian penelitian yang dilaksanakan olehmahasiswa dalam rangka penyusunan

laporan tugas akhir, skripsi, tesis,atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan

tentangPendidikanVokasi.

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit

memenuhiunsur:

a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus

meningkatkan mutu penelitiannya obyektif, yang merupakan penilaian

berdasarkankriteriayangbebasdaripengaruhsubyektivitas;

b) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan

kriteriadanproseduryangjelasdandipahamiolehpeneliti;dan

c) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya

dapatdiaksesolehsemuapemangkukepentingan

5)Standarpeneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk

melaksanakanpenelitian.

Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang

sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan

tingkatkedalamanpenelitian

Kemampuanpenelitiditentukanberdasarkan:

a) kualifikasiakademik;dan

b) hasilpenelitian

Kemampuanpenelitimenentukankewenanganmelaksanakanpenelitian.Pedoman

mengenai kewenanganmelaksanakanpenelitian ditetapkanolehDirektur Jenderal

PenguatanRisetdanPengembangan.


103

6)Standarsaranadanprasaranapenelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan

prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian

dalamrangkamemenuhihasilpenelitian.

Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Pendidikan Vokasi yang

digunakanuntuk:

a) memfasilitasipenelitianpalingsedikitterkaitdenganbidangilmuprogramstudi;

b) prosespembelajaran;dan

c) kegiatanpengabdiankepadamasyarakat.

Saranadanprasaranapenelitianharusmemenuhistandarmutu,keselamatankerja,

kesehatan,kenyamanan,dankeamananpeneliti,masyarakat,danlingkungan.

7) Standarpengelolaanpenelitian

Standar pengelolaan penelitianmerupakan kriteriaminimal tentang perencanaan,


penelitian.

Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan

yangbertugasuntukmengelolapenelitian.

Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuantentangPendidikanVokasi

8)Standarpendanaandanpembiayaanpenelitian

Standarpendanaandanpembiayaanpenelitianmerupakankriteriaminimalsumber

danmekanismependanaandanpembiayaanpenelitian.

Penyelenggara Pendidikan Vokasi wajib menyediakan dana penelitian internal.

Selain dari anggaran penyelenggara penelitian internal Pendidikan Vokasi,

pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan

lembagalaindidalammaupundiluarnegeri,ataudanadarimasyarakat.

Pendanaanpenelitiandigunakanuntukmembiayai:

a) perencanaanpenelitian;

b) pelaksanaanpenelitian;

c) pengendalianpenelitian;

d) pemantauandanevaluasipenelitian;

e) pelaporanhasilpenelitian;dan

f) diseminasihasilpenelitian.


104

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh penyelenggara

PendidikanVokasi

c.PenetapanStandarPengabdianKepadaMasyarakatuntukPendidikanVokasi

Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat seperti pada Standar Nasional

Penelitian,merupakankriteriaminimaltentangsistempengabdiankepadamasyarakat

yangdiberlakukanbagisemuaperguruantinggidiseluruhIndonesia.

1)StandarhasilPKM

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil

pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan

umumdanmencerdaskankehidupanbangsa.

Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah arahan untuk menerapkan,

mengamalkandanmembudayakanIPTEKSkesejahteraanumumdanmencerdaskan

kehidupanbangsa.

Hasilpengabdiankepadamasyarakat(PKM)adalah:

a) penyelesaianmasalahyangdihadapimasyarakatdenganmemanfaatkankeahlian

sivitasakademikayangrelevan;

b) pemanfaatanteknologitepatguna;

c) bahanpengembanganilmupengetahuandanteknologi;atau

d) bahanajarataumodulpelatihanuntukpengayaansumberbelajar.

Hasil penelitian atau pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

yangdapatdimanfaatkanharussesuaidengankebutuhanmasyarakat:

a) hasilpenelitianyangdapatditerapkanlangsungdandibutuhkanolehmasyarakat

pengguna;

b) pengembangan ilmupengetahuandan teknologidalamrangkamemberdayakan

masyarakat;

c) teknologitepatgunayangdapatdimanfaatkandalamrangkameningkatkantaraf

hidupdankesejahteraanmasyarakat;

d) modelpemecahanmasalah,rekayasasosial,dan/ataurekomedasikebijakanyang

dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau

Pemerintah;atau

e) kekayaanintelektual(KI)yangdapatditerapkanlangsungolehmasyarakat,dunia

usaha,dan/atauindustri.

2)StandarisiPKM

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

kedalamandankeluasanmateripengabdiankepadamasyarakat.


105

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada

standarhasilpengabdiankepadamasyarakat.

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari

hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai

dengankebutuhanmasyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi institusi, maka kegiatan PKM yang

dilakukan oleh dosen mempunyai peranan yang sangat mendukung dan

mengembangkanindustrinasional,terutamaindustriskalakecildanmenengah.

Melalui kegiatan PKM akan disosialisasikan dan diseminasikan berbagai hasil

penelitiandaninovasi,baikyangberupaproduk,jasa,teknologi,maupunmetodake

masyarakat atau industri calon pengguna. Dengan adanya dukungan hasil- hasil

penelitian yang berkesinambungan yang diaplikasikan dalam pengabdian kepada

masyarakat,maka akanmemperkuat daya saing industri nasional, baik pada skala

lokal,nasionalmaupuninternasional.

3) StandarprosesPKM

Standarprosespengabdiankepadamasyarakatmerupakankriteriaminimaltentang

kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan,

pelaksanaan,danpelaporankegiatan

KegiatanPKMdapatberupa:

a) pelayanankepadamasyarakat;

b) penerapanilmupengetahuandanteknologisesuaidenganbidangkeahliannya;

c) peningkatankapasitasmasyarakat;atau

d) pemberdayaanmasyarakat

Kegiatanpengabdian kepadamasyarakatwajibmempertimbangkan standarmutu,

keselamatankerja,kesehatan,kenyamanan,sertakeamananpelaksana,masyarakat,

danlingkungan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai

salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian

pembelajaranlulusandanketentuantentangPendidikanVokasi

Kegiatanpengabdiankepadamasyarakatyangdilakukanolehmahasiswadinyatakan

dalambesaransks.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah,

terukur,danterprogram

4)StandarpenilaianPKM

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

tentangpenilaianterhadapprosesdanhasilpengabdiankepadamasyarakat.


106

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara

terintegrasipalingsedikitmemenuhiunsur:

a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus

meningkatkanmutupengabdiankepadamasyarakat;

b) objektif,yangmerupakanpenilaianberdasarkankriteriapenilaiandanbebasdari

pengaruhsubjektivitas;

c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan

prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada

masyarakat;dan

d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya

dapatdiaksesolehsemuapemangkukepentingan

Kriteriaminimalpenilaianhasilpengabdiankepadamasyarakatmeliputi:

a) tingkatkepuasanmasyarakat;

b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat

sesuaidengansasaranprogram;

c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara

berkelanjutan;

d) terciptanyapengayaansumberbelajardan/ataupembelajaransertapematangan

sivitasakademikasebagaihasilpengembanganilmupengetahuandanteknologi;

atau

e) teratasinyamasalahsosialdanrekomendasikebijakanyangdapatdimanfaatkan

olehpemangkukepentingan

5) StandarpelaksanaPKM

Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

kemampuanpelaksanauntukmelaksanakanpengabdiankepadamasyarakat

Pelaksana pengabdian kepadamasyarakat wajibmemiliki penguasaanmetodologi

penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta

tingkatkerumitandankedalamansasarankegiatan.

Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan

melaksanakanpengabdiankepadamasyarakat

PendidikanVokasiharusmenetapkanStandarpelaksanaanPKMyangmenyangkut

Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan

berdasarkan:

a) kualifikasiakademik;dan

b) hasilpengabdiankepadamasyarakat


107

c) Dosen tetap pada programstudiharus mampu memilih sertamenentukan

jeniskegiatanyangsesuaidengankebutuhanmasyarakatdan/ataumitraPKM.

d) Dosen tetap pada program studi harus mampu menyusun anggaran kegiatan

pengabdiankepadamasyarakat.

e) DstsesuaidenganSNDikti.

6) StandarsaranadanprasaranaPKM

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepadamasyarakatmerupakan kriteria

minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses

pengabdian kepadamasyarakatdalam rangkamemenuhihasil pengabdian kepada

masyarakat.

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas

PendidikanVokasiyangdigunakanuntuk:

a) memfasilitasipengabdiankepadamasyarakat,palingsedikityangterkaitdengan

penerapanbidang ilmudari program studi yangdikelolaPendidikanVokasi dan

areasasarankegiatan;

b) prosespembelajaran;dan

c) kegiatanpenelitian

7) StandarpengelolaanPKM

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

tentangperencanaan,pelaksanaan,pengendalian,pemantauandanevaluasi, serta

pelaporankegiatanpengabdiankepadamasyarakat.

Kelembagaan pengelola PKM adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat,

lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang

sejenissesuaidengankebutuhandanketentuanPendidikanVokasi.

Kelembagaanwajibmenyusundanmengembangkan rencanaprogrampengabdian

kepadamasyarakatsesuaidenganrencanastrategispengabdiankepadamasyarakat

PendidikanVokasi;

a) menyusundanmengembangkanperaturan,panduan,dansistempenjaminan

mutuinternalkegiatanpengabdiankepadamasyarakat;

b) memfasilitasipelaksanaankegiatanpengabdiankepadamasyarakat;

c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada

masyarakat;

d) melakukandiseminasihasilpengabdiankepadamasyarakat;

e) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada

masyarakat;


108

f) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat

yangberprestasi;

g) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada

lembagalainmelaluikerjasama;

h) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi

saranadanprasaranapengabdiankepadamasyarakat;dan

i) menyusunlaporankegiatanpengabdianpadamasyarakatyangdikelolanya;

j) melakukan analisis kebutuuhan yangmenyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi

saranadanprasaranapengabdiankepadamasyarakat;dan

k) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada

masyarakat dalammenyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat

palingsedikitmelaluipengkalandatapendidikantinggi.

8) StandarpendanaandanpembiayaanPKM

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan

kriteriaminimal sumber danmekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian

kepadamasyarakat.

Mekanismependanaandanpembiayaanpengabdiankepadamasyarakatdiaturoleh

pemimpinPendidikanVokasi.

Pendidikan Vokasi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada

masyarakat.

Pendidikan Vokasi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada

masyarakat.

Selain dari dana internal Pendidikan Vokasi, pendanaan pengabdian kepada

masyarakatdapatbersumberdari pemerintah, kerja samadengan lembaga laindi

dalammaupundiluarnegeri,ataudanadarimasyarakat.

Pendanaan pengabdian kepadamasyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan

untukmembiayai:

a) perencanaanpengabdiankepadamasyarakat;

b) pelaksanaanpengabdiankepadamasyarakat;

c) pengendalianpengabdiankepadamasyarakat;

d) pemantauandanevaluasipengabdiankepadamasyarakat;

e) pelaporanpengabdiankepadamasyarakat;dan

f) diseminasihasilpengabdiankepadamasyarakat.


109

Danapengelolaanpengabdiankepadamasyarakatdigunakanuntukmembiayai:

a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal,

pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada

masyarakat;dan

b)peningkatankapasitaspelaksana.

C.PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan

secara bertahap atau sekaligus meliputi seluruh Standar Pendidikan Vokasi. Tahap

PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiditetapkansesuai

budaya ataupun lokalitas serta kekhasan Pendidikan Vokasi di suatu perguruan tinggi.

ApabilapelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasidilakukan

secara bertahap, maka Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

mengenaiPembelajaranharusdidahulukankarenalangsungberkaitandenganmutululusan

sertakepuasanmahasiswa(internalstakeholders).

Pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan

implementasi agar SPMI dapat terpenuhi. Pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untukPendidikanVokasiberartiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi

yangtelahditetapkandijadikandasardalampelaksanaanstandartersebut.Dengandemikian,

akandiperolehkepuasanstakeholderskarenasemuayangdijanjikanperguruantinggi telah

dipenuhi. Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

dilakukansesuaidengankebijakanSPMIyangtelahditetapkan.

TahapPelaksanaanStandar

No Kegiatan Keterangan

1 Persiapan • Memahami Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah

ditetapkansebelumnya.

• PenetapanPenanggungjawabPelaksanaan setiapStandardalam

SPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasimelaluirapatpleno

disetiapunit(misalnyarapatplenopenentuanDosenpengampu

ataupun koordinator masing2 Mata Kuliah dan ataupun

praktikum/bengkel/kuliahlapangan).

• Identifikasi semua sarana-prasarana yang diperlukan untuk

pelaksanaansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk

PendidikanVokasi.

• Koordinasi dengan seluruh pihak/unit yang terkait dengan

pelaksanaansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk

PendidikanVokasi.

2 PelaksanaanStandar

PendidikanVokasi

• PenanggungjawabpelaksanaanStandardalamSPMI(Standar

Dikti) untuk Pendidikan Vokasi melaksanakan seluruh

kegiatan sesuai dengan jadwal dan isi kegiatan yang telah

ditetapkan.


110

• Di akhir setiap kegiatan penanggungjawab pelaksanaan

StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi

mencatat semua data dan informasi yang terjadi pada saat

pelaksanaan kegiatan (misal waktu, isi kegiatan, daftar

peserta,luarankegiatandancatatanlainyangperlu).

3 RapatplenoUnit

PelaksanaStandar

PendidikanVokasi

• Secararegulardanterjadwalunitmenyelenggarakanrapatpleno

sebagai sarana bagi seluruh penanggungjawab pelaksanaan

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

untuk melaporkan seluruh pelaksanaan, serta kendala

pelaksanaankegiatanyangmenjaditanggungjawabnya.

• Pimpinan rapat pleno memutuskan kesepakatan rapat untuk

ditindak lanjuti oleh penanggungjawab pelaksanaan Standar

dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dan/atau

stafunitterkait.

4 Evaluasidan

peningkatan

PelaksanaanStandar

PendidikanVokasi

• Seluruhkeputusantentangtindakankorektifyangberkelanjutan

yangdiambilpadarapatplenodiatasharusdicatatagarmenjadi

‘bestpractices’dimasamendatang.

• Kegiatanrapatplenoinimerupakansalahsatukegiatanevaluasi

atas pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

Pendidikan Vokasi yang sedang diterapkan, dan tindak lanjut

yang diputuskan dapat dikualifikasi sebagai peningkatan mutu

StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.

5 Survaiaudience • Di akhir pelaksanaan Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk

Pendidikan Vokasi sangat perlu dilakukan survai melalui

kuesioner terhadap audience atau obyek pelaksanaan StandarPendidikan Vokasi (misal mahasiswa peserta kuliah, rekanan

pelaksanaan penelitian/pengabdian masyarakat/klien kegiatan

pelayanan/konsultasi) untuk mengetahui respon mereka atas

semua aspek kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk

masukandansaranuntukperbaikan.

• Hasil survaiperludianalisisagardapatdiberikanusulperbaikan

pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

PendidikanVokasidisiklusberikut.

6 Laporandanportofolio • Di akhir siklus pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untuk Pendidikan Vokasi (misal di akhir semester atau di akhir

tahun kuliah), seluruh penanggungjawab pelaksanaan Standar

dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi harus

membuat laporan akhir kegiatan pelaksanaan Standar dalam

SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sesuai dengan isi

danformatlaporanyangtelahditetapkan.

• Penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar

Dikti) untuk Pendidikan Vokasi harusmembuat catatan dengan

format template yang telah ditetapkan. Catatan ini bermanfaat

jikadimasamendatangdilakukanpergantianpenanggungjawab

pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

PendidikanVokasi,sehingga‘bestpractices’pelaksanaanStandardalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat

ditingkatkansecaraberkelanjutan.


111

DEvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi

SecaraumumdapatdikemukakanbahwaEvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(Standar

Dikti) merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI

(StandarDikti)bertujuanuntukpengendaliandanpeningkatanmutu.Prosesevaluasidisini

tidakdimaksudkanuntukmencarikesalahan,apalagikesalahanseseorang,melainkanuntuk

menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus

menerus. Dengan kata lain, Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai

denganisiStandardalamSPMI(StandarDikti)yangtelahditetapkan.

EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)dilakukanterhadapsemuastandar,

baikSNDiktimaupunStandarDiktiyangditetapkanolehperguruantinggisendiri.

1.Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanVokasi

a)Prosedur evaluasi diawali denganmenetapkan siapa yang bertugas untukmelakukan

evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi

Diagnostik,EvaluasiFormatif,danEvaluasiSumatif.

Evaluasi Diagnostik dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untuk Pendidikan Vokasi diterapkan, dengan tujuan untuk mengetahui hambatan

dalam penerapan standar tersebut. Berdasarkan identifikasi hambatan tersebut,

perbaikan dan pemenuhan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan, sehingga penerapan setiap Standar dalam

SPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasidapatberlangsungdenganbaik.

EvaluasiFormatifdilakukanpadasaatsetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk

Pendidikan Vokasi diterapkan, terutama untuk mengoptimalkan penerapan standar

tersebut, sehingga pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

PendidikanVokasisesuaidenganStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikan

Vokasiyangtelahditetapkan.

Evaluasi Sumatif dilakukanpada saatpenerapan setiapStandardalamSPMI (Standar

Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan

perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua

pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untukPendidikanVokasitersebutberpartisipasiaktifdalamkegiatanevaluasiini.

b)Tim Evaluasi akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam

SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasimenggunakan formulir atau instrumen

evaluasiyangsudahdisiapkansebelumnya.PengukuranterhadapketercapaianStandar

dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dilakukan secara periodik,

misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan sesuai dengan isi

StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.


112

c) Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian,

kesalahan,atausejenisnyadaripenyelenggaraanpendidikanyangtidaksesuaidengan

isiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.Timevaluasijugaharus

mencatatbiladitemukanketidak-lengkapandokumen,sepertiprosedurkerja,formulir,

dsbdarisetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiyangtelah

dilaksanakan.

2.Pihak-Pihak yang dapatmenjadi Evaluator Pelaksanaan Standar dalam SPMI (StandarDikti)PendidikanVokasi

EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI (StandarDikti)untukPendidikanVokasidapat

dilakukanolehberbagai pihak terkait. Mulai dari Pelaksana Standar itu sendiri, dengan

cara melakukan evaluasi diri, oleh Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk

maksud tersebut, misalnya untuk pelaksanaan pemantauan (monev), oleh Atasan,

misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan, atau oleh Tim Auditor Internal, melalui

kegiatanAuditMutuInternal(AMI).

EvaluasimelaluikegiatanAMIdiperlukanuntukmenjaminakuntabilitas,obyektivitas,dan

independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

pendidikanVokasi.HalinisesuaidenganamanatPasal5ayat(2)PermenristekdiktiNo.62

Tahun2016TentangSPMDiktiyangmengaturbahwaEvaluasiPelaksanaanStandarDikti

dilakukanmelaluiAMI. AMImerupakan kegiatan yang independen,obyektif, terencana

secarasistemik,danberdasarkanserangkaianbukti.

Pelaksanaan AMI diawali dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi untuk

melaksanakan AMI. AMI bertujuan memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah

selesai dilakukan dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

yang telah ditetapkan. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pula terhadap kesesuaian

pelaksanaanAMIdenganperaturanyang berlaku,mengevaluasiefektifitasAMI sebagai

sebuahsistem,danmengidentifikasipeluangperbaikansistemAMI.

ContohpelaksanaanAMIsebagaiberikut:

a. Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk pendidikan

Vokasi;

b. Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (pimpinan perguruan tinggi dan

pimpinan unit) dalam melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

PendidikanVokasi;

c. Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar dalam SPMI

(StandarDikti)untukPendidikanVokasikepadapimpinanperguruantinggi.

Agar pelaksanaan AMI dilakukan secara obyektif, perlu dilakukan pemeriksaan secara

terpisahantarapimpinanunit,dosen,mahasiswa,tenagakependidikan,penggunalulusan,

danpihaklainterkait.


113

Sebagaimana dikemukakan di atas, AMI dapat pula meliputi kegiatan pemeriksaan

kecukupan dan kehandalan sistem AMI untuk memastikan bahwa tujuan SPMI dapat

dicapaisecaraefisiendanefektif,melalui:

d. Pemeriksaankehandalansistempengelolaandana;

e. Pemeriksaanefisiensidanpemanfaatansumberdaya;

f. Pemeriksaan implementasi SPMI sebagai suatu sistem yang telah ditetapkan untuk

memastikanketaatanterhadapkebijakan,rencana,danprosedur.

PraktikbaikAMIdijalankanmelaluibeberapalanglah,yaitu:

a. Menyiapkanformuliryangberisiaspekyangakandiauditdalamauditkecukupanatau

deskevaluationuntukdigunakanolehauditoratauatasan;

b. Menyusuan daftar temuan (findings) tentang ketidakcukupan, potensi penyimpangan

ataupenyimpangandariStandardalamSPMI (StandarDikti)untukPendidikanVokasi

yang telahditetapkan. Temuandapatmerupakan ketidaksesuaianmayor atauminor.

Setelah daftar temuan disusun oleh auditor atau atasan, maka temuan tersebut

disampaikankepadateraudit(pimpinanperguruantinggidanpimpinanunit);

c. Menyelenggarakan rapat dengan teraudit untuk menentukan tindak lanjut oleh

teraudit terhadap temuan. Teraudit dapatmelakukan klarifikasi, pertanyaanmaupun

sanggahanterhadaptemuantersebut.Tindaklanjutyangtelahdisetujuidisusundalam

laporan audit disertai kesepakatanwaktu perbaikan dan ditandatangani oleh auditor

atauatasanbersamateraudit.

SalahsatupraktekbaikpelaksanaanAMIdisuatuperguruantinggisebagaiberikut:


114

E.PengendalianPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi

SecaraumumdapatdikemukakanbahwadalamSPMI langkahsetelahEvaluasiPelaksanaan

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan Pengendalian

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Dari Evaluasi

PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiterdapat4(empat)

kemungkinankesimpulan,yaitu:

1. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi mencapaiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiyangtelahditetapkan;

2. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi melampaui

StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiyangtelahditetapkan;

3. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasibelummencapai

StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiyangtelahditetapkan;

4. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi menyimpang

dariStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiyangtelahditetapkan;

PadaTabel1ditunjukkanlangkahpengendalianyangperludilakukanyangbergantungpada

hasilEvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.

Tabel 1 Langkah Pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasilEvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.

No PelaksanaanStandarDikti PengendalianStandarDikti

1MencapaiStandardalamSPMI(StandarDikti)


Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian

danberupayameningkatkanStandardalamSPMI

(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.

2MelampauiStandardalamSPMI(StandarDikti)

untukPendidikanVokasi

Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan

danberupaya lebihmeningkatkanStandardalam

SPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.

3BelummencapaiStandardalamSPMI(Standar

Dikti)untukPendidikanVokasi



untukPendidikanVokasiagarStandardalamSPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat

dicapai

4MenyimpangdariStandardalamSPMI

(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.



untuk Pendidikan Vokasi agar pelaksanaan

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

Pendidikan Vokasi kembali pada Standar dalam

SPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.

DidalampernyataanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi,salahsatu

unsuryangperluadaadalahpelaksanastandar,atauunsurAudience jikadigunakanbentukrumusanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasidenganABCD.Dengandemikian,pihakyangharusmengendalikanpelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)


115

untuk Pendidikan Vokasi adalah pihak yang mengelola pelaksanaan Standar dalam SPMI(Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Sebagai contoh, apabila Standar Proses

Pembelajaranmenyatakanbahwa:“Dosenharusmelaksanakanperkuliahanberbentuktatap

mukapalingsedikit16(enambelas)kalidalamsatusemestertermasukkegiatanpenilaian”,

maka pihak yang harus melakukan langkah pengendalian apabila dari hasil evaluasi

pelaksanaan standar tersebut ditemukan ada dosen yang hanya melaksanakan kegiatan

perkuliahanberbentuktatapmukasebanyak10(sepuluh)kali,adalahpihakyangmengelola

dosen,misalnyaKetuaJurusan,ataupihaklainyangsesuaidengantatakeloladiperguruan

tinggitersebut.

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

merupakanbagianpentingdidalamSPMIyangdapatmenjaminbahwaStandardalamSPMI

(StandarDikti)untukPendidikanVokasidapattercapaiatauterlampaui.Walaupunsepintas

nampak bahwa Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

Pendidikan Vokasi merupakan langkah reaktif yang bergantung pada hasil Evaluasi

pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, sebenarnya di

dalam Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

VokasijugatercakupmaknapencegahanatastidaktercapainyaStandardalamSPMI(Standar

Dikti)untukPendidikanVokasi.

Hal ini terlihatdidalamTabel1,yaitupadakasuske tiga.SeandainyasuatuStandardalam

SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi belum tercapai, maka perlu ada tindakan

koreksipelaksananStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiagarStandar

dalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasidapatdicapai.Untukitu,didalamSPMI,

Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tidak

cukup dilaksanakan hanya di akhir dari suatu kegiatan pelaksanaan standar, namun perlu

dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Kegiatan Evaluasi selama kegiatan

berlangsung ini lebih tepat disebut pemantauan ataumonitoring atau Evaluasi Diagnostik.Kembali ke contoh kegiatan perkuliahan dosen di atas, pemantauan perlu dilakukan

sepanjang semester, tidak hanya di akhir semester, sehingga tindakan korektif, apabila

diperlukan,dapatdilakukansebelumsemesterberakhir.

Untuk memberikan gambaran tentang langkah pengendalian yang perlu diambil yang

didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

Pendidikan Vokasi, pada Tabel 2 diberikan beberapa contoh. Pada tabel tersebut, Standar

dalam SPMI (StandarDikti) untuk PendidikanVokasi yang dijadikan contoh adalah Standar

dalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.

