Embed Size (px)
Citation preview
PENINGKATAN PRODUKSI DAN
PRODUKTIVITAS
TANAMAN TAHUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN MARET 2015
PEDOMAN TEKNIS REVITALISASI PERKEBUNAN
(KELAPA SAWIT, KAKAO, KARET) TAHUN 2015
(REVISI)
i
KATA PENGANTAR
Dengan maksud agar terwujud pemahaman yang sama dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Perkebunan serta tertib administrasi dan teknis yang harus dipedomani sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka telah diterbitkan Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kakao) Tahun 2015. Sehubungan dengan telah terbitnya DIPA APBN-Perubahan Tahun 2015, maka dilakukan revisi Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan Tahun 2015 dimaksud.
Materi pedoman teknis meliputi Pembinaan dan Pengawalan, Operasional Petugas Pendamping, Penilaian Fisik Kebun dan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP (Revitalisasi).
Selanjutnya pedoman teknis ini perlu dijabarkan lebih rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) di tingkat Provinsi dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) di tingkat Kabupaten/Kota.
Jakarta, 9 Maret 2015
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR LAMPIRAN iii
I. PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Sasaran Nasional 5 C. Tujuan 6
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 8 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan
Kegiatan 8 B. Spesifikasi Teknis 9 C. Metode Pelaksanaan 11
III. PELAKSANAAN KEGIATAN 13 A. Ruang Lingkup 13 B. Pelaksana kegiatan 15 C. Lokasi, Jenis dan Volume 16 D. Simpul Kritis 16
IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN 18
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 19
VI. PEMBIAYAAN 22
VII. PENUTUP 22
iii
DAFTAR LAMPIRAN
Tabel 1 Alokasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Per Propinsi dan Kabupaten Tahun 2015
24
Tabel 2 Alokasi Kegiatan Operasional Petugas Pendamping Tahun 2015 dan Jumlah TKP & PLP-TKP
28
Tabel 3 Alokasi Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2015
29
Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7
Alokasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Per Propinsi dan Kabupaten APBN-P Tahun 2015 Alokasi Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan APBN-P Tahun 2015 Alokasi Kegiatan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsisi Bunga KPEN-RP (Revitalisasi) APBN-P Tahun 2015 Format Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Revitalisasi Perkebunan Tahun 2015
30
32
33
38
Tabel 8 Format Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Fisik Kebun Petani Peserta Kegiatan Revitalisasi Tahun 2015
39
Tabel 9 Format Laporan Kinerja petugas pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan Tahun 2015
40
Tabel 10 Format Laporan Pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan
41
iv
Revitalisasi Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2015
Tabel 11 Format Laporan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP
42
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung oleh kredit investasi oleh perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Perkebunan dilakukan melalui 2 (dua) pola yaitu pola kemitraan dengan melibatkan perusahaan di bidang perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil dan pola non kemitraan.
Landasan hukum pengembangan perkebunan melalui kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah:
a. Peraturan Menteri Petanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Kegiatan Revitalisasi Perkebunan;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;
c. Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Menteri Keuangan, Dirjen Perbendaharaan
2
dengan 17 Bank Pelaksana (PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT BUKOPIN, PT BNI, PT BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sumatera Barat/Bank Nagari, BPD Riau, BPD NAD, BPD Papua, PT Bank Niaga, PT Bank Agro, Bank Mega, Bank Artha Graha, PT BII, BPD Kalimantan Timur, dan BPD Sulawesi Tenggara).
Tujuan pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah :
a. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan;
b. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan;
c. Meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal;
d. Mendukung pengembangan wilayah.
Realisasi Persetujuan Bank untuk pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan pada saat ini telah mencapai 242.248 hektar yang tersebar di 97 (Sembilan puluh tujuh) kabupaten, 24 (dua puluh empat) provinsi dengan luas kebun kelapa sawit seluas 229.254 hektar, karet seluas 11.124 hektar, dan kakao seluas 1.869 hektar.
3
Untuk pelaksanaan pembangunan kebun, perlu adanya petugas pendamping yang bertugas khusus untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan. Penyediaan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP), pada tahun 2007, sebanyak 81 orang. Tahun 2008 direkrut sebanyak 78 orang Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan 246 orang Pembantu Lapang Petugas Petugas Pendamping (PLP-TKP) dan tahun 2009 Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) sebanyak 7 orang dan 229 orang Pembantu Lapang Petugas Petugas Pendamping (PLP-TKP). Untuk tahun 2015 jumlah Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) sebanyak 135 orang dan Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) sebanyak 238 orang. Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) tersebut telah ditugaskan pada wilayah yang merupakan potensi lokasi pengembangan kegiatan Revitalisasi Perkebunan.
