Upload dinhdan
View 276
Download 3
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … No 83 Tahun 20… · bidang perizinan dan kewenangan lain kepada DKS. (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA … · pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai
BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG€¦ · 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Kewenangan Kecamatan di bidang perizinan di Kabupaten
PDF Pelimpahan Perizinan Yang Ditangani Satuan Kerja Perangkat Daerah Ke Bp2t Kab Kukar
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN PERATURAN …
PELIMPAHAN KEWENANGAN BPK KEPADA PELAKSANA BPK DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BPK ...erepo.unud.ac.id/id/eprint/13309/1/d17e9b3ecc56b6b... · 2020. 7. 21. · pelimpahan kewenangan
IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA … · IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA ... antara lain partisipasi yaitu semua warganegara mempunyai ... sebagai hak,
ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a...ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KECAMATAN
palembang.bpk.go.id · PELIMPAHAN KEWEI PENANDATANGANAN PERIZINAN 'AN NON PERIZINAN Pasal 2 (1) Bupati melimpahktn kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan I epada Kepala
PELIMPAHAN KEWENANGAN PADA LEMBAGA NEGARAkendari.bpk.go.id/.../06/Pelimpahan-Kewenangan-Pada-Lembaga-Negara.pdf · Dalam menjalankan tugas dan wewenangya, sering kali Pejabat pada
peraturan.bpk.go.id · Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungiawaban Perizinan dan Non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama Bupati
pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan
PELIMPAHAN KEWENANGAN PADA LEMBAGA NEGARA...materil/formil dari pelimpahan wewenang yang bersifat mandat dan delegasi. Hal ini penting karena Pejabat pada Lembaga Negara harus melakukan
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT …ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Permen_Pera_No_32_Tahun... · tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah
PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN MEDIK …
BERITA DAERAH KOTA BOGOR · berita daerah kota bogor nomor 70 tahun 2018 seri e nomor 51 peraturan wali kota bogor nomor 70 tahun 2018 tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan
Perbup Pati No.63-2009 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.pdf
ppid.ponorogo.go.id · bupati ponorogo provinsi jawa timur peraturan bupati ponorogo nomor 88 tahun 2019 tentang pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada
Alasan pengaturan kembali pelimpahan kewenangan
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA PELIMPAHAN … · pelimpahan kewenangan dekonsentrasi dan penugasan tugas pembantuan kepada dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/uploads/PROKUM_DAERAH/PERWALI... · 2020. 9. 14. · Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada
JALAN SAROLANGUN JAMBI KM. 1 KEC. SAROLANGUN …dpmptsp.sarolangunkab.go.id/.../2020/04/SK-SOP.pdf · 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
kompak.or.idkompak.or.id/userfiles/media/Monthly Update KOMPAK - April 2017 ID.pdf · kewenangan dari Bupati ke Camat di kabupaten di ... pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada
PERATURAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, …dpmptsp.jabarprov.go.id/web/application/modules... · Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, mencakup kewenangan
Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah
KAJIAN YURIDIS PELIMPAHAN KEWENANGAN MONOPOLI …
meranginkab.go.id...Kabupaten Merangin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
dpmesdmtrans.gorontaloprov.go.id · gubernur gorontalo peraturan gubernur gorontalo nomor eo tahun 2014 tentang pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perizinan dan non perizinan