Upload
widiana-safaat
View
678
Download
94
Embed Size (px)
DESCRIPTION
-
Citation preview
Pedoman Umum Padat Karya
KATA PENGANTAR Kegiatan Padat Karya pada berbagai kegiatan lingkup Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air adalah merupakan salah satu kebijakan tentang cara pelaksanaan kegiatan, khususnya komponen kegiatan pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air, pada tahun anggaran 2008. Kebijakan ini merupakan salah satu wujud kepedulian dan keberpihakan Departemen Pertanian, khususnya Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, kepada para petani pelaksana pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air di lapangan berupa penciptaan lapangan kerja sekaligus pemberian insentif atau upah tenaga kerja. Insentif atau upah padat karya ini, berbeda pola dan tujuannya dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi orang miskin, bukan saja untuk memberikan tambahan penghasilan kepada para petani tetapi juga untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap infrastruktur pengelolaan lahan dan air yang telah mereka bangun. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk dijadikan sebagai acuan pelaksanaan bagi para pelaksana kegiatan baik di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota ataupun lapangan dan semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan padat karya ini. Diharapkan petugas dapat memahami dan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan dan sasaran kegiatan itu dapat terwujud.
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008 i
Pedoman Umum Padat Karya
Demikian, semoga dengan mengacu pada pedoman ini, pekerjaan konstruksi sarana dan prasarana lahan dan air yang ada dapat dilaksanakan oleh para pelaksana di daerah dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jakarta, Januari 2008
Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air
Ir. Hilman Manan Dipl. HE NIP. 110 018 140
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008 ii
Pedoman Umum Padat Karya
DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar .............................................................................. i Daftar Isi......................................................................................... ii BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................ 1 B. Tujuan Penyusunan Pedoman Umum ................................... 3 C. Pengertian-Pengertian ............................................................ 3 BAB II. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN A. Tujuan Kegiatan ...................................................................... 7 B. Sasaran Kegiatan.................................................................... 8 BAB III. KRITERIA, SIFAT DAN MACAM BANGUNAN A. Kriteria dan Sifat Kegiatan ...................................................... 9 B. Macam Bangunan Infrastruktur Pengelolaan Lahan dan Air .. 10 BAB IV. TAHAPAN KEGIATAN A. Persiapan (Sosialisasi)............................................................ 17 B. Perencanaan ........................................................................... 17 C. Pelaksanaan............................................................................ 18 D. Pengawasan dan Pengendalian ............................................. 22 E. Pembiayaan ............................................................................ 23 BAB V. ORGANISASI A. Tingkat Pusat .......................................................................... 24 B. Tingkat Propinsi....................................................................... 25 C. Tingkat Kabupaten/Kota.......................................................... 26
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008 iii
Pedoman Umum Padat Karya
BAB VI. MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL SARANA PADATKARYA MELALUI POLA TRANSFER KE REKENING KELOMPOK A. Pembuatan Rekening........................................................................ 29 B. Mekanisme Transfer Dana Bantuan Social....................................... 29 C. Alur Pencairan Dana Bantuan Sosial................................................ 30 BAB VII. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN PADAT KARYA A. Administrasi Keuangan Padat Karya ................................................ 33 B. Pertanggungjawaban Keuangan Padat Karya ................................. 36 BAB VIII. PELAPORAN DAN EVALUASI A. Pelaporan ......................................................................................... 45 B. Evaluasi ............................................................................................ 47 BAB VIII. PENUTUP................................................................................ 49 LAMPIRAN
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008 iv
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air
merupakan bagian integral dan merupakan salah satu
pendukung penting bagi pembangunan pembangunan sektor
pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan,
hortikultura, peternakan maupun perkebunan. Namun
demikian, infrastruktur yang telah dibangun dengan biaya tidak
murah tersebut seringkali kurang dimanfaatkan secara optimal
oleh para petani. Hal ini karena peran petani selama ini dalam
pembangunan infrastruktur tersebut relative pasif dan seakan
hanya merupakan obyek pembangunan dimana pelaksanaan
konstruksi umumnya dilaksanakan oleh pihak ketiga.
Keterlibatan petani yang kurang dalam proses pengambilan
keputusan baik pada tahap awal saat pra survey, investigasi,
desain, maupun konstruksi cenderung mengakibatkan rasa
tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap bangunan yang
ada sangatlah minim.
Sementara itu disisi lain sebagian kalangan menyatakan,
seperti pernah dilansir dalam media cetak baru-baru ini, bahwa
hanya sebagian kecil saja dana pembangunan dari pemerintah
yang dapat menyentuh dan dinikmati rakyat kecil seperti
petani dan buruh tani. Sangat disadari bahwa selama ini hanya
kalangan pengusaha saja yang menikmati sebagian besar kue
pembangunan itu. Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
1
Bertolak dari kenyataan tersebut diatas maka untuk tahun
anggaran 2008 ini diambil suatu kebijakan bahwa pelaksanaan
konstruksi infrastruktur pengelolaan lahan dan air untuk
beberapa kegiatan lingkup Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air,
sejauh tidak memerlukan teknologi canggih dan alat-alat berat,
dilakukan dengan pola padat karya produktif. Infrastruktur
pengelolaan lahan dan air tersebut misalnya jalan usaha tani,
jalan produksi, sumur resapan, embung, bangunan konservasi
tanah, jaringan irigasi tingkat usaha tani, dam parit.
Berbeda dengan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang
ada saat ini, kebijakan ini disamping merupakan wujud
kepedulian dan keberpihakan sector pertanian terhadap petani
dan buruh tani juga merupakan upaya untuk mereposisikan
petani sebagai pelaku atau subyek pembangunan. Diharapkan
kebijakan ini akan menciptakan kebersamaan dan rasa
tanggung jawab secara kolektif terhadap infrastruktur
pengelolaan lahan dan air yang telah mereka bangun.
Disamping itu, dengan padat karya akan membuka lapangan
pekerjaan baru pada saat tidak ada kegiatan atau pekerjaan
yang berarti di lahan usaha taninya (“off-season job
opportunity”).
Pada gilirannya kegiatan padat karya produktif ini tidak hanya
memberikan tambahan penghasilan dan nilai tambah bagi
peserta padat karya saja namun juga bermanfaat bagi
masyarakat perdesaan setempat dengan dampak multiplie
effeknya baik secara ekonomi maupun sosial. Melalui kegiatan
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
2
ini diharapkan infrastruktur pengelolaan lahan dan air, yang
telah dibangun atau direhabilitasi yang merupakan buah karya
petani dan buruh tani atau warga masyarakat perdesaan yang
lemah perokonomiaannya, dapat berfungsi lebih optimal dan
lestari dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan
bukan saja subsektor tanaman pangan tetapi juga subsektor
hortikultura, perkebunan maupun peternakan di lokasi
setempat.
B. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN UMUM
Penyusunan Pedoman umum ini bertujuan untuk :
1. Memberikan acuan atau pedoman kerja bagi para
pelaksana padat karya sehingga dapat memahami dan
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan
sebaik-baiknya.
2. Menyamakan persepsi, langkah dan kejelasan tentang
mekanisme pelaksanaan padat karya sejak persiapan,
pelaksanaan hingga pengawasan dan monitoring agar
sasaran kegiatan padat karya dapat tercapai sebagaimana
yang diharapkan.
C. PENGERTIAN - PENGERTIAN
Dalam petunjuk pelaksanaan ini akan dijumpai istilah-istilah
yang memiliki pengertian sebagai berikut :
1. Padat Karya
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
Suatu kegiatan produktif yang mempekerjakan atau
menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak. 3
2. Padat Karya Pertanian bidang pengelolaan Lahan
dan Air Suatu kegiatan padat karya yang melibatkan atau
mepekerjakan petani, buruh tani atau warga perdesaan
miskin lainnya pada kegiatan pembangunan infrastruktur
pengelolaan lahan dan air untuk tujuan produktif di sektor
pertanian.
3. Penanggung Jawab Kegiatan Padat Karya (PKP)
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bertanggung
jawab untuk wilayah kerjanya masing-masing.