Keberadaan petugas pendamping sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Perkebunan di lapangan, perlu didukung oleh kebijakan dan upaya dari pemerintah guna kesinambungan pendampingan kegiatan
4
Revitalisasi Perkebunan yang telah memasuki tahun ke tujuh.
Kebun-kebun kelapa sawit petani peserta kegiatan Revitalisasi Perkebunan yang telah ditanam pada tahun 2006 sampai tahun 2011 sebagian sudah waktunya untuk dilaksanakan penilaian kebun. Penilaian kebun dilaksanakan agar petani mendapatkan kebun-kebun yang sesuai dengan standar teknis sekaligus melihat kinerja perusahaan mitra dalam membangun kebun masyarakat. Selain itu, realisasi perkembangan Program Revitalisasi Perkebunan sebagian telah masuk masa pengembalian kredit. Petani-petani tersebut, sebagian ada yang telah terbayar subsidi bunga atas kredit yang digunakan, namun ada juga yang belum. Kementerian Keuangan dalam rangka pembayaran tagihan subsidi bunga kredit petani peserta, perlu mengkonfirmasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan guna memperoleh ketepatan sasaran dalam penyaluran subsidi bunga. Mempertimbangkan hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawalan, Operasional Petugas Pendamping (TKP dan PLP-TKP), Penilaian Fisik Kebun dan
5
Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP (Revitalisasi), maka pemerintah mengalokasikan dana APBN dan APBN-P Tahun 2015 untuk kegiatan Pembinaan dan Pengawalan, Operasional Petugas Pendamping (TKP dan PLP-TKP), Penilaian Fisik Kebun dan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP (Revitalisasi) di Propinsi dan Kabupaten. B. Sasaran Nasional Fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Perkebunan pada tahun 2015 yang direncanakan untuk areal pemeliharaan seluas 242.248 hektar dan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat Kegiatan Revitalisasi Perkebunan pada 11 (sebelas) provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Papua Barat.
Sasaran Nasional kegiatan Operasional Petugas Pendamping kegiatan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah untuk melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan administrasi, perkreditan, teknis dan kelembagaan bagi kebun-kebun yang telah mendapat kesepakatan
6
untuk pembiayaan kredit maupun untuk kebun-kebun yang kreditnya telah cair, yang pada saat ini telah tersebar di 97 (Sembilan puluh tujuh) kabupaten, 24 (dua puluh empat) provinsi dengan luas kebun kelapa sawit seluas 229.254 hektar, karet seluas 11.124 hektar, dan kakao seluas 1.869 hektar, serta pelaksanaan identifikasi calon lahan dan calon petani untuk rencana pelaksanaan baru pada tahun 2015. Sasaran Nasional kegiatan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP adalah untuk melaksanakan verifikasi atas tagihan subsidi bunga KPEN-RP yang ditagihkan kepada Kementerian Keuangan pada 24 (dua puluh empat) Provinsi dan 86 (delapan puluh enam) Kabupaten. C. Tujuan
Tujuan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada seluruh pelaksana pendukung Kegiatan Revitalisasi Perkebunan dalam melaksanakan koordinasi untuk percepatan pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan, Pembinaan dan Pengawalan pelaksanaan pembangunan kebun-kebun yang telah mendapat persetujuan pemanfaatan kredit KPEN-RP maupun yang masih dalam proses
7
persetujuan baik di bank pelaksana maupun di tingkat lapangan. Tujuan kegiatan Operasional Petugas Pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada petugas pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Tujuan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada seluruh pelaksana dan pendukung Kegiatan Revitalisasi Perkebunan dalam melaksanakan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat yang telah memasuki masa produksi. Tujuan kegiatan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP adalah (a). Melaksanakan verifikasi terhadap petani peserta yang mengajukan subsidi bunga KPEN-RP sebagi dasar pembayaran subsidi bunga dan (b). Melakukan verifikasi terhadap kebun petani peserta yang telah terbangun.
