BAB VI

BAB VIII

PEMBANGUNAN DAERAH

A. Permasalahan yang Dihadapi

Pelaksanaan pembangunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan sektoral yang cenderung terpusat sehingga pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat secara optimal. Disamping itu, pembangunan sektoral yang terpusat kurang memperhatikan keragaman kondisi sosial ekonomi daerah sehingga menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, lemahnya kinerja pemerintah daerah, dan kurang efektifnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 99 telah hampir satu tahun dilaksanakan. Dengan latar belakang sistem pemerintahan yang sentralistis selama ini, dapat dimaklumi adanya hambatan-hambatan psikologis yang menyertai pelaksanaan kedua undang-undang tersebut. Ketidaksepahaman dan kekurangmengertian mengenai operasionalisasi konsep dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan, baik di pusat maupun di daerah merupakan beberapa masalah yang sebelumnya harus disepakati bersama.

Berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang sangat rinci dan kaku, serta keengganan beberapa instansi pemerintah pusat untuk mendelegasikan kewenangan, penyerahan tugas dan fungsi pelayanan, pengaturan perijinan, dan pengelolaan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah telah membatasi peran pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Kuatnya kendali pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah pada waktu yang lalu telah menyebabkan pula hilangnya motivasi, inovasi, dan kreativitas aparat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Berbagai upaya telah dilakukan secara konsisten untuk mengubah kondisi tersebut dengan meningkatkan otonomi daerah, mempercepat pendelegasian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah, serta desentralisasi pengaturan dan perijinan.

Pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 melalui Keppres Nomor 52 Tahun 2000. Sebagai akibat adanya perubahan kabinet dan tuntutan penanganan yang lebih intensif, maka melalui Keppres Nomor 157 Tahun 2000 telah dibentuk Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dengan tugas memperlancar pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengembangkan hak dan kewajibannya dengan melaksanakan semua kewenangan yang telah diberikan dan melakukan penyesuaian terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat di masing-masing daerah.

Selama ini pembangunan prasarana dan sarana di berbagai daerah belum optimal karena keterbatasan dana pemerintah dan luasnya wilayah yang harus dijangkau. Sebagai akibat dari kondisi ini, masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh kegiatan pembangunan dan pelayanan pemerintah secara memadai, khususnya kawasan timur Indonesia (KTI), daerah perbatasan, dan wilayah tertinggal lainnya. Ketidakmerataan persebaran penanaman modal dan keterbatasan jaringan prasarana dan sarana, berpengaruh pada kecepatan kemajuan pembangunan sosial ekonomi di setiap daerah. Tidak berkembangnya kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga diakibatkan oleh kurang kuatnya struktur kelembagaan ekonomi lokal, sehingga mata rantai produksi, pengolahan, dan pemasaran tidak berjalan optimal.

Dalam upaya mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah dan mengatasi dampak krisis ekonomi di daerah, pemerintah pusat telah melakukan berbagai kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan alokasi dana ke daerah, mempermudah akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan memperluas kesempatan dalam kegiatan produksi dan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia di daerah. Anggaran pembangunan yang dialokasikan ke daerah meningkat sebesar 300,8 persen dari Rp. 15,1 triliun pada TA 2000 menjadi Rp. 60,5 triliun pada tahun 2001 ini sehingga keseluruhan dana rupiah murni yang dikelola daerah mencapai 25,87 persen. Upaya pemerintah tersebut menghadapi masalah berupa lemahnya koordinasi dalam pengelolaan dana pembangunan dan kurangnya dukungan investasi swasta sehingga pengelolaan dana kurang optimal dalam meningkatkan pelaku ekonomi khususnya masyarakat kecil di berbagai daerah terutama masyarakat di perdesaan.

Pengembangan wilayah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup. Tujuan ini memiliki dimensi yang luas, tidak terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek non-fisik. Oleh sebab itu, upaya pencapaian melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses pembangunan, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Pencapaian tujuan pengembangan wilayah dapat diupayakan melalui: (1) peningkatan kemampuan masyarakat; (2) peningkatan efisiensi produksi; (3) pengendalian dampak lingkungan; (4) peningkatan kemampuan pemerintah daerah sejalan dengan pelimpahan kewenangan yang lebih besar; dan (5) peningkatan peran lembaga sosial ekonomi.

Agar upaya pencapaian tujuan pengembangan wilayah dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien, diperlukan pendekatan yang memungkinkan terciptanya sinergi dari seluruh pihak yang berkepentingan melalui keterpaduan program. Dalam konteks ini, penataan ruang dapat dijadikan alat untuk menciptakan sinergi dan keterpaduan terutama dari aspek spasial.

Permasalahan pokok yang terkait dalam pemberdayaan kawasan ketransmigrasian sebagai kawasan strategis dan cepat tumbuh adalah: (1) keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana permukiman, (2) kesulitan penyediaan lahan dan tuntutan untuk memanfaatkan potensi daerah hanya untuk masyarakat lokal pada masa otonomi daerah, (3) rendahnya partisipasi masyarakat secara luas, (4) belum lengkap dan memadainya peraturan dan perundangan penataan ruang dan pertanahan, dan (5) ketidakterpaduan pemanfaatan ruang.

Sebagian besar masyarakat perdesaan saat ini masih berada pada pola kehidupan dan budaya perdesaan yang mengandalkan sumber kehidupan dari pertanian subsisten atau sebagai buruh tani yang pendapatannya tidak pasti dan rendah. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan yang relatif tertinggal dibanding daerah perkotaan yang disebabkan oleh lapangan kerja dan kegiatan usaha yang tidak kompetitif untuk memberikan pendapatan masyarakat yang cukup, kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana permukiman.

Di daerah perkotaan masih dihadapi masalah dan tantangan berikut: (1) permasalahan pembangunan kota yang semakin multi dimensional; (2) menurunnya kondisi sosial masyarakat secara tajam yang menjurus pada terjadinya konflik sosial; (3) bertambahnya penduduk miskin dan pengangguran di berbagai sektor; (4) terjadinya degradasi lingkungan kehidupan di perkotaan; (5) terbatasnya pelayanan infrastruktur perkotaan dalam mendukung ekonomi lokal; (6) penyelenggaraan pelayanan umum belum efektif dan efisien; (7) terbatasnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip kepemerintahan dan pengelolaan perkotaan yang baik, diantaranya partisipatif, transparan, responsif, akuntabel, dan profesional; dan (8) proses desentralisasi masih dalam masa transisi dan perlu pemantapan.

Sementara itu dalam pengembangan sarana prasarana permukiman dihadapi masalah-masalah: (1) masih rendahnya pelayanan air bersih; (2) masih rendahnya pelayanan air limbah; (3) menurunnya pelayanan jaringan jalan; (4) masih luasnya daerah tergenang; dan (5) makin meningkatnya kawasan kumuh.

Sedangkan permasalahan yang perlu ditangani dalam pengembangan perumahan adalah: (1) masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki rumah (lebih kurang 4.338.000 rumah tangga dan 10 persen diantaranya merupakan rumah tangga miskin); (2) sebanyak 13.140.580 unit rumah yang ada belum memenuhi kualitas layak huni; (3) belum efisiennya pasar perumahan primer; dan (4) terbatasnya sumber pembiayaan bagi pembangunan perumahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan kawasan tertinggal dan perbatasan antara lain adalah: (i) prioritas pembangunan daerah lebih banyak ditujukan kepada wilayah-wilayah yang berpenduduk padat dan mudah terjangkau; (ii) terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, terutama pada kawasan-kawasan yang terisolir dan tertinggal; (iii) terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan serta sumber daya manusia; dan (iv) belum adanya perhatian dari pelaku ekonomi swasta atau investor, baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dari luar, di lain pihak potensi ekonomi dan sumber daya alam kawasan-kawasan tersebut cukup besar untuk dikembangkan; (v) belum adanya tata ruang kawasan atau kepulauan yang terisolir; dan (vi) kelembagaan adat yang belum berfungsi secara penuh pengambilan keputusan publik di satu sisi dan pelaksanaan pembangunan yang selama ini masih berorientasi kepada pemerintah di sisi lain.

Melalui pendekatan penataan ruang yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengembangan wilayah dapat diatur untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa aspek penting yang dapat diatur adalah: (1) penetapan dan pengelolaan kawasan industri dan sentra produksi; (2) penataan permukiman dan pengembangan infrastruktur; (3) penatagunaan sumber daya alam; dan (4) pengelolaan kawasan lindung yang efektif.

Di bidang penataan ruang, beberapa permasalahan utama yang dihadapi adalah sebagai berikut: (1) adanya kesenjangan antara pengembangan wilayah baik antarwilayah dan di dalam wilayah. Kesenjangan antarwilayah KBI dan KTI dapat diindikasikan dari kontribusi PDRB KTI (tahun 1997/1998) terhadap perekonomian nasional hanya 17 persen dibandingkan dengan kontribusi PDRB KBI yang mencapai 83 persen. Sementara kesenjangan di dalam wilayah diperlihatkan dari perbedaan kondisi wilayah di lima pulau terbesar; (2) ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya adalah adanya disparitas tingkat pertumbuhan penduduk di desa (1990-1995) sebesar 0,11 persen yang jauh lebih rendah dibandingkan di kota besar sebesar 4,49 persen, adanya akumulasi modal di kawasan perkotaan yang mengakibatkan migrasi penduduk terus menerus dari perdesaan ke perkotaan yang memberi tekanan terhadap kualitas lingkungan kehidupan di perkotaan; (3) dalam era otonomi daerah, beberapa kasus memperlihatkan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutannya, daya dukung lingkungan, keseimbangan dan dampaknya terhadap daerah lain, dan struktur hubungan hirarki fungsional yang lebih luas; (4) belum optimalnya koordinasi pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya; (5) masih terdapatnya daerah terisolasi dan terpencil sehingga masyarakat hidup dalam kualitas kehidupan yang relatif rendah; (6) belum efektifnya penataan ruang sebagai alat untuk pengembangan wilayah yang dapat mengakomodasikan kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pelaku pembangunan dan lintas sumber pembiayaan; (7) belum tegasnya pembagian wewenang dan tugas penataan ruang antar berbagai tingkatan dan antar instansi; (8) masih rendahnya pemahaman aparat pemerintah dan peranserta masyarakat akan pentingnya penataan ruang; (9) adanya pengalihfungsian lahan, termasuk di dalam kawasan lindung; (10) adanya ketertinggalan rencana tata ruang dengan keadaan di lapangan; dan (11) belum adanya mekanisme yang efektif dalam pemberian sanksi atas penyimpangan pemanfaatan ruang; (12) kerusakan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil akibat pengelolaan yang tidak terkendali; dan (13) masih banyak terjadi konflik pemanfaatan ruang pesisir antar berbagai kepentingan dan belum terakomodasinya kepentingan masyarakat pesisir.

