Pembinaan Pengawasan Pemda Agung

8/16/2019 Pembinaan Pengawasan Pemda Agung

1/33

20/05/1620/05/16 11

PEMBINAAN DANPENGAWASAN

PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH

Mata Kuliah

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAHFakultas Hukum


2/33

Dalam sebuah organisasi, termasuk OrganisasiPemerintahan Daerah, Pembinaan Pengawasanmemegang peranan penting untuk memastikan

bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai denganmandat, isi, misi, tujuan serta target!targetorganisasi"

#istem pengawasan memiliki dua tujuan utamayaitu akuntabilitas dan proses belajar

Dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akanmemastikan bahwa dana pembangunan digunakansesuai dengan etika dan aturan hukum dalamrangka memenuhi rasa keadilan"

Dari sisi proses belajar, sistem pengawasan akanmemberikan in$ormasi tentang dampak dariprogram atau interensi yang dilakukan, sehinggapengambil keputusan dapat belajar tentangbagaimana men%iptakan program yang lebih

e$ekti$


3/33

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakanPemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan

manajemen pemerintahan melalui $ungsi!$ungsimanajemen pemerintahan melalui $ungsi!$ungsi

organik manajemen yang meliputiorganik manajemen yang meliputi peren%anaan,peren%anaan,

pelaksanaan, pengawasan dan ealuasi merupakanpelaksanaan, pengawasan dan ealuasi merupakansaranasarana yang harus ada dan dilaksanakan olehyang harus ada dan dilaksanakan oleh

manajemen se%ara pro$esional dan dalam rangkamanajemen se%ara pro$esional dan dalam rangka

pen%apaian sasaran tujuan organisasi se%ara e$ekti$pen%apaian sasaran tujuan organisasi se%ara e$ekti$

dan e$isien"dan e$isien"

Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan subPemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan subsistem darisistem dari pemerintahan nasional dan se%ara implisitpemerintahan nasional dan se%ara implisit

pembinaan dan pengawasanpembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahanterhadap Pemerintahan

Daerah merupakan bagian integral dari sistemDaerah merupakan bagian integral dari sistem

penyelenggaraan pemerintahan" Dewan Perwakilanpenyelenggaraan pemerintahan" Dewan Perwakilan

&akyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan&akyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan

rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahanrakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah berkedudukan setara dan bersi$at kemitraanDaerah berkedudukan setara dan bersi$at kemitraan

dengan pemerintah daerah"dengan pemerintah daerah"

20/05/1620/05/16 ''


4/33

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalahPembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah

upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau (ubernurupaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau (ubernur

selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkanselaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan

ter%apainya tujuan penyelenggaraan otonomiter%apainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputidaerah, meliputi

koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan,koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusanpemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan

pemerintahan,pemerintahan, pemberian bimbingan, superisi dan konsultasipemberian bimbingan, superisi dan konsultasi

pelaksanaan urusanpelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihanpemerintahan, pendidikan dan pelatihan

bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota Dewanbagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota Dewan

Perwakilan &akyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeriPerwakilan &akyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negerisipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratansipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan

desa, dan masyarakat"desa, dan masyarakat"

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah olehPengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh

Pemerintah,Pemerintah, (ubernur dan )upati/*alikota adalah proses(ubernur dan )upati/*alikota adalah proses

kegiatan yang ditujukankegiatan yang ditujukan untuk menjamin agaruntuk menjamin agarpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan

desa berjalan sesuai dengan ren%ana dan ketentuan peraturandesa berjalan sesuai dengan ren%ana dan ketentuan peraturan

perundang!undangan" Pengawasan ini dilakukan oleh aparatperundang!undangan" Pengawasan ini dilakukan oleh aparat

pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidangpengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang

kewenangannya masing!masing"kewenangannya masing!masing"

++


5/33

ungsi pengawasan Dewan Perwakilan &akyat Daerah terhadapungsi pengawasan Dewan Perwakilan &akyat Daerah terhadap pemerintah daerah bersi$at pengawasan kebijakan dan bukanpemerintah daerah bersi$at pengawasan kebijakan dan bukan

pengawasan teknis"pengawasan teknis"

Disamping pengawasan tersebut di atas pengawasan oleh masyarakatDisamping pengawasan tersebut di atas pengawasan oleh masyarakat

-sosial kontrol. diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat-sosial kontrol. diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna men%iptakan penyelenggaraan pemerintahan yang e$ekti$,guna men%iptakan penyelenggaraan pemerintahan yang e$ekti$,

e$isien, bersih dan bebas dari, korupsi, kolusi serta nepotismee$isien, bersih dan bebas dari, korupsi, kolusi serta nepotisme

Dalam rangka mengoptimalkan $ungsi pembinaan dan pengawasan,Dalam rangka mengoptimalkan $ungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah memberi penghargaan kepada Pemerintahan Daerah,Pemerintah memberi penghargaan kepada Pemerintahan Daerah,

kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota Dewankepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota Dewan

