Pedoman Teknis Air Bersih

8/18/2019 Pedoman Teknis Air Bersih

1/29

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL NOMOR 08/PER-DJKP3K/2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAANSARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH DI PULAU-PULAU KECIL

DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola sarana dan

prasarana air bersih di pulau-pulau kecil,dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana AirBersih di Pulau-Pulau Kecil;

b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan denganPeraturan Direktur Jenderal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437), sebagaimana telah diubah, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4739);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);


2/29

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana

telah diubah, terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2008 LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4855);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5154);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013tentang Tata Cara Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor103, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5423);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009tentang Pembentukan dan OrganisasiKementerian Negara, sebagaimana telah diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91

Tahun 2011 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 141);

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010tentang Kedudukan, Tugas, dan FungsiKementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,sebagaimana telah diubah, terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 90);

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009,sebagaimana telah diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 60/P Tahun 2013;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorPER. 20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorPER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Kelautan;


3/29

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN,

PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SARANA DAN

PRASARANA AIR BERSIH DI PULAU-PULAU KECIL.

Pasal 1

Pedoman Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Pulau-PulauKecil dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah,Pemerintah Desa, Fasilitator, dan Kelompok Pengelola dalam melaksanakanpengelolaan sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana AirBersih di Pulau-Pulau Kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidakterpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Pulau-Pulau Kecilini dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada lokasi PengelolaanSarana dan Prasarana Air Bersih di Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 November 2013

DIREKTUR JENDERAL

KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,ttd.

SUDIRMAN SAAD

Disalin sesuai dengan aslinyaKabag. Hukum, Organisasi, dan Humas

Achmad Satiri


4/29

1

LAMPIRAN :PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN,PESISIR, DAN PULAU - PULAU KECIL NOMOR 08/PER-DJKP3K/2013

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAANSARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH DIPULAU-PULAU KECIL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pulau-pulau kecil memiliki potensi kekayaan hayati yang bernilai

ekonomi tinggi seperti berbagai jenis ikan, ekosistem mangrove dan terumbu

karang, yang semuanya merupakan aset bangsa yang sangat strategis untuk

dikembangkan.Potensi kekayaan alam inilah yang mendorong pertumbuhan

penduduk di pulau-pulau kecil semakin tinggi, seiring dengan pergeseran

orientasi kebijakan pembangunan kelautan ke arah pengelolaan di pulau-

pulau kecil secara terpadu.

Di sisi lain, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia

dihadapkan pada realitas empat persoalan pokok, yakni: (1) tingginya tingkat

kemiskinan masyarakat pesisir. Tercatat, pada tahun 2010 kemiskinan di

desa-desa pesisir mencapai angka 7,8 juta jiwa; (2) tingginya kerusakan

sumberdaya pesisir; (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan

lunturnya nilai-nilai budaya lokal; serta (4) rendahnya infrastruktur desa dan

kesehatan lingkungan pemukiman.

Selain persoalan di atas, masyarakat di pulau-pulau kecil sering

dihadapkan pada situasi sulit dimana sumber air tawar sangat terbatas,

sementara kebutuhan akan air bersih semakin meningkat seiring dengan

peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas pemanfaatan ruang didalamnya.Bagi masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil, air tawar merupakan

sumberdaya yang terbatas, sementara air tawar merupakan kebutuhan dasar

makhluk hidup. Sumber air tawar bagi penduduk di pulau-pulau kecil selama

ini berasal dari air hujan yang ditampung, diambil, dan/atau dibeli dari pulau

atau daratan utama, namun seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat pada saat terjadi musim kemarau. Selain untuk kebutuhan

masyarakat, air tawar juga merupakan kebutuhan bagi kegiatan pariwisata

yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau kecil


5/29

2

seperti kebutuhan air bersih untuk hotel dan resort. Namun disisi lain jika

kebutuhan air bersih ini diambil dari air tanah secara terus-menerus, maka

akan berakibat pada penurunan volume air tanah yang dapat mengakibatkan

masuknya intrusi air laut menggantikan air tanah.

Krisis air bersih sudah melanda di berbagai belahan dunia, tidak

terkecuali di Indonesia. Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di

dunia. Indonesia memiliki luas wilayah 5.193.252 km2 dimana dua per tiga

luas wilayahnya merupakan lautan, yaitu sekitar 3.288.683 km2. Sehingga

Indonesia juga memiliki julukan sebagai benua maritim. Ironisnya, di tengah

luasnya air laut di perairan Indonesia ternyata masih ada beberapa tempat

yang mengalami kekurangan air, terutama ketersediaan air bersih dan air

minum.

