pemahaman

BAB IIIBAB III PEMAHAMAN TERHADAP PEMAHAMAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

III.1III.1 UMUMUMUM

Dalam rangka memantapkan swasembada pangan, maka perlu dilakukan usaha-usaha agar saluran dan bangunan irigasi sebagai prasarana penunjang produksi pertanian dapat berfungsi dengan baik. Pada saat ini fungsi jaringan irigasi Rentang telah mengalami penurunan akibat terjadinya kerusakan-kerusakan baik pada bangunan maupun pada saluran.

Atas dasar pertimbangan di atas maka diperlukan suatu kegiatan yang terpadu dan terencana dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan operasi dan pemeliharaan. Perencanaan yang baik diperlukan agar tepat sasaran dalam pemecahan masalah dan menjaga efesiensi dalam tindakan pada tahapan-tahapan selanjutnya.

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung akan melakukan upaya perbaikan / rehabilitasi yang menyeluruh dengan terlebih dahulu melakukan kegiatan perencanaan yang berupa Pekerjaan “Studi Penyusunan Program Rehabilitasi Sistem Jaringan Irigasi Rentang Di Kabupaten Indramayu, Cirebon & Majalengka”.

Mengacu pada Undang-Undang SDA no 7 tahun 2004 pasal 41

ayat 2 menyebutkan bahwa pengembangan sistem irigasi

menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemda sedangkan

pada ayat 4 menyebutkan bahwa pengembangan sistem ingasi

dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Untuk kegiatan O&P Yang Tertuang Dalam Pasal 64 Ayat 6

huruf a menyebutkan bahwa Pelaksanaan OP sistem irigasi

primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah dan

Pemda sedangkan untuk pembiayaan seperti tertuang dalam

PT. JASAKONS PUTRA UTAMA III-1

Penawaran TeknisSPP Rehabilitasi Sistem Jaringan Irigasi Rentang di Kab. Indramayu, Cirebon dan Majalengka

pasal 78 ayat 3 huruf a menyebutkan bahwa pelaksanaan

konstruksf OP sistern irigasi primer dan sekunder menjadi

tanggung jawab Pemerintah dan Pemda dan dapat melibatkan

peran masyarakat petani

Atas dasar undang undang SDA No 7 tahun 2004 tersebut maka prinsip pemberdayaan masyarakat petani menjadi penting agar hasil perbaikan rehabilitasi jaringan irigasi berhasil baik dan berfungsi serta dapat dilestarikan pengelolaannya oleh P3A dan gabungan P3A.

Dengan adanya prinsip diatas peranan P3A dan gabungan P3A menjadi tolok ukur keberhasilan dalam rehabilitasi yang dilaksanakan.

3.2 SASARAN PEKERJAAN

Tersusunnya Program Rehabilitasi Sistem Jaringan Irigasi Rentang

sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dari tahun

2009 s.d 2013 serta estimasi pembiayaannya. Dalam program kerja

induk ini perlu dituangkan secara cermat macam dan volume

kegiatan serta waktu yang diperlukan sejak awal sampai akhir

pelaksanaan, metodologi dan sebagainya.

3.3 LINGKUP PROYEK

Daerah irigasi yang termasuk dalam rehabilitasi perlu dilakukan

penyempurnaan agar pengelolaan yang akan dilakukan oleh P3A,

kondisi jaringan dalam keadaan optimal baik secara teknis maupun

kelembagaan.

Pemahaman terhadap lingkup proyek atau kegiatan yang akan

dilakukan pada dasarnya adalah melakukan kegiatan rehabilitasi

konstruksi yang ada saat ini dengan didahului perencanaan jaringan.

Permasalah utama disini adalah bahwa jaringan tidak berfungsi

optimal, produksi menurun, areal berkurang dan ketersediaan air

yang tidak sesuai lagi dengan rencana dalam OP.



Sebagai tindak lanjut konsultan untuk pelaksanaan pekerjaan ini

beberapa hal yang akan menjadi fokus kegiatan nantinya adalah

adanya pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab sebagai solusinya

untuk memperoleh sistem jaringan yang berfungsi normal sebagai

berikut:

• Apakah skema jaringan irigasi yang ada (saluran dan bangunan)

masih sesuai dengan kondisi sekarang atau sudah banyak

mengalami perubahan?

