DEPARTEMEN PEDIDIKAN NASIONAL

JURUSAN TEKNIK SIPIL S1FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS RIAUKampus Bina Widya, KM. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru

PELABUHANPELABUHAN PERIKANAN

TEKNIK SIPIL – UNIVERSITAS RIAU

DISUSUN OLEH :

KELOMPOK 1

1. AKBAR 09071141232. ISMI SISKA R 11071143423. RIZKI SAHPUTRA 12071136044. WINDU ALIF PANGESTU 12071212105. MUSTAINUL MURTADHO 12071213046. MUHAMMAD WALID 1207136490

NOVEMBER 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..............................................................................................................................1

BAB I. PENDAHULUAN.........................................................................................................2

1.1 Latar Belakang.............................................................................................................2

BAB II. PEMBAHASAN..........................................................................................................4

2.1 Pelabuhan Perikanan...................................................................................................4

2.2 Peranan Pelabuhan Perikanan......................................................................................5

2.3 Syarat Pelabuhan Perikanan........................................................................................6

2.4 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan.................................................................................6

2.5 Fungsi dan Peranan Pelabuhan Perikanan...................................................................9

2.6 Fasilitas Pelabuhan Perikanan...................................................................................10

DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................................12

1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki pelabuhan perikanan yang tersebar di seluruh penjuru tanah air

sebagai salah satu elemen penting dan strategis dalam pengembangan sub-sektor perikanan

tangkap. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang

Pelabuhan Perikanan, fungsi pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pelayanan masyarakat

dalam kaitannya dengan tambat labuh perikanan, pendaratan ikan, pemasaran distribusi ikan,

pelaksanaan pembinaan mutu, memperlancar kegiatan operasional perikanan, dan

pelaksanaan kesyahbandaran. Dalam fungsinya menurut Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan RI No. 10 Tahun 2004, pelabuhan sebagai tempat pelayanan masyarakat.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengelompokan pelabuhan perikanan menjadi 4

(empat) tipe menurut kriteria-kriteria tipe pelabuhan (Lubis, 2000). Pengelompokan

pelabuhan terdiri dari, Pelabuhan Perikanan Samudera (A), Pelabuhan Perikanan Nusantara

(B), Pelabuhan Perikanan Pantai (C), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (D).

Menurut Triatmodjo (2002), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2005), dan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan

Perikanan, pelabuhan perikanan adalah tempat berlabuh kapal perikanan dimana kapal-kapal

yang sedang mengisi bahan bakar, perbekalan, perbaikan, dan bongkar muat ikan yang di

dalamnya terdapat beberapa fungsi diantaranya adalah fungsi pokok, fungsi fungsional, dan

fungsi penunjang. Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (1996) tentang Fungsi

Pelabuhan Perikanan adalah sebagai berikut, pusat pengembangan masyarakat nelayan,

tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, tempat untuk

memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan, pusat penanganan dan pengolahan mutu

hasil perikanan, pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, pusat pelaksanaan

pembinaan mutu hasil perikanan, pusat penyuluhan dan pengumpulan data, serta pusat

pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: Kep.10/Men/2004,

pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional,

dan fasilitas penunjang. Landasan standar mengenai pelabuhan perikanan terdapat dalam

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2006 dan Sciortino (2010). Menurut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2006, perencanaan pelabuhan

perikanan meliputi penetapan rencana induk secara nasional, penetapan klasifikasi pelabuhan

2

yang akan dibangun, dan penetapan wilayah perairan dan daratan tertentu yang akan menjadi

daerah lingkupan. Selain itu, menurut Sciortino (2010), terdapat pembagian kelas pelabuhan

sesuai dengan jenis perikanan yang dilayani, yaitu pelabuhan perikanan rakyat, pelabuhan

perikanan pantai, pelabuhan perikanan lepas pantai, dan pelabuhan perikanan samudera

3

BAB II. PEMBAHASAN

2.1 Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan merupakan tempat berkumpulnya seluruh aktifitas ekonomi

masyarakat perikanan mulai dari aktifitas produksi (penangkapan), pengolahan, perbekalan,

perbaikan maupun aktifitas lain yang berkaitan dengan aktifitas perikanan tersebut. Oleh

karena itu peredaran uang di pelabuhan berlangsung antar pelaku-pelaku usaha yang bergerak

pada aktifitas-aktifitas tersebut. Stakeholder yang terlibat dalam aktifitas di pelabuhan

perikanan diantaranya adalah pengelola pelabuhan perikanan, nelayan, pedagang ikan,

pengusaha pengolahan, pengusaha bahan perbekalan, pengusaha perbengkelan dan pengusaha

transportasi.

