PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH … filedi bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; 4. ... bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan

PEMBAGIAN URUSANPEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI

DAN PEMERINTAH KAB/KOTABIDANG KESEHATAN (GIZI DAN KIA)

Disampaikan pada :SEMILOKA

REVISI PP 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN DAN NSPKYOGYAKARTA, 30 JUNI – 2 JULI 2011

oleh :SEKRETARIS DITJEN BINA GIKIA

SISTIMATIKA

1. RESTRUTURISASI KEMENTERIAN

KESEHATAN

2. KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS,

DAN KEGIATAN POKOK DITJEN BINA

GIKIA

3. PEMBAGIAN URUSAN KESEHATAN

BIDANG GIKIA

4. NSPK

1. RESTRUTURISASI

KEMENTERIAN KESEHATAN

2. SASARAN STRATEGIS,

KEBIJAKAN, DAN KEGIATAN

POKOK DITJEN BINA GIKIA

3. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG

GIKIA

4. NSPK

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1144/MENKES/PER/VIII/2010

TANGGAL : 19 Agustus 2010

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL

BINA UPAYA KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL

PENGENDALIAN PENYAKIT DAN

PENYEHATAN LINGKUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL

BINA GIZI DAN KESEHATAN

IBU DAN ANAK

INSPEKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT JENDERAL

DIT

BADAN

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN KESEHATAN

BADAN

PENGEMBANGAN DAN

PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

PUSAT PUSAT

INSPEKTORAT

SEKRETARIAT

ITJEN BIRO

PERENCANAAN DAN

ANGGARAN

BIRO

KEPEGAWAIAN

BIRO

HUKUM DAN

ORGANISASI

BIRO

UMUM

BIRO

KEUANGAN DAN

BARANG MILIK NEGARA

DIREKTORAT

PUSATPUSAT

DATA DAN

INFORMASI

PUSATPUSAT

INTELIGENSIA

KESEHATAN

PUSATPUSAT

KERJASAMA

LUAR NEGERI

PUSAT

PENANGGULANGAN

KRISIS KESEHATAN

PUSAT

PENANGGULANGAN

KRISIS KESEHATAN

PUSAT

JAMINAN KESEHATAN

PUSAT

PEMBIAYAAN DAN

JAMINAN KESEHATAN

PUSATPUSAT

KOMUNIKASI

PUBLIKKESEHATAN HAJI

PUSAT

KESEHATAN HAJI

SEKRETARIAT

DITJEN

DIREKTORAT JENDERAL

BINA KEFARMASIAN DAN

ALAT KESEHATAN

PUSATPUSAT

PROMOSI

KESEHATAN

DITDIREKTORATDITDIREKTORAT

STAF AHLII

1. Staf Ahli Bid. Teknologi Kesehatan dan

Globalisasi;

2. Staf Ahli Bid. Pembiayaan & Pemberdayaan

Masyarakat;

3. Staf Ahli Bid. Perlindungan Faktor Resiko

Kesehatan;

4. Staf Ahli Bid Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan &Desentralisasi;

5. Staf Ahli Bid. Mediko Legal.

SEKRETARIAT

DITJENSEKRETARIAT

DITJEN

SEKRETARIAT

BADAN

SEKRETARIAT

DITJEN

SEKRETARIAT

BADAN

DITDIREKTORAT

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU & ANAK

DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN

IBU DAN ANAK

Direktorat

Bina Gizi

Direktorat

Bina KesehatanIbu

Direktorat

Bina KesehatanAnak

Direktorat BinaPelayananKesehatanTradisional,

Alternatif, danKomplementer

UPT:

BKTM

DirektoratBina

KesehatanKerja Dan Olahraga

UPT:

BKOM

Sekretariat DirektoratJenderal

KEDUDUKAN DAN TUGAS DITJEN GIKIA

(Permenkes 1144/MENKES/PER/VIII/2010)

1. KEDUDUKAN, Direktorat Jenderal adalah unsurpelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan dan dipimpinoleh Direktur Jenderal

2. TUGAS, merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standardisasi teknis di bidangpembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

FUNGSI DITJEN GIKIA

(Permenkes 1144/MENKES/PER/VIII/2010)

1. PERUMUSAN KEBIJAKAN di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;

2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;

3. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;

4. PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; dan

5. PELAKSANAAN ADMINISTRASI Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

A. Tugasmelaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis danevaluasi di bidang bina gizi.

B. Fungsi1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik,

dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;2. pelaksanaan kegiatan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan

konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina gizi

makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;4. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi

klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi

makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

TUGAS DAN FUNGSI

DIREKTORAT BINA GIZI

A. Tugasmelaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina kesehatan ibu.

B. Fungsi1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan

nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta binaperlindungan kesehatan reproduksi;

2. pelaksanaan kegiatan di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, binakesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta binaperlindungan kesehatan reproduksi;

3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan ibu hamil,bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, binakeluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi;

4. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibubersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluargaberencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi;

5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan ibu hamil, binakesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, binakeluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi; dan

6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

TUGAS DAN FUNGSI

DIREKTORAT BINA KESEHATAN IBU

A. Tugasmelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang bina kesehatan anak

B. Fungsi1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup

anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anakusia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak;

2. pelaksanaan kegiatan di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup anak balitadan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usiasekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak;

3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kelangsungan hidupbayi, bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balitaberisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak;

4. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsunganhidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitashidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak;

5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup bayi,bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko,bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak; dan


TUGAS DAN FUNGSI

DIREKTORAT BINA KESEHATAN ANAK

A. Tugasmelaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma,standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang binapelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.

B. Fungsi1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional

keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatanalternatif dan komplementer, bina penapisan dan kemitraan;

2. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, binapelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dankomplementer, bina penapisan dan kemitraan;

3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanankesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, binapelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, bina penapisan dan kemitraan;

4. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan tradisionalketerampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatanalternatif dan komplementer, bina penapisan dan kemitraan;

5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatantradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanankesehatan alternatif dan komplementer, bina penapisan dan kemitraan; dan


TUGAS DAN FUNGSI

DIREKTORAT TRADKOM

A. Tugasmelaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina kesehatankerja dan olahraga.

B. Fungsi1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas

kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja, dan bina kesehatanperkotaan dan olahraga;

2. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, binalingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja, dan bina kesehatan perkotaan danolahraga;

3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanankesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatankerja, dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga;

4. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, binakapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja, dan bina kesehatanperkotaan dan olahraga;

5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanankesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatankerja dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga; dan


TUGAS DAN FUNGSI

DIREKTORAT KESJA DAN OLAH RAGA

MDG 2015

Poverty & Hunger

EDUCATION

GENDER

CHLD HEALTH

Maternal Health

Comm. Diseases

ENVIRONMENT

PARTNERSHIP

8 Tujuan

Menurunnya AKB menjadi 24 per 1000

KH

23 per 1000 KH

Menurunnya AKI menjadi

118 per 100.000 kh

102 per 100.000 KH

Menurunnya prevalensi gizi-kurang pada anak balita

menjadi 15%.

15% padaanak balita

RPJMN 2010 – 2014PERPRES No: 5/2010

INDIKATOR MDG’s 2015

1. RESTRUTURISASI





3. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG

GIKIA

4. NSPK

SASARAN STRATEGIS (1)

N

O

INDIKATOR TARGET

2011

TARGET

2012

TARGET

2014

1 Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 70% 75% 85%

2 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100% 100% 100%

3 Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif 67% 70% 80%

4 Persentase 6-59 bulan dpt kapsul vitamin A 78% 80% 90%

5 Persentase ibu hamil mendapat Fe 86% 90% 95%

6 Persentase RT yang mengonsumsi garam beryodium 77% 80% 90%

7 Persentase bulin ditolong nakes (cakupan Pn) 86% 88% 90%

8 Persentase bumil mendapat ANC (cakupan K1)96%

9 Persentase bumil ANC 4 kali (cakupan K4) 88% 90% 95%

10 Persentase faskes yan KB sesuai standar 40% 75% 100%

15


N

O

INDIKATOR TARGET

2011

TARGET

2012

TARGET

2014

11 Persentase bufas dapat pelayanan (cakupan KF)86%

12 Persentase komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas

yang ditangani (cakupan PK) 63%

13 Persentase PUS menjadi peserta KB aktif (CPR)62%

14 Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 86% 88% 90%

15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 85% 86% 90%

16 Cakupan Pelayanan Kesehatana Anak Balita 80% 81% 85%

17 Cakupan SD/MI melaksanakan Penjaringan Siswa

Kelas 1.

