PEMBANGUNAN POLITIK

BEBERAPA KONSEP DAN PENGERTIAN PEMBANGUNAN

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN POLITIK

OBJEK DAN TIPOLOGI PEMBANGUNAN POLITIK

UKURAN-UKURAN PEMBANGUNAN POLITIK

PEMBANGUNAN POLITIK DAN MODERNISASI

PEMBANGUNAN POLITIK DAN INTEGRASI POLITIK

PEMBANGUNAN POLITIK DAN DEMOKRASI

POLA PEMBANGUNAN POLITIK INDONESIA

PROSPEK PEMBANGUNAN POLITIK INDONESIA

PEMBANGUNAN POLITIK

KONSEP DAN PENGERTIAN PEMBANGUNAN POLITIK

• Perkembangan Ilmu Politik• Perkembangan Teori• Konsep Pembangunan• Definisi-definisi Pembangunan Politik (Lucian W. Pye)• Gejala/Ciri-ciri Pembangunan Politik (Lucian W Pye)• (Mazhab-Mazhab) Pendekatan Pembangunan

Politik

BACK

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN POLITIK (ORGANSKI)

• Politik Unifikasi Primitif

• Politik Industrialisasi

• Politik Kesejahteraan Nasional

• Politik Berkelimpahan

BACK

OBJEK DAN TIPOLOGI PEMBANGUNAN POLITIK

OBJEK PEMBANGUNAN POLITIK

• Sistem Nilai Politik

• Struktur Kekuasaan

• Strategi Penanganan Kebijakan Umum

BACK NEXT

OBJEK DAN TIPOLOGI PEMBANGUNAN POLITIKSetiap sistem mempunyai strategi sendiri dalam menangani proses kebijakan. Proses kebijakan berkisar pada interaksi yang dinamis antara struktur kekuasaan, sistem nilai politik, lingkungan masyarakat dan fisik.Berdasarkan sistem nilai politik tertentu, Dalam kerangka struktur kekuasaan tertentu, Dan konteks lingkungan masyarakat tertentu, Para perumus kebijakan harus memilih berbagai alternatif untuk menangani masalah-masalah pokok kebijakan, yaitu :1) Untuk mencapai tujuan kebijakan, interaksi macam apakah yang

terjadi antara kehendak subjektif pemimpin politik dengan kondisi objektif?

2) Dalam upaya mencapai tujuan kebijakan umum, struktur politik apakah yang melaksanakan kekuasaan secara lebih dominan, infrastruktur secara spontan ataukah suprastruktur:

3) Dalam proses kebijakan seberapa sering dan mendalam konflik yang terjadi antara sistem nilai politik dengan struktur kekuasaan?

Ketika merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum para penyusun kebijakan harus memilih prioritas yang diberikan terhadap perubahan dan kesinambungan baik dalam sistem nilai politik dan dalam struktur kekuasaan maupun dalam lingkungan masyarakat dan fisik.

BACK NEXT

OBJEK DAN TIPOLOGI PEMBANGUNAN POLITIKTIPOLOGI PEMBANGUNAN POLITIK• Perubahan Sistem

Yaitu perubahan pada elemen-elemen sistem secara sekaligus, perubahan ini bersifat radikal karena tidak saja struktur dan strategi kebijakan yang berubah, tetapi juga sistem politik yang justru mempengaruhi objek-objek lainnya.

• Perubahan Dalam Sistem (Proses Politik)Yaitu perubahan dalam proses politik yang menyebabkan terjadinya sejumlah modifikasi pada seluruh elemen-elemen system politik. ini berarti sistem nilai, struktur kekuasaan, strategi menangani permasalahan kebijakan pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang berarti walaupun pemimpin pemerintahan dan isi kebijakan umum mengalami perubahan.

• Perubahan Karena Dampak Berbagai KebijakanBerkaitan dengan dampak berbagai kebijakan terhadap lingkungan sosial dan alam, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah itu mampu mengangkat kondisi dan kualitas hidup anggota masyarakat.

BACK

UKURAN PEMBANGUNAN POLITIKMenurut Alfian (1985) ada beberapa ukuran yang bisa dipakai, yaitu :1. Tingkat atau kualitas ketenteraman, kemanan dan kedamaian

(security) yang dirasakan oleh warga negara dalam pergaulan hidup politik mereka sehari-hari.

2. Tingkat atau kualitas keteraturan hubungan sosial-ekonomi antar warga negara, sampai dimana mereka merasa hak-haknya dilindungi dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya diatur dengan baik dan adil.

3. Sampai sejauhmana warga negara merasa diikut-sertakan, merasa diajak partisipasi (bersuara) di dalam pemerintahan.

4. Sampai di mana suatu sistem politik mampu menaikkan atau menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat.

Di samping keempat ukuran tersebut di atas, masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat dipakai yang semuanya bisa digunakan untuk menilai jalannya proses pembangunan politik yang terjadi di suatu negara.

BACK NEXT

UKURAN PEMBANGUNAN POLITIK

Dilihat dari segi output (hasilnya), penilaian terakhir dari suatu proses pembangunan politik akan ditentukan oleh manusia sebagai warga sistem politik. Karena itu pada akhirnya masalah politik adalah masalah manusia. Dengan lain perkataan, penilaian itu akan tergantung pada kemampuan menciptakan “kepuasan-kepuasan politik” kepada sebagaian besar warga negara, yaitu terpenuhinya tujuan-tujuan politik (political goals) dari perseorangan ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat. Untuk itu yang dipersoalkan bukan hanya “output” sistem politik berupa aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang mengikat dan meliputi sebagian atau seluruh warganegara, tetapi juga mengenai “out comes”, yaitu konsekuensi-konsekuensi yang dialami dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sarana untuk menciptakan kepuasan-kepuasan politik itu dapat diukur dengan satuan ukuran yang menurut Roland Pennock dinamakan “Political goods” yang meliputi “Order and security, welfare, justice, and liberty” (dalam Sjukur Abdullah, 1980).

BACK NEXT

UKURAN PEMBANGUNAN POLITIK

• Order and Security atau ketertiban dan keamanan adalah yang pertama dan terpenting dari “political goods” yang diharapkan akan diperoleh untuk mencapai kepuasan politik. Terpeliharanya rasa ketertiban dan keamanan merupakan salah satu nilai yang hampir universal sifatnya yang menjadi salah satu tujuan dari setiap sistem politik.

• Welfare atau kesejahteraan yang bisa menjadi pedoman untuk menilai berhasilnya suatu pembangunan politik. Dalam konsep ini termasuk “material welfare” dan “spiritual welfare”.

• Justice atau keadilan, termasuk di dalamnya seperti “the rule of law” atau “justice according to law”.

• Liberty atau kebebasan, meliputi kebebasan-kebebasan politik yang dirasakan dan dialami dalam suatu system yang teratur, berdasarkan aturan main yang disepekati oleh masyarakat itu sendiri.

BACK home

PEMBANGUNAN POLITIK DAN MODERNISASI

TEORI UMUM MODERNISASI

Menurut Benyamin Schwartz, modernisasi adalah penerapan tenaga manusia secara sistematis, ajeg, mantap dan terarah dalam pengelolaan secara rasional lingkungan fisik dan sosial demi mencapai berbagai tujuan manusiawi.

Robert Ward, modernisasi sebagai gerakan menuju suatu masyarakat modern, yang ditandai oleh kemampuannya untuk mengendalikan atau memengaruhi keadaan fisik dan sosial dari lingkungannya dalam jangka panjang, dan adanya suatu sistem nilai yang betul-betul optimis mengenai kemungkinan dan konsekuensi dari kemampuan itu.

Lucian W. Pye, modernisasi sebagai penyebaran ”kebudayaan dunia” yaitu kebudayaan yang berdasar pada teknologi maju dan semangat ilmu pengetahuan, pandangan hidup rasionil, pendekatan sekuler dalam hubungan sosial, rasa keadilan dalam urusan publik, kesediaan untuk menerima keyakinan bahwa unit dari mastyarakat politik haruslah negara bangsa.

TEORI UMUM MODERNISASI

Modernisasi dalam kaitan studi politik dapat dinyatakan dalam proposisi umum, yaitu modernisasi adalah suatu proses meningkatnya kompleksitas masalah-masalah manusia yang membutuhkan tindakan-tindakan politik. Itulah sebabnya modernisasi menimbulkan sejumlah masalah politik. Di dalam ukuran besar, politik menjadi urusan yang mencakup diferensiasi peran sekaligus mengintegrasikan struktur organisasional.

Yahya Muhaimin & Colin Mac Andrews (1988) membahas tiga ciri pokok proses modernisasi politik, yakni :

1) Peningkatan pemusatan kekuasaan pada negara, seiring menurunnya sumber-sumber wewenang kekuasaan tradisional;

2) Diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lembaga politik;

3) Peningkatan partisipasi rakyat dalam politik, dan kesediaan individu-individu untuk mengidentifikasikan diri dengan sistem politik sebagai suatu kesatuan.

PARTAI POLITIK DAN MODERNISASI

Menurut Sigmund Newman partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Pembangunan partai politik akan memberikan suatu kerangka analisis pada pembangunan politik yang mengarah pada demokratisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Huntington bahwa satu-satunya organisasi modern yang dapat menjadi sumber kekuatan dan yang dapat dilembagakan dengan efektif adalah partai politik. Dengan demikian berarti pembangunan partai politik dimaksudkan untuk menggerakkan partisipasi politik warganegara guna berkembangnya kehidupan politik yang demokrastis

KLASIFIKASI PARTAI POLITIK

1. Partai ProtoPartai Proto adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan. Ciri paling menonjol partai proto adalam pembedaan antara kelompok anggota atau “ins” dengan non-anggota atau “outs”. Selebihnya partai ini adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokkan ideologis masyarakat.

2. Partai KaderPartai kader tidak memerlukan organisasi besar yang dapat memobilisasi massa. Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesuangguhnya masih rendah karena aktiviasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat.Dengan demikian, dalam pengertian ini partai kader lebih tampak sebagai suatu kelompok informasi dari pada sebagai organisasi yang didasarkan pada disiplin.

3. Partai MassaPartai massa muncul waktu terjadinya perluasan hak pilih rakyat. Partai massa berorientasi pada basis pendukungnya yang luas. Tujuan utama partai ini bukan hanya memperoleh kemenangan tetapi juga ”memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elit yang langsung direkrut dari massa”.

KLASIFIKASI PARTAI POLITIK

4. Partai DiktatorialPartai Dikataorial sebenarnya merupakan sub-tipe partai masa, hanya saja memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin partai ini melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota-anggotanya. Partai diktatorial menuntut pengabdian secara total anggotanya.

5. Partai Catch-allPartai Catch-all merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Catch-all dapat diartikan sebagai ”menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan uatama partai ini adalam memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Dengan demikian, aktivitas partai ini erat berkaitan dengan kelompok kepentingan ( interest groups) dan kelompok penekan (pressure groups).

MILITER DAN MODERNISASI

Sebab-sebab militer masuk dalam arena kehidupan politik terdiri dari; karena adanya ketidakstabilan politik, untuk memberikan fokus perhatian pada tindakan perubahan sosial dan modernisasi, adanya pendekatan rasional, adanya ketidakpedulian terhadap kebutuhan pembangunan lembaga-lembaga politik, pengambilan kekuasaan oleh militer dinyatakan untuk sementara, sewaktu-waktu dapat timbul kudeta militer yang baru, mengkin terjadi kudeta dengan alasan serupa dan menciptakan lembaga-lemabaga politik yang berwenang mengabsahkan dan melembagakan kekuasaan mereka. Juga dikemukakan ciri pokok profesionalisme militer yang meliputi keahlian yang spesifik, tanggungjawab sosial yang khusus akan karakter korporasi.

MILITER DAN MODERNISASI

Militer sebagai organisasi modern yang merupakan proto tipe militer negara maju. Ternyata pihak militer paling cepat dapat mengadakan adaptasi dan adopsi atas nilai-nilai yang diperkenalkan dalam proses modernisasi.

Di negara-negara sedang berkembang, kelompok militer mudah menjelma menjadi kelompok yang mampu berperan dalam proses peralihan dari tradisonal ke arah modernisasi, baik ideal maupun praktis. Bahkan di negar-negara baru merdeka, militer dapat menciptakan perasaan kebangsaan, peningkatan apresiasi kegiatan-kegiatan politik dan peningkatan tanggung jawab nasional.

home

PEMBANGUNAN POLITIK DAN INTEGRASI POLITIK

PENGERTIAN INTEGRASI

James J. Coleman dan Carl G. Rosberg, seperti yang dikutif Nazarudin Syamsudin (1989), menginterpretasikan integrasi politik sebagai bagian integrasi nasional. Integrasi nasional mempunyai dua dimensi. Pertama, dimensi vertikal (elit-massa) yaitu bertujuan untuk menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada antara elite dengan massa, dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik untuk berpartisipasi. Kedua, dimensi horizontal yaitu bertujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultural kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen.

Ada juga pengertian yang mengatakan bahwa untuk memahami integrasi nasional mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian integrasi teritorial. Sedangkan Myron Weiner melihat pengertian integrasi nasional tidak hanya dalam konteks teritorial dan perbedaan elit-massa, namun cakupan konteksnya lebih luas, sehingga Weiner berpendapat bahwa masalah-masalah integrasi menjadi pecah dalam suatu sistem politik timbul karena adanya beberapa type yang tumbuh berantai dan melatarbelakangi timbulnya masalah tersebut.

PENGERTIAN INTEGRASIMyron Weiner :1. Integrasi mungkin menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok

sosial budaya ke dalam suatu wilayah, dan pada pembentukan suatu identitas nasional.

2. Integrasi sering digunakan dalam arti yang serupa, untuk menunjuk pembentukan wewenang kekuasaan nasional di atas unit-unit suatu wilayah politik (regional) yang mungkin beranggotakan suatu kelompok sosial budaya tertentu.

3. Istilah integrasi sering digunakan untuk menunjukkan kepada masalah, yang menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Konsep pengertiannya adalah hubungan antara elite-massa yang mempunyai perbedaan dalam melihat nilai-nilai aspirasi.

4. Integrasi kadang-kadang juga digunakan untuk menunjukkan adanya konsensus nilai yang minimum, yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Yang dimaksud dengan nilai minimum dalam konteks sosial yang disepakati adalah ; nilai-nilai tujuan seperti keadilan dan persamaan, keinginan akan pembangunan ekonomi, penghayatan akan sejarah, pahlawan dan simbol-simbilnya.

5. Tingkah laku integratif yaitu kapasitas orang-orang di dalam suatu masyarakat untuk berorganisasi demi mencapai beberapa tujuan bersama.

PENGERTIAN INTEGRASIMengacu dari uraian di atas, maka integrasi politik melibatkan dua masalah. Pertama, bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara. Pengertian masalah ini mencakup persoalan-persoalan pengakuan rakyat akan hak-hak yang dimiliki negara dan rakyat harus dipenuhi. Kedua, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik anggota masyarakat.

Maka dari itu integrasi politik diperlukan oleh suatu negara dalam rangka menegakkan suatu kesatuan wilayah, ideologi, kekuasaan dan nilai-nilai konsensus di bawah sistem politik.

Apabila integrasi politik mempunyai fungsi meletakkan dasar berpijak bagi sistem politik di dalam meletakkan tata nilai kehidupannya, maka fungsi integrasi setiap bangsa cenderung dimaksudkan sebagai konsep yang utuh untuk mengusahakan agar bangsa yang dilatarbelakangi kebudayaan heterogen dapat tetap hidup dan mengembangkan kehidupannya. Upaya ini tentunya membutuhkan wawasan kebangsaan yang dimiliki suatu bangsa dalam menciptakan suatu pandangan politik berfikir secara integralistik. Dengan pandangan tersebut, integrasi politik dapat diterima oleh semua kelompok yang ada di masyarakat.

TIPE-TIPE INTEGRASI

1. Integrasi Bangsa

Menurut Weiner ada dua strategi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai integrasi nasional, pertama, penghapusan sifat-sifat kultural utama dan komunitas-komunitas minoritas yang berbeda menjadi semacam nasional. Biasanya, yang berpengaruh ialah kebudayaan dari kelompok budaya yang dominan, maka kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan jalan proses asimilasi. Kedua, penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan-kebudayaan kecil, di Indonesia disebut dengan ”bhineka tunggal ika”, dimana secara politis merupakan penjumlahan etnis dari berbagai suku bangsa.

Adanya dua strategi ini merupakan suatu paduan dalam mengatasi konflik yang mengakibatkan retaknya rasa kebangsaan suatu negara. Di sisi lain, strategi ini juga memberi indikasi, kelompok minoritas yang ada pada masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dengan kelompok budaya dominan dalam membicarakan kepentingan nasional.

TIPE-TIPE INTEGRASI2. Integrasi WilayahSebelum Indonesia merdeka, integrasi wilayah secara politis telah ditempuh oleh dua kerajaan untuk mempersatukan nusantara, yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan kerajaan Majapahit di Jawa. Usaha untuk mempersatukan nusantara dari segi politik dan kultural merupakan usaha integrasi wilayah untuk membentuk suatu negara.Kemudian, kemerdekaan Indonesia juga mendapat dukungan seluruh lapisan masyarakat yang ada di nusantara ini. Adanya rasa memiliki bangsa (nasionalisme) menyebabkan batas-batas sosial budaya yang sifatnya primordial, berhasil dipersatukan dalam suatu wilayah Republik Indonesia dengan memasukkan seluruh bekas wilayah kolonial Belanda dalam kesatuan wilayah, sebab yang dituntut dalam kemerdekaan bukan saja kemerdekaan bangsa, kemerdekaan mempunyai arti apabila suatu negara mempunyai wilayah.Sementara itu, perlu dibedakan anatara negara (state) dengan bangsa (nation). Nega menunjuk pada adanya kekuasaan dengan kapasitas untuk menguasai wilayah tertentu. Bangsa menunjuk pada kesetiaan subyektif penduduk wilayah itu pada negara. Dalam konsep ini berarti pada umumnya negara mendahului bangsa. Jadi, pembangunan bangsa (nation building) mengumpamakan adanya negara terlebih dahulu yang berkuasa dalam satu wilayah, barulah mendapat pengakuan dunia internasional berdirinya suatu negara. Integrasi wilayah berkaitan dengan masalah pembangunan negara (state building).

TIPE-TIPE INTEGRASI3. Integrasi Nilai

Integrasi nilai mempunyai pengertian berupa adanya pengakuan prosedur-prosedur yang dapat diterima, guna memecahkan konflik yang ada. Berangkat dari pengertian ini, integrasi nilai merup[akan prosedur atau cara untuk mengatasi konflik yang biasa terjadi di masyarakat, karena dalam masyarakat apa pun juga memiliki potensi konflik.Myron Weiner kembali mengajukan dua stategi pokok untuk mengintegrasikan nilai-nilai dalam masyarakat. Pertama, strategi yang menekankan pentingnya konsensus dan memasukkan perhatian pada usaha menciptakan keseragaman semaksimal mungkin. Dari penjelasan strategi ini menunjukkan perlunya menciptakan kebersamaan dalam berbagai pluralisme budaya dengan menghindari konflik dan persaingan, terutama dalam menghadapi ketegangan kultural yang megarah pada kekerasan. Kedua, menekankan interaksi antara kepentingan-kepentingan kelompok dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Strategi ini memperlihatkan perlu adanya komunikasi dalam mempertemukan kepentingan kelompok dan pribadi. Dengan kata lain, bahwa komunikasi sosial dapat menghasilkan kesadaran nasional, berupa adanya satu pandangan mendahulukan kepentingan nilai-nilai bangsa daripada kepentingan kelompok atau golongan.

TIPE-TIPE INTEGRASI4. Integrasi Elite-massa

Bagaimana antara elite dan massa dapat bersatu dalam upaya mempersatukan kepentingan yang diinginkan, kuncinya adalah bagaimana kedua kepentingan diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik untuk melakukan pembangunan politik.

TIPE-TIPE INTEGRASI5. Tingkah laku Integratif

Tingkah laku integratif dalam dimensi politik merupakan kesediaan setiap individu dan kelompok untuk melakukan kerjasama secara terorganisasi untuk mencapai tujuan politik. Untuk memahami tingkah laku integratif suatu masyarakat, perlu ada toleransi dalam memahami perbedaan-perbedaan kultural bangsa.

Almon dan Verba (1963) dalam Nazarudin Sjamsuddin (1989) mengemukakan bahwa sebelum sampai pada perubahan tingkah laku integratif pada dimensi politik, ada tiga komponen dalam sikap seseorang maupun kelompok terhadap objek politik. Pertama, aspek kognitif, dimana seseorang mungkin mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bagaimana sistem politik berlangsung. Kedua, aspek afektif, yaitu melibatkan perasaan seseorang. Seorang individu mungkin mempunyai perasaan tertentu terhadap aspek-aspek sistem politik yang membuat mereka menerima atau menolak sesuatu. Dan ketiga, baik aspek kognitif maupun afektif berupa sikap-sikap yang telah dimiliki dalam keluarga dan lingkungannya biasa mempengaruhi seseorang. Kedua komponen tersebut ditentukan oleh evaluasi moral yang telah dipunyai. Di sini norma-norma yang dianut akan menjadi dasar untuk bersikap dan bertingkah laku terhadap sistem politik.

IDEOLOGI, IDEALISME DAN INTEGRASI NASIONAL

1. Dimensi Realitas

Pada dimensi ini ideologi merupakan pencerminan realitas yang hidup dalam masyarakat. Ideologi hadir, tumbuh dan berkembang di masyarakat tersebut. Sehingga sistem nilai yang merupakan manifestasi dari ideologi, betul-betul berakar dari sistem nilai di mana masyarakat itu lahir dan berkembang.

Ideologi yang mengandung dimensi realitas akan menjadikan rasa memilikinya cenderung cukup tinggi dan melahirkan idealisme untuk tetap dipertahankan sebagai suatu sistem nilai yang tak bisa ditawar.


2. Dimensi Idealisme

Dimensi idealisme, Alfian mengumpamakan idealisme menjadi motor penggerak untuk membangkitkan hasrat anggota-anggota masyarakat untuk hidup bersama dan bersatu, dan menggairahkan partisipasi dalam bentuk usaha bersama seperti pembangunan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui dimensi idealisme ideologi merupakan jiwa untuk memberikan semangat untuk melakukan sesuatu yang baik dalam menghadapi masa depan. Dengan menggugah idealisme dalam masyarakat, berarti mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.


3. Dimensi FleksibilitasAlfian mengungkapkan bahwa untuk kelangsungan hidup ideologi maka penafsirannya jangan bersifat tertutup dan kaku, dalam mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu yang mengalami perubahan. Pengertian lain dari dimensi fleksibilitas yang dimiliki oleh ideologi adalah mengakui keterbatasan-keterbatasan pemikiran yang tertampung dalam batang tubuh ideologi.Adanya penekanan dimensi fleksibilitas yang dimiliki ideologi berarti semakin matang dalam menghadapi tantangan zaman. Sebaliknya, ideologi yang tidak mampu menyesuaikankehidupan masyarakat, maka ada kemungkinan ideologi tersebut akan kehilangan fleksibilitas, dan apabila itu terjadi ideologi tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakatnya, walaupun secara formal ideologi masih ada tapi nilai-nilai yang ada pada ideologi sudah tidak mempengaruhi perilaku masyarakatnya.

Dari uraian ketiga dimensi di atas dapat diketahui bagaimana kualitas suatu ideologi mampu bertahan di tengah perubahan-perubahan yang dihadapi masyarakat dalam mempertahankan integrasi nasional.

Ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dalam masyarakat, kadar kualitas idealisme yang dipegang oleh masyarakat, sejauhmana fleksibilitas ideologi dalam mengakomodasi perubahan-perubahan.

Akhirnya, ideologi mempunyai peranan yang berarti dalam upaya membentuk integrasi nasional. Yang utama adalah ideologi dapat diterima secara utuh oleh masyarakat sehingga terjadi proses pembudayaan nilai-nilai dasar dari ideologi. Lebih lanjut Alfian mengatakan bahwa kunci dari ketiga dimensi tersebut terletak pada keterbukaan ideologi dan masyarakatnya.


home

Documents

PEMBANGUNAN POLITIK