• Apakah debit andalan yang ada saat ini memenuhi luas areal yang

ada atau dilakukan sistem giliran?

Apakah dampak kurangnya air berakibat terhadap produksi

pertanian atau kinerja bangunan dan saluran?

Apakah ada pengaruh perubahan tata guna lahan atau alih fungsi

lahan yang disebabkan tekanan ekonomi masyarakat di wilayah

tersebut mengingat lokasi tersebut merupakan lahan produktif

untuk dikembangkan sebagai lahan permukiman masyarakat?

Apakah ada indikasi penggunaan air juga untuk keperluan MCK di

sepanjang saluran?

Apakah antusias masyarakat terhadap rencana rehabilitasi ini

cukup besar?

Apakah peranan P3A di wilayah ini mempunyai kinerja yang baik?

Apakah kerusakan bangunan dan saluran akibat kurangnya

kegiatan O&P? dan apakah petani/ P3A ikut serta dalam

pemeliharaan jaringan?

Apakah SDM pengelola jaringan irigasi sudah cukup atau perlu

peningkatan kuantitas dan kualitasnya?

Hal hal diatas akan menjadi bahan dalam survey nantinya dan

diharapkan dapat dilakukan wawancara dengan petani dan instansi

terkait pengelola jaringan saat ini. Oleh karena itu konsep sosialisasi

menjadi penting untuk dilaksanakan dengan penyebaran kuesioner.



Peranan sosialisasi ini sangat penting dengan melibatkan petani

dalam perencanaan agar memperoleh hasil yang sesuai dengan

keinginan masyarakat petani dan sesuai dengan program Bottom Up.

3.3.1 Lokasi Pekerjaan

Lokasil pekerjaan studi ini yaitu Daerah Irigasi Rentang meliputi

Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Majalengka.

3.3.2 Deskripsi Pekerjaan

Secara garis besar, lingkup pekerjaan menurut Kerangka Acuan

Kerja yang akan dilaksanakan konsultan meliputi kegiatan:

1. Tahap Persiapan :

a. Pengumpulan Data Teknis Irigasi

• Mengumpulkan informasi menyeluruh mengenai riwayat

jaringan irigasi.

• Mengumpulkan data sekunder, yang diperoleh antara lain

dari data dan gambar perencanaan serta as built drawing

pembangunan fisik jaringan irigasi yang ditinjau.

• Memperbaharui skema jaringan irigasi sesuai dengan kondisi

terakhir.

• Pengumpulan data kelembagaan petani yang berkembang di

Daerah Irigasi Rentang.

• Pengumpulan data-data penunjang lainnya yang menyangkut

daerah areal studi seperti daerah administrasi, peta topografi,

DAS, data iklim, data hidrologi dan sebagainya

b. Penyusunan Program Kerja Induk



Dalam program kerja induk ini perlu dituangkan secara cermat

macam dan volume kegiatan, serta waktu yang diperlukan sejak

awal sampai akhir pelaksanaannya, metodologi dan sebagainya.

Program kerja induk diperlukan sebagai panduan program

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sistern jaringan irigasi

Rentang dari tahun 2009 s.d 2013.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Kegiatan Pengumpulan Data Dasar Jaringan Irigasi Rentang

Pada saat ini data dasar Jaringan Irigasi Rentang sudah tidak

utuh lagi sehingga diperlukan penyusunan data dasar yang

mutakhir untuk menunjang kegiatan pengelolaan jaringan

irigasi ini.

b. Penyusunan Program/ Usulan Prioritas Rehabilitasi.

Dari hasil penelitian dan evaluasi lapangan akan didapat

data-data yang akan dianalisis untuk selanjutnya disusun

program/ usulan prioritas rehabilitasi sistem Jaringan Irigasi

Rentang selama 5 tahun yaitu tahun 2009 s.d 2013.

c. Estimasi Biaya Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Rentang.