Direktorat jenderal perikanan (1994), pembangunan pelabuhan perikanan dimaksudkan

untuk menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat nelayan, sehingga berdampak

positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Untuk maksud

tersebut, maka pengembangan pelabuhan perikanan harus didasarkan pada :

1. Resouces based yaitu adanya ketersediaan sumberdaya ikan secara

berkesinambungan

2. Market oriented yaitu bahwa hasil tangkapan yang didaratkan haruslah memiliki

nilai ekonomi penting dan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah

(added value) yang besar

3. Community based development yaitu pelibatan masyarakat dalam proses

perencanaan dan pemanfaatannya sehingga memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi masyarakat khususnya stakeholder perikanan

4. Keterkaitan antar sektor dimana keberadaan pelabuhan perikanan harus

memberikan multiplier effect secara lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pelaku

bagi pengembangan industri yang terkait baik industri hulu maupun hilir sehingga

keberadaannya akan mampu mendorong pertumbuhan industri perikanan yang

bermanfaat bagi peningkatan devisa negara (lewat komoditas ekspornya), alternatif

saluran baru bagi produksi perikanan yang selama ini masih didominasi oleh

pemasaran ikan segar dan memberikan insentif bagi masuknya investasi modal

swasta ke dalam sektor perikanan

Sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan, pelabuhan perikanan selayaknya mampu men-

generate pendapatan untuk pelabuhan itu sendiri yang berasal dari pemberian pelayanan jasa

4

pelabuhan perikanan. Imbalan pelayanan jasa ini dapat berasal dari penggunaan fasilitas, jasa

dan barang yang dihasilkan pelabuhan perikanan. Di samping itu pelabuhan perikanan pun

dapat men-generate pendapatan masyarakat nelayan dan sekitar pelabuhan yang terbuka

peluang usahanya akibat adanya aktivitas di pelabuhan.

2.2 Peranan Pelabuhan Perikanan

Direktorat jenderal perikanan tangkap (1996), pelabuhan perikanan sebagai pusat

kehidupan masyarakat nelayan dan pusat kegiatan industri perikanan, memiliki beberapa

peranan, yakni :

1. Peranan pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktifitas produksi, antara lain:

  Tempat mendaratkan hasil tangkapan perikanan.

  Tempat untuk persiapan operasi penangkapan ( mempersiapkan alat, bahan bakar,

perbaikan alat tangkap, ataupun kapal ).

  Tempat berlabuh kapal perikanan.

2. Sebagai pusat distribusi, peranan pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktivitas

distribusi antara lain :

  Tempat transaksi jual beli ikan.

  Sebagai terminal untuk mendistribusikan ikan.

  Sebagai terminal ikan hasil laut.

3. Sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan, pelabuhan perikanan yang berkaitan

dengan aktivitas ini antara lain sebagai pusat :

  Kehidupan nelayan

  Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan

  Lalu lintas jaringan informasi antara nelayan dengan pihak luar.

5

2.3 Syarat Pelabuhan Perikanan

Di bawah ini hal-hal yang penting dalam syarat-syarat pelabuhan perikanan agar dapat

berfungsi ( Murdiyanto, 2004), sebagai berikut :

Adanya kanal-kanal laut yang cukup dalam (minimum 12 meter)

Perlindungan dari angin, ombak, dan petir

Akses ke transportasi penghubung seperti kereta api dan truk.

Adanya kolam pelabuhan kapal

Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan

Pelaksanaan kesyahbandaran;

Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;

tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;

Pengendalian  lingkungan.

2.4 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Ditinjau dari aspek teknis, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.  16

tahun 2006. Klasifikasi pelabuhan perikanan adalah :

1) Pelabuhan Perikanan Samudra ( PPS)

a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial,

Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut lepas;

b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang –

kurangnya 60 GT;

c. Panjang dermaga sekurang – kurangnya 300 m , dengan kedalaman kolam

sekurang – kurangnya minus 3 m;

d. Mampu menampung sekurang – kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah

keseluruhan sekurang – kurangnya 6.000 GT kapal perikanan sekaligus;

e. Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan exspor;

f. Terdapat industri perikanan. 

Contoh dari Pelabuhan Perikanan Samudera di Indonesia adalah PPS Bungus di Sumatera

Barat

6

Gambar 1. PPS Bungus

2) Pelabuhan Perikanan Nusantara ( PPN )

a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan dilaut teritorial

dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang –

kurangnya 30 GT;

c. Panjang dermaga sekurang – kurangnya 150 m, dengan Kedalaman kolam

sekurang – kurangnya minus 3 m;

d. Mampu menampung sekurang – kurangnya 75 kapal Perikanan atau jumlah

keseluruhan sekurang kurangnya 2.250 GT Kapal perikanan sekali gus.

e. Terdapat industri perikanan.

Contoh Pelabuhan Perikanan Nusantara di Indonesia adalah PPN PalabuhanRatu di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2. PPN PalabuhanRatu

7

3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP )

a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan di perairan pedalaman,

perairan kepulauan dan laut teritorial

b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan Berukuran sekurang –

kurangnya 10 GT;

c. Panjang dermaga sekurang – kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam

sekurang – kurangnya minus 2m;

d. Mampu menampung sekurang – kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah

keseluruhan sekurang – kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus.