4. Koordinator Lapangan Padat Karya (Korlap)
Petugas/staf teknis Dinas Pertanian Kabupaten yang
ditunjuk oleh PKP, yang berfungsi sebagai sekretaris
dengan tugas mengatur, mengkoordinasikan dan memberi
arahan teknis kepada petugas lapangan padat karya.
5. Bendaharawan
Petugas adminsitrasi sebagai pemegang uang kegiatan
yang diangkat oleh PKP dan berasal atau merupakan staf
pada Satuan Kerja (Satker) pada Dinas Pertanian
Kabupaten/ Kota.
6. Juru Bayar/Pembantu Bendaharawan Staf bendaharawan pada Satuan Kerja (Satker) pada Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota atau petugas yang ditunjuk
yang bertugas membayar upah kerja padat karya. Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
4
7. Petugas Lapangan Padat Karya (PLP) Mantri Tani/Petugas Pertanian Kecamatan/KCD yang
ditugaskan oleh PKP untuk melakukan pelaksanaan
kegiatan seperti CP/CL, pembagian kelompok kerja, jadwal
pelaksanaan, pengawasan kegiatan fisik di lapangan,
pengerahan tenaga kerja dll.
8. Pengawas Padat Karya
Pengawas Padat Karya adalah petugas yang bertugas
mengawasi pelaksanaan padat karya agar tidak terjadi
penyimpangan. Pengawas padat karya dapat dilakukan
oleh perangkat desa, LSM, atau lembaga lainnya.
9. Petani/ Buruh Tani/ Pekerja Tenaga kerja yang direkrut dari petani pemilik, petani
penggarap, petani pemilik dan penggarap lahan, buruh
tani, atau warga miskin setempat yang karena kondisi
sosial dan ekonominya layak untuk diproiritaskan
mengikuti padat karya.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
10. Kelompok Padat Karya (PK) Kelompok peserta padat karya yang terdiri dari
petani/buruh tani/warga miskin dengan jumlah anggota
sebanyak 20 orang.
5
11. Infrastruktur pengelolaan lahan dan Air Bangunan di tingkat desa/tingkat usaha tani baik berupa
jalan usaha tani, jalan produksi, Jaringan Irigasi Tingkat
Usaha Tani/Desa, sumur resapan, bangunan konservasi
tanah dll yang berguna untuk mendukung pembangunan
pertanian baik subsektor tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, maupun peternakan.
12. Hari Orang Kerja (HOK)
Jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan
dan air yang besarnya bervariasi tergantung macam
Bangunannya.
13. Jam Kerja
Jumlah jam kerja per orang per hari (per HOK) yang besar
atau jumlah jam kerjanya disesuaikan dengan upah tenaga
kerja harian pada umumnya atau berlaku di lokasi padat
karya yang bersangkutan.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
6
BAB II TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN
A. TUJUAN KEGIATAN
1. Menyediakan lapangan kerja produktif bagi tenaga kerja
baik petani, buruh tani, warga miskin lainnya di lokasi
pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pengelolaan lahan
dan air.
2. Memberikan kompensasi kepada para petani maupun
buruh tani yang berkurang atau bahkan kehilangan
pendapatan akibat kekeringan/serangan hama/over
produksi dll.
3. Mendayagunakan tenaga kerja petani, buruh tani, atau
warga miskin lainnya yang menganggur karena tidak ada
kegiatan usaha tani/lapangan pekerjaan yang mampu
menyerap tenaga kerja setempat (“ off season job
opportunity”).
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur pengelolaan lahan dan
air serta sekaligus meningkatkan kebersamaan, tanggung
jawab dan rasa memiliki petani setempat terhadap
bangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air yang
telah mereka bangun.
5. Memberdayakan ekonomi masyarakat perdesaan dan
meningkatkan daya beli masyarakat.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
7
B. SASARAN KEGIATAN
Sasaran kegiatan padat karya ini adalah para petani dan atau
buruh tani serta warga miskin lainnya (tergantung kebijakan
dan kearifan kepala desa setempat) yang umumnya lemah
tingkat kesejahteraan sosial maupun ekonominya.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
8
BAB III KRITERIA, SIFAT DAN MACAM BANGUNAN
INFRASTRUKTUR PENGENGELOLAAN LAHAN DAN AIR YANG DIPADATKARYAKAN
A. KRITERIA DAN SIFAT KEGIATAN
1. KRITERIA
Kriteria yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan ini adalah :
a. Banyak menyerap tenaga kerja dan tidak
memerlukan teknologi tinggi maupun alat-alat
berat.
b. Kegiatan bersifat produktif dan bermanfaat baik
bagi pekerja (petani/buruh tani/warga miskin)
maupun masyarakat luas.
c. Pekerjaan yang dikerjakan merupakan fasilitas
umum (public facility) berupa infrastruktur
pengelolaan lahan dan air yang berguna untuk
kepentingan masyarakat luas dan bukan untuk
kepentingan golongan maupun perseorangan.
d. Mempunyai dampak yang berkelanjutan
e. Upah tenaga kerja dibayarkan langsung kepada
pekerja.
f. Pekerja adalah orang dewasa (bukan anak-anak)
dan pekerjaan tidak boleh diborongkan.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
g. Kegiatan mempunyai dampak bagi
pemberdayaan perekonomian petani. 9
h. Kegiatan bersifat mendukung program
pembangunan daerah, tidak merusak lingkungan
dan tidak merugikan masyarakat luas.
i. Tidak ada ganti rugi tanah, tanaman dan
lainnya.
j. Kegiatan menggunakan teknologi sederhana,
tepat guna dan dapat dikelola dengan
manajemen sederhana sesuai dengan kondisi
masyarakat setempat.
2. SIFAT KEGIATAN
Kegiatan padat karya yang dilaksanakan bersifat
produktif, berdampak positip di sektor pertanian,
mendukung program pemberdayaan ekonomi
masyarakat, mendukung program ketahanan pangan
nasional serta bermanfaat bagi petani khususnya
dan masyarakat luas pada umumnya. Kegiatan ini
diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki (sense
of ownership belonging) para petani terhadap aset
bangunan sarana dan prasaranan lahan dan air yang
memang menjadi tanggung jawab petani untuk
mengelola dan melestarikannya.
B. MACAM BANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR Macam infrastruktur pengelolaan lahan dan air yang dapat dikerjakan secara padat karya adalah sebagai berikut :
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
10
1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT). Scheme irigasi dari JITUT ini meliputi irigasi teknis,
semi teknis maupun sederhana yang fungsi dan
kinerjanya mengalami penurunan sehingga perlu
upaya rehabilitasi baik untuk saluran tersier,
subtersier, maupun kuarter. Adapun bentuk
kegiatannya dapat berupa :
a. Normalisasi dan peningkatan saluran tersier,
sub tersier dan kuarter yang telah menglami
kerusakan atas sedimentasi.
b. Membuat atau melengkapi saluran sub tersier,
kuarter, sub kuarter dan melining saluran.
c. Memperbaiki dan membuat bangunan
terjunan, gorong-gorong, bangunan bagi,
pintu air, siphon, talang, alat ukur debit, dsb.
Jumlah hari kerja yang dibutuhkan per hektar
adalah 14 HOK/ha dengan unit cost Rp 25.000.-
/HOK.
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
Jenis-jenis kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi
Desa (JIDES) mirip dengan kegiatan rehabilitasi
JITUT dan bila diperlukan dapat dilakukan
perbaikan peningkatan bangunan penangkap air,
baik berupa bendung dan pengambilan bebas
lainnya serta bangunan kelengkapannya.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
11
Jumlah hari kerja yang dibutuhkan per hektar
adalah 21 HOK/ha dengan unit cost Rp 25.000.-
/HOK.
3. Pengembangan Tata Air Mikro (TAM) Bentuk kegiatannya dapat berupa:
a. normalisasi dan peningkatan saluran, saluran
tersier, sub tersier dan kuarter yang telah
mengalami kerusakan atau sedimentasi.
b. Membuat/melengkapi saluran sub tersier,
kuarter, sub kuarter dan melining saluran.
c. Membuat bangunan bagi, pintu air (stoplog),
gorong-gorong dan siphon, dll
Jumlah hari kerja yang dibutuhkan per hektar
adalah 14 HOK/ha dengan unit cost Rp 25.000.- /
HOK.