Estimasi biaya ini diperlukan untuk mengetahui berapa

besarnya biaya perencanaan program rehabilitasi sistem

jaringan irigasi yang digunakan sebagai dasar dalam usulan

Program Rehabilitasi Sistem Jaringan Irigasi Rentang selama 5

tahun.

3.4 KEBUTUHAN JENIS DAN JUMLAH TENAGA AHLI

3.4.1.Kebutuhan MM Tenaga Ahli



Dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) sudah ditetapkan mengenai

kebutuhan mm masing masing tenaga ahli sehingga dalam

penentuan analisa biaya, team penyusun proposal akan melakukan

analisis mm. Kebutuhan tenaga ahli dan staf pendukung sesuai

dengan yang tercantum dalam KAK.

Berdasarkan analisis kebutuhan mm yang terkait dengan

penyusunan jadwal pelaksanaan dan network planning yang

memerlukan kapasitas dan waktu yang tepat maka konsultan akan

melakukan analisa teknis perhitungan mm sesuai dengan rincian

kegiatan.

Penentuan mm ini berdasarkan waktu total pelaksanaan pekerjaan

yang disyaratkan yaitu 90 hari kalender sehingga masing-masing

tenaga ahli akan berbeda distribusi mm nya.

3.4.2.Tenaga Ahli Yang Disyaratkan

Jumlah tenaga ahli yang disyaratkan seperti KAK terdiri dari tenaga

ahli sebagai berikut :

1. Ketua Tim (Team Leader)

2. Ahli Irigasi (Sebanyak 2 orang)

3. Ahli 0 & P

4. Tenaga Pendukung lainnya

Dari sejumlah tenaga ahli tersebut dengan dibantu oleh tenaga

pendukung seyogyanya akan dapat menyelesaikan kegiatan

pekerjaan secara keseluruhan dengan baik dan tepat waktu.

3.5 JENIS DAN SUBSTANSI LAPORAN

Hasil keluaran yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah sebagai

berikut :



1. Informasi menyeluruh mengenai riwayat Daerah Irigasi Rentang

sejak jaringan irigasi tersebut dibangun.

2. Data mutakhir mengenai jaringan irigasi primer dan sekunder,

meliputi: skema jaringan irigasi dan peta lokasi daerah irigasi

dengan skala 1:25.000 atau 1:50.000 yang digambar

berdasarkan peta RBI format digital (CAD).

3. Program Rehabilitasi Sistem Jaringan Irigasi Rentang lengkap

dengan estimasi biayanya, yang diperlukan untuk

mengembalikan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang ada.

4. Rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan pada jaringan DI

Rentang untuk menjaga agar kondisi dan fungsinya tetap baik.

Adapun jumlah laporan yang harus diserahkan terdiri dari :

1 . Laporan Rencana Mutu Kontrak (RMK), sebanyak 10 buah

buku.

2. Laporan Pendahuluan, sebanyak 10 buah buku.

3. Laporan Pertengahan (Interim), sebanyak 10 buah buku.

4. Laporan Bulanan, sebanyak 30 buah buku.

5. Draft Laporan Akhir, sebanyak 10 buah buku

6. Laporan Akhir, sebanyak 10 buah buku.

7. Executive Summary, sebanyak 10 buah buku.

8. Gambar kalkir, ukuran A1 sebanyak 3 album

9. Soft Copy Back up laporan, sebanyak 5 buah CD

10. Foto Dokumentasi

3.6 PEMAHAMAN KONSULTAN TERHADAP LINGKUP

PEKERJAAN

3.6.1 Pedoman dan Kriteria Desain



Pedoman dan kriteria desain yang akan digunakan oleh konsultan

dalam pelaksanaan pekerjaan ini mengacu kepada :

• Standar perencanaan irigasi KP Dit. Jend. Pengairan 1986

• Petunjuk system planning Ditgasi I, 1991

• Keppres No. 18 tahun 2000

• Undang Undang Sumber Daya Air (UU No. 7 Tahun 2004)

• Inpres No. 3 tahun 1999 mengenai pembahasan kebijakan

pengelolaan irigasi (PKPI)

• Panduan operasional pemahaman partisipatif kondisi pedesaan

(PKKP) Depdikbud FT Pertanian UGM 1999

• Pedoman Umum Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) di

Indonesia, Bappenas, Depdagri DPU, 1999

• Formulir isian Profil Socio Economy Teknik dan Kelembagaan,

DHV Cons. 1999

• Kerangka Acuan Kerja (KAK)

• Pedoman 0 & P Irigasi

• Harga Satuan Bahan dan Upah yang berlaku

3.6.2 Pemahaman Komponen Pekerjaan

Secara garis besar, lingkup pekerjaan yang merupakan penjabaran

dari KAK yang akan dilaksanakan konsultan adalah sebagai berikut :

Kegiatan A : Tahap Persiapan :

a. Pengumpulan Data Teknis Irigasi

Mengumpulkan informasi menyeluruh mengenai riwayat

jaringan irigasi.



Mengumpulkan data sekunder, yang diperoleh antara lain dari

data dan gambar perencanaan serta as built drawing

pembangunan fisik jaringan irigasi yang ditinjau.

Memperbaharui skema jaringan irigasi sesuai dengan kondisi

terakhir.

Pengumpulan data kelembagaan petani yang berkembang di

Daerah Irigasi Rentang.

Pengumpulan data-data penunjang lainnya yang menyangkut

daerah areal studi seperti daerah administrasi, peta topografi,

DAS, data iklim, data hidrologi dan sebagainya

b. Penyusunan Program Kerja Induk

Dalam program kerja induk ini perlu dituangkan secara cermat

macam dan volume kegiatan, serta waktu yang diperlukan sejak

awal sampai akhir pelaksanaannya, metodologi dan sebagainya.

Program kerja induk ini perlu dituangkan sebagai panduan program

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sistem jaringan irigasi dari tahun

2009 s.d 2013.

Kegiatan B : Tahap Pelaksanaan

a. Kegiatan Pengumpulan Data Dasar Jaringan Irigasi Rentang

Pada saat ini data dasar jaringan Irigasi Rentang sudah tidak

utuh lagi sehingga diperlukan penyusunan data yang mutakhir

untuk menunjang kegiatan pengelolaan jaringan irigasi ini.

b. Penyusunan Program/ Usulan Prioritas Rehabilitasi

Dari hasil penelitian dan evaluasi lapangan akan didapat

data-data yang akan dianalisis untuk selanjutnya disusun

program/ usulan prioritas rehabilitasi Sistem Jaringan Irigasi

Rentang selama 5 tahun yaitu tahun 2009 s.d 2013.

c. Estimasi Biaya Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rentang



Estimasi biaya ini diperlukan untuk mengetahui berapa biaya

perencanaan rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang digunakan

sebagai dasar dalam usulan Program Rehabilitasi Sistem Jaringan

Irigasi Rentang selama 5 tahun.

3.6.3 Aanwijzing Pekerjaan

Berdasarkan hasil pembahasan aanwijzing pekerjaan dan data yang

ada, tim penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai

berikut :

1) Pagu DIPA adalah Rp. 500.000.000,00

2) Pekerjaan pengukuran dilaksanakan menggunakan alat

waterpass dan pengecekan posisi menggunakan GPS.

3) Jadwal pelaksanaan ditetapkan 90 hari kalender

4) Tenaga ahli yang diusulkan diharapkan menguasai prosedur

sosialisasi ke petani.

5) Perlunya dilakukan evaluasi kesesuaian lahan dalam rangka

optimasi kemampuan lahan untuk irigasi padi sawah.

3.6.4. Kerangka Pikir

Setiap perubahan atau pembaharuan dalam kebijakan menuntut

restrukturisasi dari institusi/ lembaga yang terlibat untuk menunjang

perubahan tersebut. Keberhasilan suatu proyek irigasi baik yang

sudah ada (existing) maupun yang akan dikembangkan, sangat

tergantung dari penerimaan masyarakat/ petani serta

keterlibatannya dalam kegiatan proyek tersebut. Untuk masyarakat

petani, pemasukan dan pengembangan suatu gagasan baru dalam

hal ini P3A tidaklah mudah. Hal ini perlu adanya penyesuaian



dengan struktur sosial adat kebiasaan dari masyarakat yang

bersangkutan.

Perubahan tersebut akan memberikan perubahan pangkal pikir

(premise) pelaksanaan pengelolaan irigasi yaitu :

(1) Melaksanakan proses demokratisasi dan desentralisasi

(2) Menghargai keragaman sosio - kultural setempat

(3) Dilaksanakannya pendekatan sosio - kultural - teknis - ekonomis

(4) Melakukan pendayagunaan aset secara keseluruhan dengan tidak

menitikberatkan pada pengelolaan satu macam aset (kebendaan)

saja tetapi juga aset sosio, yaitu petani.

Sistem irigasi merupakan sistem sosio-teknis karena mengandung

komponen atau subsistem teknik-fisik yaitu jaringan irigasi dan lahan

pertanian yang mendapat layanan irigasi serta sub-sistem sosial

yaitu institusi atau lembaga dan masyarakat yang terlibat dalam

kegiatan irigasi.

Huppert dan Walker (1989), menyatakan bahwa sebagai suatu

sistem sosio teknis, sistem irigasi mempunyai ciri-ciri utama yaitu :

(1) Terdapat hubungan timbal balik yang erat antara aspek

struktural, sosial dan teknologi

(2) Bersifat terbuka terhadap pengaruh faktor lingkungan

(3) Didalamnya terdapat proses konversi dan transformasi dengan

berbagai masukan (Input dari faktor lingkungan yang hasilnya

kemudian dieksport ke sistem lingkungan lagi sebagai keluaran

(output)

Perubahan sistem pengelolaan jaringan irigasi akibat adanya

kebijakan tersebut diatas secara tidak langsung akan mempengaruhi

sistem irigasi. Sistem irigasi sebenarnya mengandung enam (6)



komponen yang mempunyai karakter teknis dan sosio-kultural

(Coward, 1988),

Karakter teknis terdiri dari :

(1) Sumber air,

(2) Jaringan irigasi,

(3) Lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi,

Karakter sosio-kultural terdiri dari :

(1) Aturan-aturan yang diberlakukan yang berkaitan dengan

kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan air

(2) Lembaga yang memberlakukan aturan-aturan tersebut dan

(3) Kebiasaan dan tingkah laku masyarakat pemakai air dan

pengelola air.

Pola pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi yang saat ini

diberlakukan biasanya terjadi siklus sebagai berikut :

• Pembangunan jaringan irigasi

• Pemeliharaan jaringan irigasi yang tidak memadai

• Penurunan fungsi jaringan secara cepat

• Rehabilitasi jaringan irigasi

Gambar 2.2 Pola Pembangunan Jaringan Irigasi

Siklus tersebut adalah siklus yang sangat mahal dan tidak efisien,

pendanaan rehabilitasi melalui proyek kepada pemerintah dan yang

lebih penting lagi tidak memecahkan permasalahan yang sebenamya

yang menjadi penyebab penurunan fungsi jaringan.

Siklus tersebut telah menciptakan sifat ketergantungan yang tidak

sehat dari masyarakat/ petani dan pemerintah daerah kepada

pemerintah pusat dan pemerintah pusat ke lembaga-lembaga donor.



Sistem pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah pusat

telah menciptakan paradigma administrasi yang

mengkonsentrasikan seluruh wewenang untuk bidang keirigasian

mulai dari pendanaan, pembangunan sampai pengelolaan kepada

pemerintah pusat (sentralisfik). Kewenangan yang sangat besar atas

bidang keirigasian di tingkat pusat menyebabkan Dinas/ sub dinas

pengairan lebih banyak bertanggung jawab untuk program/ kegiatan

dari pemerintah pusat dari pada ke P3A. Petani/ P3A hampir tidak

mempunyai wewenang/ hak suara untuk menentukan jenis dan

fungsi pelayanan apa yang amat dibutuhkan ataupun ikut melakukan

penentuan penggunaan dana OP yang tersedia maupun yang

dibutuhkan. Oleh karena itu dimaklumi apabila iuran penggunaan air

(IPAIR) tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

Program pembangunan jaringan irigasi (termasuk rehabilitasi)

dimaksudkan untuk mendukung program intensifikasi padi sawah.