Masalah pertanahan dewasa ini berkembang sejalan dengan laju perkembangan masyarakat dan pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Masalah pertanahan bersifat lintas sektoral, lintas regional dan multi dimensi yang meliputi dimensi hukum dan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan.

Masalah pertanahan strategis yang dihadapi bangsa Indonesia dalam Pembangunan Nasional, adalah:

(1) Kebijakan pertanahan yang selama ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan masih belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanah bagi sebagian besar masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah, dan terabaikannya aspek sosial dan kultur masyarakat hukum adat. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: (a) terjadinya kekeliruan penafsiran dalam pelaksanaan UUPA, perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang belum lengkap untuk dioperasionalkan; (b) belum adanya rasa aman dan rasa adil bagi rakyat kecil baik dalam memperoleh perlindungan hukum maupun kepastian hak-haknya atas tanah; (c) tuntutan masyarakat adat di berbagai wilayah akibat kepemilikan tanahnya terabaikan; (d) proporsi tanah yang tidak memiliki sertifikat masih cukup besar yaitu dari kurang lebih 78 juta bidang tanah baru 26 juta bidang yang telah disertifikatkan (33 persen); (e) posisi tawar yang sangat lemah bagi rakyat kecil dalam transaksi tanah, khususnya dalam penyediaan tanah untuk pembangunan.

Tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanah tersebut menjadi salah satu penyebab utama lemahnya posisi rakyat, khususnya golongan ekonomi lemah (rakyat kecil) dalam mengembangkan ekonomi dan kesejahteraannya.

(2) Adanya kesenjangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah baik di wilayah perdesaan maupun wilayah perkotaan antara lain yaitu: (a) 70 persen dari rumah tangga perdesaan yang menguasai tanah dengan luasan kurang dari 0,5 hektar, dengan porsi 43 persen termasuk kelompok tuna kisma dan petani yang memiliki tanah kurang dari 0,1 hektar; (b) terjadinya fragmentasi pemilikan tanah di kalangan petani karena pewarisan maupun akibat tekanan ekonomi; (c) terjadinya pemindahan/peralihan hak atas tanah pertanian dari petani kepada bukan petani yang tidak terkendali.

Kesenjangan penguasaan pemilikan tanah tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan yang memicu konflik sosial antara lain terjadinya penjarahan/pengkaplingan tanah, penggarapan tanah tanpa ijin yang berhak, pengrusakan perkebunan/hutan, tuntutan ganti rugi terhadap perlakuan yang dirasakan tidak adil di masa lalu dan sebagainya.

(3) Terdapat masalah penggunaan dan pemanfaatan tanah yang meliputi antara lain: (a) terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian yang tidak terkendali, khususnya perubahan sawah menjadi penggunaan non pertanian; (b) pola penggunaan tanah yang tidak seimbang antar wilayah dan tidak sesuai dengan daya dukung tanah dan lingkungan; (c) kurangnya pengendalian dan pemanfaatan tanah serta belum diterapkannya sangsi bagi pemegang hak atas tanah yang tidak melaksanakan kewajibannya, (d) belum tercapainya penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan peruntukan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dampak negatif masalah penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut mengakibatkan antara lain: (a) para petani kehilangan tempat berproduksi sehingga mengancam swasembada pangan; (b) meluasnya tanah kritis atau tanah rusak, khususnya di kawasan lindung; (c) terjadinya tanah kosong dan terlantar, pemilikan tanah secara absente, penyimpangan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah serta penurunan kualitas lingkungan; (d) penggunaan dan pemanfaatan tanah yang belum memperhatikan kaidah-kaidah tata ruang dan optimalisasi fungsi ruang.

(4) Masalah strategis lainnya yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengelolaan pertanahan yaitu pelayanan pertanahan yang masih dirasakan belum mampu memberikan kinerja yang diharapkan yaitu sederhana, aman, terjangkau, transparan. Hal ini disebabkan antara lain oleh: (a) profesionalisme aparat sebagai pelayan masyarakat di bidang pertanahan masih belum sebagaimana yang diharapkan; (b) terbatasnya infrastruktur pertanahan antara lain Peta Dasar Pendaftaran Tanah dan titik kerangka dasar kadastral nasional, serta informasi pertanahan yang handal dan transparan; (c) pengelolaan data pertanahan yang masih dominan dilakukan secara manual; serta (d) keterbatasan anggaran untuk membangun sarana penunjang seperti gedung kantor, pembangunan jaringan komputer dalam upaya perbaikan sistem pelayanan. Masalah-masalah tersebut berdampak kepada pelayanan pertanahan yang dinilai lambat, berbelit-belit serta mahal, sertifikat ganda, kesulitan penetapan harga tanah yang layak dan adil serta menghambat penyediaan tanah untuk pembangunan.

Walaupun masih banyak permasalahan yang dihadapi, akan tetapi hasil pembangunan pertanahan yang telah dicapai selama ini telah mampu meletakkan landasan bagi pembangunan pertanahan selanjutnya. Telah tersedianya aparat pertanahan di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota, sistem penataan pertanahan yang meliputi penataan penguasaan dan penggunaan tanah, pengurusan hak atas tanah dan pendaftaran tanah dengan teknologi mutakhir serta sistem pengawasan yang semakin mantap merupakan modal dasar bagi peningkatan dan pengembangan pembangunan pertanahan di masa mendatang.

Dimasa mendatang pengelolaan sumber daya tanah memerlukan suatu bentuk paket (kebijakan dan pelaksanaan) yang komprehensif dan dihadapkan kepada tantangan antara lain:

(1) Tuntutan Globalisasi

Tuntutan kebijaksanaan dan pelaksanaan pertanahan yang semakin adaptif dan terbuka terhadap mekanisme pasar bebas, yang bila tidak dicermati dan dikelola secara bijaksana dapat menimbulkan ketimpangan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang, serta dapat mengganggu pelestarian lingkungan hidup sebagai akibat dampak balik dari globalisasi.

(2) Desentralisasi Kewenangan

Desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan yang merupakan konsekuensi pelaksanaan otonomi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memerlukan suatu format yang jelas dan suatu proses yang arif dan bertahap namun konsisten dan pasti dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah identitas dan integritas nasional.

(3) Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi nasional menuntut tidak hanya kemudahan dalam pelayanan pertanahan, memperkuat landasan pembangunan pertanian dalam rangka pengamanan ketahanan pangan dan investasi, namun juga memerlukan suatu informasi global, jaminan dan kepastian dalam dunia usaha (investasi) secara nasional, sehingga faktor ketidakpastian (uncertainty) hukum, politik, sosial, ekonomi, keamanan dan bahkan kenyamanan dapat ditekan seminimal mungkin, yang pada gilirannya akan menciptakan iklim yang sejuk dan kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat luas.

(4) Institusi Pertanahan

Terciptanya institusi pertanahan yang mantap didukung oleh aparatur yang bersih dan berwibawa yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di bidang pertanahan. Disamping itu juga penyediaan perangkat hukum pertanahan nasional yang dapat memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah, serta pelayanan pertanahan yang sederhana, terbuka, terjangkau, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan bermotivasi tinggi, serta memanfaatkan kemajuan teknologi.

Masalah pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak tidak terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi-sosial, akan tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan politik. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan masalah pemberian akses bagi masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh akses disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat, dan adanya kesediaan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada di pemerintah kepada masyarakat, atau dari kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah.

Kondisi politik yang terjadi di beberapa daerah terutama di Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya dan Maluku dipicu oleh kesenjangan sosial dan ekonomi, tuntutan masyarakat terhadap penghormatan hak asasi manusia dan keadilan, serta perbedaan yang muncul akibat keragaman suku, budaya, adat, kebiasaan dan agama. Permasalahan tersebut perlu dipecahkan secara serius dan bertahap dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah.

B. Langkah-langkah Kebijakan dan Hasil-hasil yang Dicapai

1.Mengembangkan Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, serta berbagai peraturan perundang-undangan pendukungnya memberikan peluang bagi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Berbagai upaya untuk mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta meningkatkan kinerja unit-unit organisasi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini didukung dengan penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Upaya pengembangan otonomi daerah juga terkait dengan peningkatan hubungan kegiatan eksekutif dan legislatif termasuk pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang prinsip-prinsip demokrasi, reformasi dan supremasi hukum, penegakan kedudukan DPRD yang sejajar dan sebagai mitra pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Disamping itu, pengembangan otonomi daerah perlu didukung dengan partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat yang efektif dan demokratis dalam proses pengambilan keputusan sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat mengakomodasi kreasi dan aspirasi masyarakat.

1.1Langkah-langkah Kebijakan

Dalam upaya mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh meliputi :

1.1.1Pembentukan Tim Kerja Pusat

Melanjutkan pekerjaan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 2000, maka berdasarkan Keppres Nomor 157 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan tugas yaitu: (1) merumuskan dan menyusun konsep kebijakan strategis serta menetapkan pentahapan dan prioritas penyusunan peraturan tindak lanjut; (2) memantau dan memfasilitasi peraturan pelaksanaan serta melakukan sosialisasi dan konsultasi pelaksanaannya; (3) merumuskan langkah-langkah mempercepat dan memperlancar pelaksanaan perwujudan otonomi daerah, termasuk penyerahan/pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dokumen dan arsip dari pusat ke daerah, serta peningkatan kapasitas daerah.

