Pedoman Umum Selaras

i

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN

SELARAS

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU

UNTUK MASYARAKAT SEJAHTERA

i

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN .............................................................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................................................................. 1

1.2. Dasar Hukum ............................................................................................................................... 3

1.3. Pengertian SELARAS ................................................................................................................... 3

BAB 2. TUJUAN, ASAS, KELOMPOK SASARAN DAN RUANG LINGKUP SELARAS .............................. 4

2.1. Tujuan ........................................................................................................................................... 4

2.1.1. Tujuan khusus ..................................................................................................................... 4

2.2. Asas Penyelenggaraan SELARAS .............................................................................................. 4

2.3. Sasaran SELARAS ........................................................................................................................ 5

2.4. Ruang Lingkup ............................................................................................................................ 5

BAB 3. TAHAPAN-TAHAPAN SELARAS .................................................................................................... 7

3.1. Perencanaan ................................................................................................................................ 7

3.2. Sosialisasi ..................................................................................................................................... 7

3.3. Pelaksanaan ................................................................................................................................. 8

3.3.1. Tata Laksana dan Kelembagaan SELARAS ....................................................................... 8

3.3.3. Instrumen SELARAS .......................................................................................................... 19

BAB 4. PENGEMBANGAN KAPASITAS .................................................................................................... 21

BAB 5. MONITORING DAN EVALUASI ................................................................................................... 23

BAB 6. STRATEGI KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN ........................................................................ 26

BAB 7. PENUTUP ....................................................................................................................................... 27

LAMPIRAN ................................................................................................................................................. 28

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah di Tingkat Daerah .................................. 16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tata Laksana dan Kelembagaan SELARAS ....................................................................................... 8

Gambar 2. Struktur Kelembagaan Proyek Percontohan SELARAS ............................................................ 10

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Alur Kerja SELARAS .................................................................................................................................... 18

Grafik 2. Rantai Proses Monitoring dan Evaluasi SELARAS .......................................................................... 23

iii

KATA PENGANTAR

to be prepared

1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai

program bantuan sosial dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan. Upaya itu dilakukan

melalui penyelenggaraan dan perbaikan serangkaian program perlindungan sosial skala

nasional yang mencakup 40% masyarakat termiskin di Indonesia, diantaranya program Program

Beras Bersubsidi bagi Keluarga Miskin dan Rentan Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin

(BSM)/Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai bagian dari Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN). Pemerintah juga menyelenggarakan program-program pemberdayaan

masyarakat serta penyediaan akses terhadap kredit mikro dan penciptaan lapangan kerja baru.

Selain program dari pemerintah pusat, terdapat berbagai bentuk program perlindungan sosial

dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (provinsi dan

kabupaten/kota).

Meskipun berbagai upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan

dan kerentanan telah dilakukan, jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin masih tetap tinggi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2014 adalah

27,72 juta orang (10,96%). Celah perbedaan antara penduduk miskin dan tidak miskin juga

cenderung semakin lebar. Gini rasio Indonesia pada 2009 adalah 0,35, kemudian meningkat

menjadi 0,41 pada 2013 dan 2014 yang menunjukkan bahwa kesenjangan dalam distribusi

pendapatan semakin melebar. Demikian pula kesenjangan antar wilayah pedesaan dan

perkotaan masih tinggi. Selain itu, orang yang berada di atas garis kemiskinan adalah kelompok

yang juga rentan jatuh miskin jika menghadapi goncangan atau krisis ekonomi. Jumlahnya

mencapai tidak kurang dari 70 juta orang. Belum lagi, sekitar 100 juta orang masih hidup

dibawah $2 per hari.

Selanjutnya, banyak kasus orang miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan perlindungan

sosial secara komprehensif. Banyak keluarga miskin yang tidak menerima manfaat dari program

yang tersedia walaupun layak menjadi penerima. Sebagai contoh, sekitar 65% penduduk berusia

tua di daerah pedesaan tidak memiliki asuransi kesehatan, jaminan hari tua maupun pensiun

(Survey Angkatan Kerja Nasional/Sakernas, 2011). Demikian pula dukungan bagi penduduk

berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya masih minim.

Pelbagai faktor yang saling berhubungan yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut, antara

lain: lemahnya hubungan/koordinasi vertikal dan horizontal antar pengelola program pusat dan

daerah; tidak adanya standarisasi penetapan sasaran program perlindungan sosial di daerah;

terbatasnya kapasitas sistem penanganan keluhan baik pusat dan daerah; lemahnya kultur

2

dialog kebijakan; lemahnya pemahaman pemerintah daerah terhadap program pemerintah

pusat; serta rendahnya komplementaritas antar program bantuan sosial yang ada.

Oleh karena itu, sejak Desember 2013, Bappenas bersama Kementerian Sosial dan TNP2K mulai

menggagas persiapan pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Masyarakat

Sejahtera (SELARAS). Pengembangan gagasan ini juga melibatkan pemerintah daerah dan mitra

pembangunan internasional.

Untuk mematangkan gagasan ini, kajian cepat dilakukan di 13 lokasi untuk mempelajari

berbagai inovasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan serta upaya

pengintegrasiannya, selama Maret-Juni 2014 dan Agustus-Oktober 20141. Beberapa temuan dari

kajian tersebut di antaranya: (i) tingginya fragmentasi program-program perlindungan sosial,

baik di pusat maupun daerah; (ii) lemahnya koordinasi antara pengelola program di berbagai

jenjang; (iii) rendahnya kapasitas layanan pengaduan program; (iv) beragamnya kapasitas dan

upaya integrasi program perlindungan sosial yang ada di daerah. Dari kajian tersebut juga

ditemukan bahwa pemerintah daerah menunjukkan minat yang tinggi terhadap rencana

pengembangan SELARAS.

Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,

SELARAS telah ditetapkan sebagai salah satu sasaran (output) di Bidang Pemerataan dan

Penanggulangan Kemiskinan. SELARAS pun menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) 2015.

Tujuan Pedoman Umum ini adalah untuk menjadi panduan bagi seluruh pihak yang terkait

pelaksanaan SELARAS di semua tingkatan.

