LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015 PPID KKP

Pag

e1

Pelayanan Informasi Publik

Latar Belakang

Di era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan

masyarakat kita menjadi lebih kritis. Kondisi seperti ini menuntut setiap lembaga

pemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah dapat mengakomodir keinginan

masyarakat tersebut dalam memperoleh informasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

adalah salah satu produk regulasi dari paradigma baru tersebut yang mengusung prinsip

transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang

demokratis, transparan, dan akuntabel.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang

berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban

badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara

cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, badan publik akan termotivasi

untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-

baiknya. Dengan demikian, hal itu akan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan

yang baik (good governance).

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan

kewajiban bagi badan publik sebagaimana amanat UU KIP nomor 14 tahun 2008. PPID

tentunya berperan penting dalam melayani informasi publik, mulai dari

mendokumentasikan, menyediakan, menyajikan dan memberikan kepada pemohon

informasi bagi yang meminta.

PPID merupakan salah satu ujung tombak dalam pengelolaan dan pelayanan

informasi serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat, selain itu PPID juga

diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan program dan kinerja

pemerintah.

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

PPID KKP

2

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kementerian Kelautan dan Perikanan telah

melakukan hal-hal sebagai berikut:

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan

sederhana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan Dan

Perikanan No. 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terkait pelaksanaan tugas memberikan layanan informasi publik, PPID di lingkungan

Kementerian Kelautan Dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Klasifikasi

Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Selanjutnya guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut maka disusun Standar

Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut:

1. SOP Pelayanan Informasi Publik

2. SOP Pengajuan Keberatan

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

PPID KKP

3

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri

atas:

Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang

datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk

informasi publik yang dilengkapi dengan:

i. 3 set meja kerja beserta kursi petugas

ii. 1 set meja komputer dan kursi

iii. 1 set kursi tamu,

iv. 2 unit PC merk Dell yang terhubung dengan internet;

v. 1 unit printer merk HP;

vi. 1 unit scanner merk HP;

vii. 1 line Telepon/Fax merk Panasonic;

viii. 1 line ekstensi telpon internal;

ix. 1 lemari pamer

x. 2 lemari dokumen

xi. 1 kipas angin merk cosmos

Gambar 1 dan 2. Ruangan PPID KKP

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

PPID KKP

4

b. Penyediaan Informasi Publik

Selain memberikan pelayanan informasi secara langsung, penyediaan serta pelayanan

informasi juga dilakukan melalui saluran media baik melalui saluran telefon dan

faksimili juga dengan menyediakannya melalui media online/website

http://ppid.kkp.go.id dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam

peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui

website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui email ke ppidkkp@

kkp.go.id dan telpon/fax di 021-3513273.

Gambar 3. Web PPID pada http://ppid.kkp.go.id/

c. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik di KKP terdiri dari 1 orang PNS golongan III yang tugasnya

mencakup pelayanan informasi atau front desk sekaligus juga di back office. Anggaran

operasional pelayanan informasi dibebankan pada DIPA Pusat Data, Statistik dan

Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015, khususnya di

Sub Bagian Komunikasi Lembaga, Bidang Komunikasi Pusdatin yang besarannya

berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku Statement of Comprehensive Income (Profits and

Losses).

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

PPID KKP

5

d. Orientasi PPID

Menyelenggarakan orientasi PPID lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

dengan tema "Sinkronisasi dan Sosialisasi Aplikasi Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)". Kegiatan

Orientasi PPID Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015

dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 1- 2 Oktober 2015 di Kantor Balai

Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar Bogor, Sempur-Bogor, Jawa Barat.

Peserta yang diundang seluruhnya berjumlah 50 orang Peserta berasal dari PPID

lingkup KKP dan pejabat kehumasan dari masing-masing unit Eselon I lingkup KKP

serta jabatan fungsional yang terkait.

Gambar 4 dan 5. Orientasi PPID 2015

Tujuan dari penyelenggaraan Orientasi PPID ini antara lain:

1. Memberikan pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan UU KIP dan

penyediaan dan pelayanan informasi publik;

2. Memberikan sosialisasi dan informasi tentang peran penting PPID;

3. Memberikan pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan prosedur

penyelesaian sengketa informasi publik

4. Memberikan sosialisasi terkait aplikasi PPID dalam memenuhi hak publik atas

informasi melalui aplikasi berbasis teknologi informasi;

5. Meningkatkan kinerja, kelancaran dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan

informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan kepada masyarakat.