Tim Kerja Pusat (Tim Keppres 157/2000) tersebut, dalam melaksanakan tugasnya dibagi lagi menjadi 6 Sub Tim Kerja, yaitu: (1) Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Kewenangan; (2) Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Kelembagaan; (3) Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Personil; (4) Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Keuangan dan Aset; (5) Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Dokumentasi/Arsip (6) Sub Tim Kerja Pengembangan Kapasitas Daerah. Tugas dari setiap sub tim kerja ini meliputi perumusan kriteria, penyusunan naskah perundang-undangan, pengkoordinasian, pensosialisasian, dan pemfasilitasian yang diharapkan dapat menyelesaikan seluruh permasalahan dalam menopang kelancaran pelaksanaan otonomi daerah.

1.1.2Perkuatan Tim Kerja Pusat

Disadari bahwa pekerjaan percepatan implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan suatu pekerjaan yang besar, komplek dan berskala nasional, maka dipandang perlu Tim Kerja Pusat yang sudah dibentuk tersebut dapat bekerja sistematis, efisien dan didukung oleh semua komponen. Dengan telah selesainya pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D), maka dipandang perlu adanya perubahan pengelompokan tugas dari Tim Kerja Pusat tersebut. Untuk merespon bentuk baru pengelompokan kegiatan Tim Kerja Pusat (Tim Keppres 157) tersebut ke depan, maka Tim Kerja tersebut dianggap perlu untuk dilengkapi dengan sebuah Sekretariat Tetap dan sebuah Satuan Tugas (Satgas) Monitoring, Evaluasi dan Respon. Satgas Monitoring, Evaluasi dan Respon ini pada masa mendatang diharapkan dapat memberikan masukan kepada masing-masing Sub Tim Kerja dari Tim Keppres Nomor 157 Tahun 2000 dengan melakukan pengkajian-pengkajian terhadap hal-hal berikut, yaitu: (1) peraturan perundangan yang diperlukan; (2) kesiapan fasilitasi pusat terhadap daerah; (3) P3D yang sudah diserahkan; (4) Peraturan Daerah (Perda) yang sudah diterbitkan; serta (5) identifikasi peningkatan kapasitas daerah.

1.2Hasil-hasil yang Dicapai

Beberapa hasil yang telah dicapai dalam pengembangan otonomi daerah dengan melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dikelompokkan, yaitu:

1.2.1Kewenangan Untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah sampai saat ini telah menyelesaikan beberapa Peraturan Pemerintah tentang penataan kewenangan daerah otonom yaitu: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi; (8) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Kewenangan pemerintah daerah yang sudah berada pada Kabupaten/Kota tidak diserahkan secara aktif namun melalui pengakuan pemerintah. Pada saat ini tinggal 53 Kabupaten/Kota saja dari 365 Kabupaten/Kota yang ada belum menyerahkan daftar kewenangannya. Kabupaten/Kota tersebut termasuk 29 Kota Administratif (Kotif) yang sebagian mungkin meningkat statusnya menjadi Kota atau sebagian mungkin turun menjadi satu atau lebih kecamatan kembali. Proses pengakuan terhadap daftar kewenangan tersebut tengah berjalan dan diperkirakan dapat diselesaikan pada bulan Juli 2001 mendatang. Dengan selesainya pengakuan kewenangan tersebut diharapkan masing-masing daerah sudah dapat dengan cermat melakukan pengkajian ulang struktur perangkat daerah yang ada agar efisien, kaya fungsi, mengisi lembaga daerah dengan orang yang qualified tanpa dilandasi dengan euphoria kedaerahan, melaksanakan standar pelayanan minimun, dan dapat menghitung biaya pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda) masing-masing daerah yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2.2Kelembagaan Pada saat ini, pemerintah sudah menyelesaikan berbagai peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan daerah antara lain: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Dalam hal pembinaan, Pemerintah Pusat secara terus menerus melakukan pembinaan terhadap penataan organisasi daerah dengan mengikuti perkembangan dan menampung serta ikut memecahkan permasalahan yang muncul dalam penataan organisasi. Menampung dan membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dalam alih aset, dokumen dan personil dalam pelaksanaan penataan organisasi di daerah.

1.2.3Personil dan PeralatanPemerintah saat ini sudah menyelesaikan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan personil dan peralatan yang mencakup antara lain: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Penyederhanaan penyerahan personil (PNS pusat di Kanwil menjadi pegawai Propinsi, PNS pusat di Kandep menjadi pegawai Kabupaten/Kota) ternyata telah membawa dampak yang serius. Di banyak daerah jumlah personil menjadi berlebihan dan memerlukan belanja pegawai sangat besar. Di lain pihak banyak daerah yang menerapkan daerahisme dalam penempatan personil. Telah terjadi eksodus perpindahan personil (berkualitas) dari satu daerah ke daerah lainnya. Ini tentu akan melemahkan daerah yang bersangkutan dalam penyelenggaraan otonomi yang justru memerlukan tenaga-tenaga yang menguasai birokrasi, analisis bagaikan seorang akademisi dan berintuisi bisnis layaknya seorang enterpreneuer. Kewenangan daerah dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan pegawai, pelatihan dan pendidikan telah membawa berbagai implikasi. Kurangnya pemahaman dan tidak dipatuhinya peraturan perundangan lainnya oleh daerah telah muncul dalam bentuk pemberhentian/pemindahan (usia produktif) yang lebih mendahulukan suka dan tidak suka (like and dislike), pengangkatan yang tidak sesuai dengan jenjang kepangkatan, dan politiking menimbulkan keresahan bagi pegawai daerah (eks Kanwil/Kandep). Sampai saat ini, tidak kurang 2,07 juta personil yang semula berstatus pegawai pusat dari 11 instansi (Departemen/LPND) telah dialihkan menjadi personil pegawai daerah dalam rangka mendukung otonomi daerah.

1.2.4Keuangan DaerahPada saat ini, pemerintah telah menyelesaikan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang telah selesai tersebut, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.

Dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah mulai tahun 2001 ini, telah ditetapkan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Keppres Nomor 181 Tahun 2000. Selain itu, pemerintah melakukan pemantauan APBD dan permasalahan ketidaksesuaian antara penerimaan dan kebutuhan riil daerah yang muncul. Penyelesaian kekurangan biaya P3D untuk daerah tertentu menggunakan dana kontinjensi APBN melalui Keppres Nomor 39 Tahun 2001, penetapan metode perhitungan dan pembagian bagi hasil SDA serta penetapan dan penyaluran bagi hasil PBB, BPHTB dan PPh perorangan dan peninjauan kembali formula DAU. Khusus mengenai penyempurnaan formula DAU, hal ini diperlukan karena ada 20 propinsi dan 65 kabupaten/kota yang melaporkan kekurangan DAU akibat adanya pelimpahan P3D dari pusat yang kemudian pembiayaannya menjadi tanggung jawab daerah.

1.2.5Pembentukan Daerah Otonom BaruPembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) adalah hak daerah dan dijamin dalam pasal 5, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Namun pemekaran yang sudah selesai dan sebagian yang tengah diproses di DPR-RI telah mengedepankan masalah politis dibandingkan prosedur dan persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000. Sampai saat ini, dari 13 usulan daerah yang diajukan telah diselesaikan: (i) Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; (ii) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; (iii) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Bangka Belitung; dan (iv) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo. Pada tingkat kabupaten/kota, pemerintah telah menyampaikan ke DPR-RI sebanyak 12 RUU tentang peningkatan status Kota Administratif menjadi Kota dari sejumlah 29 usulan daerah.

1.2.6Pedoman, Bimbingan, Arahan, Pelatihan dan Supervisi

Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah mempunyai kewenangan dalam membuat suatu pedoman, bimbingan, arahan, pelatihan dan supervisi. Sampai saat ini, Departemen/LPND sedang menyelesaikan pedoman-pedoman penyelenggaraan bidang antara lain: Energi dan Sumber Daya Mineral (1 Keppres), Perhubungan (Peraturan Pemerintah Kepelabuhanan dan Peraturan Pemerintah Kebandarudaraan), Kehutanan (9 Peraturan Pemerintah), Investasi/BKPM (3 Keppres), Kelautan dan Perikanan (1 Peraturan Pemerintah), BPN (1 Peraturan Pemerintah), serta Perencanaan (Peraturan Pemerintah Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Nasional).

2.Meningkatkan Pengembangan Wilayah

Upaya meningkatkan pengembangan wilayah pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antarwilayah, mengembangkan keterkaitan kegiatan perekonomian desa dan kota, mempercepat pengembangan wilayah tertinggal dan daerah perbatasan, mempercepat penyediaan hunian di perkotaan, serta meningkatkan pengelolaan penataan ruang dan pertanahan.

Pengembangan wilayah juga dilakukan dengan melanjutkan pengembangan perkotaan dan permukiman yang mendukung fungsi kota secara optimal, baik sebagai pusat pelayanan maupun sebagai pusat pertumbuhan yang terkait dengan daerah perdesaan dan sekitarnya.

Pengembangan perkotaan terus dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran yang diharapkan yakni: (1) terselenggaranya upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan dan perdesaan; (2) terfasilitasinya daerah dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan perkotaan serta mewujudkan kepemerintahan kota yang baik; dan (3) meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Sementara itu, sasaran pengembangan prasarana dan sarana permukiman adalah: (1) meningkatnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman di perkotaan dan perdesaan; (2) memperbaiki kawasan kumuh di perkotaan; (3) mendukung penanggulangan bencana alam dan kerusuhan; dan (4) meningkatnya fungsi kawasan di perkotaan.

Dalam pengembangan perumahan sasaran yang hendak dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau serta terwujudnya lingkungan perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.Berdasarkan kondisi permasalahan dan arah kebijakan pembangunan pertanahan sebagaimana dituangkan dalam GBHN, maka strategi kebijakan pembangunan pertanahan tahun 2000-2004 adalah mengembangkan kepastian hukum, administrasi dan sistem informasi pertanahan yang efektif melalui pengembangan kelembagaan dan aparat yang profesional, serta penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan untuk memberikan landasan pengelolaan pertanahan yang memberikan jaminan perlindungan hukum dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.