Tabel 2. Contoh Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

PendidikanVokasi


116

NoDalamhalStandardalamSPMI(StandarDikti)yangtelahditetapkanadalah

DalamhalhasilevaluasipelaksanaanStandardalamSPMI(Standar

Dikti)

LangkahpengendalianpelaksanaanStandardalamSPMI

(StandarDikti)



DiplomaEmpatharus

menjaminbahwamasa

belajarmahasiswapaling

lama7(tujuh)tahun.

Terdapatsejumlah

mahasiswayangdalam7

(tujuh)tahunbelumlulus

dariProgramDiplomaEmpat

tersebut


padaProgramDiplomaEmpatharus

melakukanevaluasiterhadapprestasi

mahasiswasetiapsemesteruntuk

mencegahterjadinyamahasiswa

putus/gencatstudi



MagisterTerapanharus

menjaminbahwadosendi

programstuditersebut

berkualifikasiakademik

lulusanProgramDoktor

Terapan/yangsetarayang

relevandenganprogram

studiataubersertifikat

profesiyangrelevandengan

programstudi,dan

berkualifikasiakademik

setaradenganjenjang9

(sembilan)KKNI

Terdapatsejumlahdosendi

ProgramMagisterTerapan

tersebutyangbelum

memenuhiStandardalam

SPMI(StandarDikti)untuk

PendidikanVokasi.


harusmengupayakanagarseluruh

dosenpadaProgramMagisterTerapan

tersebutmemenuhistandar,misalnya

denganstudilanjut,dengansertifikasi

profesi,dan/ataudenganpenyetaraan

kejenjang9(sembilan)KKNI



DoktorTerapanharus

menjaminbahwapaling

sedikit2(dua)dosentetapdi

ProgramDoktorTerapan

tersebutadalahprofesor

Ternyatajumlahprofesordi

ProgramDoktorTerapan

tersebuthanya1(satu)

orang


harusmengupayakanpengangkatan

dosentetapprofesordan/atau

peningkatanjabatanakademikdosen

tetapyangbelumprofesorkeprofesor

4 Didalamkurikulumprogram

studipadaProgramDiploma

Empat/SarjanaTerapan,

pimpinanunitpengelola

programstudiharus

menjaminbahwapenelitian

mahasiswamengarahpada

pemenuhancapaian

pembelajarandan

dinyatakandalambesaran

skstertentu

Ternyatabahwapenelitian

yangdilakukanmahasiswa

padaProgramDiploma

Empat/SarjanaTerapan

tidakmempunyaibesaran

sks


harusmeninjaukembalikurikulum

programstuditersebutdengan

memasukkanpenelitianmahasiswa

yangdinyatakandalambesaransks

tertentu



tinggiharusmemfasilitasi

diseminasipenelitianyang

dilaksanakanolehdosendan

Ternyatabahwaterdapat

sejumlahpenelitiantidak

didiseminasikan

Pimpinankelembagaanpenelitian

harusmelaksanakandiseminasiuntuk

seluruhpenelitianyangdilaksanakan

olehdosendanmahasiswa


117

mahasiswa

6 Pimpinanperguruantinggi

harusmelakukananalisis

kebutuhanyangmenyangkut

jumlah,jenis,danspesifikasi

saranadanprasarana


tinggitersebut

Ternyatabahwadi


analisiskebutuhanterkait

spesifikasisaranadan

prasaranapenelitiantidak

dipenuhi

Pimpinanperguruantinggiharus

melakukananalisiskebutuhanterkait

spesifikasisaranadanprasarana

penelitian


pengelolaanpengabdian

kepadamasyarakat(PkM)

harusmelakukan

pemantauandanevaluasi

pelaksanaanPkMdi


Ternyatabahwabeberapa

kegiatanPkMdiperguruan

tinggitersebuttidak

dipantau

Pimpinankelembagaanpengelolaan

PkMmencaripenyebabtidak

terpantaunyabeberapakegiatanPkM,

sertamengambillangkahstrategisagar

seluruhkegiatanPkMdipantaudan

dievaluasi

SikluspelaksanaanSPMIditetapkansesuaiperiodePelaksanaan(PkeduadariPPEPP)setiap

StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi,sehinggamemungkinkanuntuk

mengidentifikasi akarmasalahyangakandigunakanuntukmelakukan langkahpeningkatan

StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasitersebut.Denganpertimbangan

masastudipadaPendidikanVokasi,makasiklusuntukmelakukanEvaluasiSumatifmelalui

F.PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, baik Program

Diploma,ProgramMagisterTerapanmaupunProgramDoktorTerapanmerupakan tahapP

terakhirdari siklusPPEPPdidalamSPMI. Tahap iniditempuh setelah suatuprogram,unit

pengelola program studi, lembaga, pusat atau perguruan tinggi berhasil melaksanakan 4

(empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan

PengendalianStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi,hinggaakhirnya

mampumemenuhiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tidak mungkin

dilakukanjikaStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiitubelummelalui

tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

terlebihdahulu,sekalipunperguruantinggitelahmelaksanakanStandardalamSPMI(Standar

Dikti)untukPendidikanVokasi itu. Sebaliknya, setelahsuatuStandardalamSPMI (Standar

Dikti)untukPendidikanVokasidievaluasipelaksanaannya, tetapi tidakditingkatkan isi atau

luas lingkupnya,makamutu perguruan tinggi tersebut tidak akanmengalami peningkatan,

padahal isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi itu masih dapat

ditingkatkan.

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan

kegiatan perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untuk Pendidikan Vokasi tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu


118

berkelanjutan (kaizen) untuk mencapai visi perguruan tinggi, tetapi juga didorong oleh

perkembangan di dalammasyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

tuntutandaripemangkukepentinganeksternalyangmenginginkanlayananpendidikanyang

lebih baik. Sebagai contoh, kemajuan teknologi pembelajaran pendidikan Vokasi, dan

perkembangansumberataubahanajarpendidikanVokasidapatmerupakandoronganbagi

perguruan tinggi untuk meningkatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

PendidikanVokasimelalui SPMI. Perlu dikemukakanbahwa yangharusditingkatkanbukan

hanyaPelaksanaan,EvaluasiPelaksanaanataupunPengendalianPelaksanaanStandardalam

SPMI (StandarDikti) untuk PendidikanVokasi,melainkan terutama isi Standar dalam SPMI

(StandarDikti)untukPendidikanVokasiitusendiri.

PeningkatanisiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasidapatdilakukan

secara serentakatau secaraparsial.PeningkatanStandardalamSPMI (StandarDikti)untuk

Pendidikan Vokasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda tergantung pada

masing-masingStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.Sebagaicontoh,

kaizenisiStandarKompetensiLulusanyangdinyatakandalamcapaianpembelajaranlulusan

(CPL)untukProgramDiplomaSatudapatdilakukansetiaptahun,sedangkanuntukProgram

Diploma Empat/Sarjana Terapan diperlukan paling sedikit 4 (empat) tahun atau setelah

menghasilkan lulusan dari program pendidikan tersebut untuk dapat mengevaluasi dan

menilai ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan tersebut. Sebaliknya, kaizen isi StandarKebersihandapatdilakukansetiapbulanatausetiapsemester.

1.ProsedurPeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi

a) Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi harus

dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

Pendidikan Vokasi tertentu, seperti dalam keempat tahap PPEPP sebelumnya. Perlu

diperhatikanbahwaagar tidak terjadikaizen secarasporadisuntukbeberapaStandardalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tertentu denganAudience yangsama, sebaiknya kaizen terhadap seluruh Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

Pendidikan Vokasi dilakukan secara kelembagaan, yaitu pemimpin perguruan tinggi

(Rektor/Ketua/Direktur)harusmengoordinasikankegiatanpeningkatanStandardalam

SPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiini.DapatpulakoordinasikaizenStandardalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dilakukan olehUnit Penjaminan

Mutupadaperguruantinggiyangbersangkutan(jikaada),atauolehTimPeningkatan

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang secara khusus

dibentukolehpemimpinperguruantinggi(Rektor/Ketua/Direktur);

b) UnitPenjaminanMutu(jikaada)atauTimyangdibentuktersebutmempelajarilaporan

hasil Pengendalian StandardalamSPMI (StandarDikti) untukPendidikanVokasi yang

menunjukkan bahwa suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan

Vokasitelahterpenuhi,denganmengundangpejabatstrukturaldanparapihakterkait

untukmengevaluasi isi Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk PendidikanVokasi

tersebut;


119

c) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut mempelajari

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar dalam SPMI (Standar

Dikti)untukPendidikanVokasiyangakanditingkatkan.UnitPenjaminanMutu(jikaada)

atau Tim yang dibentuk tersebut dapat melakukan benchmarking, karena

benchmarkingmerupakancaramengetahui seberapa jauhperguruan tinggi lain telah

melaksanakanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiyangakan

ditingkatkan;

d) UnitPenjaminanMutu(jikaada)atauTimyangdibentuktersebutmelakukanrevisi isi

Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk PendidikanVokasi yang akan ditingkatkan,

sehinggamenjadi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang

baruyanglebihtinggidariStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi

sebelumnya.

2. HasilPeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi

Hasil peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat

berupa:

a) RumusanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiyangbaruuntuk

menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

sebelumnya,misalnyapeningkatanDegreedanCompetencesuatuStandardalamSPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Sebagai contoh, Standar IPK kelulusan

ProgramDiplomaEmpat/SarjanaTerapanyangperluditingkatkankarenahasilevaluasi

dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan telah

memenuhi dan atau melebihi standar IPK = 2,00. Selain itu, hasil benchmarkingmenunjukkan bahwa IPK perguruan tinggi lain sudah melebihi IPK = 2,00 dan

permintaanpenggunalulusanjugamenghendakimutululusanyanglebihbaik.Untuk

itu, pemimpinperguruan tinggimengkoordinasikan kegiatanpeningkatan IPK Lulusan

ProgramDiplomaEmpat/SarjanaTerapanmenjadilebihtinggidari2,00;

b) StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasibaruyangbelumpernah

ada sebelumnya. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi ini

sangat mungkin diperlukan perguruan tinggi karena SN Dikti merupakan standar

minimum, baik dari substansi/isi maupun dari jumlah standar tentang pendidikan,

penelitian, pengabdian kepadamasyarakat dan kegiatanpenunjang lainnya, sehingga

wajibdilampauioleh setiapperguruan tinggidenganmerumuskanStandarDikti yang

ditetapkanolehperguruantinggisendiri.SebagaicontohupayaKemenristekdiktiuntuk

meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi dosen atau lulusan Program Magister

(termasukProgramMagisterTerapan)danProgramDoktor(termasukProgramDoktor

Terapan) di tingkat nasionalmaupun internasional, akanmemerlukan Standar dalam

SPMI (StandarDikti)untukPendidikanVokasibarumengenaiStandarHasilPenelitian

yangbelumpernahadadisuatuperguruantinggi.

c) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi baru yang menambah

jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ada


120

sebelumnya.PenambahanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi

baruinidiperlukanuntukmelengkapimacamStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk

PendidikanVokasiyangtelahditetapkan,atauuntukmenyesuaikandanmemanfaatkan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, penambahan dan

penyesuaian Standar Sarana dengan perkembangan teknologi mutakhir, sehingga

diperlukan Standar Sarana yang baru dalam proses pembelajaran berbasis teknologi

mutakhirtersebut.

3.ContohPeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi

Sebagai ilustrasi dikemukakan tentang kegiatan peningkatan Standar Penilaian

Pembelajaran yang sudah terpenuhi. Dalam hal ini, aspek Audience standar tidakditingkatkan bahkan menjadi pelaku dalam proses peningkatan Standar Penilaian

Pembelajaran. Aspek yang ditingkatkan adalah Behaviour, Competence, Degree, ataukombinasiketiganya.Contoh:semulaisiStandarPenilaianPembelajaranadalah:

“Dosenpengasuhmatakuliah(A)harusmelaksanakanpenilaianprosesdanhasilbelajarmahasiswa (B)denganmateripenilaianyangmampumengukurcapaianpembelajaranmatakuliah(C),palingsedikitpadaperempat,tengahdanakhirsemester(D)”.

Setelah isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tersebut

dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan selama itu telah dilakukan evaluasi

setiap semester, diketahui bahwa semua dosen (atau setidaknya mayoritas dosen)

memenuhiaspekdegree(D)StandarPenilaianPembelajarantersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut tidak diperlukan lagi tindakan koresi (pengendalian)

oleh pemimpin unit pengelola program studi, sehingga dapat langsung dilakukan

peningkatanaspekCompetence,sebagaiberikut:

“Dosen pengasuh mata kuliah (A) harus menyerahkan materi penilaian hasil belajarmahasiswakepadaTimVerifikasiSoalJurusan(B)agaradakesesuaianmateripenilaiandengan CP mata kuliah (C) paling lambat 1 minggu sebelummelaksanakan penilaianprosesdanhasilbelajarmahasiswa(D)”.

Ilustrasi tersebutmenggambarkanbahwasemulayangdievaluasidanperluditingkatkan

hanya unsur Degree (D) yaitu “tahap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran”,tetapi pada Standar Penilaian Pembelajaran yang baru dilakukan peningkatan unsur

Competence (C) berupa “kesesuaian materi penilaian dengan capaian pembelajaranmatakuliah”. Dalamhal inikesesuaianpenilaianhasilbelajardengankompetensimata

kuliah yang semula dilakukan oleh Dosen mata kuliah, ditingkatkan dengan keharusan

melewatitahapverifikasiolehTimkhusus.Dengandemikianterjadiperbaikancaraatau

rencanakerjauntukmencapaiIsiStandarPenilananPembelajaran.

Rumusan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru tersebut tidak langsung dapat

diadopsi oleh dosen (Audience) sebagai pelaku standar tersebut, karena diperlukan ujipublikuntukmenampungmasukan,kritik,dansarandaripimpinan,dosen,bilaperludari

tenagakependidikan.


121

Berdasarkanmasukan dari uji publik tersebut, rumusan Standar Penilaian Pembelajaran

disempurnakan,danmasukkeTahapPenetapanStandaryangmerupakanPpertamadari

siklusPPEPPsuatustandar.

Kegiatan pada tahap ini dilakukan olehUnit PenjaminanMutu atau Tim (jika ada) atau

olehpejabat terkait dengan tugasmelanjutkanpembahasan, perumusan, sosialisasi dan

penetapanStandarPenilaianPembelajaran yangbaru.Denganadanya rumusanStandar

Penliaian Pembelajaran yang baru sebagai hasil peningkatan dari Standar Penliaian

Pembelajaranyanglama,siklusPPEPPakandimulaikembalidaritahapPenetapanStandar

dalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasibaru.

********


122

BabVISistemPenjaminanMutuInternalPendidikanProfesiA. GambaranUmumPendidikanProfesi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan UU Dikti terdapat 3 (tiga) jenis

pendidikan,yaitupendidikanakademik,pendidikanvokasidanpendidikanprofesi.

Yangdimaksuddengan jenispendidikanprofesimenurutUUDiktiadalahpendidikanTinggi

setelah program sarjana yangmenyiapkanMahasiswa dalam pekerjaan yangmemerlukan

persyaratankeahliankhusus.

Jenis pendidikan profesi meliputi 2 (dua) program pendidikan, yaitu program profesi danprogramspesialis.

BerdasarkanUUDikti, tujuanmasing-masing programpendidikan tersebut dapat diuraikan

sebagaiberikut:

1. Programprofesimerupakanpendidikankeahliankhususyangdiperuntukkanbagilulusan

program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan

memperolehkecakapanyangdiperlukandalamduniakerja.

2. Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan

diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai

profesionaluntukmengembangkanbakatdankemampuannyamenjadispesialis.

Menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) UU Dikti, program profesi dan programspesialis dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan

Kementerian,Kementerianlain,LembagaPemerintahNonKementerian,dan/atauorganisasi

profesiyangbertanggungjawabatasmutulayananprofesi.

Penyelenggaraanpendidikanprofesi, yangmeliputi programprofesi danprogram spesialis,

dapat dimandatkan kepada perguruan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah

tinggi,ataupolteknikapabilamemenuhisyaratsesuaiperaturanperundang-undangan.

Kata ‘dapat’ menunjukkan bahwa pendidikan profesi seharusnya diselenggarakan oleh

organisasi profesi terkait, namun dalam hal organisasi profesi belum dapat

menyelenggarakannya, maka penyelenggaraannya dilakukan oleh universitas, institut,

sekolah tinggi, atau polteknik yang harus bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian

lain,LembagaPemerintahNonKementerian,dan/atauorganisasiprofesiyangbertanggung

jawabatasmutulayananprofesi.HalinidikemukakandalamPenjelasanPasal24ayat(2)UU

Diktiyangmenyatakanbahwaprogramprofesimerupakantanggungjawabdankewenangan

Kementerian,Kementerian lain, LPNK,dan/atauorganisasiprofesi yangbertanggung jawab

atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat

menyelenggarakannyabekerjasamadenganKementerian,Kementerianlain,LPNK,dan/atau

organisasiprofesi.


123

Adapun tentangnamaprogramprofesidanprogramspesialis, PenjelasanPasal24ayat (2)

danPasal25ayat(2)UUDikti,menyatakansebagaiberikut:

a. Programprofesi dapatmenggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi

dokter, insinyur, apoteker, notaris, psikolog, guru/pendidik, wartawan sesuai ketentuan

Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung

jawabatasmutulayananprofesi;

b. Programspesialisdapatmenggunakannamalainyangsederajatdanmemiliki tingkatan,

antara lain program dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur profesional

pratama, madya, dan utama, sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK,

dan/atauorganisasiprofesiyangbertanggungjawabatasmutulayananprofesi.

B. PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi


bilamanapenetapanStandarSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi.Didalambagian

iniakandiuraikantentangmacamdantahappenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)

untukPendidikanProfesi.

1. MacamStandarDalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanProfesiBerbagai macam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi dapat


sebagaiberikut:

a. SNDiktiuntukPendidikanProfesi

SNDikti telahditetapkandi dalamPermenristekdiktiNo. 44 Tahun2015Tentang SN

Dikti,sehinggaketikamenetapkanSNDiktiuntukPendidikanProfesi,makasemuaSN

Dikti yang relevan dengan Pendidikan Profesi dalam Permenristekdikti tersebut

merupakanstandarminimumdanwajibditetapkansebagaiSNDiktiuntukPendidikanProfesidiperguruantinggiyangbersangkutan.

SNDiktiuntukPendidikanProfesimemilikistrukturyangsamadenganstrukturSNDikti

padaumumnya,sebagaiberikut:

1) KelompokStandarNasionalPendidikanyangterdiriatas:


b) Standarisipembelajaran;

c) Standarprosespembelajaran;

d) Standarpenilaianpembelajaran;

e) Standardosendantenagakependidikan;f) Standarsaranadanprasaranapembelajaran;

g) Standarpengelolaanpembelajaran;dan

h) Standarpembiayaanpembelajaran;

2) KelompokStandarNasionalPenelitianyangterdiriatas:

a) Standarhasilpenelitian;


124

b) Standarisipenelitian;c) Standarprosespenelitian;d) Standarpenilaianpenelitian;e) Standarpeneliti;f) Standarsaranadanprasaranapenelitian;g) Standarpengelolaanpenelitian;danh) Standarpendanaandanpembiayaanpenelitian;

3) KelompokStandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakatyangterdiriatas:

a) StandarhasilPKM;

b) StandarisiPKM;







b. StandarDiktiyangditetapkanolehperguruantinggiuntukPendidikanProfesi

Berdasarkan Pasal 54 ayat (4) UU Dikti, Standar Dikti untuk Pendidikan Profesi yang

ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi merupakan standar yang wajib danmelampauiSNDiktiuntukPendidikanProfesi.

Pengertian ‘melampaui’ dimaksudkanbahwamacam dan jumlah StandarDikti untukPendidikanProfesiyangditetapkansendiriolehperguruantinggidapatberupastandar

yangisinyamelebihiSNDikti(kedalamanvertikal),ataupundapatberupastandaryang

belum tercakup dalam SN Dikti (kedalaman horizontal), sehingga memberikan

kekhasan pada Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

tersebut.

Penentuanmacam dan jumlah Standar Dikti yang ditetapkan sendiri oleh perguruantinggi iniditentukanberdasarkanvisiperguruantinggiyangbersangkutan,karenavisiperguruantinggimerupakantolokukurutamauntukmenentukanmacamdanjumlah

Standar Dikti yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi. Semakin jauh visiperguruan tinggi yangditetapkan,maka semakinberagam jumlah StandarDikti yang

ditetapkansendiriolehperguruantinggiyangbersangkutan.




menetapkanmacamdanjumlahStandarDiktiyangditetapkansendiriolehperguruan

tinggi. Menurut Pasal 54 ayat (4) UU Dikti, struktur Standar Dikti yang ditetapkan

sendiri oleh perguruan tinggi terdiri atas Kelompok Standar Bidang Akademik danKelompokStandarBidangNonAkademik.


125

1) Kelompok Standar Bidang Akademik untuk Pendidikan Profesi antara lain dapatterdiriatas:

a) StandarpendidikanuntukPendidikanProfesiyangmelampauiKelompokStandar

Nasional Pendidikan dalam SN Dikti, atau selain yang merupakan Kelompok

StandarNasionalPendidikandalamSNDikti;

b) StandarpenelitianuntukPendidikanProfesiyangmelampauiKelompokStandar

Nasional Penelitian dalam SN Dikti, atau selain yang merupakan Kelompok

StandarNasionalPenelitiandalamSNDikti;

c) Standar pengabdian kepada masyarakat untuk Pendidikan Profesi yang

melampauiKelompokStandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakatdalamSN

Dikti, atau selain yang merupakan Kelompok Standar Nasional Pengabdian

KepadaMasyarakatdalamSNDikti;

2) KelompokStandarBidangNonAkademikuntukPendidikanProfesiyangantaralaindapatterdiriatas:a) Standar pengelolaan untuk Pendidikan Profesi yang melampaui Standar

Pengelolaan dalam SN Dikti, atau selain yang merupakan Standar Pengelolaan

dalamSNDikti;

b) StandarkeuanganuntukPendidikanProfesiyangmelampauiStandarPendanaan

danPembiayaandalamSNDikti,atauselainyangmerupakanStandarPendanaan

danPembiayaandalamSNDikti;

c) Standar ketenagaan untuk Pendidikan Profesi yang melampaui Standar Dosen

dan Tenaga Kependidikan dalam SNDikti, atau selain yangmerupakan Standar

DosendanTenagaKependidikandalamSNDikti;dan

d) Standar sarana prasarana untuk Pendidikan Profesi yang melampaui Standar

Sarana dan Prasarana dalam SN Dikti, atau selain yang merupakan Standar

StandarSaranadanPrasaranadalamSNDikti;

e) Standar kemahasiswaan untuk Pendidikan Profesi yang melampaui SN Dikti


f) Standar kerjasama untuk Pendidikan Profesi yang melampaui SN Dikti karena

tidakadadidalamSNDikti;

g) StandarlainyangditurunkandarivisiperguruantinggiuntukPendidikanProfesiyangmelampauiSNDiktikarenatidakadadidalamSNDikti.


PendidikanProfesidapatditurunkanmenjadisatuataulebihStandarTurunan.

2. TahapPenetapanStandarSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanProfesi

Penetapan Standar SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Profesi dapat dilakukan

dengancarasebagaiberikut:

a. KetersediaanDokumenKebijakanSPMIuntukPendidikanProfesiSebagaimana dikemukakan dalam Bab III, apabila suatu perguruan tinggi akan



126

terlebih dahulu kebijakan SPMI di perguruan tinggi tersebut yang dimuat dalam

DokumenSPMI.DidalamDokumenSPMItersebutdapatditemukanVisiPerguruanTinggiyangbersangkutanyangberfungsisebagaitolokukurpenetapanStandarDikti(SNDikti dan StandarDikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri). Selain itu, di

dalam Dokumen Kebijakan akan ditemukan pulamacam dan jumlah Standar DiktiyangakandiimplementasikanmelaluiSPMI.

b. KetersediaanDokumenManualSPMIuntukPendidikanProfesi

SetelahVisiPerguruanTinggidanmacamsertajumlahStandardalamSPMI(Standar

Dikti) untuk Pendidikan Profesi diketahui dari Dokumen Kebijakan SPMI, maka

penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi harus

dilakukanberdasarkanManualPenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk

PendidikanProfesiyangmerupakansalahsatumanualdariDokumenManualSPMIyangmemuatpulaManualPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti),Manual

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Manual Pengendalian

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), danManual Peningkatan Standar


Berdasarkan uraian tentang Manual SPMI di dalam Bab III di atas, maka khusus

tentang penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi,

harus dilakukan paling sedikit kegiatan sebagai berikut (terdapat di dalamManual

SPMI):

1) MacampekerjaanyangharusdilakukandalamPenetapan (PPertamadari siklusPPEPP)StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi

a) MenghubungidanmelakukankerjasamadenganKementerian,Kementerianlain,

LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan

diselenggarakan,sertamemintawakildarimereka;

b) Membentuk Tim Perumus Standar Dikti (SN Dikti dan Standar Dikti yang

ditetapkanperguruantinggisendiri)untukPendidikanProfesi,yangterdiriatas:

(1) Pimpinanperguruantinggi;

(2) WakildariKementerian,Kementerianlain,LPNK,dan/atauorganisasiprofesi

terkaitdenganpendidikanprofesiyangakandiselenggarakan;

(3) Pimpinanfakultas(jikaada);

(4) Pimpinanunitpengelolaprogramstudi;dan

(5) dosen.



