Upload
double-d-castle
View
113
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
gvgvgvgvgvgvgvgvgvgvgvgvgvgvgvgvgvgvgvgvgnb bn
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Filsafat adalah satu bagian ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan
manusia. Dengan kata lain, selama manusia hidup ia tidak dapat mengelak dari filsafat.
Pancasila yang terdiri atas lima sila, pada hakekatnya merupakan suatu sistem filsafat,
sebab sila-silanya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain dan
tidak terpisahkan, untuk mencapai tujuan bersama bangsa Indonesia.
Makalah ini secara sederhana berusaha mengungkapkan kedudukan Pancasila
sebagai falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; mengupas fungsi pokok
Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara RI , serta menampilkan
sejumlah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
1.2 Permasalahan
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan
dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana memahami filsafat bangsa Indonesia
sehingga mampu menganalisis dan ikut serta menyelesaikan masalah bangsa sesuai
dengan nilai-nilai pancasila.
1.3 Tujuan
1. Mampu menjelaskan makna, manfaat, dan fungsi filsafat dan menerapkannya
dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
2. Mampu memahami dan menjelaskan pancaila sebagai sistem filsafat.
3. Mampu memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan
dasar negara serta menerapkannya dalam kehidupan sesuai dengan Eka Prasetya
Pancakarsa.
4. Mampu memahami dan menjelaskan perjalanan ideologi-ideologi yang ada
didunia.
1
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Makna, Manfaat, Fungsi, dan Cabang Filsafat
A. Makna Filsafat
Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari
bahasa Arab فلس�فة, yang juga diambil dari bahasa Yunani; Φιλοσοφία philosophia.
Dalam bahasa ini, kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata
(philia = persahabatan, cinta dsb.) dan (sophia = "kebijaksanaan"). Sehingga arti
harafiahnya adalah seorang “pencinta kebijaksanaan”.
Beberapa pengertian filsafat menurut para ahli:
a. Plato, Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan
kebenaran yang asli .
b. Aristoteles, Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari
prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada
c. Rene Descartes, Filsafat adalah himpunan dari segala pengetahuan tentang
tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan.
d. Immanuel Kant, Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok
pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup masalah
epismotology (filsafat pengetahuan) yang menjawab persoalan apa yang dapat
kita ketahui.
e. N. Driyarkarya, Filsafat adalah perenungan yang sedalam-dalamnya tentang
sebab-sebab “ada” dan “berbuat” perenungan tentang kenyataan yang
sedalam-dalamnya, sampai ke “mengapa” yang penghabisan.
f. Ir. Oedja wiatna, Filsafat adalah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang
sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka.
g. Sokrates, Filsafat adalah proses pencarian makna terdalam dari eksistensi
manusia dan alam semesta yang dilaksanakan dalam aktivitas dalam menjawab
pertanyaan yang meliputi seluruh kehidupan manusia yang sedalam-dalamnya.
Secara umum filsafat didefinisikan sebagai pengetahuan yang sistematis,
metodis, dan koheren menangani seluruh kenyataan dari segi yang paling mendalam,
untuk mencari prinsip-prinsip terdalam dalam realitas (Maran.1999:77)
2
B. Manfaat Filsafat
Tujuan filsafat ialah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin,
mengajukan kritik, menilai pengetahuan, menemukan hakikatnya; mengatur
semuanya didalam bentuk yang sistematis. Filsafat akan membawa kita pada
pemahaman akan tindakan yang lebih layak (berpikir secara sistematis).
Metode yang dipakai untuk merealisasikan manfaat filsafat, yaitu :
1) Metode Kritis – sokrates, Plato. Berciri analisa istilah dan pendapat.
Merupakan hermeneutika, yang menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan
pertentangan. Menjalakan metode ini berarti bertanya (dialog) untuk dapatkan
jalan.
2) Metode intuitif – plotinos, Bergson. Menjalankan metode ini berarti
Instrospeksi intuitif intelektual untuk pahami kenyataan.
3) Metode Soklatis – filsafat Aristoteles, Thomas Aquinis bersifat sintetis-
deduktif. Menjalankan metode ini berarti bertitik tolak dari definisi-definisi atau
prinsip-prinsip yang jelas dengan sendirinya, ditarik kesimpulan-kesimpulan.
4) Metode Geometris – filsafat Rene Descartes melalui analisis mengenai hal-hal
kompleks, dicapai intuisi akan hakikat-hakikat “sederhana” (ide terang dan
berbeda dari yang lain); dari hakikat-hakikat itu dideduksikan secara matematis
segala pengertian lainnya.
5) Metode Empiris – Hobbes, Locke, Berkeley, David Hume memandang bahwa
hanya pengalamanlah yang menyajikan pengertian benar. Semua pengertian
(ide-ide) dalam introspeksi di bandingkan dengan cerapan-cerapan (impresi) dan
kemudian disusun bersama secara sistematis.
6) Metode Transendental – Immanuel Kant bertitik tolak dari tepatnya pengertian
tertentu, dengan jalan analisis diselidiki syarat-syarat apriori bagi pengertian
sedemikian.
7) Metode Fenomenologis – bertitik tolak dari tepatnya pengertian tertentu,
dengan jalan analisis diselidiki syarat-syarat apriori bagi pengertian sedemikian.
8) Metode Deialektis – Upaya Hegel, Marx adalah mengikuti dinamika pikiran
atau alam sendiri, menurut triade tesis, antithesis, sintesis dicapai hakikat
kenyataan.
3
9) Metode Neo-Positivistik – Kenyataan dipahami menurut hakikatnya dengan
jalan mempergunakan aturan-aturan seperti berlaku pada ilmu pengetahuan
positif (eksakta).
10) Metode Analitik-Bahasa – Wittenstein menganalisa pemakaian bahasa sehari-
hari dan menentukan sah atau tidaknya ucapan-ucapan filsofis.
C. Fungsi Filsafat
Dengan belajar filsafat, maka semakin mampu menangani pertanyaan-
pertanyaan mendasar (makna realitas dan tanggung jawab) yang tidak terletak dalam
wewenang metode ilmu-ilmu khusus.
1) Berfilsafat mengajar manusia bersikap arif, berwawasan luas terhadap berbagai
problem yang dihadapi.
2) Filsafat dapat membentuk pengalaman kehidupan seseorang secara lebih kreatif
atas dasar pandangan hidup atau ide-ide yang muncul karena keinginannya.
3) Filsafat dapat membentuk sikap kritis dalam menghadapi permasalahan, baik
dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan lainnya (interaksi dengan
masyarakat, komunitas, agama, dan hal-hal lain di luar dirinya) secara lebih
rasional, lebih arif, dan tidak terjebak dalam fanatisme yang berlebihan.
4) Terutama bagi para ilmuwan atau para mahasiswa dibutuhkan kemampuan
menganalisis, yaitu analisis kritis secara komprenshif dan sintesis atas berbagai
permasalahan ilmiah yang dituangkan dalam suatu riset atau kajian ilmiah
lainnya.
D. Cabang-cabang Filsafat
Pada umumnya dikenal tiga bidang studi filsafat, yaitu:
1) Epistemologi adalah filsafat tentang pengetahuan, filsafat pengetahuan.
Dalam epistemologi terkait bidang studi logika, filsafat ilmu, serta
metodologi.
2) Ontology, mengkaji keberadaan sesuatu baik secara konkret, factual,
transcendental ataupun metafisis seperti alam, manusia, benda-benda,
Tuhan dan lain-lainnya.
3) Axiologi, membahas norma-norma prilaku manusia yang berkaitan dengan
“yang baik” dan “yang buruk” .
4
2.2 Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Filsafat bersifat menyeluruh. Manusia, bangsa, negara, hidup sebagai pengabdi setia
nilai-nilai filsafat., demikian juga bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang sesuai
dengan sejarah perjuangan yang cukup panjang.