8
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan
Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah dengan melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, Pembinaan dan Pengawalan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan bersama instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kehutanan, Bank pelaksana dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten. Prinsip Pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk Operasional Petugas Pendamping kegiatan revitalisasi perkebunan adalah berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang perpanjangan kontrak TKP dan PLP-TKP tahun 2015. Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah dengan melaksanakan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat dengan mengacu pada SK Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 141/Kpts/LB.110/06/2010 tentang Sistem
9
Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat Kegiatan Revitalisasi Perkebunan. Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP adalah dengan melaksanakan verifikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP yang diajukan ke Kementerian Keuangan bersama instansi terkait seperti Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Bank pelaksana, Mitra Usaha dan TKP dan PLP-TKP.
B. Spesifikasi Teknis
1. Kriteria Teknis Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut :
Fasilitasi dukungan percepatan pemberian kredit KPEN-RP oleh bank pelaksana;
Fasilitasi percepatan penyelesaian sertifikasi lahan;
Fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan;
Fasilitasi Tim Teknis dalam rangka percepatan pelaksanaan Kegiatan KPEN-RP.
10
Honor Tim Teknis diberikan kepada Tim dengan jumlah minimal 7 (tujuh) orang dengan besaran honor per bulan mengacu pada Standar Biaya Umum Tahun 2015 dan SK Tim Teknis Kegiatan Revitalisasi Perkebunan Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Spesifik Teknis Kegiatan Operasional TKP/PLP-TKP terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu 1) Insentif TKP/PLP-TKP 2) Administrasi pelaksanaan pendampingan 3) Perjalanan dalam rangka pendampingan TKP/PLP-TKP. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan oleh TKP/PLP-TKP pada masing-masing wilayah kerjanya.
3. Spesifikasi Teknis Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah fasilitasi pelaksanaan penilaian fiksik kebun kelapa sawit yang dibiayai oleh kredit KPEN-RP bersama instansi terkait.
4. Spesifik verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP adalah terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu 1) Pertemuan verifikasi dengan instansi terkait 2) Perjalanan dalam rangka verifikasi petani peserta dengan Keputusan Bupati/Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan periode penagihan subsidi bunga
11
KPEN-RP.
C. Metode Pelaksanaan
1. Metode pelakasanaan untuk kegiatan pembinaan dan pengawalan, dengan mengikuti Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa sawit, Karet dan Kakao) Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan;
2. Metode pelaksanaan untuk kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebuanan dilaksanakan dengan cara : a. Pelaksanaan kegiatan di Dinas yang
membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten : Evaluasi pelaksanaan kegiatan TKP
tahun sebelumnya; Penentuan lokasi penempatan TKP dan
PLP-TKP; Penerbitan SK Penempatan TKP dan
PLP-TKP dalam mendukung kegiatan Revitalisasi Perkebunan tahun 2015;
Membuat rekomendasi usulan perpanjangan Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan kepada Direktur Jenderal Perkebunan
12
untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.
b. Pelaksanaan kegiatan untuk Petugas Pendamping (TKP dan PLP-TKP) : Pembuatan rencana kerja tahunan TKP
dan PLP-TKP Tahun berjalan; Pelaksanaan tugas, konsultasi,
pengawalan, pembinaan, dan koordinasi dengan instansi terkait;
Penyusunan laporan per bulan; Penyusunan laporan akhir tahun
berjalan pelakasanaan kegiatan. 3. Metode pelaksanaan untuk kegiatan
penilaian kebun kelapa sawit Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan dengan cara :
Mengusulkan Tim Penilaian kebun;
Mempersiapkan pelaksanaan penilaian kebun;
Pelaksanaan penilaian kebun;
Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan.
4. Metode pelaksanaan untuk kegiatan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP dilaksanakan dengan cara :
Mengumpulkan data petani peserta yang menagihkan subsidi bunga KPEN-RP;
Memverifikasi petani peserta yang menagihkan subsidi bunga KPEN-RP dengan Keputusan Bupati/Kepala Dinas
13
yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten;
Melaksanakan verifikasi ke lokasi;
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP.
III. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan Revitalisasi
Perkebunan; 2. Koordinasi pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi
Perkebunan bersama instansi terkait; 3. Identifikasi permasalahan pelaksanaan
Kegiatan Revitalisasi Perkebunan dan upaya pemecahan masalahnya;
4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan.
