Upload
nguyenduong
View
229
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Selasa, 30 November 2011
Pemeriksaan Terdakwa : Eddie Widiono Soewondho
Hakim Ketua : Silahkan. Kita mulai pemeriksaan diri saudara hari ini ya. Saudara
pernah diperiksa oleh penyidik KPK ya?
Terdakwa : Pernah Yang Mulia.
Hakim Ketua : Pernah. Sebelum saudara menandatangani berita acara tersebut saudara
membacanya ya?
Terdakwa : Iya Yang Mulia.
Hakim Ketua : Benar keterangan saudara di sana?
Terdakwa : Benar Yang Mulia
Hakim Ketua : Baik. Coba ceritakan dari awal mengenai CIS RISI ini?
Terdakwa : Baik Yang Mulia.
Hakim Ketua : Saudara menjabat Dirut PLN tahun berapa?
Terdakwa : Saya menjabat Dirut PLN tahun 2001 bulan Maret.
Hakim Ketua : Sampai dengan?
Terdakwa : Sampai dengan bulan Maret tahun 2008.
Hakim Ketua : Sebelum itu saudara menjabat sebagai apa?
Terdakwa : Sejak tahun 1998-2001 saya menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan
Distribusi PLN.
Hakim Ketua : Ketika PLN mengadakan kerja sama dengan pihak ITB, jabatan saudara
apa?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Pada saat kerja sama itu sebelum tahun 1998 Yang Mulia, saya bekerja
sebagai Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha pada PT. PLN, anak
perusahaan PT.PLN pembangkitan Jawa-Bali 1.
Hakim Ketua : Menyangkut kerja sama PLN dengan ITB, apa yang saudara ketahui itu?
Terdakwa : Saya tidak mengetahui kerja sama PLN Disjaya dengan ITB sampai
tahun 2000, pada saat mana General Manager PLN Disjaya melaporkan
pada saya bahwa PLN Disjaya mendapat kesulitan karena tidak bisa
menerapkan system informasi. Baru pada saat itu say diberi masukan-
masukan mengenai progress atau status terakhir dari kerja sama PLN
Disjaya dengan Politeknik ITB.
Hakim Ketua : Terus?
Terdakwa : Dari laporan saudara Margo Santoso pada saat itu, saya mendapat
kesimpulan bahwa project implementasi SIMPEL RISI tersebut
mengalami keterlambatan yang sangat parah terutama karena
ketidaksiapan PLN dalam menyediakan SDM dan peralatan hardware?
Hakim Ketua : SIMPEL RISI ini kerja sama PLN dengan ITB ya?
Terdakwa : Ya PLN dengan ITB.
Hakim Ketua : Terus?
Terdakwa : Pada waktu itu Pak Margo melaporkan pada saya, bahwa beliau gagal
mendapatkan pendanaan dari APLN untuk lanjutan dari kontrak yang
sudah tiga kali mengalami addendum. Sehingga waktu itu menanyakan
pada saya, apakah ada jalan keluar? Terus terang saja, saya tidak
mempunyai jalan keluar, saya justru menambahkan kepada beliau bahwa
“wah ini situasinya gawat kalau TDL jadi naik di akhir tahun 2000 dan
Pak Margo belum siap dengan system informasi”. Beliau setuju bahwa
ini menjadi masalah yang besar. Itulah introduksi saya pada
permasalahan SIMPEL RISI kira-kira bulan Mei tahun 2000 Yang
Mulia.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Hakim Ketua : Hmm. Terus?
Terdakwa : Selanjutnya saya tidak mendengar apa-apa mengenai masalah ini ya.
Ada sekali saja Pak Margo bercerita pada saya tahun 1995 eh maaf tahun
1999 bulan Mei tiba-tiba SIMPEL RISI ini di SIDAK oleh Dirut pada
waktu itu dan kemudian sebagian dari tugas Politeknik yaitu SIMKEU
dan SIMMAT kalau saya tidak salah itu dikeluarkan dari kontrak. Saya
mendapat kesan tentang kontrak itu belum ditutup. Tetapi posisinya PLN
berada dalam posisi kurang lebih berhutang karena tidak bisa
menyelesaikan tidak bisa menutup dan pada saat yang sama juga
membutuhkan suatu system informasi. Kejadian ini diikuti dengan bulan
September sekitar pertengahan atau akhir bulan di September.
Hakim Ketua : Di tahun?
Terdakwa : Tahun 2000 masih Yang Mulia. Saya mendapat tembusan surat dari
Netway pada waktu itu, mohon kesempatan untuk presentasi. Kemudian
saya mendapat informasi dari Pak Margo, bahwa memang Netway
merencanakan untuk mengajukan suatu proposal yang pada waktu itu
disebut CIS Outsourcing Solution, dan atas informasi tersebut, saya
membuka pintu dan menyediakan waktu untuk mendengarkan
presentasi. Setahu saya, sebelum presentasi di tempat kami, di Direktorat
Pemasaran, Netway sudah melakukan presentasi di PLN Disjaya, di
tempat saya kalau tidak salah tanggal 27 September. Di Disjaya tanggal
21 September. Pada waktu mereka datang mengajukan presentasinya,
saya berkesimpulan bahwa presentasi ini banyak kesesuaian dengan
kebutuhan PLN pada waktu itu. Perlu kami sampaikan, bahwa berbeda
dengan apa yang dicatat dalam beberapa BAP rekan-rekan, presentasi
pertama dari Netway, sama sekali tidak menyinggung masalah SIMPEL
RISI atau CIS RISI. Ini pernyataan saya. Karena pada waktu itu, Netway
hanya menyatakan saya mempunyai solusi CIS Outsourcing Solution.
Netway juga menunjukan kepada kami, bahwa mereka sudah siap
dengan data-data yang cukup dan itu ditunjukkan dan juga saya
sampaikan di dalam BAP, yang menarik perhatian saya, presentasi itu
dibuat dalam bahasa Inggris. Jadi presentasi pertama tidak detail, saya
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
tidak mempunyai latar belakang system informasi.Oleh karenanya saya
tidak tertarik pada masalah IT nya. Untuk Bapak Hakim Yang Mulia
ketahui, masalah IT itu dikomandoi oleh Divisi Sistem Informasi di
bawah Direktorat Perencanaan. Direktorat saya Pemasaran dan
Distribusi, berkaitan dengan Pelayanan pelanggan dan pengembangan
usaha. Oleh karenanya saya melihat dari aspek pengembangan usaha ya.
Karena dalam tawaran mereka, mereka menyadarkan bahwa mereka
akan menyedikan dana investasi untuk memenuhi kebutuhan investasi
PLN di bidang IT. Kemudian untuk itu mereka minta untuk di kontrak
selama 5 tahun dengan tawaran pada waktu itu, angka yang disebut
belum tawaran yang resmi sekitar 5 ribu Rupiah per pelanggan. Tapi
modus kerja nya adalah Outsourcing seluruh pekerjaan. Pada waktu itu
yang ditwarkan sekali lagi bukan CIS RISI, tetapi tawarannya adalah
mereka akan membawa modernisasi system informasi ini menjadi CIS
IBP (Industrial Best Practice) yang berarti yang berarti saya belakangan
ketahui bahwa itu tingkatnya adalah di atas CIS RISI apakah CIS RISI
Standard, CIS RISI Standarad Plus itu belum mencapai IBP. Atas
presentasi tersebut saya melapor kepada Pak Dirut, dalam rangka
Dipotong oleh Hakim Ketua
Hakim Ketua : Siapa Dirut nya?
Terdakwa : Pak Kuntoro Mangkusubroto. Dan kalau Bapak Hakim Yang Mulia
Melihat, ini keberadaan rapat Direksi yang membahas masalah ini
walaupun sebentar sekali juga dikonfirmasi oleh dua saksi yaitu Pak
Tunggono dalam BAP nya, beliau hadir dan Pak Azis Sabarto. Di sana
saya melaporkan bahwa ada usulan ada gagasan dari pihak swasta untuk
melakukan Outsource dari pekerjaan ini. Sebagai latar belakang Yang
Mulia kami sampaikan, pada tahun 2000 tersebut, PLN dalam keadaan
rugi yang sangat parah. Sejak tahun 1997 seingat saya PLN terus merugi
dan tahun 2000 itu kondisi terparah pada saat mana kerugian kita
mencapai 26 Triliun. Satu tahun itu. Mengapa ini bisa merugi? Ini tidak
lain karena kejatuhan harga Rupiah terhadap Dollar dan karena hampir
70% dari biaya PLN itu terkait dibayarkan dalam Dollar, antara lain
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
listrik swasta, pembelian BBM dan sebaginya, sedangkan pendapatan
PLN dalam Rupiah, maka otomatis timbul kerugian yang sangat besar
yang tidak bisa ditutupi dari sumber-sumber di PLN. Kami jelaskan latat
belakang yang lain, atas kerugian yang cukup besar tadi, pemerintah
merencanakan untuk merestrukturisasi sector ketenagalistrikan dan itu
dimulai dampaknya di PLN setahu saya, pada tahun 1994 itu ada tim dari
Universitas Indonesia, yang melakukan kajian dampak resutrkturisasi
PLN, kemudian diikuti dengan pembentukan anak perusahaan, PJB 1
dan PJB 2. ini merupakan respon PLN terhadap krisis listrik yang terjadi
krisis perekonomian yang terjadi pada waktu itu. Tetapi pada saat yang
sama pemerintah mendapat tekanan dari IMF dan Bank Dunia.
Pemerintah untuk segera membuka pasar ketenagalistrikan di Indonesia,
dan itu diwujudkan tahun 1996, ada konsultan yang dibiayai Bank
Dunia, yaitu Anderson Consulting, menyelesaikan suatu studi yang
disebut ITSP (Information Technology Strategic Plan) yang sangat
controversial waktu itu. Kemudian pemerintah mengkontrak Copperson
konsultan yang juga dibiayai Bank Dunia, yang memberikan gagasan
bagaimana memecah pasar listrik Indonesia, atas secara vertical, ada
pasar pembangkitan, nanti ada pasar distribusi dan ada sisi monopoli
yang disebut wire business. Studi tersebut diambil oleh pemerintah
menjadi yang disebut white paper pemerintah pada waktu itu Menterinya
Pak Kuntoro, masih. Nah white paper ini sudah menggambarkan PLN
akan mengalami yang disebut unbundling. Pemisahan fungsi
pembangitan, fungsi kawat, wire business fungsi transmisi dan distribusi,
dan fusngsi retail. Kemudian dalam studi itu disampaikan bahwa PLN
Distribusi Jakarta akan dijadikan Strategic Business Unit (SBU)
kemudian akan di Strategic Partner kan dengan pihak asing. Jadi istilah
kami Disjaya akan dijual. Begitu. Itu merupakan sebuah informasi yang
merata, tahun 1999 pada waktu Dirut nya Pak Adi Satria. Akhir 1999
karena masalah listrik swasta, Pak Adi Satria mundur dan digantikan
Pak Kuntoro yang sudah turun dari Menteri menjadi Dirut PLN.
Hakim Ketua : Ya langsung saja pada masuknya Netway ya.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Baik Yang Mulia. Yang ingin kami gambarkan adalah
Hakim Ketua : Latar belakang sudah tadi ya.
Terdakwa : Tahun 2000 tersebut kami semua berpendapat bahwa satu-satunya jalan
keluar, bagi PLN untuk keluar dari krisis, yang terutama adalah kita
harus menaikkan TDL. Kenaikan TDL itu berlangsung di tengah suasana
penolakan. Karena beban masyarakat akibat krisis sudah cukup berat.
Oleh karena itu kami sangat berhati-hati, jangan sampai kenaikan TDL
ini memicu suatu penolakan dari masyarakat. Salah satu kelemahan dari
Distribusi Jakarta adalah tahun 1999 Distribusi Jakarta mengalami re
organisasi. 7 cabang dirubah menjadi 35 area pelayanan. Re organisasi
tadi maksudnya baik, tetapi karena system informasi nya terlambat,
maka koordinasi dari 35 AP tersebut menjadi kacau. Akibatnya di akhir
tahun 2000, kami semua mendapat laporan dari KAP (Kantor Akuntan
Publik) bahwa PLN kemungkinan akan kehilangan status wajar tanpa
persyaratan, karena di PLN Distribusi Jakarta itu ada dana pendapatan
PLN hampir 800 Miliar yang gagal di rekonsiliasi akibat datanya tidak
baik. Jadi ada pressure dari kebutuhan tersebut. Juga di tahun 2000 itu
meskipun kami sudah berusaha mencegah muncul ke permukaan dimana
oknum PLN ini berhasil menyembunyikan uang pendapatan, memutar
sekitar hampir 6 miliar dan itu dan itu muncul sebagai berita besar pada
waktu itu yang disebut sebagai Kapyanto Gate. Berita-berita ini sangat
memukul kita dalam persiapan kita menghadapi kenaikan Tarif Dasar
Listrik. Oleh karena itu pada waktu Pak Margo mengeluh pada saya dan
melaporkan bahwa kita harus mencari terobosan, ya saya menganggap
bahwa keberadaan suatu system informasi, menjadi mutlak diperlukan.
Pak Margo juga melaporkan pada saya bahwa system informasi
SIMPEL RISI itu sebenarnya mendapat restu dari Bank Dunia. Dan
sudah akan didanai Bank Dunia sebesar 39 Juta Dollar, di akhir tahun
1999 tersebut, tapi Bank Dunia menarik diri. Saya berkoordinasi dengan
Direktur Keuangan dan mendapat informasi dari Direktur Keuangan,
bahwa
Hakim Ketua : Siapa itu?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Pak Parno Isworo. Bahwa dengan menarik dirinya Bank Dunia ini,
karena situasinya PLN, paling cepat dana Bank Dunia itu baru akan
masuk ke PLN tahun 2003, masuk kembali ke PLN tahun 2003.Nah
masalahnya adalah sebenarnya Bank Dunia punya program, yang
mendukung ITSP yang dibuat Anderson Consulting, yaitu pendanaan
sebesar 250 Juta Dollar. Dan itu sudah disiapkan tetapi karena krisis tadi,
berhenti juga. Jadi dari tahun 2001 sampai 2003, kita sudah perkirakan
bahwa kita akan menjadi sasaran tembak. Tariff naik, kita tidak mampu
mengamankan, pendapatan karena tidak mempunyai system informasi,
dan oleh karena itu tawaran Netway, untuk membiayai investasi yang
pada waktu itu tidak mungkin dilakukan oleh PLN, menjadi suatu
tawaran yang sangat menarik. Lebih menarik lagi bagi saya, karena saya
berlatar belakang sebetulnya pemasaran dan pengembangan usaha. Saya
melihat bahwa pada tawaran tersebut ada suatu kesempatan bagi PLN
untuk bisa mengembangkan bisnisnya di luar sector ketenagalistrikan.
Dan ini dimungkinkan oleh Undang-Undang yang rencananya akan
dibangun. Mungkin Bapak hakim bisa memaklumi PLN pada waktu itu
berusaha mencari pendapatan di luar sector listrik, karena sector listrik
itu tergantung pada tariff. Kami mencari pendapatan di luar sector listrik,
kami berusaha mencari pendapatan dalam US Dollar, karena berusaha
mengurangi gap antara pendapatan Rupiah dan biaya US Dollar. Dan
untuk itu Pak Kuntoro pada tahun 2000 merestui dan membentuk PT.
Icon Plus, anak perusahaan telematika PLN, yang pada waktu itu
ditugasi untuk memanfaatkan asset PLN, antara lain kabel-kabel fiber
optic, kemudian kemampuan computer kita, untuk bisa dikerjasamakan
dengan sector telekomunikasi. Yang pada saat itu sedang booming. Jadi
ini bagian strategi besar, bahwa kita ingin men-tap pendapatan dari
sector telekomunikasi, dan sector perbankan yang kita perkirakan akan
tumbuh. Oleh karena itu, ide Netway untuk membentuk OSCO
(Outsourcing Company) itu saya anggap dari sisi pengembangan usaha
merupakan suatu opportunity bagi PLN, dan karena nya kami mencoba
sejauh mungkin meng-entertain ide ini. Kami lanjutkan situasi yang lain
adalah di tahun 2000 karena situasi demikian krisis dan PLN itu harus
berfokus kepada perubahan-perubahan strategis, maka Pak Kuntoro
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
mengeluarkan Dekrit Desentralisasi kewenangan penuh kepada para
GM, untuk masalah operasional. Jadi semua kegiatan operasional
dikeluarkan dari PLN Pusat. Semua esselon 1 di bawah Direktur, yang
berkaitan dengan operasi dihapuskan. Wilayah-wilayah diwajibkan
berdiri sendiri. Sedemikian drastisnya sehingga keluar yang disebut SK
075, SK Pengadaan 075 pada waktu itu, bulan Oktober tahun 2000, yang
menyatakan bahwa batasan kewenangan pemimpin wilayah (GM) untuk
anggaran APLN itu tidak terbatas. Jadi berapa pun mereka mau
melakukan pengadaan, silahkan. semua kewenangan , hak dan
kewenangan diserahkan. PLN pusat berkonsetrasi kepada masalah-
masalah strategis. Dalam kaitan dengan CIS RISI OSCO, karena
Outsourcing Company ini merupakan suatu pembentukan anak
perusahaan baru, maka saya menganggap ini masalah strategis dan kita
berusaha untuk membantu Distribusi Jakarta di dalam membangun
OSCO tersebut. Singkat kata, sebetulnya ada suatu cacat yang
fundamental dalam usulan PLN Disjaya megenai OSCO, yaitu Disjaya
menganggap bahwa PLN Disjaya ingin bekerja sama dengan Netway,
membentuk anak perusahaan, anak perusahaan ini diberi pekerjaan di
Disjaya, setelah besar nanti dipakai untuk “berjualan” PLN Disjaya
“berjualan” di wilayah-wilayah PLN yang lain. Ide dasarnya sebenarnya
demkian. Namun karena harus berdasarkan governance yang baik,
rasanya tidak mungkin pimpinan PLN Disjaya sebagai bohir dari
pekerjaan itu juga sekaligus sebagai pemegang saham dari anak
perusahaan tersebut. Oleh karena itu dalam ide arahan kami selanjutnya
kepada Disjaya adalah “Hei tolong kamu kembali kepada fungsi anda
sebagai pemberi pekerjaan, dan serahkan masalah kerja sama ini dengan
anak perusahaan PLN yang lain yang disebut Icon Plus, yang memang
bidangnya adalah telematika. Itu saya nyatakan dalam surat 15 Januari
Yang Mulia. Namun sebelum surat 15 Januari ini, memang karena
mungkin situasinya pada waktu itu demikian gawat bagi Disjaya, ada
serangkaian tindakan yang pada waktu itu memicu hal-hal yang tidak
diinginkan. Misalnya PLN Disjaya menulis surat pada kami tanggal 6
Oktober, minta izin mengeluarkan Letter of Intent untuk melakukan
negosiasi. Izin tersebut, permohonan izin tersebut tidak kami respon
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
karena sebetulnya pada waktu itu belum pernah ada izin formal bagi
Distribusi Jakarta untuk melakukan Outsourcing. Hasil konsultasi kami
dengan Direksi, mengizinkan Outsourcing. Sehingga itulah yang kami
jawab. Kami tidak memberikan izin Letter of Intent, karena pada waktu
itu pemahaman kami. Letter of Intent ini sudah mempunyai nilai
keterikatan. Meskipun dikatakan di situ tidak megikat, tetapi secara
moril kalau sudah mengeluarkan Letter of Intent kepada suatu
perusahaan ini sifatnya mengikat. Surat kami menyatakan kepada GM,
tolong konsentrasi pada pekerjaan persiapan. Buat rencana masukan
anggaran, dan lakukan sosialisasi. I’tikad kami menyampaikan hal itu
adalah, karena OSCO ini kerja sama Outsourcing Company ini, sesuatu
yang baru di PLN, ini sangat mudah disalah mengerti. Begitu. Jadi
perintah kami pada waktu itu, lakukan sosialisasi, lakukan perencanaan.
Tetapi mungkin karena ketergesaan, Disjaya langsung melakukan
pembicaraan dengan Netway, dan bulan Desember Disjaya megeluarkan
suatu surat, kepada kami yang isinya meminta izin kerja sama dengan
rincian. Sebenarnya rinciannya financial model tapi disebutkan tahun
pertama sekitar ratusan miliar, tahun kedua ratusan miliar. Dan surat
tersebut adalah surat terbuka, sehingga akhir tahun 2000 tersebut, PLN
pusat gempar karena nadanya seolah-olah Direktur Pemasaran akan
menunjuk langsung suatu perusahaan dengan nilai 900 Miliar. Padahal
itu sangat premature sekali, dan belum pernah ada angka pembicaraan
menyangkut itu. Karena timbul masalah ini khususnya timbul pendapat
juga kritik dari Sunggu Aritonang pada waktu itu Divisi Sistem
Informasi, yang menyatakan “Kenapa kok Disjaya berani menyebutkan
produknya CIS-IBP?” padahal berlum pernah konsultasi dengan tim
CIS-IBP di PLN pusat. Di PLN pusat itu ada tim, terdiri beberapa divisi
yang merumuskan CIS-IBP itu seperti apa binatangnya? Nah itu belum
pernah konsultasi. Jadi awal Januari kami mengarahkan supaya
Distribusi Jakarta tetap berposisi sebagai Bohir serahkan ownership
kerjasamanya kepada Icon, dan kemudian telaah dengan tim IBP PLN
pusat apa-apa saja yang. Salah satu keberatan lain adalah kerja samanya
kenapa 5 tahun? Karena mereka sudah mendapat informasi bahwa
sekitar 2003 dana dari Bank Dunia akan masuk. Kalau dana dari Bank
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Dunia akan masuk maka ITSP akan jalan dan PLN akan mengadakan
tender CIS-IBP. Begitu. Karena dalam surat 15 Januari, kami juga
mengarahkan supaya masa kerja sama pembentukan OSCO itu
diturunkan dari 5 tahun menjadi 3 tahun. Atas arahan kami, Disjaya
membentuk tim dan melakukan berbagai kajian. Setelah itu bulan Maret
saya diangkat menjadi Dirut dan saya ketahui Pak Margo tanggal 14
Maret menulis surat kepada Direktur Pemasaran. Sayangnya pada waktu
saya diangkat menjadi Dirut, saya juga diberhentikan sebagai Direktur
Pemasaran, sehingga surat Pak Margo pada waktu itu tidak terjawab
karena jabatan Dirsar lowong pada waktu itu. Tidak ada pejabatnya.