Pada 1 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato membahas dasar negara, yang berbunyi:
“menurut anggapan saya diminta Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa
belanda, Philosofishe grondslag dari pada Indonesia Merdeka. Philsofishe grondslag
itulah fundament, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-
dalamnya untuk didirikan di atasnya gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi”.
Pada 18 Agustus 1945 ditetapkan UUD yang diberi nama UUD 1945. Sekaligus
dalam pembukaan UUD 1945, sila-sila pancasila ditetapkan. Jadi, Pancasila sebagai
filsafat bangsa Indonesia ditetapkan bersamaan dengan ditetapkannya UUD 1945 dan
menjadi ideologi bangsa Indonesia.
A. Fungsi Filsafat Pancasila
Untuk mengetahui filsafat Pancasila, perlu dikaji ilmu-ilmu yang berhubungan
dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diikat oleh filsafat.
1) Memberikan jawaban atas pertanyaan fundamental dalam kehidupan bernegara. Oleh
karena itu, fungsi Pancasila sebagai filsafat harus memberikan jawaban mendasar
tentang hakikat kehidupan bernegara, yaitu dalam susunan politik, sistem poitik,
bentuk negara, susunan perekonomian dan dasar-dasar pengembangan ilmu
pengetahuan.
2) Mencari kebenaran tentang hakikat negara, ide negara, tujuan negara. Dasar negara
kita ada lima dasar, yang satu sila dengan sila lainnya saling terikat. Oleh karena itu,
Pancasila sebagai dasar negara mampu menjawab pertanyaan tentang “hakikat
negara”.
3) Berusaha menempatkan dan menjadikan perangkat dari berbagai ilmu pengetahuan
yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Fungsi filsafat akan terlihat jelas, kalau
di negara itu sudah berjalan teratur.
B. Keberadaan Pancasila
Pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI), sidang menerima Pancasila sebagai dasar negara dengan suara bulat.
5
Pada sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus
1945, para anggota menerima dengan bulat UUD Negara Republik Indonesia.
Pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan
terhadap pelaksanaan Pancasila. Bahkan konstituante yang ditugaskan menyusun UUD
tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD dengan baik. Untuk
mengatasinya, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat berikut.
a. Menetapkan pembubaran konstituante.
b. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh
tumpah darah Indonesia,terhitung mulai dari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak
berlaku UUD Sementara.
c. Pembentukan MPR Sementara terdiri atas anggota-anggota dewan DPR ditambah
utusan-utusan dari daerah dan golongan serta DPA. Sementara akan diselesaikan
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 ini diterima secara bulat oleh DPR
hasil pemilu 22 Juli 1959. Peristiwa ini merupakan consensus nasional, suatu perjanjian
luhur bangsa Indonesia.
C. Prinsip-Prinsip Filsafat Pancasila
Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles:
1) Kausal Materialis – Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada
dalam bangsa Indonesia sendiri.
2) Kausal Formalis – Pancasila yang dalam pembukaan UUD 1945 memenuhi
syarat formal kebenaran formal.
3) Kausal Efisiensi – kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan
merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia.
4) Kusas Finalis – Tujuan diusulkannya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia.
Inti dan esensi sila-sila pancasila
Tuhan yaitu, sebagai kausa prima.
Manusia yaitu, makhluk individu dan makhluk sendiri.
Rakyat yaitu, unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong.
Adil yaitu, member keadilan pada diri sendiri dan orang lain yang menjadi
haknya.
6
D. Kesatuan Sila-Sila Pancasila
Susunan Pancasila dengan Sistem yang Bulat dan Utuh:
Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, 5.
Sila 2 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, mendasari dan menjiwai sila 3, 4, 5.
Sila 3 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, mendasari dan menjiwai sila 4, 5.
Sila 4 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, mendasari dan menjiwai sila 5.