90% 92% 95%

16


N

O

INDIKATOR TARGET

2011

TARGET

2012

TARGET

2014

18 Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4

Puskesmas mampu laksana PKPR (Pelayanan

Kesehatan Peduli Remaja)

60% 70% 90%

19 Persentase kab/kota yang memiliki 2 puskesmas yang

mampu tatalaksana kasus Kekerasan terhadap Anak

(KtA)

40% 60% 90%

20 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya

kesehatan kerja di wilayah industri

384 480 672

21 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya

kesehatan olahraga

176 208 240

17


NO INDIKATOR TARGET

2011

TARGET

2012

TARGET

2014

22 Cakupan kab/kota yang

menyelenggarakan program bina

yankestrad

20% 30% 50%

23 Jumlah RS yang menyelenggarakan

yankestrad yang aman dan bermanfaat

sebagai pelayanan kesehatan alternatif

dan komplementer

36 46 70

18

KEBIJAKAN

DITJEN BINA GIZI DAN KIA

1. Integrasi pelayanan gizi, KIA, kesehatan kerja &olahraga, serta kestradkom untuk menjamintercapainya universal coverage program gizi dan KIAdengan pendekatan pelayanan perawatan secara terusmenerus

2. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumberdaya/dana untuk menjamin pencapaian akses dankualitas pelayanan kesehatan gizi dan KIA olehmasyarakat secara berkualitas dan berkeadilan

19

KEBIJAKANDITJEN BINA GIZI DAN KIA (2)

3. Meningkatkan manajemen program pelayanankesehatan dasar dan rujukan dalam melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif guna mencapai cakupan semesta program gizi danKIA berkualitas.

4. Meningkatkan pemberdayaan, pengetahuan dan perilaku keluarga dan masyarakat dalam lingkup terkait Gizi dan KIA

20

STRATEGI

1. Menerapkan pelayanan integratif dengan

pendekatan pelayanan/perawatan yang terus

menerus dalam pelayanan kesehatan yang

berbasis:• pelayanan/perawatan yang terus menerus sesuai dengan

siklus kehidupan.

• pelayanan/perawatan yang terus menerus sesuai dengan

alur yang ada, sesuai/meliputi tempat pelayanan dan rujukan

2. Menyelesaikan peraturan turunan UU 36/2009

dan Penyusunan NSPK

21

1. Perbaikan status gizi masyarakat, melalui:

a) Pendidikan gizi masyarakat terutama tentang

ASI Eksklusif, Makanan Pendamping ASI,

Pemantauan Pertumbuhan dan Gizi

Seimbang;

b) Suplementasi gizi terutama kapsul vitamin A

untuk anak 6-59 bulan dan ibu nifas, serta

tablet Fe untuk inu hamil;

c) Tatalaksana kasus gizi kurang dan gizi buruk

melalui pemberian makanan tambahan

pemulihan dan tatalaksana gizi buruk rawat

inap dan rawan jalan22

KEKEGIATAN POKOKGIATAN POKOK (1)(1)


2. Peningkatan kesehatan ibu dan reproduksi:

a) Peningkatan pelayanan antenatal berkualitasdalam mendukung Jampersal

b) Peningkatan persalinan ditolong oleh tenagakesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertamadalam mendukung Jampersal

c) Penanganan komplikasi kehamilan, persalinan,dan nifas di tingkat pertama dalam mendukungrujukan ke tingkat lanjutan

d) Pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinandalam mendukung Jampersal

e) Pelayanan kesehatan reproduksi terpadu yangresponsif gender, termasuk pelayanan KBberkualitas

3. Upaya penurunan AKB & AK Balita, melalui:

a) Peningkatan kualitas yankes bayi baru lahir

b) Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatanbayi dan balita

4. Upaya peningkatan kualitas hidup anak usia sekolah& remaja, melalui:

a) Usaha Kesehatan Sekolah

b) Puskesmas Pelayanan Kesehatan PeduliRemaja (PKPR)