Saya naik menjadi Dirut, kemudian hari ada ketetapan Pak Tunggono
yang menjadi Dirsar, tetapi itu sudah berkisar bulan Juli. Jadi sampai
bulan Maret itu, Pak Margo sudah seingat saya menulis 3 surat yang
minta izin. Supaya diizinkan bekerja sama dengan Netway. Dan belum
pernah satu kali pun kami mengeluarkan suatu izin. Karena kita ingin
persiapan pekerjaannya lebih. Lebih keras lagi. Rupanya karena surat 14
Maret ini tidak terjawab, maka pada tanggal 31 Mei, Pak Margo menulis
surat kepada Dirut juga minta izin untuk menunjuk Netway sebagai
partner. Ini mohon Yang Mulia kami beri penekanan, karena dalam
konsep Outsourcing Company tadi, kita harus menyelesaikan vehicle nya
dulu. Baru setelah itu kita pikirkan ini mau diberi pekerjaan bagaimana.
Begitu. Nah usul penunjukkan langsung Netway ini pernah dibicarakan
sebagai partner ini pernah dibicarakan dalam rapar direksi. Memang
betul anggota direksi pernah menyarankan yaitu Pak Hardiv pernah
menyarankan bahwa menunjuk partner itu harus kuat dasar hukumnya.
Misalnya melalui tender. Sebagai seseorang yang mempunyai
background di bidang pengembangan usaha, pada waktu itu sudah saya
coba jelaskan kepada Pak Hardiv, bahwa di dunia nyata itu tidak ada
orang memilih partner melalui proses tender. Kalau pendagadaan iya,
tetapi memilih partner itu pertimbangannya banyak sekali. Jadi ini tidak
bisa dilakukan dengan tender terbuka dalam konsep pengadaan.
Kemudian saya katakan bahwa OSCO ini hanya bekerja sebagai
perantara saja. Sampai 2003. pada saat mana nanti kita melakukan tender
untuk CIS IBP. Nah kelanjutan dari OSCO ini apabila ada tender
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
tersebut, itu juga dipertanyakan. Kalau OSCO sudah milik PLN
sebagian, apakah nanti bisa PLN itu level dalam tender CIS IBP. Kalau
ada peserta lain yang tidak me Roll Out seperti PLN. Oleh karena itu
dalam pembicaraan strategi, pada waktu itu bulan Mei itu, saya
menyarankan coba diselidiki kemungkinan siapa saja memang yang
berminat untuk masuk di CIS IBP. Dan coba lakukan pendekatan dengan
vendor-vendor itu juga mengenai perjanjian Outsourcing Company.
Begitu. Jadi intinya sebenarnya adalah pendekatan Outsourcing dan itu
terus terang saja bukan dari kami. Dirut tahun 2000, dalam RKAP 2001,
Pak Dirut, Pak Kuntoro sudah menyampaikan dan juga didukung oleh
pemegang saham agar mencari upaya melepaskan ketergantungan PLN
dari pendanaan pemerintah. Oleh karenya kerja sama dengan swasta
menjadi sesuatu yang harus ditempuh pada waktu itu. Sebagai ujung
tombaknya adalah kerja sama di bidang pembangkitan yang pada waktu
itu dikenal dengan nama TMP. Total Maintenance Timesheet, Total
Maintance Contract di mana pembangkit milik PLN, seluruh proses
pembiayaannya mulai dari beli spare part, masang, sampai menjamin
keandalannya itu dilakukan oleh pihak swasta dan itu sudah berjalan dari
tahun 1997 tapi baru naik ke permukaan sekitar tahun 2000. Tahun 2001
ada 11 kontrak semacam itu dan sudah dilaksanakan oleh PLN. Oleh
karena itu, Outsourcing di bidang distribusi itu merupakan konsekuensi
logis dari situasi PLN pada waktu itu yang tidak mampu melakukan
pendanaan investasi.
Hakim Ketua : Akhirnya ditunjuk ya?
Terdakwa : Belum Yang Mulia. Belum. Jadi bulan Agustus, direksi belum mencapai
satu kesepahaman. Dalam berbagai rapat belum mencapai kesepahaman.
Mau di apakan usulan Distirbusi Jakarta tanggal 31 Mei itu. Bertepatan
dengan itu kami menerima satu surat dari Setwapres, Sekretariat Wapres
yang menyatakan bahwa ini ada surat kaleng yang menyatakan bahwa
proses penunjukkan Netway itu tidak transparan. Menunjukkan kepada
Direksi itu tidak professional dalam anunya. Terus kami diminta
membuat penjelasan kepada Sekretariat Wapres mengenai hal itu. Atas
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
kejadian tersebut, kami kumpulkan Direksi dalam rapat, panggil GM
Disjaya, suruh kami minta mempresentasikan lagi, dan kemudian atas
usulan Disjaya tadi, ada 4 rentang keputusan yang kami arahkan untuk
diambil Direksi. Yang pertama setuju. Maaf, yang pertama tidak setuju
terhadap usulan Distribusi Jakarta. Yang kedua setuju dengan catatan ya.
Ada pembatasan dalam lingkup. Yang ketiga kita angkat saja
masalahnya ke Dekom atau RUPS, kalau Dekom dan RUPS setuju, kita
teruskan. Kalau nggak, ya nggak. Yang ke-empat setuju dan megizinkan
Distribusi Jakarta untuk membuat Letter to Proceed. Jadi surat
permohonannya sebenarnya minta izin menunjuk Netway dan
mengeluarkan Letter to Proceed. Yang Mulia, yang ke-empat ini
pendapat saya sangat riskan. Karena Letter to Proceed itu berarti Netway
boleh berinvest, sudah mulai belanja ,sudah boleh melakkan mobilisasi,
meskipun pembicaraan belum selesai. Oleh karena itu yang ke-empat
kita drop. Yang ke-tiga ini memang sebagian juga menyarankan coba
konslutasi dulu. Oleh karena itu konsultasi informal coba kami lakukan.
Dan jawabannya memang dari Dekom, kalau belum bisa diidentifikasi
benar oleh Direksi, mereka belum mau memberikan pendapat. Jadi rapat
Direksi tanggal 7 Agustus, merumuskan 4 rentang keputusan, dan 4
rentang keputusan tadi baru diambil keputusannya tanggal 9 Agustus
karena kami pada tanggal 9 Agustus mengundang Serikat Pekerja.
Karena kami menggunakan momentum surat kaleng dari Serikat Pekerja
tadi untuk menyatukan pendapat Direksi. Itu momentum yang kami
pakai. Jadi Serikat Pekerja datang, kami tanya kepada serikat pekerja,
apakah betul surat ini merupakan surat serikat pekerja. Lalu serikat
pekerja menyatakan bahwa ada aspirasi pekerja, tetapi itu bukan surat
serikat pekerja. Nah karena itu dibuka diskusi dan akhirnya seluruh
direksi sepakat untuk mengambil alternative kedua. Yaitu mengizinkan
Disjaya untuk membuat OSCO dengan catatan bahwa OSCO ini tidak
sampai kepada CIS-IBP. Karena CIS-IBP harus ditender. Hanya harus
sampai kepada CIS RISI saja. Kami harus menyampaikan bahwa dalam
rapat tanggal 9 Agustus, 1 orang anggota direksi tidak hadir yaitu Pak
Hardiv Harris. Tapi beliau juga tidak menyatakan dissenting. Jadi
seluruh rapat tadi, hasilnya kami laporkan kepada Dekom, dan untuk
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
informasi, pada bulan Agustus tersebut belum ada negosiasi harga. Jadi
apa yang ada di Distribusi Jakarta adalah suatu financial model. Yang
financial model ini 900 Miliar. Yang Mulia kami perlu menyampaikan
bahwa ada salah pengertian mengenai angka 900 miliar ini, seolah-olah
ini menjadi kewajiban PLN akan membayar 900 miliar. 900 miliar itu
dalam financial model dalam pendekatan pengembangan usaha itu
berarti volume usaha dari anak perusahaan tadi besarnya adalah 900
miliar. Ini penting kami sampaikan karena pengembangan usaha,
masalah utama adalah mencari pendanaan pinjaman dan semakin besar
nilai proyek, umumnya semakin mudah mendapatkan pinjaman. Jadi
kalau ada angka 900 milar yang belum diteliti tidak diutak-atik dulu
salah satu pertimbangan barangkali adalah skalanya harus dibuat seksi
kalau istilah orang keuangan. Harus seksi supaya pendanaan bisa masuk.
Ini penting karena kondisi PLN pada waktu itu, kalau gadis sudah sangat
tidak cantik dan berkurap sehingga tidak ada satupun investor yang mau
pada waktu itu mau bekerja sama dan menitipkan uangnya. Bahkan
investor yang sudah ada, listrik swasta, itu berusaha Caplost cashing in
dan minta negosiasi supaya bisa diganti rugi oleh PLN. Situasi seperti itu
tidak mungkin PLN maju sendiri dan mencari pendanaan. Apalagi
dengan rugi yang demikian besar. Sejak bulan Agustus tadi kami
melakukan surat menyurat dengan Dekom untuk menjelaskan mengenai
ide gagasan ini. Surat Dekom yang pertama sangat responsive dan sangat
baik. Pak Sofyan Djalil pada waktu itu menyampaikan bahwa Dekom
prinsipnya mendukung upaya ini cuma minta dijelaskan. Tetapi surat
kedua, saya ingat suratnya No.123 kalau tidak salah itu tiba-tiba berubah
drastis nadanya. Itu menimbulkan kekecewaan kami, mengapa kok
Dekom tiba-tiba menarik garis. Salah satu bentuk yang mengecewakan
kami adalah dikatakan OSCO ini, pendekatan OSCO 700 mlliar, saya
tidak tahun angka 700 milar dari mana. Karena yang saya tahu dalam
surat itu 900 miliar. OSCO yang 700 miliar ini dibandingkan dengan
upaya membentuk pekerjaan yang sama di Bandung Timur yang nilai
900 juta. Begitu. Bagi kami ini suatu perbandingan yang apple to apple,
maaf agak menyinggung perasaan terus terang saja. Apa iya Direksi PLN
melakukan kebodohan demkian besar mengerjakan suatu pekerjaan yang
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
900 miliar yang seharusnya pekerjaan bisa 900 juta. Tapi karena itu
ditulis dalam suatu surat, maka kami sendiri terkaget-kaget mengapa bisa
demikian. Belakangan hari baru saya ketahui, Dekom mendapat
masukan dari pihak luar yang notabenya mendiskreditkan konsep OSCO
tersebut. Tapi kita tidak tahu. Kami mencoba dengan itikad baik
menjawab ya, setiap Dekom membuat surat, kami coba jelaskan dan
jawab sampai melalui rapat-rapat itu terlihat juga bahwa jurang
perbedaan pendapat ini melebar bukan menyempit di antara Dekom dan
Direksi. Sampai suatu titik kami dipanggil, saya sendiri dipanggil,
diundang oleh Dekom untuk hadit dalam rapat di Bimasena dan
undangan tersebut hanya untuk Dirut. Tidak boleh dihadiri oleh Direksi
yang lain. Kami sendiri cukup heran dengan undangan seperti itu, tapi
sekali lagi dengan i’tikad baik kami datang. Di gedung Bimasena telah
berkumpul semua anggota Dekom, saya ingat ada Pak Komut, kemudian
Pak Sofyan Djalil, Komut nya adalah Pak Endro, Pak Martiono, Pak..
siapa namanya mantan Dirut PLN, Pak Yamin, dan satu orang lagi saya
tidak ingat namanya. Dan pada waktu kami datang, langsung
perntanyaan, ditanyakan kepada kami mengapa kok kita/Direksi begitu
ngotot memperjuangkan OSCO? Khususnya saya yang ditanya. Saya
katakana OSCO ini adalah ide yang sangat baik, berdasarkan
pengalaman saya, dalam pengembangan usaha. Pada waktu itu saya
diminta secara lisan, “Udah, ini sudah ramai di luar, cabut usulanmu”.
Begitu. Permintaannya kepada saya. Saya katakan, “Pak, ini surat
menyurat sudah demikian gencar, saya tidak mungkin mencabut hanya
atas perintah lisan. Jadi kalau saya memang diperintahkan mencabut,
saya minta Dekom membuat jawaban yang tertulis. Sebenarnya
korespondensi kami dengan Dekom sudah mengindikasikan bahwa
Dekom memilih pendekatan yang disebut pendekatan Non OSCO.
Pendekatan Non Osco itu berarti PLN yang mengerjakan, kemudian
dibantu oleh Konsultan. Nah tapi sudah kami jelaskan, “Pak kalau
pendekatannya Non-OSCO, satu, PLN harus punya cukup orang untuk
mengerjakannya. Kebutuhan orangnya kira-kira 200, dan Pak Margo
dalam laporan ke Direksi menyatakan Distribusi Jakarta paling banyak
bisa menyediakan 80. Jadi harus ada 120 lebih ,140 orang yang harus
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
dicari dari Outsourcing Company. Itu yang pertama. Yang kedua, kita
tidak cukup dana untuk investasi membeli hardware. Kalaupun ada
apakah hardware itu bisa datang tepat pada waktunya. Saya sampaikan
juga laporan dari hasil kajian Pak Margo mengenai SIMPEL RISI
dimana proyek ini tertunda-tunda karena salahnya di PLN bukan di
rekanannya. Tapi pada waktu itu saya di desak bahkan dibacakan juga
hak-hak komisaris bahwa komisaris bisa memecat anggota direksi,
sehingga situasi pada rapat tersebut agak memanas saya ditarik keluar
dari ruang rapat dan kemudian diberi nasihat oleh para senior saya
supaya menghadapinya dengan kepala dingin. Setelah saya kembali ke
ruang rapat, ternyata Pak Komut yang cukup keras dengan kami, itu
sudah meninggalkan sidang, meninggalkan rapat, Pak Sofyan Djalil yang
menggantikan. Saya sampaikan ke Pak Sofyan Djalil, saya tetap posisi
saya, apapun yang diperintahkan Dekom akan kami laksanakan selama
itu tertulis. Setelah rapat itu kami membahas sedikit mencapai suatu
kesepakatan-kesepakatan, akhirnya saya menyetujui konsep Non OSCO
yang diarahkan oleh Dekom. Baik, kalau memang Dekom mintanya Non
OSCO, akan saya sampaikan kepada Disjaya. Begitu Pak. Seminggu
berselang saya tidak mendapatkan surat apapun sehingga saya telepon
Pak Sofyan Djalil, dan Pak Sofyan mengatakan, “Oh notulennya sudah
siap”. Akan saya kirim. Akhirnya saya mendapatkan kiriman notulen
dari Pak Sofyan Djalil dan atas dasar notulen tersebut saya minta
sekretaris perusahaan, untuk mindahkan atau menterjemahkan arahan
dari Dekom tersebut dalam bentuk suatu surat yang akan saya layangkan
kepada GM Disjaya. Saya tahu bahwa Sekper tidak ingat masalah itu,
tapi barangkali sebagai satu hal yang perlu dipertimbangkan surat yang
saya tanda tangani hasil itu mempunyai 2 nomor. Nomor 1, satu nomor
menggunakan nomor Sekper. Kalau suratnya itu datang dari Dirut,
nomor suratnya adalah nomor Dirut. Tapi baiklah barangkali Sekper
pada waktu itu juga banyak kegiatan, kami juga terus terang saja melihat
dan mengkoreksi sedikit kemudian saya tanda tangani surat tersebut,
saya kirimkan kepada Distribusi Jakarta. Intinya adalah Distribusi
Jakarta agar menempuh pola Non OSCO. Yaitu tertulis di sana bahwa
kontrak dengan Netway, hanya untuk Software, Roll Out Software dan
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Implementasinya. Itu adalah sesuai dengan arahan Dekom. Yang lain
dikeluarkan dari sana. Nah itulah titik dimana menurut saya ini adalah
suatu milestone penting dimana proses ini karena ide Outsourcing
Company itu sudah mati sejak tanggal 8 November pada saat Dekom
bersikeras bahwa pendekatannya harus Non OSCO dan akhirnya kami
sepakati. Jadi apa yang terjadi menyangkut Outsourcing Company, 700
miliar, 900 miliar dan sebaganinya itu, sudah tutup buku Pak. Dengan
surat tersebut kami minta Disjaya untuk membicarakan dengan Netway.
Mengapa dengan Netway? Karena Netway ini masih memegang CIS
RISI. Kami perlu melaporkan bahwa di tengah proses kita melakukan
atau minta mencoba meyakinkan Dekom dengan OSCO tadi, Distribusi
Jakarta karena kepepet dengan kenaikan TDL, bulan Mei atau Juli tahun
2001, tanpa sepengetahuan kami dan tidak meminta izin pada kami,
memang itu adalah hak nya Disjaya, Disjaya melakukan kontrak
penunjukkan langsung dengan Netway. Untuk dukungan operasi
SIMPEL RISI. Saya mengetahuinya bulan Agustus pada pada saat kami,
saya ajak Pak Margo untuk mengkonsep surat, saya tanya,”Ini Netway
harus disebut sebagai apa?” Calon rekanan? Kemudian Pak Margo
mengatakan “Sudah bisa disebut rekanan Pak”. Saya sudah menunjuk
dia bulan lalu. Katanya begitu. Jadi ini kejadian yang terjadi. Dalam
proses surat menyurat kami dengan Dekom, kami di BAP juga ditanya
mengenai masalah pendaftaran Hak Cipta yang kalau tidak salah di
dalam dakwaan juga disebutkan bahwa seolah-olah Dirut minta kepada
saudara Gani untuk melakukan pendaftaran Hak Cipta. Ini bersumber
dari perbedaan tanggal dalam surat kami ke Dekom dimana di dalam
surat itu kami menyatakan bahwa Hak Cipta ada di tangan Netway,
tetapi Hak Pakai ada di Disjaya. Kata-kata ini adalah kami ambil dan in
memang juga dikonsep dalam waktu mengonsep itu ada Pak Margo juga,
dari laporannya Pak Margo, di depan rapat Direksi tanggal 7 Agustus.
Ada di dalam manage, jadi bukan invention/penemuan dari Dirut pada
waktu itu. Tetapi kami betul-betul hanya menyatakan apa yang
dinyatakan GM Disjaya.
Hakim Ketua : Suara hakim kurang terdengar jelas
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Bagaimana Pak?
Hakim Ketua : Suara hakim kurang terdengar jelas
Terdakwa : Belum Pak. Jadi belum ada surat penunjukkan. Selama tahun 2001 itu
pembicaraan dengan Dekom
Hakim Ketua : Kedudukan sebagai apa?
Terdakwa : Kalau yang menyangkut PLN Pusat, itu baru pada 2003, maaf Pak. 2004.
Itu saja. Tetapi memang untuk dukungan operasi yang disebut 6 kontrak
kecil, Pak Margo melakukan penunjukkan langsung sejak bulan Juli
tahun 2001. Jadi apa yang kami bicarakan dengan Dekom, mengenai
OSCO dan sebagainya itu masih Shadow Boxing, belum ada apa-apanya.
Belum ada. Bahkan Letter to Proceed saja saya tidak setujui dikeluarkan.
Letter of Intent sebenarnya juga saya tidak setuju tetapi Pak Margo
mengeluarkan juga pada waktu itu. Jadi demikian situasinya sampai
akhir tahun 2001 ya Pak. Sebenarnya masih ada satu cerita lagi,
kelanjutan dari pertemuan rapat November tadi yaitu sekitar tanggal 27
November dalam rapat konsultasi Direksi dan Dekom, di sana kami
melaporkan bahwa kami sudah mengeluarkan surat tertanggal 21
November kepada Disjaya yang isinya menindaklanjuti permintaan
Dekom. Pada waktu kami menyatakan itu, situasinya sedang tidak baik.
