Upload
others
View
33
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
September 2019
PELAKSANAAN MONEV KINERJA
ATAS PENGGUNAAN DANA BUN
TA 2019
LATAR BELAKANG
Proporsi alokasi anggaran negara untuk BA BUN dalam belanja negara
mendominasi (lebih dari 60%);
Rekomendasi BPK atas pengelolaan dana BUN agar pelaksanaan monev
kinerja BUN mengikuti pedoman yang terstandar dan baku;
Monev kinerja penggunaan dana BUN dilaksanakan untuk meningkatkan
kualitas penggunaan dana BUN;
Hasil monev kinerja digunakan sbg salah satu dasar untuk penetapan pagu
dana pengeluaran BUN;
3
Untuk mempermudah pelaksanaan monev kinerja penggunaan dana BUN difasilitasi dengan sistem informasi SMART BUN
DASAR HUKUM
PP 90/2010 tentang Penyusunan RKA-K/L, mengamanatkan bahwa: Menteri Keuangan menetapkan pagu dana pengeluaran BUN dengan berpedoman pada:
a. Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden;
b. Prioritas anggaran;
c. RKP hasil kesepakatan pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan Rancangan APBN;
d. Indikasi kebutuhan dana pengeluaran Bendahara Umum Negara; dan
e. Evaluasi Kinerja penggunaan dana Bendahara Umum Negara. (Pasal 17 ayat 1)
PMK Nomor 245 Tahun 2016 tentang Monitoring Kinerja dan EvaluasiKinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara
Perdirjen Anggaran Nomor PER-7/AG/2017 tentang Pedoman PelaksanaanMonitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana BendaharaUmum Negara oleh Direktorat Jenderal Anggaran
5
RUANG LINGKUP
Monitoring Kinerja, dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatankualitas penggunaan dana BUN, bertujuan memantau kesesuaian antaraperencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta menganalisis faktor-faktoryang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA BUN pada TAberjalan, sehingga capaian kinerja penggunaan dana BUN pada TA berjalan dapatditingkatkan.
Evaluasi Kinerja, dilakukan dalam rangka pelaksanaan:
Fungsi Peningkatan Kualitas, bertujuan menganalisis faktor-faktor yang
menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA BUN TA
sebelumnya sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA BUN serta upaya
peningkatan Kinerja penggunaan dana BUN di TA berikutnya.
Fungsi akuntabilitas, bertujuan untuk mempertanggungjawabkan
penggunaan dana BUN kepada masyarakat.
6
EVALUASI KINERJA
3. Aspek Konteks
Dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi antara dinamika perkembangan keadaan/kebutuhan yang terjadi pada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan, termasuk kebijakan pemerintah dengan tujuan penggunaan dana BUN
Minimal 1 kali setiap tahun atau sesuai kebutuhan
Oleh PPA
1. Aspek Implementasi
Indikator yang diukur:a. pencapaian Keluaran (Output)b. konsistensi antara RPD dan realisasi
penyerapan anggaranc. konsistensi antara TPO dan RPOd. penyerapan anggarane. efisiensi
Setiap Tahun pada TA berikutnya
Oleh PPA lingkup program dan KPA lingkup kegiatan
Dalam rangka menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan dana BUN dan pencapaian Keluaran(Output)
2. Aspek ManfaatDalam rangka menghasilkan informasi mengenai: • perubahan yang terjadi dalam
masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas Keluaran (Output) yang telah dicapai
• progres pencapaian Hasil (Outcome)dalam mencapai tujuan/target yang ditetapkan
• keterlibatan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan dalam proses pencapaian Hasil (Outcome).
Setelah Output tercapai
Oleh PPA
Pembagian Tugas KPA, PPA, dan PA BUN
7
Subjek Pelaksanaan Aspek Waktu
KPA BUN Monitoring Implementasi Awal Bulan Berikutnya untuk dimonitor lebih lanjut
Evaluasi Implementasi Max. 1 Februari TA berikutnya
PPA BUN Monitoring Implementasi Max 2 minggu setelah triwulan terakhir
Evaluasi Implementasi Max 1 Maret TA berikutnya
Manfaat Max. 3 bulan setelah output tercapai
Konteks Max. 3 bulan setelah evaluasi dilakukan
PA BUN Monitoring Implementasi Max akhir minggu 3 bulan Juli
Evaluasi Implementasi -Max Akhir Minggu 3 bulan Desember-Max Akhir Minggu 3 Bulan Maret
Manfaat Akhir minggu 6 setelah proses evaluasi
Konteks Awal minggu 4 bulan Februari
Note Pelaporan melalui tools Monev Kinerja BUN yaitu Aplikasi SMART BUN agar paperless, user friendly, lebih efektif, dan lebih efisien
NILAI KINERJA ANGGARAN (berdasarkan pengukuran indikator pada SMART BUN)
9
Nilai Kinerja Anggaran
Merupakan hasil penjumlahan dari pembobotan masing-masing nilai pengukuran
indikator/variabel
Pengelompokan Nilai Kinerja Anggaran
> 90 = Sangat Baik
> 80 – 90 = Baik
> 60 – 80 = Cukup/ Normal
> 50 – 60 = Kurang
≤ 50 = Sangat Kurang
PEMBOBOTAN INDIKATOR/VARIABEL PENGUKURAN KINERJA
10
No indikator pada SMART BUN Bobot Nilai
A Capaian Keluaran/Output 43,50%
B Konsistensi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Realisasi Penyerapan Anggaran (RPA) 9,10%
C Konsistensi antara Target Pencapaian Output (TPO) dan Realisasi Pencapaian Output (RPO) 9,10%
D Penyerapan Anggaran 9,70%
E Nilai Efisiensi 28,60%
Catatan :Menghitung Nilai Efisiensi = 50 + (angka efisiensi dalam dashboard/20*50)
Level PA, PPA dan KPA menggunakan pengukuran Indikator/variabel sbb:
Dikecualikan untuk PPA/KPA BA 999.01 (Pengelolaan Utang) dan BA 999.05 (Pengelolaan Transfer Ke Daerah) menggunakan pengukuran Indikator/variabel sbb:
No indikator pada SMART BUN Bobot Nilai
A Capaian Keluaran/Output 60,90%
B Konsistensi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Realisasi Penyerapan Anggaran (RPA) 12,75%
C Konsistensi antara Target Pencapaian Output (TPO) dan Realisasi Pencapaian Output (RPO) 12,75%
D Penyerapan Anggaran 13,60%
NILAI KINERJA ANGGARAN( per tanggal 9 September 2019)
kode nama penyerapan Konsistensi RPD dan RPA
Konsistensi TPO dan RPO
Pencapaian Output
Efisiensi Nilaikinerja
999 BENDAHARA UMUM NEGARA ( PA BUN ) 63,25 94,44 100 21,53 -14,52 37,11
KodeUnit
nama penyerapan Konsistensi RPD dan RPA
Konsistensi TPO dan RPO
Pencapaian Output
Efisiensi Nilaikinerja
999.01 Pengelolaan Utang (DJPPR) 71,95 94,44 100 68,21 - 76,12
999.02 Pengelolaan Hibah (DJPPR dan DJPK) 2,8 58,45 100 0,01 -20 11,96
999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah (DJKN) 10,79 33,43 100 0,46 7 32,69
999.04 Pengelolaan Penerusan Pinjaman (DJPB) 22,43 11,31 100 56 20 65,26
999.05 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(DJPK)63,88 94,65 100 0 - 33,51
999.07 Pengelolaan Subsidi (DJA) 42,22 58,04 100 47,58 -3,41 51,04
999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya (DJA) 24,21 85,21 100 0 11,13 41,46
999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus (DJPB) 78,84 100 100 0 -4,75 36,75
per 9 September 2019
10 KPA/ Satker dengan Nilai Kinerja Anggaran TertinggiNo. Kode
UnitKode KPA
Nama KPA penyerapan Konsistensi RPD dan RPA
Konsistensi TPO dan RPO
Pencapaian Output
Efisiensi Nilaikinerja
1. 999.99 984438 BADAN KEBIJAKAN FISKAL 37,04 34,85 100 100 20 87,96
2. 999.99 999982DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
33,93 98,64 91,11 80 20 83,96
3. 999.01 960186DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
71,95 94,44 96,9 68,21 - 75,72
4. 999.08 999292 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PAPUA 37,83 92,45 97,78 57,14 20 74,44
5. 999.08 999976KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT
21,29 15,69 88,89 75 20 72,81
6. 999.08 984526DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KOMINFO
19,97 69,12 96,16 58,46 20 71,01
7. 999.07 984149DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
39,19 46,69 96,68 55,12 20 69,43
8. 999.07 984252DITJEN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA
15,41 65,92 97,05 49,23 20 66,34
9. 999.07 962718 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 54,03 95,77 97,78 55,56 2,75 63,29
10. 999.04 977386 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 22,43 11,31 100 50 20 62,65
per 9 September 2019
10 KPA/ Satker dengan Nilai Kinerja Anggaran TerendahNo. Kode
UnitKode KPA
Nama KPA penyerapan Konsistensi RPD dan RPA
Konsistensi TPO dan RPO
Pencapaian Output
Efisiensi Nilaikinerja
207. 999.05 403680KPPN JAYAPURA PENGELOLA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
35,74 22,41 100 0 20,47
208. 999.05 403658KPPN AMBON PENGELOLA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
34,19 21,66 100 0 20,16
209. 999.05 403696KPPN BATAM PENGELOLA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
32,38 22,39 100 0 20,01
210. 999.05 403522KPPN BANDUNG I PENGELOLA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
29,85 23,82 100 0 19,85
211. 999.05 403576KPPN MEDAN I PENGELOLA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
22,74 29,37 100 0 19,59
212. 999.05 403558KPPN SURABAYA II PENGELOLA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
20,78 22,24 100 0 18,41
213. 999.05 403539KPPN SEMARANG I PENGELOLA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
19,46 22,13 100 0 18,22
214. 999.05 403512KPPN JAKARTA I PENGELOLA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
10,55 16,72 100 0 16,32
215. 999.07 984192 DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 32,64 11,86 5,27 10,42 -20 9,26
216. 999.02 985251DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
3,95 39,01 55,66 0,02 -20 9,01
per 9 September 2019
Partisipasi Satker Lingkup PPA BUN
Partisipasi Satker ( 216 Satker) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst
Prosentase Partisipasi Satker 6 6,4 6,9 7,8 8,8 8,3 8,3 7,4
15
Tidak melakukan entry Target Pencapaian Output (TPO)
Tidak melakukan entry Realisasi Pencapaian Output (RPO)
Tidak melakukan entry Informasi Akun Non Finansial
Tidak meng-klik “kirim pengesahan” sehingga laporan tidak terkirim
ke PPA
Beberapa Hal yang menjadi Potensi Kesalahan pada KPA
16
Tidak melakukan entry Laporan Monitoring Aspek Implementasi setiap Triwulan
Tidak melakukan entry Laporan Evaluasi Aspek Implementasi
Tidak melakukan entry Laporan Evaluasi Aspek Manfaat
Tidak melakukan entry Laporan Evaluasi Aspek konteks
Beberapa Hal yang menjadi Potensi Kesalahan pada PPA
Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat dan aspek konteks tidak
dilakukan pada BA BUN 999.01 dan 999.05
TINDAK LANJUT atas hasil Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
• Saat ini informasi mengenai NKA belum dimunculkan di dashboard, dalam waktu dekat NKA akan ditampilkan.
• NKA secara reguler akan dilaporkan ke Menteri Keuangan.• Akan dilakukan pemeringkatan secara periodik.• Secara resmi akan dikirimkan kepada PPA dan PA.
Posisi Startegis Monev BA BUN:
• Sebagai early warning capaian kinerjaanggaran BUN pada tahun berjalan
• Sebagai bahan pertimbangan penetapankebijakan atas alokasi anggaran danpenyusunan RDP BUN
• Sebagai feedback pengalokasiananggaran di tahun anggaran berikutnya
• Rekomendasi BPK atas pengelolaan dana BUN.
maka
Perlunya kerjasama dari semua pihak (KPA,PPA,
PA) untuk Awareness dan meningkatkan
kedisiplinan pengisian aplikasi SMART BUN
secara tepat waktu dan benar
Faktor penentu Optimalisasi EKA BA BUN
Awareness pimpinan PPA terkait urgensi penyelesaian EKA BA
BUN yang difasilitasi Aplikasi SMART BUN perlu ditingkatkan
Peningkatan Kapasitas SDM sampai ke seluruh KPA
Tingkat kedisiplinan para petugas pelaksana EKA BA BUN
untuk melaksanakan pengisian secara tepat waktu dan benar
Memperbaiki dan melengkapi informasi kinerja anggaran
melalui mekanisme revisi sesuai ketentuan
19
Upaya Optimalisasi NKA
Untuk pelaksanaan monev kinerja BUN lebih optimal, harus dilakukan secara terkoneksi dan
hubungan timbal baik antara KPA BUN, PPA BUN, dan PA BUN, dengan beberapa
pertimbangan :
a. Kualitas hasil monev level KPA BUN menentukan hasil monev level PPA BUN
b. Kualitas hasil monev level KPA BUN dan level PPA BUN menentukan hasil monev level PA
BUN
c. Kualitas hasil monev level KPA BUN, PPA BUN, dan PA BUN menentukan hasil monev dana
BUN secara nasional
Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti :
a. Memahami semua peraturan/modul/pedoman yang tersedia dalam pelaksanaan monev
kinerja BUN
b. Penyesuaian peran sesuai tusi masing-masing untuk melaksanakan monev kinerja BUN
untuk mencapai tujuan yang diharapkan
c. Memahami dan mengimplementasikan monev kinerja BUN dengan menggunakan Aplikasi
SMART BUN
d. Peran serta / Partisipasi KPA BUN, PPA BUN serta Mitra BUN, dalam inputing data melalui
Aplikasi SMART BUN