5. Upaya peningkatan akses pelayanan bagi anakberkebutuhan khusus, melalui:

a) Puskesmas mampu menangani korbankekerasan, membina anak cacat, panti &Lapas



6. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga:

a) Perluasan jangkauan kesehatan reproduksi di

tempat kerja

b) Peningkatan kapasitas SDM

c) Pemberdayaan masyarakat pekerja dan

komunitas olahraga

d) Kemitraan

e) Penguatan desentralisasi upaya kesehatan

kerja dan olahraga

1. RESTRUTURISASI





3. PEMBAGIAN URUSAN

KESEHATAN BIDANG GIKIA

4. NSPK

PP 38 TAHUN 2007

1.Urusan pemerintahan terdiri atas urusanpemerintahan yang sepenuhnya menjadikewenangan Pemerintah dan urusanpemerintahan yang dibagi bersama antartingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

2.Kesehatan adalah urusan pemerintahan yangdibagi bersama antar tingkatan dan/ataususunan pemerintahan.

PP 38 TAHUN 2007

Pasal 4 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknisuntuk masing-masing sub bidang atau sub sub bidangurusan pemerintahan diatur dengan peraturanmenteri/kepala lembaga pemerintahan nondepartemen yang membidangi urusan pemerintahanyang bersangkutan setelah berkoordinasi denganMenteri Dalam Negeri.

PP 38 TAHUN 2007

SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG

1 Upaya Kesehatan a Pencegahan dan pemberantasanPenyakit

b Lingkungan Sehat

c Perbaikan Gizi Masyarakat

d Pelayanan KesehatanPerorangan dan Masyarakat

2 PembiayaanKesehatan

a Pembiayaan Kesehatan Masyarakat

3 Sumber DayaManusia Kesehatan

a Peningkatan Jumlah, Mutu dan PenyebaranTenaga Kesehatan

PP 38 TAHUN 2007

SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG

4 Obat dan PerbekalanKesehatan

a Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan

5 PemberdayaanMasyarakat

a Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat danPengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

6 ManajemenKesehatan

a Kebijakan

UU NOMOR 36 TAHUN 2009

1. pelayanan kesehatan; 2. pelayanan kesehatan tradisional;3. peningkatan kesehatan dan

pencegahan penyakit;4. penyembuhan penyakit dan pemulihan

kesehatan;5. kesehatan reproduksi;6. keluarga berencana;7. kesehatan sekolah;8. kesehatan olahraga;9. pelayanan kesehatan pada bencana;10. pelayanan darah;11. kesehatan gigi dan mulut;12. penanggulangan gangguan penglihatan

dan gangguan pendengaran;

13. kesehatan matra;

14. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

15. pengamanan makanan dan minuman;

16. pengamanan zat adiktif;

17. bedah mayat.

18. Kesehatan ibu, bayi, anak, Remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat

19. Gizi

20. Kesehatan Kerja

21. Kesehatan jiwa

22. Penyakit menular dan tidak menular

23. Kesehatan lingkungan

UPAYA KESEHATAN

PERUBAHAN LAMPIRAN PP 38 TAHUN 2007

1. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL,

ALTERNATIF, DAN KOMPLEMENTER

2. UPAYA KESEHATAN SEKOLAH, UPAYA

KESEHATAN REMAJA, UPAYA KESEHATAN ANAK

YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN

3. UPAYA KESEHATAN IBU

4. UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

5. UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA

UPAYA PELAYANAN KESEHATAN

TRADISIONAL, ALTERNATIF, DAN

KOMPLEMENTER

Kewenangan:

PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA

1. Pembuatan

kebijakan bidang

Pelayanan

Kesehatan

Tradisional,

Alternatif, dan

Komplementer

1. Koordinasi,

pengelolaan, dan

fasilitasi bidang

Pelayanan

Kesehatan

Tradisional,

Alternatif, dan

Komplementer

1. Penyelenggaraan

dan fasilitasi

bidang Pelayanan

Kesehatan

Tradisional,

Alternatif, dan

Komplementer


2. Pengelolaan

Upaya Pelayanan

Kesehatan

Tradisional skala

nasional

3. Pengelolaan

upaya pelayanan

kesehatan

alternatif dan

komplementer

skala nasional

2. Pengelolaan dan

koordinasi Upaya

Pelayanan

Kesehatan

Tradisional

Keterampilan dan

Ramuan skala

provinsi

3. Pengelolaan dan

bimbingan upaya

pelayanan

kesehatan alternatif

dan komplenter

skala provinsi

2. Penyelenggaraan dan

evaluasi upaya pelayanan

Kesehatan Tradisional

Keterampilan dan Ramuan

skala kabupaten/kota

3. Penyelenggaraan dan

evaluasi upaya Pelayanan

Kesehatan Alternatif dan

Komlplementer skala

kabupaten/kota

UPAYA PELAYANAN KESEHATAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN

TRADISIONAL, ALTERNATIF, DAN TRADISIONAL, ALTERNATIF, DAN

KOMPLEMENTER (1)KOMPLEMENTER (1)


4. Pengelolaan, pemantauan, evaluasi, penapisan dankemitraan pelayanankesehatan tradisional skalanasional

5. Pengelolaan pemberdayaandalam pemanfaatan TOGA dan pengobatan mandiri(selfcare) secara tradisionalskala nasional

6. Membuat sistem pelaporanupaya pelayanan kesehatantradisional, alternative dankomplementer

4. Pengelolaan dan Bimbinganpenapisan dan kemitraanpelayanan kesehatantradisional skala provinsi

5. Pengelolaan dan Bimbingandalam pemanfaatan TOGA dan pengobatan mandiri(selfcare)secara tradisonalskala provinsi

6. Bimbin gan dan fasilitasisistem pelaporan upayapelayanan kesehatantradisional, alternative dankomplementer

4. Identifikasi dan evaluasipelayanan tradisional spesifikdaerah dan kemitraan skalaKabupaten/Kota

5. Penyelenggaran d bimbingandan evaluasi pemanfaatanTOGA dan pengobatanmandiri (selfcare)secaratradisional skalakabupaten/kota

6 Menyelenggarakan sistempelaporan upaya pelayanankesehatan tradisional, alternative dankomplementer

UPAYA PELAYANAN KESEHATAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN

TRADISIONAL, ALTERNATIF, DAN TRADISIONAL, ALTERNATIF, DAN

KOMPLEMENTER (2)KOMPLEMENTER (2)

UPAYA KESEHATAN SEKOLAH, UPAYA KESEHATAN REMAJA, UPAYA KESEHATAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN

PERLINDUNGAN

Kewenangan:


1. Pembuatan kebijakan

pelayanan kesehatan

di bidang kesehatan

bayi dan anak, remaja,

anak sekolah, dan

anak yang

membutuhkan

perlindungan skala

nasional dan lintas

provinsi

1. Pengelolaan dan

fasilitasi di bidang

kesehatan bayi dan

anak, remaja, anak

sekolah, dan anak

yang membutuhkan

perlindungan skala

provinsi dan lintas

kabupaten/kota

1. Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

pelayanan kesehatan

untuk bayi dan anak,

remaja, anak sekolah,

dan anak yang

membutuhkan

perlindungan di

fasilitas pelayanan

kesehatan dasar dan

rujukan


2. Pembinaan manajemen kesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anak yang membutuhkan perlindungan tentang perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi skala nasional dan lintas provinsi

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sertapembinaan sistem rujukankesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anak yang membutuhkan perlindunganskala nasional dan lintas provinsi

2. Pembinaan manajemen

kesehatan bayi dan anak,

remaja, anak sekolah, dan anak

yang membutuhkan

perlindungan tentang

perencanaan, implementasi,

monitoring dan evaluasi skala

provinsi dan lintas

kabupaten/kota

3. Penyelenggaraan, fasilitasi dan

Pembinaan sistem rujukan

kesehatan bayi dan anak, remaja,

anak sekolah, dan anak yang

membutuhkan perlindungan skala

provinsi dan lintas kabupaten/kota

2. Penyelenggaraan manajemenkesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anakyang membutuhkanperlindungan tentangperencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi sesuaistandar.

