1. Pelaksanaan Eksekusi Gadai Terhadap Benda Bertubuh

Eksekusi Gadai bersifat sederhana, dalam Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, proses eksekusi yang sederhana ini disebut “Parate

Executie”. Melalui Parate Executie pemegang gadai dapat melaksanakan

ekseskusi atau penjualan barang-barang gadai tanpa perantaraan

pengadilan atau tanpa perlu minta bantuan juru sita. Pemegang gadai

disini dapat menjual atas kekuasaan sendiri atas obyek gadai tersebut,

apabila pemberi gadai atau debitur wanprestasi terhadap perikatan

pokoknya. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 1155 ayat (1) Kitab

Undang-undang Hukum Perdata.

“Apabila oleh para pihak tidak diperjanjikan lain, maka si berpiutang

adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji,

setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak ditentukan

suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk

membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut

kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim

berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya,

beserta bunga dan biaya daripada penjualan tersebut.”

2. Pelaksanaan Eksekusi Gadai Terhadap Benda Tak Bertubuh

Seperti yang tercantum di dalam Pasal 1155 ayat (2) yang

mengatur mengenai eksekusi gadai benda tak bertubuh dinyatakan :

“Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau

efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka

penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan

perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-

barang itu.”

Kekuasaan pemegang gadai dalam melaksanakan eksekusi gadai

ini pada hakikatnya sama dengan halnya dia memiliki hartanya sendiri.

Namun, eksekusi semacam ini tidaklah imperatif, namun dapat disimpangi

oleh perjanjian para pihak. Seperti disebutkan oleh Pasal 1155 ayat 1,

yaitu “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain...”, di situ jelas

bahwa parate executie dapat disimpangi dengan jenis eksekusi lainnya

misalnya melalui lelang di muka umum.

Adanya ketentuan penyimpangan jenis eksekusi ini sebenarnya

bertujuan melindungi pemberi gadai, khususnya apabila barang yang

digadaikan adalah barang-barang yang ditentukan oleh hasil penjualan.

Berbeda dengan piutang atau tagihan atau unjuk atau atas nama, jumlah

nominal dan tagihan telah tercantum dalam bukti kuitansi atau surat

tagihan yang bersangkutan. Namun, untuk barang-barang yang nilainya

ditentukan berdasarkan penjualan, jumlah nominal belum ditentukan

sampai dengan pada saat penjualan atau lelang. Ketika proses penjualan

tersebut, terbuka kemungkinan adanya permainan harga jual barang-

barang gadai oleh pemegang gadai agar dapat menguntungkan dirinya,

misalnya dengan membuat harga barang tersebut merosot walaupun

harga barang tersebut sebenarnya sangat tinggi.

Kemudian, di samping melalui parate executie, dalam Pasal 1156

Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengenal eksekusi melalui

titel eksekutorial yang dapat dimohonkan kepada hakim. Pemegang gadai

atau kreditur dapat menuntut (memohon) kepada hakim agar barang

gadainya dapat dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim. Selain itu,

pemegang gadai juga dapat memohon kepada hakim untuk memiliki

barang gadai tersebut dengan harga yang ditentukan oleh hakim untuk

kemudian diperhitungkan dengan utang pemberi gadai atau debitur.

Apabila cara ini yang ditempuh oleh kreditur, maka kreditur wajib

memberikan pemberitahuan hal ini kepada debitur.

Pada prinsipnya sebagaimana dikemukakan di atas, mekanisme

eksekusi gadai bersifat sederhana. Sifat yang sederhana ini bertujuan

untuk melindungi pemegang gadai dalam hal ini kreditur agar dapat

memperoleh pelunasan utang debitur jikalau debitur wanprestasi. Apabila

mekanisme gugatan merupakan mekanisme yang harus ditempuh dalam

mengeksekusi barang gadai ini, maka hal ini akan memperumit bahkan

merugikan kreditur karena adanya biaya dan waktu yang harus

dikeluarkan, terlebih lagi jika nilai barang gadai tersebut ternyata lebih

kecil dari biaya yang harus dikeluarkan dalam pengajuan gugatan.

Namun, bukan berarti mekanisme eksekusi ini melulu bertujuan kreditur.

Debitur pun sebagai pemberi gadai patut dilindungi terutama oleh

perbuatan atau penyalahgunaan pemegang gadai atas objek gadai dan

nilai objek gadai yang dijual