Ruang Lingkup Kegiatan Operasional Petugas Pendamping adalah sebagai berikut :
1. Menginventarisir data potensi agroekosistem, kelompok tani dan gapoktan, produksi dan kelembagaan serta mitra usaha
14
yang bersedia menjadi avalis pengembangan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan upaya pemecahan yang dihadapi oleh petani/mitra usaha dalam pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan;
3. Menyusun rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan;
4. Membantu menyusun kegiatan pembinaan kepada petani peserta/ gapoktan/ koperasi peserta Kegiatan Revitalisasi Perkebunan;
5. Membantu petani/ kelompok tani/ gapoktan dalam menyusun RDK / RDKK dan usulan permohonan kredit ke Bank Pelaksana (pola non mitra)
6. Melaksanakan sosialisasi Kegiatan Revitalisasi Perkebunan kepada calon peserta;
7. Membantu pelaksanaan calon lahan dan calon petani (CP/CL) di wilayah kerjanya;
8. Melaksanakan kerjasama dengan penyuluh pertanian setempat dalam melaksanakan penyuluhan khususnya di bidang perkebunan.
Ruang Lingkup Kegiatan Penilaian Kebun Kegiatan Revitalisasi perkebunan adalah Penilaian Fisik Kebun kelapa sawit rakyat Kegiatan Revitalisasi Perkebunan.
15
Ruang lingkup dalam pelaksanaan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP, mencakup : a. Verifikasi terhadap petani peserta yang telah
mendapat persetujuan Bank pelaksana; b. Verifikasi terhadap petani peserta yang telah
mengajukan subsidi bunga KPEN-RP; c. Koordinasi dan sinkronisasi terhadap data
tagihan subsidi bunga KPEN-RP dengan instansi terkait.
B. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten serta instansi terkait. Pelaksana Kegiatan Operasional Petugas Pendamping adalah Satuan Kerja yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi/kabupaten dan TKP/PLPTKP. Pelaksana Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan bersama instansi terkait. Pelaksana Kegiatan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP adalah Dinas yang
16
membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten serta instansi terkait. C. Lokasi, Jenis dan Volume
Lokasi, jenis dan volume kegiatan adalah sebagaimana terdapat pada lampiran. D. Simpul Kritis Simpul Kritis Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut :
1. Koordinasi Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten tentang potensi pengembangan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan pengawalan terhadap petani/lahan yang sudah disalurkan kreditnya;
2. Fasilitas dan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN untuk sertifikasi lahan, Bank pelaksanan untuk percepatan realisasi kredit dan dengan Dinas yang membidangi kehutanan untuk klarifikasi status lahan;
3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi, koordinasi, dan sosialisasi Kegiatan Revitalisasi Perkebunan;
4. Dukungan instansi terkait untuk memberikan bantuan yang dapat mengurangi beban
17
kredit petani seperti bantuan bibit, bantuan sertifikasi lahan dan bantuan pembangunan infrastruktur khususnya di lahan-lahan basah.
Simpul Kritis Kegiatan Operasional Petugas Pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut :
1. Awal tahun dimana kegiatan lapangan tetap berjalan sedangkan TKP belum mengadakan kontrak kerja dan belum mendapat insentif untuk pelaksanaan kegiatannya yang berfungsi sebagai fasilitator petani peserta dengan mitra;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN dan Bank Pelaksana.
Simpul Kritis Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut :
1. Koordinasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Yang membidangi Perkebunan Propinsi dan Kabupaten, Bank Pelaksana, Perusahaan Mitra, Koperasi dan Petani Peserta;
2. Koordinasi dengan perusahaan mitra untuk pelaksanaan Pra Penilaian Fisik Kebun Petani Peserta;
18
3. Penyusunan Jadwal pelaksanaan Penilaian dan penyusunan Tim untuk pelaksanaan penilaian.
Simpul Kritis Kegiatan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP adalah sebagai berikut :
a. Konsolidasi nama petani peserta yang menagihkan subsidi bunga dengan Keputusan Bupati/Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan tentang peserta Program Revitalisasi Perkebunan;
b. Konsolidasi nama petani peserta dengan luasan kebun yang telah dibangun;
c. Koordinasi Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten dengan mitra usaha dan Bank pelaksana tentang petani peserta yang menagihkan subsidi bunga KPEN-RP.
