OLEH:R. ABDULLAH

PERSPEKTIF INISIATOR (KAJS)

Hotel Sahid, 20 Agustus 2014 Forum HRD Bekasi

Jaminan sosial adalah hak azasi warga negara Masyarakat akan menghadapi pasar bebas

ACFTA Tahun 2010 MEA Tahun 2015 WTO Tahun 2020

Hubungan kerja akan berubah Dari hubungan kerja tetap Menjadi hubungan kerja kontrak Hubungan kerja paruh waktu

► Jaminan sosial menjadi pelampung menghadapi perubahan budaya hubungan kerja

Sebagai Inisiator BPJS Team Loby Team Legal Drafting Tim Advokasi Team Aksi

Sasaran: Diundangkannya UU Jaminan Sosial

bagi pekerja dan seluruh rakyat Indonesia

Prinsip: Tanpa limitasi dan tanpa diskriminasi

bagi seluruh rakyat Indonesia

DASAR HUKUM SJSNHak konstitusional setiap orang

Wujud tanggung jawab negara +

Mewujudkan pekerja dan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Manfaat Jaminan Kesehatan

Pentahapan Kepesertaan Pendaftaran kepesertaan mulai tanggal 1 Januari 2014, bagi :

TEMPAT TIDUR

SDM:Dokter, Tenaga Medis, Tenaga

Farmasi

OBAT dan PERLENGKAPAN

MEDIS

• Peningkatan jumlah tempat tidur, tersedia 120.000 menjadi 240.000.

• Puskesmas dengan tempat tidur dari 10% jadi 100%.

• Pekerja peserta BPJS tidak melalui PUSKESMAS

• Tersedia dokter umum 60.000 ditingkatkan jadi 200.000.

• Peningkatan lulusan dokter, tersedia 62 Fakultas kedokteran.

• Problem distribusi dokter di luar jawa.• Distribusi paramedis

• Kesiapan industri farmasi.• Policy Pemerintah

Isu Kritikal:

1. Isu Kritikal Kelembagaan: Transformasi kelembagaan:

Pengembangan sistem aplikasi dan database jaminan kesehatan sistem informasi terpadu berbasis IT BPJS – Provider – Kemenkes – Lembaga lainnya.

JPK PT Jamsostek ke JK BPJS Kesehatan. Jamkesmas/Jamkesda ke JK BPJS Kesehatan. Koordinasi benefit bagi manfaat lebih atas manfaat dasar. Kantor Cabang tidak memadai

2. Isu Kritikal Regulasi: Harmonisasi Peraturan Perundangan tentang Jaminan

Kesehatan. Harmonisasi Peraturan Perundangan Pusat dan Daerah. Draft Peraturan Perundangan terkait

UU SJSN 7 PP; 8 PerPres (termasuk jaminan non kesehatan). UU BPJS 7 PP; 5 PerPres; 1 KepPres.

Perlu peningkatan sosialisasi oleh BPJS Kesehatan kepada pelaku hubungan industrial.

Perlunya peningkatan kwalitas pelayanan, baik administrasi maupun pelayanan medis.

Buat nomor telp layanan konsumen bebas pulsa bagi masyarakat industri.

Sarana dan prasarana kantor cabang di daerah potensi industri.

KAJS akan selalu mengawal bersama dengan semua stock older

-SELAMAT BERDISKUSI-