PendidikanProfesi,denganmelibatkanwakildariKementerian,Kementerianlain,

LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan

diselenggarakan;


127

c) Mengambil Visi Perguruan Tinggi sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen

KebijakanSPMIPerguruanTinggiyangbersangkutan;

d) Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti)untuk Pendidikan Profesiyang ditetapkan perguruan tinggi sendiri) sebagaimana dicantumkan dalam

DokumenKebijakanSPMIPerguruanTinggiyangbersangkutan;

e) Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan

denganpenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi;

f) Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untukPendidikan Profesi yang akan digunakan, antara lain dalam bentuk ABCD(Audience,Behavior,Competence,Degree) atauKPI (KeyPerformance Indicator)ataubentuklainyangdipandangpalingcocok;

g) Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanProfesi berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar

Dikti) untuk Pendidikan Profesi yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, danhasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan

StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi;

h) Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untukPendidikan Profesi kepada pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga

kependidikan), dan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, dunia kerja

danduniaindustri,alumni,danpihaklainyangdipandangperlu);

i) Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik

rancanganStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi;

j) MemintapersetujuanSenatPerguruanTinggi,danBadanPenyelenggara(khusus

untukPTS)atasStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi;

k) MenetapkanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesidalam

Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk PTN, atau meminta Keputusan

BadanPenyelenggarauntukPTS;

2) Pihakyangharusmelakukanpekerjaantersebut

a) Pekerjaan angka 1) huruf a dan huruf b) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan


b) Pekerjaanangka1)hurufc)sampaidenganhurufi)dilakukanolehTimPerumus

atau unit khusus penjaminanmutu (dapatmeilbatkanWakil dari Kementerian,

Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan

profesiyangakandiselenggarakan);

c) Pekerjaan angka 1) huruf j) dan huruf k) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan



128

3) Carapekerjaantersebutharusdilakukana) Pekerjaanangka1)hurufadilakukandengancaramelakukanpertemuandengan

pihak Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait

denganpendidikanprofesiyangakandiselenggarakan

b) Pekerjaanangka1)hurufbdilakukandengancaramemintausulan:

(1) wakildariKementerian,Kementerianlain,LPNK,dan/atauorganisasiprofesi


(2) calon anggota Tim Perumus (jika menggunakan Tim Perumus) dari unit

terkait di dalam perguruan tinggi, atau diusulkan oleh Pemimpin Unit

Penjaminan Mutu (jika memiliki unit penjaminan mutu), untuk dipilih dan

ditetapkanolehPemimpinPerguruanTinggi(Rektor/Ketua/Direktur);

c) Pekerjaan angka 1) huruf c), huruf d) dan huruf e) dilakukan dengan caramembacadanmengkaji (jikaperludiselenggarakanFGDdi antaraTimPerumus

atau Unit Penjaminan Mutu) Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang

bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang

relevan, antara lain UU Dikti, PP. No. 4 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44

Tahun 2015, Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Permenristekdikti No. 62

Tahun2016,danPermenristekdiktiNo.100Tahun2016;

d) Pekerjaanangka1)huruff)dilakukandengancaramenyelenggarakanrapatuntuk

menyepakati di antara Tim Perumus atau di dalam Unit Penjaminan Mutu

mengenai bentuk rumusan Standar Dikti (SN Dikti dan Standar Dikti yang

ditetapkanperguruantinggisendiri)untukPendidikanProfesi;

e) Pekerjaan angka 1) huruf g) dilakukan dengan cara menugaskan kelompok-


sejumlahStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi;

f) Pekerjaanangka1)hurufh)dilakukandengancaramenyelenggarakanlokakarya


untukPendidikanProfesi;

g) Pekerjaanangka1)huruf i)dilakukandengancaramenyelenggarakanrapatTim

Perumus atau rapat unit penjaminanmutu untuk memasukkan hasil uji publik


Profesi;

h) Pekerjaan angka 1) huruf j) dilakukan dengan cara Pemimpin Perguruan Tinggi

(Rektor/Ketua/ Direktur) meminta kepada Ketua Senat Perguruan Tinggi untuk

menyelenggarakan Rapat Pleno Senat Perguruan Tinggi, dengan acara khusus

yaitu pemberian pertimbangan atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI

(StandarDikti)untukPendidikanProfesi.SedangkankhususuntukPTS,Pemimpin

Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/ Direktur) selain meminta pertimbangan Senat

PerguruanharuspulamemintapertimbanganBadanPenyelenggara;


129

i) Pekerjaanangka1)hurufk)dilakukandengancaraPemimpinPTNmenggunakan

hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk menetapkan Surat Keputusan

Tentang Dokumen SPMI untuk Pendidikan Profesi. Untuk PTS, Pemimpin PTS


penerbitanSuratKeputusanBadanPenyelenggaraTentangDokumenSPMIuntuk

PendidikanProfesi.

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi inimerupakan isi

dari Dokumen Standar SPMI sebagai salah satu Dokumen dari 4 (empat)

DokumenSPMIlainyangharusditetapkanberdasarkanPermenristekdiktiNo.62

Tahun2016TentangSPMDikti.

4) BilamanapekerjaantersebutharusdilakukanBerbagai pekerjaan di dalam angka 1) sampai dengan 3) harus dilakukan sebelum






JikadigambarkandenganmatriksmakaPenetapanStandarDalamSPMI (StandarDikti)UntukPendidikanProfesisebagaiberikut:

StandarDalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanProfesi

SNDikti StandarDiktiyangditetapkanperguruantinggisendiri

Macam Tahap Macam Tahap

Kelompok

Standar

Nasional

Pendidikan


KebijakanSPMI;



ManualPenetapan

Standar),yangberisi:

a. Macampekerjaanyang

harusdilakukan;


tsb;

c. Carapekerjaan

dilakukan;


harusdilakukan;

KelompokBidang

Akademik


KebijakanSPMI;



ManualPenetapan

Standar),yangberisi:

a. Macampekerjaanyang

harusdilakukan;


tsb;

c. Carapekerjaan

dilakukan;


harusdilakukan;

Kelompok

Standar

Nasional

Penelitian

KelompokBidang

nonAkademik

Kelompok

Standar

Nasional

Pengabdian

Kepada

Masyarakat


130

3. ContohPenetapanStandarDalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanProfesi

a. ContohPenetapanSNDiktiUntukPendidikanProfesi(BidangPendidikan)

1) StandarKompetensiLulusan(SKL)untukPendidikanProfesi






standarnya,yaitu:

a) StandarSikapuntukPendidikanVokasi;b) StandarPengetahuanuntukPendidikanVokasi;c) StandarKeterampilanuntukPendidikanVokasi;

d) StandarPengalamanKerjaMahasiswauntukPendidikanVokasi.

Standar Sikap dan Standar Keterampilan Umum sudah ditetapkan dalam

PermenristekdiktiNo.44Tahun2015.SedangkanStandarPengetahuandanStandarKeterampilanKhususuntukpendidikanprofesiharusdisusunoleh:

a) forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, atau oleh pengelola

programstudidalamhalbelummemilikiforumprogramstudisejenis;bersama

b) wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi


untukdikajidanditetapkanolehMenristekdikti.


a) StandarSikapadalahkriteriatentangperilakubenardanberbudayasebagaihasildariinternalisasidanaktualisasinilaidannormayangtercermindalamkehidupan





diperlukan Standar Sikap dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi bersamaKementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkaitdenganpendidikanprofesiyangakandiselenggarakan).

Standar Sikap untuk setiap lulusan pendidikan profesi telah ditetapkan dalam

LampiranPermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti,sebagaiberikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap

religius;


131

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan


c. berkontribusidalampeningkatanmutukehidupanbermasyarakat,berbangsa,


d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki


e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,


f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap


g. taathukumdandisiplindalamkehidupanbermasyarakatdanbernegara;

h. menginternalisasinilai,norma,danetikaakademik;

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya

secaramandiri;dan

j. menginternalisasisemangatkemandirian,kejuangan,dankewirausahaan.

b) StandarPengetahuanadalahkriteriaminimaltentangpenguasaankonsep,teori,


dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara bersamaKementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkaitdenganpendidikanprofesiyangakandiselenggarakan,dandiaplikasikanmelalui

penalarandalamprosespembelajaran,pengalamankerjamahasiswa,penelitian

dan/ataupengabdiankepadamasyarakat (PermenristekdiktiNo.44Tahun2015

TentangSNDikti).

c) Standar Keterampilan adalah kriteria minimal tentang kemampuan melakukan



penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44


(1) Standar Keterampilan Umum adalah kriteriaminimal tentang kemampuan

kerjaumumyangwajibdimilikiolehsetiap lulusandalamrangkamenjamin

kesetaraankemampuanlulusansesuaitingkatprogramdanjenispendidikan

tinggi (sudah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun

2015TentangSNDikti,tetapikarenaSNDiktimerupakanstandarminimum,

maka apabila diperlukan Standar Sikap dapat ditambah oleh PerguruanTinggibersamaKementerian,Kementerianlain,LPNK,dan/atauorganisasiprofesiterkaitdenganpendidikanprofesiyangakandiselenggarakan).

Standar Keterampilan Umum untuk Pendidikan Profesi yang diselenggarakanmelalui Program Profesi, Program Spesialis, dan Program Sub Spesialis


132

sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun

2015TentangSNDiktisebagaiberikut:


ProgramProfesi ProgramSpesialis ProgramSubSpesialis

a.mampubekerjadibidang

keahlianpokokuntuk

jenispekerjaanyang

spesifikdanmemiliki

kompetensikerjayang

minimalsetaradengan

standarkompetensikerja

profesinya;


keahlianpokok/profesi

untukjenispekerjaanyang

spesifikdankompleksserta

memilikikompetensikerja

yangminimalsetaradengan

standarkompetensiprofesi

yangberlakusecara

nasional/internasional;


keahlianpokok/profesi

untukjenispekerjaanyang

spesifikdankompleks

sertamemiliki

kompetensikerjayang

setaradenganstandar

kompetensiprofesiyang

berlakusecarainternasional;

b.mampumembuat

keputusanyang

independendalam

menjalankanpekerjaan

profesinyaberdasarkan


sistematis,dankreatif;

b.mampumembuat

keputusanyangindependen

dalammenjalankan

pekerjaanprofesinya

berdasarkanpemikiran

logis,kritis,sistematis,

kreatif,dankomprehensif;

b.mampumembuat

keputusanyang

independendalam

menjalankanpekerjaan

profesinyaberdasarkan


sistematis,kreatif,

komprehensif,danarif;

c.mampumengomunikasi-

kanpemikiran/argumen

ataukaryainovasiyang

bermanfaatbagi

pengembanganprofesi

dankewirausahaan,yang

dapatdipertanggungjawa-

bkansecarailmiahdan

etikaprofesikepada

masyarakatterutama

masyarakatprofesinya;

c.mampumengomuni-

kasikanhasilkajian,kritik,

apresiasi,argumen,atau

karyainovasiyang

bermanfaatbagi

pengembanganprofesi,

kewirausahaan,dan

kemaslahatanmanusia,

yangdapat



profesi,kepadamasyarakat

umummelaluiberbagai

bentukmedia;

c.mampumengomunikasi-

kanhasilkajian,kritik,

apresiasi,argumen,atau

karyainovasiyang

bermanfaatbagi

pengembanganprofesi,

dankemaslahatan

manusia,yangdapat



profesi,kepada

masyarakatumummelalui

berbagaibentukmedia;

d.mampumelakukan

evaluasisecarakritis

terhadaphasilkerjadan

keputusanyangdibuat

dalammelaksanakan

pekerjaannyaolehdirinya

sendiridanolehsejawat;

d.mampumelakukanevaluasi

secarakritisterhadaphasil

kerjadankeputusanyang

dibuatdalammelaksanakan

pekerjaanprofesinyabaik

olehdirinyasendiri,

sejawat,atausistem

institusinya;

d.mampumelakukan

evaluasisecarakritis

terhadaphasilkerjadan

keputusanyangdibuat

dalammelaksanakan

pekerjaanprofesinyabaik

olehdirinyasendiri,

sejawat,atausistem

institusinya;

e.mampumeningkatkan

keahliankeprofesiannya

padabidangyangkhusus

melaluipelatihandan

pengalamankerja;

e.mampumeningkatkan


padabidangyangkhusus

melaluipelatihandan

pengalamankerjadengan

mempertimbangkan

kemutakhiranbidang

profesinyaditingkat

nasional,regional,dan

e.mampumeningkatkan


padabidangyang

khususmelaluipelatihan

danpengalamankerja

denganmempertim-

bangkankemutakhiran

bidangprofesinyadi

tingkatnasional,regional,


133

internasional; daninternasional;

f.mampumeningkatkan

mutusumberdayauntuk

pengembanganprogram

strategisorganisasi;

f.mampumeningkatkanmutu

sumberdayauntuk

pengembanganprogram


f.mampumeningkatkan

mutusumberdayauntuk

pengembanganprogram


g.mampumemimpinsuatu

timkerjauntuk

memecahkanmasalah

padabidangprofesinya;


timkerjauntuk

memecahkanmasalahbaik

padabidangprofesinya,

maupunmasalahyanglebih

luasdaribidangprofesinya;


timkerjauntuk

memecahkanmasalah

baikpadabidang

profesinya,maupun

masalahyanglebihluas

daribidangprofesinya;

h.mampubekerjasama

denganprofesilainyang

sebidangdalam


pekerjaanbidang

profesinya;

h.mampubekerjasama


sebidangmaupunyang

tidaksebidangdalam


pekerjaanyangkompleks

yangterkaitdenganbidang

profesinya;

h.mampubekerjasama


sebidangmaupunyang

tidaksebidangdalam


pekerjaanyangkompleks

yangterkaitdengan

bidangprofesinya;

i.mampumengembangkan

danmemeliharajaringan

kerjadenganmasyarakat

profesidankliennya;




profesidankliennya;




profesidankliennya;

j.mampu

bertanggungjawabatas

pekerjaandibidang

profesinyasesuaidengan

kodeetikprofesinya;

j.mampubertanggungjawab

ataspekerjaandibidang


kodeetikprofesinya;

j.mampubertanggungjawab

ataspekerjaandibidang


kodeetikprofesinya;

k.mampumeningkatkan


secaramandiri;

k.mampumeningkatkan


secaramandiridantimyang

beradadibawah

tanggungjawabnya;

k.mampumeningkatkan


didisendiridantimyang

beradadibawah

tanggungjawabnya;

l.mampuberkontribusi

dalamevaluasiatau

pengembangankebijakan

nasionaldalamrangka

peningkatanmutu

pendidikanprofesiatau


nasionalpadabidang

profesinya;dan

l.mampuberkontribusidalam

evaluasiatau


nasionalrangkamutu


dalampeningkatan


nasionalpadabidang

profesinya;dan

l.mampuberkontribusi

dalamevaluasiatau


nasionaldalamrangka

peningkatanmutu



nasionalpadabidang

profesinya;dan

m.mampumendokumen-

tasikan,menyimpan,

mengaudit,mengaman-

kan,danmenemukan

kembalidatadan

informasiuntukkeperluan

pengembanganhasilkerja

profesinya.

m.mampumendokumen-

tasikan,menyimpan,

mengaudit,mengaman-

kan,danmenemukan

kembalidatainformasi

keperluanpengembang-an

kerjaprofesinya.serta

untukhasilkerjaprofesinya.

m.mampumendokumen-

tasikan,menyimpan,

mengaudit,

mengamankan,dan

menemukankembali

datasertainformasi

untukkeperluan

pengembanganhasil

kerjaprofesinya.

(2) Standar Keterampilan Khusus adalah kriteriaminimal tentang kemampuan

kerjayangwajibdimilikiolehsetiaplulusansesuaibidangilmudalamprodi,


134

yangdipanduolehvisiprodimelaluipenalarandalamprosespembelajaran,

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada

masyarakat.

Standarketerampilankhususinidisusunoleholehforumprodisejenisataunama lain yang setara bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK,dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akandiselenggarakan, untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menristekdikti

(PermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti).

(3) Standar Pengalaman Kerja Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang

pengalaman yang harus dimiliki mahasiswa dalam kegiatan di bidang

tertentu pada jangka waktu tertentu, antara lain melalui pelatihan kerja,

kerjapraktik,praktikkerjalapanganataukegiatanlainyangsejenis.

Dalam praktek, dapat diberikan beberapa contoh mengenai organisasi profesi

yangdapatdimintauntuksecarabersamamerumuskanstandarpengetahuandanstandarketerampilankhusus,antaralain:

• PersatuanInsinyurIndonesia(PII);

• IkatanAkuntanIndonesia(IAI);

• IkatanNotarisIndonesia(INI);

• danorganisasiprofesilainsesuaidenganbidangprofesinya.

Sedangkanuntukpendidikanspesialisdapatdiberikanbeberapacontoh:

• PerhimpunanDokterSpesialisMataIndonesia;

• IkatanDokterAnakIndonesia;

• PerhimpunanDokterParuIndonesia;

• danorganisasiprofesilainsesuaidenganbidangspsialisasinya.

Demikian pula dapat diberikan contoh rumusan kompetensi (pengetahuan dan

keterampilan) yang ditetapkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk

ProgramProfesiInsinyur,sebagaiberikut:

a) Mampumelaksanakanpekerjaanyangbersifatkecendekiaandanberagam;

b) Mampumenguasai,memelihara,mengembangkandanmemutakhirkankeahlian

dalambidangpekerjaandankejuruannya;

c) Mampumemahamidanmenerapkanmetoda-metodaperekayasaan;

d) Mampu memilih dan menerapkan penggunaan perangkat perekayasaan dan

teknologiyangtepatguna.

2) StandarIsiuntukPendidikanProfesiStandar Isiadalahkriteriaminimal tentangtingkatkedalamandankeluasanmateri

pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dalam


bahankajianyangdistrukturkandalambentukmatakuliah.


135

NoTingkatkedalamandankeluasan

materipembelajaranpada:Penguasaanyangharusdimiliki

palingsedikitadalah:

a. ProgramProfesi Menguasaiteoriaplikasibidangpengetahuan

danketerampilantertentu

b. ProgramSpesialis Menguasaiteoridanteoriaplikasibidang

pengetahuantertentu

Lebih lanjut, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, khususnya pada

program profesi dan program spesialis wajib memanfaatkan hasil penelitian dan

hasilpengabdiankepadamasyarakat.

Berdasarkan penguasaan minimum sebagaimana dikemukakan di atas, maka

kurikulum pendidikan profesi wajib dirumuskan bersama antara perguruan tinggi

penyelenggara program profesi dengan kementerian, kementerian lain, dan/atau

organisasiprofesiterkaitdenganpendidikanprofesiyangakandiselenggarakan.

3) StandarProsesPembelajaranuntukPendidikanProfesiStandar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan

pembelajaran pada prodi, yang dilakukan secara interaktif antara dosen dan





pembelajaran. Standar terkait dengan bentuk pembelajaran, khususnya untuk

programprofesidanprogramspesialiswajibditambahbentukpembelajaranyang

berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan. Bentuk pembelajaran ini

merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka

pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta

meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, untuk

program profesi dan spesialis, masih perlu ditambah bentuk pembelajaran yang

berupapengabdiankepadamasyarakat.


(a) Standar Karakteristik Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang


saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada

mahasiswa.Metode pembelajaranmampumendorong interaksi antara dosen

denganmahasiswa, pembentukanpola pikir yang komprehensif dan luas, dan


(b) StandarPerencanaanProsesPembelajaranadalahkriteriaminimaltentangRPS



pengetahuandan/atauteknologidalampendidikanprofesi.


136

(c) Standar Beban Belajar Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kegiatan

belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester

(sks)yangharusditempuholehmahasiswaperminggupersemester.

DalamPasal15PermenristekdiktiNo.44Tahun2015,bebanbelajarmahasiswa

dinyatakandalambesaransks.Pengertianiniberlakuumumuntuksemuajenis


(1) Programprofesi,masadanbebanbelajarpenyelenggaraanprogramtersebut

dapatditempuhpaling lama3(tiga)tahunakademiksetelahmenyelesaikan

programsarjanaataudiplomaempat/sarjanaterapan,denganbebanbelajar

mahasiswapalingsedikit24(duapuluhempat)sks;

(2) Program spesialis, masa dan beban belajar penyelenggaraan program

tersebut dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah

menyelesaikan program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan,

denganbebanbelajarmahasiswapalingsedikit36(tigapuluhenam)sks.





dantutorial


minggupersemester

b. Kegiatanpenugasanterstruktur60

menitperminggupersemester


minggupersemester




minggupersemester


minggupersemester








ditetapkansesuaidengankebutuhan

dalammemenuhicapaianpembelajaran

4) StandarRencanaPembelajaranSemesteruntukPendidikanProfesiadalahkriteriaminimaltentangrencanapembelajaranyangpalingsedikitmemuattentang:

a. Nama program studi, nama dan kodemata kuliah, semester, sks, nama dosen

pengampu;

b. Capaianpembelajaranlulusandarimatakuliah;

c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk



137

d. Bahankajianuntukmencapaikemampuanyangditetapkan;

e. Metodepembelajaran;

f. Waktuyangdisediakanuntukmencapaikemampuanyangtelahditetapkan;

g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang


h. Kriteria,indikatordanbobotpenilaian;dan

i. Daftarreferensiyangdigunakan.

5) StandarPenilaianPembelajaranuntukPendidikanProfesiStandarPenilaianPembelajaranadalahkriteriaminimaltentangprinsip,teknikdan



lulusan.

Pada umumnya standar penilaian pembelajaran berlaku untuk semua jenis

pendidikan, termasuk pendidikan profesi dan pendidikan spesialis. Khusus pada

penilaian pembelajaran untuk program subspesialis terdapat kewajiban untukmenyertakantimpenilaieksternaldariperguruantinggiyangberbeda.

Mahasiswa program profesi dan program spesialis dinyatakan lulus apabila telahmenempuhseluruhbebanbelajaryangditetapkandanmemilikikompetensilulusan

yangditargetkanolehprogramstuditerkait,denganIndeksPrestasiKumulatif(IPK)

lebihbesaratausamadengan3,00(tigakomanolnol).

Sedangkanpenetapanstandarpredikatkelulusansebagaiberikut;

(a) predikat memuaskan apabila rentang IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai

dengan3,50(tigakomalimapuluh;

(b) predikatsangatmemuaskanuntukIPKantara3,51(tigakomalimapuluhsatu)

sampaidengan3,75(tigakomatujuhpuluhlima),dan

(c) predikatpujiandenganIPKlebihdari3,75(tigakomatujuhpuluhlima).

Menurut Pasal 24 UU Dikti lulusan program profesi berhak menggunakan gelar

profesi. Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara dan

penetapannya bersama-sama dengan kementerian, kementerian lain dan/atau

organisasiprofesisebagaimitrakerjadalampenyelenggaranprogramtersebut.

Kemudian, lulusan pendidikan profesi wajib mendapatkan sertifikat profesi yangmerupakanbentukpengakuankemampuanuntukdapatmelakukanpraktikprofesi

yangditerbitkanperguruan tinggipenyelenggaraprogramprofesibersamadengan

kementerian, kementerian lain dan/atau organisasi profesi sebagai mitra kerja

dalampenyelenggaranprogramtersebut.

6) StandarDosendanTenagaKependidikanuntukPendidikanProfesi



138



StandarTurunandariStandarDosensebagaiberikut:(a) StandarKualifikasiAkademikDosenadalahkriteriaminimaltentangpendidikan



NoKualifikasiAkademikDosen

pada:Kualifikasiyangpalingsedikitharus

dimiliki

1. ProgramProfesi Dosenlulusanmagisterataumagister

terapanyangrelevandenganprogramstudi

danberpengalamankerjapalingsedikit2

(dua)tahun,ataudosenbersertifikatprofesi

yangrelevandenganprogramstudidan

memilikipengalamankerjapalingsedikit2

(dua)tahun,sertaberkualifikasipaling

rendahsetaradenganjenjang8(delapan)

KKNI

2. ProgramSpesialisdanSubSpesialis Dosenlulusansubspesialis,lulusandoktor

ataululusandoktorterapanyangrelevan

denganprogramstudidanberpengalaman

kerjapalingsedikit2(dua)tahun,atau









a) perencanaan,pelaksanaan,danpengendalianprosespembelajaran;

b) pelaksanaanevaluasihasilpembelajaran;

c) pembimbingandanpelatihan;

d) penelitian;dane) pengabdiankepadamasyarakat;

2) kegiatandalambentukpelaksanaantugastambahan;dan


Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur

dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya

desain/seni/bentuklainyangsetarapalingbanyak10(sepuluh)mahasiswa.


139



penuh waktu untuk menjalankan proses proses pembelajaran pada setiap

progarmstudi.




yangwajib dimiliki, dibuktikan dengan ijazah dan harus sesuai dengan tugas dan



jenis pendidikan, seperti yang tercantumdalamPasal 30 PermenristekdiktiNo. 44

Tahun2015TentangSNDiktibahwatenagakependidikanwajibmemilikikualifikasi




sederajat.

7) StandarSaranadanPrasaranaPembelajaranuntukPendidikanProfesiStandarsaranadanprasaranapembelajaranadalahkriteriaminimaltentangsarana







Olehkarenaitu,untukpendidikanprofesistandarsaranadanprasaranaditetapkan

sesuai dengan tujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan pendidikan

profesi.

Standarsaranadanprasaranapembelajaranpalingsedikitterdiriatas:












140

(g) Standarstudio;












(a) Standarperabot;

(b) Standarperalatanpendidikan;:


(d) Standarbuku;










8) StandarPengelolaanPembelajaranuntukPendidikanProfesiStandar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan,



Standar pengelolaan pembelajaran ini juga berlaku pada program profesi danprogramspesialis.