IV. PEMBINAAN , PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.
19
Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Operasional Petugas Pendamping dilaksanakan oleh Ditjen Perkebunan, Dinas yang membidangi perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten. Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten bersama dengan Direktorat Jenderal Perkebundan dan Bank pelaksana.
Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP dilaksanakan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang berlaku, Dinas yang
20
membidangi perkebunan tingkat Kabupaten dan Provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan c.q Direktorat Tanaman Tahunan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Jenis Laporan
a. Laporan monitoring dan evaluasi yang meliputi :
Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja (format sesuai lampiran Tabel 4);
Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian di tingkat Kabupaten dan Provinsi.
b. Perkembangan kegiatan pembangunan fisik kebun petani peserta Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (format sesuai lampiran Tabel 5);
c. Kinerja petugas pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (format sesuai lampiran Tabel 6);
d. Pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan untuk komoditi Kelapa Sawit (format sesuai lampiran Tabel 7);
e. Laporan akhir kegiatan yang meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan.
21
2. Waktu penyampaian laporan a. Laporan monitoring dan evaluasi yang
meliputi :
Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten yang ditujukan kepada Provinsi disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan;
Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan Provinsi kepada Direktorat Tanaman Tahunan disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 bulan laporan;
b. Pelaporan untuk kegiatan pembangunan fisik kebun petani peserta Kegiatan Revitalisasi Perkebunan, Kinerja petugas pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan dan Pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan untuk komoditi Kelapa Sawit dan Pelaporan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi bunga KPEN-RP (Revitalisasi) disampaikan kepada Direktorat Tanaman Tahunan paling lambat setiap 3 bulan sekali;
c. Pelaporan akhir kegiatan yang meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan disampaikan kepada Direktorat Tanaman Tahunan paling lambat setiap tanggal 31 Desember 2015.
22
VI. PEMBIAYAAN
Untuk kegiatan Pembinaan dan Pengawalan, Penilaian dan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP (selama 4 kali) dibiayai dana APBN dan APBN-P melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2015. Sedangkan untuk kegiatan Operasional Petugas Pendamping (TKP dan PLP-TKP) hanya dibiayai dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal VII. PENUTUP
Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan, Operasional Petugas Pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Penilaian Fisik Kebun dan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP (Revitalisasi) Kegiatan Revitalisasi Perkebunan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan APBN-P Tahun Anggaran 2015.