SasaranPedoman Umum ini adalah pelaksana SELARAS dan semua pihak terkait. Pelaksana

SELARAS di tingkat pusat adalah Sekretariat Teknis Pusat (NationalTechnical Secretariat),

sedangkan pelaksana di daerah adalah Sekretariat Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang

manajer yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Fasilitator yang merupakan ujung tombak

pelaksanaan SELARAS dan pengawas (supervisor) juga merupakan sasaran Pedoman Umum ini.

Sasaran pedoman umum ini juga mencakup semua pihak terkait, di antaranya:

Di tingkat Pusat: Bappenas, TNP2K, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Tim Koordinasi Raskin, BPS,

dan BPJS.

Di tingkat Daerah: TKPK, SKPD terkait, pemerintah di tingkat kecamatan, desa/kelurahan,

dan semua upaya koordinasi dan integrasi perlindungan sosial dan penanggulangan

kemiskinan, seperti UPTPK (Sragen), PSP (Belitung Timur), UPT SIPAKATAU (Bantaeng).

1 Wilayah kaji cepat meliputi Pesisir Selatan, Belitung Timur, Sleman, Solo, Sragen, Sukabumi, Malang, Lombok

Tengah, Timor Tengah Selatan, Kubu Raya Bantaeng, Ambon, dan DKI Jakarta.

3

1.2. Dasar Hukum

Beberapa Undang-undang yang mendukung pelaksanaan SELARAS adalah sebagai berikut.

Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 tentang

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya termasuk

bidang sosial.

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 24 ayat 1

menyatakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab a) Pemerintah

dan b) Pemerintah daerah. Pasal 47 juga menyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah

wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 8 ayat 7

menyebutkan verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan

sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa. Pasal 10 ayat 1 menekankan kembali

bahwa data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan

dijadikan sebagai data terpadu.

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal78 ayat 1 menyebutkan

pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan….

Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan mengatur peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan

arahan Tim Nasional.

Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional tahun 2015-2019 menyatakan bahwa sampai tahun 2019, jumlah

daerah yang akan dikembangkan SELARAS ini ditargetkan berjumlah 300 kabupaten/ kota.

1.3. Pengertian SELARAS

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Masyarakat Sejahtera (SELARAS) adalah sistem

yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan

masyarakat miskin dan rentan(berdasarkan profil dalam Basis Data Terpadu/BDT) dan

menghubungkan mereka dengan program-program (pusat dan daerah) yang paling sesuai

dengan kebutuhan mereka. SELARAS juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat

miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penangangan keluhan untuk

memastikan bahwa keluhan keluhan tersebut ditangani dengan baik.

4

BAB 2. TUJUAN, ASAS, KELOMPOK SASARAN DAN RUANG LINGKUP SELARAS

2.1. Tujuan

Tujuanumum dari pelaksanaan SELARAS adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta

dampak program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan

koordinasi dan integrasi program, baik secara vertikal dan horizontal.2

2.1.1. Tujuan khusus

SELARAS adalah sebuah sistem yang dimaksudkan untuk:

Meningkatkan akses rumah tangga/ keluarga miskin dan rentan terhadap multi-

program/layanan;

Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan (penyandang

disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat, dll) terhadap program-

program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

Meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut

menjadi lebih responsif;

Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan BDT dan “pemutakhiran”3

basis data di daerah secara dinamis dan berkelanjutan;

Memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan


Meningkatkan kapasitas Pemerintah di berbagai jenjang dalam mengkoordinasikan


Memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial

dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan

rentan.

2.2. Asas Penyelenggaraan SELARAS

a. Responsif: mampu memberikan informasi, rujukan serta layanan perlindungan sosial dan

penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah

ditetapkan.

b. Transparan: informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga, dan

tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dapat diakses oleh semua

2 Koordinasi dan integrasi program secara vertikal adalah keterhubungan antara program pusat-provinsi-

kabupaten/kota, sementara koordinasi secara horizontal adalah keterhubungan program pada tingkat yang sama, baik sesama program pusat ataupun sesama program daerah. 3 Pemutakhiran data yang bersifat administratif.

5

pihak secara real time, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengadu

mendapatkan informasi tentang proses dan hasil penanganan pengaduannya.

c. Partisipatif: melibatkan semua pihak terkait termasuk pemerintah pusat dan daerah serta

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan SELARAS

d. Akuntabel: proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat

dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat.

e. Berkelanjutan: SELARAS dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah

dan pemangku kepentingan lain di daerah.

2.3. Sasaran SELARAS

Dua kelompok sasaran utama SELARAS yaitu:

1. Kelompok masyarakat miskin dan rentan4 (rumah tangga, keluarga, dan individu);

2. Kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas,

perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, dan lain lain.

2.4. Ruang Lingkup

Pemutakhiran data5

SELARAS membantu melakukan pemutakhiran (verifikasi dan validasi)6 data secara

dinamis dan berkelanjutan di daerah. SELARAS juga dapat menjadi bagian dari on-

demand application(ODA)7 yang difasilitasi oleh fasilitator di tingkat masyarakat.

Pengaduan, Rujukan, dan Penanganan Keluhan

SELARAS mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan

keluhan lainnya, terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan

kemiskinan. Berdasarkan keluhan tersebut, SELARAS merujuk rumah tangga/keluarga

miskin dan rentan ke program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

SELARAS juga membantu pengelola program di pusat & daerah untuk menelaah,

merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut.

Katalog Program dan Kepesertaan

SELARAS menginventarisir program-program perlindungan sosial, baik di tingkat pusat

maupun daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan

4 Kelompok masyarakat miskin adalah orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan nasional. Kelompok

rentan adalah orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi 40% terbawah. 5Berdasarkan BDT, SELARAS membangun profil rumah tangga/keluarga miskin & rentan, baik secara agregat

maupun satu per satu (by name, by address) yang bermanfaat untuk penetapan sasaran dan perencanaan dan penganggaran. 6 Verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh SELARAS bersifat administratif.

7 ODA adalah sistem yang memungkinkan masyarakat secara proaktif melakukan pendaftaran untuk menjadi

penerima manfaat program. Sistem ini telah dilaksanakan di berbagai negara, termasuk negara-negara Amerika Latin, sedangkan di Indonesia, ODA masih dalam tahap pengkajian.

6

dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang

ada. SELARAS juga mencatat kebutuhan program dari rumah tangga/keluarga miskin

yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Integrasi Layanan

SELARAS membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial di daerah sehingga

fungsi layanan tersebut menjadi lebih komprehensif, responsif, dan berkesinambungan.