Mekanisme penetapan standar pengelolaan pembelajaran, khususnya untuk

pendidikanprogramprofesiharusmengacupadapadastandarkompetensilulusan,


141

standar isi pembelajaran, standar prosespembelajaran, standar dosendan tenaga

kependidikan, serta standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan

sebelumnya.

9) StandarPembiayaanPembelajaranuntukPendidikanProfesiStandarpembiayaanpembelajaranadalahkriteriaminimal tentangkomponendan



Standar pembiayaan pembelajaran ini berlaku untuk semua jenis pendidikan,

termasukuntukpendidikanprofesi.

StandarPembiayaanPembelajaranadalahkriteriaminimal tentangkomponendan



a) StandarBiayaInvestasiadalahkriteriaminimaltentangbiayapendidikantinggi



b) Standar biaya operasional/ standar satuan biaya operasional adalah kriteriaminimaltentangbiayapendidikantinggiuntuksetiapmahasiswapertahunyang









Oleh karena itu, penetapan besaran standar biaya operasional bagi program

profesitentuakanberbedadenganprogramlainnya.

a. Contoh Penetapan suatu Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggisendiriuntukPendidikanProfesi(BidangPendidikan)

StandarTenagaKependidikandapatditurunkanmenjadisejumlahStandarTurunanuntukkemudiandirumuskandanditetapkanisistandarnya:

a) standarrekrutasi;b) standarmasapercobaan;

c) standarperjanjiankerja;d) standarpenilaianprestasikerja;e) standarpromosi,standarmutasi,standardemosi;

f) standarwaktukerja;g) standarkerjalemburdancuti;


142

h) standarpenghasilandanpenghargaan;i) standarjaminansosialdanKesejahteraan;

j) standarpengembangandanpembinaan;

k) standarKeselamatan&KesehatanKerja;

l) standardisiplin;m) standarperjalanandinas;n) standarpengakhiranhubungankerja.

b. Contoh Perumusan suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanProfesi

SebagaimanadikemukakandalamBab III di atas, StandardalamSPMI (StandarDikti)

untuk Pendidikan Vokasi dapat menggunakan bentuk rumusan yang sesuai dengan

pilihanPerguruanTinggiyangbersangkutan.

Salah satu bentuk rumusan Standar Dikti menggunakan bentuk ABCD (Audience,Behavior, Competence, Degree). Jika bentuk rumusan ini yang dipilih, maka harus

digunakan kata kerja yang dapat diukur, antara lain menetapkan, membuat,menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, antara lainmemahami,merasakan.

Contoh rumusan Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk PendidikanVokasi dalam

bentukABCD,sebagaiberikut:

Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenanganmasing-masing

(A) harusmelakukan rekrutasi, pembinaan,danpengembangandosen tetap (B)agartercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 dan 1:45 (C) paling lambat pada

tahun2018(D).

c. Contoh Penetapan suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanProfesi(BidangPeneiitian)BerdasarkanPermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti,StandarNasional

Penelitianmerupakankriteriaminimaltentangsistempenelitianpadaperguruantinggi

yangberlakudiseluruhIndonesia.

Adapun ruang lingkup standar nasional penelitian, dalam Pasal 43 Permenristekdikti

No.44Tahun2015TentangSNDikti,disebutkanterdiriatas:

1) standarhasilpenelitian;2) standarisipenelitian;3) standarprosespenelitian;4) standarpenilaianpenelitian;5) standarpeneliti;6) standarsaranadanprasaranapenelitian;7) standarpengelolaanpenelitian;dan8) standarpendanaandanpembiayaanpenelitian.



143

di atas berlaku umum untuk semua jenis pendidikan, tidak terkecuali juga untuk

pendidikan profesi. Tidak ada kekhususan dalam penetapan standar bagi programprofesidanprogramspesialis,walaupundalamPasal14 (6)PermenristekdiktiNo.44

Tahun 2015 Tentang SN Dikti dinyatakan bahwa bentuk pembelajaran bagi program

profesidanspesialiswajibditambahbentukpembelajaranyangberupapenelitian.

Berhubungtidakadakekhususandalampendidikanprofesimengenaistandarnasional

penelitian,makadalambukupedomaninitidakdibahasmekanismepenetapanstandar

nasionalpenelitiansecararinci,sepertipadastandarnasionalpendidikan.

d. Contoh Penetapan suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanProfesi(BidangPengabdianKepadaMasyarakat)BerdasarkanPermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti,StandarNasional

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sistem

pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh

Indonesia.

Adapunruanglingkupstandarnasionalpengabdiankepadamasyarakat,dalamPasal54

PermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti,disebutkanterdiriatas:

1) standarhasilpengabdiankepadamasyarakat;

2) standarisipengabdiankepadamasyarakat;

3) standarprosespengabdiankepadamasyarakat;

4) standarpenilaianpengabdiankepadamasyarakat;

5) standarpelaksanapengabdiankepadamasyarakat;

6) standarsaranadanprasaranapengabdiankepadamasyarakat;

7) standarpengelolaanpengabdiankepadamasyarakat;dan

8) standarpendanaandanpembiayaanpengabdiankepadamasyarakat.

Serupa dengan standar nasional penelitian, Standar Nasional Pengabdian Kepada

Masyarakat jugaberlakusecaraumumuntuksemuajenispendidikantinggiyangada,

termasuk juga program profesi dan program spesialis. Oleh karena itu, dalam Buku

Pedoman ini tidakdibahas secaradetil terkaitdenganmekanismepenetapanstandar

PKMuntukpendidikanprofesi.

C. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

untukPendidikanProfesimerupakankegiatanPelaksanaandarisiklusPPEPPStandardalam

SPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi.

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi merupakan

kegiatan Perguruan Tinggi setelah Perguruan Tinggi tersebut berhasilmenetapkan Standar

dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi. Pemimpin Perguruan Tinggi

(Rektor/Ketua/Direktur) beserta jajarannya harusmengupayakan agar Standar dalam SPMI

(StandarDikti)untukPendidikanProfesitersebutdapatdilaksanakan.


144

1.LangkahPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi

Langkah yang perlu lakukan dalam tahap pelaksanaan sebuah Standar dalam SPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi, adalah mengikuti prosedur sebagaimana

diuraikandidalamDokumenManualPelaksanaanSPMIyang jugaharusditetapkanoleh

setiap perguruan tinggi. Perlu dikemukakan bahwamasing-masing Standar dalam SPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi memiliki karakteristik tersendiri, sehingga

penerapannyatidakdapatdigeneralisasiuntuksemuaStandardalamSPMI(StandarDikti)


Langkah-langkah kegiatan yang umumnya dilakukan oleh perguruan tinggi untuk

melaksanakan sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi

diuraikansepertiberikut:

a) PersiapanPelaksananStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi

Ketika sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi akan

diberlakukan, biasanya diawali dengan melakukan persiapan teknis dan/atau

administratif, sesuai isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi


b) SosialisasiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi

LangkahstrategisberikutnyaadalahmenyosialisasikanisiStandardalamSPMI(Standar

Dikti) untuk Pendidikan Profesi kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang

berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI

(StandarDikti)untukPendidikanProfesitersebut.

c) Penyiapan Dokumen Pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untukPendidikanProfesi

UntukmelaksanakanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesiyang

telah ditetapkan, perlu disiapkan beberapa dokumen yang sesuai dengan kebutuhan

untuk mencatat/ merekam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

PendidikanProfesi,misalnyauntukpelaksananStandarKompetensiLulusandiperlukan

dokumenRencanaPembelajaranSemester(RPS),untukmemantaubahankajianyang

disajikandidalamkegiatantatapmukadiperlukandokumenBeritaAcaraPerkuliahan.

d) PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi

Setelahsemuadokumenyangdiperlukantelahtersedia,barulahStandardalamSPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi dilaksanakan atau dilaksanakan dengan

menggunakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi tersebut

sebagaitolokukurpencapaianpelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk

PendidikanProfesi.

Pada saat akan dilaksanakan, Pemimpin perguruan tinggi dapat memanfaatkan

kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan Standar dalam SPMI


145

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi di perguruan tinggi kepada pemangku

kepentinganinternaldaneksternal.

Selainberbentukdeklarasi,sosialisasipelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)

untukPendidikanProfesidapatdilakukandenganberbagaicara,misalnyapenyampaian

dalam rapat pimpinan, dosen, pegawai,mahasiswa, dll. Upaya sosialisasi juga dapat

ditempuh melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya.

Dapatpuladilakukandenganmenyebarkanlewatmediamassasepertimajalah,koran,

radio kampus atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dll. Sosialisasi

merupakan langkah penting untuk keberhasilan pelaksanaan Standar dalam SPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi, mengingat tujuan sosialisasi adalah untuk

memasyarakatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi,

sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh semua pihak yang akan

melaksanakanStandardalamSPMI (StandarDikti) untukPendidikanProfesi tersebut.

Olehkarenaitu,sosialisasiharusdilakukansecaraperiodikdanberkelanjutan.

2. KekhasanPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi

a.StandarNasionalPendidikan

1)StandarKompetensiLulusan(SKL)PendidikanProfesi

Padapendidikanprofesi,pelaksanaanStandarKompetensiLulusanyangdinyatakan

dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan, harus mempertimbangkan

aspek-aspek di dalamnya, yaitu Standar Sikap, Standar Keterampilan dan Standar

Pengetahuan. Pemimpin unit pengelola program studi bertanggungjawab penuh

atas tercapainya Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi ini

terhadaplulusanProgramProfesidanProgramSpesialis.Pemimpinunitpengelola

program studi dan Tim Perumus Standar Dikti pada saat menyusun kurikulum

program studi tentu telah mempertimbangkan keterkaitannya dengan Standar

KompetensiLulusan.

Monitoringdanevaluasipelaksanaankurikulumdilaksanakansecaraperiodikuntuk

memastikan bahwa capaian pembelajaran mahasiswa sesuai dengan Standar

Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan bersama dengan Kementerian,

kementerian lain, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi

yangakandiselenggarakan.

Dalam hal ini, Kementerian, kementerian lain, dan/atau organisasi profesi terkait

dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan sebagai stakeholdermempunyai peran yang sangat penting dalammelakukanmonitoring dan evaluasi

terhadap kinerja lulusan yangdihasilkanolehprogramprofesi tersebut. Selain itu,

peran dan tanggungjawab Pemimpin unit pengelola program studi maupun

pemimpin perguruan tinggi ikut memantau pelaksanaan kurikulum dalam proses

pembelajaran, sehingga lulusan Program Profesi dan Program Spesialis dapatmemenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kementerian, kementerian

lain, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan


146

diselenggarakan, memiliki kewenangan untuk melakukan asesmen terhadap

ketercapaiankompetensiyangharusdimilikiolehlulusan.

Seperti contoh pada Program Profesi Insinyur, dimana kompetensi lulusan

ditetapkan bersama dengan organisasi profesi, dalam hal ini adalah Persatuan

Insinyur Indonesia (PII). PII telah menetapkan rumusan kompetensi yang harus

menjadiukuranbagiprogramprofesiinsinyuryangdiselenggarakanolehperguruan

tinggi. PII akan melakukan uji kompetensi terhadap lulusan program tersebut,

apakahtelahmemenuhiStandarKompetensiLulusanyangtelahditetapkan.

StandarKompetensiLulusanprogramprofesidanprogramspesialismemilikiposisi

dan peran yang sangat penting, karena akanmenjadi rujukan atau pertimbangan

utama bagi perguruan tinggi ataupun unit pengelola program studi pada saat

menetapkandanmelaksanakanstandaryanglainnya.

2)StandarIsiPembelajaranPendidikanProfesi

TerdapatduaaspekdalampelaksanaanStandarIsiPembelajaranPendidikanProfesi

yangharusmendapatkanpertimbangan,yaitu:

a) tingkatkedalamanisipembelajaranpendidikanProfesi;dan

b) keluasanmateripembelajaranpendidikanProfesi.

Dalam tahap penetapan Standar Isi pendidikan Profesi mengacu pada Standar

KompetensiLulusanpendidikanProfesiyangtelahditetapkansebelumnya.Standar

IsiPembelajaraninidapatdilihatpadadokumenkurikulumProgramProfesimaupun

ProgramSpesialis.

Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi atapun asesmen terhadap

pelaksanaan kurikulum dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan, Pemimpin

Unit Pengelola Program Studi menyusun peta kurikulum atau peta kompetensi

pendidikan Profesi. Dokumen ini sangat bermanfaat untuk pihak-pihak yang akan

melakukan monitoring ataupun evaluasi apakah kurikulum yang disusun dapat

menjamin tercapainya standar isipembelajaran.Karenamenyangkut implementasi

kurikulum program studi, maka dosen juga memiliki peran yang sangat penting

dalampelaksanaanpencapaianStandar IsiPembelajaran.PemimpinUnitPengelola

Program Studi, Pimpinan Fakultas (jika ada) maupun pimpinan perguruan tinggi

mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dengan sumberdaya yang mendukung

proses pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran pendidikan Profesi, sehingga lulusan

Program Profesi maupun Program Spesialis memiliki kompetensi seperti telah

ditetapkan.

3) StandarProsesPembelajaranPendidikanProfesi

Sejalan dengan pelaksanaan Standar Isi, Standar Proses Pembelajaran pendidikan

Profesi jugamerupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan Standar

Kompetensi Lulusan. Standar Proses Pembelajaran pendidikan Profesi juga dapat

dilihatpadadokumenkurikulum,misalnyabebanbelajarmahasiswa (sks),metode


147

pembelajaran, dll. Oleh karena itu, pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

pendidikanProfesimenjaditanggungjawabPemimpinunitpengelolaprogramstudi,

dan setiap dosen pengampu mata kuliah. Sebagai contoh, pemenuhan standar

beban belajar atau sks pada setiapmata kuliah langsungmenjadi tanggungjawab

dosenpengampumatakuliahyangbersangkutan.Pemimpinunitpengelolaprogram

studidantimpengembangkurikulum(jikaada)melakukanpemantauandanevaluasi

di setiap akhir semester. Sedangkan, Pemimpin unit pengelola program studi,

pimpinan fakultas (jika ada), maupun pimpinan perguruan tinggi mempunyai

kewajibanuntukdapatmemfasilitasidengansumberdayauntukmendukungproses

pelaksanaanpembelajaransehingga lulusanProgramProfesidanProgramSpesialis

memilikikompetensiyangsepertitelahditetapkan.

UntukmenjaminterpenuhinyaStandarBebanBelajardanStandarMasaStudidalam

proses pembelajaran, selain dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah,

Pemimpinunitpengelolaprogramstudi,pimpinanfakultas(jikaada)danpimpinan

perguruan tinggi juga sangat berperan melalui penetapan kebijakan ataupun

peraturan yangmendukung pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran pendidikan

Profesiini,sebagaicontohevaluasihasilstudimahasiswasecaraperiodik.

Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran pendidikan Profesi, berupa pemenuhan

karakteristikdanperencanaan,sertapelaksanaanprosespembelajaransepenuhnya

menjadi tanggungjawabdosen atau timpengampumata kuliah yang dapat dilihat

daridokumenRencanaPembelajaranSemester(RPS)setiapmatakuliah.Pemimpin

unitpengelolaprogramstudi,pimpinanfakultas(jikaada)harusmemastikanbahwa

pelaksanaan proses pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan Standar Proses

Pembelajaranyangtelahditetapkan.

4) StandarPenilaianPembelajaranPendidikanProfesi

StandarpenilaianpembelajaranpendidikanProfesimerupakansalahsatu indikator

untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti proses

pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan standar

penilaianpembelajaranberhubunganlangsungdengankewenangandosenatautim

dosen pengampumata kuliah. Dosen harus memahami mekanisme dan prosedur

penilaianyangdisesuaikandengancapaianpembelajaranlulusanyangharusdicapai

dalam mata kuliah yang tertuang dalam RPS. Selain itu, dosen pengampu wajib

memahami prinsip-prinsip penilaian, antara lain edukatif, otentik, obyektif,

akuntabel, dan transparan. Juga dosen mampu menentukan atau menggunakan

teknikpenilaianyangsesuaidengankaraktersitikmatakuliahyangdiampu.

Pada Program Profesi dan Program Spesialis keterlibatan penilai eksternal yang

berasaldariperguruantinggiyangberbedawajibdiikutsertakandalampelaksanaan

standar penilaian pembelajaran. Oleh karena itu, penilai eksternal juga harus

memahamimekanismedanprosedur penilaian sesuai dengan yang telah tertuang

dalamRPS.


148

Dosen ataupun tim dosen pengampu mata kuliah wajib memahami standar

pelaporanpenilaianpembelajaranyang telahditetapkan.Mekanismekonversidari

nilai angka menjadi huruf untuk setiap mata kuliah harus konsisten dan dapat

dipertanggungjawabkan.Perguruantinggidapatmenerbitkanperaturanyangdapat

dijadikan acuan bagi dosen pengampu dalam mendukung tercapainya standar

pelaporanpenilaian.

Penerbitanijazah,sertifikatprofesi,dansertifikatkompetensimenjadikewenangan

perguruan tinggi bersama Kementerian, kementerian lain, dan/atau organisasi

profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan. Penerbitan

dokumen-dokumen tersebut tentunya mengikuti mekanisme dan prosedur yang

telah ditetapkan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan untuk

menjaminterlaksananyaStandarPenilaianPembelajaran.

5) StandarDosendanTenagaKependidikanPendidikanProfesi

Pelaksanaan Standar Dosen pada pendidikan profesi mengenai kualifikasi dan

kompetensinya denganmengacu pada peraturan perundang-undangan,mulai dari

Undang-Undang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah, sampai pada peraturan

yangdikeluarkanolehperguruantinggi.Sebagaicontoh,pelaksanaanStandarDosen

program profesi mengacu pada peraturan yang menyatakan bahwa dosen harus

berkualifikasi akademik, dan paling rendah lulusanmagister atau yang setara dan

telah memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, atau dosen yang

memilikisertifikatprofesiyangrelevandenganprogramstudinya.Dengandemikian,

untuk menjamin terlaksananya Standar Dosen tersebut, perguruan tinggi dalam

melakukan rekrutmendanpenugasandosenpengampupadaProgramProfesidan

ProgramSpesialistinggalmenaatiperaturanperundang-undangantersebut.

Demikian juga untuk pelaksanaan standar dosenpengampuprogram spesialis dan

subspesialis,mekanismedanprosedurnyamengacupadaperaturanyangtelahada,

yaitu;dosenharusberkualifikasilulusansubspesialis,ataululusandoktoratauyang

sederajad yang relevan dengan program studinya, serta mempunyai pengalaman

kerjaselama2(dua)tahun. Institusiperguruantinggidalammelakukanperekrutan

dan penugasan dosen program spesialis dan subspesialis tinggal mengikuti

peraturantersebut.

SedangkanuntukpelaksanaanStandarTenagaKependidikan,tidakadayangkhusus

untuk Program Profesi dan Program Spesialis. Standar minimal untuk kualifikasi

tenaga kependidikan berlaku sama untuk semua jenis pendidikan yang ada, yaitu

memilikikualifikasiakademikminimalprogramdiploma3(tiga).Pimpinanperguruan

tinggi, dalam hal ini bidang SDM dapatmengeluarkan peraturan perguruan tinggi

denganmengacu syaratminimal standar tersebut untuk proses rekrutmen tenaga

kependidikan.

6) StandarSaranadanPrasaranaPembelajaranPendidikanProfesi

Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan Profesi


149

memiliki dampak yang sangat signifikan untuk berkontribusi pada pencapaian

kompetensi lulusan. Pemenuhan standar sarana dan prasarana sangat bergantung

padakinerjamanajemendariPemimpinUnitPengelolaProgramStudi,departemen,

fakultas (jika ada) dan pimpinan perguruan tinggi. Dapat diartikan bahwa

tanggungjawab penuh dari pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana ada pada

jajaranpimpinanmanajemensumberdayapendidikan.

Kekhususan penyelenggaraan pendidikan Program Profesi dan Program Spesialis

adalah perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian, kementerian lain,

dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan

diselenggarakan.Dengademikian,pemenuhanStandarSaranaDanPrasaranadapat

dilakukan mekanisme resource sharing, sehingga target Standar Sarana DanPrasaranayangingindicapaidapatdiwujudkan.

7) StandarPengelolaanPembelajaranPendidikanProfesi

Kinerja unit penyelenggara Program Profesi dan Program Spesialis diukur melalui

hasil pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran. Standar ini sangat terkait

dengan capaian standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan Standar Pengelolaan

Pembelajaran, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan

danevaluasi,sertapelaporanpenyelenggaraanpembelajaran.PelaksanaanStandar

Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh pimpinan unit pengelola program studi

danperguruantinggi,mulaidaritingkatunitpengelolaprogramstudi,fakultas(jika

ada)sampaipadatingkatperguruantinggi.

Dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran, unit pengelola program

studi lebih fokus pada penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran untuk

setiapmatakuliah,sertapenyelenggaraanprogrampembelajaranyangdisesuaikan

dengan standar isi, proses dan penilaian pembelajaran. Unit pengelola ini juga

melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka

menjagadanmeningkatkanmutuprosespembelajaran,yangkemudiandilaporkan

jugasecaraperiodiksebagaibentukakuntabilitaspenyelenggaraanprogramstudi.

Kemudian,pelaksanaanStandarPengelolaanPembelajaranpadatingkatperguruan

tinggi lebih pada pengelolaan sumberdaya pendukung proses pembelajaran,

misalnya penyusunan kebijakan, rencana strategis dan operasional,

penyelenggaraan pembelajaran yang disesuaikan dengan jenis dan program

pendidikan, sertamenjamin dan selalu berusahameningkatkanmutu pelaksanaan

program.

8) StandarPembiayaanPembelajaranPendidikanProfesi

Ketercapaian dalam pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran pendidikan

Profesi dikaitkaneratdenganpemenuhan capaianpembelajaran lulusan. Terdapat

dua komponen pembiayaan untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu biaya

investasi dan biaya operasional. Secara khusus, tidak ada perbedaan mekanisme

pelaksanaanstandarpembiayaanpembelajaranantarapendidikanProgramProfesi


150

danProgramSpesialisdenganprogram-programlainnya.

DalamtahapanpelaksanaanStandarPembiayaanPembelajaranpendidikanProfesi,

perguruan tinggi wajib mempunyai sistem dan melaksanakan pencatatan biaya,

melakukan analisa biaya operasional pendidikan tinggi, dan melakukan evaluasi

tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi di setiap akhir tahun

anggaran.Untuk dijadikan sebagai acuan dalampelaksanaan standar pembiayaan,

perguruan tinggi jugawajibmenyusun kebijakan,mekanisme dan prosedur dalam

membangunprogram-programyangdapatmendatangkanuang(incomegeneratingactivity).

Khusus untuk perguruan tinggi swasta yang memiliki badan penyelenggara

mempunyai kewajiban untuk mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari

berbagaisumberpendanaan.Halinijugamasukmenjadibagiandalampemenuhan

standarpembiayaanpembelajaran.

SejalandenganuraianpadapenetapanStandarDiktidibagiansebelumnya,khusus

untuk Program Profesi dan Program Spesialis hanya dijabarkan pada 8 (delapan)

standar bidang pendidikan. Sedangkan untuk standar bidang penelitian dan

pengabdian kepadamasyarakat tidakdiuraikan secaradetil, denganpertimbangan

bahwa untuk butir-butir standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

padaprogramprofesirealtiftidaksignifikansepertipadaprogrampendidikanlain.

b.StandarNasionalPenelitian

Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SNDikti, pengertian dari

Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada

perguruan tinggi yang berlaku di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 8 (delapan)

standar.


di atas berlaku umum untuk semua jenis pendidikan yang ada, tidak terkecuali juga

untuk pendidikan profesi. Tidak ada kekhususan dalam penetapan standar bagi

Program Profesi dan Program Spesialis, walaupun dalam Pasal 14 ayat (6)

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti dinyatakan bahwa bentuk

pembelajaran bagi Program Profesi dan Program Spesialis wajib ditambah bentuk

pembelajaranyangberupapenelitian.

Berhubungtidakadakekhususandalampendidikanprofesimengenaistandarnasional

penelitian, maka dalam buku pedoman ini tidak dibahas mekanisme pelaksanaan

standarnasionalpenelitiansecararinci,sepertipadastandarnasionalpendidikan.

c.StandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakat

Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat seperti pada Standar Nasional

Penelitian,merupakankriteriaminimaltentangsistempengabdiankepadamasyarakat

yangdiberlakukanbagisemuaperguruantinggidiseluruhIndonesia,yangterdiriatas8

(delapan)standar.


151

Serupa dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian Kepada

Masayarakatjugaberlakusecaraumumuntuksemuajenispendidikantinggi,termasuk

jugaProgramProfesidanProgramSpesialis.Olehkarenaitu,dalamBukuPedomanini

tidak dibahas secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan standar PKM untuk

pendidikanprofesi.

D. EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi

EvaluasiPelaksanaanStandarPendidikanProfesiwajibdiprogramkandandilaksanakanoleh

Pemimpin Unit Pengelola Program Studi berdasarkan Standar Dikti yang telah ditetapkan,

khususnya Standar Dikti untuk pendidikan profesi, berdasarkan Permenristekdikti No. 44

Tahun2015TentangSNDikti.EvaluasiPelaksanaanStandarPendidikanProfesidilaksanakan

untukmelihatapakahStandarDiktitelahdicapaiataubahkantelahmelampauiStandarDikti

yang telah ditetapkan atau mungkin belum tercapai. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Pendidikan Profesi dapat dilakukan melalui monitoring/evaluasi diagnostik, evaluasi (diri)

ataupunauditmutuinternal(AMI).

