2
32 MPA 286 / Juli 2010 Pengertian Aparatur Negara Pengertian pegawai sebagai aparatur negara dijelaskan dalam UU No. 8/’74 terdiri dari: 1. Pejabat Negara Yang dikatakan Pejabat Negara adalah mereka yang diangkat atau du- duk memegang jabatan pada Lemba- ga-lembaga Tinggi dan Tertinggi Ne- gara termasuk para Kepala Daerah Tk. I dan Tk. II serta para Duta Besar ser- ta para Pejabat lainnya yang ditetap- kan dengan Undang-Undang. Sesuai dengan penjelasan pasal 11 UU 8/’74: yang termasuk Pejabat Negara adalah: Presiden dan Wakil Presiden, Anggota MPR dan DPR, Anggota Pengawas Keuangan, Ketua/Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Para Menteri, Para Gubernur, Bupati, Walikota Kepala Daerah, para Duta Besar, Para Pejabat lain yang ditetap- kan dengan Peraturan Perundang-un- dangan. 2. Pegawai Negeri Pengertian Pegawai Negeri me- nurut Pasal 1 (1) UU 8/’74 adalah me- reka yang telah memenuhi syarat-sya- rat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam statu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu pera- turan perundang-undangan yang berlaku, dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 1 UU 8/’74 dijelas- kan bahwa Pegawai Negeri itu terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), terbagi lagi menjadi 3 yaitu: 1. Pegawai Negeri Sipil Pusat, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah: · Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Ang- garan Pendapatan dan Belanja Nega- ra dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departe- men, Kesekretariatan Lembaga Ter- tinggi/Tinggi Negara, mstansi Ver- tikal di Daerah-daerah dan Kepanite- raan Pengadilan. · Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawat- an. · Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerja- kan pada Daerah Otonom. · Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan Perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, se- perti Perusahaan Umum, Yayasan, dan lain-lain. · Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Nega- ra lainnya, seperti Hakim pada Penga- dilan Negeri danPengadilan Tinggi dan lain-lain. 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom. 3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Peme- rintah. b. Angkatan Bersenjata Repu- blik Indonesia (ABRI) Selanjutnya dalam pasal 3 dika- takan bahwa Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang penuh ke- setiaan dan ketaatan kepada Panca- sila, Undang Undang Dasar 1945, Ne- gara dan Pemerintah, menyelengga- rakan tugas pemerintehan dan pem- bangunan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri adalah Unsur Aparatur Negara. Se- bagai unsur Aparatur Negara Pega- wai Negeri merupakan alat Negara dan sebagai alat negara Pegawai Ne- geri diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas Negara yaitu tugas- tugas Pemerintahan dan Pembangu- nan, disamping itu Pegawai Negeri Si- pil adalah pelaksana Peraturan Perun- dang-undangan, oleh sebab itu wajib berusahasagar setiap peraturan per- undang-undangan ditaati oleh ma- syarakat, yang berhubungan dengan itu Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk memberi contoh yang baik da- lam mentaati dan melaksanakan se- gala peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kebijakan-ke- bijakan pimpinan atau atasan sepan- jang tidak bertentangan dengan per- undang-undangan yang berlaku. Agar Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dapat melak- sanakan tugas dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ke- taatan penuh terhadap Pemerintah sehingga dengan demikian dapat me- musatkan segala perhatian dan fikiran serta mengerahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas kedinasan, disamping itu ke- Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Unsur Aparatur Negara Oleh M. Burhanuddin *) Agar Pegawai Ne- geri sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dapat melaksana- kan tugas dengan baik, maka ia ha- rus mempunyai kesetiaan dan keta- atan penuh terha- dap Pemerintah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Unsur Aparatur Negarajatim.kemenag.go.id/file/dokumen/286amo.pdf · No. 8/’74 terdiri dari: 1. Pejabat Negara Yang dikatakan Pejabat Negara adalah

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Unsur Aparatur Negarajatim.kemenag.go.id/file/dokumen/286amo.pdf · No. 8/’74 terdiri dari: 1. Pejabat Negara Yang dikatakan Pejabat Negara adalah

32 MPA 286 / Juli 2010

Pengertian Aparatur NegaraPengertian pegawai sebagai

aparatur negara dijelaskan dalam UUNo. 8/’74 terdiri dari:

1. Pejabat NegaraYang dikatakan Pejabat Negara

adalah mereka yang diangkat atau du-duk memegang jabatan pada Lemba-ga-lembaga Tinggi dan Tertinggi Ne-gara termasuk para Kepala Daerah Tk.I dan Tk. II serta para Duta Besar ser-ta para Pejabat lainnya yang ditetap-kan dengan Undang-Undang.

Sesuai dengan penjelasan pasal11 UU 8/’74: yang termasuk PejabatNegara adalah: Presiden dan WakilPresiden, Anggota MPR dan DPR,Anggota Pengawas Keuangan,Ketua/Wakil Ketua, Ketua Muda danHakim Mahkamah Agung, AnggotaDewan Pertimbangan Agung, ParaMenteri, Para Gubernur, Bupati,Walikota Kepala Daerah, para DutaBesar, Para Pejabat lain yang ditetap-kan dengan Peraturan Perundang-un-dangan.

2. Pegawai NegeriPengertian Pegawai Negeri me-

nurut Pasal 1 (1) UU 8/’74 adalah me-reka yang telah memenuhi syarat-sya-rat yang ditentukan dalam peraturanperundang-undangan diangkat olehPejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam statu jabatan negeri ataudiserahi tugas negara lainnya yangditetapkan berdasarkan suatu pera-turan perundang-undangan yangberlaku, dan digaji menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 1 UU 8/’74 dijelas-kan bahwa Pegawai Negeri itu terdiridari:

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS),terbagi lagi menjadi 3 yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat,yang dimaksud Pegawai Negeri SipilPusat adalah:

· Pegawai Negeri Sipil Pusatyang gajinya dibebankan pada Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Nega-ra dan bekerja pada Departemen,Lembaga Pemerintah Non Departe-men, Kesekretariatan Lembaga Ter-tinggi/Tinggi Negara, mstansi Ver-tikal di Daerah-daerah dan Kepanite-raan Pengadilan.

· Pegawai Negeri Sipil Pusatyang bekerja pada Perusahaan Jawat-an.

· Pegawai Negeri Sipil Pusatyang diperbantukan atau dipekerja-kan pada Daerah Otonom.

· Pegawai Negeri Sipil Pusatyang berdasarkan sesuatu peraturanPerundang-undangan diperbantukanatau dipekerjakan pada badan lain, se-perti Perusahaan Umum, Yayasan,dan lain-lain.

· Pegawai Negeri Sipil Pusatyang menyelenggarakan tugas Nega-ra lainnya, seperti Hakim pada Penga-dilan Negeri danPengadilan Tinggidan lain-lain.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah,

adalah Pegawai Negeri Sipil DaerahOtonom.

3. Pegawai Negeri Sipil lain yangditetapkan dengan Peraturan Peme-rintah.

b. Angkatan Bersenjata Repu-blik Indonesia (ABRI)

Selanjutnya dalam pasal 3 dika-takan bahwa Pegawai Negeri adalahunsur Aparatur Negara, Abdi Negaradan Abdi Masyarakat yang penuh ke-setiaan dan ketaatan kepada Panca-sila, Undang Undang Dasar 1945, Ne-gara dan Pemerintah, menyelengga-rakan tugas pemerintehan dan pem-bangunan.

Dari pengertian tersebut dapatdisimpulkan bahwa Pegawai Negeriadalah Unsur Aparatur Negara. Se-bagai unsur Aparatur Negara Pega-wai Negeri merupakan alat Negaradan sebagai alat negara Pegawai Ne-geri diberi tugas untuk melaksanakantugas-tugas Negara yaitu tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangu-nan, disamping itu Pegawai Negeri Si-pil adalah pelaksana Peraturan Perun-dang-undangan, oleh sebab itu wajibberusahasagar setiap peraturan per-undang-undangan ditaati oleh ma-syarakat, yang berhubungan denganitu Pegawai Negeri Sipil berkewajibanuntuk memberi contoh yang baik da-lam mentaati dan melaksanakan se-gala peraturan perundang-undangantermasuk didalamnya kebijakan-ke-bijakan pimpinan atau atasan sepan-jang tidak bertentangan dengan per-undang-undangan yang berlaku.

Agar Pegawai Negeri sebagaiunsur Aparatur Negara, Abdi Negaradan Abdi Masyarakat dapat melak-sanakan tugas dengan baik, maka iaharus mempunyai kesetiaan dan ke-taatan penuh terhadap Pemerintahsehingga dengan demikian dapat me-musatkan segala perhatian dan fikiranserta mengerahkan segala daya dantenaganya untuk menyelenggarakantugas kedinasan, disamping itu ke-

Pegawai Negeri Sipil (PNS)Sebagai Unsur Aparatur Negara

Oleh M. Burhanuddin*)

Agar Pegawai Ne-geri sebagai unsurAparatur Negara,Abdi Negara danAbdi Masyarakatdapat melaksana-kan tugas denganbaik, maka ia ha-rus mempunyai

kesetiaan dan keta-atan penuh terha-dap Pemerintah

Agar Pegawai Ne-geri sebagai unsurAparatur Negara,Abdi Negara danAbdi Masyarakatdapat melaksana-kan tugas denganbaik, maka ia ha-rus mempunyai

kesetiaan dan keta-atan penuh terha-dap Pemerintah

Page 2: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Unsur Aparatur Negarajatim.kemenag.go.id/file/dokumen/286amo.pdf · No. 8/’74 terdiri dari: 1. Pejabat Negara Yang dikatakan Pejabat Negara adalah

33MPA 286 / Juli 2010

setiaan dan ketaatan tersebut me-ngandung pengertian bahwaPegawai Negeri beradasepenuhnya di bawah pimpinanPemerintah, hal ini perluditegaskan untuk menjamin kesa-tuan pimpinan dan garis pimpinanyang jelas dan tegas.