4. Pembuatan bangunan konservasi lahan Bentuk kegiatannya dapat berupa :
a. Pembersihan dan penyiapan lahan
b. Pembuatan lubang tanaman tahunan baik
untuk tanaman buah-buahan, pangan
(misalnya sukun), ataupun tanaman
perkebunan
c. Pembuatan teras atau gulud yang tergantung
pada kondisi kemiringan, jenis tanah,
kedalaman tanah setempat dll
d. Pembuatan saluran pembuang
e. Pembuatan rorak (“silt pit”) atau got buntuk dll
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
12
Jumlah hari kerja yang dibutuhkan per hektar
adalah 80 HOK/Ha dengan unit cost Rp 25.000.- /
HOK.
5. Pembuatan sumur resapan Bentuk kegiatannya dapat berupa :
a. Pengukuran ulang, pemprofilan dan
pembersihan lahan
b. Pembuatan lubang sumur sampai kedalaman
lapisan aquifer
c. Penimbunan dan pembuangan tanah
d. Pemasangan buis beton
e. Pembuatan bak penyaring
f. Pembuatan saluran pemasukan dan pembuang
g. Pembuatan dinding atau bibir sumur dll
Jumlah hari kerja yang dibutuhkan perhektar
adalah 100 HOK/unit dengan unit cost Rp 25.000.-
/ HOK.
6. Pembuatan embung (farm pond)
Bentuk kegiatannya dapat berupa :
a. Pengukuran ulang, pemprofilan dan
pembersihan lahan
b. Penggalian tanah dan penimbunan di sekeliling
embung
c. Memperkokoh dinding dan lantai embung
d. Pembuatan saluran pemasukan dan pintu
pembuang
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
13
e. Pemagaran embung dll
Jumlah hari kerja yang dibutuhkan per hektar
adalah 1.000 HOK/unit dengan unit cost Rp
25.000.- /HOK.
7. Pekerjaan Optimasi Lahan
Bentuk kegiatannya berupa :
a. Pengolahan lahan/ penyiapan bidang olah
b. Perbaikan kesuburan lahan
c. Perbaikan jalan / saluran / gorong – gorong /
talang / prasarana pertanian lain yang
diperlukan.
d. Perbaikan bangunan konservasi yang
diperlukan
Jumlah hari kerja yang dibutuhkan per hektar
adalah 80 HOK/Ha dengan unit cost Rp 25.000.-
/HOK.
8. Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) Bentuk kegiatannya berupa :
a. Perbaikan badan jalan
b. Perbaikan saluran kiri/kanan bahu jalan
c. Pembuatan gorong-gorong
d. Penanaman rumput penguat pada tebing jalan
dan tebing saluran
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
14
Jumlah hari kerja yang dibutuhkan per hektar
adalah 1.000 HOK/Km dengan unit cost Rp
25.000.- /HOK.
9. Pembuatan DAM Parit a. Pengukuran ulang, pemrofilan dan
pembersihan parit / anak sungai/ sungai
b. Penggalian pondasi
c. Pembuatan talud/free board
d. Pembangunan bendung dan bangunan
kelengkapannya
e. Pembuatan dan pemasangan pintu air.
Jumlah hari kerja yang dibutuhkan per hektar
adalah 600 HOK/unit dengan unit cost Rp 25.000.-
/HOK.
10. Pembuatan Bangunan Reklamasi Lahan
a. Land clearing dan land leveling
b. Rehabilitasi penahan banjir
c. Rehabilitasi jaringan pengaturan drainase
d. Pembuatan petak dan galengan sawah
e. Konstruksi teras dan bangunan penyadap air
f. Pembuatan teras dan guludan
g. Pembangunanpengendalian erosi dan
sedimentasi
h. Pembuatan saluran dan buangan air
i. Pembuatan sumur renteng dan jaringan
pengairan
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
15
j. Konstruksi system surjan
k. Pengaturan bentuk lahan
Kegiatan ini tergantung pada tipologi lahan dan
kebutuhan/jenis bangunan yang akan dibangun.
Jumlah hari kerja yang dibutuhkan per hektar adalah
80 HOK/Ha dengan unit cost Rp 25.000.- /HOK.
11. Jalan Kebun
Letak dan panjang jalan sesuai SID yang mengikuti
kontur
a. Pembersihan bahu dan badan jalan minimal 5
meter
b. Pengupasan top soil
c. Pembuatan saluran pembuangan di kiri –
kanan jalan dengan ukuran 40 – 60 cm
dengan kedalaman 50 cm.
d. Pembentukan badan jalan berupa cembungan.
e. Pemadatan jalan apabila dimungkinkan
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
16
BAB IV TAHAPAN KEGIATAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang
berdayaguna dan berhasil guna, maka kegiatan padat
karya dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan
antara lain persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian /pengawasan.
A. PERSIAPAN (SOSIALISASI)
Salah satu kegiatan persiapan yang sangat penting untuk
dilakukan adalah sosialisasi program padat karya.
Sosialisasi dilakukan ke seluruh instansi terkait, aparat
daerah termasuk desa dan masyarakat luas termasuk
lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tujuan sosialisasi
agar masyarakat luas mengetahui dengan jelas tentang
program padat karya yang akan diadakan sehingga
diharapkan kegiatan ini menjadi transparan dan bebas dari
KKN. Disamping itu sosialisasi bertujuan untuk
menghimpun/ menerima masukan dari masyarakat
tentang pemilihan lokasi, jenis kegiatan serta prioritas-
prioritas sasaran kegiatan.
B. PERENCANAAN
Perencanaan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan antara
lain :
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
17
1). Pemilihan calon lokasi (CL)
Sesuai dengan norma, standard teknis dan kriteria
macam bangunan sarana dan prasarana lahan dan air
yang akan dibangun, Penanggung jawab kegiatan
padat karya dengan didampingi oleh petugas/staf
teknis terkait, menetapkan calon lokasi bangunan yang
akan dikonstruksi.
2). Pemillihan bentuk/jenis kegiatan.
Bentuk kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan kondisi
lapangan dan ditetapkan oleh petugas teknis Dinas
Pertanian Kabupaten dan lapangan berkoordinasi
dengan PLP, Korlap, aparat Kecamatan/desa setempat
serta instansi teknis terkait lainnya.
3). Pendataan/ Pendaftaran petani/buruh tani/warga
miskin lainnya (CP)
Dari calon lokasi infrastruktur pengelolaan lahan dan
air didaftar petani/buruh tani/warga miskin lainnya
yang memenuhi criteria untuk menjadi calon peserta
padat karya.
C. PELAKSANAAN
1. TAHAP PERSIAPAN Pada tahap persiapan ini kegiatan-kegiatan yang perlu
dilakukan meliputi:
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
18
a. Penunjukkan personil pelaksana
Dengan memperhatikan ketentuan yang ada,
penanggung jawab kegiatan yang didalam hal ini
adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
menunjuk: koordinator lapangan (Korlap), PLP,
dan Pengawas atau tim pemantau.
b. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan
Penanggung jawab kegiatan menyusun rencana
pelaksanaan kegiatan yang menyangkut aspek
lokasi, jenis pekerjaan, pembiayaan, jadwal waktu
pelaksanaan dll (Rencana Operasional/RO).
c. Penyediaan biaya
Agar kegiatan yang direncanakan tersebut diatas
dapat terlaksana tepat pada waktunya maka
bendaharawan sebagai pemegang uang kegiatan
harus menyediakan biaya yang diperlukan sesuai
jadwal yang telah ditetapkan.
1. Biaya dalam pelaksanaan padat karya ini
adalah merupakan bantuan pemerintah pusat
melalui dana Tugas Perbatuan ke kabupaten
langsung. Dana ini sepenuhnya dialokasikan
untuk upah tenaga kerja kepada para petani
dan buruh tani atau warga miskin peserta
padat karya.
2. Diharapkan untuk kegiatan penyediaan
kebutuhan fisik berupa pasir, semen, batubata
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
19
dan lain-lain serta untuk biaya operasional dan
administrasi kegiatan seperti honorarium /
perjalanan Penanggung Jawab Kegiatan,
Pengawas Lapangan, Petugas Pelaksana
Lapangan dan lain-lain disediakan melalui
APBD I/II.
