Pembahasan Kumuh - Ksd Cantek - 10.04.2014

Quick Count

IDENTIFIKASI PERMUKIMAN

KAWASANKUMUH

Satuan kerja Pengembangan Kawasan Permukiman | Kalimantan TengahPalangka Raya, 09-10 MEI 2014

Direktorat Pengembangan Permukiman | DJCK – Kementerian PU

PERMUKIMAN KUMUH

Permukiman:

Bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari atas lebih dari satu

satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunya penunjang kegiatan fungsi lain

Permukiman Kumuh:

Permukiman yang tidak layak huni karena

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan

prasarana yang tidak memenuhi syarat

Perumahan Kumuh:

perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi

sebagai tempat hunianKetentuan Umum dalamUU No 1/2011

INDIKATOR KUMUH

• Indikator permukiman kumuh mudah dikenali• Indikator mana yang urgent untuk ditangani?

Komponen UU 1/2011 MDGs (BPS) UNMaterial Bangunan

Air Minum

Sanitasi

Luas Lantai

Kondisi Jalan

Kepadatan Penduduk

Keteraturan Bangunan

Status Tempat Tinggal

Kesesuaian dengan RTR

Kondisi Sos-Ek

DATA KUMUH

Pemuktahiran Data Permukiman Kumuh

di 85 Kab/Kota (tahun 2013)Luas : 7.107 Ha

Data Eksisting

Permukiman Kumuh Pendataan melalui Kegiatan Penyusunan

SPPIP2010 – 2013 (226 Kab/Kota)

Luas : 570.775 Ha

Status: 28 Maret 2014

Sumber Data:Olahan Direktorat PengembanganPermukiman, DJCK

Pendataan melalui Rekapitulasi SK Kumuh

(90 Kab/Kota)Luas : 35.964 Ha

TINDAK

LANJUT

DATAKUMUH

Kegiatan Jumlah Kota/Kab Sasaran

427 Kab/Kota(Klaster A+B+C+ Ibukota Provinsi)

Pemuktahiran Data 342 Kab/Kota

Penetapan SK Kumuh 337 Kab/Kota

Revisi SK Kumuh 90 Kab/Kota

TINDAK LANJUT 2014

IDENTIFIKASIKAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

98 33

ProvinsiTanpa DKI Jakarta

34

Provinsi

505Kab/Kota

Tanpa DKI Jakarta

511

KAB/ KOTA

KOTA

413KABUPATEN

-Jumlah Kawasan Kumuh

-Luas Area kawasan Kumuh

-Deliniasi Kawasan Kumuh

Wilayah I 267 KOTA/KAB

35

30

25

20

15

10

5

0NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL

BENGKUL U

LAMPUN G BABEL KEPRI DKI JABAR JATENG BANTEN JATIM DIY

KAB 18 25 12 10 9 12 9 13 6 5 1 18 29 4 29 4

KOTA 5 8 7 2 2 4 1 2 1 2 5 9 6 4 9 1

Wilayah II 238 KOTA/KAB

30

25

20

15

10

5

0NTT

KALBA R

KALTE NG

KALSE L

KALTI M

KALTA RA SULUT

SULTE NG

SULSE L

SULTR A

GORO NTALO

SULBA R

MALU KU

MALU T PAPU

APABAR

KAB 21 12 13 11 8 3 11 11 21 11 5 6 9 8 28 12KOTA 1 2 1 2 4 0 4 1 3 2 1 0 2 2 1 1

DATA KUMUH

Cimahi

Bandung

KOTA BANDUNG DAN KOTA CIMAHI

KOMPONEN KEGIATAN

Mekanisme

Metodelogi

Kegiatan (Tools)

Sumber

Daya

Quick Count

Identifikasi

Kawasan

Kumuh

: TOOLSKOMPONEN

PENDEKATAN

Identifikasi

Kawasan Permukiman Kumuh

Merujuk pada UU No. 1/2011

Merujuk pada komitmen pelaksanaan MDGs dan lainnya

Penyerdehanaan (quick count) pelaksanaan Rapermen Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman KumuhKolaborasi Multi Sektor