Sektor air minum merupakan salah satu pelayanan publik yang

mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya

sarana dan prasarana air minum berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan

dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat

perekonomian keluarga.

Penyediaan sarana dan prasarana air minum yang baik akan

memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan

masyarakat, yang pada akhirnya akan memberikan dampak lanjutan berupa

peningkatan produktivitas masyarakat. Tantangan terbesar dalam penyediaan

air bersih dan air minum adalah pemilihan teknologi yang tepat dan

terjangkau dari segi investasi dan pemeliharaan terutama di kawasan pulau-

pulau kecil.

Kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana air bersih yang layak

dikonsumsi sebagai air minum di pulau-pulau kecil merupakan salah satu

kegiatan peningkatan pelayanan infrastruktur yang berbasis masyarakat,

dimana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan,

pemeliharaan, sampai dengan pengembangan. Oleh sebab itu diperlukan

Kelompok Pengelola yang mampu mengelola sarana dan prasarana secara

berkelanjutan.

Keberlanjutan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di pulau-

pulau kecil diharapkan dapat didorong atau diwujudkan melalui pola

kemitraan dan/atau penguatan kelembagaan Kelompok Pengelola, salah

satunya dengan pelibatan/pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).


6/29

3

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi desa di pulau-pulau kecil

yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution ) dan komersial

(commercial institution ).BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada

kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan

sosial.Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan

melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.Dalam

menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu

ditekankan. BUMDes sebagai organisasi berbadan hukum, dibentuk dengan

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010

tentang Badan Usaha Milik Desa dan sesuai dengan kesepakatan di

masyarakat pulau kecil.

B. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Pedoman Teknis Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Air Bersih di Pulau-Pulau Kecil ini untuk memberikan pedoman

dalam pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana air bersih di

pulau-pulau kecil.

C. Sasaran

Sasaran Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Pulau-Pulau

Kecil yaitu Dinas Kabupaten/Kota dan Kelompok Pengelola Sarana dan

Prasarana Air Bersih di Pulau-Pulau Kecil yang dibiayai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air

Bersih di Pulau-Pulau Kecil meliputi tata cara pengelolaan Sarana dan

Prasarana Air Bersih di Pulau-Pulau Kecil yang telah siap dioperasikan dan

harus dipatuhi oleh Dinas Kabupaten/Kota terkait, pemerintah desa dan

Kelompok Pengelola.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Pulau-Pulau Kecil

dimaksud terdiri atas pembentukan, pembinaan, dan pengembangan usaha

Kelompok Pengelola.


7/29

4

E. Pengertian

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat

APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah

desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh

pemerintah desa dan masyarakat.

3. Fasilitator adalah lembaga atau institusi yang berfungsi melakukan

pendampingan bagi Kelompok Pengelola dalam memanfaatkan sarana

dan prasarana air bersih.

4. Pembukuan Keuangan adalah catatan transaksi keuangan yang dibuat

secara kronologis dan sistematis.

5. Kelompok Pengelolaadalah badan usaha non badan hukum yang berupa

kelompok yang dibentuk oleh masyarakat pulau kecil berdasarkan hasil

kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh

keinginan bersama untuk berusaha bersama dan

dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan

pendapatan anggota.

6. Dinas adalah dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi urusan

kelautan dan perikanan.

7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil – Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil.

9. Tim Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Direktur

Jenderal yang mempunyai potensi dan kemampuan sesuai dengan

bidang tugasnya.


8/29

5

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK PENGELOLA

A. PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA

1. Persyaratan Pembentukan Kelompok Pengelola

a. pengurus dan anggota bukan perangkat desa, PNS, TNI/Polri, dan

Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK);

b. pengurus dan anggota berdomisili di desa setempat, yang dibuktikan

dengan KTP, Kartu Keluarga, atau Surat Keterangan Domisili dari

kepala desa/lurah; dan

c. pengurus dan anggota berjumlah maksimal 10 orang.

2. Penetapan Kelompok Pengelola

Kelompok Pengelola dibentuk oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah

desa dan selanjutnya diusulkan, diverifikasi dan ditetapkan oleh Kepala

Dinas Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 1

(satu) tahun anggaran.

3. Struktur Kelembagaan

Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dilakukan secara

berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa dengan

struktur kelembagaan sebagai berikut:

Keterangan:

: Garis koordinasi

: Garis instruksi

Gambar 1. Kelembagaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih

di Pulau-Pulau Kecil

DITJENKP3K

DINAS

KABUPATEN/KOTA

FASILITATOR(LSM/PERGURUAN

TINGGI)

TIM

TEKNIS

PEMERINTAHDESA

KELOMPOK


9/29

6

Kelembagaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih terdiri atas:

a. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

berfungsi sebagai Penanggung Jawab Kegiatan.Dalam pelaksanaan

pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil,

maka dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan

Direktur Jenderal dengan tugas sebagai berikut:

1) melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis kepada Dinas

Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Kelompok Pengelola;

2) melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota terkait;

3) melaksanakan monitoring dan evaluasi minimal satu kali dalam

setahun;

4) memberikan dukungan pengelolaan sarana dan prasarana air

bersih di pulau-pulau kecil berdasarkan laporan dari Dinas

Kabupaten/Kota terkait; dan

5) melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan

sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil antara

Dinas Kabupaten/Kota dengan Penyedia Barang/ Suku Cadang

sarana prasarana yang dibutuhkan.

b. Dinas Kabupaten/Kota

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana air bersih, Kepala

Dinas Kabupaten/Kota bertindak sebagai Pembina Kelompok

Pengelola dengan tugas sebagai berikut:

1) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, dan fasilitator;

2) melakukan pembinaan manajemen dalam rangka pengembangan

usaha kepada Kelompok Pengelola bekerjasama dengan

Pemerintah Desa dan fasilitator;

3) menetapkan Kelompok Pengelola sarana dan prasarana air bersih

di pulau-pulau kecil;

4) mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

dalam pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di pulau-

pulau kecil;

5) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan setiap 6 (enam)

bulan sekali dan disampaikan kepada Penanggung Jawab

Kegiatan;


10/29

7

6) melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab Kegiatan dalam

penyelesaian permasalahan pengelolaan termasuk kerusakan

sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil; dan

7) membantu dalam pemeliharaan dan perbaikan sarana dan

prasarana air bersih di pulau-pulau kecil.

c. Fasilitator

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana air bersih, fasilitator

dapat terdiri atas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau

perguruan tinggi. Fasilitator bertugas:

1) membantu Kelompok Pengelola dalam memahami tujuan

pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil

yang berkelanjutan;

2) membantu membuat serta mendampingi menjalankan rencana

pengembangan usaha Kelompok Pengelola;

3) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dalam

pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana air

bersih di pulau-pulau kecil;

4) melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musyarah desa

terkait dengan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana air

bersih di pulau-pulau kecil;

5) memotivasi Kelompok Pengelola untuk berpartisipasi dalam

seluruh kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di

pulau-pulau kecil;

6) melakukan pemantauan Kelompok Pengelola sesuai tanggung

jawab dan perannya dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan

sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil;

7) memberikan penguatan kapasitas kepada Kelompok Pengelola dan

membantu membuat laporan neraca keuangan serta analisis

usaha;

8) melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab dan Pembina

kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di pulau-

pulau kecil dalam penyiapan materi dan konsep pembinaan bagi

Kelompok Pengelola;

9) menyampaikan laporan bulanan Fasilitator kepada Pembina

Kelompok Pengelola yang berisikan dokumentasi, konsolidasi

catatan harian, mingguan dan evaluasi; dan


11/29

8

10)membantu penyiapan dokumentasi setiap pelaksanaan kegiatan

pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil.

d. Pemerintah Desa

Dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Pulau-

Pulau Kecil, Pemerintah Desa bertugas:

1) membentuk Kelompok Pengelola melalui musyawarah desa dan

mengusulkannya kepada Dinas Kabupaten/Kota;

2) melakukan pengawasan kepada Kelompok Pengelola dalam

pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil;

3) membantu fasilitasi penyelesaian masalah dan konflik pengelolaan

pada tingkat Kelompok Pengelola;

4) mendorong terlaksananya fungsi sosial sarana dan prasarana air

bersih di pulau-pulau kecil bagi masyarakat desa;

5) mengupayakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

dan

6) membuat dan menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas

Kabupaten/Kota sebagaimana format terlampir.

e. Kelompok Pengelola

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana air bersih, tugas

Kelompok Pengelola meliputi:

1) menerima, mengelola, memanfaatkan dan memelihara sarana dan

prasarana air bersih di pulau-pulau kecil seoptimal mungkin;

2) menjaga keamanan keberadaan alat dan komponennya;

3) memberikan keterangan yang sesuai kepada aparat pengawas

internal dan eksternal pemerintah;