Berdasarkan uraian tersebutdi atas betapa pentingnya danstrategisnya kedudukan PegawaiNegeri dalam pemerintahan baikselakau Abdi Negara maupun AbdiMasyarakat dalam mengembantugas-tugas yang diamanatkanoleh rakyat.

Kedudukan dan TugasPegawai Negeri Sipil sebagaiUnsur Aparatur Negara

Pegawai Negeri merupakanunsur Aparatur Negara, AbdiNegara dan Abdi Masyarakat yangtugasnya adalah untukmelaksanakan tugas Pemerintahandan tugas Pembangunan. Dengankata lain keberhasilan tugasPemerintahan dan Pembangunanbanyak tergantung kepada kemauandan kemampuan Pegawai Negeri. Jus-tru itu dikatakan kedudukan danperan Pegawai Negeri adalah sangatpenting dan menentukan.

Pegawai negeri berkedudukansebagai abdi negara tugasnya ada-lah melayani kehendak negara yangtercantum dalam pembukaan UUD1945 alinea ke empat yang isinya:melindungi segenap bangsa Indone-sia dan seluruh tumpah darah Indo-nesia, memajukan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupanbangsa, serta ikut melaksanakanketertiban dunia berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosial.

Kehendak Negara yang meru-pakan tujuan Nasional tersebut barudapat dicapai melalui PembangunanNasional yang direncanakan denganterarah dan realistis sertadilaksanakan secara bertahap danberkesinambungan.

Kedudukan Pegawai Negeri se-bagai abdi masyarakat tugasnyaadalah melayani kehendak masyara-kat sesuai dengan kedudukan danfungsinya masing-masing sebagaiunsur Aparatur Negara. Unsurpelayanan dalam suatu organisasi

adalah penting dan menentukan da-lam mencapai tujuan negara.

Sekali telah memilih profesiPegawai Negeri Sipil maka ia memilihpanggilan pengabdian. Sebagai abdimaka ia pelayan, maka dari itu siapayang tidak bersedia menjadi abdi ja-ngan masuk Pegawai Negeri Sipil.Apabila ingin menjadi “tuan” atau“master” pilihan utama adalah wira-swasta.

Panggilan pengabdian inilahyang menjadi identitas Pegawai Nege-ri Sipil dan memberikan corak danwarna khusus, yang membedakan de-ngan pencari nafkah di luar PegawaiNegeri Sipil.

Pengabdian merupakan katakunci yang akan selalu memberi mo-tivasi dan dorongan dengan kesadar-an yang penuh untuk mendahulukankewajiban daripada hak dalam situasiapapun.

Pengabdian melahirkan kesedia-an berkorban untuk negara dan ma-syarakat. Ini perlu dipegang teguhdalam melaksanakan tugasnya: me-ningkatkan kesejahteraan masyarakatsecara material dan spiritual.

Perlu disadari Pegawai NegeriSipil sebagai Abdi Negara dan AbdiMasyarakat di dalam mengemban tu-gasnya tidak hanya berpedoman pa-da “man behind the gun” tetapi jugaperlu dan penting adalah “mind be-

hind the man”.Atas dasar tersebut diatas maka

Pegawai Negeri Sipil akan dapat:a. Mampu menjadi insan pe-

ngabdi kepada Tuhan YME. kepadaNegara dan kepada masyarakat de-ngan seikhlas-ikhlasnya dan sejujur-jujurnya.

b. Mempertinggi dan memperte-bal rasa kerja sama dan kesetiakawan-an sesama Pegawai Negeri Sipil.

c. Mengutamakan daya gunadan hasil guna dalam mengemban pe-laksanaan tugas.

d. Meningkatkan disiplin kerjadan menyadari kewajiban dan hakserta melaksanakan kewajiban danmenghindari larangan (PP 30/80).

e. Meningkatkan prestasi kerjadan kreativitas serta mengembang-kan diri demi kelancaran tugas.

f. Menjadi suri teladan bagi ma-syarakat sekitar dalam mewujudkanpembangunan nasional sebagai pe-ngamalan Pancasila.

Akhirnya hendaklah disadaribenar-benar bahwa Pegawai NegeriSipil adalah unsur Aparatur Pe-merintahan, Abdi Negara dan AbdiMasyarakat, patuh dan taat kepadaPemerintah, Negara, Undang UndangDasar 1945 dan Pancasila.

*) Staf Pekapontren KandepagKota Malang