PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERJANJIAN FIDUSIA DI KOPERASI SYARIAH “ALFA DINAR”   SURAKARTA

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang MasalahManusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain. Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan suatu badan perekonomian seperti koperasi. Pemerintah mununjuk koperasi sebagai salah satu organisasi ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan peran sertanya dalam membantu masyarakat ekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu pemerintah memberikan landasan hukum yang dijelaskan dalam UU No 25 tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan.Begitu besar peranannya dan harapan yang diemban dan dibebankan kepada koperasi, maka wajar bila pembangunan perkoperasian diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan disemua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Salah satu keistimewaan koperasi antara lain kredit uang dalam koperasi dilakukan dengan jalan bersatu dan bekerja sama untuk dapat memperoleh kredit yang dibutuhkan dan memberi manfaat dengan syarat-syarat yang mudah serta bunga yang rendah atas dasar kepercayaan para pihak yang bekerja sama dalam meringankan beban hidupnya. Dalam pelaksanaan pemberian kredit sangat diperlukan jaminan. Hal ini dimaksudkan agar pihak debitur akan benar-benar melunasi utang. Selain itu apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kreditur dapat melakukan penuntutan. Adapun dasar dari penuntutan adalah Pasal 1266 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain berhak menuntut pembatalan dimuka hakim. Sedang mengenai apa yang dapat dituntut ditentukan oleh Pasal 1267 KUHPerdata. Dengan demikian, wanprestasi ini tidak membebaskan debitur dari tanggung jawabnya.Adapun sifat hukum dari fidusia sebagaimana halnya dengan bentuk-bentuk jaminan yang lain adalah bersifat accessoir (tambahan) karena fidusia mengikuti perikatan pokok yang telah ada antara kreditur dan debitur, yaitu utang-piutang. Pada fidusia, sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa fidusia lebih menguntungkan pihak debitur dimana selain mendapatkan kredit, debitur juga masih dapat menguasai barangnya.Pengaturan mengenai lebaga jaminan fidusia di Indonesia sudah dimulai sejak jaman Belanda dari hasil adopsi yurisprudensi di Negara Belanda yang tidak diatur dalam KUHPerdata. Jaminan fidusia ini merupakan perkembangan dari kebutuhan kredit dari masyarakat yang tidak tertampung pada lembaga jaminan yang ada pada waktu itu yaitu gadai dan hipotek (sekarang Hak Tanggungan). Karena pengaturan mengenai lembaga jaminan fidusia yang

berdasarkan yurisprudensi dirasa kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak, oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum dalam lembaga fidusia, maka dikeluarkan UU No.42 Tahun 1999 tentang fidusia. Dan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak, maka perjanjian fidusia ini harus dibuatkan dalam akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dangan Pasal 5 UU No.42 Tahun 1999.Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengetahui perjanjian fidusia lebih lanjut, penulis mengambil judul : “ PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERJANJIAN FIDUSIA DI KOPERASI SYARIAH “ALFA DINAR” SURAKARTA”.

B. Pembatasan MasalahKeterbatasan penulis dari segi waktu, biaya, dan tenaga tidak memungkinkan penulis menjelaskan semuanya, maka perlu kiranya ditentukan batasan dan ruang lingkup yang akan diteliti, agar sesuai dengan arah dan tujuan penulisannya yaitu tentang pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang berupa BPKB Mobil di Koperasi Syariah ‘Alfa Dinar”Surakarta.

C. Perumusan MasalahBerdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulis menitik beratkan permasalahan dan memberikan perumusan masalah sebagai berikut :1. Bagaimanakah pelaksanaan fidusia sebagai jaminan kredit di Koperasi Syariah “Alfa Dinar”Surakarta?2. Kelemahan apa yang ada pada perjanjian fidusia sebagai jaminan kredit di Koperasi Syariah “Alfa Dinar” Surakarta?3. Bagaimanakah cara penyelesaian dari perjanjian fidusia sebagai jaminan kredit di Koperasi Syariah “Alfa Dinar” Surakarta?D. Tujuan PenelitianPenelitian ini berdasarkan atas masalah-masalah yang timbul dalam kenyataannya di lapangan untuk mencari dan mendapatkan alternatif penyelesaian baik secara teoritis maupun praktis. Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah1. Tujuan Obyektif :a) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian fidusia sebagai jaminan pemberian kredit di Koperasi Syariah “Alfa Dinar”Surakarta.b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian fidusia di Koperasi Syariah “Alfa Dinar”Surakarta.c) Untuk mengetahui cara penyelesain dari perjanjian fidusia di Koperasi Syariah “Alfa Dinar”Surakarta.2. Tujuan Subyektif :a) Memperoleh data yang penulis perlukan sebagai bahan penyusunan skripsi.b) Melengkapi persyaratan guna mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

E. Manfaat PenelitianAda dua macam manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis dengan uraiannya sebagai berikut:1. Manfaat TeoritisDiharapkan penelitian ini dapat menambah Ilmu Pengetahuan dalam praktek dibidang Hukum Perdata pada umumnya, terutama masalah hukum jaminan yang berhubungan dengan fidusia pada khususnya.

2. Manfaat PraktisMemberikan informasi kepada masyarakat guna mengetahui proses dan ketentuan-ketentuan fidusia dalam prakteknya serta perannya dalam melindungi kepentingan kreditur.

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian1. Pengertian PerjanjianMengenai pengertian perjanjian, dapat dilihat pada Pasal 1313 KUHPerdata, dimana perjanjian merupakan “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Selain itu ada beberapa tanggapan dari para sarjana hukum kita antara lain:Menurut Prof. Subekti, SH memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah”Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”(Subekti, 1987 : 1)Menurut Purnadi Purbacaraka, SH memberikan pengertian bahwa perjanjain adalah “Suatu sikap tindak beberapa pihak tertentu ( yang mengadakan perjanjian).”(Purbacaraka, 1987 : 47).Selain itu, menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, SH memberikan rumusan bahwa perjanjian adalah” Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”.(Abdulkadir, 2000 : 225)Dari beberapa perumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian pada hakekatnya mengikat para pihak berdasar pada kesepakatan diantara mereka.2. Syarat Sahnya PerjanjianPasal 1320 KUHPerdata merumuskan empat syarat sahnya perjanjian. Keempat syarat tersebut adalah :a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;c. Suatu hal tertentu;d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena berhubungan dengan subjek perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena berhubungan dengan objek perjanjiannya.a. SepakatSepakat diartikan sebagai persetujuan kehendak, seia sekata pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yag satu dikehendaki pula oleh pihak yang yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah mantap, dan tidak lagi dalam perundingan.Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk juga tidak ada kehilafan dan tidak ada penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada dibawah ancaman baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti. Dikatakan tidak ada kehilafan atau kekeliruan atau kesesatan apabila salah satu pihak tidak hilaf atau tidak keliru mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.b. CakapPada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa. Dewasa (Abdulkadir, 1993 : 231) artinya mereka yang:

1) Sudah mencapai umur 21 tahun2) Sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun.Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah :1) Orang-orang yang belum dewasa;2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;3) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.c. Suatu hal tertentuSuatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal.d. Sebab yang halalSebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa sebab yang halal merupakan sebab yang tidak bertentangan dengan Undang-undang.Undang-undang tidak mempedulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-undang ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh Undang-undang atau tidak, dan apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak ( Pasal 1337 KUHPerdata).