Dashboard

SELARAS menyediakan dashboard yang berisi: (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan

penambahan data penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii)

komplementaritas dan irisan program; (iv) “kesenjangan” layanan di tingkat pusat,

provinsi dan kabupaten/kota. Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan

penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di pelbagai

tingkatan.

7

BAB 3. TAHAPAN-TAHAPAN SELARAS

3.1. Perencanaan

Ruang lingkup perencanaan SELARAS mencakup:

a. Kajian berupa inventarisasi dan analisis tentang: program dan inovasi,

kelembagaan, pengelolaan data, regulasi, pendanaan, dan pemangku

kepentingan dalam upaya pelaksanaan perlindungan sosial dan penanggulangan

kemiskinan;

b. Merancang perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), termasuk

struktur kelembagaan, pemangku kepentingan yang terlibat, pendanaan,

identifikasi sumber daya manusia (manajer SELARAS, supervisor, dan fasilitator),

serta pengembangan sistem aplikasi yang berbasis web dan android;

c. Membangun kesepakatan dan komitmen antara Pemerintah Pusat, daerah serta

pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat terkait pengembangan

SELARAS melalui nota kesepakatan (memorandum of agreement)8;

d. Menyelaraskan lingkup pelaksanaan SELARAS dengan kerangka regulasi di

tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

e. Melakukan pra-ujicoba (pre-test), khususnya sistem aplikasi SELARAS yang

berbasis web dan android;

f. Merancang paket bantuan teknis dan pelatihan untuk para pihak yang terlibat

langsung dengan pelaksanaan SELARAS;

g. Membuat pedoman umum pelaksanaan dan petunjuk teknis SELARAS serta

kurikulum pelatihan;

h. Menyusun Rencana Aksi SELARAS; dan

i. Menyusun rencana dan skema keberlanjutan serta perluasan pelaksanaan

SELARAS.

3.2. Sosialisasi

Untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi dan komitmen dari para pihak, kegiatan sosialisasi

SELARASdilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti kunjungan lapangan, lokakarya, rapat

koordinasi, dan lain lain.

8Lihat lampiran

8

Materi sosialisasi SELARAS mencakup:

1. Konsep dan rancangan awal SELARAS;

2. Ruang lingkup dan manfaat SELARAS;

3. Sumber daya (manusia dan finansial) yang dibutuhkan;

4. Mekanisme kerja SELARAS, termasuk cara mengakses layanan SELARAS oleh masyarakat;

5. Mekanisme kelembagaan;

6. Pembagian tugas dan tanggung jawab para pihak di berbagai jenjang;

7. Rencana aksi; dan

8. Rencana keberlanjutan dan perluasan SELARAS.

3.3. Pelaksanaan

3.3.1. Tata Laksana dan Kelembagaan SELARAS

Pelaksanaan SELARAS melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah

sebagaimana digambarkan dalam diagram di bawah ini:

Dukun

Tingkat Nasional Tingkat Provinsi Tingkat Kab/Kota

Tim Koordinasi Pusat SELARAS

Penanggungjawab: TKPD/Bappeda, Dinas Sosial&SKPD terkait

lainnya

Basis

Data

Terpadu

Sekretariat Teknis Pusat:

1. Bagian Dukungan Program dan Manajemen Kasus

2. Bagian Advokasi dan Pengembangan Kapasitas

3. Bagian Pengembangan Sistem Aplikasi dan Manajemen Data

4. Bagian Mon-Ev

Pengelola Program Pusat: Kemensos, Kemendikbud,

Kemenag, Tikor Raskin, BPJS dll

TKPKD, Bappeda, Dinas

Sosial, PSP, UPTPK, dan

SKPD terkait lainnya

Sekretariat Teknis Daerah

1. Bagian Data dan Sistem Informasi

2. Bagian Pengaduan Masyarakat

3. Bagian Rujukan Program

Data Terpadu

Daerah

Sup

ervi

sor

Fasilitator dengan AppsTool

Gambar 1. Tata Laksana dan Kelembagaan SELARAS

9

Strategi Pelaksanaan SELARAS

Mengingat bervariasinya kondisi demografis dan administrasi wilayah, serta terbatasnya

sumberdaya yang ada, SELARAS, khususnya proyek percontohan di 10 kabupaten/kota,akan

dilaksanakan melalui:9

Implementasi secara bertahap (Sistem Rotasi): untuk wilayah dengan jumlah

penduduk besar dan tersebar di banyak desa, proyek percontohan SELARASakan

dilaksanakan secara bertahap hingga seluruh penduduk miskin dan rentan yang

tersebar di semua desa tercakup.

Implementasi skala penuh:untuk wilayah dengan jumlah penduduk relatif kecil dan

jumlah desa yang tidak banyak, proyek percontohan SELARAS akan dilaksanakan

sekaligus dengan skala penuh.

A. Tingkat pusat

Pelaksanaan SELARAS di tingkat pusat didukung oleh Sekretariat Teknis Pusat

(NationalTechnical Secretariat), dengan fungsi:

Mengembangkan desain Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Masyarakat

Sejahtera (SELARAS);

Menyusun Pedoman Umum dan Panduan Teknis Pelaksanaan SELARAS;

Menyediakan bantuan teknis terhadap penyelenggaraan SELARAS;

Mengembangkan Peta Jalan untuk pengembangan dan uji coba aplikasi,

termasuk kajian kebutuhan;

Mengkoordinasikan pengumpulan data yang di-upload ke dalam aplikasi dan

serverSELARAS;

Mengembangkan sistem aplikasi, SOP, dan mekanisme kerja;

Mengembangkan dan mendiseminasikan materi sosialisasi dan komunikasi

SELARAS;

Mengembangkan kerangka monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan SELARAS;

Mendukung rencana pelaksanaan SELARAS di wilayah tambahan;

Menyusun laporan kemajuan (ProgressReport) untuk disampaikan kepada Tim

Koordinasi Pusat;

Menunjuk lembaga independen untuk melakukan evaluasi;

Menyusun rencana perluasan dan keberlanjutan SELARAS atas arahan Tim

Koordinasi Pusat;

9 Strategi Pelaksanaan SELARAS, terutama dalam masa proyek percontohon, akan disesuaikan dengan potensi dan

kebutuhan daerah.

10

Mengembangkan model kemitraan dengan pihak non-pemerintah, termasuk

pihak swasta, untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan SELARAS ke

berbagai wilayah;

Melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh SELARAS dalam bentuk

dashboard yang berisi: (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data

penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas

dan irisan program; (iv) “kesenjangan” pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan

kabupaten/kota. Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan

penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di pelbagai

tingkatan; dan

Berfungsi sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Pusat yang bertanggung jawab

untuk menyusun agenda dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pertemuan Tim

Koordinasi.

Gambar 2. Struktur Kelembagaan Proyek Percontohan SELARAS

KementerianSosial

Bappenas

Tim Koordinasi Pusat

KementerianDalam Negeri

Chief Technical Advisor (CTA)/ Ketua Tim

PRSFTim Teknis dan Operasional

Manajer Proyek

Tim Operasional

1. Staf Operasional2. Asisten Admin/

Keuangan3. Asisten Personalia

Tim Dukungan Program danManajemen Kasus

1. Staf Pengelolaan PenangananKeluhan

2. Staf Penghubung Pemerintah Daerah

3. Staf Teknis Pemerintah Pusat

Tim Advokasi dan PengembanganKapasitas

1. Spesialis PeningkatanKapasitas

2. Spesialis Pendampingan danPemberdayaan Masyarakat

3. Staf Komunikasi dan Advokasi

Tim PengembanganAplikasi dan Manajemen

Data

1. Programmer2. Spesialis Manajemen

Data3. Analis Data

Tim Monitoring danEvaluasi

Spesialis Monitoring danEvaluasi

Koordinator Teknis

TNP2K

11

Tim Koordinasi Pusat

Tim Koordinasi Pusat beranggotakan perwakilan dari:

1. Bappenas

2. Kementerian Sosial

3. TNP2K

4. Kementerian Dalam Negeri

Tugas Tim Koordinasi Pusat:

1. Memberikan arahan strategis dan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan SELARAS;

2. Menelaah dan menyetujui rencana kerja SELARAS;

3. Memastikan keterkaitan strategis dan programatis SELARAS dengan inisiatif lainnya;

4. Menelaah pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan SELARAS dan memberikan masukan

terkait perubahan atau penyesuaian yang dibutuhkan untuk penyempurnaan

pelaksanaan SELARAS;

5. Mendorong pemanfaatan hasil kerja SELARAS oleh pemangku kepentingan, terutama

pengelola program di pusat maupun daerah; dan

6. Mendorong penerapan, perluasan, dan keberlanjutan SELARAS di tingkat pusat dan

daerah.

Pertemuan Tim Koordinasi Pusat

Tim Koordinasi Pusat melakukan pertemuan minimal 1 kali dalam 3 bulan. Agenda pertemuan

disusun oleh Sekretariat Teknis Pusat SELARAS melalui konsultasi dengan anggota Tim

Koordinasi Pusat. Notulensi pertemuan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pertemuan Tim

Koordinasi Pusat menjadi tanggung jawab Sekretariat Teknis Pusat.

Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah di Tingkat Pusat

Lembaga Tanggung Jawab

Bappenas a. Mempersiapkan desain umum SELARAS

(berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga

lainnya)

b. Membangun dan melakukan pemutakhiran aplikasi

SELARAS

12

c. Menjadi data host (menyediakan server) dan

menjaga keamanan data dan informasi SELARAS

d. Mengembangkan Pedoman Umum dan Petunjuk

Teknis serta manual pelaksanaan SELARAS

e. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada

daerah penyelenggara SELARAS melalui Sekretariat

Teknis Pusat

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan supervisi dan

monitoring SELARAS melibatkan pemerintah

provinsi.

TNP2K a. Mengelola Basis Data Terpadu (BDT)

b. Membagi data BDT untuk dimanfaatkan oleh daerah

dan menjadi data dasar SELARAS

c. Memberikan bantuan teknis kepada daerah untuk

mengembangkan dan mengelola BDT daerah

berdasarkan BDT pusat

d. Memberikan pelatihan kepada daerah tentang

proses perangkingan status kesejahteraan rumah

tangga miskin yang ada dalam Basis Data Terpadu

e. Melakukan pemutakhiran Basis Data Terpadu

berdasarkan data yang dikirim oleh SELARAS

f. Melakukan audit data yang dihasilkan dari SELARAS

Kementerian Sosial a. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil

“pendataan” yang dilakukan oleh SELARAS

b. Memastikan perluasan dan keberlanjutan

pelaksanaan SELARAS melalui alokasi anggaran di

tingkat pusat (APBN)

c. Mengalokasikan sumber daya manusia untuk

pelaksanaan SELARAS di daerah, termasuk potensi

dan sumber kesejahteraan sosial (antara lain: TKSK,

PSM, TKSM, LKS, Karang Taruna, Puskessos)

d. Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan

terkait PKH dan program bantuan sosial lainnya di

bawah kewenangan Kementerian Sosial yang dirujuk

oleh SELARAS

13

Kementerian Dalam

Negeri

a. Menyelaraskan data Adminduk dan BDT,

bekerjasama dengan TNP2K dan lembaga terkait

lainnya

b. Memfasilitasi kerangka regulasi dan kelembagaan

SELARAS di daerah

c. Memfasilitasi proses registrasi dan pembaharuan

data kependudukan

d. Mengkoordinasikan penanganan keluhan Raskin

yang dirujuk oleh SELARAS

Kementerian Pendidikan

dan

Kebudayaan/Kementerian

Agama-BSM

a. Membangun dan mengelola Sistem Penanganan

Pengaduan (SPP) dan Sistem Manajemen Informasi

(MIS) BSM/KIP

b. Menghubungkan SPP dan MIS BSM dengan sistem

aplikasi SELARAS

c. Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan

terkait BSM/KIP yang dirujuk oleh SELARAS

Tikor Raskin Pusat10 a. Membangun dan mengelola Sistem Penanganan


(MIS) Raskin

b. Menghubungkan SPP dan MIS Raskin dengan sistem

aplikasi SELARAS


terkait Raskin yang dirujuk oleh SELARAS

BPJS Kesehatan a. Membangun dan mengelola Sistem Penanganan


(MIS) JKN

b. Menghubungkan SPP dan MIS JKN dengan sistem

aplikasi SELARAS


terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dirujuk

oleh SELARAS

B. Tingkat daerah

Pelaksana SELARAS di daerah adalah Sekretariat Teknis Daerah yang dipimpin oleh

seorang Manajer yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Manajer SELARAS didukung

oleh fasilitator di tingkat masyarakat yang menjalankan fungsi penjangkauan dan

pendampingan. Peran pengawasan terhadap fasilitator dilakukan oleh supervisor yang

juga bertindak sebagai penghubung antara manajer SELARAS dan fasilitator.