Orientasi pada target waktu

Community Data Collection and Mapping (BKM)

TOOLSKOMPONEN :

1 Penetapan Lokasi – Pasal 98

Tingkat kepadatan

dan keteraturan bangunan

Kualitas bangunan

Kondisi sarpras dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat

Kesesuaian dengan rencana tata ruang

Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan

Pasal 98:Syarat PenetapanLokasi perumahandan permukimankumuh

: TOOLSKOMPONEN

KEGIATAN IDENTIFIKASI KAWASANPERMUKIMAN KUMUH

TAHAP IDENTIFIKASI TAHAP PENETAPAN

01

IDENTIFIKASI SATUAN

PERMUKIMAN

02

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

KEKUMUHAN

03PENILAIAN

KEKUMUHAN

04PENETAPAN LOKASI

1 SK Kepala Daerah

1 Satuan Permukiman

1 Kondisi Bangunan

1 Tingkat Kekumuhan

2 Daftar Lokasi

2 Kondisi Aksesibilitas

2 Skala Prioritas

3 Peta Lokasi3 Kondisi Drainase

4 Pelayanan Air Minum

5 Pengelolaan Sanitasi

6 Pengelolaan Persampahan

KOMPONEN : TOOLSIDENTIFIKASI SATUAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

DOKUMEN JENIS DATA/INFORMASI

SPPIP Permukiman kumuh prioritasRencana Detail Tata Ruang

(RDTR)Permukiman kumuh

SK Penetapan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh

PPSP Kel/desa rawan sanitasi

Studi Dit. PAM - BPS Kel/desa rawan air

Studi Pemutakhiran Dit. Bangkim

Permukiman kumuh

Studi Kota/Kab Terkait Kumuh Permukiman kumuh

KOMPONEN : TOOLSIDENTIFIKASI SATUAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

NO TIPOLOGI BATASAN1. Perumahan kumuh

dan permukiman kumuh di atas air

permukiman kumuh yang berada di atas air, baikdaerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.

2. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air

permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.3. Perumahan kumuh

dan permukiman kumuh di dataran rendah

permukiman kumuh yang berada di daerah dataranrendah dengan kemiringan lereng < 10%.

4. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan

permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan <40%5. Perumahan kumuh

dan permukiman kumuh h di daerah rawan bencana

permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

: TOOLSKOMPONEN

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KEKUMUHAN

ASPEK KRITERIA

Kondisi Bangunan Hunian Keteraturan Bangunan Hunian

Kepadatan Bangunan Hunian

Kelayakan Bangunan Hunian

Kondisi Aksesibilitas (Jalan Lingk)

Jangkauan Jaringan Jalan

Kualitas Jaringan Jalan

Kondisi Drainase Kejadian Genangan

Kondisi Pelayanan Air Minum/Baku

Kualitas Sumber Air Minum/Baku

Kecukupan Pelayanan Air Minum

Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana Sanitasi Lingkungan

Kondisi Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan Persampahan Lingkungan

: TOOLSKOMPONEN

ASPEK KONDISI BANGUNANKriteri

aKeteraturan Bangunan

Penjelasan

Keteraturan bangunan dapat dilihat pada perumahan formal, dimana orientasi umumnya menghadap jalan, ukuran bangunan dan lahan walaupun berbeda-beda tetapi memiliki pola tipe yang jelas serta bentuk bangunan , dan walaupun tampak berbeda-beda tetapi memiliki keteraturan pola tertentu.

Ketidakteraturan bangunan dilihat dari orientasi, ukuran dan bentuk, sebagai contoh: Bila orientasi bangunan berbeda-beda antara satu dengan yang lain, misalnya

tidak menghadap jalan, membelakangi sungai, dll Bila orientasi bangunan cenderung menghambat pelayanan PSD Permukiman

karena terhadang oleh bangunan lainnya Bila ukuran bangunan dan lahan berbeda sangat jauh satu dengan yang lain Bila bentuk bangunan berbeda-beda satu sama lain

Bila jaringan jalan berkelok-kelok tidak menandakan struktur dan arah akses yang jelas

Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajianPenilaia

n Mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak teratur Mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukiman teratur

Catatan

Dapat menyertakan proporsi dari bangunan hunian teratur atau tidak teratur

: TOOLSKOMPONEN


aKepadatan Bangunan Hunian

Penjelasan

Kepadatan tinggi bangunan ditentukan dengan jumlah unit bangunanterhadap satuan luas (ha).

Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajian

Penilaian

Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan tinggi Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan sedang Lokasi permukiman memiliki kepadatan bangunan rendah

Catatan

Informasi TambahanUntuk Kota Metro & Kota Besar

Kepadatan Bangunan sebesar >300 Unit/Ha (tinggi) Kepadatan Bangunan sebesar 299-251 Unit/Ha (sedang) Kepadatan Bangunan sebesar <250 Unit/Ha (rendah)

Untuk Kota Sedang & Kota KecilKepadatan Bangunan sebesar >250 Unit/Ha (tinggi) Kepadatan Bangunan sebesar 249-201 Unit/Ha (sedang) Kepadatan Bangunan sebesar <200 Unit/Ha (rendah)

: TOOLSKOMPONEN


aKelayakan Bangunan Hunian

Penjelasan

Persyaratan teknis bangunan ditentukan dengan melihat beberapa indikatorsebagaimana diacu dalam indikator MDGs, yaitu:

Rumah tidak memenuhi luas lantai per kapita > 7,2 m2. Misalnya rumah yang dihuni 5 jiwa tidak memenuhi luas minimal 5x7,2 = 36 m2.

Jenis material atap, lantai dan dinding tidak memenuhipersyaratan kesehatan. Misalnya lantai masih tanah atau dindingbukan permanen (tembok) atau atap terbuat dari dedaunan.


Penilaian

Mayoritas bangunan hunian memiliki dengan luas lantai < 7,2 m2

Mayoritas bangunan hunian memiliki dengan luas lantai > 7,2 m2,

Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding non

permanen

Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding permanen

: TOOLSKOMPONEN

KONDISI AKSESIBILITAS LINGKUNGANKriteri

aJangkauan Pelayanan Jaringan Jalan

Penjelasan

Jangkauan pelayanan jaringan jalan ditentukan dengan melihat jaringan jalan di dalam lokasi kajian, bila ada bagian dalam lokasi yang tidak terlayani maka cakupan layanan jaringan jalan belum memadai

Jalan yang dimaksud adalah jalan yang menghubungkan intra perumahan dalam satu satuan permukiman, sehingga memungkinkan terjadinya sirkulasi lalu-lintas orang dan kendaraan secara aman dan sekaligus mendukung terciptanya perumahan yang layak, sehat, aman, dan nyaman

Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasipermukiman kajian

Penilaian

Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang memadai Mayoritas lokasi permukiman terlayani jaringan jalan yang memadai

: TOOLSKOMPONEN

KONDISI AKSESIBILITAS LINGKUNGANKriteri

aKualitas Jaringan Jalan

Penjelasan

Kualitas jaringan jalan ditentukan dengan melihat kondisi permukaan jalan yang ada di lokasi kajian, apakah kondisinya tidak baik serta dapat dilalui namun tidak nyaman dan tidak menjamin keselamatan.

Hal ini tidak dipengaruhi oleh material penutupnya apakah beton, aspal, conblok, titian kayu, sirtu, dll. Dalam arti apapun materialnya bila kondisinya baik tidak menjadi masalah.

Indikasi penilaian merujuk pada mayoritas kondisi pada lokasi permukiman kajianPenilaia

n Mayoritas kondisi jaringan jalan pada lokasi permukiman dalam

keadaan rusak Mayoritas kondisi jaringan jalan pada lokasi permukiman dalam

keadaan baik

: TOOLSKOMPONEN

KONDISI DRAINASEKriteri

aGenangan

Penjelasan

Kondisi drainase ditentukan dengan melihat genangan pada lokasipermukiman. Apakah di lokasi kajian terjadi genangan dengan: tinggi lebih dari 30 cm (setinggi betis dewasa); selama lebih dari 2 jam; terjadi lebih dari 2 kali setahun.

Apabila genangan yang terjadi tidak lebih dari ketiga hal tersebut, maka masih dalam batasan toleransi.


Penilaian

Terdapat kejadian genangan sesuai dipersyaratkan (tinggi, durasi, dan frekuensi) pada lokasi permukiman

Tidak terdapat kejadian genangan sesuai dipersyaratkan (tinggi, durasi, dan frekuensi) pada lokasi permukiman

: TOOLSKOMPONEN

KONDISI PELAYANAN AIR MINUM/BAKUKriteri

aKualitas Sumber Air Minum/Baku

Penjelasan

Kualitas air baku terlindungi ditentukan dengan melihat kondisi sumber air yang tersedia, yaitu kondisi warna (keruh), kondisi bau dan kondisi rasa (asam, asin, payau, dll).

Sumber air baku yang tidak memenuhi dimaksud berasal dari non perpipaan seperti air permukaan (sungai, danau, setu, dll), dan air tanah/sumur.


Penilaian

Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukiman tidak terlayani air baku terlindungi yang berkualitas baik dari perpipaan dan/atau non perpipaan

Mayoritas terlayani air baku terlindungi yang berkualitas baik perpipaan dan/atau non perpipaan

: TOOLSKOMPONEN

KONDISI PELAYANAN AIR MINUM/BAKUKriteri

aKecukupan Pelayanan Air Minum/Baku

Penjelasan

Kebutuhan pelayanan air baku ditentukan dengan melihat penggunaan air oleh individu dalam rumah tangga dapat menggunakan air untuk minum/konsumsi, mandi, dan cuci minimal 60 liter per orang per hari.


Penilaian

Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air 60 liter per orang per hari (Mandi, Minum, Cuci)

Mayoritas masyarakat terpenuhi kebutuhan minimal air 60 liter per orangper hari (Mandi, Minum, Cuci)

Catatan

Kebutuhan minimal air adalah 60 liter per orang per hari atau lebih, yaitu untuk kebutuhan minum/makan, mandi, dan cuci. Sebagai gambaran 60 liter sama dengan 15 galon atau sama dengan bak 1 m x 1m dengan kedalaman6 cm.

KOMPONEN : TOOLS

KONDISI PELAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH Kriteri

aPrasarana Sanitasi Lingkungan

Penjelasan

Persyaratan teknis air limbah ditentukan dengan melihat apakah sistem pengelolaan air limbah pada lokasi tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: Kloset leher angsa terhubung dengan septik tank, atau Sistem pengolahan komunal atau terpusat.


Penilaian

Mayoritas rumah tangga tidak memiliki kloset leher angsa yang terhubung septiktank atau tidak terlayani MCK/Septik tank Komunal

Mayoritas rumah tangga memiliki kloset leher angsa yang terhubung septiktank atau terlayani MCK/Septik tank Komunal

: TOOLSKOMPONEN

KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHANKriteri

aPengelolaan Persampahan Lingkungan

Penjelasan

Sistem persampahan pada lokasi tidak memenuhi ketentuan dengan melihat sistem pengangkutan sampah skala lingkungan (Gerobak/Angkutan Sampah) dengan frekuensi pengangkutan sampah dua kali seminggu;


Penilaian

Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA

Mayoritas sampah domestik rumah tangga terangkut dua kali seminggu keTPS dan/atau TPA

KELUARAN

:PROFIL

KUMUH

KELUARAN

:PROFIL

KUMUH

PROFIL KUMUH

PROFIL KUMUH

PENETAPAN LOKASI : SK KUMUH

PENETAPAN

LOKASI

: SKKUMUH

No Nama Lokasi Luas RumahLahanRT/RW Kel/Desa Kec/Distrik Lintang Bujur

Lingkup Administratif Koordinat Jumlah Legalitas

Tangga

MekanismeKOMPONEN :

MEKANISME SURVEI

Koordinasi pusat

Koordinasi daerah

(Prov. Dan Kota/Kab)

Survei Mikro

Kelurahan-RW-RT

Sinkronisasi Hasil di Daerahberorienta

sipada waktu Sinkronisasi

danRekapitulasi Data

Nasional

KOORDINASI PUSAT & PROVINSI KOTA/ KABKOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN DI DAERAH

: MekanismeKOMPONEN

MEKANISME SURVEI

danData

May JuneMarch

April

Feedback

Survei NasionalSinkronisa

si Data Daerah

Sinkronisasi

Rekapitulasi

Nasional

Ujicoba perangkat

dan metodelo

gi

Koordinasi

Sektoral

Penyusunan Format,

Modul dan, Mekanism

e

: Sumber DayaKOMPONEN

Randal

Local

Government

andCommunityBangki

mPBL

Surveyor/BKM

STRUKTUR STAKEHOLDER

Direkrut di Satker

PKP Provinsi

TA GIS

Provinsi

Direkrut di SatkerPKP ProvinsiSurveyor/BKM

Tim Teknis Pusat

Dit BP, PBL,

BangkimSatker Prov

(Randal, PBL,

Bangkim)

Satker Prov

(Randal, PBL,

Bangkim)

Kab Kota

Bappeda, PU, P2KP

Kab Kota

Bappeda, PU, P2KP

Survey

Direkrut di Pusat

TA GIS

Provinsi

KOMPONEN : Sumber Daya

STRUKTUR STAKEHOLDER

•••

Direkrut oleh Direktorat Bangkim (Pusat)Keahlian pemetaan dan databaseBertanggungjawab terhadap rekapitulasi dan sinkronisasi datanasional dari 33 ProvinsiTabulasi data dan Pemetaan berbasis GIS

TA GIS PUSAT

•

• Direkrut oleh Satker PKP Provinsi• Keahlian pemetaan dan database• Bertanggungjawab terhadap rekapitulasi dan sinkronisasi

data pada provinsi• Profil Kawasan permukiiman kumuh/tabulasi data dan pemetaan berbasisGIS

TA GISProvinsi

• Direkrut oleh Satker PKP Provinsi• Profesional ataupun perwakilan BKM pada kota/kab• Bertanggungjawab terhadap survei lapangan• Profil Kawasan permukiiman kumuh/kuesioner,

dokumentasi visual, pemetaan lapangan/GPS

Surveyor


KEBUTUHAN PEMBIAYAAN

Koordinasi pusat

Koordinasi daerah

(Prov. Dan Kota/Kab)Survei

MikroKelurahan-

RW-RTSinkronisasi Hasil di

Daerah

Sinkronisasi dan Rekapitulasi

Data Nasional

Penyelenggaraan diseminasi hasil pendataan dan pemetaan nasional

Penyelenggaraan diseminasi hasil pendataan dan pemetaan di kota/kab

Perjalanan DinasPelaksanaan Survei

Penyelenggaraan koordinasi danTOT Surveyor

Rekrutmen TA GIS Pusat, TA GIS Daerah dan Surveyor

Penyelenggaraan koordinasi


KEBUTUHAN PEMBIAYAAN

Rp. 510 – Rp 610 juta/provinsi

PROVINSI

1 Penyelenggaraan KoordinasiRapat Persiapan

2 Perjalanan Dinas Pelaksanaan

3 Belanja Jasa Konsultan/TA GIS

4 Belanja Jasa Surveyor

5 Pengadaan GPS

6 Pencetakan Pelaporan

TOTAL

TerimakasihSelamat bekerja

Satuan Kerja Pengembangan Kawasan PermukimanKalimantan Tengah

Documents

Pembahasan Kumuh - Ksd Cantek - 10.04.2014