3. Sebagai bagian integral dari laporan
pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan
air yang ada di kabupaten maka kabupaten
pelaksana wajib melaporkan kemajuan
pelaksanaan fisik maupun keuangan ke
Propinsi dan kompilasi atau rekapitulasinya
dikirimkan ke Pusat oleh Propinsi.
d. Pendaftaran seleksi peserta padat karya
Dari sekian banyak petani, buruh tani, warga
miskin yang ada dilakukan pendaftaran/seleksi
calon peserta padat karya yang benar-benar layak
sesuai dengan criteria yang ada (FORMULIR A).
e. Pematokan
Sebelum kegiatan fisik dimulai perlu dilakukan
pengecekan kembali keadaan lokasi. Selanjutnya
dipasang profile dari kayu atau bambu sesuai
dengan kondisi bangunan infrastruktur
pengelolaan lahan dan air yang akan dibangun
atau direhabilitasi. Pemasangan profile dilakukan
oleh petugas lapangan padat karya (PLP) bersama
dengan petani atau warga setempat. Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
20
2. TAHAP PELAKSANAAN Pada tahap pelaksanaan fisik, kegiatan yang perlu
dilakukan meliputi :
a. Pencatatan Tenaga Kerja
Pada hari pertama sebelum pekerjaan dimulai
petugas lapangan padat karya (PLP) wajib
mengecek daftar nama petani, buruh tani, dan
warga miskin lainnya sebagai peserta padat karya.
b. Pengaturan Pembagian Kerja
Petugas lapangan padat karya (PLP) dan petugas
lapangan membagi dan mengatur pekerja dalam
beberapa kelompok yang beranggotakan sekitar 20
orang. Kemudian PLP tersebut membagi tugas dan
pekerjaan pada kelompok-kelompok padat karya
sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
jadwal kegiatan fisik yang ditentukan (FORMULIR
B).
c. Koordinator lapangan padat karya bertugas
mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan
arahan teknis kepada petugas lapangan padat
karya.
d. Setiap pekerja berhak mendapatkan pekerjaan
padat karya selama + 10 HOK (Hari Orang Kerja)
atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
21
e. Pembayaran Upah Tenaga Kerja
Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan oleh
pembantu bendaharawan atau juru bayar yang
sebelumnya harus mengajukan permohonan uang
muka kerja bagi upah tenaga kerja minggu yang
sedang berjalan (FORMULIR C). Upah tenaga
tenaga kerja per Hari Orang Kerja (HOK) adalah
seragam untuk seluruh kabupaten pelaksana padat
karya yaitu Rp. 25.000 per HOK.
f. Setiap pengajuan uang muka kerja harus disertai
dengan keterangan atau pernyataan dari Petugas
lapangan padat karya tentang jumlah pekerja
proyek yang harus dibayar selama minggu yang
bersangkutan (FORMULIR D).
D. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
1. Pada dasarnya pengawasan dan pengendalian padat
karya dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan
baik masyarakat maupun instansi pemerintah yang
berkepentingan terhadap pembangunan atau wilayah
desa yang bersangkutan.
2. Pengendalian terhadap pelaksanaan padat karya
sehari-hari dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan
padat karya (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten)
berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
22
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan
keuangan harus dilakukan secara intensif dan efektif
untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan
penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara.
4. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik dan
pembagian upah dilakukan oleh pengawas lapangan
padat karya.
E. PEMBIAYAAN
1. Upah tenaga kerja pembangunan infrastruktur
pengelolaan lahan dan air bersumber dari dana Tugas
Pembantuan yang berada di masing-masing
Kabupaten/ Kota pelaksana padat karya.
2. Biaya operasional kegiatan persiapan, pelaksanaan,
pembinaan dan pemantauan serta kegiatan terkait
lainnya menjadi beban Dinas Pertanian
Propinsi/Kabupaten/Kota.
3. Bila tidak tersedia dana pengadaan material bangunan,
dananya dapat disediakan dari sumber APBD I/APBD
II/ Swadaya masyarakat petani sendiri.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
23
BAB V ORGANISASI
Untuk mendukung pelaksanaan padat karya diperlukan adanya
organisasi pelaksana yang memadai baik kualitas maupun
kuantitasnya. Agar dapat dicapai hasil yang maksimal
diharapkan adanya koordinasi, keterpaduan dan persepsi serta
pola pikir yang sama.
A. TINGKAT PUSAT
1. Pembina
Sebagai pembina adalah Menteri Pertanian yang
fungsinya adalah memberikan bimbingan dan arahan
kebijaksanaan umum agar sasaran dan tujuan kegiatan
padat karya dapat tercapai.
2. Penangggung jawab kegiatan padat karya
Sebagai penanggungjawab kegiatan padat karya
adalah Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air. Tugas dan
fungsinya memberikan petunjuk dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian agar tujuan padat
karya dapat tercapai dengan baik.
3. Penanggungjawab Teknis
Sebagai penanggungjawab teknis adalah Direktur
lingkup Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air yang tugas
dan fungsinya memberikan arahan dan pedoman
teknis pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan
dan air.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
24
4. Pelaksana Padat Karya
Yang dimaksud pelaksana padat karya adalah para
petugas struktural dan Satker yang tugas dan
fungsinya melaksanakan dan bertanggungjawab
terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan padat karya
serta hasil yang dicapai sesuai sasaran yang telah
ditetapkan.
B. TINGKAT PROPINSI
1. Dinas Pertanian Propinsi bertugas mengkoordinasikan,
memonitor serta melaksanakan bimbingan teknis
terhadap pelaksanaan padat karya di semua
kabupaten pelaksana padat karya di wilayah kerjanya.
2. Dari hasil monitoring dan juga pelaporan pelaksanaan
padat karya dari tingkat Kabupaten, Dinas Pertanian
Propinsi wajib menyusun pelaporan untuk disampaikan
ke tingkat Pusat (dalam hal ini penanggung jawab
teknis tingkat Pusat). Pelaporan pelaksanaan padat
karya ini merupakan bagian integral dari laporan
pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air yang
ada di Kabupaten/Propinsi ybs.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
25
C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA
1. Penanggungjawab Kegiatan
Sebagai penanggungjawab kegiatan di Kabupaten/Kota
adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten. Tugas dan
fungsi penanggungjawab kegiatan adalah melakukan
perencanaan kegiatan padat karya, pembinaan dan
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan di kabupaten/kota serta melaporkan
pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada
penanggungjawab teknis di pusat dengan tembusan ke
Dinas Pertanian Pertanian Propinsi.
2. Bendaharawan
Bendaharawan bertanggungjawab atas pengelolaan
keuangan, pencairan, penerimaan, pengeluaran,
pencatatan serta menyelenggarakan adminsitrasi
keuangan yang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Sekretariat/KORLAP
Tugas dan fungsi sekretariat adalah membantu PKP
dalam rangka pelaksanaan program padat karya di
lapangan.
4. Pekerja/petani dan buruh tani serta warga miskin
peserta padat karya
Pekerja/petani peserta padat karya bertugas
mengerjakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk ketua
kelompok.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
26
5. Petugas Lapangan Padat Karya, bertugas memberikan
arahan teknis terhadap ketua dan kelompok
petani/buruh tani peserta padat karya dan melakukan
pengawasan agar hasil kegiatan sesuai dengan
ketentuan/sasaran kegiatan
6. Ketua kelompok, bertugas mengkoordinasikan
kesatuan pekerjaan dari para pekerja yang mendapat
arahan dari Petugas Lapangan Proyek
7. Juru Bayar/pembantu bendaharawan, bertugas
membayarkan upah peserta padat karya serta
bertanggungjawab atas pekerjaannya yang berkaitan
dengan masalah keuangan dan administrasinya kepada
bendaharawan.
8. Pengawas Padat Karya, bertugas mengawasi
pelaksanaan padat karya agar tidak terjadi
penyimpangan yang dapat dilakukan oleh perangkat
desa, LSM, atau lembaga lainnya.