Perwakilan &akyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipilPerwakilan &akyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil

daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badandaerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan

permusyawaratan desa berdasarkan hasil penilaian terhadappermusyawaratan desa berdasarkan hasil penilaian terhadap

pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menunjukkan prestasipelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menunjukkan prestasi

tertentu" #ebaliknya Pemerintah memberikan sanksi kepadatertentu" #ebaliknya Pemerintah memberikan sanksi kepada

Pemerintahan Daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah,Pemerintahan Daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah,

anggota Dewan Perwakilan &akyat Daerah, perangkat daerah,anggota Dewan Perwakilan &akyat Daerah, perangkat daerah,

pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, danpegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan

anggota badan permusyawaratan desa apabila ditemukan adanyaanggota badan permusyawaratan desa apabila ditemukan adanya

penyimpangan dan pelanggaran"penyimpangan dan pelanggaran"

55


6/33

)erdasarkan obyek pengawasan, kitadapat membagi pengawasan terhadappemerintah daerah menjadi tiga jenis,yaitu pengawasan terhadap

1"Produk hukum dan kebijakan

daerah

2"Pelaksanaan penyelenggaraanpemerintahan daerah serta produk

hukum dan kebijakan

'"euangan daerah


7/33

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputidilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi

a"a" koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahankoordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan

b"b" pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusanpemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahanpemerintahan

%"%" pemberian bimbingan, superisi dan konsultasipemberian bimbingan, superisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahanpelaksanaan urusan pemerintahan

d"d" pendidikan dan pelatihan danpendidikan dan pelatihan dane"e" peren%anaan, penelitian, pengembangan, pemantauanperen%anaan, penelitian, pengembangan, pemantauan

dan ealuasi pelaksanaan urusan pemerintahan"dan ealuasi pelaksanaan urusan pemerintahan"

Pembinaan dilakukan terhadap kepala daerah atau wakilPembinaan dilakukan terhadap kepala daerah atau wakil

kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan &akyat Daerah,kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan &akyat Daerah,

perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepalaperangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala

desa, perangkat desa, dan anggota badandesa, perangkat desa, dan anggota badan

permusyawaratan desapermusyawaratan desa

20/05/1620/05/16


8/33

oordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahanoordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan berkaitan dengan aspek peren%anaan dan ealuasi pelaksanaanberkaitan dengan aspek peren%anaan dan ealuasi pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan di daerahpenyelenggaraan pemerintahan di daerah

oordinasi pemerintahanoordinasi pemerintahan dilaksanakan pada tingkat nasional,dilaksanakan pada tingkat nasional,

regional,regional, proinsi, kabupaten/kota, dan desa se%ara berkala"proinsi, kabupaten/kota, dan desa se%ara berkala" oordinasioordinasi dilaksanakan antar susunan pemerintahan yangdilaksanakan antar susunan pemerintahan yang

terkaitterkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahandengan penyelenggaraan urusan pemerintahan oordinasi tingkat nasional dan regionaloordinasi tingkat nasional dan regional dilaksanakan olehdilaksanakan oleh

3enteri3enteri 4egara/Pimpinan4egara/Pimpinan embaga Pemerintah 4onembaga Pemerintah 4on

DepartemenDepartemen sesuai dengan $ungsi dan kewenangannya dansesuai dengan $ungsi dan kewenangannya dandikoordinasikan dengan 3enteri"dikoordinasikan dengan 3enteri"

oordinasi antar kabupaten/kota dalam satu proinsi,oordinasi antar kabupaten/kota dalam satu proinsi,

dilaksanakan oleh (ubernur"dilaksanakan oleh (ubernur"

oordinasi antar desa/kelurahan lebih dari satu ke%amatanoordinasi antar desa/kelurahan lebih dari satu ke%amatan

dilaksanakan oleh )upati/*alikota"dilaksanakan oleh )upati/*alikota" oordinasi antar proinsi dengan kabupaten/kota lebih dari satuoordinasi antar proinsi dengan kabupaten/kota lebih dari satu

proinsi,proinsi, dilaksanakan oleh 3enteri 4egara/ Pimpinan embagadilaksanakan oleh 3enteri 4egara/ Pimpinan embaga Pemerintah 4on Departemen sesuai dengan $ungsi danPemerintah 4on Departemen sesuai dengan $ungsi dan

kewenangannya, setelah dikoordinasikan dengan 3enteri"kewenangannya, setelah dikoordinasikan dengan 3enteri"

20/05/1620/05/16


9/33

Pemberian pedoman dan standar pelaksanaanPemberian pedoman dan standar pelaksanaan

urusanurusan pemerintahan men%akup aspekpemerintahan men%akup aspek

peren%anaan, pelaksanaan, tataperen%anaan, pelaksanaan, tata laksana,laksana,

pendanaan, kualitas, pengendalian danpendanaan, kualitas, pengendalian danpengawasanpengawasan

Pedoman dan standar urusan PemerintahanPedoman dan standar urusan Pemerintahan

DaerahDaerah disusun oleh 3enteridisusun oleh 3enteri

4egara/Pimpinan embaga Pemerintah 4on4egara/Pimpinan embaga Pemerintah 4on

DepartemenDepartemen sesuai dengan $ungsi dansesuai dengan $ungsi dan

kewenangannya"kewenangannya"