10

Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, Bulog, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Ekonomi.

14

Rasio pendampingan oleh fasilitator11

Untuk menjamin efektivitas penjangkauan dan pendampingan oleh fasilitator, maka

ditetapkan 1 (satu) orang fasilitator mendampingi rata-rata 200 hingga 300 rumah

tangga dalam siklus satu bulan.Sementara itu, 1 (satu) orang supervisor mensupervisi 10

(sepuluh)orang fasilitator.

Fungsi Sekretariat Teknis Daerah:

Melakukan pengumpulan dan review data;

Merekrut dan mengelola fasilitator dan supervisor;

Merekrut dan melatih tim survey sesuai kebutuhan, bekerjasama dengan

lembaga terkait, seperti BPS, di tingkat pusat maupun daerah;

Melakukan entry data di tingkat daerah, berdasarkan data yang dikumpulkan

oleh fasilitator setelah ditelaah oleh supervisor;

Melakukan perangkingan (pemeringkatan) calon penerima manfaat untuk

kebutuhan program daerah;

Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada

pengelola program terkait, baik pusat maupun daerah; dan

Melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk

dashboard yang berisi: (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data

penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas

dan irisan program; (iv) “kesenjangan” pelayanan di kabupaten/kota. Dashboard

tersebut berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan

penanggulangan kemiskinan di daerah.

Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana SELARAS

Tugas dan Tanggung Jawab Manajer SELARAS:

Mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi SELARAS di daerah;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis Daerah termasuk:

o Pengelolaan supervisor dan fasilitator;

o Rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun

daerah; dan

o Analisis hasil pengumpulan data SELARAS

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Teknis Pusat;

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan

pengelola program di daerah;

11

Sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya yang ada dalam proyek percontohan, rasio fasilitator dan supervisor disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah.

15

Menelaah dan merekomendasikan:

o Pembaruan Data Penduduk

o Survey Penambahan Data Penduduk

o Penambahan Data Kebutuhan Program

o Mengelola katalog program dan kriteria penerima manfaat

Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada

pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai

manajer Sekretariat Teknis Daerah.

Tugas dan Tanggung Jawab Supervisor SELARAS:

Tugas supervisor adalah mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat.

Secara khusus, supervisor bertanggung jawab untuk:

Menelaah/Review Pembaruan Data Penduduk

Review Penambahan Data Penduduk

Review Penambahan Data Kebutuhan Program

Review Pendataan Keluhan

Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator SELARAS:

Tugas utama fasilitator SELARAS adalah melakukan penjangkauan dan pendampingan

terhadap masyarakat. Secara khusus, fasilitator bertanggung jawab untuk melakukan:

Pencarian data penduduk

Verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk

Pendataan data partisipasi program

Pendataan kebutuhan program

Pendataan keluhan

Katalog program

Kriteria fasilitator SELARAS antara lain:12

Tingkat pendidikan minimal SMA sederajat;

Pengalaman pendampingan masyarakat minimal 3 tahun;

Pemahaman tentang program-program penanggulangan kemiskinan di daerah;

Kemampuan dasar mengoperasikan komputer;

Kemampuan dasar dan pengalaman pendataan, termasuk entrydata;

Kemampuan komunikasi interpersonal yang baik;

12

Kriteria ini akan disesuaikan dengan potensi pekerja sosial yang ada di daerah.

16

Kemampuan dasar mengobservasi dan menganalisis kondisi dan kebutuhan rumah

tangga.

Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah di Tingkat Daerah

Tabel di bawah menjelaskan tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintahan di tingkat

daerah.

Tabel 1. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah di Tingkat Daerah

Lembaga Tanggung Jawab

Pemerintah Provinsi

(TKPKD, Bappeda, Dinas

Sosial, dan SKPD lainnya)

a. Mensosialisasikan SELARAS kepada pemerintah

kabupaten/kota

b. Mengalokasikan kontribusi anggaran untuk

pengembangan SELARAS dan program

penanggulangan kemiskinan dan perlindungan

sosial

c. Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas

pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan

SELARAS dan program penanggulangan

kemiskinan.

d. Memfasilitasi proses pembelajaran antar

kebupaten/kota dalam provinsi tersebut

e. Memonitor implementasi SELARAS di

kabupaten/kota

f. Memanfaatkan data SELARAS untuk program

program provinsi dan perencanaan-penganggaran

g. Merespon dan menindaklanjuti usulan dan

keluhan terkait program bantuan sosial di bawah

kewenangan Pemerintah Provinsi yang dirujuk

oleh Manajer SELARAS

Pemerintah

Kabupaten/Kota

a. Mengelola dan mengkoordinasikan program

program penanggulangan kemiskinan dan

perlindungan sosial di daerah

b. Bertindak sebagai Sekretariat Teknis SELARAS

sesuai dengan potensi dan kapasitas daerah

c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan SELARAS di

daerah

d. Kontribusi natura dan anggaran untuk

pengembangan dan pelaksanaan SELARAS

17

e. Menunjuk manajer SELARAS dari kalangan PNS

f. Merekrut fasilitator dan supervisor SELARAS

g. Merekrut dan melatih tim survey

h. Melakukan pengumpulan data

i. Meng-input data kabupaten/kota

j. Melakukan perangkingan untuk kebutuhan

program daerah atas dukungan TNP2K

k. Melakukan rujukan dan menangani pengaduan

masyarakat

l. Pemanfaatan data untuk program program daerah

dan perencanaan-penganggaran

m. Membangun kemitraan dengan Lembaga Non-

Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) sebagai

rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan

program di daerah

n. Merespon dan menindaklanjuti usulan dan

keluhan terkait program bantuan sosial di bawah

kewenangan Pemerintah Daerah yang dikelola

oleh SKPD terkait.