2.1Langkah-langkah Kebijakan

Langkah-langkah kebijakan dalam meningkatkan pengembangan wilayah adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatkan aksesibilitas prasarana dan sarana ekonomi ke seluruh wilayah melalui program peningkatan jalan dan jembatan propinsi dan program perhubungan dan penanganan jalan kabupaten/kota melalui berbagai sumber dana baik rupiah murni maupun pinjaman luar negeri. Kedua program tersebut bertujuan untuk mempertahankan kondisi mantap ruas-ruas jalan yang berstatus jalan propinsi dan jalan kabupaten/kota, serta peningkatan jalan pada ruas jalan strategis di masing-masing daerah. Selain itu, juga dilaksanakan program operasi dan pemeliharaan pengairan pada areal irigasi yang telah dibangun dan diserahkan pengelolaannya kepada daerah propinsi.(2) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah yang sudah ada dan potensial cepat tumbuh, yang didasarkan atas potensi dan keunggulan wilayah melalui program pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP), dan pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

(3) Mewujudkan modernisasi pengolahan produksi dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, industri dan pariwisata pada sentra-sentra produksi dan kawasan potensial lainnya.

(4) Pelibatan berbagai pelaku pembangunan di daerah dalam rangka pengembangan wilayah, serta meningkatkan kerjasama kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, baik untuk mendukung pembangunan prasarana dan sarana wilayah, pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, pengembangan kawasan transmigrasi, dan kawasan potensial lainnya.

(5) Meningkatkan dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta berbagai fasilitas yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan keterkaitan antar wilayah.(6) Meningkatkan investasi dalam mendukung pembangunan ekonomi wilayah.(7) Meningkatkan kapasitas pengelolaan pembangunan perkotaan; mewujudkan kepemerintahan kota yang baik, yang didasarkan pada prinsip antara lain partisipatif, transparan, responsif, akuntabel, dan profesional; menyempurnakan struktur kelembagaan kota; meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan; mengembangkan institusi lokal di perkotaan; dan meningkatkan upaya penanggulangan masalah kemiskinan dan kerawanan sosial.(8) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman antara lain: air bersih, drainase, air limbah, persampahan, penanggulangan banjir, jalan lokal, terminal, pasar, sekolah, perbaikan kampung, dan sebagainya; meningkatkan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman; melaksanakan perbaikan kawasan kumuh; meremajakan dan merevitalisasi kawasan strategis; dan melestarikan kawasan bersejarah dan kawasan tradisional.

(9) Deregulasi dan regulasi sistem pembiayaan dan pembangunan perumahan; meningkatkan kualitas pasar primer perumahan; penyempurnaan mekanisme subsidi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan berpendapatan rendah; mengembangkan rumah susun sewa sederhana di kota-kota besar; mengembangkan sistem penyediaan perumahan yang bertumpu pada swadaya masyarakat; mengembangkan sistem penyediaan perumahan yang bertumpu pada swadaya masyarakat; dan merestrukturisasi BUMN/BUMD yang bergerak dalam penyediaan perumahan.(10) Dalam rangka melanjutkan dan mengisi program pengembangan kawasan tertinggal yang telah dimulai pada tahun 2000 dengan dana sebesar Rp. 67,909 juta yang dialokasikan melalui dana pembangunan daerah, maka pada tahun 2001 telah dilakukan evaluasi kegiatan pengembangan wilayah tertinggal, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Propinsi. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kawasan yang relatif tertinggal dan mengembangkan keterkaitannya dengan pengembangan wilayah lainnya yang lebih maju, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tertinggal, telah dilaksanakan di seluruh daerah. Kegiatan ini antara lain berupa identifikasi lokasi atau wilayah tertinggal di 26 propinsi, identifikasi kegiatan, perencanaan kegiatan oleh masyarakat bersama aparat pemerintah, survai lokasi, serta pembinaan administrasi kegiatan di tingkat propinsi.(11) Meningkatkan pengelolaan penataan ruang melalui: (a) pemantapan dan pendayagunaan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK); (b) pemantapan kelembagaan pemerintah daerah di bidang penataan ruang; (c) penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sebagai penjabaran dari operasionalisasi RTRWK; (d) peningkatan kualitas aparat pemerintah daerah dan penegak hukum, peranserta masyarakat dan DPRD dalam penataan ruang; dan (e) penetapan kebijakan perijinan pembangunan yang beradaptasi dengan ketentuan rencana tata ruang.

(12) Mengatasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan penataan ruang laut melalui: (a) pengembangan konsep, penyusunan pedoman-pedoman, perundang-undangan, standar, dan manual untuk penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (b) penyusunan kebijakan dan strategi perwilayah penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam kerangka nasional negara kesatuan; dan (c) pengembangan sistem informasi dengan basis data spasial untuk penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

(13) Merumuskan dan menyediakan bantuan bagi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berupa: (a) Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) bidang Penataan Ruang; (b) panduan penanganan permasalahan lintas propinsi; (c) fasilitasi kerjasama antardaerah; dan (d) bantuan teknis kepada daerah, apabila diminta oleh daerah dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan Pemerintah Pusat.

(14) Strategi pembangunan pertanahan tahun 2000-2004 dijabarkan dalam langkah-langkah kebijakan berikut: (a) melaksanakan reformasi peraturan perundang-undangan pertanahan untuk memberikan landasan pengelolaan pertanahan yang memberikan iklim yang kondusif bagi perlindungan hukum dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah termasuk hak masyarakat hukum adat, pengembangan fungsi sosial hak atas tanah, memberikan perlindungan kepada golongan ekonomi lemah, mencegah ketimpangan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah melalui peningkatan pelaksanaan landreform, semakin adaptif dan terbuka terhadap mekanisme pasar global, dengan tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional serta pertahanan dan keamanan; (b) melaksanakan penyelesaian sengketa pertanahan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat; (c) melaksanakan pelayanan pertanahan secara proaktif dengan memberikan berbagai kemudahan melalui penyederhanaan persyaratan dan proses pelayanan, kejelasan prosedur, transparansi biaya, kepastian waktu penyelesaian, pemberian pelayanan informasi dan penanganan pengaduan secara tepat. Selain itu memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan dukungan terhadap pelayanan pertanahan antara lain kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah kepada Surveyor Berlisensi (bukan juru ukur pemerintah); (d) meningkatkan dan mengembangkan penataan pertanahan serta pengendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat di mana pemerintah sebagai fasilitator untuk mewujudkan tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup sesuai tata ruang wilayah; (e) menyediakan data dan mengembangkan sistem informasi pertanahan secara sistematis, lengkap, akurat dan aktual untuk mempermudah pelayanan pertanahan di segala bidang pembangunan baik oleh masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha; (f) mengembangkan kapasitas kelembagaan yang didukung aparat yang profesional sebagai upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi pelayanan pertanahan yang sederhana, aman, terjangkau, tepat waktu, terbuka dan mutakhir serta menjamin kepastian hukum hak atas tanahnya.

2.2Hasil-hasil yang Dicapai

2.2.1Pengembangan Ekonomi Wilayah

Dari berbagai program pengembangan prasarana ekonomi yang dilaksanakan selama ini, pada tahun 2000 mengalami peningkatan yaitu dicapai kondisi mantap 60 persen. Kondisi ini meningkat pada tahun 2000, dengan melalui dana BPJP sebesar Rp. 457,8 miliar berhasil dicapai kondisi mantap jalan propinsi sekitar 65,46 persen atau sepanjang 29.749,19 kilometer dari total jalan propinsi sepanjang 45.444,91 kilometer. Penanganan tersebut tidak termasuk untuk jembatan mengalami penurunan sehingga kondisi mantap jembatan telah mencapai 208.200 meter pada tahun 1999/2000 menjadi 197.975,18 meter. Dengan telah diberlakunya DAU pada TA 2001 tidak dialokasikan lagi dana khusus penanganan jalan dan jembatan dari pusat, kecuali untuk dana-dana pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (on going project).

Melalui dana pembangunan kabupaten/kota pada TA 2000 dialokasikan sebesar Rp. 1.575.624,5 juta untuk penanganan jalan kabupaten/kota. Pencapaian kondisi jalan mantap sekitar 54,31 persen atau sepanjang 130.477,55 kilometer dari panjang total 240.215,17 kilometer. Ini mengalami peningkatan bila dibandingkan TA 2000 sebesar 51,13 persen.

Sampai dengan TA 2000, lahan yang dibuka untuk permukiman transmigrasi seluas 16.223,34 hektar yang terdiri dari lahan pekarangan seluas 6.312,45 hektar dan lahan usaha I seluas 9.910,89 hektar. Sementara itu, pada TA 2000 jumlah rumah transmigran yang telah dibangun mencapai 31.265 unit dan pada tahun 2001 diperkirakan akan terbangun 3.940 unit. Sedangkan fasilitas umum yang telah dibangun meliputi 96 buah puskesmas pembantu, 524 rumah ibadah, 119 gudang dan 150 unit rumah petugas.

Pembangunan jalan penghubung sampai dengan TA 2000 mencapai 604,56 kilometer dan jembatan sepanjang 4.446,84 meter yang tersebar di seluruh permukiman transmigrasi. Melalui program pengembangan transmigrasi dan permukiman perambah hutan pada tahun 2000 dan 2001 hanya dialokasikan program penempatan dan pembinaan transmigrasi, sedangkan pembangunan permukiman hanya diprioritaskan untuk penanganan pengungsi dan transmigran masyarakat setempat yang untuk tahun 2000 ditempatkan pada 26 UPT dan pada tahun anggaran 2001 akan ditempatkan pada sekitar 53 UPT.