9. Bagan Organisasi Pelaksanaan kegiatan program padat
karya sebagaimana tersaji dalam halaman berikut :
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
27
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
28
STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM PADAT KARYA
: Jalur
Koordi
DIREKTUR LINGKUP DITJEN PLA
PEMBINA
MENTERI PERTANIAN
DINAS PERTANPROPINSI
IAN
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
SEKRETARIAT/ KORLAP
SATKER/ BENDAHARAWAN
Kelompok PK Kelompok PK Kelompok PK
PETANI / BURUH TANI PELAKSANA PADAT KARYA
JURU BAYAR/ PEMBANTU BENDAHARA
INSTANSI TERKAIT
SATKER PUSAT
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
DIRJEN PENGELOLAAN LHN DAN AIR
PLP PADAT KARYA
PENGAWAS PADKARYA
AT
PLP PADAT KARYA PLP PADAT KARYA
: Jalur Komando
: Jalur Monitoring dan Pelaporan
: Jalur Koordinasi
: Jalur Pengawasan
BAB VI MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL
SARANA PADAT KARYA MELALUI POLA TRANSFER
KE REKENING KELOMPOK
Pencairan dana bantuan sosial untuk pengadaan sarana padat karya
kepada kelompok pelaksana padat karya di lapangan. Pencairan dana
bantuan sosial tersebut dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai
berikut :
A. Pembuatan Rekening
1. Ketua Kelompok Pelaksana Padat Karya membuka rekening
pada Bank Pemerintah terdekat untuk menerima transfer
bantuan sosial pengadaan sarana padat karya;
2. Dana transfer yang masuk, nantinya dapat dicairkan melalui
cek yang ditandatangani bersama oleh Penanggungjawab
Padat Karya (Kepala Dinas lingkup Pertanian
Kabupaten/Kota) dan Ketua Kelompok Pelaksana Padat
Karya.
B. Mekanisme Transfer Dana Bantuan Sosial
Transfer dana bantuan sosial untuk pengadaan sarana padat
karya dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
1. Ketua kelompok pelaksana kegiatan padat karya mengusulkan
pengadaan sarana padat karya ke Koordinator Lapangan
(Korlap).
2. Korlap mengajukan usulan pengadaan sarana tersebut kepada
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilengkapi dengan
rencana kegiatan padat karya dan spesimen tandatangan
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
29
pencairan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok
Pelaksana Padat Karya dan Kepala Dinas.
3. PPK melakukan penelaahan terhadap usulan pengadaan
sarana padat karya dan apabila telah memenuhi syarat,
usulan tersebut diajukan kepada KPA untuk dibuatkan SPP
yang dilengkapi dengan rencana pelaksanaan padat karya
dimana rencana tersebut minimal memuat lokasi, target
areal/fisik, waktu pelaksanaan, peserta padat karya, dll.
4. SPP tersebut diajukan kepada Tim Penguji dan apabila SPP
dinyatakan memenuhi syarat maka diterbitkan SPM.
5. SPM diteruskan ke KPPN untuk dilakukan penelitian dan
diverifikasi kebenaran dokumen untuk diterbitkan SP2D,
untuk itu dana bantuan sosial akan segera ditransfer
langsung kepada rekening ketua kelompok pelaksana padat
karya.
6. Pencairan dana bantuan sosial padat karya dapat dilakukan
melalui pengajuan ketua kelompok kepada Kepala Dinas
melalui PPK yang dilampiri dengan rencana kegiatan di
lapangan.
C. Alur Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk Pengadaan Sarana Padat Karya melalui Mekanisme Transfer ke Rekeneing Ketua Kelompok
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
30
PPPP(Pejabat Penguji dan
Perintah
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
KPA(Kuasa Pengguna
Anggaran)
KORLAP (Koordinator Lapangan)
KPPN Bendahara
Ketua Kelompok Pelaksana Kegiatan Padat Karya
2 (UPS)
3 (UPS)
4 (SPP)
5 (SPM)
1 (UPS)
6 (SP2D dan Transfer Dana Bansos)
Keterangan:
1. Ketua kelompok pelaksana padat karya mengajukan usulan
pengadaan sarana (UPS) kepada Koordinator Lapangan
(Korlap).
2. Koordinator Lapangan (Korlap) meneruskan usulan pengadaan
sarana (UPS) Padat Karya ke Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK).
3. Oleh PPK, usulan pengadaan sarana (UPS) dipelajari dan
ditelaah yang selanjutnya diajukan ke Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) yaitu Kepala Dinas Kabupaten.
4. Apabila usulan pengadaan sarana (UPS) Padat Karya yang
diajukan dianggap lengkap, maka KPA memerintahkan kepada
Bendahara untuk mempersiapkan SPP guna diajukan ke
Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, sebagai dasar
penerbitan SPM. Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
31
5. Oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, SPM diajukan
ke KPPN guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D).
6. SP2D tersebut sebagai dasar transfer dana bantuan sosial guna
pengadaan sarana Padat Karya kepada Ketua Kelompok
Pelaksana Padat Karya.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
32
BAB VII MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN PADAT KARYA
A. ADMINISTRASI KEUANGAN PADAT KARYA Pencapaian fisik kegiatan padat karya sangat penting diikuti
dengan penyelesaian administrasinya. Untuk itu tertib administrasi
termasuk didalamnya adalah menyangkut dasar
pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam rangka
pelaksanaannya. Pelaksanaan administrasi padat karya mulai dari
tahap persiapan/perencanaan sampai dengan penyerahan hasil
pekerjaan sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan
Langkah–langkah administrasi pada tahap persiapan /
perencanaan antara lain :
1. Penetapan Personil Lapangan
Sesuai dengan organisasi pelaksanaan sebagaimana
tertuang dalam Pedoman Umum Padat Karya, perlu
ditetapkan personil lapangan melalui Keputusan KPA yang
minimal memuat uraian tugas dan tanggung jawab
masing-masing personil tersebut dan besarnya
honorarium/tunjangan kompensasi kerja sepanjang
teralokasi dananya. Personil lapangan yang perlu
ditetapkan melalui Keputusan KPA antara lain :
a. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku
Penanggungjawab Padat Karya Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
33
b. Koordinator Lapangan (Sekretaris Padat Karya)
c. Petugas Lapangan Padat Karya (PLP)
d. Juru Bayar Padat Karya
e. Petugas Pengawas Padat Karya
2. Penetapan Calon Lokasi Dan Jenis Pekerjaan Padat Karya
Tahap perencanaan pekerjaan Padat Karya yang
terpenting adalah penetapan calon lokasi kegiatan sesuai
dengan jenis pekerjaan yang akan dipadatkaryakan.
Identifikasi calon lokasi setidaknya memuat secara jelas
menyangkut hamparan lahan pertanian yang digarap, jenis
dan volume pekerjaannya.
3. Penetapan lokasi dan petani/buruh tani peserta padat
karya
Setelah identifikasi lokasi padat karya telah jelas, maka
perlu segera ditetapkan pesertanya yang meliputi petani,
buruh tani atau keluarga miskin berdomisili di sekitar lokasi
kegiatan. Penetapan peserta padat karya ini penting
sabagai dasar pemberian upah atau honor kepada mereka
sesuai alokasi dananya. Penetapan peserta padat karya ini
sekaligus dengan penetapan lokasi dan jenis pekerjaan
padat karya melalui Keputusan KPA.
4. Penyiapan Daftar absensi dan pembayaran upah
Daftar yang perlu dipersiapkan pada padat karya ini antara
lain:
a. Daftar Absensi Peserta Padat Karya b. Daftar pembayaran upah bagi peserta Padat Karya
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
34
2. Tahap Pelaksanaan Administrasi pada tahap pelaksanaan meliputi:
1. Pengisian daftar absensi dan pembayaran upah
a. Daftar absensi yang ditandatangani oleh Petugas
Lapangan Padat Karya (PLP) serta pengawas padat
karya.
b. Pembayaran upah padat karya kepada peserta.
2. Pencatatan hasil pekerjaan padat karya
a. Pencatatan jumlah pekerja, jenis pekerjaan, volume
pekerjaan dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
b. Pencatatan kejadian penting dalam pelaksanaan padat
karya.
3. Dokumentasi
a. Dokumentasi lokasi sebelum dikerjakan.
b. Dokumentasi pada tahap pekerjaan.
c. Dokumentasi pada pasca pekerjaan.
3. Tahap Penyelesaikan Pekerjaan Administrasi pada tahap penyelesaian pekerjaan meliputi:
1. Pembuatan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. 2. Pembuatan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Pelaksanaan Padat Karya antara lain memuat: a. Lokasi Padat Karya
b. Jenis dan volume pekerjaan
c. Jumlah Peserta Padat Karya
d. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
35
e. Pembayaran Upah (jumlah jam/hari/orang)
f. Jumlah dana dan realisasi
g. Foto dan dokumentasi
B. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADAT KARYA
1. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Melalui Pola LS Dasar hukum mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP-
LS/GU), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan aturan yang berlaku
sebagaimana dalam Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER.66/PB/2005, tanggal 28 Desember
2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu pada Bab III
pasal 4 butir 5 menyangkut SPP-LS untuk pembayaran gaji,
upah/honor dan vakasi.
1. Mekanisme Pembayaran
Pembayaran pelaksanaan Padat Karya dilakukan melalui
mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan tahapan
sebagai berikut:
a. KPA mengajukan SPP-LS kepada Pejabat Penguji dan
Penerbit SPM dilengkapi dengan SK tentang Pemberian
Honor/Upah, Surat Setoran Pajak (SSP) kalau ada dan
Daftar Penerima Pembayaran honor/upah sesuai CP/CL
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
36
yang dikerjakan dan ditandatangani oleh KPA/Pejabat
yang ditunjuk.
b. Tim Penguji melakukan pengujian dan penelitian atas
SPP-LS dan dokumen pendungkungnya yang diajukan
untuk dasar Penerbitan SPM.
c. SPM dikeluarkan oleh Pejabat Penguji dan Penerbit
SPM untuk selanjutnya diajukan ke KPPN dengan
daftar penerima pembayaran guna penerbitan SP2D
yang dilampiri Surat-surat Keputusan tersebut diatas
(point a) dan ditandatangani oleh KPA (PER
66/PB/2005 yaitu Bab V Pasal 9 butir 2).
d. Setelah SPM diterima KPPN kemudian diteliti dan
diverifikasi kebenaran dokumen untuk diterbitkan
SP2D, untuk itu uang akan segera ditransfer kepada
Bendahara.
e. Bendahara satker menyerahkan uang tersebut kepada
Juru Bayar Pelaksana Kegiatan Padat Karya sesuai
dengan jumlah yang diajukan
f. Juru Bayar melakukan pembayaran pada
petani/peserta padat karya dengan disertai daftar
rincian pembayaran yang ditandatangani
petani/peserta padat karya dan juru bayar serta
diketahui Petugas Lapangan Padat Karya sebagai
tanda bukti pembayaran, untuk melengkapi dokumen
LS.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
37
2. Dokumen-dokumen SPP- LS Padat Karya sebagai arsip,
antara lain meliputi :
a. Daftar hadir/absen Peserta Padat Karya yang
ditandatangani oleh Petugas Lapangan Padat Karya
dan diketahui Pengawas Lapangan Padat Karya;
b. Daftar Tanda Terima Upah Tenaga Kerja yang
ditandatangani oleh Juru Bayar dan diketahui oleh
Petugas Lapangan Padat Karya;
c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang
ditandatangani oleh Petugas Lapangan dan
Penanggung Jawab Kegiatan dalam hal ini Kepala
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ;
d. Kuitansi pembayaran upah/honor yang disetujui oleh
Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.
e. Daftar rincian pembayaran yang ditandatangani
petani/peserta padat karya dan juru bayar serta
diketahui Petugas Lapangan Padat Karya sebagai
tanda bukti pembayaran, untuk melengkapi dokumen
kontrak.
f. Serta dokumen penting lainnya yang diperlukan.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
38
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
PPPP (Pejabat Penguji
dan
PPK (Pejabat Pembuat
Komitmen)
39
KPA (Kuasa Pengguna nggaran)
KORLAP (Koordinator Lapangan)
3 (SPP-
4
3. Alur pencairan Upah Padat Karya Melalui LS
KPPN Bendahara
Juru Bayar
Petani/ Peserta Padat
1 (UK)
(SPM)
5
7
2 (UK)
6 (Uang
P k j )
(Upah Padat
Keterangan: 1. Koordinator Lapangan (KorLap) mengusulkan usulan
kegiatan (UK) Padat Karya ke Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK),
2. Oleh PPK, usulan kegiatan ditelaah yang selanjutnya
diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kepala
Dinas Kabupaten,
3. Apabila usulan kegiatan Padat Karya yang diajukan
dianggap lengkap maka KPA memerintahkan kepada
Bendahara untuk mempersiapkan SPP-LS guna diajukan ke
Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4),
4. Oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran SPP-LS
diproses sebagai dasar penerbitan SPM
5. SPM diajukan ke KPPN guna diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D),
6. SP2D sebagai dasar pencairan anggaran oleh Bendahara,
7. Dana yang sudah cair diteruskan kepada Juru Bayar Padat
karya untuk pembayaran upah kepada petani/peserta
padat karya
2. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Melalui Pola Transfer
Pembayaran pelaksanaan padat karya dapat dilakukan dengan
transfer dana belanja pegawai (upah padat karya) kepada
ketua kelompok pelaksana padat karya di lapangan.
Pembayaran pelaksanaan Padat Karya melalui mekanisme
transfer dapat mengurangi beban pekerjaan Bendahara dan
tidak mengganggu Uang Persediaan (UP) sehingga tidak
menghambat kegiatan lainnya. Dengan demikian uang yang
ditransfer sesuai dengan jumlah nominal yang diajukan.
1. Mekanisme Pembayaran
Pembayaran pelaksanaan Padat Karya dilakukan melalui
mekanisme transfer dengan tahapan sebagai berikut:
a. Ketua kelompok pelaksana kegiatan padat karya
mengusulkan daftar peserta padat karya ke
Koordinator Lapangan (Korlap).
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
40
b. Korlap mengajukan usulan kegiatan padat karya ke
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
c. PPK melakukan penelaahan terhadap usulan kegiatan
dan apabila telah memenuhi syarat, usulan tersebut
diajukan kepada KPA untuk dibuatkan SPP yang
dilengkapi dengan SK tentang Pemberian Honor/Upah,
Daftar Penerima Pembayaran honor/upah sesuai CP/CL
yang dikerjakan dan ditandatangani oleh KPA/Pejabat
yang ditunjuk serta spesimen tanda tangan pencairan
dana padat karya, yang ditandatangani oleh ketua
kelompok pelaksana kegiatan padat karya dan Kepala
Dinas
d. Tim Penguji melakukan pengujian dan penelitian atas
SPP dan dokumen pendungkungnya yang diajukan
untuk dasar Penerbitan SPM.
e. SPM dikeluarkan oleh Pejabat Penguji dan Penerbit
SPM untuk selanjutnya diajukan ke KPPN dengan
daftar penerima pembayaran guna penerbitan SP2D
yang dilampiri Surat-surat Keputusan tersebut diatas
(point c).
f. Setelah SPM diterima KPPN kemudian diteliti dan
diverifikasi kebenaran dokumen untuk diterbitkan
SP2D, untuk itu uang akan segera ditransfer langsung
kepada rekening ketua kelompok pelaksana padat
karya.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
41
g. Pencairan dana padat karya dapat dilakukan secara
bertahap sesuai dengan pengajuan ketua kelompok
pelaksana kegiatan kepada Kepala Dinas melalui PPK
yang dilampiri dengan rencana kegiatan di lapangan.
