PEMANFAATN BMN DJKN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR WIL AYAH JAWA TIMUR

2

1. KPKNL Surabaya2. KPKNL Sidoarjo3. KPKNL Malang4. KPKNL Madiun5. KPKNL Jember6. KPKNL Pamekasan

3

1. Salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Organisasi vertikal DJKN Wilayah Jawa Timur di Surabaya dan KPKNL

2. Tugas

a. Memastikan kualitas informasi dalam LKPP, LKKL, dan LK Pemda

b. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

c. Penilaian Barang Milik Negara/ Daerah/Aset Perusahaan Daerah

d. Pengurusan Piutang Negara/Daerah

e. Pelayanan Lelang Barang Milik Negara/Daerah /BUMN/BUMD/PD

f. Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan (BUMN/Perusahaan Daerah/BUMD): PMN ,Restrukturisasi, buka/tutup/merger/konsolidasi /Holding BUMN dll

g. Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain: Asets KKKS, Eks BDL/BBKO, ABMAC, Barang Rampasan, Gratifikasi, Sitaan Bea Cukai, Barang Muatan Kapal Tenggelam dll.

h. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di BLU/BLU-D

i. Penguatan Kualitas SDM K/L dan Pemda di bidang Manajemen Barang Milik Daerah, Piutang Daerah, Lelang Barang Milik Negara/ Daerah/BUMN/BUMD dan Penilaian Barang Milik Negara/Daerah.

OVERVIEW

4

“ Selesaikan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, saya dukung penuh. Sejak merdeka kita

belum mempunyai daftar kekayaan negara dengan nilainya yang baik. Apabila data nilai kekayaan negara seluruhnya

sudah tersedia agar dipublikasikan kepada masyarakat sebagai penyeimbang jumlah kewajiban negara kita. “

“Sejauh ini Barang Milik Negara/Daerah belum ditata secara tertib serta nilainya belum wajar, pastikan dalam kepemilikannya. Agar dilaksanakan inventarisasi secara

sinergi , tuntaskan aset-aset milik yayasan, serta selesaikan sengketa aset, termasuk aset cina. Dibicarakan

dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan agar yang kita lakukan sesuai dengan SAP.”

HIGHLIGHTSHIGHLIGHTS

(Dikutip dari Pengarahan Presiden RI pada tanggal 22 Februari 2008 di Departemen Keuangan, Jakarta)

55

OUTLINEOUTLINE

6

UU 17/2003

PP 6/2006PP 38/2008

PMK 96/2007

UU 1/2004

2.Perbendaharaan Negara

5. Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan BMN

1.Keuangan Negara

3. Pengelolaan BMN/BMD

4. Tata cara sewa BMNPMK 33/2012

6

7

Barang Milik Negara:

1. barang yg dibeli/diperoleh atas beban APBN

2. barang yg berasal dari perolehan lain yg sah.

Perolehan lainnya yg sah: hibah/sumbangan atau yg sejenis. pelaksanaan perjanjian/ kontrak; berdasarkan ketentuan undang-undang; berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan

hukum tetap.

7

8

DIREKTORAT JENDERALDIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARAKEKAYAAN NEGARA

PENGELOLAAN BMNPENGELOLAAN BMN

9

Menteri/Pimp LembagaSelaku

Pengguna Barang

Menteri KeuanganSelaku

Pengelola BarangPengguna Barang

LainnyaPihak Lain (Selain

Kementerian/ Lembaga)

Perolehan BMN

Penyelesaian Dok. Kepemilikan

Penetapan Status Penggunaan

BMN

Penggunaan sebatassebatasuntuk penyelenggaraanuntuk penyelenggaraan

tupoksitupoksi

Barang Milik Negara:•Tidak sesuai Tupoksi•Berlebih

Tanah / bangunan yg telah diserahkan

Tindak Lanjut:• Pengalihan Status

Penggunaan• Pemanfaatan• Pemindahtanganan

Tanah/bangunan idle wajib diserahkan kpd

Pengelola Barang

Penggunaan sebatassebataspenyelenggaraanpenyelenggaraanTugas & fungsiTugas & fungsi

Fungsi Pelayanan Pemindahtanganan:

JualTukar menukar

HibahPMPP

Pemanfaatan:SewaKSP

BSG/BGSPinjam pakai

ALUR PENGELOLAAN BMN

Non tanah dan bangunan Persetujuan

pemanfaatan dan pemindahtanganan

Fungsi Budgeter

9

11

DEFINISI PEMANFAATAN Pemanfaatan adalah pendayagunaan

Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan

YA TIDAK

Digunakan BMN Idle

Sesuai TUSI BMN Idle

1212

13

I. SEWA BARANG MILIK NEGARA

TATACARA PELAKSANAAN SEWA TATACARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARABARANG MILIK NEGARA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEMENTKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 33/PMK.06/2012

Slide 14

15

AGENDAAGENDA

Ketentuan Umum ….Ketentuan Umum ….

Prosedur Tata Cara ….Prosedur Tata Cara ….

Masa Pelaksanaan Sewa ….Masa Pelaksanaan Sewa ….

Besaran Nilai Sewa ….Besaran Nilai Sewa ….

Pengawasan dan Pengendalian ….Pengawasan dan Pengendalian ….

Ketentuan Lain-lain ….Ketentuan Lain-lain ….

16

Ketentuan Umum

Paparan ini membahas secara umum mengenai ketentuan umum dalam pelaksanaan sewa barang milik negara. Pembahasan dimulai dengan menceritakan mengenai landasan filosofis dan landasan yuridis dalam pelaksanaan sewa barang milik negara. Disamping itu, dipaparkan mengenai lingkup pengaturan serta maksud dan tujuan dari pengaturan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tatacara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. Selanjutnya, dijelaskan mengenai prinsip umum, subjek dan objek dalam pelaksanaan sewa barang milik negara.

1SESISESI

17

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

PP 6/2006PP 6/2006PP JENIS DAN PP JENIS DAN TARIF PNBPTARIF PNBP

PRINSIP DASARPRINSIP DASAR

Slide 18

Surat Menteri Keuangan No. S-420/MK.02/2011 tgl 25 Juli 2011Surat Menteri Keuangan No. S-420/MK.02/2011 tgl 25 Juli 2011

Pemanfaatan aset dalam rangka kelancaran tupoksi seperti pemanfaatan

gedung asrama untuk kegiatan diklat

Pemanfaatan aset yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi antara lain pemanfaatan gedung untuk kegiatan pernikahan dan sejenisnya

Pemanfaatan aset dalam rangka kelancaran tupoksi, tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terdapat peran atau tidak melibatkan kuasa pengguna barang

19

LINGKUP PENGATURAN LINGKUP PENGATURAN SEWA BMNSEWA BMN

Memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dalam penyewaan BMN

MAKSUD

Terselenggaranya penyewaan BMN yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan optimal.

TUJUAN

Tatacara pelaksanaan sewa atas BMN yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang

LINGKUP

Subjek pelaksana dan objek sewa Jangka waktu sewa Besaran sewa Tata cara pelaksanaan sewa Pengamanan dan pemeliharaan objek

sewa Penatausahaan Pembinaan, pengawasan dan

pengendalian sewa Ganti rugi dan denda

20

KETENTUAN UMUMSEWA BMN

pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Optimalisasi pemanfaatan BMN yg belum/ tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tupoksi

Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang

Mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.

Optimalisasi

Penunjang

Pengamanan

Tanah/bangunan.• Sebagian T/B • Selain T/B

PIHAK YANG DAPAT MENYEWAKAN

PIHAK YANG DAPAT MENYEWA

21

Prosedur Sewa

Paparan ini membahas secara umum mengenai prosedur pelaksanaan sewa barang milik negara. Pembahasan dimulai dengan menceritakan bagan alir pengajuan permohonan penyewaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang; sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang. Di samping itu, dipaparkan juga mengenai kelengkapan dokumen usulan permohonan penyewaan barang milik negara.

2

BMN pada Pengelola Barang

BMN pada Pengguna Barang

SESISESI

22

BAGAN ALIR UMUMBAGAN ALIR UMUM TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pengguna Barang

menyerahkan kepada

Pengelola Barang

Permohonan sewa

Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan

permohonan

Penilai melakukan penilaian

Pengelola menerbitkan persetujuan

sewa

Penyewa membayar biaya sewa

Pengelola dan Penyewa

menandatangani perjanjian

sewa

Pengelola melakukan pengecekan

BMN

Pengelola dan Penyewa

menandatangani BAST

Penyewa mengamankan dan memelihara BMN

Pengelola melakukan pengawasan dan

pengendalian BMN

usulan

perpan-

jangan?

Nilai Wajar

Nilai Sewa Pasar dh Pengelola Barang yakin

nilai wajar tidak dpt digunakan utk

menentukan besaran nilai sewa wajar

Tarif Pokok Sewa

23

PERMOHONAN SEWAPERMOHONAN SEWABMN PADA PENGELOLA BARANG

DATA / DOKUMENPerorang

an

Badan Hukum/ Usaha

Data Usulan Sewa

Latar belakang permohonan

Jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa

Peruntukan sewa

Data BMN Data BMN yang ingin disewa

Data Calon Penyewa

Nama

Alamat

NPWP

Surat permohonan sewa dari calon penyewa

Bentuk kelembagaan

Jenis kegiatan usaha

Fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis

Surat Pernyataan/ Persetujuan

Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus

Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMN serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa

24

PERMOHONAN SEWAPERMOHONAN SEWABMN PADA PENGGUNA BARANG 1

DATA / DOKUMENPeroranga

nBadan Hukum/

Usaha

Data Usulan Sewa

Dasar pertimbangan dilakukan sewa

Usulan jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa

Surat usulan sewa dari calon penyewa kepada Pengguna Barang

Usulan besaran sewa sesuai hasil perhitungan Pengguna Barang

Formula sewa berdasarkan hasil kajian Pengguna Barang

Data BMN Foto/gambar BMN

Gambar lokasi dan/atau siteplan tanah dan/atau bangunan

Foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewakan

Foto BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan

Kuantitas BMN

Luas tanah dan/atau bangunan keseluruhan dan yang akan disewakan

Jumlah atau kapasitas BMN selain tanah dan/atau bangunan

Nilai BMN yang akan disewakan

Nilai tanah dan/atau bangunan keseluruhan dan yang akan disewakan

NJOP tanah dan/atau bangunan

Nilai BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan

Data dan dokumen BMN yang akan disewakan

Kartu Identitias Barang

Buku barang

Fotokopi bukti kepemilikan atau dokumen sejenis

25

PERMOHONAN SEWAPERMOHONAN SEWABMN PADA PENGGUNA BARANG 1

DATA / DOKUMENPerorang

an

Badan Hukum/ Usaha

Data Calon Penyewa

Nama

Alamat

Bentuk kelembagaan

Jenis kegiatan usaha

NPWP

Fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis untuk calon penyewa yang berbadan hukum

Data transaksi sewa yg sebanding dan sejenis

Data barang yang ditransaksikan

Dapat berupa transaksi yang sebanding dan sejenis atau penawaran umum

Nilai transaksi

Surat Pernyataan/ Persetujuan

Pernyataan dari Pengguna Barang:

BMN yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L

Penyewaan BMN tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi K/L

Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMN serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa

26

BAGAN ALIR UMUMBAGAN ALIR UMUM SEBAGIAN SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pengguna Barang

menyampaikan usulan sewa

kepada Pengelola

Barang

Pengelola Barang melakukan penelitian atas

kelayakan usulan sewa

Penilai melakukan penilaian


sewa


Pengguna dan Penyewa


sewa

Pengguna melakukan pengecekan

BMN


menandatangani BAST


Pengguna/Pengelola melakukan pengawasan

dan pengendalian

usulan

perpan-

jangan?

Tdk

Penguna menerbitkan keputusan

sewa

Pengguna Barang

(mengkaji permohonan sewa)

Permohonan sewa

Dapat membentuk Tim

Nilai Wajar

Nilai Sewa Pasar dh Pengelola Barang yakin

nilai wajar tidak dpt digunakan utk

menentukan besaran nilai sewa wajar

Tarif Pokok SewaCatatan:

Dlm hal nilai buku BMN yang diusulkan untuk disewakan sampai dengan Rp500.000.000,00, perhitungan nilai wajar dan besaran Sewa BMN dilakukan oleh Pengguna Barang dalam usulan Sewa Ya

27

BAGAN ALIR UMUMBAGAN ALIR UMUM SELAIN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pengguna Barang

menyampaikan usulan sewa

kepada Pengelola

Barang

Pengelola Barang melakukan penelitian atas formula sewa yg diusulkan

pengguna barang

Pengelola Barang

melkukan penelitian

atas kelayakan

penyewaan


sewa




sewa

Pengguna melakukan pengecekan

BMN


menandatangani BAST


Pengguna/Pengelola melakukan pengawasan

dan pengendalian

usulan

perpan-

jangan?

Tdk

Pengguna menerbitkan keputusan

sewa

Permohonan sewa

Disertai usulan besaran sewa berupa formula

sewa hasil kajian pengguna atau nilai

sewa

Ya

28

Aspek Optimalisasi

Biaya dan Manfaat Penilaian

28

BMN Sebagian Tanah dan/atau Bangunan

Nilai Bukusampai denganRp500.000.000,-

Nilai Bukusampai denganRp500.000.000,-

PenilaianPenaksiran oleh Pengguna Barang dgn Formula Tarif Sewa

Tidak perlu dilakukan penilaian oleh Penilai DJKN

Syarat

1. Nilai Buku tercatat dlm Daftar/Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna sepanjang nilai wajar atas tanah tidak ada; atau

2. Indikasi nilai yg mencerminkan perkiraan nilai tanah sepanjang nilai wajar dan nilai buku tidak ada.

29

Masa Sewa

Paparan ini membahas secara umum mengenai ketentuan atas hal-hal yang berlangsung dan terjadi selama masa pelaksanaan sewa barang milik negara. Pembahasan dimulai dengan menceritakan mengenai jangka waktu sewa, termasuk mengenai periodesitas sewa dan perpanjangan jangka waktu sewa. Kemudian, dibahas dan didiskusikan mengenai perjanjian sewa dan tatacara dan mekanisme pembayaran sewa. Berikutnya, dijelaskan mengenai penatausahaan atas pelaksanaan sewa, baik pada Pengelola Barang maupun pada Pengguna Barang. Selanjutnya, dijelaskan mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara yang disewakan, termasuk kemungkinan terjadinya perubahan bentuk selama masa sewa. Terakhir, dipaparkan mengenai tatacara dan mekanisme pengakhiran sewa.

3SESISESI

30

JANGKA WAKTUJANGKA WAKTU SEWA SEWAPERIODESITAS PERIODESITAS SEWASEWA

JANGKA WAKTU SEWA:JANGKA WAKTU SEWA:

Paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian

Tanah/ bangunan

• Sebagian T/B • Selain T/B

PENETAPAN JK WAKTU PENETAPAN JK WAKTU SEWASEWA

PERPANJANGAN SEWAPERPANJANGAN SEWA

Per Tahun Per Bulan Per Hari Per Jam

3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari - -

Sebelum berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana permohonan sewa pertama kali

PERIODESITAS PERIODESITAS SEWA:SEWA:

31

ditandatangani oleh pihak penyewa dan dilakukan di kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 13 Tahun 1985 dan PP

42 Tahun 2000)

Rp6.000,- Rp6.000,- Pasal 12 PP42/2000

PERJANJIANPERJANJIANSEWA BMN SEWA BMN

Salinan perjanjian sewa disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani.

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian ditanggung oleh Penyewa.

Perjanjian sewa-menyewa paling kurang memuat: dasar perjanjian; para pihak yang terikat dalam perjanjian; jenis, luas atau jumlah barang; besaran sewa, dan jangka waktu, termasuk periodesitas sewa; peruntukan sewa termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk

kelembagaan penyewa tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu

penyewaan; hak dan kewajiban para pihak; dan hal lain yang diatur dalam persetujuan Pengelola Barang dan keputusan Pengguna Barang.

Tanah/ bangunan


Penyewaan BMN dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa:

32

PEMBAYARAN SEWAPEMBAYARAN SEWASEWA BMN SEWA BMN

33

PENGAMANAN DAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAANPEMELIHARAANSEWA BMN SEWA BMN

PENGAMANAN Penyewa wajib melakukan pengamanan atas BMN yang disewa, baik untuk

mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang maupun hilangnya barang.

Penyewa dilarang menggunakan BMN yang disewakan diluar peruntukan sewa.

PEMELIHARAAN Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas BMN yang disewa untuk

menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna, termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyewa wajib memperbaiki seluruh kerusakan yang terjadi atas BMN yang disewakan yang terjadi selama masa sewa hingga kembali ke kondisi pada saat awal sewa.

PERUBAHAN BENTUK Selama masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan Pengelola/Pengguna

Barang hanya dapat mengubah bentuk BMN tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan, dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi BMN

34

PENATAUSAHAAN PENATAUSAHAAN SEWA BMN SEWA BMN

Penatausahaan pelaksanaan sewa dilakukan oleh:

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan sewa BMN kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perhitungan 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya persetujuan Sewa oleh Pengelola Barang.

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang melaporkan berakhirnya pelaksanaan sewa BMN kepada Pengelola Barang pada akhir masa sewa dengan dilampiri BAST Barang.

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang mengungkapkan informasi mengenai BMN yang disewakan ke dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, sesuai dengan kewenangannya.

Tanah/ bangunan


35

PENGAKHIRANSEWA BMN

Penyewa wajib menyerahkan BMN pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya, dan dituangkan dalam BAST

Pengelola/Pengguna melakukan pengecekan BMN yang disewakan sebelum BAST ditandatangani guna memastikan kelayakan kondisi BMN

Penandatanganan BAST dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi

36

Besaran Sewa

Paparan ini membahas secara umum mengenai besaran nilai sewa barang milik negara. Pembahasan dimulai dengan menceritakan mengenai formula dasar tarif sewa beserta komponennya berikut penggunaan dan penetapannya. Kemudian, dijelaskan mengenai tarif sewa pokok sewa baik untuk tanah, bangunan, tanah dan bangunan, dan selain tanah dan bangunan. Selain itu, juga dibahas mengenai pengenaan dan perhitungan tarif sewa atas prasarana pada bangunan yang disewakan. Selanjutnya, dipaparkan mengenai faktor penyesuai sewa dan diuraikan satu persatu mulai dari bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, dan periodesitas sewa. Terakhir, diuraikan mengenai perkecualian perlakukan dalam menggunakan formula tarif sewa.

4SESISESI

37

BESARAN TARIF SEWABESARAN TARIF SEWAFORMULA DASARFORMULA DASAR

Perhitungan, pengajuan usulan, persetujuan, penetapan, perjanjian dan pembayaran besaran tarif sewa menggunakan mata uang setempat

Tanah/ bangunan


PENETAPAN OLEH:PENETAPAN OLEH:

Surat persetuju

anKeputusan

Sewa

Perjanjian Sewaata

u

TARIF SEWA BMN

TARIF POKOK

SEWA BMN

FAKTOR PENYESUAI

SEWA

TARIF DASAR SEWA:TARIF DASAR SEWA:

Tanah/bangunan Sebagian T/B dgn nilai

buku > Rp500 juta Mengkaji usulan sewa

dari Pengguna

DIGUNAKAN OLEH:DIGUNAKAN OLEH:

Sebagian T/B dgn nilai buku < Rp500 juta

Selain T/B

38

BESARAN TARIF SEWABESARAN TARIF SEWAFORMULA DASARFORMULA DASAR

TARIF SEWA BMN

TARIF POKOK

SEWA BMN

FAKTOR PENYESUAI

SEWA

Tarif Pokok Sewa Tanah

Tarif Pokok Sewa

Bangunan

Tarif Pokok Sewa Tanah dan Bangunan

Tarif Pokok Sewa

Selain T/B

Tarif Pokok Prasarana Bangunan

Faktor variabel

sewa tanah (3,33%)

Luas tanah

Nilai tanah

Faktor variabel

sewa bangunan (6,64%)Luas

bangunanNilai

bangunan

Faktor variabel

prasarana bangunan(6,64%)

Luas bangunan

Dihitung dan

ditetapkan oleh

Pengguna berkoordina

si dgn instansi terkait

Dihitung dan

ditetapkan oleh

Pengguna berkoordina

si dgn instansi terkait

Formula sewa

Nilai sewa

atau

Tarif Pokok Sewa T/B berikut Prasarana

Jenis Kegiatan Usaha

Bentuk Kelembagaan

Periodesitas

Per TahunPer BulanPer HariPer Jam

Bisnis

Non-Bisnis

Sosial

Kategori I

Kategori IIKategori III

NS = (3,33% x Lt x Nt) +(6,64% x Lb x Nb) + (6,64% x Hp x Np)

39

Nilai tanah dan/atau bangunan merupakan nilai wajar atas tanah dan/atau bangunan.

Penggunaan nilai dalam pengajuan usulan sewa BMN berupa tanah yang dilakukan oleh Pengguna Barang:

Dapat menggunakan nilai buku yang tercatat dalam DBP/KP atau LBP/KP, sepanjang nilai wajar atas tanah tidak ada; atau

Dapat digunakan indikasi nilai yang mencerminkan perkiraan nilai tanah, sepanjang nilai wajar dan nilai buku tidak ada.

Penggunaan nilai dalam pengajuan usulan sewa BMN berupa bangunan yang dilakukan oleh Pengguna Barang:

a. Dapat digunakan harga satuan bangunan, sepanjang nilai wajar atas bangunan tidak ada;

b. Dapat digunakan nilai buku yang tercatat dalam DBP/KP atau LBP/KP, sepanjang nilai wajar dan harga standar bangunan tidak ada; atau

c. Dapat digunakan indikasi nilai yang mencerminkan perkiraan nilai bangunan, sepanjang nilai wajar, harga standar bangunan dan nilai buku tidak ada.

Penilaian dilaksanakan dengan estimasi paling rendah sebesar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pasal 39 PP Nomor 6 Tahun 2006

PENPENGGUNAAN NILAI BMNGGUNAAN NILAI BMNFORMULA TARIF SEWA BMN FORMULA TARIF SEWA BMN

40

JENIS KEGIATAN USAHAJENIS KEGIATAN USAHAFAKTOR PENYESUAI SEWAFAKTOR PENYESUAI SEWA

BISNIS

NON BISNI

S

SOSIAL

Kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, a/l: -pelayanan kepentingan umum tanpa pungutan -kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan-kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara-Kegiatan lain yang memenuhi kriteria sosial

Kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, seperti : perdagangan, jasa

Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan , a/l : pelayanan kepentingan umum dgn pungutanpenyelenggaraan pendidikan nasionalupaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam menunjang tusikegiatan lain yang memenuhi kriteria non bisnis

JENIS KEGIATAN

USAHA

41

BENTUK KELEMBAGAAN BENTUK KELEMBAGAAN FAKTOR PENYESUAI SEWAFAKTOR PENYESUAI SEWA

Kategori I Ruang lingkup

a. Swasta/ Perorangan

Perorangan Persekutuan Perdata Persekutuan Firma Persekutuan Komanditer Perseroan Terbatas Lembaga/organisasi internasional/asing

b. BUMN/D Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah

c. Badan hukum milik negara

Bank Indonesia Lembaga Penjamin Simpanan Badan hukum yang dimiliki negara Badan hukum internasional asing

d. Lembaga pen-didikan asing

Lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia

Kategori II

Ruang Lingkup

a. Yayasan UU 16 /2001 jo. UU 28/2004

b. Koperasi Koperasi primer Koperasi sekunder

c. Lembaga Pendidikan Formal

Lembaga pendidikan anak usia dini formal

Lembaga pendidikan dasar Lembaga pendidikan menengah Lembaga pendidikan tinggi

d. Lembaga Pendidikan Non Formal

Lembaga kursus Lembaga pelatihan Kelompok belajar Pusat kegiatan belajar

masyarakat Majelis taklim Satuan pendidikan yang sejenis

Kategori III Ruang Lingkup

a. Lembaga Sosial Termasuk lembaga internasional/asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan dan/atau keagamaan di Indonesia

b. Lembaga Kemanusiaan

c. Lembaga Keagamaan

d. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Negara

Persatuan/perhimpunan PNS/TNI/POLRI Persatuan/perhimpunan istri PNS/TNI/POLRI Unit penunjang lainnya

(UU 25/1992)

42

BESARAN BESARAN FAKTOR PENYESUAI SEWAFAKTOR PENYESUAI SEWA

TAHUNTAHUN

100100%%

HARI

HARI

160160%%

BULANBULAN

130130%%

JAMJAM

190190%%

PERIODESPERIODESITASITAS

Kategori BISNIS (A)

NON BISNIS

(B)

SOSIAL (C)

I 100% 50% 10%

II 100% 40% 5%

III 100% 30% 5%

43

PERKECUALIANPERKECUALIANFORMULA TARIF SEWA

Sepanjang terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau Pengguna Barang dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa untuk BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besara

BMN pada Pengelola Barang: Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian guna

menghitung nilai wajar atas nilai Sewa pasar dalam hal Pengelola Barang memiliki keyakinan bahwa nilai wajar BMN tidak dapat digunakan untuk menentukan besaran nilai sewa yang wajar.

BMN pada Pengguna Barang: Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian guna

menghitung nilai wajar atas nilai Sewa pasar dalam hal Pengelola Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa: Luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan

kondisi peruntukan sewa; atau Estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan formula sewa

dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar. Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai Sewa pasar dimaksud diperlakukan

sebagai tarif pokok Sewa dalam penghitungan besaran Sewa.

44

Pengawasan Pengendalian

Paparan ini membahas mengenai pembinaan, pengawasan, dan pembinaan yang dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang atas pelaksanaan sewa/perjanjian sewa Barang Milik Negara.

5SESISESI

45

PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPENGENDALIANSEWA BMN SEWA BMN

PEMBINAAN & PENGAWASAN Pengelola Barang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang atas pelaksanaan Sewa BMN Pengguna Barang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kuasa

Pengguna Barang yang berada di wilayah kerjanya atas pelaksanaan Sewa BMN Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat meminta bantuan aparat pengawas

fungsional dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian Sewa BMN yang berada di bawah penguasaannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menerbitkan surat peringatan/teguran kepada penyewa atas dilakukannya pelanggaran terhadap perjanjian Sewa dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat menghentikan kegiatan Sewa apabila surat peringatan/teguran tersebut tidak diindahkan oleh Penyewa

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat meminta bantuan aparat pengawas fungsional dalam melakukan pengawasan

46

PENGAWASAN DAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPENGENDALIANSEWA BMN SEWA BMN

PENGENDALIAN Pengelola Barang melakukan evaluasi secara berkala atas besaran tarif

Sewa setiap tahun berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan Sewa dari Pengguna Barang

Pelaksanaan evaluasi besaran tarif Sewa dilakukan untuk periodesitas Sewa per jam, per hari, atau per bulan

Hasil pelaksanaan evaluasi penghitungan besaran tarif Sewa dimaksud ditetapkan oleh Pengguna Barang berdasarkan surat Pengelola Barang

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan Sewa BMN, Pengelola Barang berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Sewa BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dalam rangka penertiban pemanfaatan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sebagai tindak lanjut dari pemantauan dan investigasi dimaksud, Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan Sewa BMN

Hasil audit dimaksud disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

47

GANTI RUGI DAN DENDAGANTI RUGI DAN DENDASEWA BMN SEWA BMN

GANTI RUGI BMN selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu

Sewa, penyewa wajib mengganti barang yang disewakan dengan barang yang sejenis Kecuali hilang karena force majeur Pembayaran ganti rugi dapat dilakukan secara tunai dalam hal penggantian dengan

barang sejenis tidak dapat dilakukan

DENDA Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal:

penyewa belum menyerahkan BMN yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);

perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa; dan/atau

penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian BMN belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian BMN belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda.

48

KETENTUAN LAIN-LAINKETENTUAN LAIN-LAINSEWA BMN SEWA BMN

Rumah negara golongan I dan golongan II yang disewakan kepada pejabat negara/ pegawai negeri, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rumah negara. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor

373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara

Besaran tarif sewa BMN di lingkungan Tentara Nasional Indonesia berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan perubahannya Nomor 207/PMK.06/2010.

4949

50

Pinjam Pakai:

penyerahan penggunaan BMN antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima

imbalan dan setelah jangka waktu berakhir,

BMN diserahkan kembali kepada Pemerintah

Pusat.

50

51

Optimalisasi BMN yg belum/tidak dipergunakan

dalam pelaksanaan tupoksi penyelenggaraan

pemerintahan pusat.

Menunjang pelaksanaan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Optimalisasi

Penunjang

51

52

1. Sebagian tanah/

bangunan yg status

penggunaannya ada pada

Pengguna Barang;

2. Selain tanah/bangunan.

Tanah/bangunan yang

berada pada Pengelola

Barang

52

53

Pihak peminjam: Pemerintah Daerah.

BMN dalam kondisi belum atau tidak

digunakan Pengguna Barang atau Pengelola

Barang untuk tugas pokok dan fungsi.

Jangka waktu pinjam pakai paling lama 2

(tahun) dan dapat diperpanjang.

Dalam hal akan diperpanjang, permintaan

perpanjangan diajukan paling lambat 3 (tiga)

bulan sebelum berakhir.

53

54

Tanah dan/atau bangunan yang dipinjam pakaikan, harus dipergunakan sesuai perjanjian dan tidak diperkenankan mengubah/menambah/mengurangi bentuk bangunan.

Pemeliharaan dan biaya yang timbul selama masa pinjam pakai,menjadi tanggungjawab peminjam.

Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus mengembalikan Barang Milik Negara yang dipinjam dalam kondisi sesuai dengan perjanjian.

54

55

Prosedur Pinjam Pakai oleh Pengelola BarangProsedur Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang

PEMERINTAH DAERAH PENGELOLA BARANG

PERMINTAAN

PERJANJIAN

PENYERAHAN BMN KE PENGELOLA

PENGKAJIAN

PERESETUJUAN

PERJANJIAN

PELAKSANAAN PINJAM PAKAI

PINJAM PAKAI

BERAKHIR

55

56

Prosedur Pinjam Pakai oleh Pengguna BarangProsedur Pinjam Pakai oleh Pengguna Barang

PENGELOLA BARANG PENGGUNA BARANG PEMERINTAH DAERAH

PERMOHONANPENGKAJIAN

PERSETUJUAN PERJANJIAN

PELAKSANAAN PINJAM PAKAI

PENYERAHAN BMN KEMBALI

PERJANJIAN

LAPORAN

PINJAM PAKAI

BERAKHIR

56

57

Dokumen PendukungDokumen Pendukung

Untuk sebagian tanah dan bangunan:

1.Usulan pinjam pakai yang memuat

pertimbangan yang mendasari diajukannya

permintaan.

2.Jenis dan spesifikasi barang.

3.Detil peruntukan dan jangka waktu pinjam

pakai.

57

58

Naskah Perjanjian memuat:Naskah Perjanjian memuat:

1. Subyek & obyek.

2. Jangka waktu peminjaman.

3. Hak & Kewajiban para pihak.

4. Persyaratan lain yg dianggap perlu.

58

5959

60

Kerjasama Pemanfaatan adalah

pendayagunaan BMN oleh pihak lain

dalam jangka waktu tertentu dalam rangka

peningkatan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) dan sumber pembiayaan

lainnya.

60

61

Optimalisasi BMN yg belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tupoksi penyelenggaraan pemerintahan.

Meningkatkan penerimaan negara.

Mencegah penggunaan tanpa didasarkan pada ketentuan yg berlaku.

Optimalisasi

PNBP

Pengamanan

61

62

1. Sebagian tanah/

bangunan yg berlebih

dari tanah/bangunan yg

digunakan Pengguna

Barang utk pelaksanaan

tupoksi;

2. Selain tanah/bangunan.

Tanah/bangunan yang berada pada Pengelola Barang

62

63

BUMNBUMN BUMDBUMD

Badan Hukum Lainnya

Badan Hukum Lainnya

63

64

KSP tidak mengubah status BMN. Sarana dan prasarana yang menjadi bagian

dari pelaksanaan KSP adalah BMN sejak pengadaannya.

Jangka waktu KSP paling lama 30 tahun khusus infrastruktur 50 tahun dan dapat diperpanjang.

Penerimaan Negara yang wajib disetorkan mitra terdiri: Kontribusi tetap. Pembagian keuntungan hasil pendapatan

KSP.64

65

Penghitungan nilai BMN dilakukan oleh

penilai yang ditugaskan Pengelola Barang.

Mitra KSP ditentukan melalui tender, kecuali

BMN yang bersifat khusus.

Seluruh biaya yang timbul dalam tahap

persiapan dan pelaksanaan KSP menjadi

beban Mitra KSP.

IMB harus atas nama Pemerintah RI.

65

66

Prosedur KSP Tanah/Bangunan pada Pengelola Prosedur KSP Tanah/Bangunan pada Pengelola BarangBarang

PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA

PEMBENTUKAN TIM

PENETAPAN KONTRIBUSI TETAP DAN PEMBAGIAN

KEUNTUNGAN

PENILAIAN

PENETAPAN PELAKSANAAN KSP

MONITORING

TENDER

PERPANJANGAN


KSP SELESAI

PERJANJIAN

PERJANJIAN

PELAKSANAAN KSP

66

67

Prosedur KSP Tanah/Bangunan pada Pengguna Prosedur KSP Tanah/Bangunan pada Pengguna BarangBarang

PENGGUNA BARANG

PENGELOLA BARANG

PIHAK KETIGA

PENGAJUAN USULAN PENGKAJIAN

PEMBENTUKAN TIM

PENILAIAN

PERSETUJUAN

TENDER

PENETAPAN MITRA

PERJANJIAN

PENYERAHAN BMN KE MITRA

PELAKSANAAN KSP

MONITORING

MONITORING

PERJANJIAN

PERPANJANGAN


KSP SELESAI

67

68

Prosedur KSP Prosedur KSP Selain Selain Tanah/BangunanTanah/BangunanPENGGUNA

BARANGPENGELOLA

BARANGPIHAK KETIGA

PENGAJUAN USULAN PENGKAJIAN

PERSETUJUANPEMBENTUKAN TIM

TENDER PENETAPAN MITRA

PERJANJIAN

PENYERAHAN BMN KE MITRA

PELAKSANAAN KSP

MONITORING

PERJANJIAN

PERPANJANGAN


KSP SELESAI

PENELITIAN, PENGHITUNGAN

KONTRIBUSI TETAP DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

LAPORAN

68

69

Dokumen Pendukung Permohonan KSP BMN:Dokumen Pendukung Permohonan KSP BMN:

Untuk sebagian tanah dan bangunan:

1.Bukti kepemilikan;

2.Gambar lokasi;

3.Luas yang akan di KSP kan;

4.Nilai perolehan dan NJOP tanah dan atau bangunan;

5.Pertimbangan yang mendasari usulan kerjasama pemanfaatan;

6.Jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

Untuk selain tanah dan bangunan:

1.Pertimbangan kerjasama pemanfaatan;

2.Nilai perolehan;

3.Fotocopy dokumen kepemilikan;

4.Kartu identitas barang;

5.Jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

69

70

Naskah Perjanjian KSP memuat:Naskah Perjanjian KSP memuat:

1. Subyek & Obyek

2. Besaran kontribusi tetap & Pembagian keuntungan

3. Hak & kewajiban

4. Jangka Waktu

5. Mekanisme pembayaran

6. Sanksi mis: denda

70

7171

72

BGS adalah pemanfaatan tanah pemerintah pusat oleh pihak

lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut

fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut

dalam jangka tertentu yang telah disepakati dan selanjutnya

diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah jangka

waktu berakhir.

72

BSG adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh

pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut

fasilitasnya, kemudian diserahkan kepada Pengelola Barang

untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam

jangka yang telah disepakati.

73

Dilakukan untuk menyediakan bangunan dan

fasilitasnya dalam rangka menyelenggarakan

tugas pokok dan fungsi kementerian

negara/lembaga, yang dana pembangunannya

tidak tersedia dalam APBN.

Mendukung

Fungsi

Pelayanan

73

74

1. Tanah yang berada pada

Pengelola Barang;

2. Tanah yang berada pada

Pengguna Barang (harus

diserahkan terlebih dahulu

kepada Pengelola barang).

74

75

BUMNBUMN BUMDBUMD

Badan Hukum Lainnya

Badan Hukum Lainnya

75

76

Selama masa pengoperasian BGS/BSG, Pengguna barang

harus dapat menggunakan langsung objek BGS/BSG untuk

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya paling sedikit

10% dari luas objek BGS/BSG;

Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 tahun ;

Kewajiban Mitra BGS/BSG:

Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Negara;

Tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau

memindahtangankan objek BGS/BSG;

Memelihara objek BGS/BSG.

Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui tender dengan

peserta sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta;

IMB harus atas nama Pemerintah RI.76

77

Pembayaran kontribusi:

Pembayaran pertama dilakukan saat ditandatangani

perjanjian

Berikutnya paling lambat tgl 31Januari setiap tahunnya

Denda 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan Tunggakan selama masa pengoperasian 3 kali

berturut-turut, pengelola secara sepihak dpt

mengakhiri perjanjian Pelaksanaan dituangkan bentuk perjanjian antara pengelola

dg mitra

Sebelum penyerahan dari mitra ke pengelola obyek

BGS/BSG di audit aparat pengawas fungsional77

78

Dokumen Pendukung BGS & BSG:Dokumen Pendukung BGS & BSG:

1. Usulan BGS/BSG

2. Dokumen pendukung lokasi dan alamat

3. Status dan bukti kepemilikan

4. Luas

5. Harga perolehan/NJOP

6. Rencana pembangunan gedung yang

diinginkan

78

79

Prosedur BGS/BSG Tanah Yg Status Prosedur BGS/BSG Tanah Yg Status Penggunaan pd Pengguna Barang:Penggunaan pd Pengguna Barang:

1. Pengguna menyerahkan tanah obyek

BGS/BSG ke pengelola

2. Disertai usulan BGS/BSG ke pengelola

79

80

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Documents

PEMANFAATN BMN DJKN