Realisasi penerimaan kedatangan transmigran di permukiman baru pada tahun 1999/2000 mencapai 16.985 KK, terdiri dari 8.566 KK Transmigran Umum, 1.768 KK Transmigran Swakarsa Berbantuan dan 6.651 KK Transmigrasi Swakarsa Mandiri. Sementara itu realisasi penerimaan kedatangan transmigran pada tahun 2000 adalah 6.797 KK, terdiri dari 4.459 KK Transmigrasi Umum, 1.431 KK Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan 907 KK Transmigrasi Swakarsa Mandiri. Perkiraan realisasi penerimaan kedatangan transmigran pada Agustus 2001 adalah sebesar 3.160 KK.

Perbandingan komposisi alokasi antara Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dengan Transmigran Daerah Asal (TDA) pada TA 1999/2000 adalah sebesar 83,83 persen, dan pada TA 2000 sebesar 86,64 persen, untuk TPS.

Proses pembinaan transmigran dilakukan selama 5 tahun, dan meliputi pemberdayaan usaha ekonomi dan pemberdayaan sosial budaya. Sampai dengan tahun 2001 akan diberdayakan sekitar 133.497 KK transmigran. Pemberdayaan usaha ekonomi meliputi pemberdayaan produksi dan pengolahan hasil sumber daya alam, kelembagaan ekonomi dan pemasaran, dan partisipasi usaha ekonomi. Sedangkan pemberdayaan terhadap aspek sosial budaya meliputi pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan bantuan pangan dan aktivitas sosial budaya serta penyiapan pemerintahan desa.

2.2.2Pembangunan Perdesaan

Berbagai upaya dalam rangka pengembangan masyarakat secara terus menerus telah dilakukan: (a) peningkatan kemampuan masyarakat dalam proses perubahan sosial; (b) penguatan pelayanan masyarakat oleh pemerintah desa/kelurahan; dan (c) pemantapan kelembagaan baik lembaga pemerintah desa/kelurahan maupun lembaga kemasyarakatan dalam menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya tuntutan baru dalam rangka pemantapan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya ketersediaan sumber daya bagi peningkatan sarana pelayanan masyarakat di tingkat desa/kelurahan.

Hasil yang telah dicapai antara lain peningkatan bantuan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa/Kelurahan. Pada tahun anggaran 1999/2000 bantuan dana pembangunan untuk setiap desa/kelurahan sebesar Rp. 10 juta yang tersebar ke 68.988 desa. Pada tahun anggaran 2000 bantuan perdesa mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 9 juta perdesa, tetapi jumlah itu untuk penggunaan selama 9 bulan, sedangkan pada tahun anggaran 2001 bantuan dana pembangunan desa tidak ada. Hal ini sesuai dengan nuansa otonomi daerah yang dana dan kewenangan pengelolaan diserahkan kepada daerah melalui dana alokasi umum. Bantuan dana pembangunan desa pada tahun 1999/2000 dan tahun 2000 tersebut penggunaannya diarahkan sebagai bantuan yang langsung dikelola oleh perangkat desa/kelurahan dan dikelola oleh PKK. Bantuan langsung yang dikelola oleh perangkat desa dimanfaatkan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan. Bantuan yang dikelola PKK dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan 10 program pokok PKK, pembinaan anak dan remaja. Untuk mengukur keberhasilan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan masyarakat, dikembangkan sistem evaluasi dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu kelengkapan sarana dan prasarana kerja, jumlah perangkat desa/kelurahan, struktur organisasi, dan fungsi pemerintahan desa/kelurahan. Berdasarkan keempat indikator tersebut maka ditetapkan beberapa kategori pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan tersebut.

Sementara itu untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di daerah dilaksanakan suatu program yang berorientasi kepada pengembangan ekonomi masyarakat, dan dikelola melalui pola kemitraan sesuai karakteristik masyarakat daerah setempat. Sebagai tindak lanjut dari pendekatan tersebut diatas maka pada TA 2000 telah dilaksanakan ujicoba di berbagai daerah antara lain pengembangan ekonomi lokal (PEL) di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Yogyakarta, dan Irian Jaya; dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Cilacap, Luwu Banggai, dan Batam.

Disamping itu juga telah berhasil dilakukan upaya untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan di tingkat masyarakat dan pemerintahan kecamatan, serta kabupaten melalui program peningkaran kapasitas yang meliputi pengembangan dan pengujian mekanisme perencanaan berbasis masyarakat; mengefektifkan kelembagaan masyarakat yang diperlukan serta analisis dan reformasi kelembagaan di tingkat kecamatan; memperkenalkan sistem pendukung manajemen yang penting termasuk sistem informasi manajemen dan sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif; meningkatkan taraf pendidikan dan ketrampilan teknis staf PMD, dan memperkuat perencanaan pembangunan sumber daya manusia kemampuan manajemen dan strategis di lingkungan PMD. Program ini dilaksanakan di beberapa daerah, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Barat.

2.2.3Pembangunan Perkotaan

Pembangunan perkotaan dalam TA 2000 dilaksanakan melalui pendekatan desentralisasi dan dekonsentrasi. Pendekatan dekonsentrasi dilaksanakan bagi proyek-proyek yang terkait dengan pinjaman luar negeri untuk perkotaan, sedangkan pendekatan desentralisasi dilaksanakan melalui dana pembangunan kabupaten/kota.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di perkotaan, pada TA 2000 dilanjutkan pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di 1.298 kelurahan di Pulau Jawa. Berlandaskan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat, melalui P2KP telah dibentuk 1.298 badan keswadayaan masyarakat dan telah disalurkan bantuan kepada penduduk miskin dalam bentuk perbaikan sarana-prasarana lingkungan, bantuan modal usaha bergulir, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan realisasi anggaran pada TA 2000 sebesar Rp. 384.359.000.000,-.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan perkotaan dan mewujudkan pemerintahan yang baik, serta mengembangkan mekanisme pembangunan perkotaan yang partisipatif telah direalisasikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah melalui Prakarsa Terobosan untuk Pembangunan Daerah Perkotaan pada 9 kota, Strategi Pembangunan Kota di Kota Bandung yang merupakan satu diantara 9 proyek percontohan di Asia Tenggara, Inovasi Manajemen Perkotaan pada 48 pemerintah kota/kabupaten, serta Program Dasar Pembangunan Perkotaan yang membantu perencanaan pembangunan secara partisipatif di 11 kota.

2.2.4Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Melalui pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana permukiman di perkotaan pada tahun 2001 akan dicapai peningkatan kapasitas air bersih menjadi 102.500 liter/detik yang melayani 51.226.272 jiwa, penanganan drainase pada 20 kota metropolitan/besar dan 240 kota sedang serta kecil, penanganan air limbah di 8 kota metropolitan/besar dan 372 kota sedang serta kecil; pengendalian banjir di 7 kota metropolitan/besar; penanganan jalan kota sepanjang 27.900 kilometer, serta penataan dan revitalisasi pada 12 kawasan di perkotaan. Disamping itu, pada tahun 2001 ini sedang dibangun prasarana air bersih dan sanitasi di 12.200 desa, serta pembangunan prasarana dan sarana perekonomian di 1.700 desa pusat pertumbuhan.

Sementara itu hasil dari pembangunan perumahan adalah disalurkannya subsidi kredit pemilikan rumah bagi 826.200 unit rumah RS/RSS; tersedianya rumah susun sewa sederhana sebanyak 11.100 unit; subsidi prasarana dan sarana dasar bagi 357.520 unit RS/RSS; tersedianya 12.200 unit rumah melalui kegiatan Pembangunan Perumahan yang Bertumpu kepada Kelompok; tersusunnya mekanisme pasar pembiayaan perumahan; dan tersedianya peraturan pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan.

2.2.5Pengembangan Wilayah Tertinggal

Dengan diberlakukannya dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2001, maka dana pembangunan untuk kawasan tertinggal tidak dialokasikan tersendiri dan untuk pembangunan kawasan tertinggal di daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing. Kegiatan utama pengembangan kawasan tertinggal dan perbatasan selama tahun 2000 sampai awal 2001 adalah identifikasi kawasan tertinggal dan perbatasan di 26 propinsi, sedangkan pada tahun 2001 pelaksanaan kegiatan diutamakan pada konsolidasi program pada tingkat pusat dan mengevaluasi kegiatan tahun 2000 di daerah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain koordinasi antarsektor dan antara pusat dan daerah, workshop tentang evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan tertinggal, workshop tentang redefinisi program pengembangan kawasan tertinggal serta pertemuan koordinasi lainnya dalam rangka menyusun rencana penanganan kawasan tertinggal melalui dana alokasi khusus pada tahun 2002.

2.2.6Penataan Ruang

Dari sisi perencanaan, gambaran penanganan penataan ruang secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut:

(1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

(2) Penyusunan Rencana Tata Ruang Pulau, untuk 5 pulau besar yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Irian. Dalam tahun anggaran 2001 tengah dilakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi;

(3) Dari 30 propinsi yang ada, berdasarkan informasi hingga bulan April 2001 diketahui: (a) terdapat 26 propinsi (87 persen) yang telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) yang telah menjadi peraturan daerah; (b) dari 26 propinsi tersebut di atas, terdapat 22 RTRWP (85 persen) yang memenuhi kriteria untuk ditinjau kembali, karena sudah lebih dari lima tahun; dan (c) terdapat 4 propinsi yang RTRWPnya tengah dalam proses penyusunan yakni: Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, dan Maluku Utara;

(4) Dari 247 kabupaten, berdasarkan informasi yang ada diketahui: (a) 153 kabupaten (62 persen) telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang telah menjadi peraturan daerah; (b) dari 153 RTRWK tersebut di atas, terdapat 103 RTRWK yang perlu ditinjau kembali karena telah lebih dari lima tahun; dan (c) terdapat 94 RTRWK (38 persen) yang tengah dalam proses pengesahan untuk menjadi peraturan daerah;

(5) Dari 117 kota, berdasarkan informasi yang ada diketahui: (a) 94 kota (80 persen) telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah; (b) dari 94 RTRWK tersebut di atas, terdapat 33 RTRWK yang perlu ditinjau kembali karena telah lebih dari lima tahun; (c) terdapat 23 RTRWK (20 persen) yang tengah dalam proses pengesahan untuk menjadi peraturan daerah;

(6) Peningkatan kualitas SDM telah dilaksanakan di 6 propinsi, 17 kabupaten, dan 3 kota;

(7) Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) di 24 propinsi, 88 kabupaten, dan 11 kota sesuai dengan Inmendagri Nomor 19 Tahun 1996;

(8) Penyamaan persepsi, sosialisasi dan implementasi pedoman tata ruang pesisir dan laut dengan beberapa pemerintah daerah;

(9) Penyusunan kebijakan, pedoman tata ruang laut, dan kriteria teknis penataan ruang pesisir;

(10) Pembentukan gugus pulau kecil yang berada dalam kesatuan zona ekonomi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat; dan

(11) Penataan ruang kawasan pesisir dalam hal pengintegrasian kegiatan usaha di Pesisir Serang, Lampung, Manado, Rembang, Cirebon, Bengkulu, Pelabuhan Ratu, P. Bintan, Benoa, dan Talise.

Berkaitan dengan penyediaan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) bidang penataan ruang telah tersedia beberapa pedoman bidang penataan ruang, antara lain: (1) Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi; (2) Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi; (3) Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; (4) Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; (5) Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; (6) Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; (7) Pedoman Pemantauan Pengelolaan Kawasan Lindung Non-Hutan; (8) Pedoman Operasionalisasi Dinas Tata Ruang Kabupaten; (9) Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Di Daerah; (10) Tata Cara Tindakan Hukum Penertiban Pemanfaatan Ruang yang Dilaksanakan oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); (11) Pedoman Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; (12) Pedoman Evaluasi Kinerja Penataan Ruang di Daerah; (13) Pedoman Penyempurnaan Tata Cara Sistem Perijinan Pemanfaatan Ruang di Daerah; dan (14) Penyusunan Paradigma Baru Penataan Ruang yang Berbasis Peranserta Masyarakat.

2.2.7Pengelolaan Pertanahan

Pada tahun 1999/2000 penataan penguasaan tanah untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam penguasaan/pemilikan tanah dilaksanakan melalui pemberian tanah kepada para petani agar dapat dijadikan modal kerja dalam meningkatkan taraf hidupnya dimana telah diredistribusikan tanah seluas 19.300 hektar. Selain itu telah dilakukan konsolidasi tanah seluas 2.547 hektar.

Sebagai upaya pengendalian setiap perubahan penggunaan tanah yang merubah keadaan dan fungsi lingkungan berikut segenap unsurnya, telah dilaksanakan pengendalian penggunaan tanah pada areal seluas 172.000 hektar.

Dalam rangka penataan aspek hukum pertanahan telah diterbitkan surat keputusan hak atas tanah sebanyak 15.588 bidang, di mana dalam pelaksanaannya memperhatikan kepastian hukum hak atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah pertanian dan tanah di perkotaan serta pencegahan penelantaran tanah. Selain itu dalam memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebanyak 126.893 bidang melalui Prona dan 19.900 melalui redistribusi tanah, 5.268 melalui konsolidasi tanah, dan 102.767 bidang melalui kegiatan pertanahan yang menunjang program transmigrasi.

Agar terdapat kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat maupun badan hukum dan sekaligus mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan tertib hukum pertanahan dalam Program Penataan Pertanahan telah diuji coba dan dimulai pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis melalui sistem ajudikasi, dan telah menghasilkan sebanyak 519.528 sertifikat hak atas tanah. Disamping itu dalam rangka penegakan hukum pertanahan telah dilakukan penyempurnaan peraturan sebanyak 2 topik; penyuluhan hukum 2 topik; penyusunan sistem dokumentasi hukum pertanahan 2 topik; serta pembinaan juru penerang sebanyak 90 orang.

Pengembangan kelembagaan pertanahan dilanjutkan untuk menuju terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien. Kegiatan dan hasil yang telah dicapai diantaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui diklat struktural sebanyak 112 orang, diklat teknis fungsional sebanyak 108 orang, pembangunan gedung sebanyak 7 unit, renovasi/rehabilitasi gedung sebanyak 1 unit, penelitian dan pengembangan 4 topik dan 4 topik kajian teknis, serta pengawasan pada bidang pertanahan di 26 propinsi.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengembangan administrasi pertanahan yang ditunjang dengan perangkat analisis dan perangkat pertanahan yang lebih baik, telah dilaksanakan kegiatan pengumpulan data yang meliputi pemetaan/revisi penggunaan tanah seluas 30.703.750 hektar; pemetaan kemampuan tanah seluas 1.040.000 hektar; identifikasi penegasan tanah negara 125 bidang; pendataan penguasaan dan pemilikan tanah di perdesaan sebanyak 430 kecamatan dan di perkotaan sebanyak 25 kelurahan; pembuatan foto udara seluas 50.000 hektar; pembuatan peta dasar pendaftaran tanah 80.000 hektar; serta pengembangan sistem informasi geografi untuk 12 Kabupaten/Kota dan sistem informasi pertanahan di 12 Kantor Pertanahan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan yang didukung sistem informasi pertanahan yang handal, pada tahun 2000 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pertanahan yang hasilnya antara lain penerbitan sertifikat hak atas tanah sebanyak 491.851 bidang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat golongan ekonomi lemah melalui Prona, pendaftaran tanah sistematik, redistribusi tanah, konsolidasi tanah dan program transmigrasi. Disamping itu telah dilakukan pengembangan sistem informasi pertanahan di 12 Kantor Pertanahan dan penerbitan surat keputusan hak atas tanah untuk 8.234 bidang.

Dalam upaya mengembangkan administrasi pertanahan yang ditunjang dengan perangkat analisis dan perangkat pertanahan yang lebih baik, telah dilaksanakan kegiatan pengumpulan data yang meliputi pemetaan/revisi penggunaan tanah seluas 16.555.000 hektar; pemetaan kemampuan tanah seluas 4.576.000 hektar; identifikasi penegasan tanah negara 115 bidang; pendataan penguasaan dan pemilikan tanah perdesaan sebanyak 85 kecamatan dan perkotaan sebanyak 68 kelurahan; pembuatan foto udara dalam rangka pemetaan fotogrametri seluas 109.500 hektar; pembuatan peta dasar pendaftaran tanah 43.200 hektar; serta melanjutkan pengembangan sistem informasi geografi 12 Kabupaten/Kota. Selain itu dilakukan pula pengukuran kerangka dasar kadastral nasional sebanyak 322 titik.

Di bidang penatagunaan tanah telah dilakukan penyusunan neraca penggunaan tanah sebanyak 4 Kabupaten serta bimbingan dan pengendalian penggunaan tanah seluas 39.720 hektar. Sedangkan di bidang penataan penguasaan tanah telah dilakukan konsolidasi tanah seluas 12.763 hektar dan redistribusi tanah seluas 21.900 hektar. Selain itu dalam rangka penegakan hukum pertanahan telah diselesaikan kasus pertanahan sebanyak 2.500 kasus, penyempurnaan peraturan perundangan sebanyak 2 topik, penyuluhan hukum pertanahan sebanyak 2 topik, dan penyusunan sistem dokumentasi hukum pertanahan sebanyak 2 topik.

Pengembangan kapasitas kelembagaan pertanahan dilanjutkan untuk menuju terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien. Kegiatan dan hasil yang telah dicapai diantaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanahan melalui pendidikan dan latihan teknis fungsional sebanyak 160 orang, pembangunan/renovasi dan rehabilitasi gedung Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan sebanyak 7 unit, penelitian dan pengembangan sebanyak 4 topik dan kajian teknis pertanahan 2 topik, serta pengawasan di bidang pertanahan di 26 propinsi.

Kegiatan pembangunan pertanahan yang direncanakan dan sedang dilaksanakan pada tahun 2001 diantaranya meliputi: (1) peningkatan pelayanan pertanahan di daerah yang didukung sistem informasi pertanahan yang handal, antara lain berupa penerbitan sertifikat hak atas tanah sebanyak 503.380 bidang, yang dilaksanakan melalui Prona, Ajudikasi dan Program Transmigrasi. Disamping itu sedang dilaksanakan pengembangan sistem informasi pertanahan di 26 Kantor Pertanahan, pemetaan penggunaan tanah seluas 15.400.000 hektar dan pemetaan kemampuan tanah seluas 5.648.000 hektar, pembuatan foto udara seluas 150.000 hektar, pengukuran kerangka dasar kadastral nasional sebanyak 5.000 titik, pengembangan sistem informasi geografi 24 Kabupaten/Kota, serta pendataan penguasaan dan pemilikan tanah di perdesaan sebanyak 112 kecamatan dan di perkotaan sebanyak 85 kelurahan; (2) penegakan hukum pertanahan secara konsisten, antara lain dengan upaya penyelesaian kasus pertanahan sebanyak 2.250 kasus, penyempurnaan peraturan perundangan sebanyak 4 topik, penyuluhan hukum pertanahan sebanyak 2 topik dan penyusunan sistem dokumentasi hukum pertanahan 4 topik; (3) penataan penguasaan tanah agar sesuai dengan rasa keadilan melalui konsolidasi tanah seluas 16.211 hektar dan redistribusi tanah seluas 18.100 hektar; (4) pengendalian penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui penyusunan neraca penggunaan tanah di 4 Kabupaten serta bimbingan dan pengendalian penggunaan tanah seluas 44.970 hektar; (5) pengembangan kapasitas kelembagaan pertanahan di Pusat dan Daerah melalui pendidikan dan pelatihan untuk 278 orang, pembangunan gedung sebanyak 2 unit, renovasi dan rehabilitasi gedung Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan sebanyak 6 unit, penelitian dan pengkajian sebanyak 18 topik, kajian teknis pertanahan sebanyak 15 topik, serta pengawasan di bidang pertanahan di 26 propinsi.

3.Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan memberikan perlindungan dan jaminan sosial terutama masyarakat yang miskin khususnya petani, nelayan, pengrajin kecil, buruh kecil, dan masyarakat yang rentan terhadap masalah sosial karena cacat, dampak krisis ekonomi, bencana alam, serta korban kejahatan yang terjadi diluar kehendaknya.

Pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan untuk memperkuat peran lembaga dan organisasi masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan tentang pengelolaan sumber daya dan lingkungan setempat. Disamping itu pemberdayaan masyarakat juga diarahkan untuk memperkuat keswadayaan dan solidaritas sosial antaranggota masyarakat, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam memecahkan konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah.

3.1Langkah-langkah Kebijakan

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah: (1) melakukan penguatan lembaga dan organisasi masyarakat guna mendukung peningkatan posisi tawar dan akses masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan input sumber daya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi; (2) mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan sarana dan prasarana seperti modal, informasi pasar, dan teknologi sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan pendapatan yang layak, khususnya bagi keluarga dan kelompok miskin; (3) mengembangkan sistem perlindungan sosial terutama bagi masyarakat yang terkena musibah bencana alam dan masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi; (4) mengurangi berbagai bentuk pengaturan yang menghambat masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi guna penyaluran pendapat, melakukan interaksi sosial untuk membangun kesepakatan diantara kelompok masyarakat dan dengan organisasi sosial dan politik yang ada; (5) membuka ruang gerak yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik melalui pengembangan forum lintas pelaku yang dibangun dan dimiliki masyarakat setempat; (6) mengembangkan potensi masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi keswadayaan masyarakat di tingkat lokal untuk memperkuat solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan, dan khususnya untuk membantu masyarakat miskin dan rentan sosial.

3.2Hasil-hasil yang Dicapai

3.2.1Penanggulangan Kemiskinan

Sebagai tindak lanjut dari upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah memberikan bantuan program pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal (P3DT). Bantuan ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah tertinggal, dan untuk meningkatkan kondisi prasarana desa sebagai prasyarat agar masyarakat mendapat akses yang meningkat untuk mengembangkan bantuan modal usaha. Prasarana dasar yang dibangun meliputi pembangunan jalan, jembatan, tambatan perahu, serta prasarana air bersih dan sanitasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini lebih menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di desa tertinggal. Pelaksanaan bantuan P3DT menggunakan pola pelaksanaan swakelola dan pola kerjasama operasional (KSO). Pola swakelola dilakukan oleh masyarakat melalui wadah LKMD dan diberikan bantuan teknis oleh konsultan pendamping. Sedangkan pola kerjasama operasional dilakukan oleh kontraktor dan harus bekerjasama dengan LKMD.

Dalam rangka percepatan pengentasan penduduk dari kemiskinan, dipandang perlu untuk memberikan kepada masyarakat miskin bantuan modal dengan pendekatan koordinasi antardesa dalam satu wilayah kecamatan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Upaya ini sekaligus memantapkan dan mempertajam fungsi forum UDKP. Pendekatan program PPK ini dengan memberikan sarana untuk meningkatkan kemampuan lembaga dan aparat di tingkat desa dan kecamatan untuk mengkoordinasikan penyaluran bantuan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Pada tahun 1999/2000 bantuan PPK tersebar di 20 propinsi dengan 580 kecamatan, sedangkan pada tahun anggaran 2000 bantuan PPK tersebar di 20 propinsi dengan 727 kecamatan yang dimanfaatkan secara langsung oleh kelompok masyarakat serta melibatkan peranserta aktif masyarakat sendiri dalam wadah kelompok masyarakat. Jenis kegiatan yang dibiayai dana bantuan PPK adalah prasarana dan sarana serta kegiatan sosial ekonomi.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan struktural dan kemiskinan akibat krisis ekonomi, Pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan. Pemberian bantuan ini dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat. Mulai tahun anggaran 1998/1999, penanggulangan kemiskinan di perkotaan dilakukan melalui program pengembangan kecamatan di perkotaan (P2KP). Prioritas kegiatan ini antara lain adalah: (1) pemberian bantuan kredit modal kerja bergulir bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan; (2) pemberian bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana dasar; dan (3) pemberian bantuan penciptaan kesempatan kerja, termasuk pelatihan untuk mencapai kemampuan mengembangkan kegiatan usaha.

Pada tahap pertama program ini (1999/2000) dilaksanakan di 425 kelurahan di beberapa daerah perkotaan yang meliputi kabupaten/kota yang tersebar di kawasan pantai utara Pulau Jawa, Kabupaten/Kota Bandung (Jabar), Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kota dan Kabupaten Malang. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah perkotaan yang padat penduduk dan dihuni oleh masyarakat miskin. Pada tahun anggaran 2000 program pengembangan kecamatan di perkotaan dilaksanakan di seluruh propinsi di pulau Jawa dengan jumlah kecamatan yang ditangani sebanyak 1.305 kelurahan.

3.2.2Jaring Pengaman Sosial

Jaring pengaman sosial merupakan program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal. Tujuannya adalah untuk memulihkan kecukupan pangan yang terjangkau oleh masyarakat miskin; menciptakan kesempatan kerja produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat miskin; serta memulihkan kegiatan ekonomi rakyat.

Program jaring pengaman sosial yang dimulai dilaksanakan pada TA 1998/1999 dikelola berdasarkan 5 prinsip dasar, yaitu transparansi, cepat penyampaiannya, langsung dan tepat kepada sasaran penerima manfaat, dapat dipertanggungjawabkan dan partisipatif serta potensial untuk berkelanjutan. Terdapat 5 bidang kegiatan dalam jaring pengaman sosial, yaitu bidang ketahanan pangan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang penciptaan lapangan kerja produktif serta pemberdayaan masyarakat.

Program ketahanan pangan dilaksanakan agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan mudah dan harga terjangkau, sehingga rawan pangan dapat dihindari. Kegiatan utama bidang ketahanan pangan adalah bantuan pangan melalui: (1) Operasi Pasar Khusus (OPK) yang ditujukan untuk membantu keluarga prasejahtera dan sejahtera I untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok (beras) dengan harga bersubsidi, dengan kriteria sasarannya adalah makan kurang 2 kali sehari, tidak mampu mengkonsumsi pangan berprotein sekali seminggu, buruh kasar korban PHK, dan keluarga-keluarga yang potensial terkena rawan pangan. Beras disediakan untuk 14,6 juta KK seluruh Indonesia, dengan besar bantuan 20 kg/KK/bulan dengan harga Rp 1.000/kg; (2) Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ayam buras di perdesaan, menciptakan lapangan kerja di perdesaan dan meningkatkan pendapatan dan kesejehtaraan petani perdesaan. Kelompok sasaran adalah peternak yang mempunyai potensi untuk mengembangkan usahanya bersama-sama. Targetnya adalah dapat terbentuk 62 unit pusat pengembangan ayam buras yang melibatkan 248 kelompok petani/peternak (setiap kelompok 20-30 orang). Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp. 57 miliar untuk 16 propinsi yang meliputi 62 kabupaten; (3) Pengembangan Tambak Rakyat, kelompok sasaran adalah petani tambak yang tidak mampu dan menurun daya belinya akibat dampak krisis, target yang ingin dicapai berupa intensifikasi tambak seluas 5.350 hektar yang meliputi 14 kabupaten/kota.

Program pengaman sosial bidang pendidikan ditujukan: (a) agar siswa berasal dari keluarga miskin dapat membiayai sekolahnya sehingga tidak putus sekolah, serta mempunyai kesempatan besar untuk menyelesaikan pendidikan dan melanjutkan pendidikannya; (b) agar sekolah dapat mempertahankan pelayanan pendidikan kepada masyarkat. Program yang dilaksanakan dalam bidang ini meliputi: (1) Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan kelompok sasaran siswa adalah anak dari keluarga kurang mampu, sekolah negeri dan swasta yang paling memerlukan bantuan, dan sekolah dengan jumlah siswa minimal tertentu. Target yang diharapkan dari program untuk beasiswa adalah dapat melayani 6 persen siswa SD/MI/SDLB, 17 persen siswa SLTP/MTs/SLTPLB, serta 10 persen siswa SMU/SMK/MA/SMULB se Indonesia. Sedangkan untuk DBO ditargetkan mencakup 60 persen sekolah tingkat dasar dan menengah se-Indonesia; (2) Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi, yang diberikan kepada 162.730 mahasiswa, sedangkan DBO diberikan kepada PTN dan PTS di semua propinsi; (3) Dana Operasional dan Perawatan SD/MI, sekolah yang mendapatkan bantuan adalah sekolah negeri dan swasta yang telah terdaftar, milik badan sosial/lembaga sosial keagamaan dengan kondisi finansial terbatas. Setiap sekolah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1,5 juta sebagai biaya tetap ditambah dengan dana tambahan berdasarkan kondisi sekolah, jumlah murid, serta indeks/data kemiskinan di daerah/sekolah bersangkutan.

Program pengaman sosial bidang kesehatan, khususnya ditujukan untuk memelihara pelayanan kesehatan dan peningkatan gizi bagi keluarga miskin yang terpuruk akibat dampak krisis ekonomi. Program yang dilakukan dalam pengaman sosial bidang kesehatan ini meliputi: (1) JPS bidang kesehatan dengan sasarannya adalah keluarga miskin yang ditetapkan oleh Tim Desa, dengan kriteria tidak bisa makan 2 kali sehari, tidak mampu mengobati anaknya, Kepala Keluarga kena PHK dan terdapat anggota keluarga yang drop-out. JPS bidang kesehatan meliputi 5 kegiatan pelayanan langsung (kesehatan dasar, kebidanan, perbaikan gizi, pemberantasan penyakit menular dan kegiatan penunjang; (2) JPS bidang sosial, program ini ditujukan untuk menyelamatkan dan melindungi anak jalanan dan terlantar lainnya agar dapat tumbuh secara wajar menjadi sumber daya manusia yang produktif. Kegiatan untuk anak jalanan meliputi pemberian beasiswa, pelatihan, pemberian makanan, kontrak rumah untuk rumah singgah, tutorial, dan konseling, yang tersebar di 12 propinsi yang mencakup 13 kota besar; (3) PMT-AS, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan fisik siswa melalui perbaikan keadaan gizi dan kesehatan sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar. Sasaran program adalah seluruh siswa SD/MI negeri dan swasta dan pesantren di desa tertinggal (IDT), dengan target 9,8 juta siswa di lebih dari 60 ribu sekolah di semua propinsi.