Akhirnya, dengan adanya Pedoman Teknis ini maka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan dapat meningkatkan capaian pemberian kredit Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), pembangunan kebun dapat dilaksanakan sesuai
23
dengan standar teknis, petugas pendamping dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Perkebunan, pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Rakyat Kegiatan Revitalisasi Perkebunan akan menjadikan kebun petani peserta sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan verifikasi ketepatan sasaran subsidi bunga KPEN-RP dapat menghasilkan ketetapan sasaran atas subsidi bunga KPEN-RP. Jakarta, Maret 2015 Direktorat Jenderal Perkebunan
24
DAFTAR LAMPIRAN
Tabel 1 : Alokasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Per Propinsi dan Kabupaten APBN Tahun 2015
No Provinsi/Kabupaten Volume
1 Aceh Provinsi 1 Dok
1 Aceh Timur 1 Dok
2 Nagan Raya 1 Dok
2 Sumut Provinsi 1 Dok
3 Asahan 1 Dok
4 Mandailing Natal 1 Dok
5 Labuhan Batu 1 Dok
6 Nias Utara 1 Dok
3 Sumbar Provinsi 1 Dok
7 Pasaman Barat 1 Dok
8 Pesisir Selatan 1 Dok
9 Pasaman 1 Dok
4 Riau Provinsi 1 Dok
10 Rokan Hulu 1 Dok
11 Pelalawan 1 Dok
5 Jambi Provinsi 1 Dok
12 Muaro Jambi 1 Dok
13 Batanghari 1 Dok
14 Tebo 1 Dok
15 Bungo 1 Dok
16 Sarolangun 1 Dok
17 Merangin 1 Dok
18 Tanjung Jabung Timur 1 Dok
25
No Provinsi/Kabupaten Volume
6 Babel Provinsi 1 Dok
19 Belitung 1 Dok
20 Bangka 1 Dok
7 Sumsel Provinsi 1 Dok
21 Musi Banyuasin 1 Dok
22 Banyuasin 1 Dok
23 OKU Timur 1 Dok
24 Prabumulih 1 Dok
25 Ogan Komering Ilir (OKI)
1 Dok
26 Muara Enim 1 Dok
27 Musi Rawas 1 Dok
28 Pali 1 Dok
29 Muratara 1 Dok
8 Lampung Provinsi 1 Dok
30 Tulang Bawang 1 Dok
31 Lampung Utara 1 Dok
9 Bengkulu Provinsi 1 Dok
32 Bengkulu Utara 1 Dok
10 Jabar Provinsi 1 Dok
11 Kalbar Provinsi 1 Dok
33 Ketapang 1 Dok
34 Sambas 1 Dok
35 Sanggau 1 Dok
36 Kapuas Hulu 1 Dok
37 Sintang 1 Dok
38 Sekadau 1 Dok
26
No Provinsi/Kabupaten Volume
39 Landak 1 Dok
40 Kubu Raya 1 Dok
41 Melawi 1 Dok
12 Kalteng Provinsi 1 Dok
42 Seruyan 1 Dok
43 Lamandau 1 Dok
44 Pulang Pisau 1 Dok
45 Kotawaringin Timur 1 Dok
13 Kalsel Provinsi 1 Dok
46 Balangan 1 Dok
47 Barito Kuala 1 Dok
48 Hulu Sungai Tengah 1 Dok
49 Tanah Laut 1 Dok
50 Kota Baru 1 Dok
51 Tapin 1 Dok
14 Kaltim Provinsi 1 Dok
52 Berau 1 Dok
53 Kutai Timur 1 Dok
54 Paser 1 Dok
55 Kutai Barat 1 Dok
15 Kaltara 56 Bulungan 1 Dok
57 Nunukan 1 Dok
16 Sulut Provinsi 1 Dok
17 Sulteng Provinsi 1 Dok
58 Buol 1 Dok
18 Sulsel Provinsi 1 Dok
27
No Provinsi/Kabupaten Volume
19 Sultra Provinsi 1 Dok
59 Kolaka, Bombana, Konawe
1 Dok
60 Konawe Selatan, Kolaka Utara
1 Dok
61 Konawe Utara, Buton, Buton Utara
1 Dok
20 Sulbar Provinsi 1 Dok
62 Mamuju 1 Dok
63 Polewali Mandar 1 Dok
21 Gorontalo Provinsi 1 Dok
64 Boalemo 1 Dok
22 Maluku Provinsi 1 Dok
23 Papua Provinsi 1 Dok
65 Keerom 1 Dok
66 Mimika 1 Dok
24 Papua Barat Provinsi 1 Dok
67 Manokwari 1 Dok
68 Sorong Selatan 1 Dok
TOTAL
28
Tabel 2 : Alokasi Kegiatan Operasional Petugas Pendamping APBN Tahun 2015 dan Jumlah TKP & PLP-TKP
