Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan PengembanganTanaman

Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ……………………………………….......... i

Daftar Isi ……………………………………………............. ii

I. PENDAHULUAN …………………………………........ 1 A. Latar Belakang …………………………………. 1 B. Sasaran Nasional ….………………………….. 3 C. Tujuan ………………………………………………. 3 D. Pengertian ……………………………………….. 3

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN ………………………. 6 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan

Kegiatan ……………………………………………

6 B. Spesifikasi Teknis ........................ 9 C. Kreteria Penilaian ........................ 12 D. Tim Penilai ................................ 15

III. PELAKSANAAN KEGIATAN ...................... 16 A. Ruang Lingkup ............................ 16 B. Pelaksanaan Kegiatan ................... 16

IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN ……………………………………

23

A. Prinsip Pengelolaan...................... 23 B. Pelaksana Kegiatan ..................... 24 C. Fasilitasi Oleh Organisasi Struktural .. 24 D. Perencanaan Operasional ............... 26

V. PEMBIAYAAN ………………………………………………. 27

VI. PENUTUP ……………………………………………………. 27

Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim 1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan saat ini diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu tanaman bagi kemakmuran rakyat melalui pengelolaan sumberdaya secara optimal dan berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan perkebunan tidak terlepas dari faktor pelaku/pelaksana program pembangunan perkebunan dengan pelaku utamanya adalah petani/pekebun. Dalam pengelolaan usahataninya, petani banyak menjumpai kendala dan masalah. Salah satu upaya untuk mendorong keberhasilan sasaran pembangunan perkebunan adalah pemberdayaan petani yang menjadi salah satu faktor penting agar tercipta petani/ kelembagaan petani yang maju dan mandiri, termasuk didalamnya kemampuan aparat/petugas Pembina dan pelaksana di lapangan.

Peningkatan kemampuan petani/masyarakat dapat ditempuh melalui peningkatan peran serta petani dan kelembagaannya, yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Dengan meningkat kemampuannya, petani diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi untuk


membangun dirinya agar dapat mengelola usahataninya secara lebih baik dan benar.

Langkah awal yang ditempuh adalah menumbuhkan dan mendorong motivasi pada pelaku/pelaksana kegiatan pembangunan perkebunan agar mau dan mampu mengelola usahataninya secara mandiri dan profesional. Dalam rangka mendorong motivasi para pelaku usahatani perkebunan, pemerintah memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Petani/Kelompok Usaha Perkebunan yang berprestasi yang memiliki komitmen tinggi terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu tanaman perkebunan melalui kegiatan lomba.

Tahun 2014 kegiatan pemberian kepada pelaku usaha adalah penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan penghargaan Petani/Kelompok Usaha Berprestasi. Dengan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu motivasi para petani/pelaku usaha perkebunan lainnya dan dampak terhadap kelestarian lingkungan di sekitarnya, sehingga petani mau dan mampu membangun serta meningkatkan usaha agribisnis perkebunan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.


B. Sasaran Nasional

Sasaran koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim salah satunya adalah fasilitasi pelaksanaan lomba petani/kelompok usaha berprestasi, dengan kegiatan pemberian penghargaan APN dan penghargaan petani/ kelompok usaha berprestasi, kepada:

1. Masyarakat: perorangan, perusahaan/ swasta, dan lembaga masyarakat;

2. Pemerintah: aparatur pemerintah.

C. Tujuan

Tujuan diselenggarakan kegiatan fasilitasi pelaksanaan lomba petani/kelompok usaha berprestasi adalah :

1. Menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan kemandirian ketahanan pangan dan pembangunan perkebunan;

2. Memberikan motivasi kepada aparatur pemerintah untuk memacu daerah dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan pangan dan pembangunan perkebunan.


D. Pengertian

1. Ketahanan Pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;

2. Kemandirian Pangan adalah kemampuan Negara memproduksi pangan dalam negeri untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.;

3. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) adalah apresiasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan aparatur pemerintah baik perorangan maupun kelompok, yang berprestasi dan berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah.

4. Penghargaan Petani/kelompok Usaha Berprestasi adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani/kelompok usaha, yang mewakili kelompok taninya, yang berprestasi dan


berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan perkebunan.

5. Penilaian adalah pemberian skor kepada calon penerima penghargaan, yang terdiri dari masyarakat perorangan, perusahaan/swasta, lembaga masyarakat, dan pemerintah (aparat dan lembaga) yang sudah memiliki kinerja yang baik.

6. Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencokcokan kebenaran terhadap data/laporan hasil penilaian provinsi terhadap calon penerima penghargaan.

7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan di sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.

8. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.


9. Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usahatani.

10. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan yang mendukung pembangunan ketahanan pangan dan pembangunan perkebunan pada umumnya .

11. Lembaga Pemerintah adalah badan pemerintahan (unit kerja, instansi dan kantor, dinas) yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan pusat dan daerah.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan kegiatan

Pemberian Penghargaan APN dan Penghargaan Petani/kelompok Usaha Berprestasi Tahun 2014 diberikan kepada masyarakat dan aparatur pemerintah. Pemberian penghargaan tersebut harus tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan secara selektif, independen dan transparan melalui berbagai tahapan.

Penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN dilaksanakan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Pemberian penghargaan


APN diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian sebagai bentuk penghargaan kepada pelaku pembangunan ketahanan pangan, pelayan ketahanan pangan, di tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota yang telah berhasil dalam mewujudkan ketahanan pangan. Adapun tahapan penyelenggara- annya adalah sebagai berikut :

aa.. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi perkebunan kepada dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten

bb.. Pelaksanaan penilaian dalam bentuk lomba Ketahanan Pangan dilakukan oleh Dinas Perkebunan atau yang membidangi Perkebunan di kabupaten.

cc.. Hasil seleksi dari Dinas Perkebunan Kabupaten diusulkan ke tingkat Provinsi yang kemudian hasil seleksi dari masing-masing Provinsi diusulkan ke Direktorat Jenderal Perkebunan, setelah itu dilakukan identifikasi, verifikasi, dan seleksi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk penetapan pemenang tingkat nasional.

dd.. Kemudian Penetapan Pemenang tingkat Nasional ditentukan oleh Badan Ketahanan Pangan atas usulan Direktorat Jenderal Perkebunan.


Penyelenggaraan pemberian Penghargaan Petani/kelompok usaha berprestasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Petani yang diusulkan adalah petani komoditas perkebunan, yang telah menunjukkan prestasinya dalam pengembangan komoditas perkebunan, dengan tahapan sebagai berikut:

aa.. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi perkebunan kepada dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten.

bb.. Pelaksanaan penilaian dalam bentuk lomba dilakukan oleh Dinas Perkebunan atau yang membidangi Perkebunan di kabupaten.

cc.. Hasil seleksi dari Dinas Perkebunan Kabupaten diusulkan ke tingkat Provinsi yang kemudian hasil seleksi dari masing-masing Provinsi diusulkan ke Direktorat Jenderal Perke.

dd.. bunan, setelah itu dilakukan identifikasi, verifikasi, dan seleksi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk penetapan pemenang tingkat nasional.

ee.. Kemudian setelah dilakukan identifikasi, dan verifikasi oleh Tim penilaian petani/kelompok usaha berprestasi akan


diseleksi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan sebagai petani / kelompok usaha berprestasi.

B. Spesifikasi teknis

Kegiatan fasilitasi pelaksanaan lomba petani/kelompok usaha berprestasi mempunyai beberapa spesifikasi teknis yaitu;

Kategori lomba ketahanan pangan Tahun 2014 akan disesuaikan pengelompokannya oleh Badan Ketahanan Pangan.

Persyaratan calon penerima penghargaan APN mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai penjabaran UUD 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan pada pasal (2) mengamanatkan bahwa pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak


bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Sedangkan persyaratan calon penerima penghargaan petani berprestasi di bidang perkebunan adalah petani yang dapat meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan. Dengan landasan tersebut, maka ditetapkan persyaratan sebagai berikut :

a. Umum

(1) Masyarakat yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan adalah mereka yang memberikan kontribusi nyata dalam hal: (i) perlindungan atas penghidupan masyarakat; (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iii) memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga kemandirian pangan masyarakat dapat diwujudkan.

(2) Calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan yang diusulkan harus bebas atau tidak pernah/terkait dengan kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya; atau tidak pernah berurusan dengan Kepolisian, Kejaksaan/ Kehakiman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaut kasus dugaan korupsi atau tindak pidana lainnya.


b. Khusus

Diperuntukkan Kelompok Masyarakat sebagai berikut :

(1) Masyarakat Dalam kategori ini peserta adalah

perorangan.