2. Dokumen-dokumen Padat Karya sebagai arsip, antara lain
meliputi :
a. Daftar hadir/absen Peserta Padat Karya yang
ditandatangani oleh Petugas Lapangan Padat Karya
dan diketahui Pengawas Lapangan Padat Karya;
b. Daftar Tanda Terima Upah Tenaga Kerja yang
ditandatangani oleh Juru Bayar dan diketahui oleh
Petugas Lapangan Padat Karya;
c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang
ditandatangani oleh Petugas Lapangan dan
Penanggung Jawab Kegiatan dalam hal ini Kepala
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ;
d. Kuitansi pembayaran upah/honor yang disetujui oleh
Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.
e. Daftar rincian pembayaran yang ditandatangani
petani/peserta padat karya dan juru bayar serta
diketahui Petugas Lapangan Padat Karya sebagai
tanda bukti pembayaran, untuk melengkapi dokumen
kontrak.
f. Serta dokumen penting lain yang diperlukan.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
42
3. Alur Pencairan Upah Padat KaryaMelalui Transfer
PPPP
(Pejabat Penguji dan
Perintah
PPK (Pejabat Pembuat
Komitmen)
KPA (Kuasa Pengguna
Anggaran)
KORLAP(Koordinator Lapangan)
KPPN
Bendahara
Ketua Kelompok pelaksana
kegiatan Padat Karya
2 (UK)
3 (UK)
4 (SPP)
5 (SPM)
1 (UK)
6 (SP2D dan Transfer Upah Kegiatan)
Keterangan:
1. Ketua kelompok pelaksana kegiatan mengajukan usulan
kegiatan (UK) kepada Koordinator Lapangan (Korlap)
2. Koordinator Lapangan (Korlap) mengajukan usulan kegiatan
(UK) Padat Karya ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
43
3. Oleh PPK, usulan kegiatan ditelaah yang selanjutnya diajukan
ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaiu Kepala Dinas
Kabupaten, dilampiri dengan dokumen yang dibutuhkan.
4. Apabila usulan kegiatan Padat Karya yang diajukan dianggap
lengkap maka KPA memerintahkan kepada Bendahara untuk
mempersiapkan SPP guna diajukan ke Pejabat Penguji dan
Perintah Pembayaran (P4), sebagai dasar penerbitan SPM,
5. Oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4) SPM
diajukan ke KPPN guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D).
6. SP2D tersebut sebagai dasar transfer upah kegiatan Padat
Karya kepada ketua kelompok pelaksana Padat Karya.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
44
BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI
A. PELAPORAN Pelaporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan dan merupakan bahan evaluasi untuk perencanaan
dan langkah tindak lanjut. Adapun macam laporan adalah
laporan pelaksanaan mingguan, bulanan dan laporan akhir.
Laporan ini berisi antara lain data dan informasi tentang
perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan, pendayagunaan
tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, pembayaran tenaga
kerja, hasil kerja fisik dan lain-lain.
2. Laporan Mingguan
Petugas Pelaksana Lapangan berkewajiban membuat laporan
mingguan yang memuat data dan informasi tentang macam
pekerjaan, perkembangan fisik dan kemajuan pekerjaan,
penyerapan tenaga kerja, dan pembayaran upah kerja
selama pelaksanaan padat karya (FORMULIR PK-I).
Disamping itu juga perlu dilaporkan hambatan pelaksanaan
lapangan serta upaya pemecahan yang telah dilakukan
(FORMULIR PK-II).
3. Laporan bulanan
Walaupun setiap peserta memiliki hak untuk bekerja selama
10 hari kerja, namun pelaksanaan di suatu kabupaten tidak
otomatis selesai dalam waktu 10 hari. Hal ini karena awal Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
45
pelaksanaan masing-masing lokasi yang belum tentu
seragam. Berdasarkan kompilasi laporan mingguan,
penanggung jawab kegiatan di tingkat kabupaten wajib
membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan padat
karya. yang dikirim ke masing-masing Penanggungjawab
Teknis (Direktur di tingkat Pusat) sesuai dengan bidang
pekerjaan yang dipadatkaryakan dan tembusannya dikirim ke
Kepala Dinas Pertanian Propinsi sebagai coordinator
pelaksanaan padat karya di tingkat Propinsi (FORMULIR PK-
III).
4. Laporan akhir / paripurna
Setelah pelaksanaan padat karya selesai, penanggung jawab
teknis kegiatan di tingkat kabupaten wajib menyiapkan
laporan akhir pelaksanaan padat karya baik dari segi fisik
maupun keuangan. Laporan ini merupakan bagian integral
dari pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lahan dan
Air (misalnya: Optimasi Lahan, Pengembanga Usaha tani
Konservasi, Reklamasi Lahan, Rehabilitasi JITUT dll) sesuai
dengan jenis kegiatannya yang mungkin dapat berbeda
antara kabupaten satu dengan lainnya. Laporan akhir ini
dikirim ke masing-masing Penanggungjawab Teknis (Direktur
di tingkat Pusat) sesuai dengan bidang pekerjaan yang
dipadatkaryakan dan tembusannya dikirim ke Kepala Dinas
Pertanian Propinsi sebagai coordinator pelaksanaan padat
karya di tingkat Propinsi.
5. Setiap kegiatan telah selesai dikerjakan agar supaya
diserahterimakan dari kelompok tani kepada Kepala Dinas
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
46
Pertanian Kabupaten setempat selaku penanggung jawab
kegiatan padat karya. Namun demikian, seperti halnya
pekerjaan konstruksi yang dipihak ketigakan, petani sebagai
pelaksana padat karya wajib untuk melakukan pemeliharaan
untuk kelestarian fungsi bangunan infrastruktur pengelolaan
lahan dan air yang telah dibangun. Adapun berita acara
serah terima pelaksanaan pekerjaan tersebut dibuat dengan
menggunakan FORMULIR E. Berita acara dilengkapi dengan :
a. Pernyataan penyelesaian kegiatan padat karya
(FORMULIR F).
b. Pernyataan Instansi/Dinas Pertanian Kabupaten
mengenai hasil fisik kegiatan padat karya (FORMULIR
G).
c. Pernyataan kesanggupan peserta padat karya / petani /
kelompok tani untuk mengadakan upaya pemeliharaan
bangunan yang telah dikonstruksi (Formulir H)
B. EVALUASI Evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan kegiatan padat karya
yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian dan pengawasan.
1. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan
meliputi antara lain pemilihan lokasi, jenis kegiatan,
sosialisasi, rencana pembiayan, dukungan dari pemerintah
daerah setempat dan lain-lain.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
47
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan meliputi kegiatan
persiapan, penyusunan rencana kegiatan, penyuluhan,
pengerahan tenaga kerja, organisasi, tugas dan fungsi
pelaksana, pengadaan dan penggunaan bahan/alat,
pelaksanaan kegiatan fisik, produktivitas pekerjaan,
manfaat kegiatan bagi masyarakat petani, buruh tani dan
warga miskin lainnya.
3. Evaluasi terhadap pengendalian dan pengawasan meliputi
peranan pengawasan, peranan masyarakat/lembaga
masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan, seperti
pembayaran UPK, pengerahan tenaga kerja, teknis
pelaksanaan pekerjaan fisik dan lain-lain.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
48
BAB IX PENUTUP
1. Mengingat kegiatan padat karya ini merupakan wujud
kepedulian dan keberpihakan Departemen Pertanian
kepada rakyat kecil khususnya petani dan buruh tani serta
warga miskin lainnya, maka seluruh jajaran yang terkait
baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan
dapat bekerja dengan penuh tanggungjawab yang
berorientasi kepada kepentingan masyarakat kecil.
2. Untuk terwujudnya pelaksanaan yang efisien dan efektif,
setiap penanggungjawab kegiatan menyusun rencana
pelaksanaan kegiatan secara terinci.
3. Apabila terjadi perubahan-perubahan rencana fisik dan hal-
hal yang belum jelas, dan belum tertuang dalam pelaporan
teknis ini agar segera berkonsultasi kepada koordinator
tingkat Propinsi (Dinas Pertanian Propinsi) atau
Penanggung jawab Teknis di tingkat Pusat.
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
49
FORMULIR : A DEPARTEMEN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENGENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TAHUN 2008
Desa : …………………………………………..
Kecamatan : …………………………………………..
Kabupaten/Kota : …………………………………………..