Sila 5 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, 4.
Pancasila sebagai suatu subtansi, artinya unsur asli/permanen/primer
Pancasila sebagai sesuatu yang mandiri, yang unsur-unsurnya berasal dari
dirinya sendiri.
Pancasila sebagai suatu realita, artinya ada dalam diri manusia Indonesia dan
masyarakatnya, sebagai suatu kenyataan hidup bangsa, yang tumbuh, hidup
dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari
2.3 Implementasi Pancasila
A. Latar Belakang Pancasila sebagai Dasar Negara
Sebelum tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia belum merdeka. Bangsa
Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Banyak bangsa-bangsa lain yang menjajah atau
berkuasa di Indonesia, misalnya bangsa Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang.
Paling lama menjajah adalah bangsa Belanda.
Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak
saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu
lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam
melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia
membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji
kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri
Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka
pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua
kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan
dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer
Jepang di Jawa dan Madura).
Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Keanggotaan badan ini
7
dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29
Mei 1945 - 1 Juni 1945. Pada sidang pertama itu, banyak anggota yang berbicara,
dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno, yang masing-masing
mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka.
Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat
untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul
yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI.
Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat
sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas
delapan orang, yaitu:
1. Ir. Soekarno
2. Ki Bagus Hadikusumo
3. K.H. Wachid Hasjim
4. Mr. Muh. Yamin
5. M. Sutardjo Kartohadikusumo
6. Mr. A.A. Maramis
7. R. Otto Iskandar Dinata
8. Drs. Muh. Hatta
Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan
para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain
disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar
Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu:
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Muh. Hatta
3. Mr. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
8. Mr. Ahmad Subardjo
9. Mr. Muh. Yamin
8
Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga
melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang
kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”.
Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 juli 1945, hasil yang dicapai adalah
merumuskan rancangan Hukum Dasar. Sejarah berjalan terus. Pada tanggal 9 Agustus
dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15 Agustus
1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong
dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para
pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia,
pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI
mengadakan sidang, dengan acara utama (1) mengesahkan rancangan Hukum Dasar
dengan preambulnya (Pembukaannya) dan (2) memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum
mengesahkan Preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada
tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan
dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya.
Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat
preambul, di belakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat
Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja
diproklamasikan. Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI,
khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus
Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Muh. Hatta berusaha
meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan,
mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan
dicoretnya “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di
belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan “Yang Maha Esa”.
B. Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dirinci sebagai berikut.
a) Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum
(sumber tertib hukum) Indonesia, merupakan asas kerohanian tertib hukum,
seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
b) Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945.
c) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
d) Mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 mengandung isi yang
diwajibkan penyelenggaraan negara (partai, fungsional) untuk memelihara
budi pekerti (moral) kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita
moral rakyat yang luhur.
e) Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi penyelenggara negara,
bagi pelaksanaan pemerintah, sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan
semangat yang bersumber dari asas kerohanian negara sebagai pandangan
hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan negara menjadi seperti yang
dicita-citakan oleh proklamasi.
2.4 Pancasila dalam Sejarah
A. Pancasila dalam Dokumen sejarah
Pancasila sebagai dasar negara ditemukan di beberapa dokumen sejarah.
1) Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam pidato 1 juni 1945
Untuk pertama kali Pancasila diusulkan menjadi dasar falsafah negara
Indonesia dengan perumusan dan tata urutan yang lelah dijelaskan terdahulu.
2) Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam naskah politik yang
bersejarah (piagam Jakarta) 22 Juni 1945, yang isinya:
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3) Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam Pembukaan UUD 1945,
yang berisi;
1. Mensahkan dan menetapkan Pembukaan UUD 1945
2. Mensahkan dan menetapkan UUD 1945
3. Memilih dan mengankat Ketua dan Wakil Ketua PPKI (Ir. Sukarno dan
Drs. Mohamad Hatta) masing-masing manjadi Presiden dan Wakil
Presiden.
4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu oleh sebuah Komite Nasional
Pusat (KNP).
Dalam alinea IV Pembukaan UUD proklamasi 1945 yang disahkan PPKI,
Pancasila dicantumkan secara resmi dan sah menurut hukum sebagai dasar
falsafah negara Republik Indonesia dengan perumusan tata urutan sebagai
berikut.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
4) Pancasila sebagai dasar-dasar falsafah negara dalam Mukdimah
Konstitusi RIS 1949
Pancasila tetap tercantum sedagai dasar negara. Di alenia IV Mukadimah
Konstitusi RIS 1949 dengan perumusan sebagai berikut.
Ketuhanan Ysng Maha Esa
Peri Kemanusiaan
Kebangsaan
Kerakyatan
Keadilan Sosial
5) Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam Mukadimah UUD S RI.
Negara RIS tidak sampai satu tahun usianya. Semangat persatuan meluap-luap.
Semenjak Proklamasi, bngsa Indonesia menghendaki negara kesatuan, negara
serikat tidak cocok dengan cita-cita kebangsaan dan jiwa proklamasi. Di mana-
mana di belahan wilayah Indonesia bergolak menuntut pembubaran RIS.
Beberapa negara meletakkan status kenegaraannya dan menyatakan
penggabungan dirinya dengan RI. Atas desakan inilah, 17 Agustus 1950.
Presiden sukarno (presiden RIS) memproklamasikan terbentuknya negara
kesatuan RI yang berarti pembubaran RIS.
Pada saat itu juga, suatu panitia yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Supomo,
Kontitusi RIS (96 pasal) diubah menjadi UUDS RI 1950 (147 pasal).
Perubahan ini tetap tidak mempengaruhi Pancasila sebagai dasar falsafah
negara. Pancasila tetap tercantum dalam alinea IV Mukadimah UUDS 1950
dengan rumusan dan tata urutan Pancasiala Mukadimah RIS.
6) Pancasila sebagai dasar filsafah negara dalam pembukaan UUD 1945
setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959
UUDS bersifat sementara, perlu diganti dengan UUD yang tetap. Untuk itu telah
dikeluarkan UU No. 7/1953 tentang Pemilihan umum untuk memilih anggota
DPR dan konstituante yang akan menyusun UUD yang baru. Pemilu (1955)
telah dilaksanakan, anggota Konstituante pun telah terbentuk berdasarkan
pemilu. Dalam perjalanan ternyata Konstituante tidak berhasil memantapkan
UUD yang baru pengganti UUDS 1950. Oleh karena itu, presiden RI
mengeluarkan Dekrit Presiden.
Dengan berlakunya kembali UUD 1945, dengan sendirinya Pancasila demi
hukum tetap menjadi dasar falsafah negara dengan rumusan dan tata urut seperti
yang terdapat di alinea IV.
B. Eka Prasetya Pancakarsa
Pancasila sebagai nilai adalah suatu yang bersifat abstrak yang mungkin sulit
dipahami, untuk itu perlu bantuan ahli sejarah untuk menjebatani jarak, waktu, dan
tempat hingga nilai-nilai tersebut menjadi konkret. Sebagai pedoman nyata dan jenis
penuntun sikap dan kegiatan hidup kita, MPR telah mengaturnya dengan tap MPR
nomor II/MPR/1978 yang dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa.
Penghayatan dan pengamalan pancasila bertolak dari tekad yang tunggal, janji yang
luhur kepada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sebagai mahluk pribadi sekaligus
mahluk sosial. Manusia Indonesia merasa harus mampu mengendalikan diri dan
kepentingan agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga
masyarakat.
Untuk itu,dibuatkan pedoman berikut.
1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Oleh karena itu, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.
2) Sila kemanusiaan yang adil dan beradab
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan
keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat. Oleh karena itu, dikembangkan
sikap hormat-menghormati dan kejasama dengan bangsa-bangsa lain.