Tingkat Kabupaten

Calon peserta perorangan terbaik I tingkat Kabupaten hasil seleksi verifikasi dari Kabupaten pada periode/musim sebelumnya atau pada tahun bersangkutan. Calon penerima penghargaan harus melampirkan :

Biodata peserta

Profil prestasi peserta

Rekomendasi dari pemerintah setempat

Tingkat Provinsi

Calon peserta perorangan yang berprestasi dalam mengembangkan usaha agribisnis pangan berbasis perkebunan serta meningkatkan produktivitas usahatani dan pendapatan petani pekebun pada usahatani budidaya perkebunan.


Calon penerima penghargaan harus melampirkan :

Biodata peserta


Rekomendasi dari pemerintah setempat

(2) Lembaga Masyarakat

Dalam kategori ini, peserta adalah berupa institusi atau lembaga berupa lembaga petani yaitu kelompok/asosiasi petani, gapoktan dll.

Tingkat Provinsi

Calon peserta lembaga masyarakat yang berprestasi dalam mengembangkan usaha agribisnis pangan berbasis perkebunan serta meningkatkan produktivitas usaha tani dan pendapatan petani pekebun pada usaha tani budidaya perkebunan. Calon penerima penghargaan harus melampirkan :

Biodata peserta


Rekomendasi dari pemerintah setempat.


C. Kriteria Penilaian

Seleksi/verifikasi oleh Tim dilaksanakan dengan kriteria khusus untuk Sub Sektor Perkebunan yang mengacu kepada Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan, sebagai berikut

(1) Perorangan

Berprestasi di tingkat operasional lapangan terutama dalam dalam menerapkan budidaya dan usahatani perkebunan sesuai baku teknis antara lain pengolahan tanah, menggunakan benih bersertifikat, menggunakan pupuk sesuai anjuran, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan pengairan. Memperjuangkan kepentingan petani serta mendorong peningkatan usaha perkebunan, yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja usahatani yang dikelola.

Tidak dicalonkan dalam lomba lainnya dalam lingkup Kementerian Pertanian pada waktu bersamaan.

(2) Kelompok Tani Komoditas Perkebunan

Mempunyai kepengurusan kelompok tani yang masih aktif dan memiliki


aktivitas serta kerjasama yang baik minimal selama 3 tahun.

Menerapkan budidaya dan usahatani perkebunan sesuai baku teknis antara lain pengolahan tanah, menggunakan benih bersertifikat, menggunakan pupuk sesuai anjuran, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pengairan.

Pengelolaan organisasi kelompok yang baik dan benar.

Tidak dicalonkan dalam lomba lainnya, dalam lingkup Kementerian Pertanian pada waktu yang bersamaan.

(3) Petugas Pendamping

Berprestasi di tingkat operasional lapangan terutama dalam pendampingan teknis kepada petani dalam melaksanakan usahatani perkebunan, melakukan pembinaan kelembagaan petani, menciptakan hubungan yang serasi dan saling menguntungkan antara mitra usaha dengan petani memiliki inovasi teknologi

Menjamin fungsi-fungsi instansi terkait dengan mitra usaha menuju terciptanya pembinaan yang


terkoordinasi di wilayah pendamping.

Tidak dicalonkan dalam lomba lainnya dalam lingkup Kementerian Pertanian pada waktu yang bersamaan.

D. Tim Penilai

Untuk menilai dan menyusun kelayakan calon penerima Penghargaan, maka masing-masing Dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi/kabupaten membentuk Tim Penilai Penerima Penghargaan. Keanggotaan Tim Penilai terdiri pejabat eselon III atau eselon IV yang mempunyai wawasan luas tentang ruang lingkup ketahanan pangan dan pengembangan tanaman perkebunan.

Tim Penilai bertugas untuk :

(1) Meneliti data para calon penerima Penghargaan;

(2) Penilaian prestasi dan kontribusi calon penerima Penghargaan dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan prinsip obyektivitas dan keadilan dengan mengacu pada Tata Kerja Tim Penilai dan kriteria penilaian. Kriteria penilaian harus memenuhi kriteria sekurang-


kurangnya mencakup: persyaratan umum dan peryaratan khusus.