3. Asas – Asas PerjanjianHukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut antara lain :a. Asas kebebasan berkontrakSetiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam Undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu :1) Tidak dilarang oleh Undang-undang.2) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.3) Tidak bertentangan dengan kesusilaan.b. Asas pelengkapAsas ini mengandung arti bahwa ketentuan Undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan Undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan Undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban saja.c. Asas konsensualAsas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsessus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.d. Asas obligator

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan yaitu melalui penyerahan (livering).e. Asas pacta sun servanda (asas kekuatan mengikat)Asas kekuatan mengikat adalah suatu asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat parapihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya Undang-undang.Dalam Pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHPerdata, memberikan rumusan mengenai asas kekuatan mengikat, yang berbunyi sebagai berikut :“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya”.“Persetujuan-persetuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

4. Berakhirnya perjanjianMengenai hapusnya perjanjian, dapat kita temukan dalam Pasal 1381 KUHPerdata, antara lain sebagai berikut :a) Karena pembayaran ;b) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan ;c) Karena pembaharuan utang ;d) Karena perjumpaan utang atau konpensasi ;e) Karena percampuran tangan ;f) Karena pembebasan utang ;g) Karena musnahnya barang yang terutang ;h) Karena kebatalan atau pembatalan ;i) Karena berlakunya syarat-batal, yang diatur dalam Bab I buku ini ;j) Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur suatu bab tersendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan1. Pengertian JaminanMengenai pengertian jaminan, dapat dilihat pada Pasal 1131, yang berbunyi :“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan”.

2. Macam-Macam JaminanMenurut Prof. R. Subekti, SH, ada dua macam jaminan, (Subekti,1989 :15) yaitu :a) Jaminan peroranganJaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara seseorang berpiutang(kreditur) dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhi kewajiban-kewajiban siberutang (debitur). Ia dapat diadakan diluar (tanpa) pengetahuan siberutang tersebut.Yang termasuk jaminan perorangan adalah :1) Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat dapat ditagih.2) Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng.3) Perjanjiamn garansi.b) Jaminan kebendaanJaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberutang (debitur).

Yang termasuk jaminan kebendaan adalah:1) Gadai (pand)a. PengertianMengenai pengertian gadai, dapat dilihat dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang berbunyi :“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya ; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biay-biaya mana harus didahulukan”.b. Sifat GadaiGadai adalah untuk benda bergerak . benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.Bersifat Kebendaan. Tujuan sifat kebendaan adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan.Benda gadai dikuasai pemegang gadai ( inbezitstelling). Benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai pada Pemegang gadai.Hak menjual sendiri benda gadai. Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal si berutang wanprestasi. Dari hasil penjualan ini pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari penjualan itu.c. Subyek GadaiPemberi Gadai adalah pihak yang menggadaikan yaitu debitur. Debitur bisa terdiri dari orang perorangan dan badan hukum.Penerima Gadai atau Pemegang Gadai adalah pihak yang menerima atau memegang gadai yaitu kreditur.2) Hak TanggunganDidalam Pasal 1 ayat 1 UU No.4 Tahun 1996, yang dimaksud Hak Tanggungan adalah “Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagai mana yang dimaksud dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnyaDari pengertian hak tanggungan tersebut, maka dapat dilihat ciri-ciri hak tanggungan antara lain sebagai berikut :Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya.Droit de suite yaitu selalu mengikutio obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun benda itu beradaMemenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.Mudah dan pasti melakukan eksekusiTidak dapat dibagi-bagi artinya bahwa hak tanggungan memebebani dan setiap bagiannya.Bersifat Accesoir (tambahan).3) Jaminan FidusiaDalam pasal 1 ayat 1 UU No.42 Tahun 1999, merumuskan bahwa fidusia adalah”pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.3. Jaminan Yang Baik (ideal)Adapun jaminan yang baik (Subekti, 1989 : 19) adalah:a) Yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.

b) Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.c) Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

C. Tinjauan Umum Tentang Fidusia1. Pengertian FidusiaDalam pasal 1 ayat 1 UU No.42 Tahun 1999, merumuskan bahwa fidusia adalah”pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.Menurut Oey Hoey Tiong.SH, fidusia merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi.(Oey Hoey, 1984: 21)2. Sifat Jaminan Fidusiaa) Bersifat AccesoirYaitu berupa perjanjian tambahan atau ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasib) Droit de Preferenca atau Hak mendahuluiHak mendahului adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Apabila benda yang sama menjadi obyek jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan tersebut diberikan kepada hak yang lebih dahulu pendaftarannya pada kantor pendaftaran fidusia.c) Droit de suiteJaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Pemberi jaminan fidusia yang telah mengalihkan obyek jaminan atas benda persediaan, wajib mengganti obyek yang setara.d) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya3. Objek dan Subjek Jaminan FidusiaSebelum berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor,. Akan tetapi setelah berlakunya UU No.42 Tahun 1999, maka objek jaminan fidusia diperluas dan dibedakan menjadi dua macam yaitu:a. Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujudb. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan.Sedangkan yang menjadi subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang-perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.4. Pendaftaran Jaminan FidusiaPendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU No.42 Tahun 1999 tentang fidusia. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah RI. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Adapun prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, antara lain sebagai berikut :a) Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia.

b) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.c) Membayar biaya pendaftaran fidusia.d) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tangal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran.e) Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.5. Hapusnya Jaminan FidusiaYang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya perjanjian fidusia, yaitu:a) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia antara lain karena pelunasan dan bukti bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur.b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.c) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia ( Pasal 25 UU No.42 Tahun 1999).6. Eksekusi Jaminan FidusiaEksekusi jaminan diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU No.42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberi rumusan bahwa eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena debitur tidak memenuhi prestasinya.Ada tiga cara eksekusi benda jaminan fidusia, antara lain sebagai berikut :a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial adalah kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

D. Tinjauan Umum Tentang Kredit1. Pengertian KreditKredit berasal dari bahasa Romawi “Credere” yang berarti percaya .(Badrulzaman, 1991 : 23 ).Menurut Drs. Muhammad Djumhana memberikan pengertian kredit adalah “ Penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa”.(Djumhana, 1996 : 229).Sedangkan menurut Pasal 1 Butir 11 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

2. Syarat-syarat KreditSyarat-syarat kredit mengacu pada asas 5C, yaitu:a. Carakter ( kepribadian, watak)Kepribadian , moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan.b. Capacity (kemampuan, kesanggupan)

Kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.c. Capital (modal, kekayaan)Modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia/telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan struktur dan sifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal.d. Collateral (agunan, jaminan)Agunan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan kredit karena sebagai jaminan kredit. Dengan adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.e. Conditional of Economic (kondisi ekonomi)Seorang kreditur dalam memberikan kredit harus memandang prospek usaha debitur karena mempengaruhi dalam pengembalian kredit.3. Macam-macam KreditAda lima macam penggolongan dari kredit, yaitu :a. Kredit dilihat dari tujuannya:1) Kredit KonsumtifKredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.2) Kredit ProduktifKredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar proses produksi.b. Kredit dilihat dari jangka waktunya:1) Kredit Jangka PendekKredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun dan kredit ini termasuk untuk tanaman musiman yang jangka waktu lebih dari satu tahun.2) Kredit Jangka MenengahKredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun kecuali kredit tanaman musiman.3) Kredit Jangka PanjangKredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.c. Kredit dilihat dari jaminannya:1) Kredit Tanpa JaminanKredit ini jarang digunakan karena mengandung resiko yang besar bagi bank.2) Kredit Dengan JaminanKredit ini diberikan kepada nasabah yang sanggup menyediakan benda yang dapat dijadikan jaminan.d. Kredit dilihat dari cara pemakaiannya1) Kredit dengan uang muka (persekot)Pada kredit dengan uang muka ini, penarikan kredit dilakukan sekaligus, dalam arti kata maksimum kredit pada waktu penarikan pertama, sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah untuk usahanya.2) Kredit rekening KoranDalam sistem ini debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blanko cek.e. Kredit dilihat dari penggunaannya1) Kredit EksploitasiKredit jangka pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan lancar.2) Kredit InvestasiKredit jangka menengah atau panjang yang diberikan bank kepada perusahaan untuk

melakukan investasi penanaman modal.3) Kredit PerdaganganKredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-brang untuk dijual kembali.4. Hapusnya Perjanjian KreditDalam prakteknya, perjanjian kredit bank hapus karena (Tje’Aman, 1989 :36):a) Ditentukan oleh para pihak didalam perjanjian.b) Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjiannya.c) Adanya pernyataan penghentian perjanjian secara sepihak.

E. Tinjauan Umum Tentang Koperasi1. Pengertian KoperasiMenurut Drs. Muhammad Djumhana, SH memberikan pengertian bahwa koperasi adalah “ Bagian integral dari perekonomian baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat.”(Djumhana,1994 : 227).Menurut Revrisor Baswir, yang dimaksud dengan koperasi adalah “Suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan aturan-aturan dan tujuan tertentu pula”.(Baswir, 1997 : 3).Sedangkan menurut Pasal 1 UU No.25 Tahun 1992, memberikan rumusan bahwa“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.2. Prinsip KoperasiKoperasi dalam menjalankan fungsi dan peranannya melaksanakan prinsip-prinsipnya, seperti yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu :a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, selain itu seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka mengandung arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbagan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan wujud dari nilai kekeluargaan dan keadilan.d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.

e. Kemandirian.Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.

4. Bentuk KoperasiMenurut Revrisond Baswir (Baswir,1997 : 97), bentuk-bentuk koperasi digolongkan kedalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan criteria dan karakteristik-karakteristik yang tertentu pula, penggolongan-penggolongan tersebut antara lain :a. Berdasarkan Bidang Usaha1) Koperasi KonsumsiKoperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusahabidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan para anggotanya2) Koperasi ProduksiKoperasi Produksi adalah Koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.3) Koperasi PemasaranKoperasi Pemasaran adalah Koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya.4) Koperasi KreditKoperasi Kredit atau Koperasi Simpan pinjam adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota-anggotanya yang memerlukan bantuan modal.b. Berdasarkan Jenis Komoditi1) Koperasi EkstratifKoperasi Ekstratif adalah Koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.2) Koperasi Pertanian dan PeternakanKoperasi Pertanian adalah Koperasi yang melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Sedangkan Koperasi Peternakan adalahKoperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.3) Koperasi Industri dan KerajinanKoperasi Industri dan Kerajinan adalah jenis koperasi yang melakukan usahanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan tertentu.4) Koperasi Jasa-JasaKoperasi Jasa-jasa adalah Koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.c. Berdasarkan Profesi Anggota1) Koperasi Karyawan (Kopkar)2) Koperasi Pegawai (KP)3) Koperasi Angkatan Darat (Kopad)4) Koperasi Mahasiswa (Kopma)5) Koperasi Pedagang Pasar (Koppas)6) Koperasi Veteran Republik Indonesia (Koveri)7) Koperasi Nelayan dan sebagainyad. Berdasarkan Daerah Kerja1) Koperasi PrimerKoperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh, dan beranggotakan orang-seorang.2) Koperasi SekunderKoperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.3) Koperasi PusatKoperasi Pusat adalah Koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer, yang biasanyaq didirikan sebagai pemusatan dari beberapa koperasi primer dalam lingkup suatu wilayah tertentu.

4) Koperasi GabunganKoperasi Gabungan adalah Koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi pusat5) Koperasi IndukKoperasi induk adalah Koperasi yang beranggotakan koperasi pusat atau koperasi gabungan, yang berkedudukan di ibu kota negara.5. Fungsi KoperasiKoperasi dalam menjalankan usahana sebagai gerakan ekonomi rakyat mempunyai beberapa fungsi, yaitu:a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinngi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

BAB IIIMETODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun metode penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:A. Lokasi PenelitianPenelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah “Alfa Dinar”Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.572 Surakarta

B. Jenis PenelitianJenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan secara kenyataan dalam praktek. Metode ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan kongkrit dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektifitas dari hukum.

C. Sifat PenelitianSifat penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

D. Bahan/Materi PenelitianAdapun bahan dalam penelitian ini adalah1. Bahan Hukum Primerb) KUHPerdata.c) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.d) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.e) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.2. Bahan Hukum SekunderMeliputi buku-buku atau literatur ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tentang Perjanjian, Hukum Jaminan terutama Fidusia dan karangan sarjana terkemuka dalam bentuk buku teks ilmiah maupun artikel-artikel.

3. Bahan Hukum TersierMeliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

E. Sumber Data1. Data primerMerupakan data pokok berupa data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dalam hai ini adalah data yang diperoleh dari Koperasi Syariah “Alfa Dinar”Surakarta.2. Data SekunderMerupakan data yang terlebih dahulu dikumpulkan atau dilaporkan oleh orang diluar penulisan sebagai keterangan pendukung dan penunjang kelengkapan data primer, meliputi perundang-undangan, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku yang membahas masalah hukum.

F. Cara Pengumpulan DataMetode pengumpulan data dalam penelitian ini akan diupayakan dengan cara sebagai berikut:1. Penelitian KepustakaanMetode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dari literatur dan peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan objek yang diteliti. Cara ini dimaksudkan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

2. Penelitian Lapangana. Wawancara (Interview)Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung pada pihak yang bersangkutan. Tipe wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan agar hasil wawancara sesuai dengan yang diteliti dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.b. Pengamatan (Observasi)Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung objek yang diteliti.

G. Metode AnalisisSetelah data terkumpul, maka metode analisis data. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik secara lisan maupun tertulis dan perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.(Soekanto,1986:250)

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “Alfa Dinar” Surakarta.1. Identitas KelembagaanKoperasi Simpan Pinjam (KSP) “Alfa Dinar” Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.572 Jajar, Surakarta merupakan salah satu kantor cabang dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah BMT “Alfa Dinar” Karanganyar yang beralamat di Jalan Lawu No.95 Karanganyar dengan ijin usaha No.444/BH/285.1/VII/2003, tanggal 22 juli 2003 Akta Perubahan No. 01/BH/PAD/KOK.II/I/2004, tertanggal 19 januari 2004 .NPWP : 02.305.006.5-526.000

SIUP : 503/646/11.34/SIUP-PK/IX/2008.TDP :113426500310Selain itu, kantor pusat operasional yang berada di Karanganyar tersebut juga memiliki beberapa anak cabang lagi, antara lain sebagai berikut :a. Kantor Cabang Alfa Dinar yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.58 Laweyan, Solo.b. Kantor Cabang Alfa Dinar yang beralamat di Jalan Raya Solo-Purwodadi km.12 Gondang Rejo.c. Kantor Cabang Alfa Dinar yang beralamat di Suroboyo, Munggut, Mojogedang.d. Kantor Cabang Alfa Dinar yang beralamat di Jalan Raya Solo-Tawangmangu km.30 Karangpandane. Kantor Cabang Alfa Dinar yang beralamat di Depan PTP IX Kerjo Arum, Kerjo.f. Kantor Cabang Dinar Mulia yang beralamat di Jalan Raya Solo-Tawangmangu km.11 Papahan Tasikmadu.g. Kantor Cabang Dinar AL-Musanni yang beralamat di Jalan Raya Gemolong-Sragen km.1 Gemolong Sragen.h. Kantor Cabang Dinar Nur Ummah yang beralamat di Jalan Samratulangi No.58 Manahan Banjarsari.Adapun beberapa sistem penunjang dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Alfa Dinar antara lain sebagai berikut :1). Performa semua Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Alfa Dinar (8 Kantor ) sudah terstandar dan representative (memadai).2) Telah menerapkan teknologi komputerisasi di semua kantor untuk seluruh transaksi dan layanannya.3) Telah memiliki Job Description (Gambaran Kerja) dan Job Decission (Keputusan Kerja).4) Telah memiliki SOP (Standard Operational Procedure).5) Sistem pembinaan Sumber Daya Manusia yang terintegrasi.6) Kwalitas Sumber Daya Manusia yang amanah dan professional.2. Struktur KelembagaanDalam suatu badan usaha diperlukan organ-organ usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Adapun stuktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam (KPS) Syariah Alfa Dinar meliputi : Rapat Anggota Tahunan, Dewan Pengurus, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Utama yang membawahi Direktur, Direktur membawahi Manager Area, Manager Area membawahi Kepala Kantor, Kepala Kantor membawahi marketing Finance, acconting, teller, marketing funding.dari organ-organ tersebut, dapat digambarkan seperti dibawah ini :

Keterangan :1) Dewan PengurusKetua : Drs. JoelarsoSekretaris : Bambang Haryanto, SEBendahara : Murdadi, S.Ag2) Pengawas SyariahKetua/Anggota : Ustadz. H. Mustaqim LCAnggota : Ustadz Kasori Mujahid3) PengelolaPengelola Kantor Pusat :a) Direktur Utama : Drs. Joelarsob) Manager Area :Area I : Bawa Setyanta, SP ( Area Solo dan Simo Boyolali)Area II : Ali Mahfut, S. Sas (Area Gondangrejo dan Area

Gemolong Sragen)Area III : Sri Yono, SH.(Area mojogedang dan Area Kerjo)Area IV : Nanang Hari Nugroho, SE.Akt.(Area Karanganyar,Area Karangpandan dan Area Tasikmadu )4) Kepala KantorSolo I : Supri HartonoSolo II : Slamet Riyadi, SEGondangrejo : Safari Muh. Abdul Ghafur, A.MdSimo : Mustaqim, SEKaranganyar : N. Hari Nugroho, SE.AktTasikmadu : Daru KartikoKarangpandan : SriyonoMojogedang : Dwi Setyo Nugroho, SH.Kerjo : SunarnoSedangkan stuktur organisasi dari kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Alfa Dinar Surakarta terdiri dari :a. Kepala Kantorb. Marketing Financec. Accountingd. Tellere. Marketing FundingAdapun tugas dari masing-masing organ Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Alfa Dinar Surakarta adalah sebagai berikut :a. Tugas Kepala Kantor1) Sebagai panutan, berprakarsa, bersikap tanggung jawab, adil dan tegas.2) Melaksanakan rencana baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.3) Melaksanakan fungsi enterpreneurship ditingkat cabang.4) Menandatangani dan mendisposisi surat menyurat perjanjian atau kontrak ataupun akad memvalidasi pewenangan (otorisasi) laporan keuangan.5) Menjalin hubungan dengan masyarakat nasabah koperasi.6) Memberikan arahan, saran, motivasi, nasehat, penilaian dan pengawasan kepada staf bawahannya.b. Tugas Marketing Finance1) Melaksanakan kegiatan survey bagi calon nasabah debitur yang mengajukan pembiayaan atas tugas atau rekomendasi dari kepala kantor.2) Melaksanakan kegiatan penarikan angsuran ataupun pengembalian pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Alfa Dinar.c. Tugas Accounting1) Melaksanakan kegiatan teknis administrasi korespondensi, inventaris personalia dan kearsipan kantor cabang.2) Melakukan ferivikasi dan validasi data-data dan bukti-bukti transaksi dengan kebenaran faktual.3) Melakukan pembukuan akuntatif dan membuat laporan keuangan serta laporan lainnya yang diperlukan oleh lembaga.4) Melayani atau memberikan data laporan kepada petugas dari kantor pusat baik dalam rangka pelaporan rutin, pengawasan rutin, maupun keperluan audit dan investigasi.5) Bersama kepala kantor cabang senantiasa melakukan koordinasi untuk mengendalikan dan menjaga kesehatan rasio-rasio keuangan.

d. Tugas Teller1) Melayani dan memberikan informasi tentang produk-produk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Alfa Dinar kepada customer.2) Melayani transaksi funding maupun financing3) Meneliti secara cermat alat dan bukti transaksi tentang kelengkapannya, keabsahannya, kebenarannya, dan legalitasnya.4) Membuat laporan funding, financing, kas, dan lainnya serta rekapannya kepada bagian accounting.5) Mengajukan otorisasi dan aprovement pencairan kas dan peneriamaan kas yang diluar kewenangannya kepada pejabat yang berwenang memiliki otoritas itu.e. Tugas Marketing Funding1) Melaksanakan kegiatan keagenan atau mewakili Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Alfa Dinar dilapangan dalam melayani nasabah yang membutuhkan transaksi dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Alfa Dinar seperti setoran atau penarikan simpanan atau tabungan ataupun deposito sesuai dengan syarat, prosedur yang telah ditetapkan dan berlaku serta sesuai dengan kewenangannya.2) Melaksanakan kegiatan pemasaran atas produk-produk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah Alfa Dinar kepada masyarakat sesuai dengan target sasaran dan stegtement yang telah ditentukan atau telah diprogramka.3. Visi dan Misi dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “Alfa Dinar”Surakartaa) VisiKami harus menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat melalui layanan terbaik serta terdepan dalam inovasi produk oleh sumber daya islam professional dan diridhoi Alaah SWT.b) Misi1) Kami harus mengedepankan akhlakul karimah.2) Kami harus mengutamakan kejujuran dan kedisiplinan.3) Kami harus menciptakan produk-produk berkualitas.4) Kami harus menjalin kemitraan jangka panjang.5) Kami harus meningkatkan produktivitas.6) Kami harus meningkatkan efisiensi dan efektifitas.Selain visi dan misi, terdapat pula budaya perusahaan (corporate culture) dan nilai dasar (corporate value) yaituBudaya perusahaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “Alfa Dinar” adalah “Kami senantiasa mengutamakan kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, serta kerja tuntas”.sedangkan nilai dasarnya adalaha). Tujuan utama kami adalah beribadah kepada Allah SWT.b). Fungsi utama kami adalah menjadi khalifatullahc) Tugas utama kami adalah dakwah amar ma’ruf nahi munkar.d) Kewajiban kami adalah meningkatkan kesejahteraan hidup.4. Jenis KegiatanSetiap badan usaha pasti memiliki kegiatan usahanya, adapun kegiatan usaha yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “Alfa Dinar” Ada dua jenis, yaitu :a. Kegiatan SimpananKegiatan simpanan ini terdiri dari tiga, antara lain sebagai berikut :1) Simpanan DinarSimpanan Dinar adalah jenis simpanan yang flexibel sehingga dapat diambil sesuai kebutuhan dan nasabah yang akan memperoleh bagi hasil dari saldo rata-rata harian simpanan tersebut tiap bulan.2) Simpanan Isy KarimaSimpanan Isy Karima adalah suatu simpanan dimana jumlah nominal yang disetor setiap

bulan ditentukan besarnya dan hanya dapat diambil apabila sudah jatuh tempo pengambilan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.3) Simpanan BerjangkaSimpanan Berjangka adalah simpanan akan produktif dengan cara dibiayakan secara professional. Laba dari pembiayaan ini dibagi antara nasabah dengan Koperasi dalam bentuk bagi hasil yang kompetitif.b. Kegiatan Pembiayaan (Kredit)Kegiatan pembiayaan ini juga terdiri dari empat, antara lain sebagai berikut :1) Pembiayaan MudharabahPembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara koperasi dengan anggota dimana pihak pertama (shohibul mal) menyediakan seluruh modal sedangkan anggota menjadi pengelola usaha. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah misalnya 50 : 50.2) Pembiayaan MurabahahPembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang antara Koperasi dengan anggota pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.3) Pembiayaan IjarohPembiayaan Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna antara Koperasi dengan anggota atas barang ataupun jasa melalui pembayaran upah sewa atau jasa.

4) Pembiayaan QardPembiayaan Qard adalah akad peminjaman uang atas dasar kebajikan antara Koperasi dengan kaum dhu’afa potensial untuk membantu permodalan usaha ataupun kebutuhan yang sangat penting dan mendesak.5. PermodalanPermodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “Alfa Dinar” berasal dari beberapa hal, antara lain :a. Simpanan PokokSimpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anngota.b. Simpanan Pokok KhususSimpanan Pokok Khusus adalah sejumlah uang yang dimiliki oleh para pendiri koperasi dan selanjutnya dijadikan modal usaha dari koperasi tersebut.c. Simpanan WajibSimpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.d. Cadangan UmumCadangan Umum adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan.e. Cadangan ResikoCadangan Resiko adalah dana yang sifatnya sekunder ataupun dana tambahan yang digunakan pada waktu koperasi benar-benar membutuhkan dana selain simpanan pokok dan simpanan wajib.f. Laba/ SHU DitahanLaba/SHU Ditahan adalah keuntungan usaha dari koperasi yang masih belum cair ataupun masih dipegang oleh debitur maupun nasabah.g. Laba/SHU Tahun Berjalan

Laba/SHU Tahun Berjalan adalah keuntungan usaha dari koperasi selama satu tahun melakukan kegiatan usahanya.