Monitoringmerupakanprosespengumpulandatadanpengukurankemajuanatasprogram

tertentuyangdilakukansaatkegiatansedangberlangsung.Apabilamonitoringdilakukanoleh

pimpinan maka mengandung fungsi pengendalian. Monitoring dapat berupa pelaporan

setiapenambulantentangkegiatanyangtelahdilakukandankeluaran(outputs)yangtelahdicapai, sehinggamenitoringmencakup antara lain penelusuran pelaksanaan kegiatan dan

keluarannya (outputs), pelaporan tentang kemajuan ataupun identifikasi masalah

pengelolaandanpelaksanaan.

Evaluasi (diri)merupakan fungsimanajemen yang dilakukan setelah kurunwaktu tertentu

atau setelah suatu kegiatan telah berlangsung, dilakukan secara sistematis untuk

menginvestigasi efektivitas program. Evaluasi (diri) dilakukan untuk menilai kontribusi

programterhadapgoal/objektifdanmenilaikebutuhanperbaikan,kelanjutanatauperluasan

program (rekomendasi). Evaluasi (diri) memerlukan desain studi yang terkadang

membutuhkan kontrol atau pembanding. Evaluasi (diri) melibatkan pengukuran seiring

denganberjalannyawaktu.

Monitoringdanevaluasi(diri)tidaksama,tetapikeduanyamemerlukanberbagaiunsurdan

alat yang sama, antara lain adanya sasaranprogramyang jelas, target dan indikator, serta

basis data yangmengandung datamutakhir.Monitoring dapatmempermudah kita dalam

mengamatiterus-menerustrenddanmasalah,danbilaperlumelakukanpenyesuaiandalam

rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Bila dikaitkan dengan

sistem monitoring yang kokoh, evaluasi (diri) tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil

program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan

bagaimana implementasi programmeleset dari rencana semula dan kemudianmenyajikan

rekomendasi untuk mengatasi masalah itu. Monitoring dan evaluasi (diri) penting untuk

merekamtemuan, inovasi,hasil,danpraktikbaik,untukdisebarluaskansertadimanfaatkan

pihak lain.Monitoring dan Evaluasi (diri) harus dirancang sebelum Implementasi, idealnya


152

dirancang pada tahap desain program. Paling lambat tahap pemantapan rencana

implementasi.

Audit Mutu Internal merupakan pemeriksaan sistematik dan mandiri untuk memastikan

apakah SPMI yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, diterapkan

secaraefektifdanefisien.Tujuanauditmutuinternaluntuk:

1. mengetahuiketercapaianstandaryangtelahditetapkan;

2. mengevaluasikapabilitasdaristandaryangtelahditetapkan;

3. mengevaluasi efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu internal dalam mencapai

standaryangtelahditetapkan;

4. mengidentifikasipeluangperbaikan.

Manfaatauditmutuinternaladalah:

1. mengenallebihbaikprosesuntukmencapaistandaryangtelahditetapkan.

2. menyempurnakandanmengembangkansistempenjamianmutuinternal.

3. meminimalkanrisikokegagalansistempenjamianmutueksternal(akreditasi).

Denganpenerapanevaluasiyangmeliputimonitoring,evaluasidiridanauditmutu internal

diharapkanresikopencapaianstandaryangtelahditetapkandapatdiminimalkandanupaya

untukmelampauistandaryangtelahditetapkandapatdimaksimalkan.

SebagaimanadiaturdalamPasal17ayat (1)dan (2)UUDiktidan telahdiuraikanpadaBab

sebelumnya,pendidikanprofesimerupakanPendidikanTinggisetelahprogramsarjanayang

menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan profesi dapat diselenggarakanoleh Perguruan Tinggi dan bekerja samadengan

Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau

organisasiprofesiyangbertanggungjawabatasmutulayananprofesi.Olehkarenaitufihak-

fihakyangbertanggung jawabuntukmelakukanevaluasiadalahKementerian,Kementerian

lain,LPNK(LembagaPemerintahNonKementrian),dan/atauorganisasiprofesiKementerian,

Kementerianlain,LPNK(LembagaPemerintahNonKementrian),dan/atauorganisasiprofesi,

tergantungpadaskemakerjasamapenyelenggaraanprogramprofesiyangtelahditetapkan.

Deskripsi evaluasi untuk setiap standar secara lebih rinci akan diuraian dalam paparan

berikut.

a. StandarNasionalPendidikan

1) StandarKompetensiLulusanPendidikanProfesi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang SN

Dikti, Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Rumusan sikap dan

keterampilan umum sebagai bagian dari CPL tercantum dalam Lampiran yang

merupakanbagianyangtidakterpisahkandariPeraturanMenteritersebut,dandapat


153

ditambah oleh perguruan tinggi. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus

sebagaibagiandariCPLwajibdisusunolehforumprogramstudisejenisataunamalain

yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program

studi sejenis. Khusus untuk Program Profesi dan Program Spesialis, Kementerian,

Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi

profesiwajibberperanlangsungdalampenyusunankompentensilulusan.

Evaluasi dilakukan terhadap proses penyusunan CPL dan isi CPL. Pada proses

penyusunanCPLperluditekankanpadatahapanpenyusunanCPLdanfihakmanayang

terlibat. Sejauhmanapemangku kepentingan, khususnyaKementerian, Kementerian

lain,LPNK(LembagaPemerintahNonKementrian),dan/atauorganisasiprofesiterlibat

dalampenyusunanCPL.Dalamhal isiCPLperludipastikahbahwaisiCPLsudahsesuai

dengan amanat Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Evaluasi terhadap proses

penyusunan CPL maupun isi CPL dapat dilakukan melalui monitoring proses

penyusunanCPL, evaluasi (diri)maupunaudit internal.Monitoringdanevaluasi (diri)

dapat dilaksanakan melalui berbagai macam cara, di antaranya melalui kuesioner

kepada pemangku kepentingan yang dapat dilaksanakan secara online (IT) ataupunmanual. Secara prinsip penyelengaraan evaluasi (diri) dan auditmutu internal dapat

dilaksanakan secara periodik, terprogram, dan terstruktur dengan tujuan bahwa

evaluasi yang dilakukan dapat lebih mendalam dan detail dibanding dengan

monitoring. Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non

Kementrian),dan/atauorganisasiprofesidapatjugamelakukanauditsecaramandiri.

2) StandarIsiPembelajaranPendidikanProfesi.

Seperti yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SNDikti,

StandarIsiPembelajaranmerupakankriteriaminimaltingkatkedalamandankeluasan

materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program

profesiwajibmemanfaatkanhasilpenelitiandanhasilpengabdiankepadamasyarakat

yangdirumuskandenganmengacupadadeskripsiCPL.Tingkatkedalamandankeluasan

materi pembelajaran lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi

bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Tingkat kedalaman dan keluasan

materipembelajarandituangkandalambahankajianyangdistrukturkandalambentuk

matakuliah.

Mengingat bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan

dalam bentuk kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah maka evaluasi

kedalamandankeluasanmateripembelajaransebaiknyadifokuskanpadasetiapmata

kuliah. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran apakah sudah sesuai dengan

standaryangtelahditetapkanyangmengacupadaCPL,yaitupalingsedikitmenguasai

teoriaplikasibidangpengetahuandanketerampilantertentu.Evaluasidapatdilakuan

secara periodik melalui monitoring dengan cara mendistribusikan kuesioner baik

manual ataupuan secara on-line, evalausi (diri) maupun audit mutu internal. Hasil

evalausi dipakai sebagai masukan dalam evalusi kurikulum yang bisanya dilakukan

minimal setiap setiap satu periode kelulusan (mis: 5 tahun). Dalam hal peninjauan


154

kurikulum peran Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non

Kementrian),dan/atauorganisasiprofesitidakbisadikesampingkan.

3) StandarProsesPembelajaranPendidikanProfesi.

Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan

prosespembelajarandanbebanbelajarmahasiswa.Karakteristikprosespembelajaran

terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Sedangkan perencanaan proses

pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana

pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Pelaksanaan proses pembelajaran

berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar

dalamlingkunganbelajartertentu.Bebanbelajarmahasiswadinyatakandalambesaran

sks. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling

sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir

semester.

Melihatbahwapadastandarprosespembelajaran,komponenyangterpentingadalah

dosen pengampu mata kuliah yang bertugas merancang dan melaksanakan proses

pembelajaran maka pelaksanaan standar proses pembelajaran dievaluasi setiap

semester yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dan pengelola program studi

khususnya mengenai karakteristik proses pembelajaran, jumlah tatap muka, makna

dari setiap sks dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Khusus untuk

program profesi yang banyak melibatkan kalangan profesional sebagai dosen

pengampu maka monitoring proses pembelajaran sangat urgen untuk dilakukan

mengangat bahwa pembelajaran bukan merupakan tugas utama para profesionalis.

Tenaga kependidikan yang berperan dalam pengelolaan dan pelayanaan proses

pembelajaranjugaperludievaluasi.

Model evaluasi yang paling starategis adalah dengan melakukan monitoring karena

denganmonitoringbila adapenyimpangandari standar yang sudahditetapkanmaka

segera dapat dilakukan perbaikan. Pada akhir program (akhir semester) seharusnya

dilakukanevaluasi(diri)danauditmutuinternalsehinggacelah-celahperbaikandapat

segeradiketahuidanperbaikandapatdengancepatdilakukan. Hasildarievaluasi ini

wajib juga disampaikan kepada Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga

PemerintahNonKementrian),dan/atauorganisasiprofesi.

4) StandarPenilaianPembelajaranPendidikanProfesi.

Standarpenilaianpembelajaranmeliputipenilaianprosesdanhasilbelajarmahasiswa

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil

belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian,

mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan

kelulusan mahasiswa. Mahasiswa Program Profesi dan Program Spesialis dinyatakan

lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki

capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi bersama sama


155

denganKementerian,Kementerianlain,LPNK(LembagaPemerintahNonKementrian),

dan/atau organisasi profesi, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau

samadengan3,00(tigakomanolnol).

Pada standar penilaian pembelajaran, komponen yang terpenting juga dosen

pengampu mata kuliah dalam melaksanakan proses penilaian maka pelaksanaan

standarpenilaianpembelajarandievaluasi setiap semesteryangdapatdilakukanoleh

mahasiswa maupun pengelola program studi bersama-sama dengan Kementerian,

Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi

profesi, khususnya mengenai prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian,


kelulusan mahasiswa dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Peran

tenaga kependidikan dalam pengelolaan dan pelayanaan proses penilaian juga perlu

dievaluasi. Sama halnya dengan Standar Proses Pembelajaran, model evaluasi yang

palingstarategisadalahdenganmelakukanmonitoringkarenadenganmonitoringbila

ada penyimpangan dari standar penilaian yang sudah ditetapkanmaka segera dapat

dilakukanperbaikan.Namundemikian,evaluasi(diri)danauditmutuinternaljugatidak

kalahpentingnyauntukperbaikanpadasikluspenilaianpadaperiodeberikutnya.

5) StandarDosendanTenagaKependidikanPendidikanProfesi.

Standardosendantenagakependidikanmeliputikualifikasidankompetensidosendan

tenaga kependidikan untukmenyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan

capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan

kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

menyelenggarakanpendidikan.Kualifikasiakademikharusdipenuhiolehseorangdosen

dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat

pendidik,dan/atausertifikatprofesi.

Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusanmagister

ataumagister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja

paling sedikit 2 (dua) tahun atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan

program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta

berkualifikasipalingrendahsetaradenganjenjang8(delapan)KKNI.

Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program

diploma3 (tiga)yangdinyatakandengan ijazahsesuaidengankualifikasi tugaspokok

dan fungsinya, sedangkan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling

rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan yangmemerlukan keahlian khusus

wajibmemilikisertifikatkompetensisesuaidenganbidangtugasdankeahliannya.

Evaluasi untuk dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dapat

dilakukan denganmodelmonitoring pada pertengahan proses pembelajaran, namun

mengingat syarat kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sudah

bisa dimonitor pada awal proses pembelajaran maka dalam hal ini evaluasi yang

terpenting adalah apakah dosen atau tenaga kependidikan tersebut mampu


156

melaksanakan tugas sesuai dengan syarat yang telah dipenuni khususnya bagi dosen

yang diambil dari para profesional mengingat pendidikan profesi idealnya banyak

melibatkankalanganprofesionalsehinggamodelevaluasidalambentukevaluasi (diri)

dan auditmutu internalmerupakanmodel yang dianggap lebih tepat. Evaluasi (diri)

danauditmutuinternalperihalkinerjadosendantenagakependidikandapatdilakukan

denganmenggunakanborangevaluasi(diri)dan/atauborangauditmutuinternalyang

dibagikan dan diisi oleh mahasiswa dan unit pelaksana standar. Substansi yang

dievaluasiantaralainkinerjadalammengelolapembelajaran,pengembangankeilmuan

khususnyauntukprogramprofesi(penelitian,publikasi,pengabdianmasyarakat),DP3,

SKPdanpelaksanaantugastambahan.


Standarsaranapembelajaranpalingsedikitterdiriatas:perabot,peralatanpendidikan,

media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi

dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian,

saranafasilitasumum,bahanhabispakaidansaranapemeliharaan,keselamatan,dan

keamanan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio

penggunaansaranasesuaidengankarakteristikmetodedanbentukpembelajaranpada

program profesi, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan

pelayananadministrasiakademik.

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas,

perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga,

ruanguntukberkesenian, ruangunit kegiatanmahasiswa, ruangpimpinanperguruan

tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan

komunikasisuaradandata).

Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh

mahasiswayangberkebutuhankhusus.

Sarana dan prasarana untuk program profesi meliputi sarana dan prasasarana pada

institusi penyelenggara program dan institusi/lindustri/ lembaga yang bekerja sama

denganistitusipenyelenggaraprogramuntukpenyelenggaraanpraktekkeprofesian.

Oleh karena itu, evaluasi sarana dan prasarana pada program profesi dilakukan

terhadap penyelenggara program dan institusi/industri/lembaga yang bekerjasama

dengan institusi penyelenggaraprogramuntukpenyelenggaraanpraktek keprofesian.

Evaluasi yang paling sesuai untuk standar ini adalah denganmodel evaluasi diri dan

audit mutu internal. Pertama, evaluasi perlu dilakukan terhadap standar yang telah

ditetapkan oleh perguruan tinggi, apakah standar yang ditetapkan sudah sesuai atau

melampaui standar minimal yang sudah ditetapkan pemerintah melalui peraturan

perundanganmengingatsaranadanprasaranamemerlukaninvestasiyangtidaksedikit.

Tahap kedua adalah evaluasimengenai kesesusuaian sarana danprasarana yang ada

denganstandaryangsudahditetapkan.Evaluasi tahapkeduadapatdilakukandengan

membagikan kuisioner kepada semua pengguna sarana dan prasarana yaitu dosen,


157

tenagakependidikandanmahasiswa.Evaluasiakanlebihsempurnaapabilamelibatkan

alumnidanpenggunalulusan.

7) StandarPengelolaanPembelajaranPendidikanProfesi.

Standarpengelolaanpembelajaranditetapkandalamranahperencanaan,pelaksanaan,

pengendalian,pemantauandanevaluasi,sertapelaporankegiatanpembelajaranpada

tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada

standar-standar yang lain. Standar ini ditetapkan dan diperuntukkan bagi unit

pengelolaprogramstudidanperguruantinggi.Untukprogramprofesistandarinijuga

penting bagi Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non

Kementrian),dan/atauorganisasiprofesi,karenaidealnyaprogramprofesidi jalankan

olehmereka.

Unit Pengelola program studi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK

(LembagaPemerintahNonKementrian),dan/atauorganisasiprofesiwajibmelakukan

penyusunankurikulumdanrencanapembelajarandalamsetiapmatakuliah,sedangkan

penyelenggaraan program pembelajaran, penciptaan suasana akademik dan budaya

mutuyangbaik,pemantauandanevaluasisecaraperiodik,danlaporanhasilprogram

pembelajaransecaraperiodikdilakukanolehunitpengelolaprogramstudi.

Perguruan tinggi wajib: menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional,

menyelenggarakan pembelajaran, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan

programstudi;melakukanpemantauandanevaluasiterhadapkegiatanprogramstudi,

memilikipanduanperencanaan,pelaksanaan,evaluasi,pengawasan,penjaminanmutu,

dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan menyampaikan laporan

kinerjaprogramstudipalingsedikitmelaluipangkalandatapendidikantinggi.

OlehkarenaStandarPengelolaanPembelajarandiimplementasikanpadalevelprogram

studidanperguruantinggimakaevaluasiyangdilakukanjugaharuspadalevelprogram

studidanperguruantinggi.Evaluasidapatdilakukanmelaluimonitoring,evaluasi(diri)

dan audit mutu internal. Evaluasi dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner

secara periodik yang berisi tentang pengukuran pencapaian standar khususnya

pengelolaan proses pembelajaran baik pada level program studi maupun perguruan

tinggi.Kuesionerditujukanpadapemangkukepentingancontohnyamahasiswa,dosen

dan tenaga kependidikan. Pencermatan terhadap implementasi kebijakan Program

Profesi dan Program Spesialis dalam Renstra dan RKA termasuk alokasi dana dan

program kerja pengembangan Program Profesi dan Program Spesialis,

pengorganisasiankegiatanProgramProfesidanProgramSpesialis,pengelolaansarana

dan prasarana teknologi informasi, administrasi akademik dan non akademik, serta

penjaminanmutuakademikwajibdilakukan.Laporanhasilevalausiwajibdisampaikan

kepadaKementerian,Kementerianlain,LPNK(LembagaPemerintahNonKementrian),

dan/atauorganisasiprofesigunamendapatkanperhatiandantindaklanjut.


158


Standar PembiayaanPembelajaranmencakup komponendanbesaranbiaya investasi

dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

lulusan. Perguruan tinggi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan

melaksanakanpencatatanbiaya,melakukananalisisbiayaoperasionaldanmelakukan

evaluasitingkatketercapaianstandarsatuanbiayapendidikantinggipadasetiapakhir

tahunanggaran.

BadanPenyelenggara(padaPTS)danperguruantinggiwajibmengupayakanpendanaan

pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari

mahasiswa. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur

dalammenggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka

peningkatankualitaspendidikan.

Olehkarenaitumonitoring,evaluasi(diri)danauditmutuinternalpelaksanaanstandar

pembiayaandilakukanuntukmemastikanbahwasetiapkomponendana(investasidan

operasional) yang digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah diprogramkan

sertaefektifdanefisien.

Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian),

dan/atau organisasi profesi wajib berperan dalam evaluasi standar pembiayaan dan

ikut berperan dalam memikirkan keberlanjutan penyelenggaraan program dari segi

pembiayaan.

b. StandarNasionalPenelitian

Standar Nasional Penelitian seperti yang diamanatkan pada Permenristekdikti No. 44

Tahun2015TentangSNDiktimeliputi8(delapan)standar.

StandarNasionalPenelitianberlakuuntuksemuajenispendidikantermasukjugaprogram

profesi, lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pengelola Program

ProfesidanProgramSpesialis,penelitiantidakditerapkanbagimahasiswakeduaprogram

tersebutwalaupundalamPasal14ayat(6)PermenristekdiktiNo.44Tahun2015Tentang

SN Dikti dinyatakan bahwa bentuk pembelajaran bagi Program Profesi dan Program

Spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran yang berupa penelitian. Oleh karena itu

dalambukupedomaninitidakdibahasmekanismeevaluasipelaksanaanstandarnasional

penelitiansecararinci.

Kewajiban penelitian berlaku pada dosen pada Program Profesi dan Program Spesialis,

sehingga evaluasi pelaksanaan Standar Penelitian mengikuti siklus PPEPP yang belaku

padaprogrampendidikanyanglaintanpaadakekhususan.

c. StandarPengabdianKepadaMasyarakat

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat meliputi 8 standar sebagaimana

dikemukakandiatas.


159

Serupa dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian Kepada

Masyarakat berlaku untuk semua jenis pendidikan termasuk juga Program Profesi dan

Program Spesialis. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pengelola program

profesi, pengabdian kepadamasyarakat juga tidak diterapkan bagi mahasiswa program

profesi. Beberapa perguruan tinggi melibatkan para mahasiswa dalam kegiatan

pengabdian kepadamasyarakat yangdilakukanolehdosendanbersifat non-sks dengan

tujuanuntukmenambahketerampilankeprofesiankepadapesertadidik.Olehkarenaitu

dalambukupedomaninitidakdibahasmekanismeevaluasipelaksanaanstandarnasional

pengabdian kepasa masyarakat secara rinci. Kewajiban pengabdian kepada masyakarat

berlaku pada dosen denganhomebase Program Profesi dan Program Spesialis sehingga

evaluasipelaksanaanstandarpenelitianmengikutisiklusPPEPPyangbelakupadaprogram

pendidikanyanglaintanpaadakekhususan.

E. PengendalianPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi

Pengendalianadalahpelaksanaanlangkah-langkahyangtelahdirencanakansecaraterkendali

agarsemuanyaberlangsungsebagaimanamestinya,sehinggahasilyangdirencanakandapat

tercapaidan terjamin.Pengendaliandapat jugadiartikan sebagai suatu sistemyangefektif

untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pengembangan mutu dalam

suatuorganisasisehinggadapatdiperolehproduksidanpelayanandalamtingkatyangpaling

ekonomisdanmemuaskanparapemangkukepentingan.DalamkonteksSPMI,pengendalian

terhadap pelaksaan standar dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang direncanakan

secara terkendaliagar semuaprosesberlangsungsecara terkontrolgunamencapai standar

yangtelahditetapkan.Tujuandaripengendalianadalahuntukmemenuhikeinginan/harapan

pelanggan terhadapprodukdan layanan.Dalamkonteks SPMI tentu sajauntukmemenuhi

standaryangtelahditetapkan.

Dalam konteks implementasi SPMI pada pergurun tinggi, ada tiga tipe pengendalian yang

wajibdilaksanakansesuaidenganpencapaiannya:

1. Apabila perguruan tinggi telah mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan maka

perguruan tinggi wajib mempertahankan pencapaian dan berupaya melampaui standar


2. Apabila perguruan tinggi telah melampaui Standar Dikti maka perguruan tinggi wajib

mempertahankanpelampauandanberupayalebihmeningkatkanstandarnya.

3. Apabila perguruan tinggi belum mencapai Standar Dikti maka perguruan tinggi wajib

melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar perguruan tinggimengembalikan

pelaksanaanstandarnyapadastandaryangtelahditetapkan.

Data utama pada pengendalian tentu saja dari hasil evaluasi. Pada evaluasi dapat

diketahuikegiatanyangmengarahpadapencapaianstandaryangtelahditetapkan.


1) StandarKompetensiLulusanPendidikanProfesi.


160

Olehkarenaevaluasidilakukan terhadapprosespenyusunanCPLdan isiCPLmaka

pengendalian terhadap standar kompetensi lulusan ditekankan pada dua hal

tersebut, contohnya apabila penyusunan CPL tidak melibatkan pemangku

kepentingan atau lembaga profesi (khusus untuk program prefesi) sehingga CPL

yangdihasilkantidakmencerminkankebutuhanpasar (marketsignal)makaproses

penyusunan CPL harus dikendalikan danmelibatkan pemangku kepentingan. Hasil

evaluasi tentang isi CPL juga perlu dikendalikan, contohnya apabila hasil evaluasi

menujukkanbahwa isi CPL belum sesuai denganPasal 5 PermenrintekdiktiNo. 44

Tahun 2015 Tentang SN Dikti, maka harus dikendalikan. Apabila isi CPL sudah

memenuhi Pasal 5 Permenrintekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, maka

perlu ditingkatkan lagi. Khusus untuk Program Profesi dan Program Spesilais,


dan/atau organisasi profesi wajib berperan langsung dalam penyusunan

kompentensilulusan.

2) StandarIsiPembelajaranPendidikanProfesi.

Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib

memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang

dirumuskandenganmengacupadadeskripsiCPLdariKKNI.Tingkatkedalamandan

keluasan materi pembelajaran lulusan program profesi paling sedikit menguasai

teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Tingkat kedalaman

dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang

distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Oleh karena itu pengendalian perlu

dilakukan pada hasil evaluasi tentang kajian yang terstruktur setiap mata kuliah.

Apabila hasil evaluasi belum menunjukkan peran setiap matakuliah dalam

perwujudan CPL maka perlu dilakukan pengendalian untuk mecapai tataran

tersebut. Proses pengendalianmenjadi tanggung jawab penyelenggara program

profesi dan Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non

Kementrian),dan/atauorganisasiprofesi.


Pengendalianpadaprosespembelajaranlebihmenekankanbagaimanahasilevaluasi

tentang pencapaian standar CPL yang meliputi karakteristik, perencanaan,

pelaksanaanprosespembelajarandanbebanbelajarmahasiswa,contohnyaapabila

hasilevaluasimenunjukkanbahwaperencanaanpembelajaranpadabeberapamata

kuliahbelumdilengkapidenganRencanaPembelajaransemester (RPS)makaperlu

dikemdalikan agar semua mata kuliah memiliki RPS sebelum kuliah berlangsung

padasetiapsemesternya.Apabilapelaksanaanmatakuliahtertentutidakmengikuti

aturan SKS (2 sksmenerapkan 4 jam tatapmuka perminggu dengan tujuan agar

mahasiswalebihmemahami isipembelajaranmatakuliah)makaperludkendalikan

sehingga beban mahasiswa tidak menjadi berlebih. Fihak yang berwajib

mengendalikanadalahpengelolaprogramstudidanKementerian,Kementerianlain,

LPNK(LembagaPemerintahNonKementrian),dan/atauorganisasiprofesi.


161

4) StandarPenilaianPembelajaranPendidikanProfesi.

Pengendalian pada standar penilaian pembelajaran memastikan bahwa penilaian

prosesdanhasilbelajarmahasiswadalamrangkapemenuhancapaianpembelajaran

lulusan telah sesuai standar yang ditetapkan, misalnya pada mekanisme dan

prosedur penilaian tidak mengikuti mekanisme adanya kesempatan memberikan

umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada

mahasiswamakaperludilalkukanpengendalian sehinggapresespenilaianmenjadi

transparan. Pengendalian wajib dilakukan oleh pengelola program bekerjasama

dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non

Kementrian),dan/atauorganisasiprofesi.


Pengendalian terhadap standar dosen dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang

menekankan pada dua hal yaitu kualifikasi dosen dan kompetensi dosen. Apabila

dalam proses evaluasi sudah dipenuhi standar dosen pada tingkat minimal maka

carapengendaliannyadengancaradipertahankandandiupayakanpelampauannya

tanpameninggalkan aturan internal PT tersebut, namun apabila belum terpenuhi

dapat dikendalikan dengan cara menindaklanjuti dengan studi lanjut bagi yang

belum terpenuhi kulaifikasinya dan mengikutsertakan dalam ujian kompentensi

(misalnya sertifikasi dosen) bagi dosen yang belum terpenuhi kompentensinya.

Standar minimal bagi dosen program profesi yaitu harus berkualifikasi akademik

palingrendahlulusanmagisterataumagisterterapanyangrelevandenganprogram

studidanberpengalamankerjapalingsedikit2(dua)tahunataudosenbersertifikat

profesi yang relevan dengan program studi danmemiliki pengalaman kerja paling

sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8

(delapan)KKNI.

Pengendalian untuk tenaga kependidikan juga dilakukan dengan cara yang sama,

misalnya hasil evaluasi menemukan bahwa kualifikasi tenaga kependidikan belum

terpenuhi. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan cara studi lanjut juga bagi

tenagakependidikantersebut.


StandarminimaltentangsaranadanprasaratelahtertuangdalamPermenristekdikti

nomor 44 tahun 2015. Apabila hasil evaluasimenunjukkan bahwa standar sarana

dan prasarana minimal belum tercukupi maka perguruan tinggi harus

mengupayakanpemenuhannyaagardapatmenjalankanprosespembelajaransesuai

denganstandaryangtelahditetapkan.Dalamhal iniyayasan(bagiPTS)harusmau

menginvestasikan sejumah dana untuk memuhi standar minimal. Namun apabila

standarminimal sudah tercapai maka pengendaliannya dengan cara ditingkatkan.

Satuhalyangperludiperhatikanbahwasaranadanprasaranauntukprogramprofesi

meliputisaranadanprasasaranapadaperguruantinggipenyelenggaraprogramdan


162


dan/atauorganisasiprofesi.


Pada standar ini perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan

evaluasi, serta pelaporan kegiatanpembelajaranpada tingkat program studi perlu

dievaluasi dan dikendalikan. Apabila semua rangkaian kegiatan tersebut belum

memenuhi standar minimal maka perlu dikendalikan dengan cara

pendampingan/pembinaan/pembimbingan bagi unit pengelola program studi dan

perguruantinggi,sehinggaseluruhaspekkegiatanyangadabisamemenuhistandar

minimalataumelampaui standaryangditetapkan. Pengendalianstandar iniharus

mengacu pada standar-standar yang lain. Pengendalian juga perlu dilakukan pada


dan/atau organisasi profesi karena idealnya program profesi di jalankan oleh

mereka.


Pengendalian standar pembiayaan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi

terhadapkomponendanbesaranbiayainvestasidanbiayaoperasionalyangdisusun

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Perguruan tinggi wajib

mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya,

melakukananalisis biayaoperasional danmelakukanevaluasi tingkat ketercapaian

standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. Badan

Penyelenggara (pada PTS) dan perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan

pendidikantinggidariberbagaisumberdiluarbiayapendidikanyangdiperolehdari

mahasiswa.Perguruantinggiwajibmenyusunkebijakan,mekanisme,danprosedur

dalammenggalangsumberdanalainsecaraakuntabeldantransparandalamrangka

peningkatan kualitas pendidikan. Organisai profesi wajib berperan dalam evaluasi

standar pembiayaan dan ikut berperan dalammemikirkan keberlanjutan program

darisegipembiayaan.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan belum terpenuhinya standar minimal

pembiayaanpembelajaranmakaperguruantinggiwajibmengupayakan,sedangkan

apabilabagianyangbelumterpenuhimerupakansalahsatukomponendaristandar

pembiayaanmakaPTperlumengupayakanpemerataananggaran terhadap semua

komponensehinggadistribusinyamerata.


Penelitian tidakditerapkanpadamahasiswaprogramprofesi pada sejumlahprogram

prefesi.Olehkarena itu,pengendalianstandarnasionalpenelitian tidakdibahaspada

bukuini.Kewajibanpenelitianberlakupadadosendenganhomebaseprogramprofesi

sehingga pengendalian pelaksanaan standar penelitian mengikuti siklus PPEPP yang

belakupadaprogrampendidikanyanglaintanpaadakekhususan.


163

c. StandarNasionalPengabdiankepadaMasyarakat

Pengabdian kepada masyarakat juga jarang diterapkan pada program profesi. Oleh

karena itu, pengendalian standar nasional pengabdian kepadamasyarakat juga tidak

dibahaspadabukuini.Kewajibanpengabdiankepadamasyarakatberlakupadadosen

dengan homebase program profesi sehingga pengendalian pelaksanaan standar

pengabdian pada masyarakat mengikuti siklus PPEPP yang belaku pada program

pendidikanyanglaintanpaadakekhususan.

F. PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi

Peningkatan standar pendidikan tinggi dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

danpengendalianterhadappelaksanaanstandardidapatibahwastandarsudahtercapaiatau

bahkan telahdilampaui sehinggaperludisusun standarbaru sesuai denganperkembangan

ilmupengetahuandanteknologi,sertakebutuhanmasyarakat.Penetapanstandarbaruperlu

memperhatikanvisi,misidantujuansertabaselineperguruantinggiyangdiperolehdarihasilmonitoring,hasilevaluasi (diri)atauauditmutu internaldantelahdianalisisdalamkonteks

pengendalian serta menunjukkan bahwa standar telah dicapai bahkan dilampaui. Dalam

kontekspendidikanprofesi,Kementerian,Kementerianlain,LPNK(LembagaPemerintahNon

Kementrian), dan/atau organisasi profesi harus berperan langsung dalam peningkatan

standar.


1) StandarKompetensiLulusanPendidikanProfesi

Standar komputensi lulusan berisi tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan

capaian pembelajaran lulusan (CPL). Apabila berdasarkan evaluasi dan pengendalian

standar yang telah ditetapkan telah dicapai atau dilapaui maka standar kompetensi

lulusanperluditingkatkan,misalnyadenganmenambahkantentangpenghargaanpada

budayasetempat (kearifan lokal),padaketrampilanbisaditambahkanberbagaiaspek

ketranpilan yang bisa melampaui CPL. Pada program profesi perlu ditekankan pada

aspekprofesionalitaspadaCPLnya.

2) StandarIsiPembelajaranPendidikanProfesi

Standar isi pembelajaran berisi tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi

pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi

wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang

dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi CPL dari KKNI. Tingkat kedalaman dan

keluasanmateripembelajaran lulusanprogramprofesipaling sedikitmenguasai teori

aplikasibidangpengetahuandanketerampilan tertentu.Olehkarena itupeningkatan

standar isi pembelajaran pada program profesi bisa ditingkatkan dari aspek

pengetahuanataupunketrampilansesuaidenganbidangilmusetiapprogramprofesi.


Standar proses pembelajaran mencakup: karakteristik, perencanaan, pelaksanaan


164

prosespembelajarandanbebanbelajarmahasiswa.Karakteristikprosespembelajaran

terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,

kolaboratif,danberpusatpadamahasiswa.

Apabilastandarprosespembelajaransudahtercapaiatauterlampauimakastandarbisa

ditingkatkan,misalnyapadakarakteristikpembelajaranyangberpusatpadamahasiswa

(Student Center Learning), standar bisa ditingkatkan dengan menambahkan aspek

estetikapadametodepembelajaranSCLsehinggaakanmeningkatkaninteraksiantara

mahasiswadandosen.Contohlainapabiladiperlukanpemahamanyanglebih,pada14

kalitatapmukauntuksetiapsksbisaditambahkanprogramtutorialataupunasistensi

sehinggamahasiswalebihmemahamimateriperkuliahan.

4) StandarPenilaianPembelajaranPendidikanProfesi

Standarpenilaianpembelajaranmeliputipenilaianprosesdanhasilbelajarmahasiswa

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil

belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian,


kelulusan mahasiswa. Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah

menempuhseluruhbebanbelajaryangditetapkandanmemilikicapaianpembelajaran

lulusanyangditargetkanolehprogramstudibersamasamadenganorganisasiprofesi

dengan indeksprestasikumulatif (IPK) lebihbesaratausamadengan3,00 (tigakoma

nolnol).

Peningkatanstandardapatdilakukandenganmenambahkanaspekpenilaian(misalnya

sikapmendapatkanporsi yang lebih tinggi) ataumenambahkan syarat kelulusanagar

alumnilebihkompetitifdalammendapatkanlapanganpekerjaan.


Standardosendantenagakependidikanmeliputikualifikasidankompetensidosendan

tenaga kependidikan untukmenyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan

capaian pembelajaran lulusan. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik

paling rendah lulusanmagister ataumagister terapan yang relevan dengan program

studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau dosen bersertifikat

profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling

sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8

(delapan)KKNI.

Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program

diploma3 (tiga)yangdinyatakandengan ijazahsesuaidengankualifikasi tugaspokok

dan fungsinya, sedangkan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling

rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan yangmemerlukan keahlian khusus

wajibmemilikisertifikatkompetensisesuaidenganbidangtugasdankeahliannya.

Peningkatan standar bisa dilakukan dengan menambahkan berbagai macam

persyaratan khusus bagi dosen dan tenaga kependidikan, misalnya bagi dosen dan


165

tenaga kependidikan di PT yang menuju berkelas internasional bisa ditambahkan

persyaratantentangkemampuanbahasaasing,sedangkankhususuntukdosennyabisa

ditambahkanstandarmemilikipengalamanpublikasidijurnalinternasional.


Standarsaranapembelajaranpalingsedikitterdiriatas:perabot,peralatanpendidikan,

media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi

dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian,

saranafasilitasumum,bahanhabispakaidansaranapemeliharaan,keselamatan,dan

keamanan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio

penggunaansaranasesuaidengankarakteristikmetodedanbentukpembelajaranpada

program profesi, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan

pelayananadministrasiakademik.

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas,

perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga,

ruanguntukberkesenian, ruangunit kegiatanmahasiswa, ruangpimpinanperguruan

tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan

komunikasisuaradandata).

Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh

mahasiswayangberkebutuhankhusus.

Sarana dan prasarana untuk program profesi meliputi sarana dan prasasarana pada

institusi penyelenggara program dan institusi/lindustri/ lembara yang bekerja sama

denganistitusipenyelenggaraprogramuntukpenyelenggaraanpraktekkeprofesian.

Peningkatanstandardapatdilakukanmisalnyadenganpeningkatanrasiopenggunaan

sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran pada program

profesi. Pada program profesi perlu juga ditambahkan standar untk tempat praktek

(PKL)mahasiwaprogramprefesi.


Standarpengelolaanpembelajaranditetapkandalamranahperencanaan,pelaksanaan,

pengendalian,pemantauandanevaluasi,sertapelaporankegiatanpembelajaranpada

tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada

standar-standar yang lain. Standar ini ditetapkan dan diperuntukkan bagi unit

pengelolaprogramstudidanperguruantinggi.Untukprogramprofesistandarinijuga

penting bagi organisasi profesi karena idealnya program profesi di jalankan oleh

organisasiprofesi.

Penngkatan standar pengelolaan pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih

menekankanpadaefektivitaspelaksanaanpengelolaandanefisiensinyabaikpadaunit

pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi, misalnya apakah

setiap tahapanpadakegiatanprosespembelajaransudahterencanadenganbaikdan

apakahperencanaannyaefisienditerapkanatautidak.


166


Standarpembiayaanpembelajaranmencakup komponendanbesaranbiaya investasi

dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

lulusan.

Peningkatan standar bisa dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan di luar

penerimaandarimahasiswa,idealnyaberasaldaridanakerjasamadenganindustriatau

institusilain.Peningkatanstandarjugabisadilakukandenganmenyeimbangkanantara

beayainvestasidanbiayaoperasionaltergantungdarihasilevaluasidanpengendalian.

Organisai profesi wajib berperan dalam peningkatan standar pembiayaan dan ikut

berperandalammemikirkankeberlanjutanprogramdarisegipembiayaan.


Penelitian tidak diwajibkan pada hampir semuamahasiswa program profesi. Kewajiban

penelitianberlakupadadosendenganhomebaseProgramProfesidanProgramSpesialis

sehingga peningkatan standar penelitian berlaku umum mengikuti siklus PPEPP yang

belaku pada program pendidikan yang lain tanpa ada kekhususan. Oleh Karen itu,

peningkatanstandarnasionalpenelitiantidakdibahassecarakhususpadabukuini.

c. StandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakat

Program Pengabdian kepadamasyarakat bukanmerupakan kewajiban padamahasiswa

program profesi di banyak perguruan tinggi. Kewajiban pengabdian kepadamasyarakat

berlaku pada dosen dengan homebase program profesi sehingga peningkatan standar

pengabdian kepada masyarakat mengikuti siklus PPEPP yang belaku pada program

pendidikan yang lain tanpa ada kekhususan, sehingga peningkatan standar pengabdian

kepadamasyarakattidakdibahasdalambukuini.

********


167

BabVIISistemPenjaminanMutuInternalPendidikanJarakJauhA. GambaranUmumPendidikanJarakJauh

PendidikanJarakJauhyangselanjutnyadisebutPJJadalahprosespembelajaranyangdosen

dan mahasiswa terpisah tempat dan/atau waktu dan dilakukan secara jarak jauh melalui

penggunaanberbagaimediakomunikasi.Perkembanganteknologiinformasidankomunikasi

(TIK) yang pesat mendukung PJJ sebagai sistem pendidikan fleksibel dapat meningkatkan

keterbukaanpendidikan,meminimalkanketerbatasanwaktu,tempat,dankendalaekonomi

maupundemografiseseoranguntukmemerolehpendidikantinggi.

Sebagaisalahsatubentukpendidikannon-konvensional,hal-halyangmendasaripelaksanaan

PJJadalahperaturanperundang-undanganberikut:

• Pasal31danPasal52UUNo.12Tahun2012tentangPendidikanTinggi;

• PermenristekdiktiNo.44Tahun2015tentangStandarNasionalPendidikanTinggi;

• Permendikbud No. 109/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada

PendidikanTinggi.

Agardiperolehpemahamanyangkomprehensif tentang PJJ,dapatdikemukakanbeberapa

aspekPJJsebagaiberikut:

1. TujuanPenyelenggaraanPJJ:

a. memberikanlayananpendidikantinggikepadakelompokmasyarakatyangtidakdapat

mengikutipendidikansecaratatapmuka;

b. memperluasaksessertamempermudahlayananpendidikantinggi;dan

c. memeratakanmutudanrelevansipendidikantinggi.

Meskipun memiliki tujuan yang serupa, PJJ tidak sama dengan Program Studi Di luar

Kampus Utama (PSDKU). PSDKU yangmerupakan program studi di luar kampus utama

perguruan tinggi adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota

administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama perguruan tinggi

tersebut. Ketentuan tentang PSDKU diatur dengan Permenristekdikti No. 1 Tahun 2017

tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama

PerguruanTinggi.

2. KarakteristikPenyelenggaraanPJJ:

PJJmemiliki karakteristik terbuka, belajarmandiri, belajar dimana dan kapan saja, dan

berbasisteknologiinformasidankomunikasi.

Terbukadiartikansebagaipembelajaranyangdiselenggarakansecara fleksibeldalamhal

cara penyampaian, pemilihan mata kuliah, program studi dan waktu penyelesaian

program,lintassatuan,jalurdanjenispendidikan,multi-entrymulti-exit,tanpamembatasi

kewarganegaraan,usia,tahunijazah,latarbelakangbidangstudi,masaregistrasi,tempat


168

dan cara belajar, serta masa penilaian hasil belajar. Dengan demikian, PJJ merupakan

sistem pendidikan tinggi yangmemiliki daya jangkau luas, baik itu lintas ruang, waktu,

maupunsosioekonomi. KarakteristikterbukaPJJ jugatampak jelasdaripesertaPJJyang

terdiri atas peserta PJJ dan/atau masyarakat. Peserta PJJ dapat berasal dan/atau

berdomisili di dalam dan/atau luar negeri yang memiliki ijazah paling rendah sekolah

menengah atas atau sederajat, sedangkan masyarakat dapat mengikuti PJJ untuk

pengembangankapasitaspribadiatauprogrampercepatan/akselerasidalambentukmata

kuliah.

Belajar mandiri merupakan penekanan proses, porsi, dan kendali belajar lebih banyak

ditentukanolehpesertaPJJsesuaidengankondisidankecepatanbelajarmasing-masing.

BelajardimanadankapansajamerupakankeluwesansebagaikonsekuensidariPJJyang

yangmemilikisifatterbukadanbelajarmandiri.

Berbasis teknologi informasidankomunikasimerupakankeharusanbagiPJJ,yaituuntuk

menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna memfasilitasi

komunikasidaninteraksipembelajaranantaraPendidikpadaPJJdanPesertadidik.

Dengankarakteristik seperti tersebutdiatas,maka sistemPJJmembukaakses terhadap

pendidikan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dengan karakteristik yang

dimilikinyatersebut,sistemPJJdapatdianggapsebagaisalahsatusolusiterhadapmasalah

pendidikan,terutamayangberkaitandenganpemerataandandemokratisasipendidikan,

sertaperluasanaksesterhadappendidikanberkualitaskepadaseluruhlapisanmasyarakat.

DalameraRevolusiIndustri4.0,makasistemPJJmerupakansalahsatubentukpendidikan

non-konvensional yang luwes untuk percepatan dan perluasan pendidikan lintas ruang

danwaktu.

3. LingkupdanModusPenyelenggaraanPJJ

Dalam peraturan perundang-undangan tentang Pendidikan Jarak Jauh diatur tentang

lingkup penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi. PJJ dapat

diselenggarakanpadalingkupmatakuliahatauProgramStudi.

PJJ pada lingkupmata kuliahmerupakan penyelenggaraan PJJ padamata kuliah dalam

suatu Program Studi yang memiliki izin Menteri. PJJ pada lingkup mata kuliah

diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan izin Pemimpin perguruan tinggi

setelah memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi. Sementara itu, PJJ lingkup

mata kuliah yang diselenggarakan secara nasional dalam sistem pembelajaran daring

harusmemperoleh izinDirektur Jenderal PembelajarandanKemahasiswaan. PJJ lingkup

matakuliahdapatdialihkreditkan.

PJJlingkupprogramstudimerupakanpenyelenggaraanlebihdari50%(limapuluhpersen)

jumlahmatakuliahdan/ataubebanstudidalamkurikulumprogramstuditatapmukayang

memilikiizinMenteri.PenyelenggaraanPJJlingkupprogramstudiharusmemperolehizin

Menteri.


169

Sementara itu, peraturan perundang-undangan tentang Pendidikan Jarak mengatur

tentangmoduspenyelenggaraanpendidikanjarakjauhpadapendidikantinggi.PJJdapat

diselenggarakanmelaluimodustunggal,modusganda,ataumelaluimoduskonsorsium.

PenyelenggaraanPJJmelaluimodustunggalmerupakanpenyelenggaraanPJJpadasemua

proses pembelajaran pada mata kuliah atau Program Studi PJJ. Penyelenggaraan PJJ

denganmodusgandamerupakanpenyelenggaraanPJJpadaProgramStudi secara tatap

mukadanjarakjauh.AdapunpenyelenggaraanPJJdenganmoduskonsorsiummerupakan

penyelenggaraan PJJ oleh beberapa Program Studi dalam bentuk kerja sama

antarperguruan tinggi dalam wilayah nasional dan/atau internasional. Ketentuan untuk

penyelenggaraan PJJ dengan modus konsorsium tersebut diatur dengan Peraturan

Menteritersendiri.

Penyelenggaraan PJJ modus tunggal seperti dijelaskan di atas, tidak mencakup

penyelenggaraanprogramstudidiUniversitasTerbuka,karenauntukUniversitasTerbuka

diaturdenganperaturantersendiri.

Di luar hal-hal tersebut di atas, penyelenggaraan PJJ secara umum sama dengan

penyelenggaraanpendidikankonvensional(tatapmuka)yaitudalamhal:

a. Capaian pembelajaran dalam Program Studi PJJ sama dengan capaian pembelajaran

padaProgramStudiyangdiselenggarakandalambentuktatapmuka.

b. BebanstudiminimumuntukmenyelesaikanprogrampendidikandalamProgramStudi

PJJsamadenganbebanstudiminimumpadaProgramStuditatapmuka.

4. PrinsipPembelajaranJarakJauh

Pembelajaran jarak jauh merupakan kegiatan pembelajaran yang dosen dan

mahasiswanyaterpisahtempatdan/atauwaktusehinggasebagianatauseluruhprosesnya

dilakukan secara jarak jauhmenggunakan TIK. Oleh karena itu pembelajaran jarak jauh

diselenggarakandenganprinsip-prinsip:

a. Pembelajaran meliputi pembelajaran mandiri dan pembelajaran terbimbing.

Pembelajaran mandiri adalah proses belajar yang dilakukan mahasiswa dengan

mengkaji materi pembelajaran secara mandiri tanpa bantuan dosen ataupun tutor.

Pembelajaran terbimbing adalah proses belajar yang dilakukanmahasiswa di bawah

panduandosendan/ataututor;

b. Prosespembelajaranharusbersifatinteraktif,holistik,integratif,saintifik,kontekstual,

tematik,efektif,danberpusatpadamahasiswa;

c. Pembelajaran dilakukan secara sinkron maupun asinkron dengan memanfaatkan TIK

danperangkatlunakpengelolaanpembelajarandalamjaringan(online).Pembelajaran

sinkronadalahpembelajaranyangmelibatkandosen,mahasiswa,dan/ataututoryang

berinteraksi pada waktu yang sama dengan mediasi berbantuan teknologi informasi

dankomunikasi.Pembelajaranasinkronadalahpembelajaranyangmelibatkandosen,

mahasiswa,dan/ataututoryangberinteraksipadawaktuyangberbedadenganmediasi

berbantuanteknologiinformasidankomunikasi;


170

d. Pembelajaran dilakukan untukmeraih capaian pembelajaran denganmengutamakan

pengembangan kreativitas, kapasitas, tanggung jawab, kepribadian, dan kebutuhan

mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari, menemukan serta

mengembangkanpengetahuan;

e. Interaksipembelajarandilakukanantarmahasiswa,antaramahasiswadengansumber

belajar, dan antaramahasiswa dengan dosen/tutor secara sinkronmaupun asinkron,

difasilitasidenganberagammediadanTIK;

Sesuaidenganperaturanperundang-undangan,makaperguruantinggipenyelenggaraPJJ

harus juga melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang dalam hal ini

akandisebutsebagaiSistemPenjaminanMutuInternalPendidikanJarakJauh(SPMI-PJJ).

SPMI-PJJadalahkegiatanpenetapandanpemenuhanStandarNasionalPendidikanTinggi

(SNDikti) dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi yangmelampaui SNDikti secara

konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (peserta PJJ, orang tua,duniakerja,pemerintah,dosen,tenagapenunjang,sertapihaklainyangberkepentingan)

memperolehkepuasan.

Dalam pelaksanaannya SPMI-PJJ mencakup tahapan/siklus PPEPP, yaitu penetapan

standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan

standar,danpeningkatanstandar.

Peraturan perundang-undangan tentang Pendidikan Jarak Jauh menegaskan bahwa

Program Studi PJJ diusulkan oleh perguruan tinggi yang telah memiliki Program Studi

dalam bentuk tatapmuka dengan nama dan jenjang yang sama. Hal ini berarti bahwa

kelembagaan perguruan tinggi harus sudah ada, yang berarti pula di dalamnya sudah

wajib melaksanakan SPMI. Oleh karena itu penjaminan mutu internal untuk PJJ

hendaknya terintegrasi atau diintegrasikan ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) yang sudah ada. Dengan demikian organisasi untuk pelaksanaan SPMI-PJJ juga

terintegrasi denganorganisasi untukpelaksanaanSPMIPerguruanTinggi. Dalamhal ini

dokumenSPMI-PJJdikembangkansecaraterintegrasidengandokumenSPMIdiperguruan

tinggiyangbersangkutan,khususnyadokumenKebijakanSPMI,sedangkandokumenlain

(Manual SPMI, Standar SPMI,danFormulir SPMI)untukPJJdapatdikembangkan secara

khusus.

B. PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ

SebagaimanahalnyaprogramtatapmukayangwajibmemenuhiSNDikti,makaPJJjugawajib

memenuhistandartersebut.SebagaimanatelahdisebutkandidalamBabI,Undang-undang

Nomor12tahun2012menyatakanbahwaStandarNasional PendidikanTinggi (SNDikti)

meliputistandarnasionalpendidikan,ditambahdenganstandarpenelitian,danstandar

pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan

PendidikanTinggi. Namundemikiankarenaperbedaankarakterisikpesertadidikdanmoda

pembelajarannya(jarakjauh),makabeberapahaldalamsetiapstandarpadajenispendidikan

akademikatauvokasiperlumendapatperhatianberupapenambahanelemenbutirstandar

khususPJJ.PadaTabel4.1disajikaninspirasibagipengeloladalammenetapkanelemenbutir


171

standarkhususPJJ.

Tabel4.1ElemenButirStandarkhususpadaPendidikanTinggidenganmodusPJJ

No ButirStandar ElemenButirStandarkhususPJJ

1 KompetensiLulusan StandarkompetensilulusanuntukPJJsamadengan

standarkompetensilulusantatapmuka,danoleh

karenanyatidakadaelemenstandarkhusus

kompetensiyangperluditambahkan.

Namunkarenaprosespembelajaranyangberbeda

dengansistemtatapmuka,makauntukdapat

mencapaikompetensiyangditentukan,diperlukan

elemenstandarkhususinputpesertadidikPJJ,untuk

menjaminbahwapesertadidikPJJmemilikimotivasi

tinggi,mampubelajarsecaraindependen,dan

bertanggungjawab.Untukmemenuhistandar

tersebut,penyelenggaraPJJperlupulamenetapkan

standarpenyiapanpesertaPJJuntukmengikutiPJJ.

2 IsiPembelajaran TerkaitdenganpenyelenggaraansistemPJJyang

paraleldengansistemtatapmuka,makastandarisi

berlakuuntukkeduanya.ArtinyapadaPJJditerapkan

standarisiyangsamadenganyangditetapkanuntuk

pendidikantatapmuka,namunpelaksanaan

kurikulumPJJlebihfleksibel.

3 ProsesPembelajaran Selainbutirstandarprosespembelajaranyangtelah

ditetapkandalamSNDikti,untukPJJdiperlukan

elemenbutirstandarkhususprosespembelajaran

untukmemastikanbahwaprosespembelajaran

berlangsungsecaraberkualitas,seperti:

- pesertadidikPJJmengikutipembelajaran(belajar)

secaraaktif,mandiridanbertanggungjawab;

penyelenggaraPJJharusmempunyaisistemuntuk

memantauprosespembelajaranberbasisTIK.

- interaksiyangdilakukandosen/tutordengan

pesertadidikPJJ,antarpesertadidikPJJ,dan

antarapesertadidikPJJdengankonten

pembelajaranmelaluiskenariodarikegiatan

belajar,jalurbelajar,mediabelajarberbasisTIK,

evaluasihasilbelajar,sertaaspekumpanbalik

yangdirancangsecaraterintegrasi;

- interaksimencakupberagamaktivitasyang

berfokuspadapengembanganpengetahuandan

ketrampilanpesertadidikPJJyangmenjamin

terjadinyaprosesbelajarsecaramandiri

(individualized)melaluikeluwesanberagam

skenariodanjalurbelajar;

- materipembelajaran(yangdisebutjugaobjek

pembelajaran)dituangkandalambentuk


172

informasitekstual,grafis,citra(image),audio,video,simulasi,animasi,glossary,forumdanlain-

lain,dandapatdiaksesmelaluiLMS(LearningManagementSystem)lintasruangdanwaktu.

- Untukmenjaminkualitastugasakhir

pembelajaran,prosespembimbingandilakukan

secaratatapmukalangsungatautermediasiTIK

(sinkron)diselenggarakansekurang-kurangnya3

kali,yaknisatukalipadatahappenulisan

proposal,satukalipadatahappelaksanaan

penelitian,dansatukalipadatahappenulisan

laporan.

4 PenilaianPembelajaran PenilaianpembelajaranpadaPJJmeliputipenilaian

terhadaphasilbelajardanpenilaianprogramPJJoleh

institusi.Secaraumumpenilaianpembelajaran

adalahsamadenganyangberlakuuntukpendidikan

sistemtatapmuka.

MenyesuaikandengankarakteristikPJJ,perlu

diperhatikanelemenstandarkhususpenilaian

perencanaanpembelajaranyangmencakuphal-hal

yangterkaitdenganpengembanganobjek

pembelajaran(aspekcontentexpert,contentdesignerexpert,mediaexpert,spesialisTIK).Standarpelaksanaanpembelajaranperlumemperhatikan

tingkatpartisipasipesertadidikPJJuntuksecaraaktif

mengikutiprosespembelajaranmenjadihalyang

pentinguntukdiatur,dipantaudandikelola.

Diperlukanjugaelemenstandarkhususpenilaian

hasilpembelajaransistemPJJ.Elemenstandar

khusustersebutuntukmemastikanbahwapenilaian

hasilpembelajaranberjalansecaraefektifuntuk

mengukurpencapaianhasilbelajarpesertadidik

secaratepat.Disampingitu,standar

penyelenggaraanpenilaianhasilpembelajaransistem

PJJjugamerupakanaspekyangpentingyangharus

ada,karenapenyelenggaraanpenilaianhasil

pembelajarandapatdilaksanakansecaratatapmuka

maupundaring,terawasiatautidak(“proctored”,

terjadwalataukapansaja,dilokalmahasiswaatau

terpusat,dll.Standarpenilaianhasilpembelajaran

akanmencakupantaralainmekanismeujian,

verifikasi/otentifikasipesertaujian,bentukujian,

bentukpenilaian,sistempenilaian,danhal-hallain

yangdianggaprelevan.

Dalamhalujianyangwajibdiselenggarakan,yakni

ujiantengahsemester(atautengahperiode),ujian

akhirsemester(atauakhirperiode),danujianhasil

akhirbelajarpelaksanaannyadapatsecaratatap


173

mukalangsung,online(daring)atautatapmuka

termediasiTIKtetapiharusdenganpengawasan

langsung.

5 DosendanTenagaKependidikan DisampingstandarDosenyangtertuangdalam

SNDikti,diperlukanstandarkhususkompetensi

pedagogikdosenPJJyangmencakuphal-halberikut:

a.mampumerancangprogrampembelajaran

(instructionaldesigner);

b.mampumenyusun/mengembangkanobyek

pembelajaran;

c.mampumemproduksiobyekpembelajaran;

d.mampumenyebarluaskan/mengunggah

(distributor)obyekpembelajaran;

e.mampumembuatsoal/tugas/ujiankhususPJJ;

f.mampuberperansebagaitutoryangmemfasilitasi

pembelajarandaringmaupunpembelajarantatap

muka(langsungdan/atautermediasiteknologi

informasidankomunikasi).

Standarkompetensitersebutdiatasdapatjuga

dipenuhimelaluipenyediaantenagapendukungyang

relevan.

Kualifikasi/kompetensitenagakependidikankhusus

PJJ,tutor,pembimbingpraktek/tugasakhirdan

administratorujian,jugaperluditetapkan.Tutor

harusmemilikikualifikasiakademikpalingrendah

setaradenganprogrampendidikantinggipada

ProgramStudiPJJdalambidangilmuyangrelevan

denganmatakuliahyangditutorkan,bersertifikat

tutor,danmemilikiNomorUrutPendidik.Tutor

harusmampumenyelenggarakantutorialtatapmuka

maupuntutorialdaring,sertainteraksitatapmuka

maupuninteraksitermediasiteknologiinformasidan

komunikasi(termasuktelekonferensi,chat,dansurat-menyuratelektronik).

Untuktenagakependidikan,perluditambahkan

standarpengeloladiperguruantinggipenyelenggara

PJJdandiwilayahjangkauan;administratorujian;

laborandan/atauteknisi;pranatateknologi

informasidankomunikasi;danpustakawan.

6 SaranadanPrasaranaPembelajaran

SelainharusmemenuhiSNDikti,penyelenggaraanPJJ

memerlukanelemenstandarkhusussaranadan

prasaranayangdapatberfungsisebagaisarana

komunikasi,sumberbelajar,pusatbelajarjarakjauh,

danlayananpendukung(supportsystem):

a.Saranakomunikasi:untukmenjaminbahwa


174

tersediasaranaTIKyanghandaldanmekanisme

yangmemungkinkanobjekpembelajarandapat

terkirim/diterimadandiaksespesertaPJJsecara

tepatwaktu,sertamengelolapembelajaran

denganhandal.

b.Sumberbelajar:untukmenjaminketersediaan

semuasumber(berupadata,orangdanwujud

tertentu)yangdapatdigunakanolehpesertaPJJ

dalambelajardanmencapaitujuanbelajar,baik

secaraterpisahmaupunsecaraterkombinasi.

c.PusatBelajarJarakJauh(PBJJ):merupakanunit

fungsionaldibawahpengelolaanPenyelenggara

PJJyangberfungsimemberikandukungan

pelayananuntukmemenuhikebutuhanbelajar,

praktik,praktikum,ujiandenganpengawasan,

dan/ataututorialbagipesertaPJJyangsecara

geografismudahdiaksesolehpesertaPJJ.

d.Layananpendukung(supportsystem):standar

layananakademikdanadministrasi,informasi,

bimbinganbelajar,layanandukunganTIKyang

relevanuntukpelaksanaansistemPJJ.

7 PengelolaanPembelajaran Standarpengelolaanpembelajaranmencakup

perencanaan,pelaksanaan,pengendalian,

pemantauandanevaluasi,sertapelaporankegiatan

pendidikan,ditetapkanagartercapaiefisiensidan

efektivitaspenyelenggaraanpendidikantinggi.

UntukpenyelenggaraPJJlingkupmatakuliah

diperlukanpenguatanantaralainpada:

a. KebijakantentangPJJdalamRenstradanRenop

termasukalokasidana(untukinvestasi,operasi

danpersonal)danprogramkerjapengembangan

PJJ;

b. OrganisasipengelolaPJJdankaitannyadengan

organisasiPTdanketerkaitandenganpusat

belajarjarakjauhdiwilayahjangkauan;

c. Pengelolaansaranaprasaranateknologi

informasiyangmenjaditulangpunggungPJJ;

d. Administrasiakademikdannonakademik

termasukkeuanganonlinesesuaidengankarakteristikpesertadidikyangtersebar;

e. Penjaminanmutuakademiktermasuk

mekanismemonitoringdanevaluasi.

UntukmenyelenggarakanPJJpadalingkupprogram

studi,selainpenguatanpadabutiras/detersebutdi

atas,perludiperhatikanpersyaratanperijinandari


175

Kemenristekdikti.

8 PembiayaanPembelajaran

StandarpembiayaanpembelajarannPJJterintegrasi

dalamstandarpembiayaanpembelajaranyang

ditetapkanperguruantinggisecarakeseluruhan.

Sebagaimanapembiayaanprogramtatapmuka,

standarpembiyaanuntukPJJjugamencakup

berbagaiaspekpenyelenggaraanpendidikantinggi,

termasukbiayainvestasidanbiayaoperasional.

KhususpenyelenggaraanPJJ,standarbiayainvestasi

danbiayaoperasionalharusmemperhatikan

kelengkapansaranadanprasaranaTIKdipusat

penyelenggaraanPJJ(PerguruanTinggi/Program

studi)maupundiPusatBelajarJarakJauh(PBJJ).

Dalamhalinibesarannominalbiayainvestasi,biaya

operasionalperguruantinggiditetapkansesuai

denganperaturanperundang-undangan.

Standar penelitian dan standar pengabdian kepadamasyarakat yang terkait pembelajaran

mengikuti standar yang ditetapkan pada pendidikan tatapmuka. Standar-standar tersebut

padaintinyamenekankanpadaaspekketercapaiancapaianpembelajaranlulusan.

C. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ

Untukmenjaminmutu pelaksanaan danoutput PJJmemenuhi atau bahkanmelampaui SN

Diktiataustandarpendidikantinggiyangtelahditetapkanolehperguruantinggi,makaperlu

dipastikan bahwa setiap kegiatan penyelenggaranaan PJJ berjalan sesuai dengan standar

yangtelahditetapkan.Untukitu,selainharusmengikutimanual/SOPyangtelahadadalam

penyelenggaraantatapmuka,penyelenggaraPJJperlumenambahkanmanualkhususuntuk

PJJdanmelaksanakannya secarakonsisten. PadaTabel4.2ditunjukkanbeberapahal yang

perludiperhatikandidalampelaksanaanstandarmutu.

Tabel4.2Hal-halkhususdidalamPelaksanaanStandarMutupadaSPMIperguruantinggi

penyelenggaraPJJ

No.ButirStandarterkaitStandarNasional

PendidikanPelaksanaanButirStandar

1 Kompetensilulusan Kompetensilulusanyangdinyatakandalamrumusancapaian

pembelajaranlulusandibangunmulaidaricapaianpembelajaran

matakuliah,kelompokmatakuliahdancapaianpembelajaran

kurikulumsehinggasetelahstandarkompetensiditetapkan,

seluruhsistempembelajaranmaupunpenyelenggaraPJJharus

melaksanakan/memenuhistandartersebut.Sebagaicontoh

untukmemenuhielemenstandarcapaianpembelajaransikap

dantatanilai,walaupuntidakadaatausangatminimtatap

muka,capaianpembelajarantersebuttetapharusterbangun.

Haltersebutdapatdisampaikanmelaluimateriajar,penetapan


176

komposisibelajarmandiri,mukimdannon-mukimyangfleksibel

memperhatikankarakteristikpesertadidikPJJ,danpadasaat

interaksipesertaPJJdengantutor/dosen.Dilaksanakanjuga

evaluasi/tessecaraterstrukturdanterorganisir,perperiode

semester/capaiankompetensi,Ketercapaianlevelkompetensi

dapatdievaluasipermatakuliahdanataupersemester.

SebagaiinspirasibagipenyelenggaraPJJ,manualyangperlu

disusunantaralainmanualpenyiapanpesertaPJJagarmemiliki

motivasitinggi,mampubelajarsecaraindependen,dan

bertanggungjawabagardapatmencapaicapaianpembelajaran,

manualpelaksanaantutorial,manualpenyusunanmateriajar,

manualpenyusunanmaterievaluasi,manualtatapmuka,atau

tutorialyangdisusunmemperhatikanstandarkompetensidan

pelaksanaan.

2 IsiPembelajaran Mengingatstandarisipembelajaranyangberlakuuntukprogram

programPJJsamadenganprogramtatapmuka,makaStandarIsi

PembelajaranberupaKurikulumwajibdilaksanakanoleh

pengelolaPJJ.Untukitu,pedoman/manualuntuk

pelaksanaan/pemenuhanstandarisitersebutperludigunakan,

sepertiManualPenyusunanKurikulum,ManualPenyusunan

KalenderAkademik,ManualPenyusunanSilabusdanRPS,dan

ManualEvaluasi/PeninjauanKurikulum

3 ProsesPembelajaran PelaksanaanstandarprosespembelajaranprogramPJJ

memerlukanberbagaimanualperencanaansepertipenyusunan

silabusdanRPSsertamanualperancanganprogram

pembelajaranuntukmenjaminterpenuhinyapelaksanaan

standarprosespembelajaranprogramPJJ.Manualpenyusunan

danpengembanganmateridanmediaajarjugadiperlukanuntuk

menjaminbahwamateripembelajarandituangkandalambentuk

informasitekstual,image/clipsarts,audio,video,simulasi,dan

sebagainya.Manualpenyebarluasan(distribusi)materiajar

digunakanuntukmenjamindapatdiaksesnyamateri

pembelajaranolehmahasiswasecaraelektronik,kapansaja,di

manasaja.Selainitudiperlukanjugamanualpenyelenggaraan

tutorialtatapmuka,tutorialelektronik,telewicara,surat

menyuratelektronik,daninteraksijarakjauhberbasise-learningdanmanualpelaksanaanpenilaiandanevaluasipembelajaran

yangvaliddandapatdiandalkan.

4 PenilaianPembelajaran Pelaksanaanstandarpenilaianpembelajaranmemerlukan

petunjukteknis(manual)yangmengaturtentangtahap-tahap

penilaianhasilpembelajaran,pelaksanaanujikompetensi,cara

penilaiandanstandarnilai,sertapetunjukteknis(manual)

evaluasipelaksanaanprosespembelajaran.

Evaluasiolehdosen/tutorsecaraberkala(tengahsemester,akhir

semester)dapatberbentukujian,pelaksanaantugasatau

pengamatanSasaranMutuIPK,danCapaianKompetensi.

Dalamrangkamenjaminobjektivitaspenilaianperluada

kepastianbahwapesertaujianadalahbenar-benarpesertadidik


177

PJJyangsahsehinggadiperlukanprosesverifikasi/otentifikasi.

Evaluasihasilakhirbelajarharusdapatmencerminkantingkat

kemandiriandankemampuanpesertadidikPJJmelalui

mekanismeujiankomprehensifsecaratatapmukaatausecara

jarakjauhdenganpengawasanlangsung.

Presentasihasilpenelitiandalambentukujianskripsi/tugasakhir,

tesis,dandisertasiataukaryadesign/seni/bentuklain,dilakukan

olehpesertadidikPJJsecaratatapmukalangsungataupuntatap

mukatermediasiTIKdidepanpengujidikampuspenyelenggara

PJJataudiPBJJ.

Evaluasiterhadappelaksanaanpembelajaranperlu

memperhatikantingkatpartisipasipesertadidikPJJ,kesesuaian

aliranproses,kecepatanprosesdankedalamanmateri.

5 DosendanTenagaKependidikan Setelahstandardosendantenagakependidikanpenyelenggara

PJJditetapkan,makaseluruhdosendantenagakependidikan

yangterlibatdalamprosesakademik,administrasiakademikdan

penyelenggarainteraksidenganpesertadidikharusbekerja

sesuaidenganisistandartersebut.Untukitu,seluruh

penyelenggaraPJJtermasukpejabatmemerlukan

petunjuk/manual/prosedurtentanglangkahapayangharus

dilakukan,kapanmelakukannya,siapayangmelakukandan

bagaimanacaranya.Jenisdanjumlahpetunjukteknis(manual)

sangattergantungpadakegiatanyangharusdilakukanmengikuti

standar-standaryangtelahditetapkan.Sebagaiinspirasi,jenis

manualyangdiperlukanuntukmemenuhistandardosendan

tenagakependidikanantaralaindiperlukanjugamanualstudi

lanjut,manualpelatihanTIKuntukPJJbagidosen/tutor,

pelatihanlaindanseminar,manualpelaksanaansertifikasidosen

danmanualpeningkatanjenjangkarier.Jikadiperlukan,dapat

puladiselenggarakantraining/pelatihan-pelatihanbagidosen

dantenagakependidikanagardosendantenagakependidikan

dapatmemenuhistandaryangditetapkan.

6 SaranadanPrasaranaPembelajaran

PelaksanaanstandarsaranadanprasaranapembelajaranPJJ

telahditetapkanfungsinyasecaraspesifikdantelahdisepakati

bersamaantarunityangterkaityangmencakupempataspek,

yaitusebagaisaranakomunikasi,sumberbelajar,pusatbelajar

jarakjauh,danlayanan(supportsystem).Agarelemenbutir

standartersebuttercapaidiperlukanantaralainmanual

pengadaan,manualpenggunaan,danmanualpemeliharaan

saranakomunikasi,sumberbelajardanlayanan.

7 PengelolaanPembelajaran Pelaksanaanstandarpengelolaanpembelajaranmencakup

perencanaan,pelaksanaan,pengendalian,pemantauandan

evaluasi,sertapelaporankegiatanpendidikandandilaksanakan

olehpejabat,dosen/tutor,dantenagakependidikan.Oleh

karenaitu,diperlukanadanyamanualyangmenjadipedoman

bagipenyelenggaraagarberlangsungsesuaidenganstandar.

Selainkeberadaanmanual,diperlukansosialisasidan

internalisasimanualagarmenjadibagiandaritugaskeseharian.


178

SebagaiinspirasibagipengelolaPJJ,manualpengelolaanyang

diperlukanantaralaina)Manualpembentukanorganisasi

pengelolaPJJPTdanpusatbelajarjarakjauh;b)Manual

pengelolaanadministrasiakademikdannonakademikonline;c)ManualSPMI-PTonlinetermasukPJJ.

8 PembiayaanPembelajaran Pelaksanaanstandarpembiayaanpembelajaranmemerlukan

manualyangmengaturantaralaina)komponenbiayainvestasi,

b)biayaoperasidanpersonal,danc)langkah-langkahdalam

menghitungbiaya,termasuklangkah-langkahpengajuanbiaya

kepadaPimpinanPTpenyelenggaraPJJ.

D. EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ

Evaluasi adalah pemeriksaan pada suatu proses yang telah selesai. Evaluasi yang efektif

harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ pada seluruh aspek

penyelenggaraan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses untuk mencapai/

melaksanakan standar berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan standar yang telah

ditetapkandapatdicapaiataudilampaui.

Evaluasi dapat berupa evaluasi diri yang dilakukan oleh diri sendiri (unit, unit pengelolaprodi, jurusan atau perguruan tinggi) dan audit mutu melalui Audit Mutu Internal (AMI)

yang dilakukan oleh orang dari luar unit yang diaudit, yangmemiliki kompetensi sebagai

auditor.Untuk ituunitpenjaminanmutupenyelenggaraPJJwajibmengembangkansistem

audit sendiri danmelaksanakannya secara berkala. Di samping itumonitoring juga harusdilakukan pada semua proses yang sedang berlangsung untukmemastikan bahwa proses

telah berjalan sesuai dengan tahapan dan capaiannya. Agar sistematis, evaluasi dilakukan

denganmengacu pada peraturan perundangan, peraturan internal penyelenggara PJJ, SN

DiktimaupunstandaryangditetapkanolehinstitusipenyelenggaraPJJ.

Di dalam Tabel 4.3 disajikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi

pelaksanaanstandarpendidikandalamPJJ.

Tabel4.3Hal-halkhususdidalamEvaluasiPelaksanaanStandarMutupadaSPMIperguruan

tinggipenyelenggaraPJJ

No ButirStandar Evaluasi

1 KompetensiLulusan MengingatstandarkompetensilulusanPJJsamadenganstandar

kompetensilulusantatapmuka,evaluasipelaksanaanstandar

kompetensijugasamadenganyangdilakukanpadatatapmuka.

Selainitu,perludilakukanevaluasiapakahpenyelenggaraPJJ

memilikiprogramdanmenjalankannyasecaraefektifuntuk

menyiapkanpesertadidikPJJagarmemilikimotivasitinggi,

mampubelajarsecaraindependen,danbertanggungjawabagar

dapatmencapaikompetensiyangdiharapkan.

2 IsiPembelajaran Dalamevaluasipelaksanaanstandarisipembelajarandievaluasi


179

apakahisipembelajaranyangtercermindalamkurikulumPJJ

samadenganisipembelajarantatapmukapadaprogramstudi

yangsama.

3 ProsesPembelajaran Evaluasipelaksanaanstandarprosespembelajaranberkaitan

dengan:

- EvaluasiapakahpesertadidikPJJmengikutipembelajaran

(belajar)secaraaktif,mandiridanbertanggungjawabdengan

caramemeriksadatarekamanaktivitasmahasiswadalam

sistempengelolaanpembelajaran.

- EvaluasiapakahterjadiinteraksiyangdilakukanpesertadidikPJJdengandosen,antarpesertadidikPJJ,danantarapeserta

PJJdengankontenpembelajarandengancaramemeriksadata

rekamanaktivitasmahasiswadandosendalamsistem

pengelolaanpembelajaran.

- Evaluasiapakahmateripembelajarandituangkandalam

bentukinformasitekstual,grafis,citra(image),audio,video,

simulasi,animasi,glossary,forumdanlain-lain,dandapat

diaksesmelaluisistempengelolaanpembelajaranlintasruang

danwaktumelaluiberagamgawai.

- Evaluasiapakahpembimbingantelahdilaksanakansesuai

standaryangditetapkandenganmemeriksadokumen

pembimbingan.

4 PenilaianPembelajaran

Secaraumumevaluasipelaksanaanstandarpenilaian

pembelajaranadalahsamadenganyangberlakuuntuk

pembelajarantatapmuka,ditambah:

-Evaluasiapakahpengembanganobyekpembelajaran(aspek

contentexpert,contentdesignerexpert,spesialisTIK)telahdilaksanakansesuaistandar.

-Evaluasitingkatpartisipasipesertadidikuntuksecaraaktif

mengikutiprosespembelajarandenganmelihatrekaman

prosespembelajarandalamsistempengelolaanpembelajaran.

-Evaluasiapakahmekanismeujian,verifikasi/otentifikasi

pesertaujian,bentukujian,pengawasanujian,bentuk

penilaian,sistempenilaiantelahdilaksanakansesuaistandar

denganmelihatbuktipelaksanaan.

5 DosendanTenagaKependidikan

Dalamevaluasipelaksanaanstandardosendantenaga

kependidikandievaluasi:

-apakahdosen/tutormemilikikualifikasidankompetensi

sebagaimanaditetapkandalamstandardengancara

memeriksaobjekpembelajaranyangtelahdisiapkan

- apakahtenagakependidikankhususPJJ,tutor,pembimbing

praktik/tugasakhirdanadministratorujianmemilikikualifikasi

danbersertifikatyangrelevandengantugasnyadengancara

memeriksadokumenkelengkapankualifikasi.

- apakahtutormampumenyelenggarakantutorialtatapmuka


180

maupuntutorialdaring,sertainteraksitatapmukamaupun

interaksitermediasiTIK(termasuktelekonferensi,chat,dansurat-menyuratelektronik)dengancaramenyaksikanlangsung

ketikatutorsedangbertugas.