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

PPID KKP

6

Materi dan pokok bahasan dalam Orientasi PPID lingkup KKP adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Layanan Informasi Publik melalui PPID (pembicara Dirjen

Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo);

2. Penyelesaian Sengketa Informasi (pembicara: Abdulhamid Dipopramono Ketua

Komisi Informasi Pusat RI);

3. Sistem Informasi Lingkup KKP (pembicara: Andreas Dipi Patria, Kepala Bidang

Sistem Informasi, Pusdatin)

4. Knowledge Repository Perpustakaan lingkup KKP (pembicara: Ari Nugraha)

5. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkup KKP melalui Aplikasi PPID

(Pembicara: Agi Perkasa)

6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi PPID

e. Prestasi di Tahun 2015

Dalam Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 yang

diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan

mendapat peringkat ke-7 pada Kategori Kementerian dalam Keterbukaan Informasi

Publik 2015.

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

PPID KKP

7

Data Pelayanan Informasi Publik

a. Manual dan Email

Pendataan pelayanan informasi secara manual dilakukan pada permintaan informasi

dengan datang langsung, surat maupun email melalui ppidkkp@kkp.go.id yang

diterima oleh petugas desk layanan informasi publik Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Hasil rekapitulasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dari Bulan

Januari hingga akhir Desember di Sekretariat PPID Utama Kementerian Kelautan dan

Perikanan sebagai berikut:

Bulan

Jumlah Pemohon Informasi

Publik

Jumlah Informasi

Publik yang dimohon

(dokumen)

Total Waktu Penyelesaian

(Jam)

Jumlah Permohonan

yang Dipenuhi

Jumlah Permohonan yang Ditolak

Alasan Penolakan

Keterangan

Januari 4 5 245 5 0 - -

Februari 4 4 360 4 0 -

Maret 8 15 1080 13 2

pemohon belum memberikan kartu identitas yang berlaku

-

April 7 24 1296 6 1 Data tidak dikuasai

-

Mei 6 25 1008 5 1 Data tidak dikuasai

-

Juni 12 35 1584 10 2

Pemohon belum melengkapi dokumen persyaratan

Juli 5 10 312 4 1

Pemohon belum melengkapi dokumen persyaratan

-

Agustus 3 5 49 3 0 -

September 2 3 432 3 0 -

Oktober 5 11 984 3 0 -

November 5 5 432 2 0 -

Desember 1 2 3 1 0 -

Jumlah 62 144 7785 59 7 0

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

PPID KKP

8

Dari tabel diatas dapat dilhat bahwa:

Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 62 orang dengan jumlah

permintaan informasi publik sebanyak 144 informasi.

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau

seluruhnya adalah sebanyak 59 pemohon informasi.

Rata-rata waktu yang diperlukan Badan Publik untuk memenuhi permintaan

informasi sejumlah 7.785 jam dibagi dengan 144 jumlah informasi sebesar 54

jam per informasi.

Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 7 pemohon

(dilengkapi sebagian datanya) dengan alasan sebagai berikut:

a. Pemohon informasi tidak memberikan kartu identitas (KTP/SIM/Passport)

yang masih berlaku dan beberapa pemohon tidak melampirkan atau

melengkapi dokumen yang dipersyaratkan (tidak mengembalikan formulir

permohonan informasi dan tidak melampirkan KTP).

b. Permohonan informasi yang disampaikan tidak dikuasai oleh PPID

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini petugas layanan

informasi memberikan rujukan informasi kepada pemohon untuk

memohon informasi tersebut kepada lembaga yang dinilai menguasai

dokumen yang berisi informasi tersebut.

c. Permohonan informasi ditolak karena merupakan Informasi Dikecualikan

berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

PPID KKP

9

Keterangan Grafik:

Series 1: Jumlah Pemohon Informasi Publik

Series 2: Jumlah Informasi Publik yang dimohon (dokumen)

Series 3: Jumlah Permohonan yang Dipenuhi

Series 4: Jumlah Permohonan yang Ditolak

Dari grafik diatas dapat dilhat bahwa:

Jumlah pemohon informasi publik terbanyak adalah bulan Juni sebanyak 12

pemohon, dengan Jumlah informasi publik yang dimohon sebanyak 35

informasi. Hal ini mengakibatkan waktu penyelesaian dalam menyediakan

informasi lebih besar dibandingkan bulan-bulan lainnya.

Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi pada bulan Juni juga

terbesar yaitu 10 permohonan, sedangkan 2 permohonan ditolak karena

pemohon belum melengkapi dokumen yang di persyaratkan.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Series 1

Series 2

Series 3

Series 4

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

PPID KKP

10

b. Portal PPID (http://ppid.kkp.go.id/)

Dalam rangka mengimplementasikan UU KIP No. 14/2008 Pasal 7 yang menyebutkan

Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan

dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga

dapat diakses dengan mudah, dalam hal ini Biro Kerja Sama dan Hubungan

Masyarakat telah mengembangkan aplikasi PPID agar setiap informasi publik lingkup

Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat di akses dengan mudah, efektif, efisien

dan terkoordinir.

Pengembangan aplikasi PPID KKP Tahun 2015:

a) Registrasi pemohon dan permintaan Informasi serta pemberian informasi

melalui aplikasi;

b) Pengembangan sistem informasi PPID dengan melakukan interkoneksi dengan

seluruh PPID di lingkungan KKP.

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

PPID KKP

11

Tahap Persiapan dan mengakses aplikasi PPID KKP sebagai berikut:

a) Browser Untuk tahap persiapan yang pertama, pastikan PC/Laptop terinstal

aplikasi browser yang telah dianjurkan seperti Mozilla Firefox, Google Chrome,

dan Internet Explorer;

b) Masukan Alamat/Link PPID: ppid.kkp.go.id;

c) Halaman Utama Aplikasi PPID Maka tampilan yang akan muncul adalah halaman

utama dari aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian

Kelautan dan Perikanan (PPID).

Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi PPID:

a) Log in

Untuk masuk ke dalam halaman administrator aplikasi Portal Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Log In

terlebih dahulu kedalam aplikasi tersebut.

a) Halaman Utama Administrator PPID

Setelah itu maka muncul halaman utama dari halaman administrator aplikasi

Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

b) Cara Mengirim Dokumen

Untuk mengirim dokumen demi tercapainya kebutuhan publik akan adanya

sebuah informasi, pada aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan ini terdapat menu Layanan Dokumen

PPID.

c) Cara Input Tulisan

Pada aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian

Kelautan dan Perikanan terdapat menu Tulisan dimana menu ini merupakan

media untuk menambahkan Tulisan, mengedit Tulisan yang sebelumnya diinput,

ataupun menghapus Tulisan.

d) Cara Input Tautan

Pada aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian

Kelautan dan Perikanan terdapat menu Tautan dimana menu ini merupakan

media untuk menambahkan Link terkait dengan PPID.

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

PPID KKP

12

e) Cara Input Teks Berjalan

Pada aplikasi Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian

Kelautan dan Perikanan terdapat menu Teks Berjalan dimana menu ini

merupakan media untuk menginput kata-kata mutiara, ataupun yang lainnya.

f) Cara Mengedit Profil Pengguna

Untuk mengedit Profil dari pengguna tersebut bisa dilakukan pada menu Profil.

g) Manajemen User

Menu Manajemen User, menu ini menyediakan fasilitas untuk menambahkan

ataupun menghapus User yang ada pada aplikasi Portal Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Petunjuk penggunaan aplikasi PPID tersedia dalam bentuk softcopy maupun

hardcopy (manual book).

Pengembangan aplikasi PPID ini telah diselesaikan pada September 2015. Pendataan

pelayanan informasi melalui portal PPID dari Bulan September hingga akhir Desember

sebagai berikut:

Bulan

Jumlah Pemohon Informasi

Publik

Jumlah Informasi

Publik yang dimohon

(dokumen)

Total Waktu Penyelesaian

(Jam)

Jumlah Permohonan

yang Dipenuhi

Jumlah Permohonan yang Ditolak

Alasan Penolakan

Keterangan

Juni 1 1 1 1 0 - Tahap

Pengembangan

Juli 0 0 0 0 0 - Tahap

Pengembangan

Agustus 1 1 1 1 0 - Tahap

Pengembangan

September 2 5 48 2 0 - -

Oktober 2 16 408 1 1 Data tidak dikuasai

Permintaan informasi dipenuhi sebagian

November 0 0 0 0 0 - -

Desember 0 0 0 0 0 - -

Jumlah 6 23 458 5 1

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

PPID KKP

13

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 6 orang dengan jumlah permintaan

informasi publik sebanyak 23 informasi.

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau

seluruhnya adalah sebanyak 6 pemohon informasi.