3) Sila Persatuan Indonesia
Persatuan dikembankan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan
pergaulan demi persatuan dan kesatuan.
4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/perwakilan
Dengan sila ini, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam menggunakan hak-
haknya. Manusia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan
musyawarah, karena semua pihak yang bersangkutan harus menerima dan
melaksanakannya dengan atikad baik dan rasa tanggungjawab.
5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dengan sila ini, manusia Indonesia menyatakan hak dan kewajiban yang sama
untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
2.5 Makna Pancasila
Kita harus melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam pembukaan, Batang
Tubuh/Isi, dan penjelasan; yang ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Meliputi:
1.Pembukaan (preambule) yang meliputi 4 alinea
2.Batang Tubuh meliputi 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat aturan
Tambahan
3.Penjelasan (resmi; auttentiek)
Dalam penjelasan resmi, disebutkan bahwa dalam pembukaan UUD 1945 itu
terkandung empat pokok-pokok pikiran, sebagai berikut:
1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia berdasarkan persatuan
2. Negara hendak mewujdkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Negara Indonesia adalah yang berkaudalatan rakyat dan berdasarkan atas
kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
4. Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.
Khusus alinea IV dari Pembukaan UUD 1945 adalah Asas Pokok Pembentukan
Pemerintahan Negara Indonesia.
1) Tentang hal tujuan negara Indonesia, tercantum dalam kalimat “Kemudian
dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang:
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia.
Memajukan kesejahteraan umum.
Mencerdskan kehidupan bangsa.
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial
2) Tentang hal ketentuan diadakannya UUD, tercantum dalam kalimat yang
berbunyi: maka disusunlah kemerdekaan yang berkebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
3) Tentang hal bentuk negara, tercantum dalam: yang terbentuk dalam suatu
susunan negara Republik Indonesia yang berkaudalatan rakyat.
4) Tentang dasar falsafat negara Pancasila, terancam dalam dengan berdasarkan
kepada kepada ketuhanan…
2.6 Pancasila sebagai Ideologi Bangsa
Istilah ideologi berasal dari kata “Idea” yang berarti “cita-cita” dan logos yang berarti
“ilmu”, kata “idea” berasal dari kata bashasa Yunani “eidos” yang berarti bentuk, maka
secara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang
pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang ide-
ide, pengertian-pengartian, dasar, gagasan-gagasan dan cita-cita.
Ideologi politik adalah sistem kepercayaan yang membenarkan suatu tatanan politik
yang ada/yang dicita-citakan oleh negara ( ideologi negara) .
Pancasila adalah ideologi yang dianut oleh negara, pemerintahan, rakyat Indonesia
secara keseluruhan. Sebagai dasar falsafah atau dasar kerohanian negara, yang merupakan
cita-cita bangsa, pancasila harus diamalkan dalam pentelanggaraan hidup kenegaraan,
kebangsaan, dan kemasyarakatan.
A. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Sumber semangat ideologi terbuka sebenarya terdapat dalam penjelasan umum UUD 45
yang menyatakan seperti berikut.
§ Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar tang tertulis
itu hanya memuat aturan-aturan pokok,sedeangkan aturan-aturan yang
menyelenggarakan aturan pokok ini diserahkan kepada UU yang lebih mudah cara
membuatnya, mengubahnya, dan mencabutnya.
§ Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat,
semangat penyelenggaraan negara, semangat para pimpinan pemerintahan.
B. Pengertian Ideologi Terbuka
Ideologi terbuka ialah pandangan hidup bangsa yang selain mempunyai nilai dasar juga
mempunyai kemampuan berkembang secara dinamis. Nilai dasar ialah pancasila, yakni
tentang cita-cita, tujuan, serta lembaga penyelenggaraan negara utama (MPR, DPR,
Presiden, DPA, MA, dan BPK) termasuk tata hubungan antar lembaga serta tugas dan
wewenangnya yang bersifat tetap sepanjang zaman.