No Provinsi Volume Jumlah
TKP PLP-TKP
1 Aceh 1 Keg 3 7
2 Sumut 1 Keg 3 11
3 Sumbar 1 Keg 5 5
4 Riau 1 Keg 5 8
5 Jambi 1 Keg 6 12
6 Sumsel 1 Keg 11 19
7 Babel 1 Keg 20 32
8 Bengkulu 1 Keg 1 5
9 Lampung 1 Keg 6 9
10 Jabar 1 Keg 1 0
11 Kalbar 1 Keg 13 40
12 Kalteng 1 Keg 10 5
13 Kaltim 1 Keg 8 24
14 Kalsel 1 Keg 17 16
15 Sulut 1 Keg 2 1
16 Sulteng 1 Keg 2 4
17 Sulsel 1 Keg 5 13
18 Sulbar 1 Keg 4 7
19 Sultra 1 Keg 4 3
20 Maluku 1 Keg 3 1
21 Gorontalo 1 Keg 1 0
22 Papua 1 Keg 2 7
23 Papua Barat 1 Keg 3 9
Jumlah 23 Keg 135 238
29
Tabel 3 : Alokasi Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan APBN Tahun 2015
No Provinsi Vol
1 Sumatera Utara 2 Unit
2 Sumatera Barat 1 Unit
3 Sumatera Selatan 9 Unit
4 Bengkulu 1 Unit
5 Kep Bangka Belitung 2 Unit
6 Kalimantan Barat 16 Unit
7 Kalimantan Timur 6 Unit
8 Kalimantan Tengah 4 Unit
9 Kalimantan Selatan 3 Unit
10 Sulawesi Tengah 1 Unit
11 Papua Barat 1 Unit
JUMLAH 46 Unit
30
Tabel 4 : Alokasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Per Propinsi dan Kabupaten APBN-P Tahun 2015
No Provinsi/Kabupaten Volume
1 Sumatera Utara 1 Nias 1 Dok
2 Padang Lawas Utara 1 Dok
2 Riau 3 Kampar 1 Dok
4 Siak 1 Dok
3 Sumatera Barat 5 Pariaman 1 Dok
6 Sijunjung 1 Dok
7 Solok 1 Dok
8 Dharmasraya 1 Dok
4 Sumatera Selatan Provinsi 1 Dok
5 Jawa Barat 9 Cianjur 1 Dok
6 Banten Provinsi 1 Dok
10 Pandeglang 1 Dok
7 Kalimantan Selatan 11 Tabalong 1 Dok
8 Kalimantan Utara Provinsi (4.432 Ha) 1 Dok
9 Sulawesi Utara 12 Bolaang Mongondow 1 Dok
10 Sulawesi Tengah 13 Poso 1 Dok
14 Parigi Moutong 1 Dok
11 Sulawesi Selatan 15 Luwu Utara 1 Dok
16 Pinrang 1 Dok
31
No Provinsi/Kabupaten Volume
17 Enrekang 1 Dok
18 Sinjai 1 Dok
19 Bone 1 Dok
12 Maluku 20 Maluku Tengah 1 Dok
32
Tabel 5 : Alokasi Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan APBN-P Tahun 2015
No Provinsi Vol
1 Kalimantan Utara 2 Unit
JUMLAH 2 Unit
33
Tabel 6 : Alokasi Kegiatan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsisi Bunga KPEN-RP (Revitalisasi) APBN-P Tahun 2015
No Provinsi/Kabupaten Volume
1 Sumatera Utara Provinsi 1 Dok
1 Asahan 1 Dok
2 Mandailing Natal 1 Dok
3 Labuhan Batu 1 Dok
4 Nias Utara 1 Dok
5 Nias 1 Dok
6 Padang Lawas Utara 1 Dok
2 Sumatera Barat Provinsi 1 Dok
7 Pasaman Barat 1 Dok
8 Pesisir Selatan 1 Dok
9 Pasaman 1 Dok
10 Pariaman 1 Dok
11 Sijunjung 1 Dok
12 Solok 1 Dok
13 Dharmasraya 1 Dok
3 Riau Provinsi 1 Dok
14 Rokan Hulu 1 Dok
15 Kampar 1 Dok
16 Siak 1 Dok
4 Jambi Provinsi 1 Dok
17 Muaro Jambi 1 Dok
18 Batanghari 1 Dok
19 Tebo 1 Dok
20 Bungo 1 Dok
21 Sarolangun 1 Dok
22 Merangin 1 Dok
34
No Provinsi/Kabupaten Volume
23 Tanjung Jabung Timur 1 Dok
5 Bangka Belitung Provinsi 1 Dok
24 Belitung 1 Dok
25 Bangka 1 Dok
6 Sumatera Selatan Provinsi 1 Dok
26 Musi Banyuasin 1 Dok
27 Banyuasin 1 Dok
28 OKU Timur 1 Dok
29 Prabumulih 1 Dok
30 Ogan Komering Ilir (OKI) 1 Dok
31 Muara Enim 1 Dok
32 Musi Rawas 1 Dok
33 Pali 1 Dok
34 Muratara 1 Dok
7 Lampung Provinsi 1 Dok
35 Tulang Bawang 1 Dok
36 Lampung Utara 1 Dok
8 Bengkulu Provinsi 1 Dok
37 Bengkulu Utara 1 Dok
38 Rejang Lebong 1 Dok
9 Banten Provinsi 1 Dok
39 Pandeglang 1 Dok