Hal tersebut berkaitan dengan faktor ketersediaan air irigasi baik

dalam jumlah maupun waktu pemberian yang tepat menjadi faktor

kritis dalam pertumbuhan dan produksi padi (FAO, 1976).

Mengacu kondisi tersebut dalam setiap pembangunan jaringan

irigasi aspek kenaikan hasil per hektar dan peningkatan intensitas

tanam (cropping intensity) menjadi indikator keberhasilan proyek

(Booth,1977). Namun keberhasilan itu perlu diperhatikan secara

khusus tentang proses dinamika dalam kelembagaan P3A yang

mempengaruhi tingkat kinerja pengelolaan irigasi ditingkat usaha

tani.

Lembaga Pengembangan Ekonomi dari Bank Dunia menyebutkan

beberapa variasi pendekatan dalam kebijakan pengelolaan irigasi

partisipatif, yaitu :



1. Pendekatan secara organisasi, dengan demikian diperlukan

restrukturisasi organisasi P3A dalam rangka peningkatan peran

serta pada kegiatan operasi dan pemeliharaan.

2. Transfer Manaiemen, yang membuat petani dapat menangani

secara mandiri.

3. Demonstrasi percontohan (pilot project) pengelolaan secara

partisipatif.

Sedangkan lingkup keterkaitan metode pendekatan secara

partisipatif dalam pengelolaan irigasi menurut Lembaga

Pengembangan Ekonomi dari Bank Dunia meliputi aspek

perencanaan, design, konstruksi, operasi dan pemeliharaan,

pembiayaan serta kebijakan hukum, dan tingkatan yang

mempengaruhi mulai dari jaringan kuarter sampai dengan Jaringan

utama, hingga proyek dan sektor kegiatan.

Permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan secara partisipatif

antara lain : Koordinasi antar instansi dan individu yang terkait,

Metoda Pemberian Modal, Prosedur Administratif terlalu

berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama, Proses panjang

dalam penerapan partisipatif melibatkan banyak unsur yang

memerlukan kesabaran dan ketelitian.

Atas dasar pangkal pikir tersebut maka secara lebih nyata

pengelolaan irigasi di tingkat Daerah Irigasi perlu dilakukan

penelitian kesiapan aset baik sumber daya manusia, institusi maupun

jaringan irigasi.

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Pelayanan pengelolaan irigasi tidak lagi didasarkan atas azas

penanaman tunggal berbasis padi tetapi sudah berbasis pada azas

penanaman beragam yang disesuaikan dengan kehendak petani dan



dipengaruhi oleh tingkat kesiapan teknologi dan ketersediaan pasar

dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.

1. Pengelolaan irigasi dilakukan bersama antara pernerintah dan

petani dengan pola hubungan antara aparat pemerintah dan

petani dilakukan atas dasar kemitraan dan kesetaraan dengan

komunikasi dialogis

2. Proses pengelolaan dilakukan secara transparan dan

terakuntabilitas.

Perubahan-perubahan tersebut akan juga membawa konsekuensi

perubahan karakteristik pelayanan baku, prosedur maupun bentuk

teknologi Operasi dan Pemeliharaan sistem irigasi beserta sistem

pembiayaan dan organisasi pengelolanya.

Dari uraian diatas konsultan berpedoman bahwa dalam penyusunan

program rehabilitasi system jaringan irigasi Rentang ini maka

peranan masyarakat sangat bermanfaat dalam kegiatan dilapangan

yang akan didahului dengan sosialisasi, sehingga akan diperoleh

hasil perencanaan yang optimal dan rehabilitasi jaringan irigasi akan

berdampak positip bagi masyarakat dan pemerintah daerah.



BAB III PEMAHAMAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)............................................1

3.1 UMUM.....................................................................................1

3.2 PEMAHAMAN TERHADAP MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN......................................................................................1

3.3 PEMAHAMAN TERHADAP LINGKUP PEKERJAAN................2

3.4 Gambaran Umum Lokasi PEKERJAAN....................................3

3.5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN...........................................3

3.6 TENAGA AHLI.........................................................................3

3.7 KELUARAN.............................................................................3

3.8 LAPORAN................................................................................4


Documents

pemahaman