Terus terang saja sebelum rapat tersebut, kami terlambat hadir di rapat,
Pak Komut menelpon saya dan dengan nada keras menanyakan mengapa
saya mengeluarkan surat itu. Saya katakan bahwa surat itu adalah
kesepakatan kami dengan anggota Dekom yang lain, setelah bapak tidak
ada adalah melanjutkan pesan atau arahan Dekom yang kami terima
apda waktu itu berdasarkan Notulen Rapat Direksi. Saya tidak tahu
bahwa dalam notulen rapat Dekom yang tidak dibagikan kepada kami itu
dikatakan kepada kami bahwa Dekom tidak menerima hal itu. Tapi
sesungguhnya saya tidak pernah menerima informasi suruh mencabut
surat itu kembali. Memang dalam pembicaraan telephone, waktu beliau
marah kepada saya, saya katakan “Pak kalau saya disuruh mencabut
surat itu, berarti notulennya juga dicabut Pak”. Begitu. Karena saya
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
mendasarkan pada notulen tersebut. Satu hal yang penting ingin kami
sampaikan bahwa tanpa Outsourcing, tanpa pembentukan OSCO, maka
kalau mengikuti arahan Dekom tadi, maka masalahnya hanya menjadi
permasalahan konsultan dan itu bagi kami tidak mempunyai nilai
strategis. Oleh karena itu, setelah rapat 27 November dengan Dekom,
saya berkata kepada Direktur Pemasaran pada waktu itu “Pak, sudah.
Sekarang serahkan Distribusi Jakarta saja yang menyelesaikan karena
arahannya adalah konsultan. Saya tidak melihat arti strategis dari
pekerjaan ini. Dalam surat kami, sebenarnya kami minta GM untuk lapor
perkembangnnya akhir Januari 2002. Tetapi laporan itu tidak pernah
datang, sampai kurang lebih bulan Agustus. Tiba-tiba Pak Margo
menulis surat kepada saya melaporkan bahwa telah ada kesepakatan
dengan Netway untuk menurunkan biaya itu menjadi 155 Miliar tetapi
tidak ada kesepakatan mengenai biaya lisensi sebesar 35 miliar. Mohon
petunjuk dari Dirut. Saya menolak memberikan jawaban karena masalah
itu benar-benar masalah teknis. Kenapa tidak bisa dijustifikasi, di situ
dikatakan bahwa biaya lisensi tadi berkaitan dengan penggunan
teknologi trietier yang dibandingkan dengan teknologi client server yang
ada. Jadi karena masalah teknis saya serahkan kepada Direktur Teknis
terkait Pak Tunggono untuk menyelesaikan. Tidak adanya tanggapan
barangkali membuat pada tahun 2002 tim Re-evaluasi dan Re-negosiasi
tidak bisa membuat suatu rumusan yang final sampai pada akhirnya
bulan Desember, ketua tim menyatakan menghentikan negosiasi. Jadi
akhir Desember 2001, ide Outsourcing Company habis. Akhir 2002
dengan menghentikan negosiasi itu sebetulnya peran PLN pusat juga
sudah habis. Tetapi saya tidak mengetahui sekali lagi mengapa sebabnya
di akhir Januari 2003, Pak Margo membentuk tim penunjukkan
langsung. Tim penunjukkan langsung ini juga tidak dilaporkan kepada
kami, dan baru kami ketahui pada bulan Juni, pada waktu kami
mendapat tembusan surat Pak Margo kepada Pak Sunggu Aritonang
selaku Direktur Niaga yang melaporkan bahwa mereka telah
menyelesaikan negosiasi, tim penunjukkan langsung telah
menyelesaikan negosisasi, dengan hasil kalau saya tidak salah 137 Miliar
biayanya. Jadi sesuai dengan Tupoksi Direksi, memang masalah IT itu
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
ditangani kalau zaman saya jadi Dirsar itu ditangani Diran (Direktur
Perencanaan). Tetapi sejak 2003, IT pindah ke Direktur Niaga.
Kebetulan Direkturnya Pak Sunggu Anwar Aritonang adalah mantan
Kepada Divisi Sistem Informasi. Jadi saya kita itu suatu peralihan yang
sangat logis dibandingkan kalau itu tetap dipegang oleh Direktur yang
lain. Jadi pada saat itulah proses berjalan kembali, saya tadi lupa
menjelaskan bahwa setelah rapat 27 November tadi, Dekom meskipun
tidak menyetujui surat saya, 27 November 2001, maaf, Dekom ternyata
menyetujui RKAP yang berisi CIS RISI
Hakim Ketua : RKAP kapan?
Terdakwa : Itu RKAP 2002 Pak. Sehingga pada RUPS RKAP 2002, pemegang
saham membuat keputusan yang menyatakan bahwa pekerjaan Roll Out
CIS RISI di PLN Disjaya dapat dilaksanakan bila telah terbukti proven
dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Catatan ini sebagai respon
atas butir didalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2002
dimana kami menyatakan bahwa ada program dari tahun 2001-2005
untuk mengembangkan IT di distribusi dan pada tahun 2002 kami akan
me Roll Out CIS pada waktu itu disebut CIBS (Costumer Information
and Billing System) di seluruh Jakarta dengan biaya 150 Miliar. Juga
dikatakan di sana di tahun 2004, nanti PLN akan menenderkan CIS IBP.
Jadi ini akan menjelaskan secara garis besar bahwa CIS yang kami
usulkan tadi adalah suatu solusi antara sebelum kita menunggu CIS IBP.
Ini saya kira sejalan/konsisten dengan rapat 8 Mei 2001 di antara Direksi
yang memang pada waktu itu alur pikirnya adalah CIS ini sementara
saja. Jadi di RUPS RKAP 2002, sudah jelas ada persetujuan RUPS
mengenai anggaran ini. Kemudian di tahun 2002 di pertengahan tahun
terjadi pergantian Dekom. Pak Endro diganti Pak Lulu dan Pak Lulu
mantan Dirjen Listrik, itu meneruskan suatu hal yang dimulai pada
zaman Pak Endro yaitu Pak Endro di tahun menanyakan mengapa
kontrak-kontrak Multi Years PLN tidak sesuai dengan Anggaran Dasar
yaitu mendapat persetujuan RUPS terlebih dahulu. Sebenarnya ini cerita
panjang yang kami harus awali dengan penyusunan Anggaran Dasar
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
1998, pada waktu itu PLN mendapati kontrak-kontrak listrik swasta yang
sangat besar itu Direksi dipanggil oleh Menteri Pertanian dan diminta
menandatangani kontrak pada waktu itu di depan kepala Negara di luar
Negeri misalnya tanpa mendapat persetujuan RUPS sebelumnya. Oleh
karena itu di tahun 1998, ada upaya untuk memasukkan dalam Anggaran
Dasar bahwa kontrak-kontrak listrik swasta, ini sebenarnya
penekanannya pada kontrak listrik swasta, itu harus minta persetujuan
RUPS. Namun, di dalam penyusunan kata-katanya ada satu kalimat yang
hilang sehingga ini bisa ditafsirkan semua kontrak yang sifatnya Multi
Years harus melalui izin RUPS. Ini sesuatu hal yang pada waktu itu
bahkan sampai sekarang pun tidak mungkin dilakukan karena dengan
pendelegasian kewenangan operasi kepada wilayah, maka wilayah itu
sebetulnya boleh melakukan pengadaan untuk kepentingan operasi tanpa
harus melalui persetujuan PLN Pusat. Itu sesuai dengan SK 075 pada
waktu itu. Jadi kalau diminta lagi persetujuan RUPS maka itu harus
kemabli ke pusat dan kontrak semacam itu Yang Mulia Bapak bisa
bayangkan bahwa satu kantor cabang itu paling tidak mempunyai 4 atau
5 kontrak cater yang sifatnya Multi Years pada saat itu. Di PLN ada 240-
270 cabang pada tahun sekitar itu. Sekarang sudah hampir 400
cabangnya. Jadi tidak mungkin semua kontrak itu naik harus mendapat
persetujuan RUPS. Ini sebetulnya menjadi suatu permasalahan terbuka di
tahun 2001 bahkan dalam rapat konsultasi Dekom dengan Direksi
tanggal 16 Agustus 2001 akhirnya di situ dituliskan bahwa untuk
kontrak-kontrak Multi Years, cukup kalau dimasukkan dalam RUPS
RKAP, atau kebijikannya diketahui oleh RUPS. Jadi sudah ada
pelunakan. Di tahun 2002, Pak Luluk menyatakan lagi bahwa untuk
kontrak-kontrak investasi yang Multi Years itu cukup dilampirkan di
RKAP. Maka itu bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP. Perstujuan
RUPS nya semacam itu. Jadi perkembangan ini berkembang lebih lanjut
lagi sehingga tahun 2005, kami mempunyai rekaman/catatan wakil atau
kuasa pemegang saham dalam RUPS RKAP 2005 menyatakan bahwa
dia minta Direksi menandatangani suatu kesepakatan bahwa apapun
yang sudah disepakati di dalam RUPS RKAP itu tidak perlu lagi
dimintakan izin lagi kepada Menteri BUMN. Karena permintaan izin
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
tersebut akan memakan waktu lama, dan di sana tidak ada yang proses,
nanti Direksi mempunyai alasan untuk menyatakan bahwa itu menunggu
izin dari BUMN. Ini otentik disampaikan oleh Pak Roes Arya, kami
mempunyai rekamannya untuk itu dan itu menggambarkan proses
persetujuan konrtrak Multi Years untuk pekerjaan khususnya pekerjaan-
pekerjaan operasional itu tidak pernah berjalan dalam inteprestasi yang
disampaikan bahwa itu harus minta izin RUPS dan sebagainya. Tidak
pernah berlangsung di PLN baik sebelum masa saya atau sesudah masa
saya. Karena di tahun 2007, akhirnya Anggaran Dasar tersebut di
Amandemen dan dinyatakan bahwa selama itu tidak materiil yaitu
batasannya adalah 10% dari kontrak, maa, 10% dari pendapatan atau 5%
dari equity, itu boleh dilaksanakan cukup dengan izin komisaris. Asal
dilakukan di daerah wilayah. Begitu Anggaran Dasar 2007. Jadi in
menggambarkan bahwa seluruh proses yang kami laksanakan untuk CIS
RISI sampai 2003-2004 itu sebenarnya sudah mengikuti aturan-aturan
yang ada.
Hakim Ketua : Silahkan kepada Penuntut Umum
PU : Izin bertanya Yang Mulia. Saudara terdakwa ya, tadi terdakwa
menerangkan ada presentasi di PLN Disjaya oleh Netway ya, terdakwa
bisa menjelaskan siapa yang melakukan presentasi di Disjaya oleh Pihak
Netway?
Terdakwa : Saya tidak tahu. Pada waktu itu saya tidak tahu. Apakah saya bisa
menjawab berdasarkan BAP yang saya baca karena di BAP itu baru saya
melihat bahwa rapat di Disjaya dihadiri oleh GM Disjaya serta manager-
manager nya dan itu ada undangan resmi dari GM Disjaya tanggal 14,
19, dan akhirnya rapatnya tanggal 21 September 2007. Ini dari
pengakuan saudara Dodoh Rahmat yang saya baca dari BAP nya.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Jadi terdakwa tidak tahu ya siapa yang melakukan presentasi di Disjaya
sana ya?
Terdakwa : Saya tidak tahu persisnya.
PU : Kemudian, apakah selanjutnya pihak Netway ada melakukan presentasi
di PLN pusat?
Terdakwa : Benar, seperti yang saya sampaikan, Netway meminta memberi
presentasi, dan presentasi itu sangat brief, bukan seperti presentasi yang
digambarkan seolah-olah bicara mengenai aplikasi SIMPEL RISI, tidak,
sama sekali tidak. Yang dibicarakan adalah konsep CIS Outsourcing
Solution. Mereka menjelaskan kenapa harus Outsourcing. Kenapa harus
Netway. Berapa biayanya kalau pakai Outsourcing, berapa biayanya
kalau pendekatannya non OSCO. In disampiakan. Tentu sangat masuk
akal bahwa Direksi, khususnya Direktur Pemasaran pada waktu itu tidak
ada kaitannya dengan masalah-masalah teknis IT. Tetapi mereka
menunjukkan bahwa mereka siap kalau memang bahwa disetujui
konsepnya mereka akan siap menjalankan buktinya ditunjukkan. Saya
sendiri kaget-kaget bahwa cukup detail sampai mereka tahu setiap
cabang kekuatan hardware kita dan sebagainya.
PU : Pada waktu presentasi, bisa saudara terdakwa terangkan siapa-siapa yang
hadir dari PLN Disjaya yang hadir, kemudian dari pihak Netway siapa
yang melakukan presentasi?
Terdakwa : Saya tidak ingat dari PLN Disjaya, yang jelas Pak Margo hadir. Dari
PLN pusat karena presentasinya di Direktorat Pemasaran hanya saya dan
beberapa kepala Divisi, saya kira Pak Azis Sabarto hadir dan apa
namanya, kemudian alau tidak salah satu atau dua eselon 1 kami juga
hadir disana.
PU : Dari Netway siapa yang hadir?
Terdakwa : Yang saya ingat yang hadir adalah saudara Gani, dan satu India ya yang
mungkin, bukan Chaula namanya. Saya lupa namanya.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Saudara Harmet?
Terdakwa : Harmet Harmet. Iya betul
PU : Baik. Setelah selesai saudara Gani melakukan presentasi di hadapan
terdakwa, apakah pada saat itu ada perintah terdakwa? Kepada Gani atau
kepada saudara Margo?
Terdakwa : Bapak JPU menggunakan kata perintah. Pada waktu itu seorang Direktur
sangat jarang memberikan perintah karena era nya adalah era
desentralisasi.
Hakim Ketua : (suara Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)
Terdakwa : Jadi setelah saya presentasi, lazimnya, saya tanya pendapat dari GM,
“bagaimana pak GM, atas presentasi tersebut?” Pak GM, seingat saya,
menjawab, “Pak, ini..” (dipotong oleh Hakim Ketua)
Hakim Ketua : Ada tidak yang berupa petunjuk, arahan, atau perintah?
Terdakwa : Kalau dikatakan arahan, baik, yang disebut arahan hanya, “oke kalau
begitu silahkan ditindaklanjuti, dibicarakan lebih lanjut, di tempat
saudara”. Karena.. (dipotong oleh Hakim Ketua)
Hakim Ketua : Saudara katakan seperti itu?
Terdakwa : Ya. Tapi arahan tersebut, karena pak Margo sudah menyampaikan
bahwa idenya ini sesuai dengan masalah yang dihadapi yaitu, Disjaya
tidak mempunyai cukup tenaga SDM untuk menangani masalah terkait.
PU : Baik ya, apakah arahan tersebut berupa, saudara meminta kepada
saudara Gani untuk melakukan penawaran dengan mengajukan proposal
ke PT. Netway.. ke PLN Disjaya, dan kemudian meminta Margo agar
mengkaji proposal yang diajukan oleh Netway tersebut. Apakah
demikian arahan terdakwa?
Hakim Ketua : Ada tidak arahan seperti itu?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Tidak ada. Saya normatif saja menyampaikan bahwa, “oke, kalau idenya
baik, silahkan ditindaklanjuti, dibicarakan di Disjaya.” Dan kalau
memang memerlukan dukungan Pusat, pak Margo pada waktu itu
mengatakan, “ya, kami membutuhkan dukungan Pusat, nanti laporkan
pada saya.” Begitu. Karena sebenarnya, kalau masalah pengadaannya,
pak Margo mempunyai kekuasaan penuh, tanpa harus minta izin ke
Direksi.
PU : Terdakwa kenal dengan saudara Gani sejak kapan?
Terdakwa : Saya kira.. Bukan, bukan saya kira. Persisnya, saya bertemu saudara
Gani itu kira-kira pertengahan tahun 2000, ya, pertengahan tahun 2000
di lobby, ya. Beliau, kalau saya tidak salah, beliau waktu itu dengan
siapa gitu, kemudian saya sedang di jalan keluar, dan beliau
memperkenalkan diri, menyebut nama kakaknya yang kebetulan juga
bersekolah di Elektro ITB. Tapi kalau saudara Gani sendiri, saya tidak
kenal. Sebelumnya saya tidak pernah kenal.
PU : Baik. Apakah terdakwa pernah meminta Gani untuk melakukan
presentasi di PLN Disjaya?
Terdakwa : Tidak pernah. Tidak pernah.
PU : Tidak pernah ya. Karena dari keterangan.. (dipotong oleh Hakim Ketua)
Hakim Ketua : (suara Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)
PU : Apakah terdakwa juga pernah meminta Gani untuk membuat suatu
proposal pada saksi Sunggu Anwar Aritonang?
Terdakwa : Saya tidak pernah minta pak Gani melakukan apapun, dari sehabis rapat
itu, selain mempersilahkan untuk menindaklanjuti dengan pak Margo.
Hakim Ketua : Tidak pernah ya?
Terdakwa : Tidak pernah.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Setelah dilakukan presentasi dihadapan terdakwa, apakah kemudian
terdakwa pernah menerima surat perkenalan.. tembusan, dari PT.
Netway, yang ditujukan kepada GM Disjaya, yang ditembuskan kepada
terdakwa?
Terdakwa : Saya kira terbalik urutannya. Urutannya terbalik. Karena sebelum..
seingat saya, surat itu saya bawa ke rapat Direksi, ya. Surat itu saya
bawa ke rapat Direksi, dan itu terjadinya sesudah presentasi. Sesudah
presentasi.
PU : Baik ya. Di sini ada surat no. NET. DIR.. nanti juga kita ajukan sebagai
barang bukti.. tanggal 27 September 2000, dari Netway, berupa CIS
outsourcing solution, yang ditujukan kepada Margo Santoso, dengan
tembusan kepada Bapak Ir. Eddie Widiono. Pernah ini di terima oleh
terdakwa, surat ini?
Terdakwa : Saya tidak ingat apakah saya menerima tembusannya, atau saya
menerima bersama dengan pak Margo. Tetapi, ya, surat itu ada terlampir
juga dalam surat pak Margo tanggal 6 Oktober, yang ditujukan kepada
saya. Ia minta jawaban, ya,dan sebenarnya surat itu yang membuat saya
agak berhati-hati, karena di sana, dalam.. kalau saya tidak salah dalam
surat No. 1 itu, seolah-olah sudah ada kesepakatan, antara Netway
dengan Disjaya. Itu yang membuat saya agak berhati-hati, untuk
menyetujui kata-kata “Letter of Intent”, ya. Karena kalau keluar letter of
intent, sebetulnya itu seolah-olah mengkonfirmasi bahwa ada
kesepakatan. Padahal, masih jauh dari kesepakatan.. Bahkan scope of
work nya saja belum jelas pada waktu itu.
PU : Baik. Apakah kemudian terdakwa juga ada menerima surat dari Margo
Santoso. Ini suratnya tertanggal 13.. suratnya nomor 1308, tertanggal 6
Oktober 2000, perihal CIS outsourcing solution?
Terdakwa : Ya, itu yang saya refer tadi.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Oh, baik. Selanjutnya, apakah saudara ada memberikan suatu tanggapan
terhadap surat yang dikirim oleh saksi Margo?
Terdakwa : Ya, saya menjawab dengan surat tanggal 13 Oktober tahun 2000.
PU : Bisa saudara jelaskan, apa balasan.. surat balasan yang.. (dipotong oleh
Hakim Ketua)
Hakim Ketua : Saudara menanyakan surat-surat bukti itu kan? Tunjukan sajalah.
PU : Baik. Oke, lanjut, yang Mulia. Di dalam surat saudara, ya, kami bacakan,
“menunjukan surat saudara no. 1308, tanggal 6 Otober 2000, perihal
tersebut di atas, setelah konsultasi melalui rapat Direksi”, ya. Jadi surat
ini saudara buat, saudara mau rapat konsultasi dengan Direksi.
Pertanyaan kami adalah, apakah benar saudara melakukan rapat Direksi
dengan pembuatan surat ini?
Terdakwa : Iya betul. Tadi sudah saya sampaikan bahwa, kami melaporkan hal ini.
Hakim Ketua : Ada ya?
Terdakwa : Ada.
PU : Siapa yang membuat surat.. tadi kan.. surat 4323, ya, siapa yang ketua
perintahkan untuk membuat surat tersebut?
Hakim Ketua : (ucapan Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)
PU : Ini balasan dari..
Hakim Ketua : Nah itu saudara tunjukkan saja. Benar tidak surat ini, kan begitu.
PU : Lanjut yang Mulia. Tadi saudara ada yang menerangkan mengenai..
dalam surat 4323, ada yang mengatakan mengenai, meminta kepada
Margo untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rencana
implementasi berikut anggaran, maksudnya apa ini terdakwa?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Jadi, setiap program atau setiap keinginan, dari pimpinan untuk
melakukan sesuatu, itu harus diuraikan dalam suatu program dan
rencana. Program yang tadi, harus berisikan jadwal, jumlah tenaga kerja
yang diperlukan, dan jumlah dana yang diperlukan. Pada waktu saya
menulis surat itu, sudah bulan Oktober, sedangkan RKAP 2002.. 2001,
maaf, itu sudah dalam proses akan masuk ke Dekom dan RUPS. Oleh
karenanya, saya tekankan di sana, selesaikan perencanaannya dulu.
Begitu. Dan, lakukan sosialisasi. Kalau pak Penuntut Umum membaca,
jelas sekali tekanan saya di saya, bukan kepada negosiasinya, tetapi
kepada selesaikan perencanaan, dan sosialisasikan. Karena saya
mengetahui bahwa ide outsourcing company tadi, adalah suatu ide yang
sangat masih baru, ya, dan ini sangat mudah sekali memancing reaksi,
karena tentu ini akan ada pergeseran-pergeseran.
PU : Baik ya. Terdakwa, setelah presentasi.. jadi kan ada presentasi Netway di
PLN Pusat ya?
Terdakwa : Ya.
PU : Di hadapan terdakwa. Kemudian setelah itu, apakah ada lagi presentasi-
presentasi yang dilakukan oleh Netway di hadapan terdakwa?
Terdakwa : Saya tidak ingat persisnya, pak JPU, tapi memang setelah keluarnya
surat pak Margo Desember tahun 2001, dimana pak Margo menuliskan
bahwa biayanya mencapai sekian ratus miliar selama sekian tahun, yang
kalau di jumlah totalnya 900 miliar, pada waktu itu, seperti saya katakan
tadi, timbul suatu kegemparan di PLN Pusat. Makanya saya dorong pak
Margo, segera sosialisasikan, jelaskan apa yang anda rencanakan ini, ya.
Karena kalau tidak, ini berkembang menjadi.. tentu saya tidak bisa
menjelaskan dengan bahasa yang lebih baik, ya. Bapak Hakim bisa
menyadari bahwa dalam situasi PLN yang tengah mengalami tekanan
berat pada waktu itu, setiap issue menjadi peluang untuk
mendiskreditkan Direksi. Oleh karenanya, saya minta supaya segera
dilakukan sosialisasi, dan kalau saya tidak salah, beberapa kali ada
sosialisasi dengan berbagai pihak, kalau saya tidak salah, dengan
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Direktorat Keuangan yang harus menyetujui anggaran, dengan
Direktorat Perencanaan karena CCIT nya ya. Intinya, kalau dengan
Direktorat Perencanaan, sebenarnya simple saja. Kita ingin meyakinkan,
bahwa outsourcing company ini tidak dimaksudkan untuk mengambil
kewenangan Direktorat Perencanaan mengenai masalah IT. IT-nya tetap
Direktorat Perencanaan yang harus, tetapi konsep pembentukan anak
perusahaan OSCO ini, yang merupakan domain dari pengembangan
usaha, biarkan kami yang menggarap. Sebenarnya intinya demikian.
Tetapi rupanya, di Direktorat Perencanaan, sudah ada pemikiran untuk
menunggu saja sampai 2003, pada waktu CIS IBP, atau dananya Bank
Dunia turun, ya. Karena dikatakan di situ, konsep ITSP, itu konsepnya
adalah membeli packaged programme. Konsep yang dilakukan oleh
Disjaya adalah customize, atau custom-made programme. Ini dua
pendekatan yang sama sekali berbeda. Kalau kita menggunakan
packaged programme, ya, makanya PLN harus menyesuaikan diri
dengan program tersebut. Dan itu sangat berat, pada situasi tahun 2000,
dimana ketidakpuasaan sedang begitu tinggi, ya. Lebih mudah bagi kami
untuk membuat program yang mengikuti, apa yang sudah dipahami oleh
kawan-kawan di Distribusi Jakarta. Nah, tapi kembali lagi, karena ini
sebetulnya, domainnya adalah domain di Perencanaan untuk
menentukan, kami harus menyampaikannya dengan hati-hati. Makanya
kami tekankan kepada pak Margo, “tolong sosialisasikan baik-baik,
jangan sampai kawan-kawan di Perencanaan itu menganggap kita mau
mengambil porsi pekerjaannya beliau”, begitu.
PU : Lanjut ya. Kemudian, apakah benar ini, dalam satu presentasi ya,
presentasi yang dilakukan oleh Ir. Gani, setelah Ir. Gani Abdul Gani
selesai melakukan presentasi, terdakwa ada menyampaikan sebagai
berikut, “ini adalah peluang bagi PLN dalam memenuhi kebutuhan
Sistem Informasi Pelanggan yang terintegrasi dengan resiko kegagalan
yang ditanggung oleh PT. Netway Utama. Selanjutnya terdakwa dalam
beberapa kesempatan rapat di kantor Pusat PT. PLN, yang juga dihadiri
Margo Santoso dan Dodoh Rahmat, menegaskan bahwa, secara teknis
proposal PT. Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
dan dapat menguntungkan kedua belah pihak, dengan kerja sama dalam
bentuk joint investment project atau joint venture company, dalam
mengembangkan sistem pelayanan pelanggan, dan tawaran PT. Netway
Utama sudah dikenal di PLN Disjaya dalam mengerjakan SIMPEL RISI,
sebagai pelaksana atas kontrak Politeknik ITB dengan PT. PLN
Disjaya”. Pernah terdakwa mengemukakan hal ini?
Terdakwa : Saya tidak ingat apakah persisnya saya menggunakan kata-kata itu.
Tetapi, apa yang tersirat.. (dipotong oleh Hakim Ketua)
Hakim Ketua : Yang saudara baca itu, dari mana itu? (bertanya kepada PU)
PU : Keterangan saksi yang ada di dakwaan, Yang Mulia. Ini juga kita muat
di dakwaan juga.
Hakim Ketua : Ada saudara menyampaikan seperti itu? (bertanya kepada Terdakwa)
Terdakwa : Saya tidak ingat menyatakan seperti itu, Yang Mulia. Namun memang,
ada beberapa pokok pemikiran yang ada di dalam statement seperti itu,
yang sesuai dengan pola pikir saya. Yaitu misalnya, tadi saya sudah
laporkan.. (dipotong oleh Hakim Ketua)
Hakim Ketua : Penilaian saudara ya?
Terdakwa : Ya, penilaian kami, ini pengembangan usaha. Jadi pengembangan usaha,
merupakan domain kami selaku Direktur Pemasaran, ini memang
merupakan opprtunity. Bahwa ini bisa memindahkan resiko, ya, resiko
pengembangan sistem IT dari PLN, seperti yang terjadi pada waktu
SIMPEL RISI itu kan resiko, yang Mulia, tertunda dan sebagainya.
Dipindahkan kepada pihak luar, ya, itu memang merupakan salah satu
keunggulan dari konsep outsourcing yang saya pelajari di sekolah bisnis,
yang Mulia.
Hakim Ketua : Apalagi? (bertanya kepada PU)
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Saudara terdakwa ya, apakah terdakwa pernah juga menerbitkan surat
No. 36 tanggal 15 Januari 2001?
Hakim Ketua : Ditunjukan saja nanti.
PU : Baik. Kita ini kan dulu Yang Mulia, suratnya. Pernah?
Terdakwa : Ya, tadi saya sudah singgung surat tersebut, yaitu surat yang meminta
Distribusi Jakarta.. (dipotong oleh Hakim Ketua)
Hakim Ketua : (ucapan Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)
PU : Baik, baik, Yang Mulia. Kemudian di sana saksi ada.. dalam surat ini ya,
saksi ada memerintahkan atau menyatakan dalam surat ini, pertama
adalah, menugaskan.. meminta kepada PLN Disjaya dan Tangerang
melanjutkan negosiasi dengan Netway. Kemudian, menugaskan tim IBP
Industrial Best Practice, ya. Maksudnya apa ini?
Terdakwa : Ya, surat itu menjawab surat Desember tahun 2000, yang tadi saya
sampaikan, menimbulkan kegemparan di PLN Pusat, karena menyebut
angka 900 miliar, dan menyatakan bahwa kerja sama ini akan membawa
Disjaya ke CIS IBP. Padahal di PLN Pusat ada tim Eselon 1 yang sedang
merumuskan apa itu CIS IBP. Nah, tim ini protes kepada saya, “kenapa
Distribusi Jakarta gampang-gampang menyatakan CIS IBP tidak pernah
konsultasi kepada kami”. Salah satu yang protes itu pak Aritonang.
Oleh karena itu, dalam surat kami, kami katakan, “sebelum anda
mengatakan CIS IBP, tolong koordinasi dulu dengan tim PLN Pusat”.
Nah, tim CIS IBP tersebut, bukan tim kami, tapi tim antar Direktorat.
Jadi ada Direktorat kami, ada Direktorat Keuangan, ada Direktorat
Perencanaan, dan kalau saya tidak salah, Ketua atau Wakil Ketuanya
adalah pak Aritonang, dan salah satu di antaranya pak Azis Sabarto
sebagai pimpinan tim tersebut.
PU : Selanjutnya ya, ini pada bulan Februari 2001, dalam satu pertemuan di
ruang rapat Dirsar PT. PLN Pusat, yang dihadiri Azis Sabarto, Sunggu
Anwar Aritonang, Supanca, Margo Santoso, Dodoh Rahmat, Pandu
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Angklasito, dan Antoni Dewono, ada memerintahkan agar CIS
outsourcing ditawarkan PT. Netway Utama, diimplementasikan sesegera
mungkin. Selanjutnya, Margo mengarahkan tim.. Benar ini?
Terdakwa : Tidak benar dan tidak masuk akal. Karena pada waktu itu, belum matang
ini, katanya.
Hakim Ketua : (ucapan Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)
PU : Lanjutkan Yang Mulia.
Hakim Ketua : Ya. Lanjutkan.
PU : Saudara terdakwa, terkait dengan kontrak, saya sedikit.. Tadi saudara
menyampaikan ada desentralisasi terkait pelaksanaan. Setahu saudara,
kegiatan Roll-Out CIS RISI ini memang kewenangan dari Disjaya atau
masuk dalam ranah Pusat?
Terdakwa : Kewenangannya ada di Disjaya. Sebagai user, sebagai pihak yang
mengadakan pengadaan ada di Disjaya.
PU : Apakah terdakwa tahu, siapa yang menandatangani kontrak terkait
pengadaan ini?
Terdakwa : Kontrak 2001, yang.. (dipotong oleh PU)
PU : 2004
Terdakwa : Oh 2004, ditandatangani pak Fahmi Mochtar, GM Disjaya.
PU : Pernahkah, terkait dengan pelaksanaan kontrak tadi, saudara
memberikan surat kuasa kepada Fahmi Mochtar untuk menandatangani
kontrak tersebut?
Terdakwa : Surat kuasa yang bapak JPU maksud, barangkali adalah yang kami sebut
SKK, Surat Kuasa Khusus. Surat Kuasa Khusus tersebut, di minta oleh
GM kepada saya, seingat saya melalui satu surat. Tapi saya tidak
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
membaca suratnya, akhirnya beliau membawa surat tersebut kepada
saya, hand carry. Kemudian dia katakan bahwa, “pak, saya
membutuhkan surat kuasa dari bapak, untuk..”, yang disampaikan
kepada saya waktu itu adalah untuk mengurus masalah hak intelektual
dari CIS RISI. Saya tidak membaca suratnya, kebetulan bersama dengan
beliau, ada saudara Rex Panambunan, pada waktu itu adalah Kepala
Divisi Hukum PLN. Saya tanyakan kepada saudara Rex, “Rex, saya kok
tidak pernah menandatangani surat kuasa yang lain, selain surat kuasa
umum?” Surat kuasa umum itu ditandatangani dan diberikan kepada
semua GM di PLN, sebagai bentuk desentralisasi. Terus saya tanyakan
kepada Rex, “ini kenapa kok begini?” Terus pak Rex katakan, “pak,
penandatanganan kontrak, surat kuasa bapak itu sudah memberi kuasa
yang di minta oleh pak Fahmi. Tapi kalau untuk kepentingan mengurus
ke pengadilan, memang dibutuhkan surat kuasa tersendiri.” Begitu.
Hakim Ketua : Di pengadilan?
Terdakwa : Di pengadilan. Karena penjelasannya pada saya, mengurus Hak Cipta,
itu bisa berujung sampai ke pengadilan. Ini yang saya tangkap pada
waktu itu. Atas penjelasan dari saudara Rex tersebut, saya katakan,
“Rex, jadi ini bagaimana? Saya tanda tangan atau tidak?” Lalu pak Rex
bilang, “pak, sebetulnya itu sama saja dengan SKU yang sudah bapak
keluarkan. Kalau ini memberikan kenyamanan, comfort, kepada pak
Fahmi, untuk pak Fahmi, silahkan ditandatangani.” Terus saya katakan
kepada pak Rex, “kalau memang ini di setujui oleh Divisi Hukum, you
paraf dulu, baru saya tanda tangan.” Di paraf oleh pak Rex, barulah saya
tanda tangani. Begitu ceritanya. Jadi, bertentangan dengan apa yang
terjadi, atau yang dikesankan, itu sama sekali bukan surat perintah. Itu
justru inisiatif datang dari pak Fahmi, kepada saya.
Hakim Ketua : (ucapan Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)
PU : Sebelum terdakwa menandatangani surat kuasa itu, membaca dulu ya?
Membaca tidak?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Iya saya baca, tapi dalam posisi saya berada di luar, tidak di kantor, dan
ada Kepala Divisi Hukum saya yang meyakinkan.
PU : Melanjutkan Yang Mulia. Saudara terdakwa, saudara tadi menyinggung-
nyinggung surat dari Seswapres.
Terdakwa : Setwapres.
PU : Setwapres, ya?
Terdakwa : Ya.
PU : Surat dari Setwapres itu mempertanyakan tentang apa?
Terdakwa : Suratnya hanya meminta penjelasan, apakah surat yang berkop Serikat
Pekerja ini, ya, benar isinya. Begitu. Jadi, agar dibuatkan penjelasan
mengenai surat tersebut. Dan ini ada surat pengantar resmi dari
Setwapres, kantor Setwapres, ibu Susi pada waktu itu.
PU : Saudara jawab surat Setwapres itu?
Terdakwa : Iya, kami jawab.
PU : Tertulis?
Terdakwa : Tertulis.
PU : Bisa saudara jelaskan apa yang saudara jawab?
Terdakwa : Jadi, kami menjawab surat tersebut setelah rapat tanggal 9 Agustus,
dimana Serikat Pekerja menyatakan bahwa, surat tersebut tidak
mencerminkan pendapat atau posisi Serikat Pekerja mengenai CIS RISI.
Karena pada rapat tanggal 9 Agustus tersebut, saya beri kesempatan, di
depan para Direksi, kepada Serikat Pekerja, “silahkan, anda menyatakan
apakah ini benar posisinya Serikat Pekerja atau tidak.” Begitu. Jawaban
dari Ketua Serikat Pekerja pada waktu itu, “selama lingkupnya adalah
CIS RISI, kami tidak keberatan.” Saya katakan lagi, “apakah saya boleh
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
mencantumkan dalam surat saya, kepada Setwapres bahwa, Serikat
Pekerja menyatakan bahwa ini bukan posisi Serikat Pekerja.” Terjadi
perdebatan di dalam. Saya ingat, ada satu anggota Serikat Pekerja yang
menyatakan, “kan tidak semua isi dalam surat itu salah.” Begitu. Di surat
itu selain kata-kata itu, ada juga kata-kata yang menuduh bahwa Direksi
tidak profesional, Direksi tidak transparan, dan sebagainya. Saya diam,
saya tunggu sampai Ketua Serikat Pekerja menyelesaikan. Akhirnya
Ketua Serikat Pekerja menyatakan, “saya harus bicarakan dengan rekan-
rekan, ini bukan posisi Serikat Pekerja. Silahkan bapak tulis di sana,
bantahan dari Serikat Pekerja ini.” Nah, atas dasar itu, kami membuat
surat kepada Setwapres yang menyatakan bahwa, yang pertama, proses
CIS RISI itu masih dalam proses. Yang kedua, yang tadi saya laporkan
bahwa, Netway adalah rekanan PLN Disjaya, dan seterusnya. Yang
ketiga, bahwa surat tersebut adalah surat kaleng, tidak mencerminkan
posisi Serikat Pekerja.
PU : Saya garis bawahi, yang nomor dua. Saudara menyatakan dalam surat
tersebut, bahwa Netway adalah rekanan PLN Disjaya. Surat itu 14 Juli
2001 yang saudara buat. Betul?
Terdakwa : Bukan. Agustus.
PU : Tanggal 14 Juli 2001, nomor 2093.
Terdakwa : Keliru. Surat itu, seingat saya, Agustus 2001.
PU : Baik. Apa betul di dalam surat tersebut, saudara menyatakan bahwa,
Netway itu sebagai rekanan PLN Disjaya, dengan mencantumkan
kontrak antara PLN Disjaya dengan Politeknik ITB?
Terdakwa : Itu adalah masukan yang saya terima dari pak Margo, pada waktu itu,
karena saya bertanya kepada pak Margo, “ini Netway harus disebut apa
di sini?” Dan beliau memberi masukan, “dia sudah bisa disebut rekanan
pak. Karena saya sudah beri kontrak bulan Juli” Begitu penjelasannya.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Kenapa pada waktu itu kontrak bulan Juli tidak saudara masukkan dalam
surat saudara, tetapi yang saudara masukkan kontrak di tahun 1996?
Terdakwa : Sekali lagi, juga karena penjelasan pak Margo bahwa, Netway itu
menyatakan bahwa mereka ikut di dalam proses tersebut. Proses kontrak
tersebut. Sebagai bagian dari Politeknik ITB.
PU : Tahun 1998 saudara sebagai Dirsar, betul?
Terdakwa : Ya.
PU : Dirsar itu, apakah juga turut sebagai yang mengawasi terhadap proyek
Politeknik ITB?
Terdakwa : Tidak. Karena IT-nya itu berada di dalam scope dari Divisi Sistem
Informasi Direktorat Perencanaan.
PU : Sebagai Dirsar, apakah ada rapat-rapat Direksi untuk menetapkan
tentang proyek Politeknik ITB dengan Disjaya?
Terdakwa : Tidak ada.
PU : Tidak ada. Baik. Pada waktu 4 Juli, surat saudara ke Setwapres itu kan
menurut saudara tadi tanggal 9 Agustus ya?
Terdakwa : Setelah rapat tanggal 9 Agustus.
PU : Ya.
Terdakwa : Seingat saya mungkin tanggal 14 Agustus.
PU : Oke. 14 Agustus ya. Surat itu saudara sampaikan setelah ada perjanjian,
enam perjanjian yang di buat oleh Margo Santoso dengan Netway?
Terdakwa : Salah. Belum ada enam perjanjian itu. Baru satu yang pak Margo
laporkan kepada saya.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Iya, maksud saya, satu di antara enam yang kemudian perjanjian itu kan
terus-menerus sampai 2003. Perjanjian antara Disjaya dengan Netway,
sebesar Rp. 8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), itu
pada tanggal 4 Juli 2001.
Terdakwa : Iya, betul.
PU : Saudara dilaporkan ini sama.. (dipotong oleh Terdakwa)
Terdakwa : Saya tidak dilaporkan. Tadi sudah kami jelaskan bahwa kami
mendapatkan informasi itu pada waktu.. (dipotong oleh PU)
PU : Saudara dapat informasi itu pada waktu sebelum menjawab surat
Setwapres kan?
Terdakwa : Pada waktu mengkonsep surat Setwapres bersama pak Margo.
PU : Artinya antara bulan empat.. antara tanggal 4 Juli sampai Agustus ya?
Terdakwa : Tidak. Tidak. Setelah 9 Agustus.
PU : Setelah 9 Agustus?
Terdakwa : Setelah 9 Agustus.
PU : Saudara mengetahui itu ya?
Terdakwa : Iya betul.
PU : Pada waktu itu, pekerjaan yang seperti ini, apakah juga masuk di dalam
RKAP di 2001?
Terdakwa : Pekerjaan yang seperti ini maksudnya apa?
PU : Pekerjaan perjanjian kerja sama antara Disjaya, ya, yang kontraknya
kemudian ini terus-menerus sampai 2003 ini.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Baik. Saya harus me-refer kepada penjelasan yang mungkin sudah
disampaikan kepada pak JPU oleh saudara Parno, sebagai Direktur
Keuangan. Jadi, anggaran operasi bagi setiap unit bisnis itu, tidak
menyebutkan secara detail, apa pekerjaan di dalam sana. Jadi selama pak
Margo menggunakan anggaran operasi, sesuai dengan SK 75, APLN, itu
sepenuhnya hak dan tanggung jawab ada di GM Disjaya. Tidak perlu
melaporkan ke PLN Pusat. Tadi karena sudah disampaikan, mengapa itu
terjadi, karena PLN Pusat dilepaskan dari tanggung jawab operasional
sejak zaman pak Kuntoro.
PU : Sebagai ini.. dalam kontrak tersebut, ini kan di adendum, sehingga dia
itu berlanjut terus, multi years, untuk pekerjaan yang juga masalahnya
adalah CIS RISI di 2001 itu.
Terdakwa : Saya tidak tahu dengan detail masalah ini.
PU : Oke.
Terdakwa : Tetapi kalau dari apa yang saya baca, lingkup pekerjaannya berbeda.
PU : Pada waktu 4 Juli 2001 terjadi kontrak itu, apakah saudara tahu bahwa,
kontrak antara Disjaya dengan Politeknik ITB masih berlangsung?
Terdakwa : Yang pertama, saya tidak tahu kontrak antara Politeknik ITB dengan
PLN Disjaya. Yang kedua, saya juga tidak tahu waktu kontrak itu
ditandatangani pada bulan Juli.
PU : Waktu serah terima pekerjaan antara ITB dengan Disjaya, saudara tahu?
Terdakwa : Tidak tahu.
PU : Tidak dilaporkan kepada saudara selaku Dirut?
Terdakwa : Tidak. Seperti saya sampaikan tadi, lingkup pekerjaan sistem informasi
adalah tanggung jawab Direktur Perencanaan.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Baik. Pada tahun 2004, apakah saudara tahu bahwa, di wilayah lain di
bawah.. di PLN wilayah, juga ada melaksanakan pengadaan yang
semisal CIS RISI?
Terdakwa : Tidak pada tahun 2004. Saya ketahuinya sekitar tahun 2006, atau 2005,
pada waktu salah satu Kepala Divisi saya melaporkan feedback dari
pelaksanaan SK 138. Jadi, saya agak sedikit menjelaskan mengenai SK
138. SK 138 mengenai outsourcing, itu ditandatangani tahun 2002, lahir
sebagai antisipasi PLN terhadap Undang-Undang Konsumen, ya. Dan
juga antisipasi kita terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja, yang
membatasi pemberi pekerja hanya boleh memberikan kontrak PKWT,
isitilahnya, kontrak outsourcing.. kontrak honorer, itu maksimum dua
tahun. Perlu diketahui bahwa, pegawai PLN ada 48.000, dan 140.000
atau 150.000, pegawai honorer. Oleh karena itu, keluarnya keputusan
Undang-Undang tersebut, juga merupakan suatu hal yang harus
diantisipasi dari awal, oleh PLN. Nah, solusi yang dipilih pada waktu itu
adalah, tenaga-tenaga honorer ini, harus di tampung dalam perusahaan-
perusahaan yang berkontrak dengan PLN. Dari pendekatan kita dengan
Departemen Tenaga Kerja, langkah itu disetujui dengan syarat, bahwa
PLN menjamin hak-hak normatif dari pekerja yang masuk di perusahaan
outsourcing company tadi. Mengingat waktu dan jumlah pekerjaan yang
demikian banyak, maka tidak mungkin itu dilakukan melalui proses
tender. Karena initnya, sebenarnya adalah, memberi baju, memberi
rumah kepada tenaga honorer, yang 140.000 tadi. Oleh karena itu, SK
138, outsourcing, itu memberikan izin untuk melakukan penunjukan
langsung, dengan tujuan untuk menyelamatkan orang-orang ini, yang
sebelumnya statusnya pegawai harian. Perlu diketahui bahwa mereka
sudah kerap kali demo ke PLN Pusat, minta di angkat menjadi pegawai
tetap. Dan itu semakin hari semakin ganas demonya, sehingga..
(dipotong oleh PU)
PU : Saya lanjutkan ya. Kalau saudara cerita tentang tadi outsourcing,
kemudian ada peraturan Kep 138 tentang outsourcing, apakah
outsourcing Roll-Out CIS RISI termasuk juga di dalam lingkup 138?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Begini, justru karena.. setelah kami mengevaluasi pelaksanaan SK 138,
ya, ada masukan kepada saya, bahwa SK 138 ini dalam bentuk yang
mengizinkan penunjukan langsung, ini pernah mendapat suatu kritik,
atau suatu teguran, ya, bahwa seolah-olah SK tersebut diboncengi
kepentingan untuk melakukan penunjukan langsung. Seingat saya,
setelah itu SK tersebut di revisi. SK tersebut di revisi, dan itu juga hasil
kerja dari tim di PLN Pusat, yang melakukan itu. CIS Roll-Out itu dalam
surat saya 23 November tidak menyinggung masalah outsourcing. 23
November 2001, ya. Pada waktu tahun 2002, juga tidak ada isu
outsourcing dari Roll-Out CIS RISI ini. Saya tidak tahu apakah pak
Margo mempertimbangkan ini pada waktu menyusun tim penunjukan
langsung, ya. Karena tim penunjukan langsungnya pak Margo ini,
bertentangan dengan surat saya yang 23 November, tidak menyertakan
orang PLN Pusat sama sekali. Jadi, betul-betul ini inisiatif dari GM, ya.
PU : Saya lanjutkan ya. Pada waktu saudara memberi izin kepada Margo
Santoso untuk melaksanakan evaluasi terhadap proyek CIS RISI ini,
apakah pada waktu itu sudah ada TOR yang di buat oleh Disjaya?
Terdakwa : Kalau bapak JPU me-refer yang disebut izin itu sebagai surat saya 23
November 2001, jelas belum ada TOR. Karena perintahnya hanya
menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Dewan Komisaris pada
waktu itu.
PU : Tadi saudara sebutkan bahwa, kemudian tiba-tiba Margo Santoso
menyampaikan hasil panitia lelang.. panitia..
Terdakwa : Panitia penunjukan langsung.
PU : Panitia penunjukan langsung pada saudara. Sementara saudara katakan,
saudara belum kasih izin apapun.
Terdakwa : Pada waktu itu belum.
PU : Belum?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Belum.
PU : Apakah saudara memberi teguran kepada Margo, bahwa ini harus
dibatalkan?
Terdakwa : Begini. Yang pertama, surat bulan Juni tahun 2003 itu, tidak ditujukan
kepada saya selaku Dirut. Itu ditujukan kepada saudara Aritonang,
selaku Diraga. Dan ini memang sudah sesuai dengan Tupoksinya, ya.
Dan saudara Aritonang sudah membuat suatu.. memerintahkan kepada
saudara Zulkifli untuk melakukan penelitian mengenai apakah ini bisa
dipertanggungjawabkan atau tidak, ya. Jadi saya memang tidak berada
pada posisi untuk memberikan komentar apapun, sampai pak Aritonang
membawa ini ke rapat Direksi, ya. Karena memang demikian
Tupoksinya. Ini tanggung jawab Direktur Niaga, yang memproses itu.
PU : Apakah ada rapat Direksi khusus untuk menentukan PL, dengan
menunjuk langsung rekanan PT. Netway?
Terdakwa : Tidak ada. Sebenarnya begini, sebenarnya begini, yang muncul adalah
usulan dari Disjaya, ya, 11 Juni, di proses oleh Direktorat Niaga, dan di
bawa ke rapat Direksi tanggal 8 September, ya, tahun 2003.
PU : Makanya saya tanya, dalam rapat Direksi, apakah ada khusus untuk
penunjukan langsung rekanan PT. Netway, dalam pelaksanaan Roll-Out..
outsourcing Roll-Out CIS RISI?
Terdakwa : Kurang jelas maksudnya. Usulannya memang usulan penunjukan
langsung.
PU : Ya, terhadap usulan itu, apakah ada rapat Direksi yang sepakat bulat
untuk menyetujui PL itu?
Terdakwa : Iya, karena Direksi menyetujui dari rapat tanggal 8. Jadi begini, rapat
tanggal 8, masuk, kemudian Direksi menentukan, ini langkah-langkah
yang dilakukan.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Direksi yang ikut rapat siapa saja?
Terdakwa : Yang saya ingat adalah Direktur Sumber Daya, Direktur Keuangan
semua ikut, ya, pak Parno dan pak Juanda.
PU : Pak Parno dan pak Juanda?
Terdakwa : Ya, dan pak Aritonang, sebagai Direktur yang bertanggung jawab atas
masalah itu. Saya kira, kalau tidak salah, salah satu dari Direktur yang
lain juga ada.
PU : Baik, saya kira untuk materi yang ini kami cukupkan. Tapi kami mohon
Yang Mulia, kami akan bertanya tentang apakah saudara terdakwa
pernah melaporkan LHKPN-nya, tentang harta bendanya, seusai dengan
Pasal 37 A, bahwa “terdakwa wajib memberikan keterangan tentang
seluruh harta bendanya, dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta
benda setiap orang atau korporasi yang di duga mempunyai hubungan
dengan perkara yang didakwakan.” Saudara terdakwa, apakah saudara
pernah membuat laporan harta kekayaan?
Terdakwa : Saya selalu mengikuti aturan dalam penyusunan LHKPN.
Hakim Ketua : Ada ya?
Terdakwa : Ada.
PU : Terakhir saudara membuat LHKPN tahun berapa?
Terdakwa : Saya tidak ingat. Tapi, sesudah saya berhenti menjadi Dirut.
PU : Tahun 2008 ya?
Terdakwa : Tahun 2008, ya.
PU : Apakah seluruh yang ada di dalam data yang saudara laporkan sudah
benar, dan sudah terdata semua laporan harta kekayaan saudara?
Terdakwa : Sudah saya laporkan, dan apa yang terdata di situ sudah benar.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Di dalam LHKPN ini, ada empat item harta tidak bergerak, tanah dan
bangunan. Pertanyaan saya, apakah saudara memiliki rumah di Jalan
Brawijaya 5?
Terdakwa : Rumah di Jalan Brawijaya 5 itu, pada waktu itu di beli bersama keluarga,
sebagai suatu investasi tahun 2003, kalau saya tidak salah, dan di jual
pada tahun 2005, setelah kami menemukan bahwa itu tidak
menghasilkan seperti yang kita perkirakan semua.
PU : Baik. Akta perjanjiannya, aktanya di tanggal 16 Desember 2004, ya?
Terdakwa : 2004, iya.
PU : Masih ingat saudara beli dari siapa?
Terdakwa : Saya tidak mengurus pembelian itu, ya. Saya tidak.. (dipotong oleh PU)
PU : Apakah saudara masih ingat dengan nama Yozua Makes?
Terdakwa : Saya kira pemilik sebelum kami, yang itu.
PU : Iya, betul. Bapak Yozua Makes.
Terdakwa : Iya betul.
PU : Berapa harganya, masih ingat?
Terdakwa : Pada waktu itu 2 miliar, 2 miliar lebih. Saya tidak ingat persisnya.
PU : Saudara masih ingat bagaimana cara pembayarannya kepada Yozua
Makes?
Terdakwa : Macam-macam. Yang menjual itu, pada waktu itu minta secara rinci
kepada.. kebetulan yang mengurus adalah kakak, ya, kepada kakak saya,
ada cara pembayarannya ke account ini, ke account itu, ke sekian, saya
tidak ingat persisnya bagaimana.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Masih ingat saudara, apakah ada pembayaran yang saudara lakukan
melalui Mandiri Traveler Cheque?
Terdakwa : Tidak ada.
PU : Tidak. Nanti akan kita perlihatkan di persidangan, ya. Bahwa ada surat
dari Bank Mandiri, yang kami minta konfirmasi pembayaran.. (dipotong
oleh Hakim Ketua)
Hakim Ketua : (ucapan Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)
PU : Ya. Apakah saudara kenal dengan Arthur Pelupessy?
Terdakwa : Ya, saya tahu.
PU : Apakah saudara pernah mendapatkan Mandiri Traveler Cheque, dari
Arthur Pelupessy, sebesar 850 jutam untuk pembayaran rumah
saudara?
Terdakwa : Tidak benar.
PU : Baik. Nanti kita.. (dipotong oleh Hakim Ketua)
Hakim Ketua : Cukup?
PU : Ya, satu lagi, Yang Mulia. Saudara kenal dengan Mustafa Sulaiman
atau Mustafa Suaket?
Terdakwa : Mustafa, iya, adik dari ipar kami.
PU : Adik ipar saudara ya. Sepengetahuan saudara, apakah antara Mustafa
dan Arthur Pelupessy, ada perjanjian kerja?
Terdakwa : Saya tidak tahu.
PU : Tidak tahu. Antara saudara dengan Arthur Pelupessy?
Terdakwa : Tidak ada.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Tidak ada. Selain sebagai Dirut PLN, apakah saudara memiliki pekerjaan
lain? Sebagai penghasilan saudara?
Terdakwa : Mohon dijelaskan yang dimaksud dengan pekerjaan lain itu apa?
PU : Apakah saudara selaku Dirut PLN pada saat itu, juga melakukan
kegiatan-kegiatan bisnis lain, di luar tugas saudara sebagai Dirut PLN?
Terdakwa : Saya tidak, tapi keluarga saya iya.
PU : Keluarga saudara ada ya. Apakah saudara pernah melakukan transaksi
keuangan untuk pembelian saham dengan pihak-pihak lain?
Terdakwa : Iya, saya kira pernah.
PU : Di tahun 2004?
Terdakwa : Iya, saya mendapat.. saya ikut dalam beberapa pembelian saham, yang
tentunya kalau itu direkomendasi, oleh kawan-kawan.
PU : Baik. Apakah itu saudara laporkan juga dengan di LKHPN saudara?
Terdakwa : Transaksinya tidak. Karena.. (dipotong oleh PU)
PU : Depositonya saudara laporkan?
Terdakwa : Saya laporkan.
PU : Rekening depositonya dilaporkan?
Terdakwa : Dilaporkan.
PU : Apakah saudara benar pernah memiliki rekening deposito di Bank
Danamon Pondok Gede?
Terdakwa : Bank Danamon Pondok Gede.. Iya, seingat saya iya.
PU : Pernahkah ada masuk uang yang hasil pembelian saham di Bank
Danamon, sebesar empat koma sekian miliar?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Oh baik, saya jelaskan mengenai masalah itu. Sebenarnya masalah itu
adalah bukan dana milik saya. Jadi pada waktu itu, saya mengenal
seorang Marketing staff di sana, karena saya mempunyai account di situ,
dan mengapa saya mempunyai account di situ, karena Bank itu buka hari
Sabtu dan Minggu, dan dekat dengan rumah. Itu alasan yang pertama.
Yang kedua, karena saya kenal dengan Marketing dari Bank Danamon
itu, suatu saat dia menawarkan bahwa ada produk kerja sama antara
Bank Danamon dengan Danareksa, yang disebut Dana Optima, ya. Nah,
saya pada waktu itu tidak mempunyai cukup uang untuk masuk di sana.
Saudara Mustafa, pada waktu itu, menyatakan bahwa dia sedang dalam
persiapan untuk membeli saham salah satu perusahaan, pada waktu itu.
Dia punya dana untuk di belikan saham. Terus saya tawarkan pada dia,
kenapa tidak sambil menunggu, pasang di Optima saja, karena itu
bunganya cukup baik, ya. Tetapi, saudara Mustafa tidak mempunyai
account Bank Danamon. Padahal, account Optima yang baik itu, ada di
Bank Danamon. Oleh karena itu, saya izinkan dia mengirimkan uang itu
kepada account saya, di Danamon, untuk dibelikan Optima, ya. Tetapi
belum sampai dibelikan Optima, yang bersangkutan berubah pikiran,
karena PGN, sahamnya keluar. Akhirnya mereka.. dia minta supaya itu
dikirimkan kepada Bank.. kepada PGN, untuk dibelikan PGN, saya lupa
banknya bank apa. Tapi, sekali lagi, itu bukan dana saya, dan itu
memang lewat pada account saya, karena pada waktu itu akan membeli
dana Optima tadi.
PU : Apakah ada kaitan antara transaksi saham saudara ini, dengan saudara
Emir Muis?
Terdakwa : Saya tidak tahu.
PU : Saudara tidak tahu.
Terdakwa : Saya tidak tahu. Saya tahu, bahwa saudara Mustafa ini bersahabat dekat
dengan keluarganya Emir Muis.
PU : Saudara Mustafa?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Iya.
PU : Kami kira sementara cukup.
Hakim Ketua : Kita berikan kesempatan kepada Penasehat Hukum.. kita skors dulu dua
menit, ya, dua menit saja.
(Sidang diskors dua menit)
(Sidang dilanjutkan kembali)
Hakim Ketua : Skors di cabut..
(Palu diketuk)
Hakim Ketua : Sidang di buka kembali. Silahkan saudara Penasehat Hukum.
PH (MI) : Baik. Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa ya, saya sebelum
masuk ke pertanyaan-pertanyaan materi mengenai apa yang disebut di
dalam surat dakwaan, ya, yang pertama saya mau tahu terlebih dahulu,
saudara terdakwa itu bekerja di PLN itu sejak kapan?
Terdakwa : Saya bekerja di PLN sejak selesai sekolah dari ITB, tahun.. Februari
tahun 1977.
PH (MI) : Sampai tahun?
Terdakwa : Sampai bulan Maret 2008, pada waktu berhenti jadi Direksi PLN.
PH (MI) : Jadi tidak pernah terhenti bekerja di.. (dipotong oleh Terdakwa)
Terdakwa : Tidak pernah terhenti.
PH (MI) : Oke. Sesudah bekerja di PLN, kemudian saudara terdakwa bekerja
dimana?
Terdakwa : Setelah saya bekerja di PLN, saya melamar menjadi anggota Dewan
Energi Nasional, dan diterima menjadi salah satu pemangku kepentingan
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
di Dewan Energi Nasional. Saya juga merangkap, pada waktu itu,
menjadi Sekretaris Timnas Hemat Energi, dengan Keppres dari Presiden.
PH (MI) : Sampai sekarang masih?
Terdakwa : Timnas rasanya sudah.. memang tidak pernah di cabut, tetapi dengan
adanya Direktorat Jenderal PBTKE, maka sebagian peran dari Timnas
Penghematan Energi, di ambil oleh Dirjen. Tetapi, Timnas sendiri saya
tidak pernah menerima pemberhentian, dan sekarang memang kami,
kerja sama dengan LSM masih kita lakukan untuk itu.
PH (MI) : Di Dewan Energi, saudara diberhentikan atau bagaimana? Sudah ada
pelepasan jabatannya belum?
Terdakwa : Hingga saat ini, masa jabatan saya masih berlangsung, dan belum
diberhentikan, dan mudah-mudahan tidak diberhentikan.
PH (MI) : Sehubungan dengan lama masa kerja saudara terdakwa di PLN, ya,
apakah saudara juga pernah mendapatkan penghargaan-penghargaan dari
negara? Dari PLN? Atau dari mana, begitu?
Terdakwa : Saya kira.. begini, saya tidak mendapat penghargaan dari pemerintah, ya,
meskipun hal-hal.. banyak yang kami lakukan, adalah untuk pemerintah.
Tetapi, sebagai Direksi PLN, saya juga memberi penghargaan kepada..
dan sebagai Dirut mewakili PLN, saya menerima beberapa penghargaan,
hampir tiap tahun, mengenai prestasi yang dicapai di dalam lingkungan
PLN.
PH (MI) : Begitu ya. Apa saja yang saudara ingat, yang di capai oleh PLN, dan
diberi penghargaan itu?
Terdakwa : Misalnya pelayanan prima, itu adalah satu bentuk penghargaan dari
Departemen SDM, yang diberikan kepada unit-unit PLN, dan ini
merupakan suatu pengakuan bahwa ada layanan atau perbaikan-
perbaikan yang dilakukan di dalam PLN, melayani masyarakat.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PH (MI) : Sejak kapan penghargaan layanan prima ini diberikan kepada PLN,
seingat saudara terdakwa?
Terdakwa : Seingat saya sudah.. ini sudah tradisi lama, tapi sempat terhenti pada
waktu PLN mengalami krisis, ya, tahun 1998 sampai kira-kira 2002, dan
2003.. 2003 kembali dilaksanakan lagi. Seingat saya begitu.
PH (MI) : Oke. Kemudian saya teruskan ke soal lain, saudara terdakwa ya. Tadi
atas pertanyaan Penuntut Umum, saudara terdakwa menjelaskan bahwa
ada surat menyurat yang berbalas antara terdakwa dengan pak Margo
Santoso, ya. Mulai dari September tahun 2000, Oktober dan seterusnya
itu. Betul seperti itu ya?
Terdakwa : Ada yang berbalas, ada yang tidak berbalas.
PH (MI) : Pertanyaan saya adalah, balasan-balasan surat yang saudara sampaikan
ini, fungsinya sebagai keputusan saudara sebagai Direksi, atau hanya
memberikan penjelasan saja terhadap satu kondisi, atau satu keadaan?
Terdakwa : Baik. Sebagaimana yang pernah diungkapkan di sidang, bahwa suatu
keputusan Direksi mempunyai format surat keputusan, ya. Dan surat
menyurat kami dengan pak Margo, ini adalah surat menyurat biasa,
istilahnya, ya, yang memberikan arahan-arahan, tetapi tidak merupakan
surat keputusan yang mengikat.
PH (MI) : Oke. Kemudian yang kedua, tadi saudara terdakwa menyebut soal.. atas
pertanyaan JPU juga, menyebut soal presentasi, atau menerima,
mendengarkan presentasi dari Netway. Ketika saudara masih menjadi
Direktur Pemasaran, ya, apakah presentasi dari perusahaan-perusahaan
ini biasa dilakukan? Biasa diterima oleh saudara sebagai Direktur
Pemasaran ketika itu?
Terdakwa : Ya, dalam RUPS RKAP 2001, misalnya, Dekom menegaskan bahwa
fungsi Direktorat Pemasaran adalah menjadi ujung tombak partnership
dengan pihak swasta, di PLN. Oleh karena itu, bagi kami, selaku Dirsar,
Direktur Pemasaran, rutin menerima masukan-masukan, menerima ide,
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
menerima presentasi-presentasi mengenai kemungkinan-kemungkinan
kerja sama dengan PLN.
PH (MI) : Oke. Fungsi dari presentasi itu, apakah langsung mengambil keputusan,
sesudah mendengarkan presentasi? Pernah tidak saudara terdakwa
lakukan seperti itu?
