Upload
novia-riski
View
2
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
HAM
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia sejak
manusiamasih dalam kandungan sampai akhir kematiannya. Di dalamnya tidak jarang
menimbulkan gesekan-gesekan antar individu dalam upaya pemenuhan HAM pada dirinya
sendiri. Hal inilah yang kemudian bisa memunculkan pelanggaran HAM seorang individu
terhadap individu lain, kelompok terhadap individu, ataupun sebaliknya. Setelah reformasi
tahun 1998, Indonesia mengalami kemajuan dalam bidang penegakan HAM bagi seluruh
warganya. Instrumen-instrumen HAM pun didirikan sebagai upaya menunjang komitmen
penegakan HAM yang lebih optimal. Namun seiring dengan kemajuan ini, pelanggaran HAM
kemudian juga sering terjadi di sekitar kita.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia
tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang
diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Ruang lingkup HAM meliputi:
a. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;
b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;
c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta
d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.
Hakikat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi
manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan
kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM
menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (aparatur
pemerintahan baik sipil maupun militer), dan negara.
Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan
tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia
secara otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,
pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau
melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara
membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.
2.2 Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pelanggaran HAM dikategorikan dalam dua jenis, yaitu:
1. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi:
a. Pembunuhan masal (genosida)
Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkanatau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
ras, etnis, dan agama dengancara melakukan tindakan kekerasan (UUD
No.26/2000 Tentang Pengadilan HAM)
b. Kejahatan Kemanusiaan
Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berupa
serangan yangditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti
pengusiran penduduk secarapaksa, pembunuhan,penyiksaan, perbudakkan
dll.
2. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi:
a. Pemukulan
b. Penganiayaan
c. Pencemaran nama baik
d. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
e. Menghilangkan nyawa orang lain
2.3 Peristiwa Pelanggaran HAM di Indonesia
Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan
keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada
pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah,
dan lain-lain. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan
masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat
pemerintah dengan masyarakat. Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia,
ada beberapa peristiwa besar pelanggaran HAM yang terjadi dan mendapat perhatian yang
tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, seperti:
a. Kasus Tanjung Priok (1984)
Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara antara
aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Kasus ini
murni pelanggaran HAM. Bermula ketika warga sekitar Tanjung Priok, Jakarta Utara
melakukan demonstrasi beserta kerusuhan karena adanya upaya pemindahan makam keramat
Mbah Priok untuk kepentingan lain. Hal ini lalu mengakibatkan bentrok antara warga dengan
kepolisian dan anggota TNI yang mengakibatkan sebagian warga tewas dan luka-luka. Dalam
peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM di mana terdapat ratusan korban meninggal
dunia akibat kekerasan dan penembakan.
b. Kasus terbunuhnya Marsinah (1993)
Kasus Marsinah Kasus pelanggaran HAM Marsinah terjadi pada tanggal 3 dan 4 Mei
1993. Marsinah adalah seorang pekerja wanita di PT Catur Putera Surya Porong, Jatim. Kasus
ini berawal dari unjuk rasa dan pemogokan yang dilakukan buruh PT.CPS. Marsinah dan 12
buruh lain menuntut kepada perusahaan untuk mencabut status PHK pada mereka. Namun
berselang 5 hari kemudian, Marsinah ditemukan tewas di hutan Wilangan, kota Nganjuk dalam
keadaan yang mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan,
penganiayaan dan pembunuhan.
c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas (199 6)
Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian
Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah
tewas.
d. Peristiwa Aceh (1990)
Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik
dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu
oleh unsur politik dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka.
e. Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)
Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para
aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan,
dan 13 orang lainnya masih hilang).
f. Kasus Trisakti dan Semanggi
Kasus pelanggaran HAM Trisakti dan Semanggi ini erat berkaitan dengan gerakan
reformasi pada 1998 lalu. Dipicu oleh krisis ekonomi pada tahun 1997 dan tindakan KKN pada
masa kepemimpinan Presiden Soeharto, maka terjadilah gerakan reformasi besar-besaran yang
dipelopori oleh mahasiswa. Para mahasiswa pun melakukan demo yang berujung pada bentrok
fisik dengan aparat. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan tewasnya 4 mahasiswa dari
Universitas Trisakti akibat tembakan peluru aparat. Sedangkan tragedi Semanggi terjadi 6
bulan kemudian pada 13 November 1998 yang menewaskan 5 mahasiswa. Dua peristiwa ini
memicu kerusuhan di seluruh wilayah Indonesia. Kerusuhan dan kekerasan pun terjadi di
mana-mana dan menewaskan ribuan warga. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 ini pun dicatat
sebagai salah satu tahun kelam sejarah bangsa Indonesia.
g. Kasus Timor-Timur
Kasus Timor-Timur, pasca jejak pendapat tahun 1999. Kasus ini termasuk pelanggaran
HAM, karena terjadi pembunuhan massal, penganiayaan dan penyiksaan, penghilangan paksa,
dan pembumihangusan.
h. Kasus Bom Bali (2002)
Kasus Bom Bali juga menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM terbesar di Indonesia.
Peristiwa ini terjadi pada 12 November 2002, di mana terjadi peledakan bom oleh kelompok
teroris di daerah Legian Kuta, Bali. Total ada 202 orang yang meninggal dunia, baik dari warga
lokal maupun turis asing mancanegara yang sedang berlibur. Akibat peristiwa ini, terjadi
kepanikan di seluruh Indonesia akan bahaya teroris yang terus berlangsung hingga tahun-tahun
berikutnya.
i. Kasus Pembunuhan Munir
Kasus pembunuhan Munir merupakan salah satu pelanggaran HAM di Indonesia yang
kasusnya belum terselesaikan hingga akhirnya ditutup. Munir Said Thalib bukan sembarang
orang, dia adalah seorang aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran
HAM. Ia meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia dalam
perjalanan menuju kota Amsterdam di Belanda. Banyak yang menganggap bahwa Munir
meninggal karena dibunuh atau diracuni oleh suatu kelompok tertentu. Sayangnya hingga kini
kasus kematian Munir ini belum jelas dan kasusnya sendiri akhirnya ditutup.
2.4 Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Lingkungan Sekitar
1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan
yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.
2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata
kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap
mahasiswa.
3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para
pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan
sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.
4. Para pedagang tradisional yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran
HAM ringan terhadap pengguna jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa
menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar.
5. Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya jika
masyarakat bawah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal proses hukum
nya sangat cepat, akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan misalkan
korupsi, proses hukum nya sangatlah lama.
6. Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapat penganiayaan
dari majikannya.
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap
individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat
bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan bernegara
HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran
HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu
Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses
pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang
pengadilan HAM.
3.2. Saran
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan
HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang
lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita
dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu
menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain.