SURABAYA, 5 NOVEMBER 2019

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL

PEMERIKSAAN BPK

&

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN

NEGARA

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

SULUNG SETYO AMBORO SE, MM, AK, CA

KASUBDIT EVALUASI DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA

AGENDA

PEMANTAUAN TINDAK

LANJUT REKOMENDASI HASIL

PEMERIKSAAN BPK

PEMANTAUAN

PENYELESAIAN GANTI

KERUGIAN NEGARA

DIREKTORAT EVALUASI & PELAPORAN PEMERIKSAAN

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

KASUS-KASUS

TEMUAN

PEMERIKSAAN

SISTIM PENGENDALIAN

INTERN

Sistem Pengendalian Akuntansi danPelaporan

Sistem Pengendalian PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja

Struktur Pengendalian Intern

KETIDAKPATUHAN

KERUGIAN POTENSI

KERUGIANKEKURANG

PENERIMAAN

ADMINISTRASI

3E

KETIDAKHEMATAN

KETIDAKEFISIENAN

KETIDAKEFEKTIFAN

5

Kerugian Negara/Daerah

berkurangnya kekayaan negara/daerah

nyata dan pasti jumlahnya

akibat perbuatan melawan hukum

sengaja maupun lalai

Jenis Temuan, a.l.:1. Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif

2. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang

3. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume

pekerjaan dan/atau barang

4. Pemahalan harga (Mark up)

5. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan

dinas ganda dan/atau melebihi standar yang

ditetapkan

6. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai

dengan kontrak

7. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan

8. Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir

macet

9. Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan,

pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak

dapat dicairkan

10. Kas Tekor

Potensi Kerugian Negara/Daerah

perbuatan melawan hukum

sengaja maupun lalai

Risiko terjadi kerugian di masa yang akan

datang berupa berkurangnya kekayaan

negara/daerah

Jenis Temuan, a.l.:1. Kelebihan pembayaran dalam pengadaan

barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum

dilakukan sebagian atau seluruhnya

2. Rekanan belum melaksanakan kewajiban

pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah

rusak selama masa pemeliharaan

3. Aset dikuasai pihak lain

4. Pembelian aset yang berstatus sengketa

5. Aset tidak diketahui keberadaannya

6. Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan

7. Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran

untuk pekerjaan yang belum selesai

Administrasi Adanya Ketidakpatuhan terhadap ketentuan

Tidak berakibat kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan

1. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)

2. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)

3. Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan

4. Penyimpangan terhadap peraturan per-UU-an BMN

5. Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah

melebihi batas waktu yang ditentukan

6. Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan

7. Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah

8. Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah6

Kekurangan Penerimaan1. Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan

dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah

2. Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak

3. Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan

SPIKelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporanmengungkapkan kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatanpencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhikeandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset

Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja

mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan

penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan

pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektifitas

pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan.

Kelemahan Struktur Pengendalian Intern mengungkapkan kelemahan yang

terkait dengan ada/tidaknya struktur pegendalian intern atau efektifitas

struktur pengendalian intern atau efektifitas yang ada dalam entitas yang

diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas SPI secara keseluruhan.

Temuan SPIKelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi danPelaporan

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat

2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan

3. Terlambat menyampaikan laporan

4. Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai

5. Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai

Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja1. Perencanaan kegiatan tidak memadai

2. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan negara/daerah/perusahaan dan

hibah tidak sesuai ketentuan

3. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang

diperiksa tentang pendapatan dan belanja

4. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN

5. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi

penerimaan/pendapatan

6. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja

7. Kelemahan pengelolaan fisik aset

Kelemahan Struktur Pengendalian Intern1. Tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu

prosedur atau keseluruhan prosedur

2. SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara

optimal atau tidak ditaati

3. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang

memadai

Temuan 3 E

Ketidakhematan/Pemborosan

Input vs Standar

1. Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan

2. Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga

Ketidakefisienan

Input vs Output

1. Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya

2. Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya

Ketidakefektifan

Orientasi pada pencapaian

hasil (Outcome)

1.Penggunaan anggaran tidak tepat

sasaran/tidak sesuai peruntukan

2.Pemanfaatan barang/jasa

dilakukan tidak sesuai dengan

rencana yang ditetapkan

3.Barang yang dibeli belum/tidak

dapat dimanfaatkan

4.Pemanfaatan barang/jasa tidak

berdampak terhadap pencapaian

tujuan organisasi

5.Pelayanan kepada masyarakat

tidak optimal

REKOMENDASI PEMERIKSAAN Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan

kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Pejabat yang Diperiksa dan/atauyang Bertanggung

Jawab yang selanjutnya disebutPejabat adalah satu

orang atau lebih yang diserahi tugas untukmengelola keuangan

negara

Pemantauan TindakLanjut atas RekomendasiHasil Pemeriksaan yang

selanjutnya disebutPemantauan adalah

rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara

sistematis oleh BPK untukmenilai pelaksanaan

tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.

Tujuan Pemantauanadalah untuk

mengetahui danmemonitor pelaksanaan

tindak lanjutrekomendasi hasil

pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh pejabat

yang bertanggung jawabuntuk melakukan tindak

lanjut tersebut

Output pemantauan TLRHP

adalah LaporanHasil Pemantauan

Tindak Lanjut

11

No Jenis Rekomendasi Keterangan

1 Penyetoran ke Kas Negara/Daerah, Kas BUMN/D, dan Masyarakat

Memiliki implikasinilai uang

2 Pengembalian barang kepada Negara, Daerah, BUMN/D, dan Masyarakat

3Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa olehrekanan

4 Penghapusan barang milik negara

Tidak memilikiimplikasi nilai uang

5 Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian

6 Perbaikan laporan dan penertiban administrasi

7 Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan

8 Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian

9 Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan

10 Perubahan dan perbaikan struktur organisasi

11Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang

12 Pelaksanaan penelitian oleh tim Khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern

13 Pelaksanaan Sosialisasi

14 Lain-lain

REKOMENDASI

ACTION PLAN & PEMANTAUAN TLRHP

ACTION PLAN/RENCANA AKSI DISUSUN OLEH ENTITAS DAN DISAMPAIAKN KEPADA BPK SEBAGAI BENTUK KOMITMEN ENTITAS UNTUK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI BPK.

ACTION PLAN/RENCANA AKSI SEBAGAI ACUAN BAGI ENTITAS DAN BPK MENGENAI TIMELINE PENYELESAIAN REKOMENDASI BPK.

ACTION PLAN/RENCANA AKSI DAPAT DIGUNAKAN INSPEKTORAT UNTUK MEMANTAU PERKEMBANGAN TINDAKLANJUT OLEH PEJABAT

DASAR HUKUM PEMANTAUAN TLRHP

UU No. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara diantaranya terkait dengan kewajibanPejabat memberikan jawaban/penjelasan dalam waktu 60 hari,kewajiban BPK memantau dan sanksi pidana.

UU No. 15/2006 tentang BPK dianaranya terkait penyerahan hasilpemantauan epada DPR, DPD, DPRD an Pemerintah.

Peraturan BPK No. 2/2017 tentang Pelaksanaan PemantauanTLRHP BPK

MEKANISME PEMANTAUAN TLRHP

PENYERAHAN LHP

PEJABAT MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI DAN PENJELASAN/BUKTI

DISAMPAIKAN KE BPK

PENELAAHAN JAWABAN ATAU BUKTI

PENDUKUNG

PENETAPAN STATUSLAPORAN HASIL PEMANTAUAN

1. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan,

kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan,

kebakaran, dan gangguan lainnya yang

mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat

dilaksanakan;

2. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

4. menjadi terpidana; atau

3. menjadi tersangka dan ditahan;

KEWAJIBAN MENINDAK LANJUTI REKOMENDASI

Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari,

Pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Alasanyang sah meliputi:

5. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Contohnya Pejabat yang

menjalankan cuti karena sedang menjadi calon

kepala daerah dalam proses pemilihan kepala

daerah.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Rekomendasi BPK

Telah Selesai

Belum Selesai

Belum Ditindaklanjuti

Tidak Dapat Ditindaklanjuti

SATUS REKOMENDASI

TELAH SESUAIrekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat. Yang dimaksudmemadai adalah tindakan Pejabat dalam menindaklanjuti rekomendasi sudah sesuaidengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung

1

4 TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTIrekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomisberdasarkan pertimbangan profesional BPK. Yang dimaksud dengan “rekomendasitidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis” antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahanregulasi, atau keadaan kahar.

2 BELUM SESUAIapabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telahditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi

3BELUM DITINDAKLANJUTIapabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Rekomendasi BPK

Telah Selesai Belum Selesai

Belum Ditindaklanjuti Tidak Dapat Ditindaklanjuti

REKOMENDASI PEMERIKSAANDalam kurun waktu 14 tahun terakhir, sejak 2005 sampai dengan 30 Juni 2019, BPK telah memberikan 545.995

rekomendasi sebesar Rp305,66 triliun yang bertujuan untuk membuat pemerintah, BUMN/BUMD dan badan

lainnya bekerja lebih tertib, akuntabel, hemat, efisien, dan efektif

TELAH SESUAI406.495 atau 74,6% rekomendasi sebesar Rp179,53 Triliun

1

4 TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI5.184 rekomendasi atau 0,9% sebesar Rp13,94 Triliun

2 BELUM SESUAI106.657 atau 19,5% rekomendasi sebesar Rp99,16 Triliun

3BELUM DITINDAKLANJUTI27.659 atau 5,0% rekomendasi sebesar Rp13,03 Triliun

DIREKTORAT EVALUASI & PELAPORAN PEMERIKSAAN

PEMANTAUAN BPK ATAS PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA

SULUNG SETYO AMBORO SE, MM, AK, CA

KASUBDIT EVALUASI DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA

HUBUNGAN TLRHP DAN KERUGIAN NEGARA

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

REKOMENDASI BPK (TLRHP)

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA

TEMUAN PEMERIKSAAN

SISTIM

PENGENDALIAN

INTERN

Sistem Pengendalian Akuntansi danPelaporan

Sistem Pengendalian PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja

Struktur Pengendalian Intern

KETIDAKPATUHAN

KERUGIAN POTENSI

KERUGIANKEKURANG

PENERIMAAN

ADMINISTRASI

3E

KETIDAKHEMATAN

KETIDAKEFISIENAN

KETIDAKEFEKTIFAN

Hubungan TLRHP dan Kerugian Negara

21

Rekomendasi terkait penyelesaian kerugian negara berdasarkanTemuan Pemeriksaan

Penetapan Pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara &pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yangmengelola keuangan negara

Pemantauan penyelesaian/pelaksanaan ganti kerugian negaramelalui proses TP/TGR/pengadilan

Pemberian Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenaikerugian negara

Pemeriksaan Investigatif guna mengungkap adanya indikasikerugian negara

KEWENANGAN BPK TERKAIT KERUGIAN NEGARA

22

DEFINISI KERUGIAN NEGARA

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara :

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,

dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

PENANGGUNGJAWAB KERUGIAN NEGARA

Penanggung JawabKerugian

Bendahara Ditetapkan oleh BPKPer BPK No. 3 Tahun

2007

Pejabat Lain danPegawai Negeri Bukan

Bendahara

Ditetapkan olehPPKN/D

PP No. 38 Tahun 2016

Pengelola BUMN/D Ditetapkan oleh BPK Belum diatur

Pihak Ketiga

Diputuskan melalui proses Damai (non

litigasi) maupun upaya peradilan (litigasi)

CAKUPAN

PEMANTAUAN

KERUGIAN

NEGARA

Penyelesaian ganti kerugian negara yg

ditetapkan oleh Pemerintah thd pegawai negeri bukan bendahara & pejabat lain

Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian

negara kpd bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK

Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian

negara/daerah yang ditetapkan berdasarkanputusan pengadilan yg telah mempunyaikekuatan hukum tetap

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA

Sumber: Pasal 10 ayat (3) UU 15/2006

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN ATAU PELAKSANAAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS KEPADA DPR, DPD, DAN DPRD SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA.

PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI

NEGERI BUKAN BENDAHARA DITETAPKAN OLEH MENTERI/PIMPINAN

LEMBAGA/ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA (PASAL 63 UU 1/2004) JO PP

NO.38/2016

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN OLEH PERBUATAN

MELAWAN HUKUM PIHAK KETIGA DILAKSANAKAN MELALUI PROSES PERADILAN

(PENJELASAN PASAL 10 AYAT (3) HURUF C UU 15/2006) JO KUHPERDATA

PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA

DITETAPKAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (PASAL 62 AYAT (1) UU

1/2004 JO. PASAL 10 AYAT (1) UU 15/2006) JO PERATURAN BPK NO.3/2007

KEWENANGAN PENILAIAN DAN/ATAU PENETAPAN

KERUGIAN NEGARA/DAERAH

BPK TERHADAP BENDAHARA,

PENGELOLA BUMN/BUMD, PENGELOLA

BADAN KEUANGAN LAIN

PEMERINTAH TERHADAP PEGAWAI

NEGERI BUKAN BENDAHARA/PEJABAT

LAIN

PERADILAN TERHADAP PIHAK KETIGA

TUJUAN PEMANTAUAN

UNTUK MENJAMIN PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA

Sumber: Pasal 10 ayat (3) UU 15/2006

PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA

1. KEPATUHAN ATAS PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIANNEGARA (TPKN), PENATAUSAHAAN DOKUMEN, PELAPORAN, DANPENGHAPUSAN/PEMBEBASAN.

2. KEPATUHAN ATAS BATAS WAKTU PENYELESAIAN GANTI KERUGIANNEGARA.

3. PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAPBENDAHARA, PENGELOLA BUMN/BUMD, DAN LEMBAGA ATAUBADAN LAINYANG MENGELOLA KEUANGAN NEGARA.

4. PENETAPAN DAN PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN NEGARATERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABATLAIN.

5. PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA OLEH PIHAK III.

6. KERUGIAN NEGARA/DAERAH YANG BELUM ATAU SEDANG DALAMPROSES PENETAPAN PEMBEBANANNYA.

SASARAN SEBAGAIMANA

DISEBUT DALAM PASAL 10 AYAT (3) UU 15/2006

SASARAN TERKAIT KINERJA TPKN DALAM

MELAKSANAKAN PENYELESAIAN KN

SASARAN UNTUK MENDUKUNG REKOMENDASI DALAM TLRHP THD TEMUAN

YANG BERINDIKASI KN

MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

OBJEKPEMANTAUAN

BIROKEUANGAN

INSPEKTORAT

TPKN KEBERADAAN DAN KINERJA TPKN; DATA DAN PROGRESS

PENYELESAIAN KN; INFORMASI KN YANG DIPROSES

PENCATATAN DAN LAPORANKEUANGAN BERKAITAN DENGANKN;

PENYETORAN KN

INFORMASI KN DARI BPK ATAUAPIP;

LAPORAN DAN EVALUASIPENYELESAIAN KN.

SATKER YANG MENJADI OBJEK PEMANTAUAN

KLASIFIKASI DALAM

PEMANTAUAN PENYELESAIAN

GANTI KERUGIAN NEGARA

INFORMASI

DALAM PROSES

PENETAPAN

DITETAPKAN

30

Informasi, yaitu kasus Kerugian Negara/Daerah yang masih berada pada sumber

informasi yaitu dalam LHP BPK, laporan pengawasan APIP, perhitungan ex officio,

dan Kerugian Negara/Daerah yang telah dilaporkan oleh atasan langsung/kepala

satuan kerja kepada pimpinan instansi.

Dokumen informasi, antara lain dokumen yang menunjukkan informasi

adanya Kerugian Negara/Daerah antara lain: LHP BPK, laporan pengawasan APIP,

perhitungan ex officio, dan Kerugian Negara/Daerah yang telah dilaporkan oleh

atasan langsung/kepala satuan kerja kepada pimpinan instansi.

KLASIFIKASI INFORMASI

31

Proses penetapan, yaitu Kasus kerugian negara/daerah yang telah diproses oleh

pimpinan instansi dengan menugaskan TPKN/D/Unit Terkait untuk melakukan

verifikasi/pemeriksaan.

Dokumen proses penetapan, antara lain berupa surat pimpinan instansi kepada

TPKN/D/Unit Terkait untuk melakukan verifikasi/pemeriksaan dan dokumen lain

untuk memperoleh penetapan antara lain surat pimpinan instansi kepada TPKN/D/Unit Terkait

untuk melakukan verifikasi/pemeriksaan kerugian, Laporan Hasil Verifikasi/Laporan Hasil

Pemeriksaan TPKN/D, dokumen Penilaian dan/atau Penetapan Kerugian Negara/Daerah, Surat

Keputusan Pembebanan Sementara/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

Sementara (SKPS/SKP2KS), Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW), surat keberatan

bendahara, Surat Keputusan Pencatatan (SK Pencatatan).

KLASIFIKASI DALAM PROSES PENETAPAN

32

Ditetapkan, yaitu Kerugian Negara/Daerah yang telah memperoleh penetapan dari

BPK, pimpinan Instansi, putusan pengadilan, atau pihak lainnya yang berwenang

menetapkan.

Dokumen penetapan, berupa Dokumen kasus Kerugian Negara/Daerah yang telah

memperoleh penetapan dari BPK/pimpinan Instansi/putusan

pengadilan atau surat penetapan lainnya yang setara dan bersifat final antara

lain surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM), surat keputusan

pembebanan, surat keputusan pembebasan, surat keputusan penghapusan, atau

surat penetapan lainnya.

KLASIFIKASI DITETAPKAN

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

Penyelesaian Ganti Kerugian

terhadap Bendahara

Penilaian dan/atau

penetapan oleh BPK

Upaya Damai SKTJMHarus

dilaksanakan dalam 40 hari

Jika tidak dilaksanakan, maka dilakukan upaya

paksa (BPK menerbitkan SKP)

Upaya paksa

SKPS (ditetapkan oleh Kepala

daerah)

Dilaksanakan dalam 7 hari

Jika tidak dilaksanakan, BPK menerbitkan

SKPBW

SKP (ditetapkan oleh BPK )

Dilaksanakan dalam 7 hari

Jika tidak dilaksanakan, maka dilakukan sita dan

lelang harta jaminan

ALUR PROSES PENETAPAN TP

01• Kementerian Kesehatan telah menyusun dan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian KerugianNegara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dilingkungan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuandalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016pada Pasal 54 ayat (3) yang menyatakan bahwaMenteri/Pimpinan Lembaga menetapkan ketentuanlebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian negaradi lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yangdipimpinnya sesuai ketentuan.

• Tuntutan Perbendaharaan Total Ganti Kerugian Negaraterhadap Bendahara sebanyak 38 kasus senilaiRp2.715.420.648,00

• TGR Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara TotalGanti kerugian negara terhadap Pegawai Negeri BukanBendahara sebanyak 209 kasus senilaiRp11.685.835.781,79,

• Total ganti kerugian negara terhadap Pihak Ketiga yangmasih dalam tahap informasi sebanyak 126 kasussenilai Rp10.345.434.690,04. Sebanyak 84 kasussenilai Rp1.485.257.090,65 telah dilakukan pelunasandan sebanyak 3 (tiga) kasus telah diangsur senilaiRp429.327.500,00. Dengan demikian jumlah kerugiannegara yang belum diselesaikan sebanyak 42 kasussenilai Rp8.430.850.099,39.

02EVALUASI ATAS

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA KEMENDIKBUD

-HASIL PEMANTAUAN BPK-

• Belum optimalnya pelaksanaan tugas danfungsi TPKN Kementerian Kesehatan dalammengimplementasikan Peraturan BPKNomor 3 Tahun 2007 tentang Tata CaraPenyelesaian Ganti Kerugian NegaraTerhadap Bendahara dan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 28 Tahun 2018 TentangTata Cara Tuntutan Ganti KerugianNegara/Daerah Terhadap Pegawai NegeriBukan Bendahara

03• Kerugian Negara yang masih

dalam tahap informasisebanyak 195 kasus senilaiRp9.175.515.995,79. 04

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Rekomendasi BPK

Angsuran Pelunasan Penghapusan Sisa Kerugian

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN

NEGARA/DAERAHIHPS I Tahun 2019 juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun

2005-30 Juni 2019 dengan status yang telah ditetapkan sebesar Rp3,00 triliun.

TERDAPAT ANGSURAN

Rp260,04 miliar (8%)1

2 PELUNASAN

Rp954,56 miliar (32%)

4 SISA KERUGIAN

Rp1,71 triliun (57%)

3PENGHAPUSAN

Rp79,52 miliar (3%)

38

SIKAD

Progres penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dapat diketahui secara

Input data KN/D:• Informasi• Proses• Penetapan• Pemulihan

1. INTERFACE SIKAD

INSTANSI

DATABASE SMP

2. INTERFACE SIKAD

MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Input data KN/D:• Informasi• Proses• Penetapan

Input data KN/D:• LHP BPK temuan

kerugian matriks 3A• Setoran selama

pemeriksaan dan tindak lanjut

Ouput data KN/D:• Informasi• Proses

LHPt KN/D

MONITOR & VALIDASI DATA KN/D (VERIFIKASI/INPUT/UPDATE/DELETE):• Informasi• Proses• Penetapan• Pemulihan

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

(LHPt)

KONSEP PEMANTAUANPENYELESAIAN

GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

DESK REVIU

PROSEDUR PEMANTAUAN

LAINNYA

: INPUT DATA: OUTPUT DATA

DATABASE SIKAD

3. INTERFACE SIKAD

TIM PEMANTAU

D I R E K T O R A T E V A L U A S I & P E L A P O R A N P E M E R I K S A A N

PERSIAPAN

40

• Instansi menyiapkan infrastruktur berupa jaringan internet,komputer dan scanner (apabila tidak memungkinkan alternativeyang bisa dilakukan dikantor BPK

• Instansi PERLU mengatur mekanisme dokumentasipenyelesaian ganti kerugian negara/daerah agar bisadisampaikan oleh Admin dan Inputer kepada BPK melaluiSIKAD.

• Instansi menunjuk Admin dan Inputer dari Sekretariat Majelis TGR/TPKN/TPKD.

INFRASTRUKTUR

SENTRALISASI DATA DAN DOKUMEN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

PENUNJUKAN ADMIN DAN INPUTER

TERIMA KASIH