- apakahtelahtersediatenagapengelolauntukwilayahjangkauan,administratorujian,sertapranatateknologi

informasidankomunikasi;

6 Saranaprasaranapembelajaran

Evaluasipelaksanaanstandarsaranaprasaranapembelajaran

menyangkutapakahPJJtelahdilengkapidengan:

a.SaranakomunikasidanTIK

b.Sumberbelajar

c.PusatBelajarJarakJauh(PBJJ),dan

d.Layanan(supportsystem)

yangmencukupiuntukpenyelenggaraanPJJdengancara

memeriksanyasecaralangsungkeberadaandanfungsinya.

7 PengelolaanPembelajaran Evaluasipelaksanaanstandarpengelolaanpembelajaran

mencakupantaralain:

a. ApakahadakebijakantentangPJJdalamRenstradanRenop

termasukalokasidana(untukinvestasi,operasidan

personal)danprogramkerjapengembanganPJJ;

b. ApakahtelahdibentukorganisasipengelolaPJJdandiaturkaitannyadenganorganisasiPT,sertaketerkaitandengan

pusatbelajarjarakjauhdiwilayahjangkauan;

c. Apakahtelahdirumuskanpengelolaansaranaprasarana

teknologiinformasiyangefektif

d. Apakahadministrasiakademikdannonakademiktermasuk

keuanganonlinetelahsesuaidengankarakteristikpesertadidikyangtersebar;

e. Apakahpenjaminanmutuakademiktermasukmekanisme

monitoringdanevaluasitelahdilaksanakandenganefektif

8 PembiayaanPembelajaran

Dalamevaluasipelaksanaanstandarpembiayaanpembelajaran

dievaluasiapakahRenstradanRenopmemuatpembiayaan

operasionalPJJ,sertainvestasisaranaPJJdanPBJJdengancara

memeriksalangsungRenstradanRenop

E. PengendalianStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ

HasilmonevpelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJmerupakanumpan

balik bagi perbaikan proses baik selama proses berjalan maupun sesudahnya. Tindakan

pengendalian perlu dilakukan agar pelaksanaan Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk

PJJ berlangsung berdasarkan temuan di lapangan. Pada Tabel 4.4 ditunjukkan contoh

langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap pengendalian setiap standar dari delapan

standaryangterdapatdidalamStandarNasionalPendidikanTinggi.


181

Tabel4.4PengendalianPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ

No ButirStandar Pengendalianpelaksanaanbutirstandar

1 KompetensiLulusan Pemeriksaanterhadaphasilmonitoringdanevaluasicapaian

sasaranmututerhadaptingkatan/levelkompetensisertahasil

tracerstudy,digunakansebagaifaktauntukmelihatkesesuaian

capaiansasaranmutudankinerjalulusanpadasaatberkarya

diduniakerja.FormIsianuntukEvaluasiCapaianSasaranMutu,

FormIsian,evaluasiKinerjaLulusandiDuniaKerjaadalah

instrumenyangdapatmembantumenjaringinformasitentang

kompetensi.

2 IsiPembelajaran EfektivitasPelaksanaanKurikulumdalammencapaikompetensi

lulusanmatakuliah,kelompokmatakuliahdanlulusanPJJ,

dapatdikendalikandenganmenindaklanjutihasilevaluasi

pelaksanaanstandarIsipembelajaran.Apabilaadamatakuliah

yangkurangrelevan/mendukungkompetensilulusanmaka

segeradilakukanpeninjauanparsialbaikjenismatakuliah

maupunmateribahasanpadasetiapakhirtahunajaran.

3 ProsesPembelajaran Apabilapadasaatprosespembelajaran,praktekmaupun

pengerjaantugasakhirberlangsung,ternyataditemuibeberapa

persoalanmisalnyapelaksanaantugastutorialtidaksesuai

denganisistandar,penyebarluasanmateriajar/obyek

pembelajaran&mediatidaksesuaidenganstandar,masa

bimbingantugasakhiryanglebihpanjangdaristandar,maka

pejabatterkaitmencatat/merekamdanmengoreksi/

memperbaiki.Tindakankorektiftersebutbisaberupamenulis

ulangprosedur/petunjukteknisagarlebihdimengerti,menegur

personilyangtidakmelaksanakanstandar,mengulangkembali

pelaksanaanstandar,danmenyelenggarakanpelatihanterkait

denganpelaksanaanstandar.AgarpenyelenggaraPJJtermasuk

pejabatterkaitmampumengendalikanpemenuhanisistandar

danmeningkatkankepatuhanpenyelenggarandalam

memenuhiisistandardiperlukanmanualpengendalianstandar.


Pengendalianpenilaianpembelajarandapatdilakukandengan

menganalisissebarancapaiannilaiUTS,UAS,danIPKmhs

untuksetiapsemester,setiaptahundankumulatif(ujiansidang

akhirpendidikan).Selanjutnyadilakukankoordinasiuntuk

melakukantindakankoreksi.


Pengendalianpelaksanaanstandardosendantenaga

kependidikanmemperhatikanhasilevaluasikinerjayang

dilaksanakansetiaptahun.Apabiladitemuipenyimpangan

pelaksanaantugasdosendantenagakependidikanmaka

diperlukanadanyatindakankoreksidaripimpinan.

6 SaranaPrasaranaPembelajaran Tindakankoreksidilakukansesuaidenganhasilaudit

mutu/hasilmonev.

7 PengelolaanPembelajaran Mengingatsifatnyayangrutin,pengendalianstandar

pengelolaanpembelajaranharusdilakukansecararutin,dan


182

berkelanjutanagarpenyimpangandaristandarbisadiatasi

sesegeramungkin.Manualpengendalianstandartermasuk

daftar/checklistpelaksanaanstandarperludisusundandisosialisasikan.PTharusmenetapkanjadwalmonevdan

audit,danPejabatterkaitwajibmenggunakanhasilaudit

tersebutuntukmengendalikanpelaksanaanstandar.

8 PembiayaanPembelajaran Tindakankoreksidilakukansesuaidenganhasilauditmutu

/hasilmonev.

F. PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ

TahappeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJdilaksanakanapabilahasil

monevdanpengendalianStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJmenemukanbahwa

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ sudah tercapai dan perlu disusun Standar

dalamSPMI(StandarDikti)untukPJJyangbaruuntukmengikutiperkembanganIpteksdan

kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholders). Penetapan Standar dalam SPMI

(StandarDikti)untukPJJyangbaruharusmemerhatikanvisi-misidantujuanPT,kondisiawal

PT(hasilevaluasidiri),hasilmonitoringdanevaluasisertahasilpelacakanlulusan.Selainitu

peningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJperlumemperhatikanbenchmark,baikinternal,nasional,maupuninternasional.PadaTabel4.5disajikanlangkah-langkahyang

perludiikutidalammeningkatkanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ.

Tabel4.5Hal-halkhususdalamPeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ

No Butirstandar PeningkatanbutirstandarkhususPJJ

1 KompetensiLulusan Ketercapaiankompetensilulusanmerupakanindikatordari

keberhasilanpenyelenggaraanPJJ.Peningkatanstandar

kompetensilulusandilakukanantaralaindengan

memperhatikanperkembangankebutuhanparapemangku

kepentingan(antaralainduniakerja/industri),

perkembanganilmudanteknologi,sertatingkat

penghargaanduniakerjaterhadapkompetensitertentu.

Langkah-langkahpeningkatanstandarantaralain:

a. MenganalisishasilEvaluasiCapaianKompetensi

berdasarkanhasilTracerStudy(antaralainketepatanpemilihanbidangilmu;kesesuaiankompetensilulusan

denganduniakerja,masatunggululusan),dengan

memperhatikanKKNI.

b. MengevaluasiSasaranMututingkatCapaian

Kompetensi(lebihrendah,sama,ataulebihtinggidari

sasaranmutukompetensiyangtelahditentukanoleh

unitpengelolaprogramstudi,danperguruantinggi)

c. MenyempurnakanSasaranMutuCapaianKompetensi

berdasarkanhasilTracerStudydanEvaluasilainnya

d. Menetapkansasaranmutuuntukperiodewaktu


183

tertentuberikutnya.

2 IsiPembelajaran Untukmenyesuaikandenganperkembanganipteksdan

kebutuhanparapemangkukepentingandalam

menindaklanjutitemuansaatpengendaliankurikulum,

evaluasisecaraperiodikkurikulumkeseluruhandijadwalkan

setiap5tahun.Manualpengembangan/penyusunan

kurikulumantaralainmengaturtentangunsuryangperlu

dilibatkandalampengembangankurikulum,jadwal,dan

langkahlangkahyangharusdiikuti.

Peningkatanstandarisidapatdilakukanantaralaindengan

melalukanbenchmarkkeperguruantinggilainyangmenyelenggarakanprogramstudidansistemserupa.

3 ProsesPembelajaran Peningkatanstandarprosespembelajarandilakukan

terutamauntukmeningkatkanefektivitasdanefisiensi

penyelenggaraanpembelajaran,dengantetap

memperhatikankarakteristikprosespembelajaranyang

interaktif,holistik,integratif,saintifik,kontekstual,tematik,

efektif,kolaboratif,danberpusatpadapesertaPJJ.

Peningkatantersebutdapatmencakupmisalnyaperluasan

sumberbelajar,peningkatanintensitasinteraksidosendan

pesertadidikPJJ,jugapeningkatanstandar-standar

penugasan.


Peningkatanstandarpenilaianpembelajarandilakukan

antaralainberdasarkananalisisterhadapperubahan

sasaranmutuIPK(lebihbesar,sama,ataulebihkecilIPK)

danketuntasanhasilbelajar(tingkatankompetensi),

perubahantingkatanmateriajarpertatapmuka,serta

penyempurnaanstrategipembelajaranberbasisTI


PenyelenggaraanPJJyangberbasisteknologiinformasi

sangatcepatmenjadiusangsehinggadiperlukan

peningkatanstandarkompetensitenagapendidikdan

kependidikanagarsenantiasamampumengikuti

perkembanganteknologibahkankalauperlumampu

mengembangkanmetodedanteknikpembelajaranjarak

jauh.Hasilpenilaiankinerjatenagapendidikdan

kependidikanolehpesertaPJJdanpenyelenggaraPJJ

digunakanuntukmengevaluasiprosespembelajaran,

penggunaansaranadanprasaranapembelajaranbagi

tenagapendidikdantenagakependidikan,serta

perencanaanpelatihanuntukmeningkatkankompetensi

tenagapendidikdankependidikan.

6 Saranaprasaranapembelajaran

Hasilbenchmarkingdancapaiankondisiyangada,dievaluasidanmenjadidasarapakahperluadapeningkatan

standarsarana&prasaranapembelajaran.StandarSarana

prasaranapembelajaranjugaperluditingkatkanagardapat

mendukungprosespembelajaranyangsesuaidengan

standarkompetensiyangtelahditingkatkan.


184

7 PengelolaanPembelajaran Pemenuhanstandarpengelolaanpembelajaranbukanlah

halyangmudahmengingatsifatnyayangkompleksdan

melibatkanbanyaksumberdaya.Olehkarenaitu,data

tentangevaluasidanpengendalianstandarsangatpenting

diarsipkanagarmudahdiketahuikapansaatyangtepat

untukmengembangkanstandar.Untukitu,unityang

menanganiSPMIdiperguruantinggiharusmenyusun

manualpengembanganstandarpengelolaanpembelajaran.

8 PembiayaanPembelajaran Peningkatanstandarpembiayaanpembelajarandilakukan

tergantungdarihasilevaluasipembiayaandanmutu

lulusandiperguruantinggimasing-masing.Peningkatan

standarpembiayaanpembelajarantidakselaluberarti

peningkatanstandarnominalbiaya,tetapibisajugaterkait

penambahankomponenstandarpembiayaanuntuk

memastikantercapainyatujuanpendidikan.

*******


185

BabVIII

PenutupA.Kesimpulan

Dalam upayamengembangkan BudayaMutu di perguruan tinggi, yaitu semua pihak yang

berkepentingan (internal stakeholders) di dalam perguruan tinggi berpikir, bersikap, dan

bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti), maka setiap perguruan

tinggi wajib mengimplementasikan SPMI. Buku panduan ini diharapkan dapat membeikan

acuan dalam merancang dan mengimplementasikan SPMI di perguruan tinggi yang

menyelenggarakanpendidikantinggi.

Implementasi SPMI di perguruan tinggi harus terus didorong denganmenaati siklus PPEPP

StandarDiktisecaraberkelanjutan. KetaatanpadasiklusPPEPPdalamimplementasisetiap

Standar Dikti untuk pendidikan tinggi, diyakini akan menciptakan dan mengembangkan

BudayaMutuperguruantinggidalammenyelenggarakanpendidikantinggi.

Sudah saatnyaperguruan tinggi di Indonesia sebagai penghasil sumberdayamanusia yang

handal danmampumenghadapimasa depan, sebagai pengembang ilmu, teknologi , serta

senidikelolasecarakonsistendanberkesinambunganberdasarkanStandarDikti.

B.Saran

BukuPanduaninimemuathal-halpokokyangmenyangkutpraktikbaikpenerapanSPMIpada

perguruan tinggiyangmenyelenggarakanpendidikan tinggi. Untukselanjutnya,disarankan

agar dalam mengimplementasikan SPMI diperhatikan karakteristik masing-masing jenis

pendidikan (akademik, vokasi, dan profesi), serta modus pembelajaran jarak jauh,

sebagaimanatelahdiuraikandalamBukuPanduanini.

********


186

Lampiran1.PeraturanMenteriRiset,Teknologi,danPendidikanTinggiNomor62Tahun2016Tentang

SistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi

MENTERIRISET,TEKNOLOGI,DANPENDIDIKANTINGGI

REPUBLIKINDONESIA

PERATURANMENTERIRISET,TEKNOLOGI,DANPENDIDIKANTINGGI

REPUBLIKINDONESIA

NOMOR62TAHUN2016

TENTANG

SISTEMPENJAMINANMUTUPENDIDIKANTINGGI

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

MENTERIRISET,TEKNOLOGI,DANPENDIDIKANTINGGI

REPUBLIKINDONESIA,

Menimbang: bahwauntukmelaksanakanPasal52ayat(3)danPasal54ayat(8)

Undang-UndangNomor12Tahun2012tentangPendidikanTinggi,

perlumenetapkanPeraturanMenteriRiset,Teknologi,dan

PendidikanTinggitentangSistemPenjaminanMutuPendidikan

Tinggi;

Mengingat

: 1.Undang-UndangNomor12Tahun2012tentangPendidikanTinggi

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2012Nomor158,

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5336);

2.PeraturanPemerintahNomor4Tahun2014tentang

PenyelenggaraanPendidikanTinggidanPengelolaanPerguruan

Tinggi(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor

16,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

5500);

3) PeraturanPresidenNomor13Tahun2015tentangKementerian

Riset,Teknologi,danPendidikanTinggi(LembaranNegara

RepublikIndonesiaTahun2015Nomor14);

4) KeputusanPresidenNomor121/PTahun2014tentang

PembentukanKementeriandanPengangkatanMenteriKabinet

KerjaPeriodeTahun2014-2019;

5) PeraturanMenteriRiset,Teknologi,danPendidikanTinggiNomor

15Tahun2015tentangOrganisasidanTataKerjaKementerian

Riset,Teknologi,danPendidikanTinggi(BeritaNegaraRepublik


187

IndonesiaTahun2015Nomor889);

6.PeraturanMenteriRiset,Teknologi,danPendidikanTinggiNomor

44Tahun2015tentangStandarNasionalPendidikanTinggi(Berita

NegeraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor1952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANMENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TENTANGSISTEMPENJAMINANMUTUPENDIDIKANTINGGI.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

DalamPeraturanMenteriiniyangdimaksuddengan:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara

penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan

Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan

StandarPendidikanTinggiyangDitetapkanolehPerguruanTinggi.

2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya

disingkatSPMDiktiadalahkegiatansistemikuntukmeningkatkan

mutupendidikantinggisecaraberencanadanberkelanjutan.

3. SistemPenjaminanMutuInternalyangselanjutnyadisingkatSPMI,

adalahkegiatansistemikpenjaminanmutupendidikantinggioleh

setiapperguruantinggisecaraotonomuntukmengendalikandan

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara

berencanadanberkelanjutan.

4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat

SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk

menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program

studidanperguruantinggi.

5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkatPDDiktiadalahkumpulandatapenyelenggaraanpendidikantinggi

seluruhperguruantinggiyangterintegrasisecaranasional.

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yangmeliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar

Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada

Masyarakat.

7. StandarPendidikanTinggi yangDitetapkanolehPerguruanTinggiadalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yangmelampaui

StandarNasionalPendidikanTinggi.

8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang

menyelenggarakanpendidikantinggi.

9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya


188

disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah

untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan

tinggisecaramandiri.

10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya

disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah

atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan

akreditasiprogramstudisecaramandiri.

11. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi

urusanpemerintahandibidangpendidikantinggi.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahandibidangpendidikantinggi.

13.Direktorat Jenderal adalahDirektorat Jenderal Pembelajaran dan

KemahasiswaanKementerianRiset,Teknologi,danTinggi.

Pasal2

(1)SPMDiktibertujuanmenjaminpemenuhanStandarPendidikan

Tinggisecarasistemikdanberkelanjutan,sehinggatumbuhdan

berkembangbudayamutu.

(2)SPMDiktiberfungsimengendalikanpenyelenggaraanpendidikan

tinggiolehperguruantinggiuntukmewujudkanpendidikantinggi

yangbermutu.

BABII

MEKANISMESISTEMPENJAMINANMUTUPENDIDIKANTINGGI

Pasal3

(1)SPMDiktiterdiriatas:

a.SPMI;dan

b.SPME

(2)SPMIsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa

direncanakan,dilaksanakan,dievaluasi,dikendalikan,dan

dikembangkanolehperguruantinggi.

(3)SPMEsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb

direncanakan,dievaluasi,dilaksanakan,dikendalikan,dan

dikembangkanolehBAN-PTdan/atauLAMmelaluiakreditasi

sesuaidengankewenanganmasing-masing.

(4)LuaranpenerapanSPMIolehperguruantinggisebagaimana

dimaksudpadaayat(2)digunakanolehBAN-PTatauLAMuntuk

penetapanstatusdanperingkatterakreditasiperguruantinggi

atauprogamstudi.

Pasal4

(1)Perencanaan,pelaksanaan,evaluasi,pengendalian,dan


189

pengembanganSPMIdanSPMEdidasarkanpadaStandar

PendidikanTinggi.

(2)StandarPendidikanTinggisebagaimanadimaksudpadaayat(1)

terdiriatas:

a.StandarNasionalPendidikanTinggi;dan

b.StandarPendidikanTinggiyangDitetapkanolehPerguruan

Tinggi.

(3)StandarNasionalPendidikanTinggidisusundandikembangkan

olehBadanStandarNasionalPendidikanTinggidanditetapkan

dalamPeraturanMenteri.

(4)StandarPendidikanTinggiyangDitetapkanolehPerguruanTinggi

disusundandikembangkanolehperguruantinggidan

ditetapkandalamperaturanpemimpinperguruantinggibagi

PTN,atauperaturanbadanhukumpenyelenggarabagiPTS,

setelahdisetujuisenatpadatingkatperguruantinggi.

Pasal5

(1)SPMImemilikisikluskegiatanyangterdiriatas:

a. penetapanStandarPendidikanTinggi;

b. pelaksanaanStandarPendidikanTinggi;

c. evaluasipelaksanaanStandarPendidikanTinggi

d. pengendalianpelaksanaanStandarPendidikanTinggi;dan

e. peningkatanStandarPendidikanTinggi.

(2)Evaluasisebagaimanadimaksuddalamayat(1)hurufcdilakukan

melaluiauditmutuinternal.

(3)SPMIdiimplementasikanpadasemuabidangkegiatanperguruan

tinggi,yaitubidang:

a. akademik,meliputipendidikan,penelitian,danpengabdian

kepadamasyarakat;dan

b. nonakademik,antaralainsumberdayamanusia,keuangan,

saranadanprasarana.

(4) Kegiatansebagaimanadimaksudpadaayat(3)digunakanuntuk

mencapaiStandarPendidikanTinggi.

(5) SPMIsebagaisuatusistemdievaluasidandikembangkansecara

berkelanjutanolehperguruantinggiyangbersangkutan.

(6) SPMIditetapkandalamperaturanpemimpinperguruantinggi

bagiPTNatauperaturanbadanhukumpenyelenggarabagiPTS,

setelahdisetujuisenatatausenatakademikperguruantinggi.

Pasal6

(1) SPMEyangdilakukanmelaluiakreditasimemilikisiklus


190

kegiatanyangterdiriatas:

a. tahapEvaluasiDatadanInformasi;

b. tahapPenetapanStatusAkreditasidanPeringkatTerakreditasi;dan

c. tahapPemantauandanEvaluasiStatusAkreditasidan

PeringkatTerakreditasi.

(2) SPMEdikembangkansecaraberkelanjutanolehBAN-PT

dan/atauLAMsesuaidengankewenanganmasing-masing.

(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaisikluskegiatansebagaimana

dimaksudpadaayat(1)diaturdalamperaturanMenteri.

Pasal7

Data,informasipelaksanaan,sertaluaranSPMIdanSPMEdilaporkan

dandisimpanolehperguruantinggidalamPDDikti.

BABIII

PEMBAGIANTUGASDANWEWENANG

Pasal8

(1)DirektoratJenderalmempunyaitugasdanwewenangdalam

perumusan,koordinasi,danpelaksanaankebijakanSPMDikti.

(2)BadanStandarNasionalPendidikanTinggimempunyaitugasdan

wewenangmenyusundanmengembangkanStandarNasional

PendidikanTinggi.PenjaminanMutumempunyaidalam

penyiapanperumusan

(3) DirektoratPenjaminanMutumempunyaitugasdanwewenang

dalampenyiapanperumusankebijakan,fasilitasi,pelaksanaan,

koordinasi,pengawasan,pengendalianpemantauan,evaluasi

danpelaporandibidangSPMI.

(4) Perguruantinggimempunyaitugasdanwewenang:

a.merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi,

mengendalikan,danmengembangkanSPMI;

b. menyusundokumenSPMIyangterdiriatas:

1.dokumenkebijakanSPMI;

2.dokumenmanualSPMI;

3.dokumenstandardalamSPMI;dan

4.dokumenformuliryangdigunakandalamSPMI;

c. membentukunitpenjaminanmutuataumengintegrasikan

SPMIpadamanajemenperguruantinggi;dan

d. mengelolaPDDiktipadatingkatperguruantinggi.


191

(5)BadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi(BANPT)dan/atau

LembagaAkreditasiMandiri(LAM)mempunyaitugasdan

wewenangmelakukanSPMEmelaluiakreditasiPerguruanTinggi

dan/atauprogramstudi.

BABIV

KETENTUANPERALIHAN

Pasal9

(1)SebelumBadanStandarNasionalPendidikanTinggi

sebagaimanadimaksuddalamPasal8ayat(2)terbentuk,tugas

danwewenangBadanStandarNasionalPendidikanTinggi

dilaksanakanolehBadanStandarNasionalPendidikan.

(2)Dalammelaksanakantugasnya,BadanStandarNasional

PendidikanTinggiberkoordinasidenganBadanStandarNasional

Pendidikan.

(3)KetentuanlebihlanjutmengenaipembentukanBadanStandar

NasionalPendidikanTinggidiaturdenganPeraturanMenteri.

BABV

KETENTUANPENUTUP

Pasal10

PadasaatPeraturanMenteriinimulaiberlaku,PeraturanMenteri

PendidikandanKebudayaanNomor50Tahun2014tentangSistem

PenjaminanMutuPendidikanTinggidicabutdandinyatakantidak

berlaku.

Pasal11

PeraturanMenteriinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan

PeraturanMenteriinidenganpenempatannyadalamBeritaNegara

RepublikIndonesia.

DitetapkandiJakarta

padatanggal23September2016

MENTERIRISET,TEKNOLOGI,

DANPENDIDIKANTINGGI

REPUBLIKINDONESIA,

TTD.

MOHAMADNASIR


192

DiundangkandiJakarta

padatanggal28September2016

DIREKTURJENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIANHUKUMDANHAKASASIMANUSIA

REPUBLIKINDONESIA,

TTD.

WIDODOEKATJAHJANA

BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2016NOMOR1462

Salinansesuaidenganaslinya

KepalaBiroHukumdanOrganisasi

KementerianRiset,Teknologi,danPendidikanTinggi,

TTD.

AniNurdianiAzizah

NIP.195812011985032001

2.SusunanTimPengembangSPMIDirektoratPenjaminanMutuPenyusunBukuPedoman

a.KoordinatorTimPengembangSPMIdanPenyelarasBukuPanduan:

Prof.Dr.JohannesGunawan

b.PenyusunMateriSPMIUntukPendidikanAkademik

o Koordinator : Prof.Dr.NyomanSadraDharmawan

o Anggota : Prof.Dr.BernadetteM.Waluyo

Prof.BambangSuryoatmono,Ph.D

Prof.DrTirzaHanum

c. PenyusunMateriSPMIUntukPendidikanVokasi

o Koordinator : Dr.J.P.GenturSutapa

o Anggota : Prof.Dr.MosesL.Singgih

Dr.KomangMerthayasa

d.PenyusunMateriSPMIUntukPendidikanProfesi

o Koordinator : Prof.Dr.LilikSoetiarso

o Anggota : Prof.Dr.HartantoNugroho

Prof.Dr.JohannesGunawan


193

e.BukuPanduanSPMIUntukPendidikanJarakJauh

o Koordinator : WidiyantoS.Nugroho,Ph.D

o Anggota : Dr.SetyoPertiwi

Prof.Dr.Kusminarto

Prof.Dr.HannaBachtiar

********

Documents

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal dan... · 2020. 10. 15. · Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 3 Catatan Penggunaan Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi