PEMBANGUNAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT PERBATASAN

Oleh : Moh Abu Bakar/Abim Pribumi (06260140)

A.PENDAHULUAN

Belakangan ini Kalimantan Barat memiliki 5 kabupaten yang berbatasan dengan Sarawak baik

melalui jalan darat, air dan udara. Kelima Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sanggau,

Kapuas Hulu, Bengkayang, Sintang dan Sambas. Kawasan perbatasan antar negara ini

merupakan kawasan yang sangat strategis, sebagai titik pertumbuhan dan perkembangan

perekonomian regional maupun nasional. Melalui kawasan ini kegiatan ekonomi antar negara

dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah yang tentunya dapat meningkatkan aktivitas

dan produktivitas masyarakat, pendapatan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat.

Adapun kenyataanya, implementasi pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia

di kawasan perbatasan Kalimantan Barat terlihat masih sangat lambat, sehingga kawasan yang

sepatutnya menjadi potensi nasional, pada saat ini malah sering terjadi masalah sosial yang

bersifat nasional, transnational bahkan international dengan munculnya isu-isu seperti

penyelundupan, illegal logging, human trafficking, illegal fishing, illegal trading, deforestasi dan

degradasi hutan, ketidakseimbangan pendapatan dan konflik sosial.

Salah satu penyebab terpinggirnya masyarakat dan pembangunan di perbatasan karena masih

adanya anggapan pada masa lampau bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan yang

“menakutkan” tak boleh “disentuh” sehingga perlu dipantau secara lebih ketat karena

dikhawatirkan akan menjadi sarang persembunyian para perampok, teroris, pemberontak dan

penyelundup, sehingga pandangan tersebut memicu kepada arah berkembangnya paradigma

pembangunan di kawasan ini yang lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan (security

approach) daripada pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).

Sehubungan dengan itu sebagai implikasi dari berbagai masalah sosial yang terjadi di kawasan

perbatasan membuat penduduk di kawasan perbatasan memiliki loyaliti yang sangat lemah

kepada negaranya sendiri bahkan secara etnis, emosi, dan ekonomi, mereka seringkali merasakan

bagian dari yang lain yakni sebaga entitas bukan-negara. Semua ini karena mereka memiliki

suatu pandangan bahwa mereka memiliki hubungan sosial ekonomi yang lebih rapat dengan

masyarakat di kawasan perbatasan dibandingkan dengan pusat pemerintahan yang jauh dari

kawasan mereka, hal inilah yang menghasilkan perasaaan lemah dalam hal rasa memiliki (feel of

belonging) dan penghayatan identitas nasional (internalization of national identity).

Selain itu masyarakat di perbatasan juga memiliki kecenderungan untuk memelihara hubungan

ekonomi transnasional walaupun mereka harus melanggar hukum nasional, dalam banyak

kejadian, mereka hanya memiliki sedikit pilihan karena pemerintah gagal mengintegrasikan

kawasan perbatasan ke dalam ekonomi nasional yang lebih besar (Baud and Schendel 1997:229).

Masyarakat perbatasan kemudian memperlihatkan kecenderungan untuk menghindari, mengelak

atau melawan hukum yang mereka lihat sebagai campur tangan atas kepentingan mereka dan

cara hidup mereka yang khas dan unik. Hukum kaku yang mengatur interaksi di perbatasan ini

juga akan mengakibatkan konflik yang luas dan serta mengabaikan hukum (Martinez 1994b:12).

Lebih jauh, perasaan ‘lain’ kepada negara seperti yang dialami oleh masyarakat perbatasan

meningkat karena kepentingan mereka sangat berbeda bahkan kadang-kala bertentangan dengan

kepentingan nasional. Mereka melihat diri mereka sebagai kelompok yang terpinggirkan dari

kesatuan nasional yang besar, bahkan banyak masyarakat perbatasan seringkali merasakan

bahwa pusat politik yang jauh, tidak mengerti dinamika keunikan dan kehidupan khas mereka di

perbatasan.

Meskipun demikian ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam proses

pembangunan, faktor ekonomi ternyata belum cukup untuk melaksanakan pembangunan, artinya

faktor ekonomi hendaknya dapat diikuti oleh faktor non-ekonomi seperti faktor sosial- budaya,

politik, psikologi serta pertahanan dan keamanan yang sama pentingnya dengan faktor ekonomi.

Selanjutnya faktor keamanan juga mesti mendapat perhatian yang besar dalam pelaksanaan

pembangunan baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosial.Keamanan yang

dimaksud disini adalah keamanan bagi manusia berupa adanya kepastian dan jaminan

mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, karena keamanan manusia tersebut merupakan pra-

syarat untuk mencapai tujuan akhir pembangunan yakni mencapai kesejahteraan sosial ekonomi

masyarakat serta meningkatkan stabilitas pertahanan dan keamaman nasional.

Konsep keamanan yang ada selama ini telah berkembang sejak pasca perang dingin dan berlanjut

pada era globalisasi dewasa ini. Konsep diperluas tidak hanya menekankan aspek militer tetapi

berkembang mengarah kepada berbagai aspek seperti pelestarian lingkungan, hak asasi manusia,

perluasan perdagangan dan investasi pemberantasan kejahatan transnational dan perdagangan

barang terlarang. Oleh karena itu konsep keamanan perbatasan ini perlu dipahami tidak hanya

berhubungan dengan konsep pertahanan darat dan laut terhadap ancaman militer dari negara lain

tetapi juga mencakup ancaman non- militer seperti pelestarian lingkungan, jalur perdagangan dan

pemberdayaan manusia. Oleh karena itu perbatasan darat maupun laut memberikan pengaruh

yang kuat kepada aspek keamanan, strategis dan kerjasama regional.

Menjaga keutuhan pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan dari ancaman adalah menjadi

tanggung jawab nasional bahkan secara international. Dalam hal ini menurut penulis reformasi

dalam sektor pertahanan dan keamanan adalah penting, kerana berkaitan dengan tuntutan

masyarakat mengenai transparansi, dan pertanggungjawaban institusi negara. Pemerintah harus

mampu memberikan rasa aman, kepastian dan jaminan dalam mensosialisasikan program

pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat dapat

terhindar dari ancaman bersifat internal baik berupa kemiskinan, kebodohan dan wabah penyakit

maupun ancaman external seperti kejahatan, teror maupun kekerasan.

Meskipun pembangunan perbatasan sudah bersifat otonom dengan adanya pelimpahan

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola kawasan mereka namun, pelaksanaan

pembangunan masih jauh dari yang diharapkan dan masih kurang tepat sasaran. Masyarakat

lokal (sekitar kawasan perbatasan) masih dalam keadaan yang miskin, marginal dan jauh dari

hasil pembangunan karena yang mengecap hasil pembangunan dan terlibat langsung dalam

pembangunan perbatasan adalah masyarakat pendatang baik yang datang dari Pontianak dan juga

dari daerah lain (Jawa, Sumatera dan daerah lainnya). Orientasi kebijakan pembangunan di

perbatasan selama ini lebih bersifat pembangunan untuk kawasan perbatasan bukan

pembangunan untuk masyarakat perbatasan, artinya pembangunan lebih banyak terfokus kepada

pembangunan ekonomi dengan upaya untuk mengelola sumber daya alam yang ada dan kurang

menekankan pembangunan sumber daya manusianya, sehingga masyarakat lokal yang berada

disekitar kawasan perbatasan tetap menjadi penonton tidak terlibat secara aktif dan represantativ

dalam proses implementasi pembangunan , maka mereka masih tetap miskin, marginal dan

kurang terjamin dan diberdayakan kehidupannya. Hai ini terjadi karena masih minimnya

pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki sehingga mereka kurang mampu memiliki daya

saing dan produktivitas yang tinggi. Maka perlu dikaji lebih mendalam bagaimana strategi

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di perbatasan sehingga memberikan implikasi

konstruktif terhadap keamanan masyarakat, khususnya masyarakat lokal atau masyarakat yang

menetap disekitar kawasan perbatasan.

B. Pembahasan

1. Konsep Keamanan Manusia Sen (1998) menyatakan keamanan manusia disini maksudnya

berhubungan dengan berkurangnya atau mungkin hilangnya ketidakamanan yang mengganggu

kehidupan manusia “ human security is concerned with reducing and when possible-removing

the insecurities that plague human lives”.

Selain itu makna keamanan dapat dipahami sebagai freedom from fear yang memberi makna

lebih kepada keamanan nasional, yakni tidak adanya ancaman terhadap kedaulatan negara.

Sedangkan makna freedom from want lebih kepada pertumbuhan ekonomi atau pembangunan

untuk memenuhi keperluan asas hidup manusia. Dalam pernyataan ini penulis tambahkan kepada

freedom from dehumanization yakni adanya kebebasan dari perlakuan yang tidak

berprikemanusiaan atau dehumanisasi serta adanya jaminan dalam memenuhi keperluan hidup

mereka, kepastian untuk menjalani identitas budaya kelompok suatu atau etnik serta kebebasan

dalam mengekspresikannya. Karena kebanyakan konflik dan kekerasan yang terjadi disebabkan

oleh rendahnya pemahaman dan penghayatan keanekaragaman yang ada, perbedaan agama,

etnik, dan juga gender.

Rendahnya pemahaman dan penghayatan perbedaan dan keanekaragaman ini kemudian memicu

kepada tindakan yang desktruktif seperti deskriminasi, prasangka dan stereotype bahkan

berkembang menjadi konflik kekerasan seperti penghapusan suatu etnik (ethnic cleansing). Maka

tujuan utama keamanan masyarakat adalah bebas dari ketakutan, keinginan, serta bebas untuk

mendapatkan kehidupan yang bermartabat, serta bebas untuk mengekspresikan identitas budaya

yang ada.

Dengan demikian dalam kajian ini konsep keamanan yang penulis maksud adalah development

of community security (pembangunan keamanan masyarakat). Maksudnya dalam proses

pelaksanaan pembangunan baik itu pembangunan ekonomi maupun sosial hendaknya dapat

menjadikan faktor keamanan manusia (human security) sebagai prioritas, oleh karena itu

keamanan masyarakat perlu dikaitkan dengan pembangunan masyarakat karena keamanan

masyarakat merupakan pra-syarat tercapainya matlamat pembangunan masyarakat yakni

mencapai kesejahteraan masyarakat dengan menekankan kepada aspek perlindungan, partisipasi

dan pemberdayaan.

Searah dengan penjelasan diatas konsep community security adalah bagian daripada human

security sebagaimana dijelaskan Human Development Report (UNDP 1994 dalam Shahrbanou

Tadjbakhs & Anuradha M. Chenoy 2007:16)

Community security, where the threat is the integrity of cultural diversity, requires security from

oppressive traditional practices, threating women harshly, discriminating against ethnic or

indigenous groups and refugees, group rebellion and armed conflicts.

Keamanan masyarakat dipahami sebagai adanya ancaman dalam keanekaragaman budaya yang

menuntut adanya keamanan daripada penindasan, kekerasan perempuan, deskriminasi etnik,

orang asli dan para pelarian, kelompok pemberontak serta konflik senjata.. Keamanan

masyarakat juga dipahami bagaimana menjaga dan menjamin terselenggaranya keamanan hak

asasi manusia dan kelompok minoritas dari ancaman hilangnya kearifan lokal dan nilai-nilai

murni identitas budaya masyarakat terutama bagi masyarakat yang multikultur dan multietnik.

Pembangunan keamanan masyarakat ini mencakup bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta memberikan jaminan

keberlanjutan akses sosial ekonomi masyarakat serta keperluan dasar manusia dengan

meningkatkan modal ekonomi (economic capital), modal manusia (human capital), modal

kemasyarakatan (societal capital ) dan modal keamanan/jaminan (security capital) yang

dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan berkesinambungan.

2. Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Keamanan Masyarakat.

Seperti yang dijelaskan diatas ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya lebih

menekankan kepada perubahan indikator ekonomi seperti pelaksanaan perubahan pada sistem

pertanian, pembangunan infrastruktural, pasar dan sebagainya. Sedangkan pembangunan

ekonomi dapat meliputi masalah perubahan struktur masyarakat, sikap dan perilaku, nilai,

kemajuan teknologi, penyempurnaan sistem administrasi pemerintahan dan sebagainya dimana

pada dasarnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tadi.

Berdasarkan pernyataan tersebut, pembangunan ekonomi ternyata berkaitan erat dengan

pembangunan sosial dan manusia, sehingga dapat dipahami bahwa penyebab gagalnya suatu

pembangunan, salah satunya adalah karena tidak adanya kesinambungan dan keberlanjutan

hubungan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial, sebagaimana yang

dijelaskan dalam diagram berikut:

Diagram 1. Model Pembangunan Konvensional dan Pembangunan Sosial

Dengan mengadakan perawatan masyarakat dan pengembangan manusia maka pertumbuhan

ekonomi akan dapat diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan. Dan apabila pertumbuhan

ekonomi ini diibaratkan sebagai kepala manusia maka pengembangan manusia dan perawatan

masyarakat diibaratkan kaki yang menopang kepala tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini untuk

membangun dan memberdayakan kawasan dan masyarakat perbatasan , pemerintah perlu

mengkombinasikan pendekatan pembangunan konvensional dengan pembangunan sosial dan

lebih lanjut lagi pembangunan yang mengutamakan masyarakat sebagai aktor pembangunan itu

sendiri, sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang mandiri dan produktif, yang penulis

maksud dalam pendekatan keamanan manusia (human security) .

Menurut penulis upaya yang tepat untuk menciptakan keamanan masyarakat adalah dengan

menggunakan pendekatan pendidikan dan pengajaran yang tidak hanya bersifat formal bahkan

juga non-formal. Pendidikan ini sangat penting terutama dalam upaya mewujudkan

kesamarataan hak pendidikan sebagai dasar kesamarataan elemen pembangunan manusia, seperti

kesamarataan pendapatan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang lebih baik.

Pendidikan ini dapat menghasilkan dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan yang

diperlukan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pendidikan juga berhubungan rapat

dengan demokrasi karena pendidikan mengajarkan kesadaran masyarakat keatas hak-hak asasi

mereka baik di bidang ekonomi, social, politik dan juga budaya.

Searah dengan penjelasan tersebut aspek pendidikan adalah amat penting untuk ditingkatkan

sebagai proses untuk meningkatkan sumber daya manusia dan apabila sumber daya manusia ini

telah cukup mendapatkan keterampilan dan pengetahuan maka mereka dapat mengelola sumber

daya alam yang ada dan kemudian dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi

mereka. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan memiliki peran yang signifikan

tidak hanya sebagai proses pengalihan nilai-nilai dan pengetahuan (transformation of knowledge)

dari pendidik kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu pendidikan merupakan suatu proses untuk

meningkatkan kesadaran manusia agar memiliki kemampuan kritis, menghilangkan rasa

ketakutan terhadap sesuatu serta meningkatkan kemampuan kreatifitas masyarakat. 

C. Kesimpulan

Dengan demikian, berdasarkan paradigma keamanan manusia, maka pada umumnya

pembangunan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan keamanan

masyarakat, dengan adanya keseimbangan fokus pembangunan baik pembangunan ekonomi dan

juga pembangunan sumber daya manusia yang ada sebagai objek dan aktor pembangunan itu

sendiri. Dalam hal ini ada dua komponen utama dalam keamanan manusia (1) aman dari

ancaman (2) perlindungan dari ancaman.

Fokus utama keamanan manusia tidak hanya berupa tindakan untuk mengatasi ancaman, namun

juga berupa tindakan pencegahan terjadinya kembali ancaman tersebut dengan memberikan

perlindungan dan jaminan kehidupan dan kesehateraan masyarakat yang berkelanjutan, yang

tentunya dimainkan oleh peranan pemerintah dalam membentuk jaringan keamanan manusia

baik berupa jaringan sosial maupun ekonomi serta membentuk payung hukum untuk melindungi

kepastian berlanjutnya keamanan manusia tersebut.