Terdakwa : Wah.. Bapak Pembela, dari presentasi sampai mengambil keputusan, ini
bisa tahun ukurannya, ya. Yang pertama, kita mendengarkan gagasannya
dulu, ya. Dan sebagai organisasi yan besar, memang PLN kalau dalam
bekerja sama tentu harus menimbang betul-betul, apa yang di minta dari
PLN, ya. Kalau ini dalam lingkup Direksi, ya terus harus disosialisasikan
dulu. Karena kalau tidak, nanti diputuskan di Direksi, tidak dijalankan di
bawah, ya. Jadi proses mendengarkan sampai menjadi suatu keputusan,
rata-rata hampir satu tahun. Itu kalau gagasan itu berhasil. Jadi, saya
pernah sebagai Direktur Niaga di PJB, juga melaksanakan fungsi yang
sama. Kami mempunyai hampir.. jadi dari presentasi muncul, terus
biasanya menjadi MoU. Dari MoU sampai menjadi gagasan itu, kalau
10% saja yang jadi, itu sudah bagus. Di bawah 10%, yang jadi.. jadi 100
presentasi, 70 jadi MoU, kalau 7 saja bisa menjadi kerja sama yang
betul, itu sudah prestasi yang sangat bagus. Tetapi kalau kita tidak
terima, yang 100 tadi, maka hasilnya lebih kecil lagi dari 7, gitu. Jadi itu
proses yang harus dilakukan dalam pengembangan usaha.
PH (MI) : Oke. Fungsi atau gunanya presentasi yang disampaikan oleh PT. Netway
ke hadapan saudara terdakwa ketika itu, apakah kemudian sesudah itu
saudara terdakwa mengambil keputusan-keputusan sejak adanya
presentasi itu?
Terdakwa : Belum. Tidak ada. Tidak ada keputusan yang berarti, yang bisa dipakai.
Maksudnya begini, keputusan menyangkut CIS, menyangkut proposal
Netway OSCO, itu hanya satu, yaitu pada tanggal 9 Agustus, dimana
Direksi menyetujui usulan untuk menunjuk Netway sebagai partner, dan
kemudian di coba untuk dijelaskan, atau dibawakan ke Dekom. Itu saja
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
keputusan yang.. satu-satunya yang menyangkut Direksi, dan
menyangkut proposal dari Netway.
PH (MI) : Kemudian masih menyangkut hal yang terakhir ini tadi ya, mengenai
OSCO ya. Tadi saudara terdakwa menyatakan bahwa itu di “dihentikan”
atau “di bunuh” oleh Komisaris, ya. Dihentikan lah, begitu ya. Nah,
sesudah ini dihentikan, ya, apakah ada tindakan-tindakan saudara
terdakwa sebagai Dirut, untuk mencoba menghidupkan kembali, agar
supaya OSCO ini bisa dijalankan bersama oleh Netway, dan Disjaya?
Terdakwa : Tidak ada. Jadi setelah konsep OSCO ini di bunuh oleh Dekom, saya
menganggap.. seperti tadi saya sampaikan bahwa, masalah pengadaan
konsultan Netway, itu adalah masalah non-strategic, itu urusannya pak
Margo. Kami di Direksi berkonsentrasi di tahun 2002 tadi, untuk
menerbitkan suatu surat keputusan menyangkut information technology
strategic plan, ya. Dan akhirnya terbit Desember 2002. Jadi, selama
tahun 2002, Direksi itu, karena melihat usulan yang OSCO ini di tolak,
maka harapan kita tinggal, dari sisi PLN Pusat, adalah memastikan
bahwa 2003 kita siap untuk menenderkan CIS IBP. Itu sebabnya
kemudian 2002, kami berkonsentrasi dalam menyelesaikan konsep ITSP,
yang kalau dalam konsep aslinya, diterapkan ini akan membawa
perpecahan bagi PLN. Sehingga kami diskusi-diskusi untuk membuat ini
menjadi lebih implementable di PLN. Jadi 2002 itulah kita
menyelesaikan konsep ITSP yang pertama, dan sebelum disahkan kami
presentasikan ke Dekom. Yang tadi, pada waktu setelah presentasi itu,
demikian impresifnya presentasi kami, sehingga Dekom pada waktu itu
menyatakan, “ya sudah kalau begitu CIS RISI-nya stop saja.” Begitu.
Ada di dalam notulen rapat Dekom, yang menyatakan bahwa, Komut
pada waktu itu memerintahkan.. karena PLN sudah bagus, sudah
konsentrasi di CIS IBP, itu dihentikan saja. Begitu. Dan itu saya yakin
ditindaklanjuti oleh pak Margo, karena kemudian tidak lama setelah itu,
tim re-evaluasi dan negosiasi menyatakan dalam laporan akhir, bahwa
mereka menghentikan negosiasi.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PH (MI) : Oke. Berhubungan dengan keterangan saudara ini tadi, mengenai tim re-
evaluasi dan negosiasi ya, peran saudara terdakwa dalam pembentukan
tim, atau penunjukan anggota tim, itu ada atau tidak?
Terdakwa : Saya tidak menunjuk anggota tim, karena itu kewenangannya pak
Margo. Dalam surat kami memang, kami hanya menyebutkan supaya
melibatkan personil Pusat. Dan ini tidak perlu di sebut sebetulnya,
karena pak Margo sendiri tahu, siapa di PLN Pusat, orang-orang yang
mempunyai interest mengenai masalah ini, dan saran itu adalah saran
supaya mereka bisa di rangkul, dan di ajak merumuskan bagaimana pola
yang terbaik bagi Distribusi Jakarta.
PH (MI) : Oke, apakah yang disebut tadi kemudian masuk ke team itu Aziz
Sabarto, Kemudian Sunggu Anwar Aritonang, ya.. itu atas permintaan
saudara terdakwa, agar supaya mereka masuk dari team itu sebagai
apapun disitu, atau hanya karena saudara membuat surat supaya
dilibatkan orang-orang pusat, kemudian orang-orang inilah yang di pilih
oleh Margo Santoso?
Terdakwa : Em.. saya tidak pernah menyebutkan nama kepada pak Margo Santoso,
kecuali memang pada waktu CIS IBP, pada waktu CIS IBP bulan Januari
2001 memang pada waktu itu karena, saya masukan dari pak Azizi
Sabarto, pak Sunggu Aritonang sangat keras, emm.. apa namanya?
Tentangannya pada proyek OSCO tersebut, maka saya menelfon pak
Aritonang, dan saya mengatakan.. “pak Aritonang, saya dengar CIS
IBP ini distribusi Jakarta keterlanjuran menyebutkan CIS IBP, jadi
tolonglah bapak bina, bombing, supaya ide merekan mengenai CIS IBP
yang akan direncanakan itu sama dengan pemikiran yang dipusat. Itu
sekalian saya pernah menelfon pak Aritonang, tapi untuk team re-
evaluasi dan negosiasi, karena kondisi saya pada waktu itu saya kecewa
dengan penolakkan Dekom ya, dan saya merasa bahwa masalah
selanjutnya itu bukan lagi tanggung jawab, atau bukan lagi level saya
untuk menyelesaikan, maka saya tidak ikut sama sekali kelanjutannya,
saya serahkan kepada pak Tunggono selaku Direktur Pemasaran untuk
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
melanjutkan, em.. karena sifat strategis dari konsep ini sudah hilang,
dengan tidak disetujuinya OSCO.
PH (MI) : Oke baik, saya beralih ke soal lain ya.. ini mengenai pekerjaan, tadi
saudara terdakwa juga sudah menyebut mengenai pekerjaan yang
dilakukan oleh Netway tahun 2001, dan sampai sebelum perjanjian itu
ditanda tangani, nah,, apakah ketika itu menurut pengetahuan saudara
terdakwa persoalan-persoalan ini juga dilaporkan Margo Santoso
kepada Direktur Pemasaran? Kontrak-kontrak yang dia buat yang
berhubungan dengan, dengan PT. Netway itu?
Terdakwa : em.. pada waktu kontrak itu ditanda tangani saya sudah jadi Dirut, dan
Direktur Pemasaran pak Tunggono, em..secara, em.. kedinasan ya,
memag harus ada suatu bentuk laporan, dari GM kepada Direktur Niaga
ya, tetapi saya juga harus menyampaikan, dengan agak barangkali riset
mengenai hal ini, yaitu memang bahwa hubungan antara pak Tunggono
dengan pak Margo ini tidak terlalu harmonis pada waktu itu, terutama
barang kali.. karena em.. pak Tunggono waktu itu pernah menjabat
sebagai GM Distribusi Jakarta, dan sebelumnya, em.. pada waktu
diangkat Direktur Produksi, beliau ini sekaligus mengangkat GM
Disjaya sampai tahun ’99 awal kira-kira begitu.. ya, kemudian ’99 awal
sampai 2001, beliau konsentrasi di Direktur Produksi, setelah jabatan
sebagai Direktur Produksi, itu urutannya dengan Disjaya adalah efisiensi
draft Program, mengurus langkah-langkah efisiensi di Disjaya. Nah jadi
saya meraksakan memang bahwa pak Margo barangkali formil saja
hubungannya dengan pak Tunggono ya, em.. barang kali ada
kecendrungan pak Margo akan lebih mudah membuka pembicaraan
dengan saya selaku Dirut, dibandingkan dengan pak Tunggono, mengapa
karena pak Margo bisa tergolong senior saya, jadi beliau cukup, saya
cukup sangat menghargai beliau dalam tugasnya begitu.
PH (MI) : Oke, saya teruskan pak ya.. yang tadi masih berhubungan dengan
pekerjaan ya, yang saudara terdakwa katakana mengenai yang di
Bandung timur dan Jawa timur, atas pertanyaan penuntut umum tadi,
apakah terhadap project-project seperti ini ya, saudara terdakwa
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
menetahuinya secara baik, atau tidak? Atau ini sepenuhnya merupakan
kewenagan dari GM, maka itu langsung dikerjakan oleh GM, dan apakah
mendapatkan persetujuan dari direktur yang berkenaan dengan masalah
IT ini?
Terdakwa : em.. apa yang terjadi di Jawa timur saya ketahu dari kulinya saja,
kebiasaan yang berlaku seorang General Manager bila dikunjungi oleng
Direksi atau Dirut dia akan berusaha menunjukkan apa yang dia capai,
jadi seingat saya, saya mendapat explosure dari CMS di Surabaya itu,
em.. pada kesempatan saya meninjau hasil dari masalah yang terjadi dari
lumpur lapindo. Saya di ajak ke Siduarjo, saya di tunjukkan “ini loh pak,
saya sekarang sudah bisa mengtrol semua pendapatan PLN laptop, dari
handhelp computer saya” begitu pada saat GM menggambarkan kepada
saya, prosesnya bagaimana? Saya tidak tahu sebagai Dirut, karena tidak
dilaporkan kepada saya, dan hubungan pelaporannya dari GM untuk
masalah seperti ini adalah kepada Direktur terkait. Saya tidak tahu secara
persis apa yang dilaporkan dan bagaiman reaksi dari Direktur yang
bersangkutan.
PH (MI) : kalau yang di Bandung timur?
Terdakwa : Em.. Bandung timur juga sama, Bandung timur itu terjadinya sebetulnya
em.. di tahun 2001 ya, di tahun 2001. jadi Bandung timur itu adalah
inisiatif dari pegawai-pegawai Distribusi Jabar, yang di monitori ole
salah seorang, kepala bagian yang berasal dari divisi IT PLN pusat, sdr.
Permadi. Dia bekerja sama dengan Konsultan dan membuat satu
program yang di terapkan di Bandung timur ya, karena ini menggunakan
anggaran dari bukan anggaran dari Unit Bisinis, tapi anggaran di sisi apa
namanya? tingkat yang rendah di UP di AP amaka anggarannya tidak
besar, dan pada saat ditunjukkan kepada saya juga, em.. dari sisi
tampilan memang sama ya, dalam satu kesempatan dimana kami harus
menjawab kepada Dekom ya, (02:14:49) kami kumpulkan GM Disjaya,
GM Disjabar, dan anggota-anggotanya kita minta presentasi untuk
membandingkan di depan Direksi ya, dan kesimpulan dari rapat Direksi
pada waktu itu, ada ahli-ahli IT dari Jakarta, dari Bandung, maupun dari
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Pusat ya, memang bahwa em.. meskipun secara tampilan tidak banyak
berbeda, tapi jumlah fitur, pengalamannya dan sebagainya yang ada di
CIS RISI itu jauh lebih komplek dari pada yang di Unit bisnis Bandung
timur. Saya meskipun mempunyai pendidikan di elektro, saya tidak bisa
mengenali perbedaan tersebut ya, emm.. yang tahu adalah para ahli IT
yang jelaskan, oh,, di pakai PProyektor jadi bisa begini, itu gak bisa dan
sebagainya. Makanya pada waktu SekDekom menyatakan bahwa CIS
RISI sama dengan Bandung timur, saya agak berang terus terang saja.
Karena saya ketahui Dekom ini latar belakang ilmunya adalah latar
belakang ilmu mecanichal saya saja yang belajar computer tidak bisa
mengenali itu, tapi beliau bisa mengatakan demikian menurut saya
sangat berlebihan, tapi kami pada waktu itu serahkan pada ITnya.
Gimana sih sebenarnya ini? Nah.. dibuatlah table, oh.. yang ini 8 bit dan
yang ini 16 bit dan sebagainya, sangat teknis sekali, sangat teknis sekali,
makanya pada waktu kami menyampaikan ke Dekom bahwa ini secara
teknis lebih unggul CIS RISI, Dekompun juga kesulitan menerima
penjelasan ini. Begitu ya.. begitu kira-kira pak.
PH (MI) : Saya mau tahu, tadikan disebut-sebut seolah-olah ada perbedaan yang
mendasar antara Bandung timur dengan CIS RISI terutama menyangkut
biayanya.
Terdakwa : Ya ya..
PH (MI) : Saya ingat betul ada saksi yang mengatakan didepan sidang yang
terhormat ini, nah pengetahuan saudara terdakwa terhadap persoalan ini
ya, bisa tidak di jelaskan kepada kita disini?
Terdakwa : Jadi perbedaan angka tersebut munculnya disurat Dekom dan Direksi,
dimana dekom menyatakan dari hasil surveinya Dekom yang tidak di
dampingin oleh Managemen em.. Unit Bandung timur, diperoleh
keterangan bahwa Bandung timur hanya menghabiskan sekitar 800 Juta
rupiah untuk mengembangkan IT seperti itu. Nah.. tidak ada penjelasan
detail 800 Juta itu untuk apa? Apakah termasuk Hardware, jelas kalo
menurut pandangan-pandangan di Direktu pemasaran pasti dilihat
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
dengan hardware, karena gak mungkin untuk melayani itu hardwarenya
saja sudah lebih dari 5 Miliyar sebetulnya, barangkali ini adalah biaya
untuk mengembangkan software dari TUL 94 yang di terapkan disana.
Dan sebenarnya ada satu ukuran yang bisa menggambarkan berapa
kompleksnya jadi yang pada waktu itu yang di tanya sebenarnya dan
tidak muncul jawabannya adalah kalau kita membandingkan berapa lain
program? Istilahnya berapa line program itu berapa baris yang di buat
kan tadi ahli IT menyatakan bahwa CIS RISI itu mula-mula 600,
kemudian XS 600 AX di tambah menjadi X jadi 600 + 800 =1400
ditambah lagi 800 lagi menjadi 2400. 2400 lah yang program, nah..
berapa line programnya Bandung timur? Nah.. itu tidak pernah keluar,
karena menurut mereka pada waktu itu, emm.. apa? Informasi ini masih
dipegang oleh konsultan. Jadi kita sulit membandingkan, sebenarnya ini
kalau bisa di Bandingkan 600 dengan 600 barangkali ada satu level plan
sheet ya berapa bulan perkiraannya, itupun belum membahas quality
atau kedalaman ya, 600 line program kalao tidak, kalau fokusnya
kepada.. apa namanya? Em.. em.. penyusunan table misalnya, barangkali
sangat berbeda dengan 600 line program yang sudah ada system
pengamannya ya, itu keterangan yang saya peroleh pada waktu itu yang
sangat detail tentunya disini saya juga kesulitan untuk menjelaskan
kepada yang mulia Majelis Hakim.
PH (MI) : Oke baik, saya ingatkan ketika kita dalam membuat Eksepsi dulu salah
satu yang kami temukan didalam berkas Berita Acara ini adalah adanya
seorang saksi yang bernama Lindasari Hendayani yang katanya itu
pernah menerima Traveler Cheque Mandiri sebesar 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) berhubungan dengan pekerjaan yang mereka lakukan
di PLN Disjaya, ya, apakah mengenai hal ini saudara mengetahuinya?
Terdakwa : Emm.. saya tidak mengetahuinya, saya membaca BAP yang
bersangkutan yang diberikan kepada saya, saya tidak tahu. Dan mungkin
perlu kami jelaskan pak Hakim, bahwa membaca BAP nya pun saya
tidak mengerti kaitannya dengan saya apa itu?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PH (MI) : Tidak tahu ya.. saya mau Tanya kepada saudara, apakah saudara masih
ingat bahwa ada satu risalah rapat Dewan Komisaris PT. PLN tahun
2001, pada tanggal 16 Agustus tahun 2001 yang mengatakan bahwa
kontrak-kontrak yang melebihi satu tahun anggaran ya, agar disetujui
oleh RUPS atau minimal polusinya dimasukkan dalam RUPS saudara
pernah baca itu ya?
Terdakwa : Itu ada didalam em.. notulen rapat konsultasi Direksi dan Dekom, saya
tidak ingat, em.. kalimatnya dengan persis seperti yang kami jelaskan
tadi, memang di tahun 2001, pada waktu TMC (Total Manage Contract)
itu diangkat oleh Direksi, oleh Pak Guntoro dan pak Tunggono selaku
Direktur pemakaian produksi ke RUPS ada komentar dari Dekom, yang
menanyakan ini kan kontrak multiyears apa ada persetujuan dari RUPS?
Begitu. Nah.. pada waktu itu sudah di jawab bahwa karena ini kontrak
menggunakan anggaran Operasi, dan anggaran operasi itu tidak pernah
dibahas secara detail maka tidak ada persetujuan dari RUPS dalam
pengertian surat yang khusus. Em.. tapi dekom masih berpendapat ini
perlu di angkat masalah ini setelah pak Endro ganti tadi, pak Lulu
memulai lagi masalah seperti itu, dan saya ingat ada satu surat dari GM
Disjaya pak Margo kepada pak Lulu ya, melalui direktur pemasaran pak
Tunggono menanyakan sebenarnya maksudnya Dekom ini bagaimana?
Karena ini ada kontrak-kontrak yang multiyears sifatnya yang jumlahnya
banyak yang rasanya tidak mungkin tiap kali dimintakan persetujuan ke
RUPS, apakah pada waktu itu pak Margo minta supaya diberi suatu
blanket agreement, suatu persetujuan menyeluruh bahwa ini ini ini bisa
dilakukan multiyearsnya. Surat itu tidak dijawab oleh, setahu saya tidak
di jawab oleh Dekom. Dekom memasukkan dalam RUPS RKAP 2002,
suatu steatmen bahwa untuk kontrak-kontrak investasi, dia tidak bilang
operasi, kontrak investasi yang sifatnya multiyears agar dilampirkan
dalam RKAP ya, sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari RKAP, saya
menganggap bahwa itu adalah solusi yang di tawarkan Dekom, untuk
mendapatkan persetujuan dari RUPS tanpa menulis surat kepada
Pemegang Saham. Di tahun 2003, memang kita mengeluarkan satu surat
ke Pemegang saham untuk mohon izin persetujuan multiyears yaitu atas
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
kontrak pengadaan muara tawar, dan kenapa kita ajukan kepada RUPS?
Karena langsung kepada menteri BUMN, karena pengadaan kontrak
PLTU muara tawar itu tidak direncanakan di dalam RKAP, barangkali
disini sumber em.. apanamanya misunderstandingnya bahwa kontrak-
kontrak Operasi seingat saya, sudah saya cek dalam draft surat-menyurat
yang kami lakukan tidak pernah dimintakan izin ke RUPS karena itu
sudah selesai dibahas di RUPS.
PH (MI) : Baik, saya kembali kepada pokok urusan Roll Out ini, apakah terdakwa
ingat bahwa dalam RKAP PT. PLN tahun 2002, ya, ada keputusan
RUPS berkenaan dengan Roll Out CIS RISI Distribusi Jaya dan
Tangerang ini apa yang saudara ingat mengenai keputusan RUPS itu?
Terdakwa : Baik, keputusan RUPS itu bahwa em.. apa namanya? Em.. program ini..
program Roll Out CIS RISI ini dapat dilaksanakan apabila telah terbukti
proven dan telah meningkatkan perusahaan dan komentar tersebut
seingat saya dengan catatan Dekom bahwa proses pengadaannya belum,
em.. apa? Atau prosesnya belum memuaskan Dekom, sehingga dalam
rapat Direksi Dekom tanggal 27 November 2001 Dekom pada waktu itu
menyarankan ini di teruskan RKAP tapi diberi bintang, di beri bintang
itu artinya masih harus mail ke Dekom, untuk terus diangkat bintangnya.