4) mengembangkan usaha, sehingga hasil usaha pengelolaan sarana

dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil dapat menjamin

keberlangsungan fungsi alat secara optimal;

5) membuat kesepakatan atau perjanjian dengan masyarakat tentang

besaran iuran;

6) membuat laporan neraca keuangan untuk pertanggungjawaban;

7) melakukan upaya perluasan pasar melalui kerjasama dengan

instansi dan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan

usaha;

8) melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana air bersih di

pulau-pulau kecil;


12/29

9

9) melaporkan kerusakan sarana dan prasarana air bersih di pulau-

pulau kecil kepada Pemerintah Desa dan Dinas Kabupaten/Kota;

10)membuat dan menyampaikan laporan triwulan kepada Pemerintah

Desa sebagaimana format terlampir.

B. PEMBINAAN KELOMPOK PENGELOLA

Pembinaan Kelompok Pengelola dilakukan agar kelembagaan dalam kelompok

dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan efisien dan efektif.

Pembinaan Kelompok Pengelola antara lain meliputi kegiatan:

1. peningkatan peran Kelompok Pengelola dalam memajukan usaha

anggotanya;

2. peningkatan keterampilan dalam mengelola hasil produksi sarana dan

prasarana air bersih di pulau-pulau kecil;

3. peningkatan kemampuan administrasi usaha;

4. peningkatan kemampuan berorganisasi dan berinteraksi; dan

5. peningkatan kemampuan kerjasama antar Kelompok Pengelola.


13/29

10

BAB III

PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK PENGELOLA

A. PRINSIP PENGELOLAAN

Sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil perlu dikelola

secara optimal untuk memenuhi fungsi sosial sarana dan prasarana air

bersih tersebut dan menjadi sarana pengembangan usaha yang

menguntungkan bagi seluruh anggota Kelompok Pengelola pada khususnya,

maupun masyarakat pulau-pulau kecil pada umumnya. Dalam melakukan

proses produksi air bersih diperlukan biaya operasional yang antara lain

dapat diperoleh dari hasil penjualan air bersih yang diproduksi. Sehingga hal

ini menggambarkan bahwa fungsi sosial hanya akan terpenuhi jika biaya

operasional dapat dipenuhi terlebih dahulu.

Pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil

tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kooperatif, yaitu menjunjung tinggi prinsip kerjasama;

2. Partisipatif, yaitu berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan;

3. Transparansi, yaitu menerapkan prinsip keterbukaan dalam kegiatan

pengelolaan;

4. Emansipatif, yaitu memberdayakan setiap unsur masyarakat tanpa

membedakan jenis kelamin;

5. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan; dan

6. Sustainabel, yaitu kegiatan pengelolaan bersifat berkelanjutan.

B. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN USAHA

KELOMPOK

1. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana air

bersih di pulau-pulau kecil diperlukan manajemen keuangan yang baik

dan rapi oleh Kelompok Pengelola melalui pembuatan rencana keuangan

dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang

transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah

pertama yang harus dilakukan oleh kelompok pengelola adalah dengan

membuat Buku Kas.

Buku kasmerupakan catatan harian mengenai pengeluaran dan

pemasukan keuangan. Catatan mengenai arus kas sangat penting karena


14/29

11

menjadi bahan dasar untuk membuat laporan keuangan yang dapat

digunakan untuk melakukan analisis usaha. Dari catatan ini dapat

membuat rekapitulasi per bulan yang disebut laporan arus kas (cash flow )

dan berguna untuk mengetahui berapa besar modal yang dibutuhkan,

serta berapa lama waktu yng diperlukan untuk bisa balik modal atau

mencapai Break Even Point (BEP ). Contoh format Buku Kas dapat dilihat

pada Gambar 2.

TANGGAL KETERANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

J U M L A HGambar 2. Format Buku Kas

2. Perencanaan Pengembangan Usaha Kelompok

Kelompok Pengelola perlu melakukan perencanaan pengembangan

usaha. Perencanaan pengembangan usaha berupa analisis usaha sebagai

salah satu bentuk penyusunan strategi dalam mengkomunikasikan suatu

ide usaha atau bisnis dengan dilandasi oleh aspek-aspek penting yang

terkait dengan kepentingan usaha. Analisis usaha ini disusun dalam

bentuk dokumen tertulis yang dibantu oleh fasilitator.