3. Penyelenggaraan dan fasilitasisistem rujukan kesehatan bayidan anak, remaja, anaksekolah, dan anak yang membutuhkan perlindunganskala kabupaten/kota (fasilitaspelayanan kesehatan dasar danrujukan, pemerintah danswasta)

UPAYA KESEHATAN SEKOLAH, UPAYA KESEHATAN REMAJA, UPAYA KESEHATAN SEKOLAH, UPAYA KESEHATAN REMAJA, UPAYA KESEHATAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN UPAYA KESEHATAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN

PERLINDUNGAN (1) PERLINDUNGAN (1)


4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan sistem informasi kesehatan anak skala nasional dan lintas provinsi

5. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan sistem surveilans kesehatan bayi dan anak skala nasional dan lintas provinsi

4. Penyelenggaraan, fasilitasi,

Pembinaan dan

melaksanakan sistem

informasi kesehatan bayi dan

anak, remaja, anak sekolah,

dan anak yang membutuhkan

perlindungan skala provinsi

dan lintas kabupaten/kota

5. Pembinaan dan fasilitasi

sistem surveilans kesehatan

bayi dan anak skala provinsi

dan lintaskabupaten/ kota

4. Penyelenggaraan, fasilitasi danmelaksanakan sistem informasikesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dan anakyang membutuhkanperlindungan skalakabupaten/kota (fasilitaskesehatan dasar dan rujukan, pemerintah dan swasta)

5. Penyelenggaraan surveilanskesehatan bayi dan anak skalakabupaten/ kota


PERLINDUNGAN (2)PERLINDUNGAN (2)


6. Koordinasi dan advokasi dukunganSDM/sarana/prasarana/pembiayaanpenyelenggaraan upaya kesehatananak skala nasional dan lintasprovinsi

6. Penyediaan dokter spesialis

anak di seluruh rumah sakit

provinsi dan kabupaten/kota

dengan peringkat IPKM 100

besar terbawah

7. Pemetaan ketersediaan dokter

spesialis anak, dokter, bidan

dan/atau perawat serta regulasi

dan koordinasi penempatan

dan mutasi lintas

kabupaten/kota

8. Penyediaan buffer stock obat

essensial, vaksin dan alat

kesehatan sesuai kebutuhan

program kesehatan anak

6. Penyediaan dokter spesialis anakdi seluruh rumah sakitkabupaten/kota

7. Penyediaan dokter umum di seluruh puskesmas.

8. Penyediaan bidan dan/atauperawat di seluruh puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, poskesdes.




9. Koordinasi dan advokasi dukungan

SDM/sarana/ pra sarana/

pembiayaan penyelenggaraan upaya

kesehatan bayi dan anak, remaja,

anak sekolah, dan anak yang

membutuhkan perlindungan skala

provinsi dan lintas kabupaten/kota

9. Penyediaan obat essensial, vaksin dan alat kesehatansesuai kebutuhan program kesehatan anak

10. Penyediaan sarana, prasarana, pembiayaanpenyelenggaraan upayakesehatan bayi dan anak, remaja, anak sekolah, dananak yang membutuhkanperlindungan skalakabupaten/kota



UPAYA KESEHATAN IBU

Kewenangan: PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA

1. Pembuatan kebijakan

pelayanan kesehatan di

bidang kesehatan ibu

hamil, ibu bersalin, ibu

nifas, kesehatan

maternal dengan

pencegahan

komplikasi, pelayanan

keluarga berencana,

dan perlindungan

kesehatan reproduksi

dalam skala nasional

dan lintas provinsi

1. Pengelolaan program,

bimbingan, koordinasi, dan

fasilitasi di bidang kesehatan

ibu hamil, ibu bersalin, ibu

nifas, kesehatan maternal

dengan pencegahan

komplikasi, pelayanan keluarga

berencana, dan perlindungan

kesehatan reproduksi dalam

skala provinsi dan lintas

kabupaten/kota dalam provinsi

1 . Penyelenggaraan dan

fasilitasi pelayanan

kesehatan ibu hamil, ibu

bersalin, ibu nifas, kesehatan

maternal dengan

pencegahan komplikasi,

pelayanan keluarga


kesehatan reproduksi di

fasilitas kesehatan dasar dan

rujukan tingkat

kabupaten/kota


2. Pembinaan dan evaluasimanajemen kesehatan ibuhamil, ibu bersalin, ibu nifas,kesehatan maternal denganpencegahan komplikasi,pelayanan keluargaberencana, danperlindungan kesehatanreproduksi yang meliputiaspek perencanaan,implementasi, monitoringdan evaluasi dalam skalanasional dan lintas provinsi