Rata-rata waktu yang diperlukan Badan Publik untuk memenuhi permintaan

informasi sejumlah 486 jam dibagi dengan 23 jumlah informasi sebesar 21 jam

per informasi

Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 1 pemohon

(dilengkapi sebagian datanya) dengan alasan sebagai berikut:

a. Permohonan informasi yang disampaikan tidak dikuasai oleh PPID

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini petugas layanan

informasi memberikan rujukan informasi kepada pemohon untuk memohon

informasi tersebut kepada lembaga yang dinilai menguasai dokumen yang

berisi informasi tersebut.

b. Tidak tersedianya data teknis, karena data yang diminta bersifat terlalu

spesifik.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Series 1

Series 2

Series 3

Series 4

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

PPID KKP

14

Keterangan Grafik:

Series 1: Jumlah Pemohon Informasi Publik

Series 2: Jumlah Informasi Publik yang dimohon (dokumen)

Series 3: Jumlah Permohonan yang Dipenuhi

Series 4: Jumlah Permohonan yang Ditolak

Dari grafik diatas dapat dilhat bahwa:

Jumlah pemohon informasi publik terbanyak adalah bulan Oktober sebanyak 2

pemohon, dengan Jumlah informasi publik yang dimohon sebanyak 16

informasi. Hal ini mengakibatkan waktu penyelesaian dalam menyediakan

informasi lebih besar dibandingkan bulan-bulan lainnya.

Sedangkan Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi terbesar adalah

bulan September yaitu 2 permohonan, sedangkan pada bulan Oktober

meskipun jumalah permintaan informasi terbesar, namun ada beberapa data

yang tidak dapat dipenuhi karena data tidak tersedia.

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

PPID KKP

15

Penutup

a. Kendala

Kendala yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada

masyarakat adalah:

Penyediaan informasi yang sangat lama dan masih tergantung dengan supply

data dari masing-masing satuan kerja eselon I dan II lingkup Setjen, mengingat

waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja dan tambahan 7 hari kerja untuk

menjawab permintaan pemohon informasi, maka resiko adanya sengketa

informasi masih sangat besar.

Hal ini biasanya menyangkut informasi yang dilakukan oleh organisasi seperti

Lembaga Swadaya Masyarakat terkait dengan dokumen yang berhubungan

dengan proses pengadaan barang yang berada di satuan kerja penghasil

informasi;

Adanya keraguan dari satuan kerja pemilik informasi dalam memberikan

informasi kepada PPID meski informasi yang dibutuhkan tidak termasuk dalam

informasi yang dikecualikan. Selain itu panjangnya birokrasi dalam mengajukan

informasi kepada satuan kerja acapkali membuat pemberian jawaban atas

permohonan informasi melampaui waktu sebagaimana diatur dalam peraturan

perundangan;

Belum dikelolanya data informasi publik secara baik di setiap unit kerja;

Minimnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia menjadikan tingkat

pelayanan informasi publik di KKP masih sangat rendah.

b. Saran dan Rekomendasi

1) Perlu adanya peningkatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID pelaksana di

masing-masing eselon 1 untuk memudahkan penyediaan data dan informasi yang

diminta;

2) Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja di Kementerian

Kelautan dan Perikanan dan untuk memudahkan dalam koordinasi dalam

permintaan data dan informasi publik ke unit kerja teknis terkait, maka

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

PPID KKP

16

diperlukan adanya revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.

35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

3) Berdasarkan Kepmen tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah direvisi, Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di masing-masing eselon I

perlu membentuk tim karena juga terkait dengan petugas yang menjadi admin

ataupun operator untuk aplikasi PPID untuk masing-masing eselon I;

4) Para PPID perlu membangun sistem pengelolaan dan pelayanan informasi, salah

satunya membuat SOP terkait permintaan data ke masing-masing unit kerja

sehingga penyediaan dan pelayanan permohonan informasi publik dapat

dilakukan secara cepat, tepat waktu, efektif, efisien dan sederhana;

5) Perlu adanya pemuktahiran daftar informasi publik di masing-masing unit eselon

I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkala;

6) Perlu adanya sosialisasi peran dan tugas PPID di masing-masing Unit Pelayanan

Teknis (UPT) di daerah, termasuk pemahaman terhadap peraturan-peraturan

yang terkait dengan Pelayanan Informasi Publik.

Jakarta, 31 Desember 2015 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kelautan dan Perikanan

ttd

Lilly Aprilya Pregiwati