PEMBAHASAN KASUS SUKHOI

Menurut pendapat saya, Pembahasan tragedi kecelakaan Sukhoi Superjet 100, Senin

(28/5), berjalan maraton dari pukul 10.00 hingga 22.00. Komisi V DPR akhirnya memutuskan

akan memperdalam persoalan ini ke tingkat panitia kerja (panja).Komisi V menganggap banyak

pertanyaan dan perdebatan yang belum dapat dijawab dengan tegas oleh pemerintah.Demikian

kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi V

DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Yasti Soepredjo Mokoagow.Hadir dalam rapat, antara

lain, Menteri Perhubungan EE Mangindaan; Ketua Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal

Madya Daryatmo; Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tatang Kurniadi;

Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sri Woro; serta Direktur Utama

PT Angkasa Pura II Tri Sunoko.Dalam rapat, anggota DPR bertubi-tubi mempertanyakan

legalitas diterbangkannya pesawat Sukhoi di Indonesia. Menhub menjawab, legalitas mengacu

pada undang-undang di Indonesia. Terbangnya Sukhoi sudah diawali permintaan dari PT Indo

Asia Ground Utama. ”Sesuai ketentuan,” ujarnya.

Dalam UU Penerbangan, menurut Menhub, memang tidak ada terminologi joy flight.”Tapi,

menurut kami, itu bukan demo flight, bukan test flight, dan sudah disertifikasi. Ini sudah

disertifikasi European Air Safety Agency (EASA) dan Interstate Aviation Committee Aviation

Register (IAC-AR). Kami memberikan izin khusus demonstrasi,” ujarnya.Validasi sertifikasi,

kata Menhub, baru akan dikerjakan setelah ada pengajuan dari maskapai. ”Ini baru tahap

perkenalan dari Sukhoi,” ungkapnya.Ke depan, kata Menhub, akan dirumuskan istilah joy flight.

Namun, Menhub menegaskan, pihaknya sedang menimbang hal itu. Sebelum ini, produsen

pesawat Bombardier pernah mengadakan joy flight di Indonesia dan tanpa masalah. Pesawat

Bombardier dipesan Garuda Indonesia.Anggota DPR kembali mempertanyakan perbedaan

nomor registrasi pesawat yang datang dengan yang diberi izin (clearance).Direktur Jenderal

Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay mengatakan, yang diajukan Sukhoi beregistrasi

97005, tetapi yang datang 97004.”Sudah ditanyakan ke Sukhoi, tetapi dikatakan ini sama. Total

ada 6 Sukhoi. Sebanyak 4 Sukhoi yang terbang, 2 pesawat di darat. Sukhoi 97004 dan 97005

memang untuk penumpang,” ujar Herry.

Sukhoi sudah menyusun flight plan dengan registrasi 97004. Dengan tujuan demo flight dengan

rute Halim-Palabuhanratu-Halim. Penerbangan dengan Sukhoi 97004 itu kemudian disetujui

flight briefing.Terkait soal navigasi, Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat

Mulyadi menegaskan, pemerintah harus memberi batas waktu tegas kapan navigasi dialihkan ke

pemerintah. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas navigasi di Indonesia.”Pendapatan dari

navigasi juga harus diinvestasikan untuk peralatan dan pengendalian sumber daya manusia,” ujar

Mulyadi. Pendapatan dari navigasi melalui pengaturan lalu lintas udara, menurut dia, tak boleh

dimasukkan untuk pendapatan perusahaan. Namun, Tri Sunoko pun menjelaskan, navigasi saat

ini sebenarnya dalam kondisi aman. ”Itu terlalu didramatisir. Kami setuju kita harus waspada.

Namun, maskapai Singapore Airlines, misalnya, selalu mengajukan tambahan penerbangan,”

ujarnya.

Mencari bagian tubuh

Tim search and rescue (SAR) gabungan, Selasa (29/5) pagi, kembali mencari bagian tubuh

korban pesawat Sukhoi di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Hal ini disebabkan adanya laporan

masyarakat yang menemukan sejumlah potongan tubuh manusia yang diduga penumpang

Sukhoi, sekitar 600 meter dari Puncak Salak I.

”Tim gabungan itu terdiri dari TNI, kepolisian, petugas kami, dan dari Wanadri. Mereka akan

berangkat (Selasa) pagi,” kata Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak Agus

Priambudi saat dikonfirmasi, kemarin.

ANALISIS PERMASALAHAN

Komisi V DPR berencana memanggil pihak terkait kasus kecelakaan Sukhoi SuperJet 100 di Gunung

Salak, Bogor. Pemanggilan ini dilakukan untuk mengetahui proses perizinan joy flight Sukhoi termasuk

mendalami dugaan penyebab kecelakaan yang menewaskan 45 orang tersebut. DPR rencananya akan

memanggil Kementerian Perhubungan, PT Sky Aviation, PT Trimarga Rekatama termasuk Komite

NasionalKeselamatanTransportasi (KNKT). "Setelah penyerahan semua jenazah korban ke keluarga,

secepatnya dilakukan rapat gabungan," kata Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhidin Mohamad Said saat

dihubungi detikcom, Minggu (20/5/2012) malam. Komisi yang mengurusi bidang perhubungan ini

mengaku terus memantau perkembangan proses evakuasi, identifikasi termasuk pengurusan asuransi bagi

korban. Selain itu, Komisi V juga memberi perhatian khusus terhadap perizinan uji coba pesawat

komersilSukhoidiBandaraHalimPerdanakusuma,JakartaTimur.

"Komisi kembali mendesak pemerintah melalui Kemenhub agar asuransi para korban disesuaikan dengan

SK Kemenhub yakni Rp 1,250 miliar. Kami terus mencermati perkembangan penanganan kasus Sukhoi,"

imbuh Muhidin. Sukhoi Superjet 100 mengalami kecelakaan Rabu 9 Mei. Pesawat itu membawa 45 orang

rinciannya 8 warga Rusia, 1 warga AS, 1 warga Prancis, lainnya WNI. Pabrikan Sukhoi menjanjikan

asuransi senilai US$ 50 ribu/penumpang (sekitar Rp 464 juta). Sedangkan PT Jasa Raharja memberi

santunan atas dasar kemanusiaan Rp 50 juta/penumpang. PT Trimarga Rekatama masih berusaha melobi

Sukhoi untuk memberikan santunan Rp 1,25 miliar/penumpang sesuai Peraturan Menteri Perhubungan.

Selain itu PT Jamsostek juga menyiapkan dana asuransi bagi korban yang tercatat sebagai peserta

Jamsostek. Berdasarkan data sementara ada 15 korban yang menjadi peserta.

Ahli waris korban akan menerima asuransi dan santunan di antaranya jaminan kematian yakni 48 kali

gaji, santunan berkala Rp 200 ribu/bulan selama 2 tahun, biaya pemakaman Rp 2 juta dan jaminan hari

tua sesuai saldo terakhir yang dimiliki.

DASAR HUKUM

Menurut pendapat saya ,-Demo terbang pesawat Sukhoi Super Jet 100 dinilai telah melanggar

UU No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Menurut anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana

Adia, sesuai dengan pasal 38 UU Penerbangan, semua pesawat yang akan melakukan uji terbang

harus mendapatkan izin dan sertifikat kelaikudaraan dari pemerintah. "Pernyataan Kemenhub

yang menegaskan belum mengeluarkan sertifikat layak terbang standar Indonesia bagi pesawat

Sukhoi Super Jet 100 membuktikan ada pelanggaran dalam pelaksanaan UU Penerbangan yang

dilakukan penyelenggara 'joy flight' Sukhoi Super Jet 100 ini," ujar Yudi, Kamis (10/5).

Pemerintah dalam hal ini Kemenhub selaku pembina penerbangan, dinilai Yudi, juga lalai karena

membiarkan hal ini terjadi. Lebih lanjut anggota DPR itu mengatakan bahwa berdasarkan pasal

38 UU itu, sertifikat kelaikudaraan khusus diberikan untuk pesawat udara yang penggunaannya

khusus secara terbatas (restricted), percobaan (experimental), dan kegiatan penerbangan yang

bersifat khusus. "Hal ini dipertegas dalam penjelasan pasal 38 ayat C yang berbunyi penggunaan

pesawat udara untuk kegiatan penerbangan yang bersifat khusus adalah izin terbang khusus yang

diterbitkan untuk pengoperasian pesawat udara untuk keperluan perbaikan atau perawatan,

pengiriman atau ekspor pesawat udara, uji terbang produksi (production flight test), evakuasi

pesawat dari daerah berbahaya atau demonstrasi terbang," ujarnya.