Beberapa hal mendasar yang menjadi bahan pertimbangan di dalam

melakukan analisis usaha antara lain sebagai berikut:

a. permintaan pasar terhadap produk yang akan dikembangkan;

b. kemampuan kelompok dalam menjalankan rencana pengembangan

usaha;

c. analisis kompetitif dalam hal mutu produk dibandingkan dengan

produk serupa yang diproduksi dari luar pulau;

d. strategi penjualan yang dapat dilakukan dengan menyebarkan brosur

promosi, memberikan layanan antar jemput, atau harga yang

bersaing;

e. pertimbangan resiko usaha terhadap keberlanjutan operasionalisasi

sarana dan prasarana air bersih, apakah produksi air bersih

mencukupi untuk dipasarkan secara luas dengan hasil yang cukup

untuk menutup biaya operasional; dan


15/29

12

f. proyeksi keuangan yang dapat dilakukan dengan bantuan dari

fasilitator.

C. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK

1. Penguatan Usaha Kelompok

Penguatan usaha kelompok dilakukan agar Kelompok Pengelola

dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal.Penguatan

terhadap Kelompok Pengelola diutamakan pada penguatan kelembagaan,

agar masyarakat mampu belajar dan berkembang secara mandiri.

Beberapa penguatan Kelompok Pengelola dapat dilakukan melalui:

a. pelatihan yang bersifat pengenalan, peningkatan dan penyegaran,

yang dapat berupa dasar-dasar berorganisasi, dinamika kelompok,

pengelolaan keuangan, cara-cara pemasaran dan diversifikasi produk,

serta perundingan dengan pihak luar;

b. kunjungan ke organisasi yang lebih maju;

c. bantuan penguatan prasarana air bersih yang digunakan untuk

pengembangan usaha; dan

d. pengembangan jaringan pemasaran dan diversifikasi produk.

2. Pengembangan Usaha Kelompok

Salah satu tujuan utama kegiatan fasilitasi sarana dan prasaranaair

bersih di pulau-pulau kecil adalah menyediakan sarana dan prasarana air

bersih siap minum bagi masyarakat pulau-pulau kecil. Selain itu,

diharapkan penyediaan sarana dan prasaranaair bersih tersebut dapat

menimbulkan efek yang lebih besar kepada masyarakat melalui

pengembangan usaha, yang antara lain dapat dilakukan dengan cara:

a. Kerjasama

Kerjasama dapat dilakukan dengan pihak pemerintah pusat,

pemerintah daerah (SKPD terkait), pemerintah desa, perusahaan

(swasta maupun milik pemerintah), Lembaga Swadaya Masyarakat,

Perguruan Tinggi. Pola kerja sama dengan perusahaan dapat

dilakukan dalam skema tanggung jawab sosial perusahaan atau

corporate social responsibility (CSR) dan/atau Program Kemitraan Bina

Lingkungan (PKBL).Sedangkan pola kerjasama dengan Perguruan

Tinggi dapat dilakukan melalui program praktek kerja lapangan, yang

mana mahasiwa melakukan praktek kerja di lapangan.


16/29

13

b. Pembinaan

Pembinaan usaha kelompok dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota

bekerjasama dengan fasilitator yang antara lain dapat meliputi:

1) Pembinaan Teknis Kelompok

Pembinaan teknis yang disampaikan kepada Kelompok Pengelola

antara lain dapat meliputi:

a) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan;

b) pengolahan dan pemasaran hasil air bersih; dan/atau

c) pengembanganjenis produk air bersih.

2) Pembinaan Manajerial Kelompok

Pembinaan manajerial kepada Kelompok Pengelola dilakukan

dalam bentuk penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang

disusun bersama berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat

anggota.Musyawarah anggota dipimpin oleh ketua Kelompok

Pengelola dan didampingi oleh Dinas Kabupaten/Kota, Pemerintah

Desa atau fasilitator, kemudian ditandatangani oleh ketua

kelompok dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota serta

Kepala Pemerintah Desa.

RUK dibuat dengan susunan sebagai berikut:

a) Gambaran umum Kelompok Pengelola, yang memuat:

(i) nama Kelompok Pengelola dan tahun berdirinya;

(ii) alamat Kelompok Pengelola;

(iii) susunan pengurus dan perkembangan jumlah anggota

Kelompok Pengelola (saat berdiri sampai dengan data

terbaru);

(iv) pengakuan keberadaan Kelompok Pengelola oleh

masyarakat/instansi terkait.