Untuk mengatasi meledaknya pengangguran perlu penciptaan lapangan kerja dengan sasaran geografis meliputi wilayah-wilayah yang mengalami kotraksi pertumbuhan ekonomi yang parah terutama sektor industri dan jasa (kawasan perkotaan); sasaran kegiatan diusahakan dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan mampu memelihara tingkat pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat; sedangkan sasaran penduduk menitikberatkan kepada penduduk miskin yang terpuruk akibat krisis ekonomi. Program yang dilaksanakan dalam bidang ini adalah pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif melalui: (1) padat karya perkotaan dengan sasaran adalah mereka dalam kategori menganggur miskin, tidak terampil, dan berusia 15-55 tahun, target yang akan dicapai sebanyak 400.000 orang, diharapkan 20 persen perempuan. Upah yang diterima sebesar UMR dengan rata-rata periode pekerjaan selama 4 bulan yang tersebar di seluruh propinsi; (2) prakarsa khusus bagi penganggur perempuan, program ini memberikan kesempatan kepada penganggur perempuan di perkotaan berusia 15-60 tahun untuk menentukan sendiri program-program apa yang mereka butuhkan. Dengan demikian selain menciptakan lapangan kerja, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pemeliharaan sarana umum dan sosial, serta peningkatan kegiatan produktif bagi perempuan. Target yang hendak dicapai program ini adalah sebanyak 70.000 orang (80 persen perempuan). Upah yang diterima sebesar UMR dengan rata-rata periode pekerjaan selama 3 bulan, yang tersebar untuk kawasan perkotaan (metropolitan, ibukota propinsi, dan kota besar/sedang) di 6 propinsi.

Program Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan dengan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Kegiatan prioritas yang dilakukan adalah: (1) pemberian modal bergulir yang dapat menunjukkan sumbangan langsung terhadap peningkatan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, kesempatan berusaha, dan kegiatan usaha tersebut dijamin oleh adanya potensi pasar; (2) pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang memberi manfaat dan melibatkan banyak anggota masyarakat desa/kelurahan. Sasaran penerima adalah penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan, yaitu penduduk yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilannya, dan yang tidak cukup mempunyai sumber penghasilan bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari khususnya untuk pengadaan pangan, pembiayaan untuk pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Besarnya bantuan minimal Rp. 25 juta/desa/kelurahan, bantuan modal usaha maksimal Rp. 2,5 juta/orang, dan upah tidak melebihi UMR. Targetnya adalah lapangan kerja tercipta lebih besar dari 50 HOK untuk tiap juta rupiah yang dialokasikan pada kegiatan fisik, tingkat partisipasi wanita pada kegiatan fisik lebih besar dari 15 persen dan pada kegiatan ekonomi lebih besar dari 30 persen, tingkat upah komponen fisik lebih besar dari lebih besar dari 40 persen dan tingkat tunggakan komponen ekonomi lebih besar dari 15 persen.

4. Mempercepat Penanganan Khusus Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya, Maluku, serta Daerah Bencana Alam dan Sosial4.1Daerah Istimewa Aceh

Permasalahan khusus di Daerah Istimewa Aceh adalah merupakan akibat gabungan berbagai persoalan baik politik dan keamanan, sosial, budaya, maupun ekonomi telah membawa dampak negatif dalam kehidupan masyarakat Aceh, dan munculnya tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang cukup parah. Demikian pula orientasi pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam daerah Aceh dan ketimpangan sosial ekonomi antara pendatang dengan masyarakat asli Aceh, ketimpangan kemajuan antarwilayah di Aceh, maupun kesenjangan antarsektor industri dengan sektor pertanian. Kondisi ini menyebabkan kecemburuan dan perasaan ketidakadilan perlakuan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah.

Disamping itu dengan karakteristik masyarakat Aceh yang spesifik dengan identitas agama dan adat yang kental, hal tersebut kurang diakomodasikan dalam sistem pemerintahan, pembangunan, dan penyelenggaraan kemasyarakatan. Adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Keistimewaan Aceh masih dipandang kurang memadai dalam menjawab persoalan masyarakat Aceh. Kondisi tersebut menyebabkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah menjadi semakin menurun, akumulasi persoalan ini bermuara pada adanya tuntutan politik untuk memberlakukan status keistimewaan dan pemberian otonomi khusus kepada Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

4.1.1Langkah-langkah Kebijakan

Langkah-langkah kebijakan yang diambil dalam penanganan khusus Daerah Istimewa Aceh adalah: (1) penerapan otonomi khusus melalui upaya perumusan format otonomi khusus; (2) penyusunan perangkat peraturan pendukung otonomi khusus keistimewaan Aceh; (3) penataan mekanisme dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan otonomi khusus; (4) peningkatan sosialisasi aspek-aspek keistimewaan Aceh; (5) penentuan pembagian keuangan pusat daerah yang lebih adil; (6) penekanan otonomi daerah pada tingkat kabupaten dan kota; (7) pemulihan kehidupan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mengoptimalkan pemanfaatannya.

Selain itu diupayakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui pelaksanaan peradilan yang jujur, adil dan cepat terhadap para pelaku tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, maupun pemberian kompensasi material dan spiritual kepada para korban.

4.1.2Hasil-hasil yang Dicapai

(1) Dalam upaya menghadapi pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang akan mulai dilaksanakan secara penuh pada TA 2001, pemerintah telah memberikan alokasi dana pembangunan yang cukup besar untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Selain itu juga sudah disusun suatu mekanisme yang memungkinkan adanya fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh.

(2) Untuk mengurangi tingkat keterpurukan masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi dan konflik yang sedang terjadi di Aceh dan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan rakyat kepada aparat pemerintah maka pemerintah telah melaksanakan program simpati berupa bantuan dana tanggap darurat sebesar Rp. 55 miliar yang dialokasikan untuk sektor kesehatan, pendidikan, keagamaan, adat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh Aceh.

(3) Dalam upaya untuk mencari suatu penyelesaian yang menyeluruh dari konflik di Aceh, dan mengurangi tingkat kekerasan dan keresahan yang terjadi di Aceh sehingga memungkinkan terwujudnya keamanan dan terlaksananya program peningkatan kesejahteraan rakyat maka telah dilaksanakan kebijakan Jeda Kemanusiaan untuk masa tiga bulanan.

(4) Dalam rangka melaksanakan amanat GBHN 1999, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan undang-undang Nanggroe Aceh Darussalam. Diharapkan undang-undang ini dapat mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan daerah, struktur politik dan pemerintahan lokal yang selama ini hidup di Aceh, serta berkembangnya ekonomi rakyat Aceh yang sejahtera dan adil.(5) Musibah banjir bandang yang melanda sembilan dari 12 kabupaten di Aceh dan kota selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 23-25 November 2000 menimbulkan korban dan kerugian materiil yang cukup besar. Selain langkah-langkah penyelamatan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Aceh, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah khusus untuk menangani dampak dari musibah banjir bandang tersebut, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp. 100 miliar berupa Bantuan Rehabilitasi dan Kemanusiaan Aceh. Bantuan ini mencakup kegiatan bantuan kemanusiaan akibat banjir, bantuan perbaikan kondisi sosial, pemberdayaan ekonomi, bantuan keagamaan, dan dukungan sekretariat Task Force.(6) Dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti: (1) permasalahan fundamental yang berkembang di Aceh yang memerlukan penanganan yang bijak, cermat, terpadu; (2) pendekatan persuasif dan dialog dengan gerakan separtis yang belum berhasil; (3) kondisi keamanan yang sangat menggangu fungsi pelayanan pemerintahan dan pembangunan; maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden tanggal 11 April 2001 tentang langkah-langkah komprehensif meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan ketertiban masyarakat, keamanan serta infomasi dan komunikasi. Langkah-langkah komprehensif ini dikoordinasikan oleh Wakil Presiden dengan memprioritaskan pada pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban, serta konkritisasi percepatan pembangunan secara lintassektoral dengan melibatkan masyarakat. Dalam perkembangannya Inpres Nomor 4 Tahun 2001 telah direvisi dengan menyesuaikan tuntutan dan kebutuhan di lapangan.

4.2Irian Jaya

Pembangunan Propinsi Irian Jaya yang dilaksanakan selama ini, di satu sisi telah memberikan dampak positif terhadap kemajuan wilayah Irian Jaya, namun di sisi lain, belum banyak memberikan manfaat secara optimal bagi kesejahteraan, martabat, dan keberadaan masyarakat setempat. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi keterisolasian wilayah dan penyebaran penduduk terpencar-pencar yang semakin mempersulit akses pelayanan pemerintahan dan kegiatan pembangunan di berbagai daerah.

Sejalan dengan penerapan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam di daerah Irian Jaya, terabaikannya pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan ekonomi, dan tidak dipertimbangkannya hak-hak ulayat masyarakat adat dalam pemanfaatan potensi wilayah. Hal-hal tersebut memunculkan terjadinya berbagai permasalahan antara lain kesenjangan sosial ekonomi antar penduduk pendatang dan penduduk asli setempat, antarwilayah Pantai Utara dan Pegunungan Tengah dan Pantai Selatan, serta antar sektor industri dan pertanian subsisten.

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi itu, serta sejalan dengan perubahan mendasar tatanan sosial politik nasional, sebagian besar masyarakat setempat Irian Jaya menuntut secara tegas dan lugas akan peningkatan kesejahteraan dan keadilan di segala bidang, pengakuan dan penghormatan hak-hak adat, penyelesaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia, bahkan timbul aspirasi masyarakat lokal Irian Jaya untuk melepaskan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2.1Langkah-langkah Kebijakan

Untuk memecahkan permasalahan mendasar secara adil dan menyeluruh, maka langkah-langkah kebijakan yang ditempuh adalah: (1) mempercepat pemberdayaan masyarakat Irian Jaya melalui pendidikan formal dan informal dengan pendekatan khusus yang memperhatikan budaya masyarakat lokal, peningkatan insentif dan fasilitas khusus dalam pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, gizi, maupun penyediaan hunian; penerapana ot