18

C. Alur Kerja (BusinessProcess):

Bagan di bawah ini menggambarkan proses lengkap dari SELARAS secara sirkular, yang

terjadi dari tingkat fasilitator sampai tingkat pusat.

Grafik 1. Alur Kerja SELARAS

Keterangan:

1. Basis data dan informasi SELARAS adalah Basis Data Terpadu (BDT) dan hasil

kajian pemetaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan

yang ada di daerah;

2. Fasilitator SELARAS mengunjungi atau bertemu dengan Rumah Tangga

(RT)/keluarga di wilayah dampingannya untuk memeriksa apakah mereka

termasuk dalam daftar penerima manfaat (basis data) bantuan/program, dan

mencari informasi tentang bantuan/program pusat dan daerah;

3. Jika RT/keluarga tersebut tidak ada dalam basis data, fasilitator mengumpulkan

informasi awal/data dasar tentang tentang RT/keluarga tersebut sebagai bahan

pertimbangan untuk pendataan/verifikasi & validasi. Hasil pendataan ini menjadi

BDT TNP2K

Pemerintah Provinsi

BDT Kabupaten

Katalog Program

Cloud Server

PartisipasiProgram

VerifikasiData

KebutuhanProgram

Keluhan

AplikasiSLRT

Fasilitator menginformasikankepada rumah tangga tentang

status keluhan dan/ atauusulan program

Apakahada

dalamBDT?

Kategori

Pengumpulan data dasar

Disetujui/ ditolak/ dikajioleh

Program Pusat

Program Daerah (Prov

dan Kab)

Program

Non pemerintah

Tidak

Ya

Kepesertaan Program

19

bahan pertimbangan bagi pengelola BDT untuk memasukkan RT/keluarga

tersebut ke dalam basis data atau daftar penerima program;13

4. Untuk RT/keluarga yang ada dalam basis data, fasilitator melakukan 4 hal berikut

ini:

o Verifikasi dan pencatatan perubahan data RT/keluarga;14

o Pencatatan partisipasi program;

o Pencatatan kebutuhan program; dan

o Pencatatan keluhan.

5. Berdasarkan 4 hal tersebut di atas, setelah ditelaah oleh supervisor, Manajer

SELARAS di tingkat Kabupaten/Kota kemudian:

o Meneruskan hasil verifikasi data dan kepesertaan program ke pengelola

basis data di tingkat pusat;

o Merujuk kebutuhan program dan keluhan tentang implementasi program

ke pengelola program terkait di berbagai jenjang;

o Merujuk keluhan yang bersifat kepesertaan ke pengelola BDT.

6. Berdasarkan rujukan yang diterima dari SELARAS, manajer program di tingkat

pusat maupun daerah menyetujui, menolak, atau menelaah lebih lanjut terkait

kebutuhan program dan keluhan implementasi program tersebut.15

7. SELARAS memantau tindak lanjut dari informasi yang diteruskan kepada

pengelola program dan pengelola BDT;

8. Fasilitator memberikan umpan balik kepada RT/keluarga terkait

perkembangan/status permintaan kepesertaan dan penanganan keluhannya.

3.3.2. Instrumen SELARAS

Pelaksanaan SELARAS menggunakan perangkat berikut ini:

a) Tabletberbasis Android (untuk Fasilitator)

Perangkat ini digunakanoleh fasilitator untuk melaksanakan pencatatan di tingkat

rumah tangga/keluarga. Aplikasi ini juga menyediakan informasi detail program

pusat maupun daerah yang ada.

13

Atribut penambahan data yang dicatat oleh fasilitator meliputi: Nomor Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga, Jumlah Anggota Keluarga, Alamat, Pekerjaan Kepala RT, dan Kepemilikan Alat Transportasi. 14

Pemuktahiran data administratif, meliputi: Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Nama, Kota lahir, Tanggal lahir, Status nikah, Hubungan dengan KK, Gelar pendidikan terakhir, Partisipasi pendidikan terakhir, Jenis Disabilitas, Kepemilikan Akta Kelahiran, Kepemilikan KTP. 15

Keluhan tentang implementasi program contohnya waktu penyaluran manfaat yang terlambat, kualitas manfaat yang rendah, besaran manfaat yang tidak sesuai, dan lain lain.

20

b) Aplikasi berbasis Web (untuk Supervisor)

Perangkat yang akan melengkapi tugas supervisor ini berfungsi untuk memeriksa

dan menyaring informasi/data dari fasilitator sebelum diteruskan kepada manajer

SELARAS. Dengan adanya aplikasi berbasis web, supervisor dapat melakukan

pengawasan atas kualitas informasi/data yang dicatat oleh fasilitator secara real-

time.

c) Aplikasi berbasis Web (untuk Manajer SELARAS dan Pengelola Program)

Aplikasi ini membantu manajer SELARAS untuk memeriksa dan merekomendasikan

berbagai data dan informasi yang diteruskan oleh supervisor.

Aplikasi berbasis Web juga membantu Pengelola Program Perlindungan Sosial di

pelbagai tingkatan (SKPD di tingkat kab/kota & provinsi dan kementerian/lembaga

di tingkat pusat) untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti rujukan yang

diterima dari Manajer SELARAS.

Perangkat ini juga memiliki instrumen analisis (berupa dashboard) bagi manajer

SELARAS yang berisi (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data

penerima manfaat; (ii) akses program; (iii) komplementaritas dan irisan program; (iv)

“kesenjangan” pelayanan.Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan

penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah.

d) Dashboard berbasis Web (untuk Pemerintah Pusat)

Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Teknis Pusat dilengkapi dengan web berupa

tampilan dashboard yang berisi (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan

data penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas

dan irisan program; (iv) “kesenjangan” pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan

kabupaten/kota.

Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan

sosial dan penanggulangan kemiskinan di pelbagai tingkatan.

21

BAB 4. PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pengembangan kapasitas dilakukan melalui penyediaan bantuan teknis dan pelatihan,

melibatkan berbagai mitra, termasuk balai pelatihan dan pendidikan di daerah, perguruan

tinggi, lembaga riset, LSM, pihak swasta, dan lain-lain.

Bantuan Teknis adalah kegiatan dalam rangka peningkatan ketrampilan dan kemampuan

pelaksana SELARAS di daerah termasuk Manajer SELARAS, Supervisor dan Fasilitator yang

berkaitan dengan penataan kelembagaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan

pengelolaan data dan rujukan.