2. Pembinaan dan evaluasi

manajemen program



maternal dengan pencegahan

komplikasi, pelayanan keluarga


kesehatan reproduksi yang

meliputi aspek perencanaan,

implementasi, monitoring dan

evaluasi skala provinsi dan

lintas kabupaten/kota dalam

provinsi

2. Penyelenggaraanmanajemen kesehatanibu hamil, ibu bersalin,ibu nifas, kesehatanmaternal denganpencegahan komplikasi,pelayanan keluargaberencana, danperlindungan kesehatanreproduksi dalam yangmeliputi aspekperencanaan,implementasi,monitoring dan evaluasisesuai standar di tingkatkabupaten/kota.

UPAYA KESEHATAN IBUUPAYA KESEHATAN IBU(1)(1)


3. Penyusunan norma,

standar, prosedur dan

kriteria serta pembinaan

sistem rujukan kesehatan

ibu hamil, ibu bersalin,

ibu nifas, kesehatan

maternal dengan


pelayanan keluarga

berencana, dan


dalam skala nasional dan

lintas provinsi

3. Pengelolaan, koordinasi

dan pembinaan sistem

rujukan kesehatan ibu


nifas, kesehatan

maternal dengan

pencegahan


keluarga berencana,

dan perlindungan


dalam skala provinsi

dan lintas

kabupaten/kota dalam

provinsi

3. Penyelenggaraan sistem

rujukan kesehatan ibu


nifas, kesehatan

maternal dengan


pelayanan keluarga

berencana, dan

perlindungan kesehatan

reproduksi dalam skala

kabupaten/kota (fasilitas

kesehatan dasar dan

rujukan, pemerintah dan

swasta)



4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sertapembinaan sistem informasikesehatan ibu, kesehatanreproduksi dan keluargaberencana dalam skala nasionaldan lintas provinsi

4. Pengelolaan , koordinasi dan

pembinaan sistem informasi





keluarga berencana, dan



provinsi dan lintas


provinsi

4. Penyelenggaraan sisteminformasi kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatan maternal denganpencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, dan perlindungan kesehatanreproduksi dalam skalakabupaten/kota (fasilitaskesehatan dasar dan rujukan, pemerintah dan swasta)



5. Penyusunannorma, standar, prosedur dankriteria sertapembinaansistem surveilanskesehatan ibu, kesehatanreproduksi, dankeluargaberencana dalamskala nasionaldan lintasprovinsi

5. Pengelolaan, koordinasi dan

pembinaan sistem surveilans








provinsi dan lintas


provinsi

5. Penyelenggaraansurveilans kesehatanibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatanmaternal denganpencegahan komplikasi, pelayanan keluargaberencana, danperlindungan kesehatanreproduksi dalam skalakabupaten/ kota



6. Koordinasi dan advokasidukungan SDM, saranadan pra sarana, sertapembiayaanpenyelenggaraan upayakesehatan ibu, kesehatanreproduksi, dan keluargaberencana dalam skalanasional dan lintasprovinsi

6. Pemetaan dan penyediaan tenaga

dokter spesialis kebidanan dan

kandungan, dokter umum, dan

bidan di seluruh rumah sakit tingkat

provinsi

7. Penyediaan buffer stock obat

essensial program kesehatan ibu

hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan

kesehatan maternal dengan

pencegahan komplikasi dan alat

kesehatan sesuai kebutuhan

program kesehatan ibu dalam skala

provinsi.

6. Penyediaan dokter spesialis anak di seluruh rumah sakit kabupaten/kota

7. Pemetaan dan penyediaantenaga dokter spesialiskebidanan dan kandungan, dokter umum, bidan, danperawat di seluruh rumahsakit kabupaten/kota.



8. Koordinasi dan advokasi dukungan

SDM, sarana dan pra sarana, serta

pembiayaan penyelenggaraan upaya

kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu

nifas, kesehatan maternal dengan

pencegahan komplikasi, pelayanan


perlindungan kesehatan reproduksi

dalam skala provinsi dan lintas

kabupaten/kota dalam provinsi

9. Pengelolaan Audit Maternal Perinatal

tingkat provinsi

8. Pemetaan dan penyediaantenaga dokter umum, bidan,dan perawat di seluruhPuskesmas dikabupaten/kota.

9. Pemetaan dan penyediaantenaga bidan di desa bagiseluruh desa/kelurahan dikabupaten/kota, termasukpenyediaan rumah dinas atautempat tinggal yang layakbagi bidan di desa.