(v) maksud dan tujuan pendirian Kelompok Pengelola (yang

tercantum dalam AD/ART Kelompok Pengelola);

(vi) jenis kegiatan yang sedang berjalan, produksi saat ini,

dan pemasarannya;

(vii) perkembangan sarana yang dimiliki dari saat ini serta

asal modal tersebut;

(viii) mitra usaha Kelompok Pengelola (pemerintah /swasta);

(ix) prestasi kelompok; dan


17/29

14

(x) administrasi dan data dukung Kelompok Pengelola.

b) Rencana kegiatan dan pembiayaan Kelompok Pengelola, yang

memuat:

(i) rencana investasi;

(ii) modal kerja (rencana pembelian sarana produksi yang

akan digunakan dan sarana produksi yang tersedia); dan

(iii) pengembangan kelembagaan (pelatihan, administrasi

kelompok, pengembangan pemasaran, dan lain-lain).

(iv) Rencana produksi dan pemasaran, yang memuat:

(v) rencana produksi;

(vi) rencana pemasaran (harga dan tujuan pasar); dan

(vii) analisa usaha.

D. FUNGSI SOSIAL SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH DI PULAU-PULAU

KECIL

Sarana dan prasarana air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi

masyarakat di pulau-pulau kecil yang jauh dari jangkauan air bersih.Melalui

keberadaan sarana dan prasarana tersebut diharapkan semua masyarakat di

pulau-pulau kecildapat menikmati manfaatnya.

Hal ini bisa terwujud dengan mengimplementasikan fungsi sosial dalam

pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil yang

dilakukan antara lain dengan membagi sebagian hasil produksi air bersih

dengan jumlah yang sudah disepakati untuk dimanfaatkan dalam kegiatan

besar di masyarakat seperti upacara adat, upacara agama, dan pernikahan.

E. STRATEGI PENGELOLAAN

Strategi dalam pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di pulau-

pulau kecil meliputi:

1. Dinas Kabupaten/Kota:

a. mendukung pelaksanaan pendampingan kelompok oleh fasilitator

dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Pedoman Teknis ini;

b. mendorong pengembangan usaha kelompok dengan memberikan

dukungan dalam peningkatan kualitas SDM dan pendanaan bagi

operasionalisasi sarana dan prasarana air bersih;

c. mengambilalih sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil

dari kelompok pengelola yang tidak mampu mengelola secara optimal,


18/29

15

untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok pengelola yang baru;

dan

d. melakukan penetapan Kelompok Pengelola.

Kriteria alat tersebut dapat diambil alih pengelolaannya, yaitu:

1) alat mengalami kerusakan lebih dari 3 (tiga) kali dalam setahun;

2) Kelompok Pengelola tidak memberikan laporan keuangan secara

berkala minimal 3 (tiga) kali dalam setahun; dan

3) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pengelolaan sarana dan

prasarana air bersih di pulau-pulau kecil tidak memberikan

dampak nyata berupa penambahan penghasilan yang dapat dilihat

dari laporan keuangan bagi Kelompok Pengelola.

2. Kelompok Pengelola:

a. menyiapkan dan menyediakan lahan tempat pembangunan instalasi,

jaringan perpipaan dan pusat distribusi sarana dan prasarana air

bersih;

b. melaksanakan setiap kesepakatan dengan Dinas Kabupaten/Kota

yang sudah disetujui, antara lain melakukan penghematan

penggunaan air, menjaga keamanan sarana dan prasarana air bersih,

menyelesaikan setiap permasalahan tanpa menimbulkan konflik.


19/29

16

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. MONITORING

Monitoring dilakukan oleh Tim Teknis dan Dinas Kabupaten/Kota.

Monitoring dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, tetapi pada

prinsipnya monitoring langsung diutamakan dilakukan oleh Dinas

Kabupaten/Kota. Monitoring dilakukan untuk mengetahui;

1. Fungsi sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil masih

berjalan;

2. Perkembangan usaha dari pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di

pulau-pulau kecil; dan

3. Manfaat dan dampak dari adanya fasilitas sarana dan prasarana air bersih

di pulau-pulau kecil.

B. EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring yang akan

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat rencana tindak

lanjut kegiatan-kegiatan pendukung. Kegiatan Evaluasi meliputi:

1. Tersosialisasikannya tujuan dan sasaran dilakukannya fasilitasi sarana

dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil;

2. Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat pulau-pulau kecil;

3. Berkembangnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat;

4. Berjalannya pola pengelolaan sarana dan prasarana air bersih yang efektif;

dan

5. Berjalannya pembinaan dalam mengelola sarana dan prasarana air bersih

secara berkelanjutan.

C. PELAPORAN

Pertanggungjawaban dari pengelolaan sarana dan prasarana air bersih

di pulau-pulau kecil dilakukan dalam bentuk pelaporan secara berkala.