Nilai dinamis (instrumental) adalah UUD mencakup arahan, kebijaksanaan, strtegi,
sasaran, serta lembaga pelaksanaannya (departemen, ditjen, gubernur, dll) yang dapat
disesuaikan dengan kehendak zaman.
Nilai praksis adalah pelaksaan nyata dari nilai instrumental, seperti pemilihan umum
dan demokrasi.
1.Latar Belakang Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Proses pembangunan nasional dipengaruhi oleh dinamika masyarakat.
Ideologi tertutup (marxisme/leninisme/komunisme) mengalami kebangkrutan
karena dilaksanakan secara dogmatis.
Pengalaman sejarah politik di Indonesia saat dipengaruhi komunisme (ideologi
tertutup) sangat besar sehingga mempengaruhi Pancasila menjadi dogma.
Tekad Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Tap MPR tentang GBHN dan
Referendum). Contoh: Pancasila adalah pengayom kegiatan agama.
2.Landasan Nilai Dasar
Nilai dasar Pancasila yang abadi, ditemukan dalam empat alinea Pembukaan UUD
1945 seperti di bawah ini.
Dalam alinea I, terdapat keyakinan kita kepada kemerdekaan sebagai hak segala
bangsa, kepada perikemanusiaan, dan perikeadilan.
Dalam alinea II, terdapat cita-cita nasional/ kemerdekaan, yaitu suatu negara yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Dalam alinea III, terdapat watak aktif dari rakyat Indonesia menyatakan
kemerdekaan, untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas.
Dalam alinea IV terdapat arahan mengenai tujuan negara, susunan negara, sistem
pemerintahan, dan dasar negara yaitu Pancasila.
3.Landasan Nilai Instrumental
Nilai instrumental terdapat pada dokumen konstitusi/UUD 1945, yaitu GBHN yang
dilanjutkannya dengan repelita; sekarang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) dilanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dilanjutkan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP).
4.Implikasi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Penerimaan ini tidak mudah, karena ada kekhawatiran dalam keterbukaan bertentangan
dengan nilai dasar Pancasila atau mungkin dapat muncul liberalism, fasisme. Penerimanya
adalah kita menggunakan Pacasila sebagai acuan, misalnya sebagai landasan konseptual
untuk kebijakan deregulasi dan debirokrasi, yang tidak berkonotasi liberalism.
5.Pembatasan Keterbukaan Ideologi
Keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar, yaitu
sebagai berikut :
a. Stabilitas nasional yang dinamis.
b. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme dan komunisme.
c. Mencegah berkembangnya paham liberal.
d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang mengelisahkan kehidupan masyarakat.
e. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.
2.7 Macam-macam Ideologi
Ada bermacam-macam ideologi di dunia, sebagai berikut ;
1. Liberalisme
Liberalisme adalah ideologi yang mendasarkan diri pada kebebasan individu. Neo-
Liberalisme timbul setelah perang dunia I, berpegang pada persaingan bebas di bidang
politik, ekonomi; dengan syarat membantu negara-negara lemah, tapi menekankan
kepentingan individu dan persaingan bebas.
2. Kapitalisme
Kapitalisme dari sisi politik diartikan sebagai sistem sosial berdasarkan HAM, dari
sisi ekonomi, dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang mendistribusikan bahan
baku yang secara pribadi dimiliki dan di kembangkan, dengan harus mempunyai hak
individu terutama properti.. Menurut Marx, kapitalisme adalah hasil karya pasar
pekerja, labor-market.
Perkembangan ekonomi yang pesat di Eropa yang akibat liberalisme menimbulkan
ideologi baru yaitu, kapitalisme. Diawali oleh merkatilisme yang berkembang di Eropa
dan Timur Tengah pada abad pertengahan. Merkantilisme – yang akhirnya bergabung
dengan kapitalisme – dan kapitalisme, bertujuan sama, yaitu untuk mencapai
keuntungan.