Tabel PermodalanNo Modal Jumlah1 Simpanan Pokok 125.190.0002 Simpanan Wajib 24.885.0003 Simpanan Pokok Khusus 1.450.000.0004 Cadangan Umum 95.230.4105 Cadangan Resiko 160.286.6766 Laba/SHU Ditahan 07 Laba/SHU Tahun Berjalan 760.024.589

B. Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Alfa Dinar” Surakarta.Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, ditemukan beberapa perbedaan antara prosedur pemberian kredit dengan praktek dilapangan. Dalam praktek dilapangan, pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “ALFA DINAR” sangatlah sederhana, sedangkan dalam prosedurnya, pemberian kredit dengan jaminan fidusia harus melewati proses yang panjang. Adapun tahapan-tahapan dalam prakteknya antara lain :1. Nasabah ataupun debitur datang sendiri ke koperasi, kemudian mengisi formulis permohonan dengan dilampiri fotokopi identitas (KTP) yang selanjutnya diserahkan ke manager.2. Manager menganalisa permohonan dan mewawancarai calon nasabah kemudian dilanjutkan dengan registrasi permohonan pembiayaan.3. Tahap selanjutnya adalah manager menyetujui atau menolak pembiayaan. Apabila ditolak, pihak koperasi memanggil nasabah dan menjelaskan alasan penolakan, sedangkan apabila disetujui, manager menandatangani surat persetujuan pembiayaan dan diserahkan ke bagian accounting.4. Bagian Accounting membuatkan akad, kemudian meminta tanda tangan kepada debitur. Selain itu, bagian accounting membuat kartu pembiayaan, buku angsuran dan kwitansi tanda terima yang selanjutnya diserahkan ke bagian teller.5. Bagian teller melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan melakukan pembayaran kepada nasabah, kemudian menyerahkan buku angsuran.Berdasarkan uraian tersebut, maka pelaksanaan pemberian kredit dalam prakteknya dapat digambarkan seperti bagan pada lampiran.

Sedangkan menurut prosedur, pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia seharusnya melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan itu antara lain sebagai berikut :1. Tahap PermohonanPemohon yang akan mengajukan permohonan pembiayaan harus datang sendiri ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah“ALFA DINAR” untuk mengisi formulir surat permohonan pembiayaan yang telah disediakan. Pada saat pemohon datang, pemohon diberikan penjelasan (sosialisasi) tentang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “ALFA DINAR” sehingga meluruskan pemahaman-pemahaman yang mungkin masih salah pengertian mengenai jalannya KSP atau BMT banyak masyarakat yang belum tahu. Formulir diserahkan kembali setelah diisi dan ditandatangani serta dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “ALFA DINAR”. Data-data yang harus dilampirkan pemohon antara lain :

a. Calon nasabah adalah perorangan1) Surat permohonan pembiayaan.2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon nasabah dan istri sebanyak 2 buah3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan surat nikah.4) Proposal pengajuan pembiayaan.5) Surat persetujuan suami-istri diatas materai.6) Data penghasilan nasabah.7) Data jaminan dan objek pembiayaan.b. Calon nasabah adalah badan hukum1) Surat permohonan pembiayaan.2) Proposal pengajuan pembiayaan.3) Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dan company profile.4) Fotokopi Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).5) Laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir.6) Data objek pembiayaan.7) Data jaminan. Legalitas usaha nasabah.Berdasarkan prektek dilapangan, data-data yang dilampirkan dalam permohonan pembiayaan hanyalah fotokopi KTP, penghasilan nasabah ataupun debitur dan barang yang dijadikan jaminan, sedangkan data-data yana lainnya tidak dilampirkan. Selain itu, jarang sekali badan hukum yang mengambil kredit dengan jaminan fidusia (BPKB mobil), kebanyakan adalah perseorangan. Adapun isi dari permohonan kredit adalah identitas nasabah, kegunaan dari kredit tersebut, jumlah pembiayaan, cara pembayaran, jangka waktu, besarnya , agunan ataupun jaminan yang dipakai.2. Tahap Penilaian dan FerifikasiSetelah data-data dan persyaratan-persyaratan tersebut telah dilengkapi dan sudah diserahkan kembali kepada KSP, maka pemohon menunggu konfirmasi dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “ALFA DINAR” untuk melaksanakan penilaian serta ferifikasi ke lapangan dan rapat pengurus. Kegiatan penilaian dan ferifikasi ini untuk menyesuaikan data-data yang telah diajukan oleh pemohon dalam formulir permohonan pembiayaan dengan kondisi usaha yang sebenarnya maupun untuk memperoleh data-data lain yang relevan, yang diperlukan untuk mendukung data-data awal. Menurut hasil penelitian dilapangan, dalam pelaksanaan penilaian terhadap barang jaminan ditaksir berapa harga jualnya, kemudian pihak Koperasi melihat seberapa besar jumlah pembiayaan yang diajukan oleh debitur. Proses penaksiran ini tidak mengacu pada harga pasaran dari mobil yang dijadikan jaminan, biasanya penaksiran dari Koperasi itu tergantung dari kondisi mobil dan tahun pembuatan dari mobil itu sendiri. Semakin baru tahun pembuatannya dan semakin bagus kondisi mobil, maka semakin tinggi pula taksiran harga dari mobil tersebut, begitu pula sebaliknya, semakin lama tahun pembuatannya dan semakin tidak bagus kondisinya, semakin kecil taksiran harga mobil tersebut. Dalam proses pemberian kredit, batas maksimalnya adalah 70% dari harga jual yang telah ditaksirkan oleh Koperasi, hal ini dikarenakan apabila lebih dari pada itu, pihak kreditur dalam hal ini Koperasi tidak mendapatkan untung, maka dalam pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “ALFA DINAR” membatasi besarnya kredit sesuai permohonan asalkan tidak melebihi 70% dari harga jual yang ditaksirkan oleh Koperasi. misalnya harga jual dari mobil yang telah ditaksirkan adalah Rp. 15.000.000,-, maka batas maksimal pembiayaan yang diterima adalah 70% X Rp.15.000.000,- = Rp. 10.500.000,-3. Tahap Analisis PembiayaanBerdasarkan surat permohonan pembiayaan yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan lainnya serta data hasil penilaian dan ferifikasi yang dilakukan oleh bagian pemasaran pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “ALFA DINAR”, maka bagian

pemasaran melakukan rapat untuk menganalisis apakah calon nasabah itu :a) Pemilik usaha dan menguasai bidang usahanya dengan baik.b) Nasabah mempunyai kemampuan return of investment atau mampu mengembalikan uang dengan baik.c) Pribadi pemilik usaha harus memenuhi prinsip dasar yang dikenal dengan istilah “5C”, yaitu :1. Carakter ( kepribadian, watak)Kepribadian , moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan.2. Capacity (kemampuan, kesanggupan)Kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.3. Capital (modal, kekayaan)Modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia/telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan struktur dan sifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal.4. Collateral (agunan, jaminan)Agunan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan kredit karena sebagai jaminan kredit. Dengan adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.5. Conditional of Economic (kondisi ekonomi)Seorang kreditur dalam memberikan kredit harus memandang prospek usaha debitur karena mempengaruhi dalam pengembalian kredit.Dari hasil analisis tersebut kalau memungkinkan dapat dilakukan pembiayaan, maka dilakukan pembiayaan. Akan tetapi, sebelum dilakukan pembiayaan terlebih dahulu diadakan rapat umum antara bagian keuangan, bagian accounting, bagian marketing. Untuk memperhitungkan keuangan yang ada dengan penyaluran dana pada pemohon dan penyaluran dana tersebut akan mempengaruhi kondisi perusahaan atau tidak. Akan tetapi kalau permohonan dana melebihi dari batas kemampuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “ ALFA DINAR”, maka rapat tersebut mengundang manager untuk pemutusannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai jenis usaha, prospek usaha, pembukuan (pencatatan), pemasaran produk. Kemudian data hasil penilaian dan ferifikasi ini akan dibuat analisis perhitungan besarnya pinjaman, analisis proyeksi, laba rugi dan alur kas untuk diajukan ke manager. Dalam hal analisis pembiayaan ini sudah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi :“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dalam Pasal 8 tersebut dijelaskan bahwasanya kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,

agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, prosedur analisis seperti ini tidak dijalankan. Dalam prakteknya, yang menjadi dasar pertimbangan analisis hanyalah Collateral (jaminan) dan Conditional of Economic (keadaan ekonomi) saja, karena dalam kedua hal ini dirasa sudah cukup mewakili semua data yang dibutuhkan untuk menganalisa calon debitur.4. Tahap Persetujuan Permohonan dan Realisasi PembiayaanProses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah “ALFA DINAR”yang biasanya disebut dengan Komite Pembiayaan.Komite Pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan. Oleh karena itu hasil akhir dari Komite Pembiayaan adalah penolakan atau penundaan ataupun persetujuan pembiayaan. Apabila hasil dari Komite Pembiayaan diterima, maka akan diberikan surat persetujuan. Sebaliknya jika hasilnya ditolak, maka akan diberikan surat penolakan. Dalam persetujuan pembiayaan berisi bahwa pihak Koperasi menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah atau debitur dan biaya-biaya seperti administrasi, materai, asuransi ditanggung oleh debitur. Selain itu debitur harus memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh pihak koperasi sebelum melakukan akad. Setelah itu, persetujuan pembiayaan dari manager diserahkan kepada bagian Accounting untuk selanjutnya menandatangani kolom persetujuan pada permohonan dan membuat akad perjanjian serta membuatkan kartu pembiayaan, buku angsuran dan kwitansi tanda terima.5. Tahap Akad atau Perjanjian dan Penyerahan Barang Jaminan (BPKB Mobil)Apabila hasil disetujui, maka nasabah datang ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “ALFA DINAR” untuk diberi surat persetujuan. Dalam tahap ini, calon nasabah membawa barang jaminan yang akan digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Setelah itu baru terjadi akad atau perjanjian. Proses akad pembiayaan ini bisa dilakukan manager operasional atau marketing finance. Adapun kegiatan dalam akad ini antara lain :a) Melakukan akad pembiayaan kepada nasabahb) Ijab qobulDalam ijab qobul ini, isi dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dibacakan oleh manager operasional atau bisa juga dibacakan oleh marketing finance. Dalam proses ijab qobul ada dua saksi yaitu suami ataupun istri dari debitur bagi debitur yang sudah menikah dan bagian administrasi dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “ALFA DINAR”. Setelah pembacaan isi perjanjian selesai dibacakan, maka pihak pihak yang bersangkutan yang ikut dalam akad tersebut menandatangani isi perjanjian diatas meterai Rp. 6.000,-. Akan tetapi di dalam prakteknya pembacaan perjanjian ini tidak dilakukan, hanya dilakukan penandatangan dari akad tersebut.c) Doa dan penutup.Setelah proses akad selesai, kemudian dilanjutkan penyerahan barang yang dijadikan jaminan ( BPKB Mobil), kemudian pihak debitur dan kreditur menandatangani surat tanda terima agunan dan surat kuasa menjual. Isi dari surat kuasa ini adalah dimana pihak debitur memberikan kuasa menjual kepada pihak Alfa Dinar yang diwakili oleh manager, untuk menjual barangnya apabila debitur wanprestasi. Akan tetapi hal ini bertentangan ataupun tidak sesuai dengan Pasal 5 dan dan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana seharusnya jaminan fidusia dibuatkan akta Jaminan Fidusia yang memuat identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu, dalam praktek dilapangan jaminan fidusia juga tidak didaftarkan dan pihak koperasi hanya membuat surat kuasa menjual saja yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan praktek di lapangan, pada tahap akad ini debitur disuruh datang sendiri ke koperasi, kemudian dibawa keruang akad dan diminta untuk menandatangani akad tersebut. Sedangkan pembacaan akad tersebut terkadang tidak dilakukan.6. Tahap PencairanProses selanjutnya setelah akad adalah tahap pencairan fasilitas. Sebelum melakukan proses pencairan, harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi, maka proses pencairan dana dapat dilakukan.Dalam praktek di lapangan, tahap pencairan ini dilakukan oleh bagian teller dimana teller memberikan kwitansi tanda terima kepada nasabah ataupun debitur dan memeriksa keabsahan dokumen serta melakukan pembayaran kepeda debitur, setelah itu, barulah debitur diberi buku angsuran.Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian kredit dalam praktek dengan prosedur koperasi sendiri maupun ketentuan perundang-undangan sangat berbeda. Adapun perbedaan itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :No Tahapan Prosedur Praktek

1.

2.

3.

4.

5.Permohonan

Penilaian dan Ferifikasi

Analisis pembi-ayaan

Persetujuan pembiayaan

Akad atau Per-janjianData yang dilampirkan:Surat permohonan pembiayaan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon nasabah dan istri sebanyak 2 buah, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan surat nikah, proposal pengajuan pembia-yaan, surat persetujuan suami-istri diatas materai, data penghasilan nasabah.Data jaminan dan objek pembiayaan.Dilakukan oleh marketing finance.

Sebagai dasar pertimbangan analisis adalah 5 C (Caracter, Capacity, Collateral, Capitaldan Conditional of Economic.Ditolak ataupun disetujui pembiayaan ini tergantung Komite Pembiayaan.Isi perjanjian dibacakan semua.Setelah akad dibuatkan akta notaris dan didaftarkan

Data yang dilampirkan :Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dilakukan oleh manager dan dibantu oleh marketing finance.Sebagai dasar pertimba-ngan adalah Collateral danConditional of Economic saja.

Ditolak ataupun disetujui pembiayaan ini tergantung manager.Isi perjanjian hanya dibacakan sebagian, bahkan terkadang tidak dibacakan.Setelah akad, pihak koperasi meminta debitur untuk menandatangani surat kuasa menjual.

C. Kelemahan-Kelemahan dari Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “Alfa Dinar” Surakarta.Dalam perjanjian kredit dengan jaminan perjanjian fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “ALFA DINAR” Surakarta dalam praktek dilapangan berbeda ataupun tidak sama dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia seperti tidak didaftarkannya jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan-kelemahan terhadap barang jaminan ataupun terhadap kreditur.Kelemahan-kelemahan yang ada pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “ALFA DINAR” adalah sebagai berikut:1. Kelemahan terhadap jaminanDalam kelemahan terhadap jaminan ada dua kelemahan, yaitu :a) Debitur terkadang menggunakan bukti kepemilikan barang orang lain, dimana pihak kreditur tidak mengetahuinya, dengan kata lain debitur tidak menguasai barang yang dijaminkan dan barang tersebut dikuasai oleh pemilik barang, dimana pemilik barang dapat memindahkan barang yang dijadikan jaminan kepada orang lain tanpa sepengetahuan debitur maupun kreditur, sehingga pada saat debitur wanprestasi, pihak kreditur akan kesulitan menyita barang karena barang yang dijaminkan sudah berpindah tangan.b) Kreditur sulit membuktikan apakah barang yang dijadikan jaminan masih dikuasai oleh debitur. Walaupun barang yang dijadikan jaminan tersebut merupakan barangnya sendiri, akan tetapi debitur bisa saja mengalihkan barangnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan kreditur dimana kreditur tidak mungkin mengawasi barang yang dijadikan jaminan sehingga hal ini berakibat debitur mengalami kesulitan dalam penguasaan barang karena harus mancari barang yang telah dijaminkan tersebut.2. Kelemahan terhadap perlindungan krediturDalam kelemahan terhadap kreditur ini diakibatkan oleh kesalahan kreditur sendiri dimana seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yang menjelaskan bahwasanya jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia. Dengan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia sehinnga membawa konsekuensi apabila debitur wanprestasi, pihak kreditur tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk mengeksekusi barang yang dijadikan jaminan, walaupun pihak kreditur memegang ataupun mempunyai surat kuasa menjual yang disetujui ataupun ditandatangani oleh pihak debitur dan kreditur.

D. Penyelesaian dari Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “Alfa Dinar” Surakarta.Dalam proses perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “ALFA DINAR” Surakarta tidak selalu berjalan lancar sesuai yang diinginkan, dalam prakteknya ada sekitar 2,5 % per-tahun terjadi kredit macet. Oleh karena itu, pihak Koperasi melakukan beberapa cara untuk mengatasinya, adapun cara-cara tersebut adalah :1. Dengan jalan perdamaian ataupun pendekatan terhadap debitur

Penyelesaian dengan jalan perdamaian ini dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat yaitu dengan cara mendatangi rumah debitur dan membicarakan pokok-pokok permasalahan ataupun menanyakan mengapa debitur wanprestasi serta kesanggupan pihak debitur untuk melunasi hutangnya. Hal ini dilakukan sebanyak tiga kali.2. Dengan jalan pemberian surat teguran ataupun surat peringatan.Penyelesaian dengan jalan pemberian surat teguran ataupun surat peringatan dikarenakan pihak debitur dengan jalan musyawarah tidak menemukan titik temu. Dalam pemberian surat teguran ataupun surat peringatan, dilakukan pihak Koperasi sebanyak tiga kali.3. Dengan jalan penyitaan barang dan menjual barang yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutang debitur.Apabila penyelesaian dengan jalan perdamaian tidak membuahkan hasil, maka dengan terpaksa pihak menyita barang dan menjual barang yang dijadikan jaminan, hal ini dikarenakan pihak debitur tidak mengindahkan ataupun mengabaikan teguran dari pihak kreditur. Karena pihak debitur tidak mau rugi, maka barang jaminan disita dari debitur kemudian dijual dipelelangan untuk menutup hutang dan biaya-biaya administrasi maupun denda-denda selama debitur wanprestasi.

BAB VPENUTUP

A. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :1. Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia.Dalam pelaksanaan pemberian kredit, ada beberapa tahapan yang ditempuh, antara lain :a. Tahap Permohonan dengan mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi ataupun melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “ALFA DINAR”.b. Tahap penilaian dan ferifikasi yaitu setelah data-data dan persyaratan-persyaratan tersebut telah dilengkapi dan sudah diserahkan kembali kepada KSP, maka pemohon menunggu konfirmasi dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “ALFA DINAR” untuk melaksanakan penilaian serta ferifikasi dan rapat pengurus.c. Tahap Analisis Pembiayaan yaitu setelah data dari hasil penilaian dan ferifikasi didapat, maka pihak Koperasi melakukan analisis dari semua data-data yang baik pada proses permohonan maupun data-data dari tahap penilaian dan ferifikasi. Dari hasil analisis tersebut kalau memungkinkan, dapat dilakukan pembiayaan. Sebelum dilakukan pembiayaan terlebih dahulu diadakan rapat umum antara bagian keuangan, bagian accounting, bagian marketing.d. Tahap Persetujuan Permohonan dan Realisasi Permohonan yaitu proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah “ALFA DINAR”yang disebut dengan Komite Pembiayaan.e. Tahap Akad atau Perjanjian dan penyerahan barang jaminan yaitu Apabila hasil disetujui, maka nasabah datang ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah “ALFA DINAR” untuk diberi surat persetujuan. Dalam tahap ini, calon nasabah membawa barang jaminan yang akan digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Setelah itu baru terjadi akad atau perjanjian. Setelah proses akad selesai, kemudian dilanjutkan penyerahan barang yang dijadikan jaminan ( BPKB Mobil), kemudian pihak debitur dan kreditur menandatangani surat tanda terima agunan dan surat kuasa menjual.f. Tahap Pencairan Dana.Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua

kelengkapan yang harus dipenuhi. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi, maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan.2. Kelemahan-kelemahan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Ada dua kelemahan dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, yaitu :a. Kelemahan terhadap jaminanb. Kelemahan terhadap perlindungan kreditur.3. Cara penyelesaian jika debitur wanprestasi.Dalam proses penyelesaian, ada beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitua. Dengan jalan perdamaian ataupun pendekatan terhadap debiturb. Dengan jalan pemberian surat teguran atau surat peringatan.c. Dengan jalan penyitaan barang dan menjual barang yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutang debitur.

B. Saran-Saran1. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan perjanjian fidusia, disarankan supaya dibuatkan akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak2. Bagi pihak kreditur, janganlah terlalu merugikan dan memberatkan debitur dalam pembuatan perjanjian dan dalam memberikan kredit hendaknya memberikan kredit itu sesuai dengan barang yang dijadikan jaminan3. Bagi pihak debitur, janganlah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh kreditur karena barang yang dijadikan jaminan tetap dikuasai oleh debitur.