Penyusunan pedoman dan standar urusanPenyusunan pedoman dan standar urusanPemerintahanPemerintahan Daerah ditetapkanDaerah ditetapkan sesuaisesuai

dengan peraturan perundang!undangandengan peraturan perundang!undangan

setelahsetelah dikoordinasikan dengan 3enteri"dikoordinasikan dengan 3enteri"

20/05/1620/05/16 77


10/33

Pemberian bimbingan,Pemberian bimbingan,

superisi, dan konsultasisuperisi, dan konsultasi

pelaksanaanpelaksanaan urusanurusan

pemerintahan men%akuppemerintahan men%akup

aspek peren%anaan,aspek peren%anaan,pelaksanaan,pelaksanaan, tata laksana,tata laksana,

pendanaan, kualitas,pendanaan, kualitas,

pengendalian danpengendalian dan pengawasan"pengawasan"

20/05/1620/05/16 1010


11/33

Pemberian bimbingan, superisi dan konsultasiPemberian bimbingan, superisi dan konsultasi dilaksanakan se%ara berkala dan/ataudilaksanakan se%ara berkala dan/atau

sewaktu!waktu, baik kepada seluruh daerahsewaktu!waktu, baik kepada seluruh daerah

atau kepada daerah tertentu sesuai denganatau kepada daerah tertentu sesuai dengankebutuhan"kebutuhan"

Pemberian bimbingan, superisi dan konsultasiPemberian bimbingan, superisi dan konsultasi dilakukan se%ara berjenjang sesuai dengandilakukan se%ara berjenjang sesuai dengan

susunan pemerintahan"susunan pemerintahan"

Pemberian bimbingan superisi dan konsultasiPemberian bimbingan superisi dan konsultasi

kepadakepada kabupaten/kota dapatkabupaten/kota dapat dilimpahkandilimpahkan

oleh 3enteri 4egara/Pimpinan embagaoleh 3enteri 4egara/Pimpinan embaga Pemerintah 4on Departemen kepada (ubernurPemerintah 4on Departemen kepada (ubernur

dandan dikoordinasikan dengan 3enteri"dikoordinasikan dengan 3enteri"

20/05/1620/05/16 1111


12/33

Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan, meliputi rumpun pendidikan dan, meliputi rumpun pendidikan dan

pelatihan teknis substanti$ Pemerintahan Daerah serta pendidikanpelatihan teknis substanti$ Pemerintahan Daerah serta pendidikan

dan pelatihan $ungsional untuk jabatan!jabatan $ungsional binaandan pelatihan $ungsional untuk jabatan!jabatan $ungsional binaan

Departemen Dalam 4egeri"Departemen Dalam 4egeri"

Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan, diperuntukkan bagi kepala daerah atau, diperuntukkan bagi kepala daerah atauwakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan &akyat Daerah,wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan &akyat Daerah,

perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa,perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa,

perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa"perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa"

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil daerahPendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil daerah

dilaksanakan sesuai peraturan perundang!undangan"dilaksanakan sesuai peraturan perundang!undangan"

Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan dilaksanakan bagi kepala daerah ataudilaksanakan bagi kepala daerah atau

wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan &akyat Daerah,wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan &akyat Daerah,

perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa,perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa,

perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desaperangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa

se%ara berkala"se%ara berkala"

Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan oleh 3enteridapat dilaksanakan oleh 3enteri

4egara/Pimpinan4egara/Pimpinan embaga Pemerintah 4on Departemen sesuaiembaga Pemerintah 4on Departemen sesuai

dengan $ungsidengan $ungsi dan kewenangannya dan dikoordinasikan dengandan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan

3enteri"3enteri"

Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan dapat dilimpahkan kepada (ubernur,dapat dilimpahkan kepada (ubernur,

)upati/*alikota dan dikoordinasikan dengan 3enteri")upati/*alikota dan dikoordinasikan dengan 3enteri" 1212


13/33

#tandarisasi program pendidikan dan pelatihan antara#tandarisasi program pendidikan dan pelatihan antara

lain meliputi kurikulum, silabi, bahan ajar dan tenagalain meliputi kurikulum, silabi, bahan ajar dan tenaga

pengajar, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan,pengajar, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan,

dan pendanaan pendidikan dan pelatihan bagi kepaladan pendanaan pendidikan dan pelatihan bagi kepala

daerah atau wakil kepala daerah, angggota Dewandaerah atau wakil kepala daerah, angggota Dewan

Perwakilan &akyat Daerah, perangkat daerah, pegawaiPerwakilan &akyat Daerah, perangkat daerah, pegawai

negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dannegeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan

anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan olehanggota badan permusyawaratan desa ditetapkan oleh

3enteri"3enteri" #tandarisasi program pendidikan dan pelatihan dapat#tandarisasi program pendidikan dan pelatihan dapat

ditetapkan olehditetapkan oleh 3enteri 4egara/Pimpinan embaga3enteri 4egara/Pimpinan embaga

Pemerintah 4onPemerintah 4on Departemen sesuai dengan $ungsi danDepartemen sesuai dengan $ungsi dan

kewenangannya setelah dikoordinasikan dengankewenangannya setelah dikoordinasikan dengan

3enteri3enteri Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan dapat dilakukan kerjasamadapat dilakukan kerjasama

antara Pemerintahantara Pemerintah dengan pemerintah daerah dan/ataudengan pemerintah daerah dan/atau

dengan perguruan tinggi serta lembaga lainnya"dengan perguruan tinggi serta lembaga lainnya"

20/05/1620/05/16

1'1'


14/33

Penelitian, pengembangan, pemantauan dan ealuasiPenelitian, pengembangan, pemantauan dan ealuasi

atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputiatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi

kewenangan,kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan,kelembagaan, kepegawaian, keuangan,

pengelolaan asset,pengelolaan asset, embaga Pemerintah 4onembaga Pemerintah 4on

Departemen, Dewan PerwakilanDepartemen, Dewan Perwakilan &akyat Daerah,&akyat Daerah,pelayanan publik, dan kebijakan daerah"pelayanan publik, dan kebijakan daerah"

Penelitian dan pengembanganPenelitian dan pengembangan dilaksanakan se%aradilaksanakan se%ara

berkala atau sewaktu!waktu sesuai denganberkala atau sewaktu!waktu sesuai dengan

kebutuhan"kebutuhan" 3enteri 4egara/Pimpinan embaga Pemerintah 4on3enteri 4egara/Pimpinan embaga Pemerintah 4on

Departemen sesuai dengan $ungsi danDepartemen sesuai dengan $ungsi dan

kewenangannya dapat melakukan penelitian dankewenangannya dapat melakukan penelitian dan

pengembangan dan dikoordinasikan dengan 3enteri"pengembangan dan dikoordinasikan dengan 3enteri"

Penelitian dan PengembanganPenelitian dan Pengembangan dapat dilimpahkandapat dilimpahkan

kepada (ubernur, )upati/*alikota dankepada (ubernur, )upati/*alikota dan

dikoordinasikan dengan 3enteri"dikoordinasikan dengan 3enteri"

20/05/1620/05/16

1+1+


15/33

Pedoman serta standar penelitian danPedoman serta standar penelitian dan

pengembanganpengembangan urusan Pemerintahan Daerahurusan Pemerintahan Daerah

disusun oleh 3enteri 4egara/Pimpinan embagadisusun oleh 3enteri 4egara/Pimpinan embaga

Pemerintah 4on Departemen sesuai dengan $ungsiPemerintah 4on Departemen sesuai dengan $ungsidan kewenangannya"dan kewenangannya"

Penyusunan pedoman dan standar urusanPenyusunan pedoman dan standar urusan

PemerintahanPemerintahan Daerah ditetapkanDaerah ditetapkan sesuai dengansesuai dengan

peraturan perundang!undangan setelahperaturan perundang!undangan setelah

dikoordinasikan dengan 3enteri"dikoordinasikan dengan 3enteri"

Pemantauan dan ealuasi pelaksanaan urusanPemantauan dan ealuasi pelaksanaan urusan pemerintahan dilakukan oleh 3enteri"pemerintahan dilakukan oleh 3enteri"

3enteri 4egara/Pimpinan embaga Pemerintah 4on3enteri 4egara/Pimpinan embaga Pemerintah 4on Departemen sesuai dengan $ungsi danDepartemen sesuai dengan $ungsi dan

kewenangannyakewenangannya dapat melakukan pemantauan dandapat melakukan pemantauan dan

ealuasiealuasi dan dikoordinasikan dengan 3enteri"dan dikoordinasikan dengan 3enteri"

20/05/1620/05/16

1515


16/33

Pedoman serta standar pemantauan dan ealuasiPedoman serta standar pemantauan dan ealuasi

urusanurusan Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah disusun olehdisusun oleh

3enteri 4egara/Pimpinan embaga Pemerintah3enteri 4egara/Pimpinan embaga Pemerintah

4on Departemen sesuai dengan $ungsi dan4on Departemen sesuai dengan $ungsi dankewenangannya"kewenangannya"

Penyusunan pedoman pemantauan dan ealuasiPenyusunan pedoman pemantauan dan ealuasi

urusanurusan Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah ditetapkan sesuaiditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang!undangandengan peraturan perundang!undangan dandandikoordinasikan dengan 3enteri"dikoordinasikan dengan 3enteri"

Peren%anaan, penelitian dan pengembangan,Peren%anaan, penelitian dan pengembangan,

pemantauanpemantauan dan ealuasi atas pelaksanaandan ealuasi atas pelaksanaan

urusan pemerintahan dapaturusan pemerintahan dapat dilakukan kerja samadilakukan kerja samadengan perguruan tinggi, lembagadengan perguruan tinggi, lembaga penelitian danpenelitian dan

lembaga lainnya"lembaga lainnya"

20/05/1620/05/16 1616


17/33

PENGAWASANPENGAWASANPengawasan pelaksanaan urusanPengawasan pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerahpemerintahan di daerah meliputimeliputi

a"a" pelaksanaan urusan pemerintahanpelaksanaan urusan pemerintahan

di daerah proinsidi daerah proinsi

b"b" pelaksanaan urusan pemerintahanpelaksanaan urusan pemerintahandi daerahdi daerah kabupaten/kota dankabupaten/kota dan

%"%" pelaksanaan urusan pemerintahanpelaksanaan urusan pemerintahan

desadesa..

20/05/1620/05/16 11


18/33

20/05/1620/05/16 11

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah proinsiPelaksanaan urusan pemerintahan di daerah proinsi terdiri dariterdiri dari

a"a" pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersi$atpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersi$at

wajibwajib

b"b" pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersi$atpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersi$at

pilihan danpilihan dan%"%" pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasipelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dandan

tugas pembantuantugas pembantuan

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kotaPelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota terdiriterdiri

daridari

a"a" pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersi$atpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersi$atwajibwajib

b"b" pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersi$atpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersi$at

pilihan danpilihan dan

%"%" pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugaspelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuanpembantuan

b"b"

%"%"


19/33

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahPengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputimeliputi

a"a" pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dipembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahdaerah

proinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa danproinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan

b"b" pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah proinsi,pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah proinsi,

kabupaten/kota, dan pemerintahan desa"kabupaten/kota, dan pemerintahan desa" Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerahPengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakandilaksanakan

oleh 8parat Pengawas 9ntern Pemerintaholeh 8parat Pengawas 9ntern Pemerintah sesuai dengan $ungsi dansesuai dengan $ungsi dan


8parat Pengawas 9ntern Pemerintah adalah 9nspektorat :enderal8parat Pengawas 9ntern Pemerintah adalah 9nspektorat :enderal

Departemen, ;nit Pengawasan embaga Pemerintah 4onDepartemen, ;nit Pengawasan embaga Pemerintah 4onDepartemen, 9nspektorat Proinsi, dan 9nspektorat abupaten/ota"Departemen, 9nspektorat Proinsi, dan 9nspektorat abupaten/ota"

Pelaksanaan pengawasanPelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawasdilakukan oleh pejabat pengawas

pemerintah"pemerintah"

Pejabat pengawas pemerintah ditetapkan oleh 3enteri/3enteriPejabat pengawas pemerintah ditetapkan oleh 3enteri/3enteri

4egara/Pimpinan embaga Pemerintah 4on Departemen ditingkat4egara/Pimpinan embaga Pemerintah 4on Departemen ditingkat

pusat, oleh (ubernur ditingkat proinsi, dan oleh )upati/ *alikotapusat, oleh (ubernur ditingkat proinsi, dan oleh )upati/ *alikotaditingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang!ditingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang!

undangan"undangan"


20/33

9nspektur Proinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan9nspektur Proinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada (ubernur, 9nspekturbertanggungjawab kepada (ubernur, 9nspektur

abupaten/ota dalam pelaksanaan tugas pengawasanabupaten/ota dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada )upati/ *alikota"bertanggungjawab kepada )upati/ *alikota"

9nspektur Proinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugas9nspektur Proinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari #ekretaris Daerahpengawasan, mendapat pembinaan dari #ekretaris Daerah

Proinsi dan 9nspektur abupaten/ota dalam pelaksanaanProinsi dan 9nspektur abupaten/ota dalam pelaksanaan

tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan daritugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari

#ekretaris Daerah abupaten/ota#ekretaris Daerah abupaten/ota

9nspektorat :enderal Departemen dan ;nit Pengawasan9nspektorat :enderal Departemen dan ;nit Pengawasanembaga Pemerintah 4on Departemen melakukanembaga Pemerintah 4on Departemen melakukan

pengawasan terhadap pengawasan terhadap

a" pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuana" pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

b" pinjaman dan hibah luar negeri danb" pinjaman dan hibah luar negeri dan

%"pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan%"pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan $ungsi danPemerintahan Daerah sesuai dengan $ungsi dan


20/05/1620/05/16 2020


21/33

9nspektorat :enderal Departemen Dalam 4egeri selain9nspektorat :enderal Departemen Dalam 4egeri selain

melakukan pengawasan selain sebagaimana tersebut diatasmelakukan pengawasan selain sebagaimana tersebut diatas

juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah proinsi, kabupaten/kota"Pemerintahan Daerah proinsi, kabupaten/kota"

9nspektorat Proinsi melakukan pengawasan terhadap9nspektorat Proinsi melakukan pengawasan terhadapa"a" pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraanpelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kabupaten/kotaPemerintahan Daerah kabupaten/kota

b"b" pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah proinsipelaksanaan urusan pemerintahan di daerah proinsi dandan

%"%" pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

kabupaten/kota"kabupaten/kota" 9nspektorat abupaten/ota melakukan pengawasan9nspektorat abupaten/ota melakukan pengawasan

terhadapterhadap

a"a" pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kotakabupaten/kota

b"b" pelaksanaan pembinaan atas penyelenggarapelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraanan

pemerintahan desa danpemerintahan desa dan

%"%" pelaksanaan urusan pemerintahan desa"pelaksanaan urusan pemerintahan desa"

20/05/1620/05/16 2121


22/33

(ubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan terhadap(ubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan terhadap

tugas dekonsentrasi"tugas dekonsentrasi"