Kapitalisme yang berkembang munculnya negara-negara kuat dan kaya sehingga
berambisi memperluas wilayahnya, kemudian timbullah ideologi baru, yaitu
kolonialisme.
3. Kolonialisme
Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara/bangsa lain
dengan maksud memperluas wilayah negaranya.
Tipe-tipe kolonialisme
Koloni penduduk – jika terjadi migrasi besar-besaran kenegeri asing dan kemudian
menjadi air baru, misalnya Amerika Utara dan Kanada.
Koloni kelebihan penduduk – seperti koloni bangsa Italia ke Jepang.
Koloni deportasi – tanah koloni yang dikerjakan oleh orang-orang buangan,
misalnya Australia.
Koloni eksploitasi – daerah jajahan yang dikerjakan hanay untuk mencari
keuntungan, misalnya Hindia Belanda.
Koloni sekunder – tanah-tanah koloni yang tidak menguntungkan ibu negeri, tetapi
perlu dipertahankan karena kepentingan strategis.
4. Marxisme
Marxiame tidak mengenal perbedaan kelas, prekonomian negara dan hak milik
bersama diatur oleh negara. Penerapan marxisme kemudian menimbulkan paham baru,
yaitu sosialisme yang menyatakan bahwa “milik bersama” tidak bisa direalisasikan.
5. Sosialisme
Sosialisme adalah ideologi yang menjadi gerakan mengubah struktur milik sosial
dan politik masyarakat, serta akan membangun suatu masyarakat baru dengan pola
yang berbada-beda. Sosialisme berpendapat bahwa manusia tidak hanyab ersifat egois
tetapi juga sosial. Manusia mampu asal diberi kesempatan.
Sosialisme memerlukan aliran sosialisme ateis, sosialisme religious (Pancasila
termasuk di dalamnya, hak individu diakui dalam fungsi sosial),dan sosialisme ilmiah
ala Karl Marx.
6. Fasisme
Fasisme adalah ideologi yang dirintis oleh B. Mussolini (1922-1943) berasal dari
kata Facio di combat-timento (persatuan perjuangan). Sikap ini menentangliberalisme
dan kolonialisme. Fasisme menyusun negara yang otoriter serta totaliter. Ekonomi,
kultur, dan pendidikan generasi muda tunduk pada dan ditentukan oleh partai fasime.
Manusia dipandang hanya sebagai makhluk sosial.
7. Nazisme
Dicetuskan oleh A. Hitler yang memimpin Hitler Jugend, ia menulis buku Mein
Kampf. Setelah Perang Dunia I, 1933 Hitler mengadakan pemberontakan dengan para
buruh tapi gagal, kemudian Hitler dengan dukungan dan berkembang sehingga menjadi
Fuhrer (pemimpin tunggal). Nazisme Hitler mengajarkan bahwa bangsa Jerman adalah
bangsa yang unggul, agung. Pada Perang Dunia II, Fasisme Munsolini bersekutu
dengan Nasisme Hitler.
BAB III
PENUTUP
1.1 Kesimpulan
Setelah menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan dan perumusan
masalah pada makalah ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pendidikan kewarganegaraan membekali dan memantapkan dalam hubungan warga
negara Indonesia yang pancasilais dengan negara dan sesama warga negara.
Nilai-nilai pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memiliki
kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, dinamis, bersikap
demokratis dan berkeadaban.
1.2 Saran
Dalam mencipatakan suatu pemerintahan yang bersih, pemerintah seharusnya
menerapkan nilai-nilai Pancasila.
DAFTAR PUSTAKA
Rahayu,Minto.2007.pendidikan kewarganegaraan. Depok:Grasindo
http://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat
http://pengertianpengertian.blogspot.com/2012/09/pengertian-ideologi.html
http://ilovepkn.blogspot.com/2009/08/2-latar-belakang-pancasila-sebagai.html
http://makalahcyber.blogspot.com/2012/04/pancasila-sebagai-ideologi-terbuka.html