Proses pelaporan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau

kecil dilakukan secara berkala agar dapat dilakukan pengawasan dan terukur

sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelaporan juga dapat menjadi

sarana evaluasi pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di


20/29

17

pulau-pulau kecil agar menjadi lebih optimal.Secara umum pelaporan

memuat kemajuan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih.

Pelaporan dilakukan sesuai dengan kelembagaan pengelolasarana dan

prasarana air bersih di pulau-pulau kecil secara berjenjang dan periodik

berdasarkan struktur dan tugas masing-masing, yang terdiri atas Kelompok

Pengelola, Pemerintah Desa, Fasilitator, dan Dinas Kabupaten/Kota setempat.

1. Pelaporan Kelompok Pengelola

Kelompok Pengelola wajib membuat dan menyampaikan laporan ke

Pemerintah Desasetiap bulan. Laporan disampaikan sesuai dengan format

pada Lampiran 1 yang memuat:

a. Data Kelompok Pengelola dan anggota;

b. Jumlah Produksi dan Penjualan Harian

c. Biaya operasional proses produksi air bersih harian;

d. Inventarisasi peralatan dan/atau komponen pendukung dalam sarana

dan prasarana air bersih;

e. Pelaporan Pembukuan Keuangan dan Buku Kas yang dibantu oleh

fasilitator; dan

f. Permasalahan yang terjadi baik secara teknis maupun administrasi.

2. Pelaporan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa wajib membuat laporan pelaksanaan pengelolaan

sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil untuk kemudian

disampaikan ke Dinas Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Laporan disampaikan sesuai dengan format pada Lampiran 2 yang

memuat:

a. Rencana dan strategi/pola pendistribusian produk air bersih bagi

masyarakat desa setempat;

b. Sistem bagi hasil atas hasil kesepakatan bersama kelompok dan

selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah Desa dalam Peraturan Kepala

Desa;

c. Arahan strategis bagi Kelompok Pengelola; dan

d. Permasalahan yang dihadapi Kelompok Pengelola.

3. Pelaporan Fasilitator

Fasilitator wajib membuat laporan pelaksanaan pengelolaan sarana

dan prasarana air bersih dan disampaikan ke Dinas Kabupaten/Kota

setiap bulan. Laporan disampaikan sesuai dengan format pada Lampiran 3

yang memuat:


21/29

18

a. Notulensi dan dokumentasi musyawarah desa; dan

b. Perkembangan kapasitas Kelompok Pengelola dalam mengelola sarana

dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil dimulai dari kemampuan

manajemen sampai pada pemeliharaan teknis.

4. Pelaporan Dinas Kabupaten/Kota

Dinas Kabupaten/Kota wajib membuat laporan pelaksanaan

pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di pulau-pulau kecil yang

disampaikan ke Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat

Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil setiap 6 (enam) bulan

sekali. Laporan disampaikan sesuai dengan format pada Lampiran 4 yang

memuat:

a. Rangkuman semua laporan yang berasal dari Pemerintah Desa,

Kelompok Pengelola dan Fasilitator;

b. Laporan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pengelolaan sarana dan

prasarana air bersih di pulau-pulau kecil oleh Pemerintah Desa,

Kelompok Pengelola dan Fasilitator; dan

c. Laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan manajemen, teknis dan

sosial yang terjadi dalam pengelolaansarana dan prasarana air bersih

di pulau-pulau kecil.


22/29

19

BAB V

PENUTUP

Panduan ini ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait baik di

tingkat pusat maupun daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Air Bersih di Pulau-Pulau Kecil. Keberhasilan kegiatan ini sangat

ditentukan dengan kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai

dari tahap persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Diharapkan

dengan adanya pendampingan, pengawasan dan pembinaan dari Direktorat

Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil dan Dinas Propinsi/Kabupaten/kota dapat

meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat di pulau-pulau kecil.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Panduan ini kami

ucapkan terimakasih, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL

KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

ttd.

SUDIRMAN SAAD


Achmad Satiri


23/29

20

LAMPIRAN I:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN

PULAU-PULAU KECIL NOMOR 08/PER-DJKP3K/2013

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SARANA DAN

PRASARANA AIR BERSIH DI PULAU-PULAU KECIL

FORMAT LAPORAN KELOMPOK PENGELOLA

BAB I. Gambaran Umum Kelompok Pengelola1.1. Data Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Air Bersih

NONama

Kelompok

Nama

Ketua

Alamat

(Nama Pulau, Desa, Nomor TeleponJumlah Anggota

1.2. Data Anggota Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Air Bersih

NONama

Anggota

Jabatan dalam

Kelompok

Alamat/

Domisili

Tingkat

PendidikanUsia

Mata

Pencaharian

Utama

Mata

Pencaharian

Sampingan


24/29


25/29

22

BAB III. Laporan Inventaris Barang

NO Jenis Barang Jumlah Barang Kondisi Barang Keterangan (Sumber Barang)

BAB IV. Laporan Pembukuan

NO Tanggal

TOTAL

Hasil Penjualan (Rupiah)

TOTAL

Biaya Pengeluaran (Rupiah)

SALDO

(Rupiah)

BAB V. PENUTUP

1. Kendala Pengelolaan

2. Saran/ Usulan

3. Rencana Tindak Lanjut

DIREKTUR JENDERAL


ttd.

SUDIRMAN SAAD


Achmad Satiri


26/29

23

LAMPIRAN II:





FORMAT LAPORAN PEMERINTAH DESA

No Bulan

Jumlah

Produksi

(galon/bulan)

Jumlah hasil

penjualan

(Rp/Bulan)

Distribusi produk

air bersih untuk KK

tidak mampu

(galon/KK)

Pembagian

Hasil Usaha

dengan

Kelompok

(Rp/Bulan)

Arahan

strategis

bagi

kelompok

Permasalahan

1 2 3 4 5 6 7 8

DIREKTUR JENDERAL

KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL ttd.

SUDIRMAN SAADDisalin sesuai dengan aslinyaKabag. Hukum, Organisasi, dan Humas

Achmad Satiri


27/29

24

LAMPIRAN III:





FORMAT LAPORAN FASILITATOR

No BulanKapasitas Kelompok Musyawarah

Desa

Strategi

Pengembangan UsahaKendala Pengelolaan

Manajemen Teknis Sosial

1 2 3 4 5 6 7 8

DIREKTUR JENDERAL

KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL ttd.

SUDIRMAN SAADDisalin sesuai dengan aslinyaKabag. Hukum, Organisasi, dan Humas

Achmad Satiri


28/29

25

LAMPIRAN IV:PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN,PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL NOMOR 08/PER-DJKP3K/2013

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAANSARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH DIPULAU-PULAU KECIL

FORMAT LAPORAN DINAS KABUPATEN/KOTA

A. OUTLINE LAPORAN

ISI LAPORAN KETERANGAN

COVER LAPORAN 1. Nama Petugas Penyusun

2. Daerah Petugas Penyusun

KATA PENGANTAR Pengantar dari Kepala Dinas

I. Gambaran

Umum

Menjelaskan profil pulau kecil tempat masyarakat

penerima bantuan (nama pulau, luas pulau, jumlah

penduduk/KK, potensi pulau)

II. Kondisi Sarana

dan Prasaran Air

Bersih

1. Menjelaskan titik penempatan/ pemasangan sarana

dan prasarana air bersih

2. Menjelaskan spesifikasi/ kondisi sarana dan

prasarana air bersih

IV. Profil Penerima

Bantuan

Menjelaskan profil kelompok pengelola sarana dan

prasarana air bersih terdiri dari nama kelompok,

susunan, nama dan tugas pengurus (ketua, bendahara,teknisi, dan anggota)

V. Mekanisme

Pengelolaan

Bantuan

Menjelaskan pola pengelolaan sarana dan prasarana air

bersih yang diterapkan berdasarkan kesepakatan

VI. PENUTUP Menjelaskan manfaat sarana dan prasarana air bersih

terhadap kehidupan masyarakat serta saran yang

diharapkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat

LAMPIRAN 1. Dokumentasi sarana dan prasarana air bersih

2. Daftar Hadir + Foto Rapat Kelompok3. Notulensi Rapat Kelompok

4. Data Pendukung meliputi Jumlah KK yang terlayani,

laporan bagi hasil, kendala di lapangan, serta strategi

penyelesaiannya


29/29

B. OUTLINE LAMPIRAN DATA PENDUKUNG

Bulan

Jumlah KK yang

terlayani Bagi Hasil

(Rp)Permasalahan

Langkah

StrategisDi dalam

Desa

di luar

Desa1 2 3 4 5 5

DIREKTUR JENDERAL


ttd.

SUDIRMAN SAAD

Disalin sesuai dengan aslinya

Kabag. Hukum, Organisasi, dan Humas

Achmad Satiri

Documents

Pedoman Teknis Air Bersih