(3) Memberikan rekomendasi dan mengusulkan penerima Penghargaan yang memenuhi syarat kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan faslitasi pelaksanaan lomba petani/kelompok usaha berprestasi adalah petani yang berprestasi dalam pengembangan tanaman perkebunan dalam menunjang ketahanan pangan dan pengembangan luas perkebunan.

11.. Petani/ kelompok usaha yang berprestasi dalam membina kelompok dan memberdayakan anggota dalam pengembangan tanaman perkebunan yang produktif.

22.. Petugas pendamping yang aktif memberikan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, tanaman ketahanan pangan dan pengembangan perkebunan di wilayah binaannya.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan fasilitasi pelaksanaan lomba petani/kelompok usaha berprestasi yang


difasilitasi oleh APBN Ditjen. Perkebunan tahun anggaran 2014 dilaksanakan oleh Satker Pengelola Dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi, difokuskan pada kegiatan lomba petani berprestasi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan lomba petani berprestasi dilaksanakan oleh masing-masing provinsi pada 31 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua dan Papua Barat.

Panitia pelaksanaan kegiatan lomba di masing-masing provinsi adalah Dinas Perkebunan Provinsi atau yang membidangi Perkebunan

2. Metoda/cara pelaksanaan kegiatan

aa.. Sosialisasi Pedum lomba petani / kelompok usaha berprestasi oleh Dinas Perkebunan/Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi.


Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan tujuan :

(1) Memperkenalkan penyelenggaraan lomba petani/ kelompok usaha berprestasi untuk mendapatkan penghargaan APN dan Penghargaan petani/kelompok usaha berprestasi kepada masyarakat luas di daerah melalui pertemuan, Instansi penyelenggara Penghargaan Ketahanan Pangan, dan melalui media massa.

(2) Memberikan penjelasan kepada Dinas Kabupaten yang akan mengusulkan calon penerima penghargaan dalam hal melaksanakan persiapan, seleksi/verifikasi dan proses penyelenggaraan.

bb.. Seleksi/verifikasi oleh Dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi secara bertahap mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

cc.. Usulan calon penerima Penghargaan sub Sektor Perkebunan tingkat Kabupaten kepada Provinsi.


dd.. Usulan calon penerima Penghargaan perkebunan hasil seleksi/verifikasi tingkat kabupaten diusulkan ke Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan kemudian diadakan verifikasi lagi oleh Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan. (Khusus untuk calon penerima penghargaan APN bisa diusulkan juga melalui Badan Ketahanan Pangan Provinsi, sambil menunggu pedoman umum yang diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian).

ee.. Hasil seleksi kemudian ditetapkan sebagai pemenang dan diusulkan ke Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai wakil dari provinsi tersebut.

3. Tatalaksana Seleksi/Verifikasi

a. Tim seleksi/verifikasi tingkat Kabupaten/Kota mengusulkan hasil seleksi calon peserta ke tingkat Provinsi untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon peserta tingkat provinsi dari masing-masing kategori ke Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan.


b. Tim seleksi/verifikasi Tingkat Provinsi mengusulkan hasil seleksi calon peserta ke tingkat Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan) untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon peserta tingkat Nasional untuk masing-masing kategori oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Setiap Provinsi dapat mengusulkan 2 (dua) orang calon penerima penghargaan.

c. Tim seleksi/verifikasi tingkat pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan) setelah menerima usulan calon peserta dari masing-masing provinsi selanjutnya melakukan seleksi/verifikasi. Seleksi/verifikasi meliputi kelengkapan persyaratan administrasi dan profil keberhasilan calon penerima penghargaan.

d. Apabila hasil seleksi tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi kemudian diinformasikan ke Provinsi selanjutnya dilakukan verifikasi dan pengecekan langsung ke lapangan terkait usulan dari Provinsi yang bersangkutan.

4. Usulan Calon Penerima Penghargaan

aa.. Calon penerima Penghargaan, diusulkan oleh Pemerintah Daerah


melalui Dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi kepada Direktorat Jenderal Perkebunan c.q Direktorat Tanaman Semusim.

bb.. Semua usulan dari masing-masing provinsi yang masuk akan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai bagian dari proses penilaian selanjutnya.

cc.. Batas waktu pengusulan akan ditentukan kemudian melalui surat resmi.

5. Penetapan Pemenang

aa.. Tingkat Provinsi Calon penerima Penghargaan tingkat Provinsi diusulkan oleh Tim seleksi verifikasi Provinsi dan ditetapkan sebagai penerima penghargaan tingkat Provinsi oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi setempat atau Dinas yang membidangi Perkebunan.

bb.. Tingkat Nasional Calon penerima Penghargaan yang diusulkan oleh masing-masing Provinsi ke tingkat Nasional, akan dilakukan verifikasi oleh Tim penilai Lomba Direktorat Jenderal Perkebunan dan peninjauan


lapangan untuk menentukan pemenang tingkat Nasional. Khusus untuk penerima penghargaan APN akan diusulkan kepada Badan Ketahanan Pangan berdasarkan hasil seleksi/verifikasi terhadap usulan Provinsi.

cc.. Penetapan pemenang ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian, dan peserta yang menang tingkat Nasional akan diundang ke Jakarta pada acara penyerahan Trophy di Istana Negara.

6. Penyerahan Penghargaan

Penyerahan Penghargaan APN tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Untuk penyerahan penghargaan tingkat Nasional adalah sebagai berikut :

Penyerahan penghargaan APN tingkat nasional disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Penyerahan Penghargaan APN di Istana Negara dihadiri oleh para peserta yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan sesuai usulan dari Direktorat Jenderal Perkebunan.


Penyerahan penghargaan secara simbolik oleh Presiden RI di Istana Negara waktunya akan ditetapkan oleh panitia penyelenggara, disesuaikan dengan ketentuan protokoler kepresidenan.

7. Lokasi jenis dan volume

Pelaksanaan kegiatan lomba petani/kelompok usaha berprestasi dilaksanakan oleh masing-masing provinsi pada 31 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo Maluku, Maluku Utara,Papua dan Papua Barat.

IV. PEMBINAAN,PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

A. Prinsip Pengelolaan

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip good governance dan clean government maka kepada pengelola kegiatan, aparatur pemerintah dan masyarakat yang terkait


dengan pelaksanaan agar memenuhi prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundangan;

2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transportasi dan demokratisasi;

4. Memenuhi asas akuntabilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

B. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan lomba adalah kegiatan di daerah, dengan penanggung jawab teknis dan tanggung jawab koordinasi berada pada Dinas yang membidangi Perkebunan atas nama Gubernur. Kegiatan koordinasi di Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

C. Fasilitasi oleh Organisasi Struktural

Fasilitasi oleh organisasi struktural dilaksanakan untuk kelancaran dan kecermatan pelaksanaan program. Untuk fasilitasi di tingkat Pusat dikoordinasikan oleh Direktorat Tanaman Semusim dan pada tingkat Provinsi dibentuk Tim Penilaian Lomba Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Penilaian Lomba Kabupaten sesuai kebutuhan.


11.. Koordinasi di Pusat

Untuk memfasilitasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Lomba di Pusat dikoordinasikan oleh Direktorat Tanaman Semusim terutama dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan bertugas antara lain;

a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar–instansi ditingkat Pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

b. Melakukan koordinasi dengan Tim Penilaian Lomba Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

c. Menyusun laporan perkembangan hasil pemantauan

22.. Tim Teknis Provinsi.

Untuk memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di provinsi dibentuk Tim Penilaian Lomba yang pembentukannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan.

Tugas tim Penilaian Lomba adalah ;


a. Menyiapkan kebijakan operasional yang dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)

b. Memberikan arahan dan membantu perencanaan serta pelaksanaan kegiatan.

c. Melakukan pemantauan, memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pengendalian pelaksana, termasuk mengatasi masalah.

33.. Tim Pelaksanaan Lomba Kabupaten

Untuk memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten dibentuk Tim Penilaian Lomba tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten.

D. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional kegiatan secara koordinatif oleh Dinas Perkebunan atau yang membidangi Perkebunan dan Dinas Kabupaten dengan pihak-pihak terkait, didasarkan pada kondisi masing-masing daerah.


V. Pembiayaan.

Kegiatan pelaksanaan Lomba Tahun 2014 dibiayai dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan baik Pusat maupun Tugas Pembantuan (TP) Provinsi.

VI. Penutup

Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim ini merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi lomba Petani/Kelompok Usaha Berprestasi yang salah satunya adalah kegiatan pemberian penghargaan kepada petani/kelompok usaha berprestasi Tahun 2014.

Hal lain yang belum diatur dalam Pedoman teknis ini agar dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis dari masing-masing Daerah.

Jakarta, Desember 2013


Documents

Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan PengembanganTanaman