10 Jawa Barat Provinsi 1 Dok
40 Cianjur 1 Dok
11 Kalimantan Barat Provinsi 1 Dok
41 Ketapang 1 Dok
35
No Provinsi/Kabupaten Volume
42 Sambas 1 Dok
43 Sanggau 1 Dok
44 Kapuas Hulu 1 Dok
45 Sintang 1 Dok
46 Sekadau 1 Dok
47 Landak 1 Dok
48 Melawi 1 Dok
12 Kalimantan Tengah Provinsi 1 Dok
49 Seruyan 1 Dok
50 Lamandau 1 Dok
51 Pulang Pisau 1 Dok
52 Kotawaringin Timur 1 Dok
53 Kotawaringin Barat 1 Dok
13 Kalimantan Selatan Provinsi 1 Dok
54 Balangan 1 Dok
55 Barito Kuala 1 Dok
56 Hulu Sungai Tengah 1 Dok
57 Tanah Laut 1 Dok
58 Kota Baru 1 Dok
59 Tapin 1 Dok
60 Tabalong 1 Dok
14 Kalimantan Timur Provinsi 1 Dok
61 Berau 1 Dok
62 Kutai Timur 1 Dok
63 Paser 1 Dok
64 Kutai Barat 1 Dok
15 Kalimantan Utara Provinsi 1 Dok
65 Bulungan 1 Dok
66 Nunukan 1 Dok
36
No Provinsi/Kabupaten Volume
16 Sulawesi Utara Provinsi 1 Dok
67 Bolaang Mongondow 1 Dok
17 Sulawesi Tengah Provinsi 1 Dok
68 Buol 1 Dok
69 Parigi Moutong 1 Dok
70 Poso 1 Dok
18 Sulawesi Selatan Provinsi 1 Dok
71 Luwu Utara 1 Dok
72 Pinrang 1 Dok
73 Enrekang 1 Dok
74 Sinjai 1 Dok
75 Bone 1 Dok
19 Sulawesi Tenggara Provinsi 1 Dok
76 Kolaka 1 Dok
77 Konawe Selatan 1 Dok
78 Konawe Utara 1 Dok
20 Sulawesi Barat Provinsi 1 Dok
79 Mamuju 1 Dok
80 Polewali Mandar 1 Dok
1 Dok
21 Gorontalo Provinsi 1 Dok
81 Boalemo 1 Dok
22 Maluku Provinsi 1 Dok
82 Maluku Tengah 1 Dok
23 Papua Provinsi 1 Dok
83 Keerom 1 Dok
37
No Provinsi/Kabupaten Volume
84 Mimika 1 Dok
24 Papua Barat Provinsi 1 Dok
85 Manokwari 1 Dok
86 Sorong 1 Dok
38
Tabel 7 : Format Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Revitalisasi Perkebunan APBN Tahun 2015
NO. KODE KEGIATAN PROVINSI/KABUPATEN PAGU DIPA (Rp. 000)
SASARAN FISIK
REALISASI S/D BULAN FEBRUARI
KET
VOL SAT
KEUANGAN (%)
FISIK
VOL SAT (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
39
Tabel 8 : Format Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Fisik Kebun Petani Peserta Kegiatan Revitalisasi Tahun 2015
No Provinsi Kabupaten
/Lokasi Komoditi
Pelaksana /Gapoktan /Poktan
Koperasi /Petani
Petani (KK)
Areal (Ha)
No SK CPCL Bupati/ Tanggal
TT
Luas Areal
Berproduksi (Ha)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40
Tabel 9 : Format Laporan Kinerja petugas pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan Tahun 2015
No Nama
TKP/PLP-TKP
Wilayah Binaan Tahun Masuk
Masa Kerja
Kehadiran Komoditi Binaan
Luas Kebun Binaan (Ha)
Permasalahan Ket Provinsi Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
41
Tabel 10 : Format Laporan Pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kegiatan Revitalisasi Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2015
No Nama
Perusahaan Kabupaten Koperasi
Target Luas (Ha)
Tahun Tanam
Realisasi Penanaman
(Ha)
Yang sudah (Ha)
Rencana Dinilai (Ha)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
42
Tabel 11 : Format Laporan Verifikasi Ketepatan Sasaran Subsidi Bunga KPEN-RP
Provinsi : Kabupaten : Periode : Komoditi : Bank Pelaksana :
No Nama Debitur/Koperasi Jumlah Kredit Nomor SK Bupati/Surat Dirjenbun Tanggal SK
Bupati/Surat Dirjenbun
1 2 3 4 5
Catatan : untuk komoditi Kelapa Sawit menggunakan nomor surat penetapan Dirjen Perkebunan