DAFTAR REGISTER PETANI/BURUH TANI CALON PESERTA PADAT KARYA
NO. N A M A UMUR L/P ALAMAT KET
1 2 3 4 5 6
…………………., ……….. 2008
MENGETAHUI :
KEPALA DESA/LURAH PETUGAS LAPANGAN PADAT KARYA
( ……………………….. ) ( ……………………………………. )
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
50
FORMULIR : B DEPARTEMEN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TAHUN 2008
DAFTAR KELOMPOK KERJA Desa / Kelurahan : …………………………………………..
Kecamatan : …………………………………………..
Kabupaten/Kota : …………………………………………..
Propinsi : …………………………………………..
Nama Kelompok : …………………………………….
Jenis Kegiatan : …………………………………….
NO. N A M A P/K*) HARI/ TANGGAL JUMLAH
HOK
*) P = Pekerja K = Ketua Kelompok …………………………., ……….. 2008
MENGETAHUI :
KEPALA DESA/LURAH PETUGAS LAPANGAN PADAT KARYA
( ……………………….. ) ( ……………………………………. )
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
51
FORMULIR : C DEPARTEMEN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TAHUN 2008
DAFTAR TANDA TERIMA UPAH TENAGA KERJA Desa / Kelurahan : …………………………………………..
Kecamatan : …………………………………………..
Kabupaten/Kota : …………………………………………..
Propinsi : …………………………………………..
Nama Kelompok : …………………………………….
Jenis Kegiatan : …………………………………….
NO. N A M A P/K JUMLAH HOK
BESARNYA UTK YG DI
TERIMA (Rp)
TANDA TANGAN
*) P = Pekerja K = Ketua Kelompok UTK = Upah Tenaga Kerja ……………………., ……….. 2008
MENGETAHUI : PETUGAS LAPANGAN PADAT
KARYA
(………………………….)
JURU BAYAR
(………………………………)
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
52
FORMULIR : D DEPARTEMEN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENGENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TAHUN 2008
DAFTAR PERMINTAAN UANG MUKA
NO. TGL. BEKERJA JUMLAH JUMLAH
HOK UTK (Upah Tenaga
Kerja) (RP)
JUMLAH
Jumlah Upah Tenaga Kerja (UTK) sebesar Rp. : ……………………………………………
(…………………………………………………………………… ) tersebut diatas harus sudah
di-SPJ-kan sebelum/bersamaan pada waktu menyampaikan permintaan uang
muka berikutnya.
………..,………….………….. 2008
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Bendaharawan Juru Bayar
(………………….) (…………………)
Mengetahui, Mengetahui,
Penanggung Jawab Kegiatan Petugas Lapangan Padat Karya
Padat Karya
(……………………) (……………………) Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
53
FORMULIR : E BERITA ACARA SERAH TERIMA
Pada hari ini Tanggal …………………………….Bulan……………….. Tahun…………………….. Kami yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama : ………………………………………………. Jabatan : ……………………………………………….
Di ……………………………………………. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (pihak yang
menyerahkan) II. Nama ………………………………………………. Jabatan ……………………………………………….
Di ……………………………………………. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Pihak yang menerima)
Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Hasil Pelaksanaan Padat
Karya dengan identitas sebagai berikut : Lokasi : ……………………………….. Jenis kegiatan : ……………………………….. Tahun Anggaran : ………………………………..
2. PIHAK KEDUA telah menerima sepenuhnya penyerahan dari PIHAK PERTAMA Hasil Pelaksanaan Padat Karya dengan penuh tanggung jawab. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 5 (lima) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
YANG MENERIMA YANG MENYERAHKAN
(Kpl Dns Pertanian Kab./Kota) (Ketua Kelompok Tani)
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
54
FORMULIR : F PERNYATAAN PENYELESAIAN
KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TAHUN ANGGARAN 2008
LOKASI/DESA KECAMATAN KABUPATEN PROPINSI JENIS PEKERJAAN TANGGAL MULAI TANGGAL SELESAI
:::::::
……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….
Kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :
I. Penyelesaian Proyek Padat Karya dengan :
(Target) (Realisasi)
1. Total orang yang ikut kerja (KK)
2. Total Hari orang kerja (HOK)
3. Jumlah rata-rata orang kerja hari (HOK)
4. Jumlah Uang Tenaga Kerja
5. Volume (ha/m/m2/m3/……….)
6. Rincian Vol pekerjaan lainnya:
a. ………. b. ……….
……………………
…………………
……………..………………………
……………………
……………………
……………………
………………….
.…………………
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
II. Manfaat kegiatan padat karya (misalnya disebutkan nama-nama desa
dengan jumlah KK-nya dan luas lahan yang dikonservasi diairi dioptimasi
direklamasi/memperoleh manfaat)
III. Keterangan/Komentar: Proyek dapat dipertanggungjawabkan dan dapat
diserahkan dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada Pemerintah
Kab/Kota.
…………………………, ………….., 2008
Penanggung Jawab Kegiatan/ Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota (………………………………..)
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
55
FORMULIR : G PERNYATAAN
MENGENAI HASIL FISIK KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENGENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TAHUN 2008
LOKASI/DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROPINSI
JENIS PEKERJAAN
TANGGAL MULAI
TANGGAL
SELESAI
:
:
:
:
:
:
:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa kegiatan
Padat Karya Pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air
tahun 2006, fisik konstruksinya telah selesai dikerjakan 100 % dan
dapat diserah terimakan.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan
dipergunakan seperlunya.
…………………, ………………….2008
Hormat Kami, Penanggung Jawab Kegiatan/
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
(……………………………………)
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
56
FORMULIR : PK-I LAPORAN MINGGUAN
KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TAHUN 2008
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
MINGGU KE ........
TANGGAL MULAI
TANGGAL SELESAI
:
:
:
:
:
:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Dari tgl ………………………..s/d ………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
REALISASI
NO. KEGIATAN TARGET S/D
MINGGU LALU
MINGGU INI
KUMULATIF S/D
MINGGU INI
%
1. a.Pengerahan TK per- hari
b. Penyerapan TK Riil c. HOK d. Biaya Upah e. Jenis Kegiatan - Optimasi - JITUT - Konservasi - Lainnya
Jumlah .................., ………………………..2008
KOORDINATOR LAPANGAN PADAT KARYA
(…………………………………………)
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
57
FORMULIR : PK-II LAPORAN HAMBATAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TAHUN 2008
Laporan Hambatan
Pelaksanaan Untuk Hal
Luar Biasa dari Petugas
Koordinasi Lapangan
Nama Petugas Koord.
Lap.
: ……………………….
Tanggal : .....................
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Propinsi :
1. Bila ada masalah atau hambatan yang tidak dapat diselesaikan oleh
Petugas Lapangan Padat Karya, harap menguraikan masalahnya secara
singkat :
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
2. Usaha-usaha apa uang telah dilakukan oleh Petugas Lapngan Padat
Karya untuk memecahkan masalah tersebut :
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
3. Tulis apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah/hambatan
tersebut, misalnya saran teknis, saran non teknis, keperluan bahan dan
alat kerja lapangan, dll.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
58
Catatan.
Laporan ini harus dibuat untuk hal-hal yang luar biasa, setelah Petugas
Lapangan Padat Karya tidak berhasil memecahkan masalah/hambatan
dalam pelaksanaan fisik proyek.
Koordinator Lapangan Padat Karya
Tanda tangan : …………………….
Pembagaian : Satu salinan masing-masing kepada arsip Petugas Pelaksana
Lapangan
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
59
FORMULIR : PK-III LAPORAN BULANAN
KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TAHUN 2008
DINAS PERTANIAN KAB. MINGGU KE… JUMLAH LOKASI TANGGAL MULAI
: : : :
…………………………………………………………… Dari tgl ………………………..s/d ………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………
REALISASI NO KEGIATAN TARGET S/D BULAN
LALU BULAN
INI KUMULATIF S/D
BULAN INI %
1.
2.
a. Pengerahan TK per- hari b. Penyerapan TK Riil c. HOK d. Dana Bantuan e. Jenis Kegiatan - Optimasi Lahan: ……………. - JITUT: ……………. -Konservasi: …………. Lokasi desa : ……….. Kec. : ..……… Dst.
Jumlah
.................., ………………………..2008 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
(KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA)
(………………………………………)
Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008
60