Contoh dari Pelabuhan Perikanan Pantai yang ada di Indonesia adalah PPP Karangantu di Provinsi Banten

Gambar 3. PPP Karangantu

4) Pusat  Pendaratan Ikan (PPI)

a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan

pedalaman dan perairan kepulauan;

b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-

kurangnya 3 GT;

c. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50m, dengan kedalaman kolam minus

2m;

d. Mampu menampung sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.

8

Contoh dari Pusat Pendaratan Ikan di Indonesia adalah PPI Muara Angke di Provinsi DKI Jakarta

Gambar 4. PPI Muara Angke

2.5 Fungsi dan Peranan Pelabuhan Perikanan

Fungsi dan peranan pelabuhan perikanan mengacu pada Keputusan Menteri Perikanan

dan perundangan yang berlaku. Selain harus mengacu pada peraturan yang berlaku fungsi

pelabuhan perikanan juga harus disesuaikan dengan keadaan pelabuhan serta potensi yang

ada.

Fungsi Pelabuhan Perikanan

Menurut Lubis (2000), fungsi pelabuhan perikanan dapat dikelompokkan berdasarkan

pendekatan kepentingan, sebagai berikut: 

1. Fungsi maritim (tempat kontak nelayan dengan pemilik kapal)

2. Fungsi komersial (menjadi tempat awal untuk mempersiapkan distribusi

produksi perikanan melalui transaksi pelelangan ikan), dan

3. Fungsi jasa (jasa pendaratan ikan, jasa kapal penangkap ikan, jasa penanganan

mutu ikan).

Peranan Pelabuhan Perikanan

1. Peranan pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktifitas produksi, antara

lain

Tempat mendaratkan hasil tangkapan perikanan.

Tempat untuk persiapan operasi penangkapan (mempersiapkan alat,

bahan bakar, perbaikan alat tangkap, ataupun kapal ).

Tempat berlabuh kapal perikanan.           

9

2. Sebagai pusat distribusi, peranan pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan

aktivitas distribusi antara lain :

Tempat transaksi jual beli ikan.

Sebagai terminal untuk mendistribusikan ikan.

Sebagai terminal ikan hasil laut.

3. Sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan, pelabuhan perikanan yang

berkaitan dengan aktivitas ini antara lain sebagai pusat :

Kehidupan nelayan

Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan

Lalu lintas jaringan informasi antara nelayan dengan pihak luar.

2.6 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Fasilitas Dasar Pelabuhan Perikanan (Basic Facility)

Fasilitas dasar pelabuhan perikanan (Basic facility) adalah   fasilitas   yang langsung

di butuhkan untuk kelancaran keluar - masuknya kapal di pelabuhan.

Fasilitas/Sarana Pelabuhan Perikanan dapat di bagi menjadi beberapa kelompok

antara lain:

1. Penahan Gelombang (Piers): Berfungsi untuk menahan datangnya gelombang

agar kapal atau perahu yang berlabuh pada pelabuhan tersebut terlindung dari

pengaruh gelombang.

2. Alur Pelayaran: Berfungsi untuk memperlancar keluar-masuknya kapal atau

perahu di pelabuhan tersebut

3. Kolam Pelabuhan: Berfungsi untuk melindungi kapal/ perahu yang berlabuh

dari pengaruh angin/ gelombang.

4. Dermaga: Berfungsi sebagai tempat bersandarnya kapal/ perahu dalam    

membongkar muatan atau mengisi bahan perbekalan.

Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan (Functional Facility)

Fasilitas fungsional pelabuhan perikanan (Functional facility) adalah fasilitas yang

berfungsi mempertinggi nilai guna dari fasilitas dasar dengan cara    memberikan

pelayanan yang diperlukan :

10

1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) : adalah fasilitas yang merupakan sentra

kegiatan dilingkungan kerja pelabuhan perikanan, yaitu merupakan tempat

bertemunya nelayan sebagai produsen dan pedagang sebagai konsumen.

2. Sarana Logistik: Meliputi Pabrik es, persediaqn air tawar, bahan bakar serta

perbekalan ke Laut.

3. Sarana Handling atau Prosesing Ikan: Meliputi tempat penyortiran,

pengepakkan, penjemuran, pengasinan, pemindangan dll.

4. Sarana untuk Perbaikan/ Perawatan: Meliputi galangan kapal /docking yard

tempat penjemuran dan perbaikan alat tangkap, perbengkelan.

5. Sarana untuk Crew Kapal:Meliputi tempat mandi umum, balai pengobatan,

tempat pertemuan nelayan.

6. Sarana Komunikasi dan Navigasi: Meliputi telepon/ fax, telegram, radio/

SSB, Buoy.

7. Kantor dan tempat penjagaan keamanan.

11

DAFTAR PUSTAKA

Hasantua, H. (2015, May 17). makalah kepelabuhan perikanan. Diambil kembali dari http://hariyano.blogspot.co.id/

Himafarin IPB. (2010, November 29). Pelabuhan Perikanan. Diambil kembali dari http://himafarin.lk.ipb.ac.id

Lubis, E. (2009, April 29). Pelabuhan. Diambil kembali dari http://www.psp.fpik.ipb.ac.id

12