Nah jadi sebenarnya disetujui tapi bersyarat pada persetujuan Dekom,
nah kalau kita melihat di tahun 2003, Dekom mengeluarkan surat nomor
19 di tujukan kepada Direksi PLN yang nomor 18 menyatakan setuju
Roll Out, dan yang nomor 19 mendukung pelaksanaan Roll Out, dengan
tembusan kepada Pemegang Saham. Jadi sebenarnya apa yang diminta
oleh pemegang saham 2002 sudah di setujui dan sudah di respond oleh
Dekom, meskipun telah di ajukan kepada Direksi yang di tembuskan
kepada pemegang saham. Jadi, prosesnya sudah tertutup sudah pernah
disetujui dan sekarang sudah didukung oleh Dekom.
PH (MI) : Apakah betul didalam RKAP di tahun 2002 itu dianggarkan dana sebesar
150 Miliyar rupiah?
Terdakwa : Benar.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PH (MI) : Yang masuk dalam dana Administrasi?
Terdakwa : Em.. biaya Administrasi yang merupakan biaya dari anggaran operasi
PLN Distribusi Jakarta, benar.
PH (MI) : Itu untuk apa itu?
Terdakwa : em.. ya itu.. itu tadinya adalah untuk em.. konsep awalnya barangkali
untuk outsourcing OSCO, karena OSCO itu biayanya per tahun sekitar
150-1n Miliyar ya, kalau di kali 5 mungkin sekitar.. anu..angkanya dari
situ.. jadi programnya sudah jelas Roll Out CIS RISI tetapi apakah
polanya Outsourcing atau polanya non-Outsourcing itu masih, em..
antara PLN dengan antara Direksi dengan Dekom pada waktu itu.. em..
pada waktu RKAP ini maju ke RUPS itu belum Final.
PH (MI) : Kemudian menurut ingatan saudara terdakwa apakah biaya ini yang di
anggarkan dalam RKAP tahun 2002 itu, itu sudah digunakan?
Terdakwa : Em.. belum. Belum digunakan. Tahun 2002 belum digunakan sama
sekali.
PH (MI) : Kemudian di tahun berikutnya di jadikan apa itu?
Terdakwa : Em.. tahun 2002 untuk RKAP tahun 2003 di usulkan lagi sebagai
luncuran jadi kea pa namanya? 2003 ada lagi anggaran yang sama.
PH (MI) : Dan itu di setujui dana luncuran?
Terdakwa : Di setujui. Di setujui.
PH (MI) : Oke, saya mau tahu juga, apakah dalam rapat-rapat ya.. antara Direksi
dan komisaris, menurut ingatan saudara terdakwa ya, khusus
menyangkut terutama yang menyangkut tahun 2003 mengenai roll out
ini, apakah memang sudah ada keputusan yang disepakati, bahwa ini
akan dilaksanakan oleh PLN Disjaya?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Jadi tadi.. keputusan di rapat Direksi tanggal 8 dan tanggal 16 September
untuk melanjutkan atau untuk meneruskan usulan Distribusi Jaya
Jakarta, dengan nilai 137 Miliyar ke Dekom, kemudian pada tanggal 29
Oktober Direksi dalam hal ini Direktur Niaga pak Aritonang
mempresentasikan usulan GM ini ke rapat Direksi dan Dekom. Pada
waktu itu ditanyakan perbandingannya dengan kewajaran harganya
ditanyakan, setelah itu em.. oke setelah itu salah satu keputusannya
adalah akan di Tanyakan kepada GM-GM yang lain, dibandingkan
dengan GM-GM yang lain, pada tanggal 6 November dan tanggal 7
November ada rapat konsultasi Dekom dan Direksi, dan pada tanggal 7
November saya tidak hadir pada waktu itu karena ada tugas, saudar
direktur niaga mempresentasikan lagi dengan mengajak team dari
Disjaya, dan pada waktu itu disepakati bahwa harus dekom minta suatu
Negosiasi ulang untuk biaya langsung personil, jadi pada waktu itu
dekom menyatakan biaya langsung personilnya kenapa jumlah orangnya
sekian banyak? ini bagaimana? kalo ini di kurangi? dan sebagainya.
Biaya langsung personilnya. Dan biaya langsung personil ini kemudian
oleh direktur niaga dimintakan untuk re-negosiasi kepada Disjaya, dan
disjaya diminta melaporkan kembali ya, seingat saya kemudian kita ada
rapat lagi dengan komisaris tanggal 20 November, nah dalam rapat
tanggal 20 November itu komisaris menyatakan untuk biaya langsung
personil sudah oke, sekarang biaya langsung non personil yang
kemahalan, masih bisa di efisienkan tapi pada waktu itu em.. direktur
niaga menyatakan bahwa “pak, ini waktunya sudah mendesak harus
masuk ke RKAP, kemudian biaya langsung non personil ini biayasanya
kan on actual basis, jadi berapa?” em.. jadi konsultan tidak dibolehkan
mengambil untung dari biaya langsung non personil ini. Berapa dia
bayar kepada penyewaan mobil, penyewaan rumah, itulah yang dibayar
oleh.. jadi atas rapat itulah kemudian muncul istilah bahwa kontrak ini
harus on actual basis, kalau untuk biaya langsung personil tadi dikatakan
dekom memberi batasan “ oke, ini biaya maksimum ya, biaya langsung
yang maksimum, tidak boleh lebih dari sekian man mounth ini, dan
setiap 6 bulan coba di evaluasi kalau bisa diturunkan, kalau memang
tidak terpakai tidak usah di bayar”, begitu petunjuknya. Setelah rapat
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
tanggal 20 itu Dekom mengeluarkan satu surat kepada kami yang isinya
antara lain adalah mendukung program ini ya, mendukung pelaksanaan
itu, kemudian meskipun demikian masih ada em.. mantan biaya yang
masih dapat di efisienkan, untuk itu.. nah itu dibawahnya ya, untuk itu
agar dalam pengisian kontrak dibuat on actual basis, berbeda dengan
surat yang tanggal 7 Nevember, tanggal 7 November jelas, ada Negosiasi
ulang kembali lapor pada kita tanggal 20 itu menyatakan “oke, masih
ada yang bisa di perbaiki tapi lakukan on actual basis”, itulah yang.. dari
2 surat ini di tembuskan ke pada pemegang saham sehingga kami berani,
atau beranggapan bahwa itu sudah final dengan dekom, pada waktu itu.
PH (MI) : Ya kemudian apakah kegiata ini seingat terdakwa itu di laporkan dalam
laporan managemen tahun 2004 dan 2005?
Terdakwa : Ya, em.. tahun 2004 kami melaporkan dalam laporan managemen bahwa
kontrak sudah di tandatangani bahwa progresnya ini sudah ada kalau
tidak salah hampir 2,5 lembar dengan laporan managemen, dan laporan
managemen tadi di tanda tangani tidak osaja oleh Direksi, tetapi juga
oleh Dekom. Laporan managemen merupakan dasar bagi em.. pemegang
saham untuk memberikan em.. aqua a de charge di akhir tahun em..
anggaran berlangsung ya, sebagai evaluasi akhir tahun.
PH (MI) : Oke, dan apakah memang betul kepada direksi selalu di berikan aqua a
de charge?
Terdakwa : Selalu diberikan, kalau kita menyimak pak pemegang saham pada waktu
itu dia sebenarnya untuk CIS RISI ini dia menyatakan bahwa saya berani
karena CIS RISI ini jelas membawa keuntungan bagi perusahaan.
PH (MI) : Oke, saya sekarang, saudara terdakwa ya saya mau coba pindah kea pa
yang di sebut secara riil dari surat dakwaan ini? Ya, kalau disini saudara
terdakwa ini di dakwa bersama-sama dengan Margo Santoso, Fahmi
Mochtar, bersamapula Gani Abdul Gani, dan seterusnya ya, karena
dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana ya, yang nanti aka nada
uraiannya, nah.. pertanyaan saya apakah sepanjang saudara menjadi
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
tersangka atau sampai menjadi terdakwa sekarang ini, saudara pernah
diperiksa bersama-sama atau sendiri-sendiri menjadi saksi ya, dalam
perkaranya Margo Santoso, Fahmi Mochtar, atau Gani Abdul Gani?
Terdakwa : Tidak pernah.
PH (MI) : Tidak pernah ya, nah kemudian disini dikatakan juga bahwa saudara
Fahmi Mochtar, dan Margo Santoso, dan saudara masing-masing
memperkaya diri sendiri sebesar 2 Miliyar, 1 Miliyar, dan 1 Miliyar, dari
Gani Abdul Gani dari PT. Netway?
Terdakwa : Tidak benar.
PH (MI) : Tidak benar. Sudah pernah ditanya soal ini?
Terdakwa : Em.. saya tidak pernah ditanya mengenai ini pada waktu pemeriksaan
saya.
PH (MI) : Apakah ketika saudara terdakwa di periksa sebagai tersangka pernah
juga di tunjukkan adanya bisnis plan PT. Netway Utama yang mencatat
bahwa saudara terdakwa pernah menrima uang sebesar 2 Miliyar,
Margo Santoso 1 Miliyar, Fahmi Mochtar 1 Miliyar?
Terdakwa : Tidak pernah.
PH (MI) : Tidak pernah di tunjukkan?
Terdakwa : Tidak pernah.
PH (MI) : Disini pada halaman ke tiga dari surat dakwaan pada alenia pertam di
katakana terdakwa selaku direktur pemasaran dan distribusi atau dirsar
PT. PLN disjaya menjabat sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT.
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerja sama dengan Poli-Teknik ITB
sejak tahun 1994, untuk membuat dan seterusnya ya, rencana induk
SIMPEL RISI yang memiliki fungsi 1 sampai 6 sesuai dengan pedoman,
petunjuk tata Usaha Melanggan Manual TULMAN dalam lampiran
keputusan Direksi dengan nomor 021.K/0599/DIR/1995 tanggal 23 Mei
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
1995 apakah fakta ini yang di sebut dalam surat dakwaan ini saudara
ketahui?
Terdakwa : Tidak saya ketahui, sudah saya jelaskan tadi TUPOKSI Direktur
pemasaran tidak menyangkut masalah Information Technology dan
tahap itu adalah tahap yang tanggung jawabnya Direktur Perencana.
PH (MI) : nah.. kemudian pada liniknya kedua dikatakan terdakwa juga
mengetahui bahwa melalui perjanjian kerja sama, antar PT. PLN Disjaya
dan Tangerang dengan Poli-Teknik ITB dan perubahan-perubahannya
Aplikasi SIMPEL RISI tersebut pada tahun 1999 berhasil di
Implementasikan di 9 Lokasi, dalam wilayah PT. PLN Disjaya dan
Tangerang, yaitu kantor Disjaya dan Tangerang, kantor Gambir, kantor
cabang Tangerang, kantor Rayon Cempaka Putih, Kantor Rayon Kiayi
Tapa, Kantor Rayon Cengkareng, kantor Rayon Serpong, kantor Rayo
Cikupa, dan kantor Rayon sepatan, yang mana Ir. Gani Abdul Gani
salah seorang dosen Poli-teknik ITB di ikut sertakan dalam mengerjakan
Aplikasi tersebut. Apakah saudara terdakwa tahu adanya fakta ini?
Terdakwa : em.. saya tidak tahu.. pada waktu di laporin akhir tahun 2000 justru
sebaliknya saya mendapat laporan dari GM bahwa pelaksanaannya
terlambat karena kekurangan dan keterlambatan dari pihak PLN.
PH (MI) : Kemudian alenia ke 3 dalam surat dakwaan ini dikatakan terdakwa pada
akhir bulan September tahun 2000 bersepakat dengan Gani Abdul Gani
untuk melaksanakan Aplikasi Implementasi Simpel RISI, yang sudah
ada tersebut, diseluruh kantor cabang atau PT. PLN Disjaya, dan
Tangerang, melalui perjanjian kerja sama antara PT. PLN Disjaya dan
Tangerang dengan PT. Netway Utama, yang mana Ir, Gani Abdul Gani
Adalah Direktur Utama atau Dirut dan selanjutnya meminta Gani Abdul
Gani membuat proposal serta melakukan presentasi terlebih dahulu di
PT. PLN Disjaya dan Tangerang. Pertanyaan saya, apakah betul pada
tahun 2000 seperti disebut dalam fakta ini, saudara meminta Gani Abdul
Gani seperti yang disebutkan disini?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Tidak benar.
PH (MI) : Kemudian alenia ke 4 dikatakan,
Hakim Ketua : Cukup dengan pertanyaan saudara sajalah ga usah di baca lagi
(selanjutnya tidak jelas karena Hakim berbicara tanpa MIC)
PH (MI) : Baik, apakah betul saudara terdakwa pernah mempersiapkan proposal
kegiatan outsourcing CIS RISI PT. PLN dengan nilai, untuk
direncanakan pelaksanaanya 5 tahun dengan nilai 905 Miliyar rupiah dan
seterunya bersama Gani Abdul Gani?
Terdakwa : Tidak benar. Saya tidak mempunyai kemampuan untuk itu.
PH (MI) : Apakah betul,
Hakim Ketua : (suara Hakim tidak Jelas karena tidak menggunakan MIC)
Terdakwa : Baik.
Hakim Ketua : Saudara pernah membaca surat dakwaan?
Terdakwa : em.. pernah yang mulia.
Hakim Ketua : Apakah dakwaan dari Penuntut Umum terhadap terdakwa itu benar atau
tidak?
Terdakwa : Tidak ada yang benar yang mulia.
PH (MI) : Baik, akan diteruskan yang mulia.. Terimakasih.
PH (MR) : Terimakasih.. saudara terdakwa.
Hakim Ketua : Jangan diulangi lagi pertanyaannya ya.
PH (MR) : Baik. Saudara terdakwa ketika membuat surat tanggal 23 November
2001, nomor 3163 saudara ingat ya? Em.. disitu di nomor 4 disebutkan
ya, adapun hal-hal yang perlu di perhatikan dalam negosiasi antara lain
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
dan seterusnya, kenapa didalam surat tersebut ya, saudara sudah
menyebutkan kata-kata atau kalimat negosiasi? Saudara bisa
menjelaskan itu apa pertimbangannya pada waktu itu?
Terdakwa : Negosiasi antara Disjaya dengan Netway itu sudah berlangsung sejak
tahu 2000, dan itu dilaporkan bahkan didalam surat 31 Mei mereka
minta izin sambil melanjutkan negosiasi mohon izin untuk mengeluarkan
letter to prosit, in yang saya beri izin itu hanya melanjutkan
negosiasinya, artinya apa? Kita tidak izinkan dia melakukan ikatan
apapun dengan Netway yang bisa di pakai untuk menuntut kembali
PLN.. letter to prosit tuh maksudnya Netway boleh mengeluarkan
memobilisasi orang, memobilisasi peralatan, dengan biaya mereka
sendiri selama negosiasinya berjalan.
PH (MR) : Apakah pengertian dalam negosiasi ini bukan penunjukkan langsung?
Terdakwa : Sama sekali bukan, karena negosiasi ini di maksudkan untuk melakukan
re-Orientasi dari SCOPE OF WORK ya, yang tadinya outsourcing
company, dirubah menjadi non-outsourcing Company sesuai permintaan
Dekom. Jadi karena penawarannya itu dari Netway ya tolong di tanyakan
kepada Netway mau nggak dia begitu? Kira-kira begitulah garis
besarnya.
PH (MR) : Baik, kalau demikian didalam huruf B disini juga disebut ya, kontrak
dengan Netway adalah Roll out software dan support implementasinya
kenapa disini sudah di sebut adanya kontrak ya? Dengan Netway adalah
Roll Out, kenapa saudara sebutkan seperti itu?
Terdakwa : Baik, em.. kontrak disini menggambarkan suatu pekerjaan.kalau disini
adalah satu pekerjaan, kalau jadi di kontrak, jadi bukan kontrak
dokumen, tapi pekerjaannya, SCOPEnya.. itu yang kami maksud.
Hakim Ketua : Kalau jadi..
Terdakwa : Kalau jadi..
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PH (MR) : Baik, saudara terdakwa ya.. saudara mengetahui siapa yang berwenang
untukmenunjuk, em.. berwenang untuk memberikan keputusan
penunjukkan langsung dalam ini, dalam pekerjaan ini?
Terdakwa : Baik, berdasarkan SK 038 yang di Amander oleh SK nomor 075 pada
tahun 2000 ya, pada periode tersebut yang berhak menunjuk adalah GM
setempat.
PH (MR) : GM setempat ya, baik saya kembali kepada surat ya, ini ada surat 03618
ya, tanggal emm.. oh maaf, 03282 14 November 2003, ini di tujukan
kepada Dekom ya, Dewan Komisari ini em… didalam surat ini saudara
menandatangani dan ditembuskan kepada Direksi dan SEKPER ya?
SEKPER itu Sekertaris Perusahaan?
Terdakwa : Sekertaris Perusahaan,
PH (MR) : Nah.. didalam surat ini saudara menyebutkan, atas hasil re-negosiasi
tersebut di atas Direksi berkesimpulan bahwa angka tersebut adalah
harga yang wajar. Harga yang wajar disini adalah 137 Miliyar ya?
132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta) disebutkan disni. Pertanyaan
saya pertama adalah yang membuat konsep surat ini siapa?
Terdakwa : em.. surat itu di konsepkan berdasarkan parafnya itu oleh Deputi
Direktur Sistem.. “STI” Technology Informasi saudara Zulkifli,
disetujui oleh Direktur Niaga yang ada parafnya juga disana, jadi
konseptornya adalah Direktur Niaga.
PH (MR) : Direktur Niaga, apakah dalam konsep CIS RISI itu Konseptornya selalu
Diraga?
Terdakwa : Iya, karena memang TUPOKSInya demikian.
PH (MR) : Baik, em.. didalam surat ini ya.. saya kembali ke surat ini, saudara
katakana em.. direksi berkesimpulan bahwa angka tersebut adalah angka
yang wajar, dasar atau petimbangan apa saudara membuat bahwa harga
tersebut sudah wajar?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Em.. bai, jadi.. konsepnya sudah berbunyi demikian pertimbangan saya
pada waktu manandatanagi adalah pada waktu usulan tersebut diajukan
ke Dekom, itu harganya 142 Miliyar..
PH (MR) : Rp.142.191.000.000,-
Terdakwa : Bahwa Direksi sudah menyetujui pengusulan tersebut ke Dekom,142
Miliyar itu adalah harga yang.. pokonya Direksi sudah anggap wajar,
atas permintaan Dekom supaya melakukan penurunan harga lagi kita
minta kepada Disjaya, dan Disjaya melaporkan bahwa ini sudah harga
terendah yang bisa dicapai, jadi kalau 142 saja itu sudah dianggap wajar,
terus ini di turunkan disjaya lapor ini sudah harga terendah, maka saya
kira masuk akal kalau Pak Aritonang mengkonsepkan surat itu ini
sudah harga wajar.
PH (MR) : Saudara sudah menanyakan kepada pak Aritonang apakah benar harga
ini sudah di kaji dengan baik?
Terdakwa : Em.. iya. Saya tentu menanyakan masalah itu, saya tanyakan :kok ini
bisa turun? Bagaimana ceritanya pak Aritonang?” pak Aritonang
menyatakan ini ada pint-point yang dihilangkan yaitu em.. emm.. apa
namanya? Kunjungan keluar Negeri, dan sebagainyalah.. persisnya saya
tidak tahu itu.
PH (MR) : Baik, Kemudian ada surat 03618 ya, 22 Desember 2003 ya? Ini saudara
tujukan kepada General Manager Disjaya tentang run, saudara disini
ditembuskan ke Dewan Komisaris PLN dan Direksi ya? Perihalnya
adalah CIS RISI, em.. siap konseptor dari surat ini maksud saya.
Terdakwa : em.. sama konseptornya dari Direktur Niaga, pak Aritonang dan pak
Zulkifli.
PH (MR) : Jadi gitu ya.. em.. didalam.. tata kelola surat ini apakan selalu ada lembar
konsep surat ini ya?
Terdakwa : Ya.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PH (MR) : Lembar Surat atau nota Dinas Dirut ya?
Terdakwa : Em.. iya. Jadi sebelum pada waktu surat itu di tanda tangani oleh dirut
ya, konsepnya dimasukkan dan oleh secretariat Dirut itu di beri nomor
konsepnya dicatat dari siapa, dan nanti surat keluarnya nomor berapa,
nanti dicatat juga oleh secretariat.
PH (MR) : Didalam lembar tersebut ya konseptornya siapa ya?
Terdakwa : Disebut konseptornya.
PH (MR) : Disini memang disebut Diraga?
Terdakwa : Diraga. Ya.
PH (MR) : Baik, em.. pertimbangannya apa? Saya menanyakan kepada saudara
terdakwa ya surat tanggal 22 Desember 2003 tadi, kenapa dimasukkan
ya adanya pertimbangan surat tanggal 23 November 2001? Disini
disebutkan menunjuk surat Direktur Utama surat nomor 3163 dan
seterunya, 23 November 2001? Kenapa surat yang tanggal 23 November
2001 dimasukkan didalam surat yang menjadi pertimbangan untuk
persetujuan pekerjaan outsourcing ini?
Terdakwa : Baik, em.. itu juga yang saya tanyakan kepada konseptor, pak Aritonang
pada waktu itu terutama karena saya menunjukkan Pak Aritonang, surat
saya tanggal 23 November itu sifatnya non-outsourcing, karena arahan
Dekom adalah menyetujui pendekatan non-OSCO, mengapa ini dikait-
kaitkan kesana? Padahal ini kontrak outsourcing? Pak Aritonang
menjawab. “Memang ada kerancuan di Distribusi Jakarta mengenai
istilah outsourcing, tapi pak, waktunya sudah sangat mendekat
menjelang RKAP, kita selesaikan di RUPS RKAP saja”,em.. itu satu
point. Ada satu poin yang berbeda yang saya tunjukkan, dalam surat saya
tahun 2001, kami katakana bahwa pengadaan Hardware bisa dilakukan
sewa lissing ya, dalam surat yang di konsepkan dan minta di tanda
tangani oleh saya dirubah menjadi sewa langsung. Saya katakana “ini
pengertiannya beda, sewa lissing itu caranya, kalau sewa langsung bisa
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
diartikan penunjukkan langsung loh”. “enggak pak nanti ini sudah sesuai
arahan Dekom” nah.. itulah pak sebabnya kalau bapak melihat pada
waktu em.. apa? Didalam notulen atau didalam keputusan RUPS RKAP
2004 ya, penjelasan pendapat Dekom menyebutkan mengenai pengadaan
hardware secara sewa. Ada disana ya.. dan kemudian petunjuk RUPS
adalah Direksi harus melaksanakan Outsourcing. Jadi ini pengertian saya
adalah hasil dari em.. katakanlah.. apa namanya? Penyampaian dari pak
Sunggu Aritonang kepada pemegang saham dan kepada Komut bahwa
ini tolong diterima dahulu suratnya seperti ini meskipun ada perbedaan
pendapat, itu yang di koreksi didalam Rapat Umum Pemegang Saham,
sesuai apa yang dikatakan pak Aritonang kepada saya.
PH (MR) : Ya. Saudara.. terdakwa..
Terdakwa : Mungkin ada tambahan sedikit pak disitu, perlu diketahui setelah saya
pelajari dalam nota pak Aritonang ke Zulkifli, em.. bulan September
itu.. sudah ada perintah coba cari benang merah, antara pengadaan ini
dengan pengadaan tahun 2001, dan setahu saya Zulkifli tidak menjawab
pertanyaan pak Aritonang itu. Butir ke empat kalau tidak salah, tidak
ada jawabannya.
PH (MR) : Baik, memang konsepnya seperti itu ya?
Terdakwa : Memang konsepnya seperti itu.
PH (MR) : Em.. saudara terdakwa ya.. ini ada 6 kontrak ya, yang sudah berulangkali
di ungkapkan dalam persidangan perkara ini, ada 6 kontrak, yang di buat
oleh Pak Margo dari Disjaya..dan Gani Abdul Gani dari Netway ya..
ini kontrak yang terakhir adalah dari 6 kontrak ini yang terkhir adalah 29
September 2003, apakah kontrak-kotrak ini adalah kontrak-kontrak
pekerjaan SIMPEL RISI? Pengetahuan saudara, kalau saudara tahu.
Terdakwa : Em.. saya tidak tahu persis
PH (MR) : Saudara tidak tahu persis? Baik.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Sering disebut kontrak dukungan Operasi SIMPEL RISI, tapi.. isinya apa
saya tidak tahu.
PH (MR) : Ya ya, tidak tahu persis ya? Nah.. berkaitan dengan 6 kontrak ini ya, tadi
yang saya katakana yang terakhir dibuat dengan nomor 322, 2323, dan
seterusnya ya, ini tanggal 23 September 2003, kemudian pada tanggal 17
Febuari 2003 ya, ini ada nota Dinas dari pak Margo Santoso nomornya
002 dan seterunya tanggal 17 Febuari 2003, yang isinya memerintahkan
team penunjukkan langsung segera memproses Administrsi dan
Negosiasi pengadaan jasa dan pekerjaan tersebut dengan cara
penunjukkan langsung kepada PT. Netway Utama, nah pertanyaan saya,
berkaitan dengan kontrak yang tadi saya sebutkan, kontrak yang terakhir
yaitu tanggal 29 September 2003, di sela-sela ini saudara Margo
Santoso membuat Nota penunjukkan langsung tanggal 17 Febuari 2003,
ini tentang pengadaan Jasa Roll Out CIS RISI, saudara mengetahui tidak
adanya PL ini?
Terdakwa : Em.. saya tidak mengetahui dan tidak dilaporkan kepada saya, mengenai
hal itu dan saya baru membacanya setelah melihat BAP.
OH (MR) : Apakah memang dalam hal penunjukkan langsung tidak perlu adanya
laporan kepada Direksi?
Terdakwa : Seperti yang kami sampaikan pada SK nomor 075 keputusan dan
penetapan apakah itusuatu penunjukkan langsung atau tender, itu ada di
wilayah General Manager sebagai User, ada di tangan User dalam hal ini
General Manager dari wilayah yang menggunakan hasil dari pengadaan
tersebut.
PH (MI) : Oke bai, kemudian saya beralih sedikit ya, mundur sedikit, apakah
saudara menghadiri rapat tanggal 8 September 2003?
Terdakwa : 8 September? Ya saya hadir.
PH (MI) : Hadir ya, kemudian tanggal 16 September 2003, saudara hadir?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Ya, hadir.
PH (MI) : Em.. dalam rapat itu apakah Diraganya menyampaikan presentasi
tentang permintaan atau usulah dari.. em.. Disjaya?
Terdakwa : Ya, Diraga yang menyampaikan, dan itu TUPOKSI sebagai direktur
yang membidangi bidang itu, dia yang membawa masalah itu ke rapat
Direksi, dan direksi memberikan pengayaan ya, di tambah ini, tambah
itu, atau pertanyaan kalau ada, dan kemudian kembali lagi antara tanggal
8 sampai 16 September itu ada proses untuk memperoleh kajian dari
Penasehat Hukum, dan tanggal 16 meskipun belum ada kajiannya selesai
tapi SEKPER sudah melaporkan bahwa kajiannya positif, sehingga
usulan bisa diteruskan.
PH (MR) : Baik, saudara terdakwa ya, pada rapat tanggal 8 September 2003, yang
menghadiri selain saudara siapa saja?
Terdakwa : Direktur Keuangan, Direktur SDM, em.. Diraga, itu yang saya ingat.
Tentu ada deputi-deputi terkait ya.
PH (MR) : Kemudian yang tanggal 16 September sama juga?
Terdakwa : Sama.
PH (MR) : Apakah pada waktu rapat tanggal 8 dan 16 September 2003 adakah
keberatan dari salah seorang direksi terhadap roll out CIS RISI?
Terdakwa : Em.. tidak ada keberatan sama sekali.
PH (MR) : Tidak ada ya, kemudian saudara terdakwa ya.. ketika rapat konsultasi
dengan komisaris, dengan Dewan Komisaris yang terakhir adalah 29
Oktober 2003, saudara masih ingat?
Terdakwa : em… itu bukan rapat yang terakhir. Iya ada, 29 Oktober ada, tapi itu
bukan yang terakhir.
PH (MR) : Bukan yang terakhir ya?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Bukan. 29 Oktober adalah presentasi dari Diraga ke Dekom (Dewan
Komisaris) dari Diraga ke Dewan Komisaris.
PH (MR) : Em.. didalam rapat 29 Oktober 2003 ini ya, didalam rapat tersebut
apakah ada perintan d ari Dewan Komisaris untuk dilakukan, atau
Direksi diminta untuk mengadakan RUPS, berkaitan dengan CIS RISI
ini?
Terdakwa : Em.. saya tidak ingat dalam rapat Dekom yang mana? Tapi, posisi
Dekom selalu “Kita mendukung, ini cepat-cepat kita selesaikan agar kita
mendapatkan persetujuan RUPS” itu kata-kata yang sering saya dengar
pada rapat-rapat Dekom, mengenai masalah CIS RISI ini. Jadi bahkan di
Dekompun, meskipun ada pertanyaan-pertanyaan tapi suasananya
adalah.. “ini segera dilakukan! Segera dilakukan!” memang disadari
bahwa CIS RISI ini membawa manfaat yang demikian besar ya. Jadi
tinggal masalahnya “coba selesaikan masalahnya yang rapih” nah.. kira-
kira begitu. Tapi tidak ada tentangan sama sekali dari Dekom maupun
Direksi.
PH (MR) : Engga, maksud saya apakah ada saran dan perintah yang spesifik ya,
meminta kepada direksi untuk menyelenggarakan RUPS?
Terdakwa : Em..tidak. tidak RUPS khusus masalah ini ya, tetapi pada waktu itu kita
semua bekerja untuk bisa mengejar dedline pengusulan RKAP 2004,
begitu,
PH (MR) : Begitu ya.. kemudian selama saudara menjadi Dirut ya, apakah selain
dari PLTGU Muara tawar ya, itu ada RUPS tersendiri ya? Bukan di
RKAP?
Terdakwa : Em.. PLTGU Muara Tawar, kami kirimkan surat yang menjadi suatu
RUPS tertulis.
PH (MR) : Apakah selama saudara menjadi dirut ya, telah suatu program kerja itu
di,,sebutkan di dalam RKAP apakah masih harus diperlukan adanya
persetujuan tersendiri? Dan terpisah dengan RKAP?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Terdakwa : Em.. seperti yang kami sampaikan tadi, khususnya untuk listrik swasta,
jadi pada waktu ’98 anggaran dasar ini dirubah sebetulnya yang ingin di
maksudkan minta persetujuan RUPS adalah..
Hakim Ketua : Pertanyaan dari Penasehat Hukum, ada ga?
Terdakwa : Ada, jadi listrik swasta, hanya listrik swasta, itupun karena alas an bukan
Anggaran Dasar, tapi karena menteri Energi Sumber Daya dan Mineral
untuk mengeluarkan keputusan harga selalu minta bukti persetujuan
RUPS ats listrik swasta tersebut.
PH (MR) : Cukup. Terimakasih yang mulia.
PH (MI) : Yang mulia, saya ada satu pertanyaan yang belum..
Hakim Ketua : Satu saja.
PH (MI) : Satu saja. Saudara terdakwa ya, kita belum pernah mendengar apakah
ada laporan dari Disjaya mengenai manfaat tertutama yang berhubungan
dengan keuangan dan pelanggan mengenai CIS RISI ini?
Terdakwa : Dalam proses usulan Disjaya mengeluarkan angka-angka janji, kalau ini
dilaksanakan ini komitmen kami, kami akan mencapai penurunan jumlah
piutang sekian, dan sebagainya-sebagainya ya. Janji itu kami pegang.
Dalam surat pernyataan GM itu juga ada ya, setelah kontrak
dilaksanakan hanya sekali, em.. saya melihat, hanya sekali saya
mendapat laporan Dirut ya mendapatkan laporang mengenai hasil yang
di capai, setelah itu karena begitu gencarnya masalah ini.. em.. di
bicarakan dan juga, apa namanya? Disjaya sedikit menahan diri untuk
tidak menyampaikan hasil-hasil yang dicapai, tetapi rapat-rapat
managemen itu sangat terlihat, secara nyata perbaikan em.. apanamanya?
Efisiensi penurunan kali piutang dan sebagainya yang kami coba
gambarkan sekali lagi bahwa itu jauh diatas biaya yang dikeluarkan, jadi
sebagai TOP managemen saya merasa pekerjaan ini telah mencapai
sasarannya yaitu member manfaat yang besar bagi PLN ya.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Hakim Ketua : Cukup ya. Penuntut Umum, Barang Bukti yang akan di tunjukkan?
(PU, Penasehat Hukum, Terdakwa ke meja Hakim)
PU : Terdakwa ya, bb 674 SK pengangkatan?
Terdakwa : Ya.
PU : Bb 675 terdakwa tahu?
Terdakwa : Ya.
PU : Bb 676 terdakwa tahu?
Terdakwa : Ya.
PU : Bb 677?
Terdakwa : Ya.
PU : Terdakwa tahu. Bb 29?
Terdakwa : Surat 29 itu.. Surat tanggal.. (kurang jelas tidak menggunakan MIC)
PU : Ya saudara tahu?
Terdakwa : Ya.
PU : 281?
Terdakwa : Ya.
PU : Terdakwa tahu. 291?
Terdakwa : Tahu.
PU : Terdakwa tahu. Bb 293?
Terdakwa : Tahu.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Terdakwa tahu. Bb 296?
Terdakwa : Tahu.
PU : Terdakwa tahu. Bb 271?
Terdakwa : Em.. saya tidak tahu.
PU : Tidak tahu ya. Bb 38?
Terdakwa : Ya, saya tahu.
PU : Saudara tahu ya. Bb 33?
Terdakwa : Ya.
PU : Terdakwa tahu. Bb 34?
Terdakwa : Tahu.
PU : Terdakwa tahu. Bb 740?
Terdakwa : Ya, tahu.
PU : Terdakwa tahu. Bb 210?
Terdakwa : Ya tahu.
PU : Terdakwa tahu. 270?
Terdakwa : Tahu.
PU : Terdakwa tahu. BB 283?
Terdakwa : Em.. BB 283 tanda pernyataannya pak Margo ya.
PU : Terdakwa tahu. BB 37?
Terdakwa : Ya, tahu.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Terdakwa tahu. BB 431?
Terdakwa : Ya.
PU : Terdakwa tahu. BB 284?
Terdakwa : Tahu.
PU : Terdakwa tahu. BB 299?
Terdakwa : Tidak tahu
PU : Budi Harsono ya, yang di jadikan laporan Margo ke terdakwa?
Terdakwa : Oh.. lampirannya aja ya? Iya betul, tahu-tahu.
PU : Terdakwa tahu ya. BB 599?
Terdakwa : Ya. Tahu.
PU : Terdakwa tahu. BB 433?
Terdakwa : 433 ini? Ya saya tahu.
PU : Terdakwa tahu. BB 434?
Terdakwa : Ya tahu.
PU : BB 435?
Terdakwa : Ya. Tahu.
PU : 435 saudara tahu ya. BB 301? Fahmi Mochtar.
Terdakwa : Ini yang saya tidak tahu,tapi rupanya di terima oleh saaudara Lex ya jadi
saya tidak tahu.
PU : Terdakwa tidak tahu ya. BB 247?
Terdakwa : Ya saya tahu.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Saudara tahu ya. Sebentar, BB 31.29?
Terdakwa : Saya tahu.
PU : Saudara tahu?
PU : Ya, sebentar. Tadi sudah saya tanyakan ini sertfikat rumah Brawijaya
ya? Josua Macas ya, sudah di ganti ini pembelinya.. Mira? Sumira?
Terdakwa : Ya.
PU : Isteri saudara ya?
Terdakwa : Ya, ini saya laporkan kepada LHKPM dan LHKPM tahun 2005, sudah
dilaporkan bahwa ini sudah di jual..(dipotong oleh PU)
PU : LHKPM saudarakan 2002, 2006, dan 2008?
Terdakwa : Em.. saya bisa tunjukan.
Hakim Ketua : Ya anti di Pledoi aja ya. Supaya tidak berdebat.
PU : Kemudian akta jual belinya tanggal 16 Desember 2004 ya?
Terdakwa : Ya.
PU : 16 Desember 2004, ini tanda tangan isteri saudara?
Terdakwa : Ya.
PU : Ini ada surat dari Bank Mandiri kita konfirmasi ke Josua Macas tentang
pembayaran, dan menyatakan dengan MTC, bank Mandiri menjelaskan
ada tanggal 15 Desember 2001,
Terdakwa : MTCnya ata nama siapa?
PU : Tanggal 15 Desember 2004 di cairkan MTC.
Terdakwa : Iya MTCnya atas nama siapa?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : Ya? 475.000.000,- 375.000.000,- masuk kedalam bayaran rumah ini.
Terdakwa : Dari mana ini?
PU : MTC dari Bank Mandiri
Hakim Ketua : Atas nama siapa?
PU : MTC itu di beli oleh Arthur dan Umir Astianti yang pada saat itu di
tahun 2004 itu sedang memegang proyek Di Jawa Timur.
Terdakwa : Sebentar-sebentar.. ini saya tidak ketahui. Saya tidak melihat ada
hubungan antara saudara Arthur dengan proses ini ya, jadi ini juga tidak
pernah ditunjukkan kepada saya, pada waktu pemeriksaan ini, jadi kalau
diberi kesempatan saya harus teliti dulu. Yang di tujukan kepada saya
adalah pengakuan dari saudara Josua Macas, ya. Dan itu kami sudah
tolak ya.
PU : Jadi masuk tanggal 15 Desember,
PH (MR) : Keperluannya apa pak?
PU : Bayar rumah. 15 Desember melalui, saudara tadi katakana Mustafa
Suwaqet Salim Adik ipar saudara?
Terdakwa : Ini tidak benar.
PU : Jadi Mustafa ini siapa?
Terdakwa : Iya benar..
PU : Ipar saudarakan..
Terdakwa : Benar, tapi kalau Mustafa Salim mengeluarkan Cek Mandiri untuk
membayar ini itu tidak benar.
PU : Baik-baik. Ini Travell Check no. 204131, dan ini satu kesatuan juga
dengan yang disana 184531. Tadi sampai 204160, kemudian 184531.
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Sampai dengan 204150 ya, 184540, ini pembeliannya dua kali pertama
di beli 184521, 18450, 204494,204495 di beli oleh Arthur.
Hakim : Tahu tidak saudara dengan MTC?
Terdakwa : Saya tidak tahu, dan saya tidak bisa membuktikan apakah ini..(dipotong
PU)
PU : Ya, Silahkan. Ini kita Cuma sampaikan semua ini untuk
membuktikannya.
Terdakwa : Em.. mohon pertanyaan pak JPU, apakah ini data ini ada dalam berkas
yang saya terima?
PU : Tidak. Ini kita mengenai harta terkait saudara yang kita temukan dan ini
kita minta konfirmasi kepada Bank Mandiri, ya.
Terdakwa : Baik, saya teliti semua hal yang menyangkut ini, dalam lembar berkas
ya, dan tidak menemukannya.
PU : Betul. Karena ini harta benda saudara yang ditelusuri tentang pembelian
rumah yang pembayarannya dengan MTC kepada Josua Macas.
Sebanyak 19 lembar ya, dan 20 lembar.
Terdakwa : Pak Hakim, apakah proses seperti ini tidak sewajarnya pada waktu di
BAP, karena sudah ada pertanyaan mengenai masalah ini, dan sudah
saya jelaskan dan sudah saya jawab, tiba-tiba muncul masalah ini.
Hakim Ketua : Dalam Pledoi saja ya.
Terdakwa : Baik.
PU : Ini yang tadi saya tanyakan, rincian transaksi dengan Emir Moeis.
Sebesar 4579 ya,
Terdakwa : Emir Moeis?
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
PU : yang ini merupakan rangkaian seperti di BAP saudara, tentang Mustofa
Salim 4,431 kepada Eddie Widiono,
Terdakwa : Masuk.
PU : No rek. 33 Danamon dengan dari sini masuk ke rek. Emir Moeis Bank
BRI beli saham di BRI, saudara masih ingat?
Terdakwa : Engga. Kepada saya du tujukan bahwa nota penerimaan uang ini adalah
untuk membeli saham EGM, tidak jadi membeli Optima. Tidak jadi
membeli Optima dipake untuk membeli EGM atas nama Mustafa
Salim.
PU : Saudara tidak ada kaitannya dengan Emir Moeis dalam hal ini?
Terdakwa : Em.. saya tidak-tidak ada kaitannya
(PU dan Hakim berbicara tidak jelas, tidak menggunakan MIC)
PU : Majelis masih ada, sampai 4 saja. BB 28? Tentang perjanjian Operasi?
Terdakwa : Tidak tahu.
PU : Saudara tidak tahu ya? BB 26?
Terdakwa : Saya tidak tahu.
PU : Saudara tidak tahu, BB 102? Sama?
Terdakwa : Sama, saya tidak tahu.
PU : BB 101?
Terdakwa : Tidak tahu.
PU : Tidak tahu. Cukup yang mulia.
(PU, Terdakwa, Penasehat Hukum kembali ketempat masing-masing)
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011
Hakim Ketua : Ya, pemeriksaan atas diri terdakwa telah selesai.
Terdakwa : Terimakasih.
Hakim Ketua : Tinggal giliran Penuntut Umum untuk menyampaikan tuntutan dari
Penuntut Umum saudara, apakah saudara terbukti bersalah atau tidak, ya
untuk waktu acara tuntutan tersebut Majelis memberikan waktu kepada
Penuntut Umum satu minggu kedepan tanpa penundaan, demikianpula
nanti pledoi, satu minggu kedepan juga tanpa penundaan, putusan pun
satu minggu tanpa penundaan ya. Untuk saudara tanggal 7 Desember
hari Rabu jam 9, jam 1? Ya.. jam 1 lah ya biar lancer ya. Sebelum sidang
di tutup ada hal yang ingi saudara sampaikan?
Terdakwa : Tidak ada yang mulia, saya rasa sudah cukup.
Hakim Ketua : Penasehat Hukum?
PH (MI) : Cukup yang mulia.
Hakim ketua : Penuntut Umum?
PU : Cukup.
Hakim Ketua : Baik, untuk mempersilahkan Penuntut Umum untuk mempersiapkan
tuntutan kepada saudara terdakwa diajukan kembali pada hari yang
sama, Rabu tanggal 7 Desember 2011, jam 1, dengan perintah kepada
Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari, tanggal, dan
jam tersebut. Atas demikian sidang kami nyatakan ditutup.
(Palu diketuk)
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011