Para pelaksana SELARAS juga mendapatkan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi yang

diemban serta kemampuan dasar yang dimiliki. Pelatihan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Manajer SELARAS mendapat pelatihan terkait kemampuan dan keterampilan berikut:

1. Perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan SELARAS;

2. Manajemen, strategi komunikasi, dan advokasipelaksanaan SELARAS;

3. Penggunaan sistem aplikasi SELARAS;

4. Manajemen basis data terpadu serta pemanfaatannya untuk program-program di daerah;

5. Manajemen kasus terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

6. Analisa data, baik data individu, rumah tangga/keluarga maupun data agregat sehingga

bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan terkait, serta untuk perencanaan dan

penganggaran;

7. Pembuatan laporan yang menjabarkan proses, kemajuan dan capaian, tantangan, dan

rekomendasi;

8. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat; dan

9. Profil program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terutama

yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Supervisormendapat pelatihan terkait kemampuan dan keterampilan berikut:

1. Manajemen dan strategi komunikasi pelaksanaan SELARAS;

2. Teknik coaching untuk fasilitator SELARAS;

3. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat;

4. Penggunaan sistem aplikasi SELARAS, baik yang berbasis android dan web;

5. Review dan analisis data yang dikumpulkan oleh fasilitator SELARAS;


dan

7. Profil program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pusat dan

daerah.

22

Fasilitatormendapat pelatihan terkait kemampuan dan keterampilan berikut:

1. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk kemampuan komunikasi

dengan masyarakat;

2. Teknik pengumpulan data (verifikasi dan validasi), termasuk pencatatan data baru,

pembaruan data, partisipasi program, kebutuhan program, dan keluhan yang bersifat

kepesertaan dan implementasi program;

3. Pelatihan penggunaan aplikasi SELARASyang berbasis android;


dan

5. Profil program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pusat dan

daerah.

Pelatihan dan bantuan teknis juga akan diberikan kepada Pengelola Program Perlindungan

Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, baik Pusat maupun Daerah, terkait kemampuan dan

keterampilan berikut:

1. Manajemen basis data terpadu serta pemanfaatannya untuk program-program

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;


3. Menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan yang masuk lewat aplikasi

SELARAS sesuai dengan prosedur yang berlaku

23

BAB 5. MONITORING DAN EVALUASI

Sistem monitoring dan evaluasi SELARASadalah sebuah mata rantai yang memiliki bagian-

bagian yang memungkinkan proses monitoring, pengumpulan data dan analisa secara kontinu.

Siklus ini membantu proses pengambilan keputusan bagi pelaksanaan kegiatan.

Rantai proses monitoring dan evaluasi SELARAS adalah:

Kegiatan monitoring SELARAS berupa:

Dashboard Review:

Dengan menggunakan dashboard pada level nasional, Pemerintah Pusat melalui Tim

Koordinasi Pusatmemantau pelaksanaan kegiatan secara terus menerus dan realtime.

Informasi yang ditampilkan dalamdashboard memungkinkan Pemerintah Pusat untuk

mengambil tindakan koreksi secara cepat.

Dashboard berisi: (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima

manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas dan irisan program;

(iv) “kesenjangan” pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dashboard

juga berisi informasi tentang kinerja pelaksana SELARAS di daerah, termasuk fasilitator,

supervisor, dan manajer.

Grafik 2. Rantai Proses Monitoring dan Evaluasi SELARAS

24

Monitoring rutin:

Kegiatan monitoring ini difokuskan untuk memberikan informasi tentang proses

pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Sekretariat Teknis.

Monitoring rutin juga memberikan informasi kepada Tim Koordinasi Pusat sebagai dasar

pengambilan keputusan terkait perbaikan atau modifikasi kegiatan.

Monitoring rutin dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan di antaranya kunjungan

lapangan, uji petik, serta sesi reflektif bersama tim monitoring dan pemangku

kepentingan lainnya.

Kegiatan evaluasi SELARASberupa:

Evaluasi Hasil dan Dampak

Evaluasi Hasil dan Dampak dilakukan antara lain untuk: 1) mengukur kondisi sosial

ekonomi warga miskin dan rentan; 2) mengukur dan menganalisis jumlah penerima

manfaat (kelompok miskin dan rentan) yang mendapatkan bantuan secara

komplementer; 3) mengukur dan menganalisis jumlah penerima manfaat (kelompok

paling miskin dan paling rentan, seperti: penyandang disabilitas, perempuan/anak

terlantar, lanjut usia, masyarakat adat, dll) yang mendapatkan bantuan secara

komplementer; 4) mengukur kualitas program atau layanan yang diterima oleh warga

miskin dan rentan; 5) membandingkan capaian upaya pengurangan kemiskinan di

wilayah SELARAS dengan wilayah non-SELARAS; 6) mengukur peningkatan kapasitas

Pemerintah Daerah dalam pemutakhiran basis data penerima program di daerah; dan 7)

mengukur tingkat integrasi layanan program perlindungan sosial dan penanggulangan

kemiskinan di daerah.

Evaluasi Hasil dan Dampak dilakukan melalui studi kuantitatif dan kualitatif, atau

gabungan keduanya. Untuk studi kualitatif, berbagai metodologi yang bersifat deskriptif

akan dilaksanakan, antara lain: studi kasus (Case Studies), Most Significant Change

(MSC)16, dan Reality Check Approach (RCA).17

16

Most Significant Change (MSC) adalah sebuah teknik monitoring dan evaluasi partisipatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan yang paling penting dalam kehidupan kelompok masyarakat, keluarga, ataupun perorangan, sebagai hasil dari keikutsertaan mereka dalam program pembangunan. Informasi tersebut digali melalui sebuah proses bercerita secara terstruktur (structuredstorytelling process). Dalam MSC, para responden bercerita tentang perubahan-perubahan terpenting yang terjadi dalam hidup mereka, sebelum, selama, dan sesudah implementasi sebuah program. Berbeda dengan pendekatan M&E lainnya, MSC tidak menggunakan indikator yang ditentukan terlebih dahulu, melainkan memberikan kebebasan kepada responden untuk mendefinisikan perubahan yang dianggap paling penting, baik perubahan positif maupun negatif. 17

Reality Check Approach (RCA) adalah sebuah teknik monitoring dan evaluasi partisipatif yang menekankan pada pentingnya menyelami kehidupan responden secara langsung dengan tinggal di masyarakat selama beberapa hari.

25

Pelaporan

Pelaporan SELARAS terdiri atas dua komponen utama:

Laporan kemajuanpelaksanaan kegiatan (Progress Report): dihasilkan melalui kegiatan

monitoring rutin yang merekam proses pelaksanaan kegiatan SELARAS. Laporan ini digunakan

untuk menilai apakah kegiatan yang berlangsung sesuai dengan rencana proyek, dan berisi

informasi tentang:

proses pembentukan dan kinerja kelembagaan SELARAS di tingkat daerah;

komitmen pemangku kepentingan di pusat dan daerah;

pendanaan untuk pelaksanaan SELARAS;

kualitas dan kinerja pelaksana SELARAS (fasilitator, supervisor, dan manajer SELARAS);

kualitas sosialisasi SELARAS;

kualitas pelatihan yang diberikan kepada pelaksana SELARAS;

efektivitas sistem aplikasi SELARAS; dan

Pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan SELARAS oleh pemangku kepentingan

terkait, baik pusat maupun daerah, dll.

Laporan dampak: berisi informasi tentang efektivitas dan efisiensi program perlindungan sosial

dan penanggulangan kemiskinan sebagai dampak pelaksanaan SELARAS. Informasi dalam

laporan inisebagiannya diambil dari dashboardSELARAS dan mencakup aspek-aspek seperti:

Perubahan (change) akses rumah tangga/ keluarga miskin dan rentan terhadap multi-

program/layanan;

Perubahan (change) akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan

terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

Penguatan integrasi berbagai layanan sosial di daerah;

Tingkat pemanfaatan BDT;

Peningkatan kualitas dan jumlah data yang terverifikasi;

Tingkat pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap program-


Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya terkait program perlindungan

sosial dan penanggulangan kemiskinan;

Kapasitas pemerintah di berbagai jenjang dalam mengkoordinasikan program

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan

Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, termasuk tren alokasi anggaran,

untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

RCA lebih menekankan pada interaksi informal dan rileks antara peneliti dan responden daripada pengamatan satu arah peneliti atas perilaku responden.

26

BAB 6. STRATEGI KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN

Strategi Keberlanjutan dan PerluasanSELARAS antara lain:

1. Advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di berbagai tingkatan tentang

pentingnya penguatan koordinasi dan integrasi program perlindungan sosial dan

penanggulangan kemiskinan;

2. Membangun komitmen pemangku kepentingan pusat dan daerah terkait pelaksanaan

SELARAS, yang dapat dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan (Memorandum of

Agreement, MoA) atau Perjanjian Kerjasama;

3. Mengumpulkan pembelajaran dan hasil pelaksanaan proyek percontohan (pilotproject) untuk

disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait, baik di wilayah proyek percontohan maupun

wilayah lain. Upaya ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada berbagai pihak tentang

nilai tambah SELARAS terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi program perlindungan

sosial dan penanggulangan kemiskinan;

4. Menyusun Rencana Aksi yang akan menjadi pedoman bagi pengembangan, pelaksanaan,

dan perluasan SELARAS;

5. Memastikan terjadinya integrasi SELARAS ke dalam proses dan mekanisme perencanaan-

penganggaran di berbagai tingkatan;

6. Memastikan hasil kerja SELARAS(misalnya: rujukan keluhan kepesertaan program dan

pelaksanaan program, pemutakhiran data yang bersifat administratif, masukan untuk

perencanaan dan penganggaran) dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh pengelola

program/penyedia layanan di pusat maupun daerah; dan

7. Membangun partisipasi sektor non-pemerintah (media, perguruan tinggi, Organisasi

Masyarakat Sipil, pihak swasta) dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil kerja SELARAS.

27

BAB 7. PENUTUP

Pedoman umum ini menjadi acuan para pihak dan pelaksana di berbagai tingkatan agar

SELARAS terlaksana secara efektif dan pemanfaatan hasil kerjanya optimal.Dokumen ini disusun

di saat persiapan pelaksanaan proyek percontohan (pilotproject) SELARAS, sehingga bersifat

terbuka untuk penyempurnaansesuai dengan pembelajaran dan perkembangan pelaksanaan

SELARAS.

Pedoman umum ini memuat informasi dan petunjuk yang bersifat umum tentang

pengembangan dan pelaksanaan SELARAS. Untuk menjabarkan aspek pelaksanaan secara lebih

rinci dan spesifik, Pedoman Umum ini dilengkapi dengan petunjuk teknis dan manual sistem

aplikasi.

28

LAMPIRAN

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)

Nota Kesepahaman Pengembangan dan Pelaksanaan SELARAS menjadi landasan

atasKesepakatan dan Komitmen antara pelbagai pihak termasuk Kementerian/Lembaga di

tingkat pusat, Tim Koordinasi Pusat SELARAS, Pelaksana SELARAS di daerah, dan Mitra

Pelaksana, serta pihak terkait lainnya.

Lima (5) jenis Kesepakatan untuk Pelaksaanaan SELARAS:

1. MoU (Nota Kesepahaman) antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas dan Menteri Sosial

2. MoA (Nota Kesepakatan) antara Pejabat Eselon 1 di Bappenas dan Pejabat Eselon 1 di

Kemensos

3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Pusat (diwakili oleh Pejabat Eselon 2 di

Bappenas dan Pejabat Eselon 2 di Kemensos) dan Kepala Daerah mengetahui Gubernur.

4. MoA antara Tim Koordinasi Pusat SELARAS (diwakili oleh Direktur Perlindungan Sosial

Bappenas) dan Pengelola Program Pusat

5. MoA antara Sekretariat Teknis Daerah (diwakili oleh Manajer SELARAS Daerah) dan

Pengelola Program Daerah, Pengelola Program Non-Pemerintah dan Pengelola Program

Provinsi

Dokumen-dokumen Kesepakatan ini, memuat antara lain:

• Pembagian peran, fungsi, dan tanggungjawab antara para pihak termasuk Tim

Koordinasi Pusat, Pelaksana, dan Mitra Pelaksana, terkait penerapan dan pelaksanaan

SELARAS

• Penganggaran dan pembagian alokasi sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat,

Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan

• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penerapan dan pelaksanaan SELARAS

Documents

Pedoman Umum Selaras