(ubernur/)upati/*alikota sebagai kepala daerah(ubernur/)upati/*alikota sebagai kepala daerah melakukanmelakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan tugaspengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan danpembantuan dan

pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri"pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri" 8parat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan8parat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuaisesuai

dengan $ungsi dan kewenangannya melaluidengan $ungsi dan kewenangannya melalui

a"a" pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatanpemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepalakepala

daerahdaerah..

b"b" pemeriksaan berkala atau sewaktu!waktu maupunpemeriksaan berkala atau sewaktu!waktu maupun pemeriksaanpemeriksaan

terpaduterpadu

%"%" pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktuwaktu daripengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktuwaktu dari

unit/satuan kerjaunit/satuan kerja

d"d" pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasipengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi

terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotismeterjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme

e"e" penilaian atas man$aat dan keberhasilan kebijakan,penilaian atas man$aat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaanpelaksanaanprogram dan kegiatan danprogram dan kegiatan dan

$"$" monitoring dan ealuasi pelaksanaan urusanmonitoring dan ealuasi pelaksanaan urusan pemerintahan dipemerintahan di

daerah dan pemerintahan desa"daerah dan pemerintahan desa"

20/05/1620/05/16 2222


23/33

ebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahanebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober setiapDaerah ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober setiap

tahun oleh 3enteri berdasarkan masukan dari 3enteritahun oleh 3enteri berdasarkan masukan dari 3enteri 4egara/Pimpinan embaga Pemerintah 4on Departemen4egara/Pimpinan embaga Pemerintah 4on Departemen

dan (ubernur, )upati/*alikota"dan (ubernur, )upati/*alikota" 3enteri mengkoordinasikan 3enteri 4egara, Pimpinan3enteri mengkoordinasikan 3enteri 4egara, Pimpinan

embaga Pemerintah 4on Departemen, dan (ubernurembaga Pemerintah 4on Departemen, dan (ubernur

dalamdalam menyusun ren%ana pengawasan atasmenyusun ren%ana pengawasan atas

penyelenggaraanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah"Pemerintahan Daerah"

Penyusunan ren%ana pengawasan atas penyelenggaraanPenyusunan ren%ana pengawasan atas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan olehPemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh

(ubernur"(ubernur"

oordinasioordinasi dilaksanakan dalam kegiatan penyusunandilaksanakan dalam kegiatan penyusunan

peren%anaanperen%anaan pengawasan di pusat dan di daerah"pengawasan di pusat dan di daerah" oordinasi dapatoordinasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi didilakukan melalui rapat koordinasi di

tingkat proinsi dantingkat proinsi dan nasional paling sedikit 1 -satu. kalinasional paling sedikit 1 -satu. kali

dalam 1 -satu. tahun"dalam 1 -satu. tahun"

20/05/1620/05/16 2'2'


24/33

&en%ana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan&en%ana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, dituangkan dalam ren%ana pengawasan tahunan danDaerah, dituangkan dalam ren%ana pengawasan tahunan dan

ditetapkan oleh 3enteri"ditetapkan oleh 3enteri"

&en%ana pengawasan atas penyelenggaraaan Pemerintahan&en%ana pengawasan atas penyelenggaraaan Pemerintahan

Daerah, dituangkan dalam ren%ana pengawasan tahunan danDaerah, dituangkan dalam ren%ana pengawasan tahunan danditetapkan oleh (ubernur berpedoman pada ren%anaditetapkan oleh (ubernur berpedoman pada ren%ana

pengawasan yang ditetapkan oleh 3enteri"pengawasan yang ditetapkan oleh 3enteri"

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraanPelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan PemerintahanPemerintahan

Daerah proinsi dikoordinasikan olehDaerah proinsi dikoordinasikan oleh 9nspektorat :enderal9nspektorat :enderal

Departemen Dalam 4egeri"Departemen Dalam 4egeri" Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraanPelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan PemerintahanPemerintahan

Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan olehDaerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh 9nspektorat9nspektorat

Proinsi"Proinsi"

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahPelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah ke%amatan dan desa dikoordinasikan oleh 9nspektoratke%amatan dan desa dikoordinasikan oleh 9nspektoratabupaten/ota"abupaten/ota"

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan PemerintahanPelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib berpedoman kepada ren%ana pengawasanDaerah wajib berpedoman kepada ren%ana pengawasan

tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerahtahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah2+2+


25/33

Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan DaerahPimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah proinsi, kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindakproinsi, kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindak

lanjut hasil pengawasan"lanjut hasil pengawasan"

3enteri, 3enteri 4egara, Pimpinan embaga Pemerintah 4on3enteri, 3enteri 4egara, Pimpinan embaga Pemerintah 4on

Departemen, (ubernur, )upati/*alikota melakukanDepartemen, (ubernur, )upati/*alikota melakukan pemantauanpemantauanatas pelaksanaan tindak lanjut hasilatas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan"pengawasan"

*akil (ubernur, *akil )upati/*akil *alikota*akil (ubernur, *akil )upati/*akil *alikota bertanggungjawabbertanggungjawab

atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan"atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan"

Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasanPelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan

atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerahatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se%ara nasionalse%ara nasionaldikoordinasikan oleh 3enteridikoordinasikan oleh 3enteri


atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah proinsiatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah proinsi

dikoordinasikan oleh *akil (ubernurdikoordinasikan oleh *akil (ubernur

Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasanPelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasanatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kotaatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota

dikoordinasikan oleh *akil )upati/*akil *alikotadikoordinasikan oleh *akil )upati/*akil *alikota


dapatdapat dilaksanakan sekurang!kurangnya 2 -dua. kali dalamdilaksanakan sekurang!kurangnya 2 -dua. kali dalam setahun"setahun"

2525


26/33

Pengawasan pelaksanaan urusanPengawasan pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerahpemerintahan di daerah berpedomanberpedoman

pada normapada normaa"a" obyekti$, pro$esional, independenobyekti$, pro$esional, independen

dan tidak men%ari!%aridan tidak men%ari!%ari kesalahankesalahan

b"b" terus menerus untuk memperolehterus menerus untuk memperolehhasil yang berkesinambunganhasil yang berkesinambungan

%"%" e$ekti$ untuk menjamin adanyae$ekti$ untuk menjamin adanya

tindakan koreksi yang %epattindakan koreksi yang %epat dandantepattepat

d"d" mendidik dan dinamis"mendidik dan dinamis"20/05/1620/05/16 2626


27/33

Pengawasan Peraturan DaerahPengawasan Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerahdan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan epala DaerahPeraturan Daerah dan Peraturan epala Daerah

disampaikan kepada Pemerintah paling lama -tujuh. haridisampaikan kepada Pemerintah paling lama -tujuh. hari

sejak ditetapkan"sejak ditetapkan"

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap PeraturanPemerintah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan epala Daerah"Daerah dan Peraturan epala Daerah"

Pelaksanaan pengawasanPelaksanaan pengawasan dilakukan oleh 3enteri"dilakukan oleh 3enteri" Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umumPeraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum

dan/ataudan/atau peraturan perundang!undangan yang lebih tinggiperaturan perundang!undangan yang lebih tinggi

dapatdapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkandibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan

usulanusulan 3enteri"3enteri"

Peraturan epala Daerah yang bertentangan denganPeraturan epala Daerah yang bertentangan dengankepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturankepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan

perundang!undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkanperundang!undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan

dengan Peraturan 3enteri"dengan Peraturan 3enteri"

20/05/1620/05/16 22


28/33

Peraturan Presiden tentangPeraturan Presiden tentang

pembatalan Peraturan Daerahpembatalan Peraturan Daerah

ditetapkan paling lambat 60 -enamditetapkan paling lambat 60 -enampuluh. hari sejak Peraturan Daerahpuluh. hari sejak Peraturan Daerah

diterima oleh Pemerintah"diterima oleh Pemerintah"

Peraturan 3enteri tentangPeraturan 3enteri tentangpembatalan Peraturan epalapembatalan Peraturan epala DaerahDaerah

ditetapkan paling lambat 60 -enamditetapkan paling lambat 60 -enam

puluh. haripuluh. hari setelah Peraturan epalasetelah Peraturan epala

Daerah diterima oleh 3enteri"Daerah diterima oleh 3enteri"

20/05/1620/05/16 22


29/33

&an%angan Peraturan Daerah tentang 8nggaran Pendapatan&an%angan Peraturan Daerah tentang 8nggaran Pendapatan

dan )elanja Daerah, Peraturan epala Daerah tentangdan )elanja Daerah, Peraturan epala Daerah tentang penjabaran 8nggaran Pendapatan dan )elanja Daerah,penjabaran 8nggaran Pendapatan dan )elanja Daerah,

pajak daerah, retribusi dan ren%ana tata ruang disampaikanpajak daerah, retribusi dan ren%ana tata ruang disampaikan

palingpaling lama ' -tiga. hari setelah disetujui bersama antaralama ' -tiga. hari setelah disetujui bersama antaraepalaepala Daerah dengan Dewan Perwakilan &akyat Daerah"Daerah dengan Dewan Perwakilan &akyat Daerah"

3enteri melakukan ealuasi ran%angan peraturan daerah3enteri melakukan ealuasi ran%angan peraturan daerah

proinsi dan ran%angan peraturan (ubernur tentangproinsi dan ran%angan peraturan (ubernur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah,anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah,

retribusi daerah dan tata ruang daerah"retribusi daerah dan tata ruang daerah" (ubernur melakukan ealuasi ran%angan peraturan daerah(ubernur melakukan ealuasi ran%angan peraturan daerah

kabupaten/kota dan ran%angan peraturan )upati/*alikotakabupaten/kota dan ran%angan peraturan )upati/*alikota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajaktentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak

daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah"daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah"

=aluasi ran%angan peraturan daerah dan ran%angan=aluasi ran%angan peraturan daerah dan ran%angan peraturan kepala daerah dilakukan paling lambat 15 -limaperaturan kepala daerah dilakukan paling lambat 15 -lima

belas. hari kerja setelah diterima ran%angan dimaksud"belas. hari kerja setelah diterima ran%angan dimaksud"

20/05/1620/05/16 2727


30/33

(ubernur dan )upati/*alikota menindaklanjuti hasil ealuasi paling(ubernur dan )upati/*alikota menindaklanjuti hasil ealuasi paling

lambat -tujuh. hari kerja sejak diterima"lambat -tujuh. hari kerja sejak diterima"

8pabila (ubernur tidak menindaklanjuti dan tetap menetapkan8pabila (ubernur tidak menindaklanjuti dan tetap menetapkan

menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah,menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah,

3enteri dapat membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala3enteri dapat membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala

daerah tersebut dengan peraturan 3enteri"daerah tersebut dengan peraturan 3enteri"

8pabila )upati/*alikota tidak menindaklanjuti8pabila )upati/*alikota tidak menindaklanjuti dan tetapdan tetap

menetapkan menjadimenetapkan menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepalaperaturan daerah dan/atau peraturan kepala

daerah,daerah, (ubernur dapat membatalkan peraturan daerah dan(ubernur dapat membatalkan peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah tersebut dengan peraturan (ubernur"peraturan kepala daerah tersebut dengan peraturan (ubernur"

8pabila (ubernur tidak dapat menerima keputusan8pabila (ubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalanpembatalanperaturan daerah dan peraturan kepala daerahperaturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan alasan yangdengan alasan yang

dibenarkan oleh peraturan perundang!undangan, (ubernurdibenarkan oleh peraturan perundang!undangan, (ubernur dapatdapat

mengajukan keberatan kepada 3ahkamah 8gung paling lambat 15mengajukan keberatan kepada 3ahkamah 8gung paling lambat 15

-lima belas. hari kerja sejak diterimanya pembatalan"-lima belas. hari kerja sejak diterimanya pembatalan"

8pabila )upati/*alikota tidak dapat menerima keputusan8pabila )upati/*alikota tidak dapat menerima keputusan

pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerahpembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dengan, denganalasan yangalasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang!undangan,dibenarkan oleh peraturan perundang!undangan,

)upati/)upati/*alikota dapat mengajukan keberatan kepada 3ahkamah*alikota dapat mengajukan keberatan kepada 3ahkamah 8gung paling lambat 15 -lima belas. hari kerja sejak diterimanya8gung paling lambat 15 -lima belas. hari kerja sejak diterimanya

pembatalan"pembatalan"

20/05/1620/05/16 '0'0


31/33

Dewan Perwakilan &akyat Daerah sesuai dengan $ungsinyaDewan Perwakilan &akyat Daerah sesuai dengan $ungsinya

dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusandapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai denganPemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang!undangan"peraturan perundang!undangan"

;ntuk mengoptimalkan $ungsi pembinaan dan pengawasan,;ntuk mengoptimalkan $ungsi pembinaan dan pengawasan,Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada kepala daerahPemerintah dapat menerapkan sanksi kepada kepala daerah

atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan &akyatatau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan &akyat

Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepalaDaerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala

desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratandesa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan

desa apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalamdesa apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalampenyelenggaraan pemerintahan"penyelenggaraan pemerintahan"

#anksi pembinaan dan pengawasan#anksi pembinaan dan pengawasan dapat berupadapat berupa

a" penataan kembali suatu daerah otonoma" penataan kembali suatu daerah otonom

b" pembatalan pengangkatan pejabatb" pembatalan pengangkatan pejabat

%" penanggguhan dan pembatalan suatu kebijakan daerah%" penanggguhan dan pembatalan suatu kebijakan daerahd" administrati$ dan/ataud" administrati$ dan/atau

e" $inansial"e" $inansial"

#anksi diberikan oleh#anksi diberikan oleh 3enteri, 3enteri 4egara/Pimpinan3enteri, 3enteri 4egara/Pimpinan

embaga Pemerintah 4onembaga Pemerintah 4on Departemen sesuai dengan peraturanDepartemen sesuai dengan peraturan

perundang!undangan"perundang!undangan"'1'1


32/33

oordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasanoordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

atasatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerahpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dilaporkan oleh 3enteri kepada Presiden"dilaporkan oleh 3enteri kepada Presiden"

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atasPelaksanaan pembinaan dan pengawasan ataspenyelenggaraanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah yangPemerintahan Daerah yang

dilakukan 3enteri 4egara/Pimpinandilakukan 3enteri 4egara/Pimpinan embagaembaga

Pemerintah 4on Departemen dilaporkan kepadaPemerintah 4on Departemen dilaporkan kepada

Presiden dikordinasikan oleh 3enteri"Presiden dikordinasikan oleh 3enteri" Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atasPelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas

penyelenggaraanpenyelenggaraan pemerintahan proinsi dilaporkanpemerintahan proinsi dilaporkan

oleh (ubernur kepada Presiden melalui 3enteri"oleh (ubernur kepada Presiden melalui 3enteri"

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atasPelaksanaan pembinaan dan pengawasan ataspenyelenggaraanpenyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kotapemerintahan kabupaten/kota

dilaporkan oleh )upati/*alikotadilaporkan oleh )upati/*alikota kepada 3enterikepada 3enteri

melalui (ubernur"melalui (ubernur"

20/05/1620/05/16 '2'2


33/33

''''

SEKIANTERIMA KASIH

Documents

Pembinaan Pengawasan Pemda Agung