10. Penyediaan buffer stock obat essensial program kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dankesehatan maternal dengan pencegahankomplikasi dan alat kesehatan sesuai kebutuhanprogram kesehatan ibu dalam skalakabupaten/kota.

11. Penyediaan sarana, prasarana, sertapembiayaan penyelenggaraan upaya kesehatanibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kesehatanmaternal dengan pencegahan komplikasi, pelayanan keluarga berencana, danperlindungan kesehatan reproduksi dalam skalakabupaten/kota

12. Penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal tingkat kabupaten/kota


UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Kewenangan: PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA

1. Penetapan kebijakan

bidang gizi

2. Pengelolaan koordinasi,

fasilitasi dan evaluasi

survailans kewaspadaan

gizi skala nasional

1. Pengelolaan, koordinasi,

fasilitasi dan evaluasi

bidang gizi

2. koordinasi, fasilitasi dan

evaluasi survailans gizi

skala provinsi

1.Penyelenggaraan dan

fasilitasi gizi skala

kabupaten/kota

2.a.Penyelenggaraan

penangulangan gizi buruk

skala kabupaten/kota

b.perbaikan gizi keluarga

dan masyarakat


3. Pengelolaan

penanggulangan

gizi buruk skala

nasional

3. Pemantauan

penanggulangan

gizi buruk skala

provinsi

UPAYA UPAYA PEPERBAIKAN RBAIKAN GIZI MASYARAKATGIZI MASYARAKAT

(1)(1)

UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA (1)

Kewenangan:


1. Penetapan

kebijakan di

bidang kesehatan

kerja

2. Penetapan norma,

standar, prosedur,

dan kriteria bidang

kesehatan kerja

1. Pengelolaan

kesehatan kerja

lintas batas

2. Pengelolaan

perizinan fasilitas

kesehatan

pemeriksaan CTKI

1. Menyelenggaraka

n upaya kesehatan

kerja

2. Menyelenggaraka

n bimbingan,

pengendalian

kesehatan kerja


3. Bimbingan dan evaluasi di

bidang kesehatan kerja

4. Penyusunan laporan

pelaksanaan kebijakan di

bidang kesehatan kerja

3. Pengelolaan rujukan

pelayanan kesehatan

kerja

4. Peningkatan kapasitas

SDM bidang kesehatan

kerja

5. Melaksanakan kajian

kesehatan kerja

3. Penyelenggaraan

perizinan pelayanan

kesehatan kerja

UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN KERJAKERJA DAN OLAH RAGA (2)DAN OLAH RAGA (2)

1. RESTRUTURISASI


2. KEBIJAKAN DITJEN BINA GIKIA

3. PEMBAGIAN URUSAN

KESEHATAN BIDANG GIKIA

4. NSPK

NSPK

BERDASARKAN PASAL 4 PP 38 DI SUSUN :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Upaya KesehatanIbu Dan Kesehatan Reproduksi

2. Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Upaya KesehatanAnak

3. Peraturan Menteri Kesehatan Upaya Perbaikan GiziMasyarakat

4. Peraturan Menteri Kesehatan Upaya Pelayanan KesehatanTradisional, Alternatif Dan Komplementer

5. Peraturan Menteri Kesehatan Upaya Kesehatan Kerja DanOleh Raga

BAHAN NSPK YOGYAKARTA\NSPK IBU BAHAN YOGYAKARTA.doc

BAHAN NSPK YOGYAKARTA\NSPK -ANAK-EDIT BAHAN YOGYAKARTA.doc

NSPK GIZI\NSPK GIZI BAHAN BAHAN YOGYAKARTA.doc

NSPK KESTRAD\NSPK KESTRAD BAHAN YOGYAKARTA.doc

NSPK KESJA & OLAH RAGA\NSPK KESJA BAHAN YOGYAKARTA.doc

SEKIAN

TERIMA KASIH

Documents

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH … filedi bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; 4. ... bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan